BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Setengah Miliar Anggaran Pendampingan Kejaksaan Dikritik Pattiro Banten

    Setengah Miliar Anggaran Pendampingan Kejaksaan Dikritik Pattiro Banten

    SERANG, BANPOS – Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) Banten mengkritik anggaran pendampingan Covid-19 untuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang sebesar Rp500 juta. Pasalnya, mereka menilai besaran anggaran tersebut tidak sesuai dengan tanggung jawab dan beban tugas yang diemban oleh Kejaksaan.

    Direktur Eksekutif Pattiro Banten, Angga Andrias, menjelaskan bahwa dalam SE Mendagri Nomor 440/2622/SJ, Kejari hanya memiliki tanggungjawab dalam hal akuntabilitas dan pengawasan. Kejari juga bertugas melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja dibantu oleh BPBD dan Inspektorat Daerah.

    Sementara untuk Kodim maupun Polres, memiliki beban tanggungjawab dan juga memiliki tugas yang lebih banyak. Sehingga menurutnya, besaran anggaran pendampingan Kejari tidak rasional juga diperbandingkan dengan beban yang diemban oleh Kejari.

    “Sehingga perlu ada rasionalisasi anggaran pendampingan Kejaksaan Negeri Serang berdasarkan beban tugas dan letak geografis Kota Serang. Karena wilayah Kota Serang yang terjangkau dan mudah diakses tidak perlu memakan biaya yang besar dalam melakukan pengawasan,” ucap Angga, Minggu (28/4).

    Hasil rasionalisasi anggaran pendampingan tersebut, diharapkan dapat menambah jumlah bantuan baik itu jaring pengaman sosial (JPS) maupun pemulihan dampak ekonomi seperti stimulus UMKM. Sehingga, cakupan bantuan tersebut menjadi semakin luas.

    Selain itu, Angga juga mendorong agar Pemkot Serang dapat lebih transparan dalam melakukan penanganan Covid-19. Transparansi tersebut dapat berupa transparansi anggaran maupun transparansi kegiatan.

    “Pemkot harus melakukan transparansi pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19. Transparansi tersebut dapat dipublikasikan baik dalam website dan media resmi pemerintah Kota Serang,” katanya.

    Menurutnya, peta persebaran bantuan baik penanganan untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (JPS) dan dampak ekonomi harus dibuat oleh Pemkot Serang. Hal ini agar pihak swasta atau masyarakat yang membantu dapat memberikan bantuan tepat sasaran.

    “Tranparansi terkait bantuan dari swasta dan organisasi sosial serta bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi pun harus dilakukan, agar tidak ada bantuan ganda dan masyarakat Kota Serang mendapatkan bantuan yang merata dan tepat sasaran,” tegasnya.

    Sementara itu, BANPOS berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala Kejari Serang, Azhari, terkait peruntukkan anggaran tersebut. Namun, pesan WhatsApp yang dikirim oleh BANPOS hanya dibaca saja oleh Azhari. Selain itu, BANPOS juga berupaya untuk melakukan konfirmasi melalui sambungan telepon. Sayangnya, panggilan telepon BANPOS pun tak kunjung diangkat olehnya. (DZH)

  • Ayo Kawal Anggaran Covid-19 Kota Serang, Pendampingan Kejaksaan Telan Setengah Miliar

    Ayo Kawal Anggaran Covid-19 Kota Serang, Pendampingan Kejaksaan Telan Setengah Miliar

    SERANG, BANPOS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang diguyur dana segar oleh Pemkot Serang dalam penanganan Covid-19. Sebab, dalam rincian anggaran percepatan penanganan Covid-19 yang diterima BANPOS, Kejari Serang mendapatkan anggaran pendampingan sebesar Rp500 juta.

    Selain Kejari Serang, diketahui bahwa instansi vertikal lainnya yang menerima anggaran pendampingan yaitu Polres Serang Kota dan Kodim 0602/Serang.

    Dalam data rincian anggaran itu, Pemkot Serang menyediakan anggaran yang berbeda untuk setiap instansi tersebut. Seperti anggaran untuk pendampingan dari Polres Serang Kota sebesar Rp1 miliar.

    Sementara untuk anggaran pendampingan dari Kodim 0602/Serang, pemkot menyediakan anggaran sebesar Rp750 juta. Keseluruhannya masuk dalam pos anggaran prioritas refocusing penanganan kesehatan.

