BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Pasca Diterjang Banjir Bandang, Kota Cilegon Gelap Gulita

    Pasca Diterjang Banjir Bandang, Kota Cilegon Gelap Gulita

    CILEGON, BANPOS – Pasca musibah banjir bandang yang menerjang di sejumlah wilayah Kota Cilegon pada Senin (4/5) pagi, mengakibatkan sementara waktu penerangan aliran listrik dari PLN hingga malam hari dimatikan. Bahkan, RSUD Cilegon tampak gelap gulita karena genset yang dimiliki terendam air dan tidak bisa dinyalakan.

    Manager PT PLN Cabang Cilegon Putu Kesama mengatakan, pihaknya memadamkan 76 gardu listrik di wilayah Kota Cilegon akibat banjir bandang. Pemadam listrik dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya korsleting serta demi keamanan warga.

    Lebih lanjut Putu mengatakan, pemadam listrik mulai dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB. Sejumlah wilayah di Cilegon dipadamkan satu diantaranya Perumahan Metro Cilegon.

    “Ada dua lokasi yang kita padamkan listriknya. Lokasi pertama ada di Grogol sekitar 20 gardu listrik lagi yang belum padam. Sementara untuk Perumahan Metro ada sekitar 50 gardu listrik lagi yang masih kita padamkan aliran listriknya,” kata Putu saat dikonfirmasi, Senin (4/5).

    Putu menjelaskan, saat ini petugas PLN sedang berusaha menyalakan kembali gardu yang padam. Ia mengaku ada yang belum dinyalakan karena lokasi terendam banjir.

    “Saat ini petugas sedang melakukan pengecekan ke beberapa gardu. Karena kondisi di sana masih banjir dan susah di tembus. Untuk dapat menembus jalan itu juga, petugas kami juga harus menggunakan parahu karet untuk menembus ke lokasi,” jelasnya.

    Pihaknya mengaku akan secepatnya menyalakan gardu listrik yang belum menyala. Petugas saat ini masih terus berupaya menyalakan listrik di sejumlaj lokasi.

    “Secapatnya akan dinyalakan. Untuk anggota sendiri kita siapkan ada 5 unit. 3 unit di tempatkan di Perumahan Metro Cilegon dan 2 unit di Lingkungan Grogol. Untuk masing-masing unit itu ada 20 petugas PLN,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kasubag Umum dan Kepegawaian pada RSUD Cilegon Faruk Oktavian mengatakan, saat ini pihaknya sangat membutuhkan penerangan seperti genset sebagai alat penerangan dan sangat urgent.

    “Gensetnya tidak bisa dinyalakan karena terendam banjir. Ini urgent banget. Kalau untuk sewa, kami tidak tahu, sementara banjir belum surut,” katanya.

    Hal senada dikatakan Fariz, warga komplek Metro Cilegon. Menurut dia selain makanan, selimut serta bantuan lainnya. Yang paling urgent adalah penerangan, karena evakuasi terhadap warga korban banjir terus berlanjut.

    “Air sampai dengan saat ini masih belum surut, kami membutuhkan penerangan dititik-titik tertentu untuk dilakukan pemantauan. Apalagi evakuasi masih berjalan dan masyarakat juga masih banyak dirumah masing-masing untuk berkemas-kemas dan membereskan barang-barangnya,” ujarnya.

    Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan BPBD untuk mendatangkan genset. Namun sampai dengan saat ini bantuan itu belum datang. Pria yang merangkap sebagai ketua RW di komplek Metro tersebut menyatakan, selain Genset, pihaknya juga butuh ambulans keliling untuk dilakukan pengecekan kesehatan, karena banyak balita.

    ”Sudah komunikasi dengan BPBD, sampai dengan saat ini alat tersebut belum datang. Dan juga tim medis untuk pengecekan kesehatan terhadap balita,” tandasnya.

    Sebelumnya, Akibat derasnya arus banjir, sejumlah mobil hanyut. Peristiwa mobil hanyut terjadi di Batu Lawang, Grogol, Cilegon. Dua mobil tampak hanyut diterjang banjir hingga masuk ke parit.

    Selain di Batu Lawang, mobil hanyut terjadi di akses masuk jalan tol Cilegon Barat. Mobil Camry dan Jazz tampak tersungkur dihantam derasnya aliran air yang turun dari bukit.

