Kategori: PEMERINTAHAN

  • Kumala Harap PT. Pos Profesional Dalam Penyaluran JPS

    Kumala Harap PT. Pos Profesional Dalam Penyaluran JPS

    LEBAK, BANPOS – PT Pos Indonesia diminta profesional dalam pembagian bantuan sosial. Pihak Pos harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan dan prinsip physical distancing.

    Pernyataan tersebut disampaikan Departemen Advokasi, Koordinator Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Sudandi, Sabtu (9/5) kepada BANPOS.

    Kegiatan pendistribusian bantuan sosial kata Sudandi, harus jelas tersampaikan secara langsung pada penerima. Peran aktif semua pihak untuk mengawasi, membantu dan mendukung program pemerintah dalam mendistribusikan bantuan sosial diperlukan.

    “Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan bantuan ini untuk kepentingan apapun, bantuan ini harus dipastikan sampai ke tangan penerima tanpa ada potongan sepeserpun,” katanya

    Sudandi menjelaskan, keamanan dan kenyamanan warga penerima manfaat dalam pendistribusian bantuan sosial harus diutamakan. Jangan sampai pihak pos tidak bekerja profesional, dan meminta penerima untuk berkumpul disuatu tempat dan antri.

    Pihak Pos harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan dan prinsip physical distancing. Kalau antrian penerima bansos di PT Pos Indonesia itu terjadi artinya pihak pos tidak mau bekerja secara serius.

    “Pihak pos kami meminta agar tidak mengumpulkan warga sehingga menimbulkan konsentrasi warga disatu titik, seperti kantor desa, kantor pos atau dikumpulkan disuatu tempat tertentu,” jelasnya

    Proses pendistribusian bantuan harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai kejadian diberbagai daerah terulang dan terjadi di Lebak akibat manajemen pendistribusian yang buruk seperti dugaan adanya pungli dan pemotongan yang dilakukan oleh oknum tertentu.

    Bantuan harus diantarkan langsung kepada warga penerima, artinya warga yang telah terdaftar tinggal menunggu petugas di rumah masing-masing dengan menyiapkan persyaratan pemberian bantuan seperti dokumen e-KTP serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan, sehingga warga tidak perlu berkumpul dan bergerombol untuk mendapatkan bantuan sosial ini.

    “Petugas harus datang door to door agar tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menyebabkan penularan COVID-19 lebih luas lagi. Distribusi bantuan harus sampai ke rumah warga,” tandasnya. (CR-01/PBN)

  • Dewan Panggil Dinsos, JPS Kabupaten Serang Masih Angan-angan

    Dewan Panggil Dinsos, JPS Kabupaten Serang Masih Angan-angan

    SERANG, BANPOS – Bantuan Kabupaten Serang dianggap belum jelas kapan disalurkan. Sebab, berdasarkan keterangan dari Komisi II DPRD Kabupaten Serang, setelah melakukan pemanggilan terhadap Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Serang pada Rabu (6/5), belum dilakukan penyaluran Bantuan jaring pengaman sosial (JPS).

    “Saya juga dapat pengaduan dari masyarakat. Maka saya uji petik ke lapangan,” ujar Ketua komisi II DPRD Kabupaten Serang, Suja’i A Sayuti, saat dihubungi oleh BANPOS melalui sambungan telepon seluler, Jumat (8/5).

    Lebih lanjut ia mengatakan, hingga kini pihaknya belum mengetahui berapa total anggaran yang digelontorkan untuk JPS tersebut. Menurutnya, saat pemanggilan, Dinsos menyatakan bahwa belum melakukan penyaluran dengan alasan masih mengolah data.

    “Belum ada nilai fixnya. Boleh konfirmasi ke Dinsos, supaya kita sama-sama mengawal, semata-mata untuk kepentingan masyarakat tidak mampu dalam rangka terdampak Covid-19,” tegasnya.

    Pada intinya, kata Suja’i, untuk penyaluran JPS, pihak Dinsos mengikuti sumber data, yaitu pusat data dan informasi (Pusdati), kemudian ada beberapa data yang sudah direkomendasi dari pihak Kecamatan, serta dikawal oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) atau pendamping masyarakat tidak mampu.

    “Kita hanya menanyakan terkait dengan data, bagaimana mekanismenya, supaya tidak terjadi fenomena yang mampu mendapatkan bantuan, sementara yang miskin tidak mendapatkan bantuan,” tuturnya.

    Menurut dia, fenomena tersebut terjadi di lapangan. Oleh karena itu, pihaknya melakukan uji petik di beberapa desa. Hasilnya, ada yang tidak mampu tetapi tidak mendapatkan bantuan, tetapi yang mampu sudah mendapat BLT atau bantuan dari Kemensos yang baru dekat ini sudah disalurkan melalui PT POS Serang.

    “Ketika saya telusuri ke RT, ternyata warga tidak mampu pun semua didata. Kembali ke masalah kuota mungkin, jadi benar-benar harus diverifikasi ulang,” ujarnya.(PBN)

  • Pemkot Cilegon Terima Bantuan Alat Kesehatan dari Krakatau Steel

    Pemkot Cilegon Terima Bantuan Alat Kesehatan dari Krakatau Steel

    CILEGON, BANPOS – Dalam upaya mencegah penyebaran virus Korona atau Covid-19, PT Krakatau Steel (KS) distribusikan bantuan masker medis dan sarung tangan, berjumlah 267.000 buah bagi tenaga medis di wilayah Kota Cilegon.

    Bantuan ini secara simbolis diserahkan oleh Direktur Produksi Krakatau Steel Djoko Muljono dan diterima oleh Walikota Cilegon Edi Ariyadi disaksikan oleh Kepala BPBD Cilegon Erwin Harahap.