    Pemkot Serang juga terlihat menyerah dalam melakukan penolakan penggunaan Bankeu untuk penanganan Covid-19. Karena dalam rincian anggaran tersebut, Pemkot Serang memasukkan anggaran Bankeu sebesar Rp45 miliar untuk digunakan dalam perpecatan penanganan Covid-19.

    Rinciannya, Pemkot Serang mengalokasikan Bankeu tersebut untuk pengadaan alkes, APD, masker dan disinfektan pada Dinkes serta RSUD Kota Serang. Masing-masing sebesar Rp6,486 miliar dan Rp3,393 miliar.

    Lalu, Pemkot juga menggukana Bankeu pada pos anggaran untuk stimulus untuk 10.238 UMKM serta jaring pengaman sosial (JPS) sebanyak 50 ribu KK. Masing-masing dianggarkan sebesar Rp5,1 miliar dan Rp30 miliar.

    Pada Kamis dan Jumat (23-24/4), BANPOS mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala BPKAD Kota Serang, Wachyu B. Kristiawan, terkait penjelasan penambahan anggaran tersebut melalui sambungan telepon. Namun selama dua hari itu, nomor telepon Wachyu tak dapat dihubungi. (DZH)

  • JPS Ditambah Stimulus UMKM Dikurangi, Kota Serang Gunakan Bankeu

    JPS Ditambah Stimulus UMKM Dikurangi, Kota Serang Gunakan Bankeu

    SERANG,BANPOS- Kuota penerima jaring pengaman sosial (JPS) yang semulanya sebanyak 35 ribu KK, kini kembali ditambah oleh Pemkot Serang menjadi 50 ribu KK. Namun, kuota penerima stimulus UMKM yang sebelumnya dianggarkan untuk 14.238 UMKM, dikurangi menjadi 10.238.

    Berdasarkan data yang diterima BANPOS, besaran bantuan JPS setelah ada penambahan kuota tersebut saat ini menjadi Rp30 miliar dengan masing-masing KK akan menerima bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan.

    Sementara anggaran untuk stimulus UMKM menjadi Rp5,1 miliar dengan masing-masing UMKM akan mendapatkan Rp500 ribu.

    Selain itu, Pemkot Serang juga menganggarkan stimulus untuk 65 kelompok wanita tani dan 2.545 nelayan yang terdampak ekonomi. Untuk kelompok wanita tani (Pokwatan), masing-masing akan mendapatkan stimulus sebesar Rp3 juta dengan total anggaran sebesar Rp195 juta.

    Sedangkan untuk nelayan masing-masing akan mendapatkan Rp500 ribu dengan total anggaran yang dipersiapkan yakni sebesar Rp1,2 miliar.

    Sehingga, total bantuan untuk penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19 di Kota Serang saat ini sekitar Rp36,5 miliar.

    Adapun anggaran masing-masing bantuan tersebut terbagi menjadi dua sumber, yakni hasil dari realokasi anggaran APBD Kota Serang dan bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Banten.

    Untuk stimulus bagi UMKM, nelayan maupun Pokwatan, berasal dari realokasi anggaran. Sedangkan untuk JPS berasal dari Bankeu provinsi.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, membenarkan bahwa terdapat penambahan kuota JPS di Kota Serang.

    Menurutnya, penambahan kuota menjadi 50 ribu untuk menutupi lonjakan data penerima JPS yang mencapai 81 ribu KK. Sedangkan sisanya, akan dibantu oleh pusat dan provinsi.

    “Dari 81 ribu penerima JPS, Pemerintah Pusat dan provinsi akan membantu masing-masing 16 ribu KK. Sisanya 50 ribu menjadi tanggungan Pemkot Serang selama 3 bulan ke depan,” ujarnya seusai memberikan bantuan sembako di Kantor Kecamatan Cipocokjaya, Kamis (23/4).

    Subadri menjelaskan, penambahan kuota penerima JPS tersebut dikarenakan hasil pendataan tim Gugus Tugas tingkat kelurahan mendapati jumlah masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan JPS melebihi kuota yang ada.

    “Semula kan 25 ribu, ditambah warga miskin baru yang terkena dampak, seperti tukang ojek, tukang asongan dan yang terkena PHK, maka ada penambahan 10 ribu, jadi totalnya 35 ribu. Tetapi berdasarkan hasil pendataan dari RT dan RW, jumlahnya sebanyak 81 ribu,” jelasnya.

