BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • 5 Hotel di Tangsel Siap Tampung Tenaga Medis Tangani Korona

    5 Hotel di Tangsel Siap Tampung Tenaga Medis Tangani Korona

    CIPUTAT, BANPOS – Pemkot Tangsel memastikan menyiapkan tempat penginapan di lima hotel bagi paramedis yang menangani Covid-19. Diharapkan dengan penyediaan tempat penginapan di hotel, mobilitas tenaga medis akan lebih mudah.

    Kepala Dinas Pariwsiata Tangsel, Dadang Sofyan menyampaikan sedikitnya ada lima hotel yang ada di Kota Tangsel rela untuk ditempati sementara bagi para medis yang menangani Covid-19. Di mana Tangsel membuka tempat untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang ada di Kawasan Pertanian Terpadu dan Pasien Dalam Pengawasan serta yang positif korona di RS Aria Sentra Medika. Oleh sebab itu ini bagian dari upaya Pemkot Tangsel memberikan kemudahan bagi para medis.

    “Kelima hotel itu Hotel Santika BSD, Hotel Grand Zuri, Hotel Soll Marina Serpong, Aviari Bintaro dan Hotel Santika Premiere Bintaro,” ujarnya.

    Untuk kesiapan sendiri Hotel Santika BSD yang menyatakan kapan saja menerima untuk melayani para tamu tenaga kesehatan. Bahkan segala pelayanan diberikan meliputi makan bagi mereka yang menginap di hotel ini.

    “Secara mental dan fisik untuk melayani tenaga kesehatan hanya Hotel Santika BSD yang paling siap. Maka dari itu manajemen hotel tersebut menunggu arahan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan,” tambah Dadang.

    Diharapkan dengan para medis dapat menginap di hotel mobilitas akan semakin mudah dan cepat. Sehingga penanganan Covid-19 diharapkan akan berjalan efektif dan segera mereda virus yang membahayakan ini.

    Executive & Public Relations Hotel Santika BSD Teraskota, Fanny Ratnari mengatakan Santika BSD Teraskota telah bersiap diri dengan menyediakan 145 kamar untuk tenaga medis dan paramedis.

    “Per 1 April 2020 Hotel Santika BSD sudah ditutup untuk umum, sehingga kapanpun tenaga medis datang kami sudah siap untuk kamar dengan total 145 kamar dengan tipe Superior dan Santika Suite,” ungkapnya.

    Hotel Santika BSD juga akan memberikan asupan makanan yang kaya akan gizi demi menjaga stamina para tenaga kesehatan selama beristirahat.

    “Untuk makanan, kami sediakan mulai dari breakfast, lunch, dan dinner. Semua kami siapkan didalam bento box dan dikirimkan ke setiap lantai kamar. Kita juga sudah menyiapkan menu rotasi makanan agar tidak bosan,” ujar Fanny.

    Setiap breakfast juga akan diberikan kasih jus dan setiap bento box dilengkapi dengan buah dan jajanan pasar.

    “Seperti biasa kita siapin nasi, daging bisa ikan, ayam, sapi, seafood), lauk pendamping, dan juga sayur,” kata Fanny.(BNN/PBN)

  • HMI MPO Minta WH Perhatikan Pelajar dan Mahasiswa Perantau

    HMI MPO Minta WH Perhatikan Pelajar dan Mahasiswa Perantau

    SERANG, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Serang mendorong agar pelajar dan mahasiswa perantau yang tetap bertahan di Banten, dapat diberikan stimulus selama berada di perantauan.

    Sebab, tidak pulangnya mereka ke kampung halaman dikarenakan mengikuti imbauan pemerintah untuk tidak mudik, dalam rangka memutus penyebaran Covid-19.

    Mide Formateur HMI MPO Cabang Serang, Irkham Magfuri Jamas, mengatakan bahwa masih banyak pelajar dan mahasiswa perantau yang hingga saat ini bertahan di indekos masing-masing. Mereka tidak pulang lantaran mengikuti imbauan dari pemerintah, agar tidak pulang kampung.

    “Mereka pasti ingin pulang, terlebih saat ini belajar serta perkuliahan daring diperpanjang hingga akhir semester dan sebentar lagi bulan Ramadan. Tapi dengan kondisi seperti ini, mereka tidak ingin pulangnya mereka ke kampung halaman justru membawa sengsara,” ujarnya, Jumat (10/4).