    Petugas BPBD Cilegon masih melakukan asesmen dan evakuasi di lokasi banjir. Polisi terlihat masih mengatur arus lalu lintas di jalan utama Cilegon-Merak.

    Dampak banjir membuat gerbang tol Cilegon Barat ditutup. Kendaraan yang hendak ke luar Cilegon Barat dialihkan ke GT Merak. Sedangkan kendaraan yang masuk GT Cilegon Barat terpaksa bersabar menunggu air surut.

    “Kita tutup dulu karena seperti dilihat ketinggian air 1,5 meter. Kalau sudah surut baru nanti dibuka,” kata Kaur Binops Satlantas Polres Cilegon, Iptu Tampubolon. (LUK/RUL)

  • Geger Bantuan JPS di Kota Serang

    Geger Bantuan JPS di Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Bantuan jaring pengaman sosial (JPS) yang telah disalurkan oleh Pemkot Serang kepada masyarakat digugat oleh beberapa pihak. Pasalnya, mereka menyebut nilai dari bantuan itu tidak senilai Rp200 ribu, seperti yang dijanjikan oleh Pemkot Serang.

    Nurjaya MataKita dalam laman Facebooknya membagikan foto bantuan sembako yang diberikan oleh Pemkot Serang. Dalam foto tersebut, diketahui bahwa paket sembako berisi beras 10kg, mie instan 14 bungkus dan sarden 2 pcs. Menurutnya, hal itu tidak senilai Rp200 ribu.

    “Ini paket anggaran Rp200 ribu, kalau beli di Pasar Rau, uang kembali sekitar Rp50 ribuan. Dengan jumlah penerima sebanyak 50.000 KK se-Kota Serang, maka total kembalian sekitar Rp2,5 miliar. Alhamdulillah Pemkot bisa ngirit dan bisa digunakan untuk keperluan lain-lain,” tulisnya.

    Unggahan tersebut pun banjir komentar. Hingga berita ini diterbitkan, terdapat 130 komentar unggahan itu dan dibagikan oleh 9 orang. Berbagai tanggapan baik pro maupun kontra disampaikan oleh para warganet.

    Akun dengan nama Noorcahyo berkomentar dengan tegas bahwa siapapun yang melakukan korupsi di tengah wabah, hukuman mati pun dirasa masih belum cukup.

    “Korupsi di tengah wabah Corona adalah kejahatan serius. Hukuman mati saja masih belum cukup,” ujar Noorcahyo.

    Berbeda dengan Noorcahyo, akun bernama Mamahh Syailla menegaskan bahwa seharusnya masyarakat bersyukur bahwa mereka sudah mendapatkan bantuan dari Pemkot Serang di tengah pandemi saat ini.

    “Syukur-syukur kalian dapat, lah kami mah gak dapat apa-apa. Jadi yah sudah syukuri saja (bantuan yang sudah diberikan),” tulisnya.

    Tak ketinggalan, Ketua Fraksi Golkar pada DPRD Kota Serang, Muji Rohman, ikut berkomentar dalam unggahan tersebut. Mulanya, ia tidak percaya bahwa itu merupakan bantuan dari Pemkot Serang. Namun setelah yakin, ia meminta kepada Dinsos agar dapat transparan terkait nilai barang.

    “Saya dapat info benar ini (bantuan dari Pemkot Serang). Kalau memang betul (nilainya di bawah anggaran), mohon Dinsos untuk terbuka kepada masyarakat Kota Serang dengan rincian anggarannya,” kata Muji Rohman.

    Sementara berdasarkan penelusuran BANPOS, beberapa barang yang menjadi komponen bantuan bernilai sebagai berikut. Untuk sarden, terdapat beberapa jenis produk diantaranya yaitu Sarden Gaga dan Sampit dengan ukuran 155 gram.

    Harga bervariasi dari Rp5 ribu hingga Rp10 ribu. Apabila dirata-rata, maka harga sarden tersebut senilai Rp7.500. Dalam satu paket sembako itu terdapat dua kaleng sarden, sehingga jika dijumlah yakni Rp15 ribu.

    Terdapat pula mi instan dengan merek Top Ramen (porsi lebih besar) sebanyak 14 buah. Berdasarkan data yang dihimpun, harga eceran untuk Top Ramen pada situs resmi nissinfoods.co.id seharga Rp2 ribu. Total nilai untuk mi instan yakni Rp28 ribu.