    Alat kesehatan ini merupakan sinergi Krakatau Steel dengan mitranya Rajawali Corporation dan Rockcheck Group yang bekerja sama dengan Krakatau Steel dalam hal pendistribusiannya.

    Mewakili Direktur Utama, Direktur Produksi Krakatau Steel Djoko Muljono menyampaikan bahwa bantuan Krakatau Steel Group ini juga diberikan oleh mitra-mitra Krakatau Steel lainnya.

    “Kita sangat concern dengan pencegahan Covid-19 di Kota Cilegon. Dengan bantuan yang disampaikan, diharapkan mampu mencegah tidak terjadinya penjangkitan yang lebih luas atau lebih besar lagi dan semoga tidak berkembang lebih lanjut,” katanya usai menyerahkan bantuan di Kantor Sekretariat Gugus Tugas Kota Cilegon sekaligus kantor BPBD Kota Cilegon, Jumat (8/5).

    Djoko mengatakan sejauh ini upaya Pemkot Cilegon di bawah walikota sudah intensif dilakukan dan semoga dapat dilakukan oleh masyarakat Cilegon sehingga menjadi contoh baik bagi daerah lain untuk pencegahan Covid-19.

    “Kami di internal pun melakukan tata cara pencegahan Covid-19 sebagai upaya KS agar Covid-19 tidak terjangkit kepada karyawan di perusahaan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mencegah penyebaran Covid-19 lebih lanjut,” lanjut Djoko.

    Sementara itu, Walikota Cilegon Edi Ariadi mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan dari Krakatau Steel Group.

    “Kami bekerjasama dengan RSKM, jika ada yang positif akan segera dilarikan ke RSUD Banten, sehingga tetap menjaga Kota Cilegon untuk penjangkitan lebih lanjut,” tuturnya.

    Kata Edi, Pemkot Cilegon bersama Gugus Tugas Covid-19 di Kota Cilegon terus mengupayakan tata cara pencegahan, terutama di ruang publik.
    “Kami percaya untuk kalangan industri sudah menerapkan tata cara pencegahan dan protokoler yang baik. Sekali lagi kami ucapkan kepada Krakatau Steel Group dan kalangan industri lainnya, bantuan yang diberikan sangat bermanfaat dan membantu pencegahan Covid-19 secara signifikan,” tutupnya.

    Sekedar diketahui bantuan yang disalurakan oleh PT KS berupa Surgical Masker 240.000 boks, KN 95 Masker 10.000 boks, PM 2,5 Masker 3.000 boks dan sarung tangan 14.000 boks. (LUK/BAR/RUL)

  • JPS Tunai Lebih Didukung

    JPS Tunai Lebih Didukung

    SERANG, BANPOS – Dorongan agar bantuan jaring pengaman sosial (JPS) Kota Serang dalam bentuk tunai semakin menguat.

    Pasalnya, selain dapat masyarakat dapat mengirit pembelian kebutuhan pokok, bantuan tunai juga dapat menggairahkan perekonomian rakyat.

    Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta, Muhammad Abduh, mengatakan bahwa kebutuhan pokok masyarakat sangat variatif.

    Dengan diberikannya bantuan berbentuk tunai, masyarakat diberikan pilihan dalam memenuhi kebutuhan mereka.

    “Jika dilihat secara seksama, kebutuhan masyarakat menengah kebawah bentuknya sangat variatif. Bantuan dalam bentuk uang, mampu memberikan kemudahan dalam prioritas pemenuhan kebutuhan,” ujarnya kepada BANPOS, Kamis (7/5).

    Dosen jurusan Ekonomi Syariah ini juga mengatakan bahwa apabila pemerintah menyalurkan bantuan dalam bentuk sembako, berkemungkinan terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi.

    “Sedangkan kalau menggunakan bantuan dalam bentuk uang, kemampuan untuk menjangkau terpenuhinya kebutuhan lain yang dirasa sangat diperlukan disaat seperti ini,” ucapnya.

    Terlebih, lanjutnya, jika bantuan dikonversi dalam bentuk uang, tidak mengurangi kemampuan masyarakat dalam memperoleh sembako. Bahkan, mereka dapat lebih irit dalam pemenuhan kebutuhannya.

    “(Jika bantuan berbentuk uang) dalam tahap distribusi pun dapat diawasi nilainya. Berbeda dengan (bantuan) dalam bentuk barang, karena rentan akan upaya marking (menaikkan nilai) dari penyalur (penyedia) barang,” ungkapnya.

    Selain itu, dengan disalurkan bantuan berbentuk uang, maka perekonomian rakyat dapat semakin bergairah. Sebab, dipastikan anggaran sebesar Rp10 miliar per bulan untuk JPS tersebut, akan berputar di masyarakat.

    “Perputaran uang ada pada pelaku usaha yang lebih luas. Kalau paket sembako biasanya diambil dari agen besar. Lagi-lagi nantinya yang kaya makin kaya dalam kondisi seperti ini,” jelasnya.

    Sebelumnya diberitakan BANPOS, Pemkot Serang mempertimbangkan untuk merubah skema JPS dari non tunai menjadi tunai.

    Hal ini menyikapi banyaknya kritikan dan pertanyaan dengan nilai besaran bantuan yang dikonversi dalam bentuk sembako yang dirasa tidak sesuai dan memberi keuntungan terlalu besar kepada penyedia.

    Walikota Serang, Syafrudin, menuturkan bahwa pengadaan paket sembako itu memang melalui pihak ketiga. Menurutnya, jika melalui pihak ketiga, mereka memiliki hak untuk mengambil keuntungan.