    Subadri mengatakan, 50 ribu KK yang ditanggung oleh Pemkot Serang nantinya akan mendapatkan bantuan berupa sembako senilai Rp200 ribu rupiah selama tiga bulan kedepan.

    Namun jika dalam kurun waktu tiga bulan ke depan masih belum pulih, Pemkot Serang akan menambah masa pemberian bantuan selama 6 bulan.

    “Kami berharap Covid-19 ini akan selesai dalam tiga bulan. Tapi kalaupun tidak, kami akan anggarkan dalam 6 bulan,” terangnya.

    Subadri menargetkan, pembagian bantuan tersebut akan dilakukan pada akhir bulan ini, yang akan disalurkan secara langsung ke rumah warga melalui RT dan RW di lingkungannya masing-masing berdasarkan data yang telah masuk.

    “Perwal untuk penyaluran bantuan yang 81 ribu kemarin sudah ditandatangani, saya sih berharap di akhir bulan ini, satu atau dua hari puasa lah. Penyaluran nanti dari Dinsos langsung ke kelurahan masing-masing. Nanti dari kelurahan disalurkan langsung door to door melalui RT dan RW,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Disperdaginkop UKM Kota Serang, Yoyo Wicahyono, membenarkan adanya pengurangan kuota stimulus UMKM.

    Ia mengatakan bahwa terjadinya pengurangan kuota penerima stimulus UMKM sebanyak 4 ribu dikarenakan adanya kajian data UMKM yang terdampak Covid-19. Diperkirakan, 30 persen pelaku UMKM dapat bertahan dari dampak Covid-19.

    “Dari sejumlah database yang ada itu, ternyata hanya 70 persen pelaku UMKM yang terdampak. Jadi tidak semuanya terdampak Covid-19. Makanya kami mengurangi kuota tersebut sebanyak 4 ribu, jadi sekarang yang akan menerima hanya 10.238 saja,” kata Yoyo saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

    Terpisah, Kepala Distan Kota Serang, Edinata, mengatakan bahwa stimulus untuk nelayan nantinya akan diberikan dalam bentuk uang tunai. Sedangkan untuk Pokwatan akan diberikan dalam bentuk bibit tanaman.

    “Nelayan bentuk uang Rp500 ribu per KK. Jumlahnya yakni sebanyak 2.545 KK di dua kelurahan yakni Banten dan Margaluyu. Peruntukannya yaitu untuk beli solar atau beli jaring jika rusak. Sedangkan Pokwatan berupa bibit-bibitan untuk ditanam,” ucapnya.

    Untuk buruh tani atau petani penggarap, Edinata mengatakan bahwa mereka akan tercakupi dalam JPS yang telah dianggarkan oleh Dinsos Kota Serang.

    “Kalau buruh tani atau penggarap sudah tercover oleh Dinsos, JPS mendapat sembako,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Pendataan JPS Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Warga di Kota Serang Geruduk Kantor Kelurahan

    Pendataan JPS Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Warga di Kota Serang Geruduk Kantor Kelurahan

    SERANG,BANPOS- Merasa tidak puas dengan kinerja pihak kelurahan atas pendataan bantuan sosial akibat dari dampak pandemi Covid-19, sejumlah warga kampung Babakan, Desa Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, mendatangi kantor Kelurahan Gelam guna menuntut keadilan, Selasa (21/4).

    Sebelumnya, Kantor Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka juga digeruduk warganya karena persoalan serupa.

    Sejumlah warga Babakan mengatakan, jika penerimaan program bantuan sosial akibat dari dampak pandemi Covid-19 tersebut dianggap tidak tepat sasaran, sehingga muncul kecemburuan sosial pada warga yang tidak mampu.

    “Kita menganggap, pihak kelurahan Gelam, tidak adil dan program yang dilakukannya tidak tepat sasaran dalam melakukan pendataan terkait pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Sebab, warga yang tegolong tidak mampu malah tidak terdata. Namun sebaliknya, warga yang jelas-jelas tergolong mampu malah terdata dan menerima bantuan. Ini kan membuat kita menjadi merasa cemburu sosial pada pihak kelurahan. Ada apa ini,” ujar salah seorang warga dengan nada kerasnya, saat ditemui BANTEN POS, Selasa (21/4).