    Terakhir, Pemkot Serang juga menyalurkan 10 kilogram beras dalam paket sembako tersebut. Mengacu data pengadaan beras pada Dinas Pertanian Kota Serang, harga satu kilogram beras yakni Rp10.543. Sehingga untuk 10 kilogram beras, bernilai Rp105.430.

    Dengan demikian, satu paket sembako yang disalurkan oleh Pemkot Serang berdasarkan harga yang BANPOS himpun yakni senilai Rp148.430.

    Dalam aturan pengadaan barang/jasa pada saat Covid-19 sesuai SE Kepala LKPP tanggal 23 Maret 2020 Nomor 3 Tahun 2020, diketahui bahwa pejabat pembuat komitmen (PPK) dapat melalui dua metode, yakni dengan penyedia (pihak ketiga) atau swakelola.

    Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018, diketahui bahwa PPK memiliki tugas untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dalam penentuan HPS pun telah dimasukkan perhitungan keuntungan bagi penyedia dan biaya tidak langsung (overhead cost).

    Selain itu, dalam perhitungan total HPS pun PPK juga harus menambah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari nilai kontrak.

    Dengan jumlah pengadaan setiap bulannya sebesar Rp10 miliar, maka berdasarkan aturan di atas dipastikan PPN untuk pengadaan tersebut yakni sebesar Rp1 miliar. Jumlah pengadaan dengan nilai yang dihimpun BANPOS, diperkirakan sebesar Rp7,4 miliar atau tepatnya Rp7.421.500.000.

    Apabila dijumlahkan dengan nilai PPN, maka biaya pengadaan paket sembako tersebut yakni sebesar Rp8.421.500.000. Dengan asumsi demikian, maka keuntungan bagi penyedia barang paket sembako itu yakni Rp10 miliar dikurang Rp8.421.500.000 dengan hasil keuntungan sebesar Rp1.578.500.000 atau dalam persentase yakni 15,7 persen.

    Kepala Dinsos Kota Serang, Moch Poppy Nopriadi, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, menggunakan metode pengadaan melalui penyedia.

    “Iyah asumsi yang disampaikan BANPOS itu benar. Dinsos kan tidak bisa melakukan pengadaan sendiri, pasti ada penyedianya, melalui tahapan-tahapan yang ada,” ujar Poppy.

    Meski melalui penyedia, pihaknya menjamin bantuan JPS berupa paket sembako itu tidak mengurangi nilai barang. Ia pun mempersilahkan untuk mengecek langsung masing-masing satuan paket sembako.

    “Oh enggak, bisa dicek ada standarnya. Dengan bantuan sebesar itu lalu dikonversi menjadi barang. Dan semua orang bisa mengecek dan lihat, apakah betul bantuan yang diberikan itu sesuai atau tidak. Kalau memang tidak, silahkan lapor ke saya,” tandasnya. (DZH)

  • Wakil Walikota Serang Subadri Bagikan JPS di Curug

    Wakil Walikota Serang Subadri Bagikan JPS di Curug

    SERANG, BANPOS – Sebanyak 6.564 KK di Kecamatan Curug mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial (JPS). Bantuan tersebut secara simbolis diberikan oleh Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, di kantor Kecamatan Curug pada Sabtu (2/5).

    Subadri mengatakan bahwa bantuan JPS dari Pemkot Serang berupa sembako senilai Rp200 ribu per bulan dalam bentuk paket sembako yang berisi beras, mie instan dan sarden.

    Adapun penyaluran bantuan JPS se-Kota Serang akan dilakukan secara bertahap selama tiga hari.

    “Hari ini perdana untuk Kecamatan Curug dan Walantaka, besok Cipocok dan Taktakan, hari berikutnya Serang dan Kasemen,” ujarnya usai menyerahkan bantuan JPS di Kantor Kecamatan Curug.

    Ia berharap, pendataan bagi penerima JPS dari pemkot, pemprov maupun pemerintah pusat dapay tepat sasaran. Sehingga, masyarakat Kota Serang yang terdampak Covid-19 dapat merasakan bantuan tersebut.

    “Dengan harapan pendataan tersebut tepat sasaran, mana yang kira-kira butuh itu yang menerima. Jadi tidak asal-asalan ada nama. Jadi benar-benar diseleksi yang paling membutuhkan dan itu yang menerima bantuan JPS,” ujarnya.