    “Saya kira memang wajar yah kalau pihak ketiga mengambil keuntungan. Karena memang mereka berhak untuk untung karena itu pengusaha,” ujar Syafrudin di gedung Diskominfo Kota Serang, Rabu (6/5).

    Namun Syafrudin mengaku, akan mendiskusikan kembali terkait penyaluran dalam bentuk sembako dan dirumah menjadi berbentuk tunai.

    Sebab, ia juga mengakui bahwa penyaluran JPS tahap pertama menimbulkan beberapa masalah.

    “Memang ini awalnya kesepakatan agar penyalurannya berbentuk sembako. Tapi karena ternyata ada banyak masalah, maka akan kembali dibahas untuk disalurkannya berbentuk tunai,” tandasnya.(DZH/ENK)

  • Mahasiswa Kritik WH, Pemindahan RKUD ke BJB Jadi Sorotan

    Mahasiswa Kritik WH, Pemindahan RKUD ke BJB Jadi Sorotan

    SERANG,BANPOS – Polemik Pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bank Banten ke Bank Jabar dan Banten ( BJB) oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) diprotes Organisasi Pergerakan Mahasiswa. Mereka mempersoalkan langkah yang diambil Pemprov itu.Jika dirunut, ada dugaan kesengajaan untuk mematikan bank kebangaan masyarat Banten tersebut.

    Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PKC Banten, Salahudin, Kamia (7/5) mengungkapkan ke tidak sehatan Bank Banten merupakan kegagalan WH dalam mengelola kebijakan. Tidak adanya penyertaan modal ke Bank Banten melalui PT BGD, mengindikan mematikan bank tersebut.

    “Ketidaksehatan Bank Banten juga sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam mengelola kebijakan daerah, Kalau sudah begini, nasib Bank Banten sebagai kebanggaan masyarakat Banten akan tenggelam,” katanya.

    Ia menuding WH tidak mempunyai itikad baik untuk membenahi ketidaksehatan Bank Banten. WH bahkan dinilai tidak menjalankan undang-undang.

    “Dalam perjalanannya Gubernur nggak punya itikad baik buat benahi Bank Banten sebagai bank daerah, kalau langkah-langkah yang dilakukan gubernur sebagai pemerintah tidak sejalan dengan Perda maupun RPJMD, berarti gubernur selain tidak menjalankan UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, juga telah inkonstitusi karena tidak menjalankan amanat perda,” paparnya.

    Dirinya juga meminta agar DPRD menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Pihaknya mendukung dewan melakukan hak interpelasinya. Pihaknya juga akan segera menkonsolidasikan dengan organisasi pergerakan mahasiswa lainnya.

    “Kita akan konsolidasikan dengan teman-teman gerakan untuk sikapi persoalan ini,” imbuhnya.

    Senada diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (DPD GMNI) Banten Indra Patiwara. Ia menyayangkan atas langkah yang diambil WH memindahkan RKUD ke Bank BJB yang menimbulkan kekisruhan di Banten.

    “Ada beberapa solusi yang seharusnya diterapkan jika memang Bank Banten dianggap bank tidak sehat,” ujarnya.

    Apalagi lanjut Indra, dengan memindahkan kas daerah ke perbankan lain dapat menghambat pencairan Bantuan Sosial kepada masyarakat Ditengah pandemi ini. Dirinya juga mengaku akan segera membuat kajian di bersama pengurus GMNI lainnya di Banten dalam menyikapi persoalan ini.

    Ketua Himpunan Mahaiswa Islam (HMI) Cabang Serang Faisal Dudayef Payumi Padma menuding pemindahan RKUD ke Bank BJB hanya akal-akalan pemprov untuk mendapatkan pinjaman dana dari Bank BJB.

    Pihaknya juga Mengaku langkah Gubernur patut dicurigai. Menurut Faisal, lembaga penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melihat persoalan ini. “Saya lihat prosesnya, tak ubah seperti akal-akalan saja. Mulai merger Bank Banten ke Bank bjb sampai pengajuan pinjaman,” ungkapnya.

    Menurut Faisal juga keterlibatan KPK dalam proses pengawalan langkah pemprov yang memicu kegaduhan ini sangat penting dilakukan. Terlebih, masyarakat Banten tengah fokus mengantisipasi wabah Covid-19. Ia pun mendorong agar proses berjalan transparan dan tak melanggar hukum. “Bank Banten dalam proses pembentukkan diwarnai kasus korupsi. Sekarang, dalam proses merger diakhiri peminjaman bernilai Rp800 miliar. KPK harus hadir,” ujarnya.

    Faisal juga mengungkapkan, selama tiga tahun kepimpinan Gubernur Banten WH dan Wakil Gubernur Banten Anduka Hazrumy, belum pernah melakukan upaya menyehatkan seperti, melakukan penyertaan modal bagi Bank Banten yang sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda)

    “Setahu saya, Pak Wahidin dan Pak Anduka belum pernah menyuntik dana ke Bank Banten. Tiba-tiba, mau menjadi penyelamatan. Kan semua bertanya-bertanya,” akunya.

    Keluarga Mahasiwa Lebak (Kumala) Perwakilan Serang, Rusmini juga mengaku kecewa dengan WH yang tidak ada upaya menyehatkan Bank Banten. Pada tahun 2018 dan 2019 Pemprov melanggar Perdanya sendiri dengan tidak menyertakan modal ke Bank Banten melalui BGD.