    Ditempat yang sama, seorang ibu-ibu pun mengutarakan, jika pihak kelurahan diminta untuk terjun langsung ke masyarakat, mana masyarakat yang tergolong mampu dan mana masyarakat yang tergolong tidak mampu. Sehingga, bantuan sosial yang seharusnya diberikan untuk masyarakat tidak mampu dapat tepat sasaran.

    “Memang sebelumnya kita diminta KTP dan KK oleh pak RT, tapi kenyataannya nama-nama sebagian warga yang tidak mampu malahan tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial akibat terdampak virus korona yang saat ini terjadi,” ungkapnya.

    Sementara Lurah Gelam Aris Arizal, saat ditemui mengatakan, jika kejadian dimana sebagian warga Desa Babakan mendatangi kantor kelurahan menuntut keadilan, diakibatkan adanya kesalahpahaman yang diterima oleh warga.

    “Hal ini akibat adanya kesalahpahaman yang diterima oleh warga. Sebenarnya, pemberian bantuan dimasa pandemi Covid-19 ini untuk warga yang benar-benar terdampak akibat Covid-19, yaitu seperti warga yang diluar penerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jamsosratu dan progrm sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Itu sebenarnya yang diharapkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) dan datanya sudah ada disana,” kata Aris.

    Aris menambahkan, kekhawatiran warga dikarenakan adanya pembagian kartu merah putih dari BPNT terbaru, sehingga memicu warga menjadi berasumsi bahwa pembagian kartu itu merupakan program bantuan dampak Covid-19. Padahal, hal itu bukan.

    “Bantuan tersebut memang belum disalurkan ke warga. Namun, saya menghimbau untuk warga agar jangan bernafsirkan sendiri terkait pemberian bantuan sosial akibat dampak Covid-19 ini. Lebih baik untuk bertanya langsung pada kami. Dan akibat adanya kesalahpahaman ini, kami akan berupaya untuk mengajukan lagi ke Dinas Sosial jumlah penerima bantuan ini, meski pendataan tersebut sudah ditutup, kami akan berusaha. Adapun untuk saat ini, jumlah KK yang sudah kami ajukan ke Dinsos untuk menerima bantuan sosial akibat dampak Covid19, sudah 605 KK. Dan, adapunya kenyataannya nanti yang disetujui, tergantung dari Dinsos,” pungkas Aris. (RUL/AZM)

  • Dampak Covid-19, Program 1000 Rumah BSRS Ditunda

    Dampak Covid-19, Program 1000 Rumah BSRS Ditunda

    LEBAK, BANPOS – Dampak adanya wabah virus Covid-19, program 1000 rumah bantuan stimulan rumah swadaya (BSRS) di Kabupaten Lebak realisasinya ditunda.

    Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Lebak Ahmad Hidayat, Senin (20/4) kepada BANPOS.

    Menurutnya, karena bantuan rumah tersebut ada yang bersifat swadaya dari masyarakat penerima bantuan program, kalaupun dipaksakan Ahmad khawatir pelaksanaannya kurang maksimal ditengah ekonomi masyarakat yang kurang baik karena adanya wabah virus Covid-19.

    Terlebih kata Ahmad, ada imbauan dari pemerintah untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan fisik dan fokus pada pencegahan dan penanganan wabah virus Covid-19. Ia meminta para Kepala Desa dan atau Pemerintah Desa untuk tetap bersabar sampai wabah ini berlalu dan kembali normal seperti biasa.

    “Mohon bersabar, kita tunggu sampai wabah ini berlalu dan normal seperti biasa,” katanya

    Ia menjelaskan, program bantuan stimulan rumah swadaya (BSRS) ini adalah program Bupati dan Wakil Bupati Lebak. “Ini Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati, program 1000 rumah ini pasti akan terus berjalan, karena ada wabah virus Covid-19 untuk tahun 2020 ini ya terpaksa ditunda,” jelasnya

    “Kalaupun dipaksakan ditengah ekonomi masyarakat yang tidak baik, kita khawatir pelaksanaannya tidak akan sekesai karena ada swadaya yang harus ditanggung oleh masyarakat penerima,” imbuhnya

    Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Lebak mengaku tidak bisa berbuat banyak setelah mendengar dan menerima surat edaran soal keputusan penghentian sementara kegiatan program dari pemerintah.