    Kepala Dinsos Kota Serang, Moch Poppy Nopriyadi, mengatakan bahwa masyarakat Kota Serang yang mendapat bantuan JPS antara lain karyawan yang terkena PHK, buruh harian lepas yang tidak mendapatkan penghasilan, serta pedagang keliling yang tidak dapat berjualan di lingkungan sekolah akibat sekolah diliburkan dan mahasiswa perantau.

    “Kalau ada komponen masyarakat yang merasa tidak terdata tapi dia terdampak Covid-19 dan masuk kategori masyarakat miskin, silahkan laporan berjenjang ke ketua RT dan RW sampai ke Dinsos. Nanti kami adakan assesmen, apakah betul keluarga itu tidak mampu dan dia tidak menerima, sedang dan pernah menerima PKH dan bantuan sosial lainnya,” ujarnya.

    Ia berharap data yang masuk ke Dinsos Kota Serang tidak tumpang tindih. Hingga saat ini, pihaknya terus memverifikasi data penerima JPS di Kota Serang baik dari Pemkot Serang, propinsi dan pusat.

    “Jadi kenapa lama proses pembagiannya, karena kami ingin memverifikasi datanya supaya tepat sasaran. Tidak tumpang tindih dengan bantuan lainnya. kami harap tepat sasaran lah. Meskipun ada human error sedikit, kami pastikan data ini sesuai,” tandasnya.

    Untuk diketahui, rincian data penerima JPS di Kota Serang totalnya ada 50 ribu KK yang tersebar di 6 kecamatan. Di antaranya yakni Curug 6.564 KK, Cipocok Jaya 5.459 KK, Kasemen 19.724 KK, Serang 12.198 KK, Taktakan 4.020 KK dan Walantaka 5.035 KK. (DZH)

  • Pemkot Serang Bagikan JPS di Kecamatan Walantaka

    Pemkot Serang Bagikan JPS di Kecamatan Walantaka

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang menyerahkan Bantuan Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) untuk warga kecamatan Walantaka dengan jumlah sebanyak 5.035 KK.

    Pembagian JPS ini pertama kalinya dilakukan oleh Pemkot Serang untuk warga yang terdampak Covid-19.

    “Bantuan ini murni dari Pemkot Serang. Pembagian di Kecamatan Walantaka ini adalah hal yang pertama. Hari ini kita bagikan di dua kecamatan yakni Kecamatan Curug dan Walantaka. Yang lain besok,” kata Walikota Serang, Syafrudin kepada awak media seusai membagikan secara simbolis bantuan JPS, di kantor Camat Walantaka, Sabtu (2/5).

    Diungkapkan bahwa bantuan ini akan berlangsung selama enam bulan kedepan.

    “Tapi, jika kondisinya sebelum enam bulan itu stabil, bantuan akan diberhentikan. Apabila masih kurang bagus, akan berlanjut selama 6 bulan,” jelasnya.

    Sedangkan untuk nilai barang yang diberikan ini berupa sembako dengan nominal senilai Rp200 ribu.

    Syafrudin mengimbau, kepada masyarakat Kota Serang sesuai surat edaran Pemkot Serang, untuk mencegah penyebaran virus ini dengan cara bersama-sama menjaga kebersihan, sering mencuci tangan, jaga jarak.

    “Dengan bantuan ini, mesti tidak seberapa nilainya tapi semoga bermanfaat,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Moch Poppy Nopriadi menambahkan bahwa untuk data penerima bantuan JPS dari Pemkot Serang sebanyak 50.000 KK, dari pusat sekitar 16.349 KK dan provinsi 30.201 KK.

    “Bantuan JPS dari Pemkot Serang itu sebanyak 50.000 KK untuk enam kecamatan. Kalau pusat dan provinsi kewenangannya ada dimereka, kita (Dinsos, red) hanya suport data,” ujarnya.(DZH/AZM)

  • Walikota Serang Syafrudin Salurkan Bantuan Pribadi ke PWKS

    Walikota Serang Syafrudin Salurkan Bantuan Pribadi ke PWKS

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kota Serang terus melakukan percepatan penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 ini.

    Selain melalui APBD, Walikota Serang juga memberikan bantuan yang berasal dari dana pribadai.

    Setelah sebelumnya memberikan bantuan JPS secara simbolis di Kecamatan Walantaka, Walikota Serang, Syafrudin memberikan bantuan dari dana pribadi kepada wartawan yang tergabung dalam Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) berupa paket sembako.