    Menurutnya, mahasiswa perantau tersebut banyak yang berasal dari wilayah Jawa, Sumatera dan Papua. Namun menurutnya, mayoritas pelajar dan mahasiswa yang tetap bertahan berasal dari Papua.

    “Memang banyak dari teman-teman Papua. Karena selain memang mengikuti imbauan, juga bandara di Papua itu ditutup oleh pemerintah setempat. Ada juga dari Boyolali, Palembang, NTB dan lainnya. Kami masih mendata,” jelasnya.

    Irkham menegaskan, para pelajar dan mahasiswa perantau tersebut merupakan pahlawan di garda terdepan dalam melawan Covid-19. Sebab, mereka rela tetap di perantauan hingga beberapa bulan ke depan agar pandemi ini tetap berakhir.

    Sehingga, ia meminta kepada Pemerintah Provinsi Banten, agar dapat memperhatikan kebutuhan mereka. Ia mendorong agar para perantau dapat masuk dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang telah dianggarkan.

    “Dengan terjaminnya kebutuhan mereka, insyaAllah mereka pun menjadi lebih semangat dan terus bertahan di perantauan, hingga pandemi Covid-19 ini dapat selesai dan kehidupan kita kembali seperti semula,” tandasnya. (DZH)

  • Nelayan Pandeglang Sulit Menjual Hasil Tangkapan ke Luar Wilayah

    Nelayan Pandeglang Sulit Menjual Hasil Tangkapan ke Luar Wilayah

    PANDEGLANG, BANPOS – Selain kurang maksimal untuk melaut, sejumlah nelayan di Pandeglang merasa kesulitan untuk memasarkan hasil tangkapan ikan ke luar daerah. Hal itu terjadi selama masa darurat dan pembatasan wilayah karena wabah Covid-19.

    Hal ini dijelaskan oleh Kadis Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, Suaedi Kurdiatna.

    “Masalah ini memang banyak nelayan yang tidak melaut, karena pembelinya tidak ada. Tapi kalau nelayan-nelayan kecil masih banyak yang melaut, ikannya juga cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal,” ucapnya kepada BANPOS, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/4).

    Suaedi juga menerangkan bahwa dampak dari merebaknya COVID-19, para pemasok ikan berskala besar menutup usahanya meskipun hasil ikan para nelayan cukup melimpah.

    Hal tersebut dikarenakan, untuk penjualan ke luar wilayah sudah tidak bisa dilakukan. Imbasnya, para nelayan berhenti melaut.

    “Banyak agen yang biasanya menampung ikan dalam jumlah besar tutup, karena ikan yang biasanya dibawa ke luar wilayah seperti Jakarta yang sekarang memiliki kebijakan pembatasan sosial. Maka ini yang menjadi kendala para pengusaha atau agen besar untuk menjual ikan ke luar wilayah, akibatnya banyak nelayan yang tidak melaut dan tidak mempunyai penghasilan,” jelasnya.

    Untuk menangani masalah tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, agar menyalurkan sembako untuk para nelayan yang tidak melaut.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam penyaluran sembako dan mendata para nelayan, agar semua nelayan yang tidak melaut bisa mendapatkan sembako tersebut, “pungkasnya

    Salah seorang nelayan, Heri mengeluhkan masalah agen besar yang berhenti menampung hasil tangkapannya karena tidak bisa dijual ke luar daerah.

    “Kalau untuk hasil tangkapan nelayan sendiri masih cukup banyak, namun para agen atau pengusaha besar tidak mau membeli hasil melaut kami karena masalah pengiriman keluar Pandeglang sudah tidak bisa,” katanya.(MG-02/PBN)

  • Pemusatan Penumpang di Kadubanen Ditolak BPTD Banten

    Pemusatan Penumpang di Kadubanen Ditolak BPTD Banten

    PANDEGLANG, BANPOS – Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang membatalkan pemusatan keberangkatan dan kedatangan penumpang di terminal Kadu Banen.

    Hal ini dikarenakan, pengajuan pemusatan di terminal tipe A tersebut ditolak oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Banten.

    Kadishub Pandeglang, Tatang Muhtasar mengatakan, untuk pemusatan kedatangangan dan keberangkatan penumpang tersebut, tidak jadi ditetapkan.

    “Pertimbangan surat BPTD Wilayah VIII Banten, tentang tanggapan atas pengalihan operasional Terminal Labuan ke Terminal Kadu Banen ditunda dalam waktu yang belum bisa ditentukan, karena untuk terminal tipe A itu pengelolaannya ada di Kementrian Perhubungan,” katanya kepada BANPOS, Kamis (9/4).