    “Jelas di Perda sudah ada, seharusnya dilakukan, bukan malah membiarkan Bank Banten mati, Bank Banten tidak sehat dengan gagal likuiditas itu karena tidak punya anggaran, seharusnya di berikan anggaran itu oleh Pemprov sebelum pandemi ini, jangan malah pada saat pendemi Bank Banten malah ditinggalkan seperti anak tiri,” katanya.

    Pihaknya juga mengaku akan segera mendiskusikannya dengan pengurus kumala lainnya, bahkan akan segera berkoordinasi dengan pengurus Koordinator untuk membahas persoalan ini. “Tentu kami akan mendiskusikan ini sudah tidak bisa dibiarkan, kami juga akan berkoordinasi dengan pengurus koordinator,” pungkasnya. (RUS)

  • Baru JPS Kota Serang Yang Hadir, Warga Kasemen Saling Berbagi Bantuan

    Baru JPS Kota Serang Yang Hadir, Warga Kasemen Saling Berbagi Bantuan

    SERANG,BANPOS- BANPOS mencoba untuk menelusuri dugaan pengurangan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Kota Serang di Kecamatan Kasemen, berdasarkan informasi dari pembaca.

    Namun, setelah diklarifikasi. Ternyata ini adalah salah satu kebijaksanaan yang dilakukan warga.

    Mereka mampu ‘mengaktifkan’ kesetiakawanan sosial masyarakat, agar dapat saling berbagi di tengah pandemi.

    Muhammad Sibli, Ketua RT01 RW011 lingkungan Komplek Masjid Agung Banten, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, mengajak seluruh warganya untuk berdiskusi terkait bantuan jaring pengaman sosial (JPS) yang diberikan oleh Pemkot Serang.

    Pasalnya, dari 80 KK yang dirinya daftarkan untuk mendapatkan bantuan JPS, ternyata hanya 23 orang saja yang diterima oleh Pemkot Serang. Sisanya, berkemungkinan untuk menerima bantuan dari pusat maupun provinsi.

    “Sebenarnya kalau memang bantuannya (dari pusat dan provinsi) bisa diterima sekarang, mungkin tidak akan kesulitan. Tapi kan tidak tahu kapan turunnya, sedangkan kebutuhannya yah saat ini juga,” ujar Sibli saat ditemui di Masjid Agung Banten Lama, Kamis (7/5).

    Beruntungnya, 23 warga yang mendapatkan bantuan JPS itu berbesar hati untuk berbagi bantuan tersebut dengan para tetangganya. Alhasil, bantuan yang semulanya sebanyak 10 kilogram beras, 14 mi instan dan dua kaleng sarden itu, harus dibagi rata.

    “Jadi rata-rata masyarakat mendapatkan bantuan sebanyak tiga kilogram beras dan empat mi instan. Sedangkan berdasarkan kesepakatan, seluruh sarden yang didapat diserahkan ke dapur umum yang ada di masjid. Ini juga untuk kebutuhan masyarakat,” terangnya.

    Secara jujur Sibli berkata bahwa bantuan yang diberikan oleh Pemkot Serang sebenarnya masih kurang. Namun di tengah pandemi seperti saat ini, apalagi warga di lingkungannya merupakan pelaku pariwisata, sudah sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari.

    “Kita semua paham, bukan hanya masyarakat saja yang kesulitan saat ini. Pemerintah pun sama kesulitannya. Bagaimana merencanakan anggaran untuk bantuan masyarakat. Jadi kami sudah sangat bersyukur,” jelasnya.

    Ia juga bersyukur warga di lingkungannya sangat tinggi rasa kesetiakawanan sosialnya. Karena jika tidak, mana mungkin 23 warga penerima bantuan itu mau berbagi dengan tetangga-tetangganya.

    “Alhamdulillah, mereka (23 warga penerima bantuan) mau berbagi dengan tetangganya. Jika memang bantuan dari pusat dan provinsi juga turun, kami pun siap untuk berbagi juga,” ungkapnya.

    Menurut Sibli, warga RT01 RW011 berjumlah 110 warga. 15 KK merupakan penerima bantuan seperti PKH, Jamsosratu dan BPNT. Sedangkan 15 lainnya merupakan pengusaha besar.

    “Jadi hanya 80 KK saja yang kami daftarkan untuk menerima JPS. Karena kan yang sudah menerima bantuan tidak boleh. Sedangkan untuk pengusaha besar, mereka justru kadang membantu kami,” katanya.(DZH/AZM)

  • Soal Banjir, Zulhas Ingatkan Jangan Obral Izin

    Soal Banjir, Zulhas Ingatkan Jangan Obral Izin

    CILEGON, BANPOS – Musibah banjir bandang yang terjadi di Kota Cilegon pada Senin (4/5) lalu menyita perhatian banyak pihak salah satunya dari Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Pasalnya banjir kali ini merupakan banjir terparah sejak kota baja itu didirikan. Selain harta benda yang porak poranda, banjir kali ini juga memakan korban nyawa yang hanyut terbawa arus sungai sampai laut Bojonegara, Kabupaten Serang.

    Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan (Zulhas) mengajak kepada masyarakat Kota Cilegon agar bersama-sama turut menjaga lingkungan dan tidak merusak alam.

    “Ini kelakuan kita. Kalau gunung-gunung kita rusak, lingkungan kita rusak, bencana itu karena manusia, karena kita yah. Kalau gunungnya dihabiskan, lingkungan dirusak, itu akibatnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengawasi lingkungan kita,” kata Zulhas kepada awak media usai menghadiri penyerahan bantuan sosial kepada korban banjir bandang di Lingkungan Ciora Waseh, Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon, Kamis (7/5).

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta kepada pemerintah daerah (Pemkot Cilegon) agar tidak memberikan izin galian sembarangan kepada para pengusaha.