    Syafrudin berharap, bantuan ini dapat bermanfaat bagi para wartawan dalam menjalankan tugasnya selama pandemi Covid-19 ini.

    “Ini merupakan salah satu bentuk perhatian dari Pemerintah Kota Serang,” jelasnya di Kantor PWKS, Sabtu (2/5).

    Ketua PWKS, M. Tohir yang secara simbolis menerima bantuan mengucapkan terimakasih atas bantuan tersebut.

    “Terimakasih kepada pak Walikota, Syafrudin yang telah menunjukkan kepeduliannya, Insya Allah bermanfaat,” terangnya.

    Sebelumnya, Pemkot Serang juga telah memberikan bantuan JPS kepada mahasiswa perantau yang berada di Kota Serang melalui Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi. (PBN)

  • Tanpa Gejala dan Keluhan, Positif Kota Serang Bertambah Dua

    Tanpa Gejala dan Keluhan, Positif Kota Serang Bertambah Dua

    SERANG, BANPOS – Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kembali bertambah dua kasus yakni pasien 05 dan 06. Pasien 05 diketahui merupakan warga Kelurahan Trondol dan merupakan pegawai di salah satu rumah sakit swasta di Kota Serang.

    Sementara itu, pasien 06 merupakan warga Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka memiliki riwayat perjalanan ke Jakarta sebelumnya.

    Juru Bicara Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa penambahan dua kasus terkonfirmasi positif tersebut setelah keluar hasil tes swab dari kedua pasien.

    Hari mengatakan, pasien 05 merupakan salah satu pegawai di salah satu rumah sakit swasta di Kota Serang. Sempat menjalani rapid test dan hasilnya reaktif. Sehingga menjalani tes swab.

    “(Pasien 05) inisial AM umur 53 tahun, warga Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang. Awalnya berstatus ODP, pada 20 April lalu melakukan swab secara mandiri, hari ini keluar hasilnya terkonfirmasi positif. Tidak ada keluhan,” ujar Hari saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Sabtu (2/5).

    Sedangkan untuk pasien 06, kata Hari, berinisial AT. Pasien tersebut berumur 37 tahun dan statusnya orang tanpa gejala (OTG) meskipun telah terkonfirmasi positif melalui tes swab.

    “AT melakukan tes swab pada 17 April yang lalu dan hari ini juga terkonfirmasi positif. Statusnya OTG,” jelasnya.

    Ia mengatakan, AT memiliki riwayat perjalanan ke zona merah, yakni Jakarta beberapa waktu yang lalu. Saat ini AT akan dirawat di RS dr Drajat Prawiranegara untuk dilakukan Medical Check up (MCU).

    “Sepulang dari Jakarta, AT meminta untuk melaksanakan tes swab mandiri. Hasilnya positif tanpa gejala. Sekarang sedang diperiksa ulang di RSDP, dan akan drawat disana,” tandasnya.

    Untuk diketahui, Kota Serang hingga saat ini terkonfirmasi sebanyak 6 kasus positif Covid-19. Satu pasien dinyatakan meninggal dunia, dua pasien dinyatakan sembuh.

    Adapun kasus terkonfirmasi positif namun tidak menimbulkan gejala maupun keluhan, tercatat sebanyak tiga pasien. (DZH)

  • JPS Kota Serang Mulai Disalurkan, Mahasiswa Perantau Penerima Perdana

    JPS Kota Serang Mulai Disalurkan, Mahasiswa Perantau Penerima Perdana

    SERANG, BANPOS – Mahasiswa perantau asal Papua menjadi penerima pertama jaring pengaman sosial (JPS) yang dianggarkan oleh Pemkot Serang. Bantuan tersebut disalurkan sebanyak 10 paket sembako dan disalurkan langsung oleh Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi.

    Bantuan tersebut dibawa langsung oleh Budi yang didampingi oleh Ketua Komisi IV, Khoeri Mubarok, ke sekretariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Serang, tempat beberapa mahasiswa perantau asal Papua bermukim.

    Budi mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan langsung olehnya ke sekretariat GMKI sebagai bukti kepedulian dirinya akan kondisi mahasiswa perantau. Selain itu, ia juga sengaja datang untuk bersilaturahmi dan melihat kondisi mereka.