    “Ya mau bagaimana lagi, kita hanya bisa menunggu dan bersabar hati semoga wabah virus Covid-19 ini segera berlalu agar program bisa realisasi. Kasihan masyarakat,” kata Kepala Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, Rohmat kepada BANPOS melalui sambungan telepon selulernya. (CR-01/PBN)

  • Akses Jembatan Galtam Gunung Wangun Memprihatinkan

    Akses Jembatan Galtam Gunung Wangun Memprihatinkan

    CIBEBER, BANPOS – Kondisi jalan dan jembatan yang dijuluki warga Jembatan Galtam di Cisaat Desa Gunung Wangun Kecamatan Cibeber dilaporkan sangat memprihatinkan. Padahal itu satu-satunya akses transportasi warga antar desa di kawasan itu.

    Salah seorang tokoh warga setempat, Ade Ayi kepada BANPOS mengungkapkan keadaan jalan yang rusak dan terkikis longsoran juga jembatan yang sudah tua mengkhawatirkan para pengguna jalan serta berpotensi rawan bahaya.

    “Jembatannya juga memang sudah tidak layak di pakai, rawan longsor fan jembatan rapuh. Sangat menghawatirkan bagi para warga yang melintas, ditambah juga faktor cuaca dan curah hujan di daerah kami emang sangat tinggi tiap hari, itu juga salah satu faktor terjadinya penambahan kerusakan jembatan,” ungkap Ade, Senin (20/4).

    Ditambahkannya, keberadaan jalan dan jembatan itu pun penghubung ke beberapa kampung dan desa. Yakni penghubung ke Desa Cikadu, Gunung Wangun dan desa Sirna Galih dan juga ke arah Kaolotan Cipta Gelar.

    “Saya sangat prihatin dengan keadaan jalan menuju kampung kami, karena hanya itulah satu-satunya akses jalan menuju perkampungan kami dsn desa lain seperti Cikadu dan Sirna Galih, jadi mohon kepada intansi terkait supaya secepatnya memperbaiki jembatan sebelum menelan korban. Jadi kami mohon pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Lebak segera melakukan perbaikan, sebelum memakan korban jiwa,” jelasnya.

    Sementara itu, Kaur Ekbang Desa Gunung Wangun, Iden kepada wartawan mengatakan bahwa dari akhir tahun 2019 pihaknya sudah menyampaikan keadaan dua jembatan tersebut kepada Dinas PUPR Kabupaten Lebak,

    “Soal ini sudah kami sampaikan ke Dinas PUPR Kabupaten, awal Tahun 2020 lalu, pihak PUPR juga sudah turun melakukan peninjauan dan pemeriksaan jembatan tersebut, dan berjanji dalam tahun ini juga akan di anggarkan untuk di lakukan perbaikan,” jelas Iden.

    Dikatakannya, kendati sudah dilaporkan ke Dinas PUPR Lebak, tapi menurutnya, sampai saat ini belum dilakukan perbaikan.” Ya sampai saat ini belum ada rencana perbaikan. Mungkin terhambat darurat wabah korona,” katanya.(WDO/PBN)

  • Bukan Korona dan Kelaparan, Yuli Disebut Meninggal Karena Serangan Jantung

    Bukan Korona dan Kelaparan, Yuli Disebut Meninggal Karena Serangan Jantung

    SERANG, BANPOS – Juru Bicara Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang telah ia himpun, mendiang Yuli yang sempat tidak makan selama dua hari dan hanya minum air galon, meninggal akibat serangan jantung. Bukan terpapar Covid-19 ataupun kelaparan.

    “Visum resmi besok akan disampaikan, saya pastikan bukan terkait sama Covid. Bukan karena kelaparan, tapi karena serangan jantung. Yang bersangkutan dapat pertanyaan berat dari orang sekelilingnya,” ujarnya, Senin (20/4) malam.

    Hal itu sekaligus membantah pernyataan bahwa mendiang meninggal dunia akibat penanganan pemerintah terkait dampak ekonomi Covid-19 yang lambat.

    “Yang bersangkutan sudah menerima bantuan tanggal 18 April sama camat dan lurah untuk melihat langsung keadaannya. Bantuan telah diberikan dan setelah dicek termasuk dalam pendataan JPS. Artinya dalam sisi tanggungjawab pemerintah kami gerak cepat untuk menyelesaikan permasalahan itu,” ucapnya.

    Untuk teknis pemakaman, Hari menuturkan bahwa dalam kondisi pandemi seperti saat ini, maka seluruh kegiatan pemakaman dilakukan dengan protokol kesehatan Covid-19.