    “Begini saya berharap betul diperhatikan lingkungan. Jangan obral izin-izin terutama dilingkungan-lingkungan yang akan menyebabkan banjir misalnya tambang batu, tambang pasir jangan korbankan lingkungan kalau ditambang abis gunungnya yang bencananya semua rakyat, yang dapat senang yang nambang saja. Jadi tolong pemerintah daerah yang ketat,” tegas Zulhas.

    Di tempat yang sama, anggota DPR RI Dapil Banten II Yandri Susanto meminta kepada pemerintah daerah agar segera mencari solusi agar kejadian yang sama tidak terulang kembali.

    “Jadi memang perlu ada program jangka panjang. Jangka panjang itu yang paling gampang sebenarnya menertibkan semua pihak yang merusak lingkungan tidak ada kompromi. Dengan itu harusnya jadi pemerintah daerah (Cilegon) atau pemerintah provinsi (Banten) dan pemerintah pusat menginventalisir banjir itu, jangan jadikan langganan kan sudah tahu penyebabnya,” terang Yandri.

    Yandri mencontohkan banjir di daerah lain yang banyak bangunan tidak berizin sehingga berdampaknya terhadap wilayah lain.

    “Misalkan Jakarta tiap hari banjir puncak penyebabnya. Karena apa rumah-rumah tidak berizin didirikan. Serang Cilegon kenapa gunung-gunung dipapas?, tambang batu dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh hati kita berpihak kepada segelintir orang tapi mengorbankan banyak rakyat,” ujarnya.

    “Jadi tambang batu itu ya sejatinya milik Allah SWT dinikmati oleh umat manusia dan makhluk lainnya, nah ketika dia digunakan oleh individu-individu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tapi membuat kemudhorotan yang banyak atau akibatnya sangat dahsyat kepada rakyat, saya kira pemerintah hatus menghentikan itu. Kalau tidak dihentikan, ulangan itu tinggal menunggu waktu saja dan bisa lebih dahsyat lagi,” terangnya.

    Politisi partai PAN itu meminta kepada kepala daerah untuk menggunakan hati nuraninya agar segera menertibkan aktifitas para penambang.

    “Jadi menurut saya banjir kemarin itu peringatan dari Allah SWT. Saya kira ini momentum bagus di tengah wabah Covid-19 ada banjir itu banjir air bah, nah maka yang di galian c itu wewenang walikota atau bupati atas rekomendasi gubernur saya kira pejabat daerah pak gubernur, pak bupati, pak walikota tiba saatnya hari ini jangan ragu pakai nurani sudah lah ditertibkan semua jangan nego-nego untuk para penambang,” tegasnya.

    Dibagian lain, sebelumnya Walikota Cilegon, Edi Ariadi meminta kepada semua pihak agar tidak terus – menerus menyalahkan pemerintah terkait bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi.

    “Itu siapa sih yang salah pemerintah.?, Pemerintah jangan disalahin aja sih masyarakat dong sekali-kali disalahkan,”
    kata Edi kepada awak media usai penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Aula Setda III Gedung Diskominfo, Kota Cilegon, Rabu (6/5).

    Menurutnya, banjir bandang dan longsor yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi dengan kondisi gorong-gorong yang sempit. Sehingga gorong-gorong tidak mampu menampung luapan air.

    “Itu kan curah hujan tinggi, masa (banjir) tiga jam loh. Banjir tiga jam kan kita rapat tahu-tahu udah banjir semuanya,” ujarnya.

    Saat disinggung salah satu penyebab banjir karena banyaknya aktivitas galian C maupun Pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU), Edi enggan berkomentar lebih jauh.

    “Ngga lah. Galian C mana?. Itu kan di Selatan adanya. Kita udh monatorium, tapi Merak kan ngga banjir. Itu kan darinse propinsi statomer,” kata Edi sambil meninggalkan awak media.(LUK)

  • Ini Rincian Nominal dan Penerima JPS

    Ini Rincian Nominal dan Penerima JPS

    SERANG, BANPOS – Perencanaan anggaran untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) di kabupaten/ kota bervariasi. Tercatat nilai yang direncanakan mulai dari Rp200 ribu per kepala keluarga (KK) hingga Rp600ribu per KK. Selain itu, perencanaan lamanya bantuan tersebut juga bervariasi, antara dua bulan hingga enam bulan.

    Data yang dihimpun BANPOS, Pemkot Serang menganggarkan Rp200 ribu selama 3 bulan. Sedangkan untuk Pemkot Cilegon menganggarkan Rp600 ribu selama 2 bulan. Kemudian Pemkab Lebak menganggarkan sebesar Rp600 ribu selama 3 bulan. Untuk Pemkab Pandeglang merencanakan Rp500 ribu selama 3 bulan dan Pemkab Serang masih belum memberikan informasi hingga berita ini diangkat.

    Untuk jumlah KK penerima bantuan dampak dari Covid-19 yang berasal dari APBD kabupaten/ kota ini juga bervariasi. Mulai dari rata-rata 9 KK per RT, hingga 24 KK per RT.

    Dari hasil olah data bantuan yang disalurkan langsung oleh kabupaten/kota, tercatat Kota Serang yang paling banyak mengalokasikan bantuan dengan rata-rata 24 KK per RT, disusul oleh Kota Cilegon dengan rata-rata 22 KK per RT, lalu Kabupaten Pandeglang sebanyak 13 KK per RT, kemudian Kabupaten Serang sebanyak 12 KK per RT, dan paling rendah adalah Kabupaten Lebak yang hanya 9 KK per RT.