    “Saya selaku Ketua DPRD Kota Serang datang untuk silaturahmi sekaligus memberikan perhatian khusus kepada adik-adik mahasiswa perantau. Karena mereka juga anak-anak saya yang ada di sini. Jadi sewajarnya saya memperhatikan mereka semua,” ujar Budi, Kamis (30/4).

    Ia berharap bantuan itu dapat mencukupi kebutuhan gizi para mahasiswa perantau yang saat ini sudah pasti sedang kesulitan. Budi juga menjelaskan bahwa bantuan tersebut akan diberikan secara bertahap.

    “Karena saya merasakan apa yang dirasakan oleh mereka semua, agar kebutuhan pangan dan gizinya tercukupi dan tidak merasa sedih karena jauh dari orang tua. Bantuan ini akan di lakukan secara bertahap, jika nanti habis akan saya berikan lagi,” katanya.

    Menurut Budi, bantuan yang diberikan kepada para mahasiswa perantau terdiri dari bahan makanan pokok seperti beras sebanyak 10 karung, mie instan, sarden serta beberapa kebutuhan pokok lainnya.

    Sekretaris GMKI Cabang Serang, Martin Ronaldo Pakpahan, mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Serang beserta jajarannya. Menurutnya, pemerintah memang harus memperhatikan nasib mahasiswa perantau.

    “Bagi kami GMKI Cabang Serang, kemanusiaan adalah hal yang utama dan kehadiran negara dalam hal ini pemerintah daerah (Pemda), sangat di perlukan,” tandasnya. (DZH)

  • Alhamdulillah, 2 Pasien Positif Korona Dinyatakan Sembuh

    Alhamdulillah, 2 Pasien Positif Korona Dinyatakan Sembuh

    SERANG, BANPOS – Dua pasien positif Covid-19 di Kota Serang dinyatakan sembuh. Sehingga, saat ini Kota Serang menyisakan satu pasien positif Covid-19.

    Juru bicara Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa dua pasien positif yang sembuh tersebut merupakan pasien 01 dan 02.

    “Pasien yang sembuh merupakan pasien 01 yang berada di Kecamatan Serang dan pasien 02 yang berada di Kecamatan Cipocok Jaya,” ujar Hari saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (30/4).

    Menurut Hari, meskipun kedua pasien tersebut telah dinyatakan sembuh dari Covid-19, keduanya tetap harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

    “(Meskipun sudah dinyatakan sembuh), tapi mereka tetap harus menjani isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hair dengan dilakukan pengawasan oleh Puskesmas dan RT setempat,” ungkapnya.

    Setelah menjalankan isolasi selama 14 hari, maka kedua pasien tersebut akan kembali diperiksa dengan tes swab.

    “Iyah tetap, jadi nanti mereka akan di tes swab ulang untuk memastikan,” tandas Hari.

    Untuk diketahui, berdasarkan data dari Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Serang, tercatat sejak awal mula pandemi hingga saat ini, total orang dalam pemantauan (ODP) di Kota Serang mencapai 298 orang.

    Adapun dari 298 orang tersebut, 244 orang dinyatakan selesai dipantau. Sedangkan sisanya yakni 53 orang masih dalam pantauan. Terbanyak berada di Kecamatan Serang yakni 23 orang.

    Sedangkan untuk pasien dalam pengawasan (PDP), sejak awal hingga saat ini total pasien sebanyak 4 orang. Satu orang masih dalam perawatan, dua dinyatakan sembuh dan satu orang meninggal dunia. (DZH)

  • Pemkab Serang Disebut Tidak Transparan, DPRD Lemah Awasi Anggaran Covid-19

    Pemkab Serang Disebut Tidak Transparan, DPRD Lemah Awasi Anggaran Covid-19

    SERANG, BANPOS – Direktur Pattiro Banten, Angga Andrias menyebut bahwa Pemerintah Kabupaten Serang tidak transparan dengan anggaran penanganan Covid-19. Sehingga dinilai banyak ketidakjelasan sumber anggaran dan sudah berapa banyak anggaran yang digunakan.

    “Akuntabilitasnya tidak transparan. Berapa besar anggaran yang sudah terhimpun begitu juga dana dari CSR-CSR itu juga tidak di publikasikan berapa jumlahnya secara keseluruhan,” ujarnya.

    Angga juga menyebut bahwa Dewan Kabupaten Serang lemah. Menurutnya, DRPD memiliki tupoksi pengawasan, seharusnya dewan dalam perjalanan baik pengumpulan maupun pendistribusian anggaran penanganan Covid-19 lebih bisa diawasi, karena dana kebencanaan rentan dikorupsi.