    “Semua mengikuti protokol Covid-19 (dalam pemakaman) untuk antisipasi (penyebaran),” terangnya.

    Sementara berdasarkan pernyataan dari salah satu tetangga yang tak mau disebutkan namanya, menuturkan bahwa mendiang meninggal dunia tatkala sedang membungkus sembako di rumahnya.

    “Tiba-tiba dia terjatuh. Sekitar beberapa menit tidak kunjung sadarkan diri lalu dibawa ke Puskesmas Singandaru. Ternyata sudah meninggal dunia,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Yuli, warga Kelurahan Lontarbaru, Kecamatan Serang yang sempat diberitakan tidak makan dua hari dan hanya minum air galon, meninggal dunia pada Senin (20/4) pada pukul 15.00 WIB.

    Berdasarkan pesan berantai yang beredar di aplikasi perpesanan WhatsApp, dikabarkan bahwa mendiang meninggal dunia akibat lambatnya penanganan dampak ekonomi Covid-19.

    “Innalillahi wa innailahi roojiun. Telah meninggal dunia ibu Yuli, warga Lontar Kota Serang, Banten hari ini jam 15.00. Ibu Yuli viral menahan lapar tidak makan, cuma minum air galon selama dua hari dampak penanganan Covid-19 yang lambat. Semoga husnul khotimah. Amiin,” tulis pesan berantai yang diterima BANPOS.

    Camat Serang, Tb. Yassin, membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan, mendiang dinyatakan meninggal pada pukul 15.00 WIB. Ia mendapatkan laporan tersebut dari Lurah Lontarbaru melalui pesan WhatsApp.

    “Infonya saya dari pak lurah (Lontarbaru) melalui telepon bahwa bu Yuli telah meninggal dunia. Saya sekitar 16.30 datang takziyah ke rumah almarhumah,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. (DZH)

  • PPDI Sebut Pendaftaran Kartu Prakerja Tidak Ramah Disabilitas

    PPDI Sebut Pendaftaran Kartu Prakerja Tidak Ramah Disabilitas

    SERANG, BANPOS – Proses pendaftaran kartu Prakerja dikritisi oleh DPC Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Serang. Hal ini lantaran dalam proses pendaftaran tersebut dinilai masih belum ramah disabilitas.

    Ketua DPC PPDI Kota Serang, Teguh Sulistyabadi, mengatakan bahwa banyak dari penyandang disabilitas di Kota Serang yang ikut dalam program pemerintah pusat tersebut. Namun, berbagai keluhan muncul dalam proses pendaftarannya.

    “Banyak masukan dari penyandang disabilitas yang saya terima. Mereka menilai bahwa pendaftaran kartu Prakerja secara daring tidak ramah disabilitas,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima BANPOS, Minggu (19/4).

    Menurutnya, pendaftaran daring kartu Prakerja sangat sulit dilakukan oleh para penyandang tunanetra. Sebab, situs pendaftaran tersebut tidak dapat diakses oleh gawai yang menggunakan aplikasi Talk Back, aplikasi khusus tunanetra.

    “Sehingga mereka juga kesulitan dalam mengisi formulir yang ada. Selain itu, dalam profil Sisnaker juga tidak mencantumkan kategori ragam disabilitas. Sehingga, data penyandang disabilitas akan tercampur dengan pendaftar pada umumnya (non disabilitas),” terangnya.

    Dengan tercampurnya data penyandang disabilitas dengan pendaftar pada umumnya, ia mengaku hal itu tidak adil. Sebab menurut Teguh, jika memang kartu Prakerja itu menggunakan sistem seleksi, maka penyandang disabilitas harus berkompetisi dengan penyandang non-disabilitas lainnya.

    “Karena berdasarkan UU nomor 8 tahun 2016,pasal 53, diatur yang namanya kuota disabilitas. Untuk perusahaan swasta, wajib menyediakan satu persen kuota disabilitas. Sedangkan untuk pemerintah, hingga BUMN dan BUMD wajib menyediakan dua persen kuota disabilitas,” tandasnya. (DZH)

  • Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Banten Creative Fest Resmi Ditunda

    Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Banten Creative Fest Resmi Ditunda

    SERANG, BANPOS – Gelaran Banten Creative Fest 2020 yang rencananya akan diselenggarakan di Alun-alun Serang, terpaksa ditunda akibat pandemi Covid-19.