    Pemkot Serang menganggarkan JPS untuk warga terdampak Covid-19 sebanyak 50 ribu KK. JPS tersebut akan disalurkan selama tiga bulan sejak Mei hingga Juli nanti. Setiap bulannya, satu KK akan mendapatkan paket sembako senilai Rp200 ribu rupiah. Jika dirata-rata, KK penerima bantuan di Kota Serang sebanyak 24 KK per RT.

    Kepala Dinsos Kota Serang, Moch. Poppy Nopriadi, mengatakan bahwa sebelumnya Pemkot Serang hanya menganggarkan bantuan untuk 25 ribu KK, lalu ditambah menjadi 35 ribu KK, dan kembali ditambah menjadi 50 ribu KK.

    “Karena memang dari hasil pendataan, ternyata masyarakat yang terdampak itu membeludak. Kami tertolong oleh bantuan yang akan diberikan oleh Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat,” jelasnya.

    Untuk tahapan pemberian JPS telah dilaksanakan oleh Pemkot Serang sejak Sabtu (2/5) yang lalu. Penyaluran tersebut akan dilakukan selama tiga hari. Penyaluran pertama dilakukan di Kecamatan Curug dan Walantaka. Selanjutnya yakni Cipocok Jaya dan Taktakan dan terakhir pada Senin (4/5) di Serang dan Kasemen.

    “Untuk rincian penerima bantuannya di setiap kecamatan yakni Kecamatan Curug 6.564 KK, Cipocok Jaya 5.459 KK, Kasemen 19.724 KK, Serang 12.198 KK, Taktakan 4.020 KK dan Walantaka 5.035 KK,” terangnya.

    Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, alokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 160,35 miliar. Dari jumlah anggaran tersebut, alokasi anggaran terbesar untuk penyediaan Jaring Pengaman Sosial(JPS) sebesar Rp 87.953.400.000.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lebak, Budi Santoso mengatakan, alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 yaitu sebesar Rp 160,35 miliar. Anggaran tersebut untuk Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan cadangan.

    Untuk penanganan dampak sosial, tambah Budi, untuk penyediaan JPS yaitu berupa pemberian bantuan biaya hidup kepada 48.863 KK. Jika dirata-rata, Lebak mengalokasikan bantuan untuk 9 KK per RT.

    “Penyediaan JPS untuk pemberian bantuan biaya hidup kepada masyarakat yang terdampak yaitu sebanyak 48.863 KK kali 3 bulan kali Rp600.000. Jumlah total anggarannya sebesar Rp 87.953.400.000, sedangkan untuk cadangan sebesar Rp 19.320.899.588,” jelasnya.

    Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengalokasikan anggaran untuk 77.028 KK yang berasal dari APBD Kabupaten Pandeglang. Jika dirata-rata, maka Pemkab Pandeglang mengalokasikan bantuan untuk 13 KK per RT.

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pandeglang Nuriyah dalam laporannya mengungkapkan, usulan yang ada dari tiap kecamatan sebanyak 140.189 Kepala Keluarga (KK), namun yang diakomodir oleh pusat sebanyak 54.806 KK.

    “Karena Ibu Bupati mengusulkan kembali akhirnya mendapatkan penambahan sebanyak 33.482 KK, total bantuan melalui pemerintah pusat sebanyak 88.288 KK,” kata Nuriyah.

    Sedangkan dikatakan Nuriyah, bantuan dari Provinsi Banten untuk penanganan Covid 19 sebanyak 44.674 KK, dan bantuan dari Kabupaten sebanyak 77. 028 KK.

    “Pada tahap awal akan dilaksanakan bantuan sebanyak 34.774 KK yang akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Bentuk pencairannya melalui kantor pos dengan besaran Rp600.000 x 3 bulan, sedangkan untuk bantuan Provinsi tahap awal 33.000 KK mekanisme melalui bank BRI,” katanya.

    Nuriah juga menjelaskan jika data penerima sudah selesai dan bantuan dari Provinsi sudah turun, maka pihaknya akan segera menyalurkan bantuan tersebut.

    “Kami masih menunggu bantuan keuangan dari Provinsi dan apabila sudah beres, akan kami salurkan secepatnya. Proses pencairan bantuan sendiri dilakukan melalui rekening, itupun kalau semua penerima sudah selesai membuat rekeningnya, “jelasnya.

    Besaran JPS bervariasi, seperti dari Pemerintah Pusat mendapatkan uang tunai sebesar Rp600 ribu per kk, Pemerintah Provinsi sebesar Rp500 ribu per kk, dan dari Pemerintah Kabupaten sebesar Rp500 ribu per kk tiap bulan selama tiga bulan.

    “Untuk bantuannya sendiri, dari Kementrian Sosial itu sebesar Rp600 ribu per kk, tiap bulan selama 3 bulan. Sedangkan untuk pemerintah Provinsi dan Kabupaten itu kisarannya sama yaitu Rp500 ribu per kk, dan setiap bulan selama 3 bulan,” ucapnya.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon telah menfinalisasi anggaran yang akan digunakan untuk Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Cilegon sebesar Rp 29,57 miliar. Skala prioritas anggaran akan digunakan untuk penanganan dampak kesehatan, penanganan dampak sosial dan penyediaan JPS.

    Pemkot juga merelokasi anggaran JPS atau Rp9,64 miliar. Jumlah anggaran ini selain untuk JPS juga hibah/basos warga yang terdampak risiko sosial, hibah/bansos fasilitas kesehatan swasta. Sementara Hibah untuk instansi vertikal Rp1,75 miliar dan Sekretariat Gugus Tugas Covid-19 Rp2,34 miliar. Adapun alokasi JPS sebanyak 32 ribu KK dengan rata-rata 22 KK per RT.