    Ia mengatakan, meskipun tidak jadi ditetapkan pemusatan naik turun penumpang, pihaknya akan memperketat tiga titik yang ada, dan melakukan pemantauan warga yang datang dari luar daerah untuk penanganan penyebaran virus korona, khususnya warga yang datang dari zona merah seperti Jakarta.

    Adapun tiga titik tersebut yaitu Gayam, Kadu Banen, dan Carita.

    “Ini kan dalam penanganan COVID-19, Kita akan lebih memperketat pemeriksaan kesehatannya di wilayah-wilayah khusunya warga yang datang dari Jakarta di tiga titik, yaitu Gayam, Kadu Banen dan Carita, sesuai dengan protokol kesehatan,” katanya.

    Kordinator satuan pelayanan (Korsatpel) Terminal Tipe A Labuan, Lina Darliana mengatakan, pihaknya sudah membantu semaksimal mungkin untuk mendukung upaya pemerintah Kabupaten Pandeglang, namun belum diamini oleh pemerintah pusat.

    “Masih tetap di Labuan (kedatangan dan keberangkatan penumpang, red). Itu rencana Pemkab (pemusatan, red), tapi tidak jadi. Yang jelas saya sudah membantu sesuai aturan yang ada dan secara prosedur ke Pusat,” ucapnya.(MG-02/PBN)

  • Lawan Korona, Pemkab Lebak Siapkan Rp116,7 Miliar

    Lawan Korona, Pemkab Lebak Siapkan Rp116,7 Miliar

    LEBAK, BANPOS – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lebak, Budi Santoso menyatakan, Pemerintah Kabupaten Lebak siapkan anggaran Rp116,7 miliar untuk percepatan penanganan virus Covid-19.

    Menurut Budi, anggaran itu dialokasikan juga untuk jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi hingga bulan Oktober 2020.

    “Secara bertahap sesuai pengajuan Gugus Tugas/Dinkes sudah kita keluarkan melalui manajemen kas daerah yang sebagian besar untuk APD dan disinfektan,” kata Budi saat dihubungi BANPOS, Kamis (9/4).

    Ia menjelaskan, anggaran tersebut sesuai dengan Instruksi Mendagri kepada Kepala Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (Refocusing) dan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD 2020.

    “Refocusing dari Bankeu Rp5 miliar, refokusing dari kegiatan Dinkes Rp2,3 miliar dan penambahan BTT dari Rp5 miliar ditambah Rp94,4 miliar menjadi Rp99,4 miliar,” jelasnya.

    Belanja Tidak Terduga (BTT) kata Budi menegaskan, dipergunakan secara fleksibel sesuai dengan pengajuan rencana kebutuhan belanja (RKB) organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengajukan.

    Sesuai dengan Instruksi dan Permendagri, refocusing Belanja Tidak Terduga secara umum digunakan untuk tiga poin penanganan prioritas.

    “Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Dana Pusat Berkurang 23 Persen, Kota Serang Tahan Anggaran Seminggu

    Dana Pusat Berkurang 23 Persen, Kota Serang Tahan Anggaran Seminggu

    SERANG, BANPOS – Kota Serang harus berlapang dada dengan keputusan pemerintah pusat. Diketahui, dengan merebaknya wabah saat ini, dana transfer daerah ke Kota Serang mengalami penurunan hingga mencapai 23 persen.

    Dengan kondisi tersebut, maka Pemkot Serang harus melakukan rasionalisasi belanja daerah.
    Selain itu, anggaran dimasing-masing OPD juga diinstruksikan untuk tidak dicairkan hingga penyisiran anggaran untuk realokasi selesai dilakukan.

    “Lock down (penghentian penyerapan, red) anggaran. Sampai minggu depan kami melarang OPD untuk menyerap anggaran seperti makan minum dan lainnya. Ini sampai kami selesai melakukan penyisiran anggaran,” ujar Walikota Serang, Syafrudin, Kamis (9/4).

    Menurutnya, hal tersebur merupakan inisiatif Pemkot Serang dalam rangka menjalankan instruksi Kemendagri berkaitan dengan refocusing anggaran.

    “Ini sebenarnya merupakan inisiatif kami. Karena Mendagri telah mengeluarkan instruksi refocusing, maka kami inisiatif agar jangan ada yang diserap dulu sampai penyisiran ini selesai,” ucapnya.