    Hal ini guna meminimalisir penyebaran Covid-19 di Kota Serang. Mengingat, acara ini merupakan kegiatan milenial yang bergelut di bidang industri kreatif yang dipastikan akan menggaet banyak massa.

    Penghentian kegiatan tersebut diumumkan secara resmi oleh Walikota Serang, Syafrudin, melalui sebuah vidio yang berdurasi 1 menit 31 detik. Menurutnya, kegiatan Banten Creative Fest yang dijadwalkan berlangsung bulan Mei 2020 ditunda hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan.

    “Dengan adanya pandemi Covid-19, sepertinya kegiatan Banten Creative Fest tidak bisa diselenggarakan pada tanggal yang sudah ditentukan,” katanya, Sabtu (18/4).

    Orang nomor satu di Kota Serang itu mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi kalangan muda yang yang sudah mandiri dan kreatif dalam wirausaha. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari kemajuan sebuah daerah.

    ”Yang rencana akan diselenggarakan Mei 2020. Tetapi acara ini akan diselenggarakan pada waktu yang tidak bisa ditentukan. Tetap semangat, tetap aje kendor. Terus berkarya yang positif dari rumah,” tuturnya.

    Kendati demikian, Syafrudin mengajak pegiat Banten Creative Fest untuk tetap berkarya di rumah. Ia memastikan kegiatan ini akan tetap diselenggarakan dalam kesempatan waktu yang lain.

    “Saya sangat mengapresiasi dan turut prihatin kepada seluruh pegiat industri kreatif lokal di Kota Serang yang sudah tergabung di kegiatan Banten Creative Fest 2020. Sama-sama berdoa pandemi Covid-19 segera berakhir agar kegiatan Banten Creative Fest bisa dilaksanakan,” tandasnya. (DZH)

  • Pemkot Serang Bobol, JPS Butuh 48,6 Miliar

    Pemkot Serang Bobol, JPS Butuh 48,6 Miliar

    SERANG, BANPOS – Pendataan jaring pengaman sosial (JPS) Kota Serang dilaporkan telah usai. Berdasarkan data yang sudah masuk, disebutkan bahwa warga yang terdata ‘jebol’ melebihi kuota yang ada, yakni sebanyak 81 ribu KK.

    Untuk diketahui, Pemkot Serang pada mulanya menganggarkan sebesar Rp15 miliar untuk memberikan bantuan sosial kepada 25 ribu KK terdampak ekonomi Covid-19. Setiap bulannya, penerima bantuan akan mendapatkan sembako senilai Rp200 ribu selama tiga bulan.

    Kekinian, Pemkot Serang menambah kuota penerima bantuan menjadi 35 ribu KK dengan nilai bantuan yang sama selama tiga bulan. Jadi, Kota Serang telah menambah anggaran untuk JPS menjadi Rp21 miliar.

    Dengan lebihnya data penerima JPS dari kuota, maka diketahui bahwa Pemkot Serang kekurangan kuota sebanyak 46 ribu dengan anggaran diperkirakan kurang sebesar Rp27,6 miliar.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan data yang sudah disetorkan kepada Dinsos Kota Serang, terdapat lonjakan KK yang terdata akan mendapatkan bantuan dari Pemkot Serang.

    “Hasil verifikasi dari RT dan RW kemarin, lalu disetorkan kepada kelurahan, kecamatan dan Dinsos, per Jumat kemarin yang sudah terdata itu ada 81 ribu KK yang terdampak ekonomi akibat Covid-19,” ujarnya seusai melalukan penyemprotan di Kecamatan Curug, Sabtu (18/4).

    Menurutnya, jumlah tersebut telah melebihi kuota yang telah dianggarkan oleh Pemkot Serang sebanyak 35 ribu. Ia mengaku, apabila Pemkot Serang masih bisa menangani jumlah itu, maka akan ditangani sendiri oleh Pemkot Serang.

    “Sepanjang memang hasil verifikasinya real, maka kami akan coba untuk pikul. Namun kalau tidak, kita kan punya pemerintah provinsi maupun pusat. Kita akan minta tolong mereka,” terangnya.

    Subadri juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memangkas besaran bantuan yang akan diberikan, yakni Rp200 ribu per KK, untuk menutupi lebihnya jumlah KK yang terdata JPS.

    “Tidak kami akan belah (menjadi Rp100 ribu per KK. Mungkin akan kami upayakan untuk refocusing ulang supaya anggarannya mencukupi,” tandasnya. (DZH)