    Kepala Dinsos Kota Cilegon, Ahmad Jubaedi, menyatakan bahwa dalam waktu dekat ini akan menyalurkan bantuan sosial (Bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19 di kota baja tersebut.

    “Kami akan melakukan evaluasi dan verifikasi ulang dengan melalui musyawarah kelurahan khusus di delapan kecamatan di Kota Cilegon,” kata Jubaedi.

    Menurutnya, warga terdampak Covid-19 yang tercatat saat ini sebanyak 32 ribu kepala keluarga (KK). Data tersebut, merupakan hasil pemadanan Dinsos Kota Cilegon atas data bakal calon penerima Bansos Covid-19 yang diterima dari Ketua RT/RW, kelurahan, sampai kecamatan.

    “Masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 akan menerima Bansos Covid-19 APBN, APBD Pemprov Banten, serta APBD Pemkot Cilegon,” jelasnya.

    Ia juga mengatakan, data terbaru tersebut akan di uji publik kan kembali bersama jajaran pemangku kepentingan di kelurahan dan kecamatan. Uji publik guna memastikan dana Bansos tepat sasaran kepada warga yang benar-benar terdampak Covid-19.

    “Nanti supaya usulan dari para RT/RW ini, benar-benar usulan yang sesuai dengan kriteria calon penerima Bansos Covid-19,” terangnya.

    Ia juga mengungkapkan, warga terdampak covid-19 akan mendapatkan kuota Bansos Covid-19 dari APBN sebanyak 15.600 KK, serta kuota dari APBD Pemprov Banten sebanyak 20.000 KK. Bansos Covid-19 yang bersumber dari APBN, warga akan menerima uang tunai sebesar Rp600.000 perbulan, selama 3 bulan. Sama halnya dengan Bansos Covid-19 yang bersumber dari APBD Pemprov Banten Rp600.000 perbulan, selama 3 bulan.

    “Saat ini kami masih menunggu hasil usulan dari 15.600 itu, kira-kira berapa data yang disetujui Kementerian sosial, yang bersumber dari APBN. Karena Bansos Covid-19 yang bersumber dari APBD Cilegon, warga menerima Rp600 ribu hanya selama 2 bulan,” jelasnya.

    Pemerintah kabupaten Serang menganggarkan JPS untuk lebih dari 56 ribu warga yang terdampak Covid-19. Sejauh ini, Pemkab Serang telah mengumpulkan sebanyak Rp125 miliar untuk penanganan Covid-19. Jika dirata-rata, Pemkab Serang menganggarkan untuk 11 KK per RT.

    Pemkab Serang mencatat sebanyak 162.135 KK di seluruh desa se Kabupaten Serang, menerima bantuan JPS dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang masih mewabah di seluruh wilayah Indonesia.

    Namun yang akan disalurkan langsung oleh Pemkab Serang sebanyak 63.930 KK, yang berasal dari APBD murni, Bankeu Provinsi dan bantuan melalui DPRD, jika dirata-rata, maka terdapat 12 kk per RT yang mendapatkan JPS.

    “Total 162.135 paket bantuan yang akan didistribusikan ke masing-masing KK yang terdaftar. Satu paketnya bisa dimanfaatkan untuk satu keluarga,” ujar Asda III Pemkab Serang, Ida Nuraida di Pendopo Kabupaten Serang, Selasa (5/5).

    Diketahui, dari jumlah penerima tersebut dibagi menjadi empat kategori bantuan. Diantaranya adalah Bantuan langsung Tunai (BLT) Dinsos Provinsi Banten sebanyak 56.100 KK, bantuan sembako Provinsi Banten dan APBD Kabupaten Serang dialokasikan untuk 27.730 KK, bantuan sembako dari APBD murni Kabupaten Serang sebanyak 16.200 KK, dan bantuan sembako dari APBD Kabupaten Serang melalui DPRD Kabupaten Serang sebanyak 20.000 KK.

    Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengungkapkan bahwa JPS masih tahap distribusi. Sedang berjalan dan belum bisa distribusi sekaligus.

    “Beberapa JPS dari pusat, yaitu program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) sedang proses. Bantuan yang belum turun yaitu dari Kementerian, data sudah masuk, mungkin mengevaluasi semua data se-Indonesia,” ungkapnya, usai mengikuti kegiatan di pasar Baros, Kabupaten Serang.

    Menurutnya, JPS yang bersumber dari Kementerian dengan rekapan terbaru ini, rencananya akan diberikan secara tunai melalui perbankan. Kemudian saat ini pihaknya masih menunggu dari bantuan dari Pemprov.

    “Kalau pendistribusian bantuan dari Kabupaten, kita bertahap sudah turun melalui Camat dan kepala Desa (Kades), dan berbentuk sembako,” tuturnya.

    Lebih lanjut ia menyampaikan, pendistribusian bantuan dari Kabupaten Serang diserahkan kepada Kades secara teknis. Kades yang bisa menentukan mana masyarakat yang paling butuh, dan didahulukan.(MG-02/LUK/DHE/DZH/MUF/PBN)

  • Sempat Geger, Walikota Serang Syafrudin Pertimbangkan JPS Berbentuk Tunai

    Sempat Geger, Walikota Serang Syafrudin Pertimbangkan JPS Berbentuk Tunai

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang mempertimbangkan untuk merubah skema jaring pengaman sosial (JPS) dari non tunai menjadi tunai. Hal ini menyikapi banyaknya kritikan dan pertanyaan dengan nilai besaran bantuan yang dikonversi dalam bentuk sembako yang dirasa tidak sesuai dan memberi keuntungan terlalu besar kepada penyedia.