    Kepala BPKAD Kota Serang, Wachyu B. Kristiawan, mengatakan bahwa pihaknya telah melalukan beberapa realokasi anggaran, hingga saat ini terdapat anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp56,5 miliar.

    “Untuk rinciannya yaitu Rp32,2 miliar untuk penanganan kesehatan, Rp9,1 miliar untuk pengendalian dampak ekonomi dan Rp15,2 miliar untuk pengadaan jaring pengaman sosial,” jelasnya.

    Wachyu menerangkan bahwa sesuai dengan Perpres 54 tahun 2020, diketahui bahwa terdapat pengurangan dana transfer ke daerah, khususnya Kota Serang sebesar 23 persen. Hal ini mengharuskan Pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah.

    “Jumlahnya kurang lebih Rp111 miliar. Jadi kalau dijumlah, anggaran yang kami realokasikan dan refocusing menjadi sebesar Rp167,6 miliar,” jelasnya.

    Senada dengan Syafrudin, Wachyu menerangkan bahwa hingga minggu depan, OPD di Kota Serang tidak boleh menggunakan APBD hingga Perwal tentang Penjabaran Hasil Refocusing dan Realokasi selesai.

    “Kami sudah hentikan seperti proses lelang dan sebagainya. Karena kami sedang melakukan refocusing. Harapannya Senin (20/4) mendatang setelah OPD menyampaikan penyesuaian pagu anggaran, pelaksanaan APBD bisa jalan lagi,” tandasnya. (DZH)

  • Berstatus KLB Covid-19, Akses Masuk ke Kota Serang Diperketat

    Berstatus KLB Covid-19, Akses Masuk ke Kota Serang Diperketat

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Penetapan status tersebut menyusul adanya satu kasus warga Kota Serang yang terkonfirmasi positif.

    Hal ini disampaikan oleh Walikota Serang, Syafrudin. Namun ia mengatakan bahwa Surat Keputusan (SK) penetapan status tersebut masih dalam tahap pembuatan.

    “Iyah jadi sekarang sudah KLB. Tapi suratnya sekarang masih dibuatkan,” ujarnya saat ditemui di Puspemkot Serang, Kamis (9/4).

    Kendati telah KLB, Walikota mengaku tidak akan mengajukan PSBB. Namun, ia akan menjalankan rencana skrining bagi orang luar Kota Serang yang masuk ke Kota Serang.

    “Tidak, tidak akan PSBB. Tapi palingan kami jalankan rencana yang disampaikan oleh Dishub kemarin. Jadi nanti setiap orang dari luar Kota Serang akan diskrining terlebih dahulu. Kalau memang ada terindikasi, akan diisolasi,” jelasnya.

    Sebelumnya diketahui bahwa satu orang warga Kelurahan Unyur dikonfirmasi positif Covid-19. Pria yang disebutkan berumur 43 tahun tersebut saat ini sedang dirawat di RSU Banten.

    Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, mengatakan bahwa informasi tersebut didapat oleh pihaknya setelah adanya konfirmasi dari Dinkes Provinsi Banten.

    “Benar-benar. Pada pukul 16.00 WIB, kami mendapatkan informasi bahwa Kota Serang terkonfirmasi satu positif. Sekarang dirawat di RSU Banten,” ujarnya kepada BANPOS, Rabu (8/4).

    Sebagai tindak lanjut, Ikbal mengaku telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Puskesmas yang berada di wilayah kerja Kecamatan Serang. Ia menginstruksikan agar segera melakukan tracking terhadap pasien tersebut.

    “Dengan siapa berkomunikasi, dimana kerjanya dan kemana saja ia berobat. Karena kan sebelum ke RSU Banten pasti pernah berobat dulu,” jelasnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Puskesmas Unyur, diketahui bahwa pasien sempat berobat di Puskesmas Unyur dan RS Budi Asih.

    “Masuk ke RSU Banten per tanggal 29 Maret kemarin. Sekitar seminggu dirawat di sana, dan hasilnya baru keluar tadi. Kami baru mendapatkan informasinya,” ucapnya.

    Ia pun mengaku secara kesehatan, Kota Serang telah memasuki status Kejadian Luar Biasa (KLB). Sebab, meskipun baru satu kasus terkonfirmasi, namun telah memenuhi kriteria UU wabah.