    “Kalau DPRD saja tidak bisa mengintervensi atau mendorong Pemda untuk terbuka, maka DPRD lemah dalam fungsi pengawasan, begitu juga dengan penganggaran,” tegasnya.

    Sehingga Angga menilai, dalam dalam permasalahan anggaran Covid-19 ini, pihak eksekutif yang tidak transparan ditambah dengan legislatif yang lemah.

    Akhirnya, semua tidak tahu efektifas anggaran penanggulangan Covid-19 yang digunakan.

    “Saya baru melihat berita hari ini (kemarin-red), lambatnya respon Pemerintah yang baru mulai verifikasi data penerima manfaat. Padahal, hari ini sudah akhir April, artinya sudah satu setengah bulan datangnya Covid-19 di Indonesia, apalagi di Banten sudah sebulan lebih, maka dalam hal ini respon Pemerintahnya lambat, seharusnya bulan Maret sudah dapat mendistribusikan bantuan, karena masyarakat butuh,” jelasnya.

    Ia menyatakan Pemkab Serang harus terbuka terkait berapa besar anggaran dan jumlah yang sudah didukung oleh swasta. Sehingga, diketahui berapa kebutuhan yang bisa ditanggulangi oleh Pemkab Serang, dengan menggabungkan bantuan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah pusat.

    “Untuk DPRD, bagaimana fungsi pengawasan dan penganggaran ini, masih dipertanyakan. Kalau bisa, untuk efektivitas pelaksanaan penggunaan anggaran seperti di daerah lain,membentuk Pansus. Karena ini melibatkan instansi vertikal lain di Kabupaten Serang, begitu juga aparat hukum,” paparnya.

    Dibentuk Pansus, kata Angga, karena wabah Covid-19 ini merupakan pandemi yang termasuk kedalam kejadian luar biasa. Seharusnya dapat ditangani oleh tim khusus dalam mengawasi kegiatan ini.

    “Atau jangan-jangan di Kabupaten Serang kekurangan sumber daya manusia yang secara khusus dapat mengawasi kegiatan ini, bahkan untuk pendataan pun sangat lambat. Padahal Pemkab Serang memiliki aplikasi aduan, yang mana bisa diberdayakan untuk pendataan tahap awal yang nantinya bisa diverifikasi lebih lanjut,” tandasnya.(DZH/AZM)

  • Tim Gugus Tugas Covid-19 Lebak Bagikan 50 Ribu Masker

    Tim Gugus Tugas Covid-19 Lebak Bagikan 50 Ribu Masker

    LEBAK,BANPOS – Tim gugus tugas Covid-19 Kabupaten Lebak membagikan sebanyak 50 ribu masker kain produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Lebak, kepada masyarakat.

    Pembagian masker yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lebak, Triatno Supiono dan Asda III Setda Lebak, Feby Hardian dilakukan tersebar di 8 titik diantaranya Terminal Kalijaga, Pasar Rangkasbitung, Pintu Masuk Stasiun Rangkasbitung, Jalan Sunan Kalijaga, Jalan RT Hardiwinangun, Jalan Multatuli, Lampu Merah Malangnengah dan Jalan Iko Jatmiko.

    “Ya, hari ini gugus tugas Covid-19 membagikan masker untuk para pengendara motor dan mobil. Ini,” kata Feby kepada wartawan Kamis (30/4).

    Menurutnya, pembagian masker tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya selaku ketua Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Lebak.

    Selain itu, bagi-bagi masker tersebut juga menjadi salah satu cara pencegahan penyebaran Covid-19 di bumi Multatuli. Saat ini, angka positif Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan sehingga perlu kesadaran semua pihak untuk bisa memutus penyebarannya.

    “Memakai masker itu salah satu poin protokol kesehatan yang harus dilakukan masyarakat selain social distancing dan rajin mencuci tangan,” terangnya.

    Saat ini, kata Feby, di Kabupaten Lebak belum ditemukan adanya kasus positif Covid-19. Meski demikian, anggota gugus tugas Covid-19 ini meminta masyarakat untuk tetap waspada.

    “Semoga bermanfaat, tetap waspada dan jaga kesehatan. Ikuti anjuran pemerintah, ini untuk kebaikan semua pihak,” ungkapnya.(dhe/pbn)