    Walikota Serang, Syafrudin, menuturkan bahwa pengadaan paket sembako itu memang melalui pihak ketiga. Menurutnya, jika melalui pihak ketiga, mereka memiliki hak untuk mengambil keuntungan.

    “Saya kira memang wajar yah kalau pihak ketiga mengambil keuntungan. Karena memang mereka berhak untuk untung karena itu pengusaha,” ujar Syafrudin di gedung Diskominfo Kota Serang.

    Namun Syafrudin mengaku, akan mendiskusikan kembali terkait penyaluran dalam bentuk sembako dan dirumah menjadi berbentuk tunai. Sebab, ia juga tidak menampik bahwa penyaluran JPS tahap pertama menimbulkan beberapa masalah.

    “Memang ini awalnya kesepakatan agar penyalurannya berbentuk sembako. Tapi karena ternyata ada banyak masalah, maka akan kembali dibahas untuk disalurkannya berbentuk tunai,” tandasnya.

    Sementara itu, DPRD Kota Serang menyatakan, besarnya keuntungan penyedia bantuan sembako JPS Kota Serang membuat mekanisme penyaluran JPS dirasa perlu untuk dievaluasi. Bahkan, penyaluran JPS tersebut diminta berbentuk tunai saja sehingga tidak memerlukan pihak ketiga.

    Sekretaris Fraksi PKS pada DPRD Kota Serang, Nur Agis Aulia, mengungkapkan bahwa sedari awal pihaknya telah mendorong agar penyaluran JPS tersebut dalam bentuk tunai atau transfer uang saja.

    “Dari awal kami dari fraksi PKS sudah mengusulkan agar penyaluran bantuan itu bentuknya tunai ataupun transfer saja. Tapi ternyata banyak pihak yang menolak,” ujarnya kepada BANPOS, Selasa (5/5).

    Menurutnya, banyak pihak yang menolak usulan JPS dalam bentuk uang tunai atau transfer, hanya karena persoalan yang menurutnya kurang logis. Seperti bagaimana pihak bank dapat menyediakan kartu ATM dalam waktu cepat.

    “Sebenarnya kan membuat ATM itu mudah. Kita tinggal serahkan saja data-data penerima bantuan tersebut, dan biarkan pihak bank yang mengurus teknisnya. Paling hanya 5 hari dalam pembuatannya,” ucap Agis.

    Agis menjelaskan, pihaknya menolak penyaluran bantuan dalam bentuk sembako dikarenakan celah kebocorannya sangat besar. Namun karena banyak pihak yang bersikukuh agar penyaluran berbentuk sembako, maka pihaknya pun akhirnya mengalah.

    “Tapi berkaca pada kondisi penyaluran kemarin, ternyata banyak masalah kan. Penyedia atau pihak ketiga ternyata mengambil keuntungan terlampau besar. Kira-kira sampai Rp2,5 miliar. Makanya, kami meminta agar Pemkot Serang segera mengevaluasi hal tersebut,” tegasnya.

    Bahkan, Agis meminta agar bantuan tahap selanjutnya tidak lagi dalam bentuk sembako. Penyaluran nanti, lanjut Agis, harus dalam bentuk tunai maupun transfer. Sehingga tidak ada lagi bantuan yang terkena potongan dari pihak ketiga.

    “Kalau bentuknya tunai ataupun transfer, masyarakat sendiri yang menentukan bentuk makanan yang akan mereka beli. Jadi pemkot tidak perlu memikirkan teknis barang apa saja yang harus dibeli, biarkan masyarakat yang memilih,” jelasnya.(DZH/AZM)

  • Sempat Lumpuh, Pelayanan RSUD Cilegon Kembali Normal

    Sempat Lumpuh, Pelayanan RSUD Cilegon Kembali Normal

    CILEGON, BANPOS – Sempat lumpuh akibat terjangan banjir bandang pada Senin (4/5) kemarin, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon akhirnya berangsur pulih dan sudah bisa melakukan pelayanan seperti biasanya. 

    Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Kota Cilegon, Faruk Oktavian mengatakan untuk kondisi saat ini ruangan yang terendam sedang dalam pembersihan dan pelayanan sudah normal seperti biasanya. 

    “Sudah surut, pelayanan seperti biasa cuman memang kalau untuk rawat jalan ngga ada masalah karena memang gedungnya ngga kebanjiran kalau gedung rawat jalan. Yang jadi masalah itu IGD (Instalasi Gawat Darurat) untuk rawat inap saat ini lab dengan radiologi lagi nunggu pengeringan,” kata Faruk kepada BANPOS saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Selasa (5/5).

    Faruk juga mengatakan untuk aliran listrik sudah bisa dinyalakan.

    “Udah, tadi pagi udah dinyalain. Sebetulnya semalem juga sudah mulai surut cuma karena cuacanya mendung, naik lagi airnya kemudian  genset terendam,” ujarnya.

    Faruk menambahkan banyak arsip-arsip penting yang terendam akibat dampak banjir tersebut. 

    “Yang kerendem kursi, berkas-berkas, arsip-arsip, jadi posisinya karena banjirnya terlalu cepat jadi kursi meja kurang arsipnya banyak ngga ada tempat untuk ngangkat,” pungkasnya. 

    Sementara itu, Wakil Direktur (Wadir) Pelayanan RSUD Cilegon dr Meisuri mengatakan sebanyak 23 ruangan sempat terendam banjir. 

    “Masih tahap dibersihkan. Kamar operasi juga sementara kita off kan sampai layak pakai dulu, kecuali yang betul-betul emergensi,” singkatnya. (LUK)