    “Jadi berdasarkan epidemologi, itu ada kriteria. Jadi berdasarkan keshatan, Kota Serang telah memasuki KLB. Nanti akan kami sampaikan kepada para pimpinan,” tandasnya. (DZH)

  • Penyandang Disabilitas Diminta Jadi Prioritas Program Jaring Pengaman Sosial

    Penyandang Disabilitas Diminta Jadi Prioritas Program Jaring Pengaman Sosial

    SERANG, BANPOS – Masyarakat penyandang disabilitas di Kota Serang diharapkan dapat menjadi salah satu kelompok prioritas dalam program jaring pengaman sosial, yang dianggarkan sebesar Rp15 miliar oleh Pemkot Serang.

    Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi II pada DPRD Kota Serang, Nur Agis Aulia. Politisi asal PKS ini meminta agar Dinsos dapat memperhatikan kondisi penyandang disabilitas di tengah pandemi Covid-19.

    “Saya mendapatkan aspirasi dari teman-teman disabilitas Kota Serang, bahwa kondisi mereka sangat memprihatinkan di tengah wabah. Ada yang usaha sudah sulit mendapatkan pembeli, ada yang pijat tunanetra juga sudah tidak ada pelanggan,” ujarnya, Rabu (8/4).

    Menurutnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Dinsos Kota Serang, diketahui bahwa terdapat kurang lebih 1.000 penyandang disabilitas yang ada di Kota Serang. Sehingga, ia pun meminta agar mereka dapat mendapatkan kuota khusus.

    “Kurang lebih ada 1.000 orang penyandang disabilitas. Daya meminta untuk pak Kadinsos untuk mendata teman-teman disabilitas yang memang perlu dibantu segera. Kalau perlu diprioritaskan dengan ada kuota khusus,” ucapnya.

    Kepala Dinsos Kota Serang, Moch. Poppy Nopriadi, mengatakan disabilitas memang menjadi salah satu prioritas dalam pemberian bantuan tersebut. Namun, ia tetap akan melakukan verifikasi terlebih dahulu.

    “Baik itu disabilitas maupun mereka yang terkena PHK, insyaAllah akan menjadi prioritas. Dari 1.000 penyandang disabilitas, tentu nanti akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu,” tandasnya.

    Untuk diketahui, Pemkot Serang telah menganggarkan sebesar Rp15 miliar untuk program jaring pengaman sosial. Dalam program tersebut, terdapat kuota bagi 25 ribu masyarakat pra sejahtera baru akibat Covid-19 yang setiap bulannya akan mendapatkan bantuan senilai Rp200 ribu baik berbentuk tunai ataupun sembako. (DZH)

  • Pemkot Wacanakan Skrining dan Isolasi Penumpang Dari Luar Daerah

    Pemkot Wacanakan Skrining dan Isolasi Penumpang Dari Luar Daerah

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang berencana untuk melakukan skrining bagi setiap penumpang yang berasal dari luar Kota Serang, terutama daerah zona merah. Skrining tersebut dilakukan di beberapa lokasi yang akan dibangun posko kesehatan. Apabila diketahui terdapat penumpang yang terindikasi, maka akan diisolasi.

    Kepala Dishub Kota Serang, Maman Luthfi, mengatakan bahwa rencana tersebut merupakan langkah dalam pencegahan Covid-19. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan kendaraan dan kesehatan terhadap penumpang dari luar daerah, mulai keluar pintu tol Serang Timur semua penumpang, khususnya angkutan umum diminta untuk turun.

    “Kalau dari kami, keluar tol Serang Timur sudah diprotek, bahwa setiap penumpang dari Jakarta harus turun, dan diperiksa kendaraanya. Kemudian, terminal Pakupatan semua yang dari luar, diperiksa, termasuk penumpangnya. Bila hasil pemeriksaan ada yang kurang sehat, itu harus diisolasi,” ujarnya, Rabu (8/4).

    Pihaknya pun telah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Lalu Lintas Polda Banten dan disetujui. Namun memang, masih perlu adanya komunikasi lebih lanjut terutama dengan Polres Serang Kota.

    “Komunikasi tahap awal sudah, dengan Kasatlantas rencana isolasi penumpang yang dari luar ke Kota Serang. Itu pun sudah disetujui dan diapresiasi,” terang Maman Luthfi.

    Namun menurutnya, masih ada beberapa tahapan dan kajian dalam penerapan hal tersebut. Sebab, dalam melakukan skrining serta isolasi terhadap penumpang dari luar daerah, diperlukan sarana dan prasarana serta persetujuan dari kepala daerah.

    “Tentu, kami perlu waktu diskusi untuk tahapannya seperti apa dan bagaimana,” katanya.

    Ia juga menargetkan agar rencana tersebut dapat mulai dilaksanakan pada minggu depan, dengan membuka posko di beberapa titik.

    “Minggu depan pelaksanaan. Posko sudah kami gambar, rencananya di Patung Debus, terminal Pakupatan, Sempu Cipocok Jaya dan Kepandean,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, mengatakan bahwa pihaknya diundang oleh Dishub Kota Serang untuk membicarakan terkait penerapan pembatasan kendaraan dan karantina penumpang yang masuk ke Kota Serang.

    “Tim kami yang diundang. Dan hari ini (kemarin) Dishub sudah melakukan penyemprotan di terminal Rau dan terminal lainnya serta angkot. Dishub juga mengajukan pembatasan kendaraan dari luar,” katanya.

    Namun Budi menegaskan, apabila pembatasan dan karantina tersebut ingin diterapkan di Kota Serang, harus ada koordinasi dengan Polres Serang Kota sebagai pemegang wilayah hukum.

    “Iyah, tapi harus kordinasi juga dengan Polres. Kalau Walikota memang sudah setuju. Tapi Walikota juga masih menunggu komunikasi dengan Polres,” tandasnya. (DZH)

  • Dewan Minta Dinsos Kota Serang Segera Data Penerima Bantuan Sosial

    Dewan Minta Dinsos Kota Serang Segera Data Penerima Bantuan Sosial

    SERANG, BANPOS – DPRD Kota Serang meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang, agar segera melengkapi data penerima bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19.

    Hal ini menyusul adanya tambahan anggaran jaring pengaman sosial, bagi 25 ribu masyarakat pra-sejahtera baru.

    Anggota Komisi II DPRD Kota Serang, Rizki Kurniawan, mengatakan bahwa saat ini dengan adanya kebijakan pembatasan sosial, banyak dari masyarakat yang terpaksa melakukan karantina individu di rumah masing-masing.

    “Masyarakat Kota Serang ini untuk mencegah penyebaran Covid-19 telah melakukan karantina individu. Sehingga banyak dari masyarakat tidak memiliki pemasukan. Makanya pemerintah harus memberikan bahan pokok kebutuhan makan mereka,” ujarnya seusai melakukan rapat koordinasi dengan Dinsos Kota Serang, Rabu (8/4).

    Politikus partai Gerindra ini mengatakan, dengan adanya tambahan anggaran jaring pengaman sosial, ia pun meminta agar Dinsos Kota Serang dapat segera melakukan pendataan dan verifikasi terhadap masyarakat yang berhak menerima bantuan itu.

    “Kami meminta kepada Dinsos untuk mempercepat pendataan masyarakat tidak mampu dan masyarakat yang terdampak Covid-19. Sehingga, Dinsos dapat segera menyiapkan bantuan-bantuan berupa bahan pokok untuk masyarakat,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Serang, Moch. Poppy Nopriadi, menerangkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan para camat, untuk diteruskan kepada lurah hingga pengurus RT, untuk dapat melakukan pendataan warga terdampak.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan camat, supaya mereka dapat meneruskan koordinasi hingga ke tingkat RT untuk melakukan pendataan. Sehingga minggu depan data masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 ini sudah bisa masuk ke kami,” katanya.

    Ia mengaku bahwa data tersebut akan menjadi pembanding agar tidak ada masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda. Karena, jaring pengaman sosial yang telah dianggarkan ini dikhususkan bagi masyarakat pra sejahtera baru terdampak Covid-19.

    “Penanganan ini terpadu juga, orang yang sudah mendapatkan bantuan dari program lain seperti Jamsosratu, PKH dan BPNT tidak mendapatkan bantuan lagi. Artinya data itu mendorong kita agar pemberian bantuan tepat sasaran,” ucapnya.

    Untuk teknis pembagian, Poppy menjelaskan bahwa bantuan tersebut akan dibagikan oleh pihak kelurahan sesuai dengan data yang telah terverifikasi. Pembagian akan dilakukan dengan sistem penjadwalan untuk menghindari kerumunan massa.

    “Sebelum bulan puasa mudah-mudahan dapat segera disalurkan. Karena kan menjelang Ramadan juga kebutuhan masyarakat itu relatif meningkat. Jadi kami upayakan untuk segera disalurkan sebelum bulan Ramadan ini,” tandasnya. (DZH)