BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Banyak Kegiatan Ditengah KLB, Walikota dan Wakil Walikota Serang Diminta Tes Corona

    Banyak Kegiatan Ditengah KLB, Walikota dan Wakil Walikota Serang Diminta Tes Corona

    SERANG, BANPOS – Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT) meminta agar Walikota dan Wakil Walikota Serang dapat segera menjalani tes Covid-19. Hal ini setelah maraknya kabar pejabat pemerintah yang terpapar Covid-19.

    Sebagai informasi, Walikota Bogor, Bima Arya, telah dinyatakan positif terjangkit Covid-19. Sebelumnya diberitakan pula bahwa Mentri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya, juga dinyatakan positif Covid-19.

    Ketua SWOT UIN ‘SMH’ Banten, Gilang, mengatakan bahwa Walikota maupun Wakil Walikota Serang setelah ditetapkannya status Kejadian Luar Biasa (KLB), masih terus terlibat dalam kegiatan yang melibatkan keramaian.

    “Katakanlah perayaan HUT Satpol PP yang digelar di Puspemkot Serang beberapa hari yang lalu dan juga Walikota dan Wakil Walikota masih aktif terlibat kegiatan Isra’ Mi’raj di berbagai tempat,” ujarnya kepada BANPOS, Jumat (20/3).

    Menurutnya, hal tersebut sangat berpotensi terjadinya penyebaran Covid-19. Sebab, interaksi masyarakat banyak terjadi pada kegiatan tersebut. Sehingga dikhawatirkan, hal itu menjadi sarana penyebaran virus.

    “Kita semua tidak tau apakah diantara anggota Satpol PP ataupun jamaah Isra Mi’raj ada yang terpapar atau tidak. Atau jangan-jangan Walikota dan Wakil Walikota sendiri yang menjadi pembawa Covid-19 dan menularkan kepada masyarakat,” terangnya.

    Oleh sebab itu, ia mendorong agar Walikota dan Wakil Walikota Serang segera menjalani tes Covid-19. Selain itu ia juga meminta agar Pemkot Serang dapat lebih tegas dalam hal pengendalian agenda yang melibatkan keramaian.

    “Kami mendorong agar pak Syafrudin dan pak Subadri segera menjalani tes. Ini semua demi kebaikan bersama. Kita semua tentu tidak ingin pandemi Covid-19 ini menyebar di Kota Serang,” tandasnya. (DZH)

  • Soal Rencana Salat Taubat Jamaah, HMI MPO : Jangan Langgar Kebijakan Sendiri

    Soal Rencana Salat Taubat Jamaah, HMI MPO : Jangan Langgar Kebijakan Sendiri

    SERANG, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Serang meminta agar Pemkot Serang dapat menaati kebijakan yang telah dibuat oleh pihak pemkot sendiri. Pasalnya, HMI MPO menilai Pemkot Serang melanggar kebijakan yang mereka buat sendiri.

    Ketua Formatur HMI MPO Cabang Serang, Diebaj Ghuroofie, mengatakan bahwa berdasarkan Surat Edaran (SE) nomor 800/541-BKPSDM/2020 yang ditandatangani Walikota Serang, secara gamblang menyatakan bahwa Pemkot Serang mengimbau agar acara yang melibatkan banyak peserta atau kerumunan massa dapat ditunda.

    “Seluruh kebijakan tersebut merupakan tindaklanjut status KLB yang ditetapkan oleh Pemprov Banten, dimana dalam kurun waktu KLB itu, masyarakat diharapkan mampu berdiam diri di rumah masing-masing dan keluar apabila ada keperluan mendesak saja,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (19/3).

    Namun berdasarkan kabar yang beredar, Pemkot Serang berencana untuk menggelar salat taubat secara berjamaah di Alun-alun Kota Serang. Rencana tersebut pun dipertanyakan. Menurutnya, rencana itu kurang bijak di tengah pandemi Covid-19 ini.

    “Sejatinya kami tidak mempermasalahkan salat taubat agar terhindar dari pandemi ini. Hanya saja kami memandang bahwa menggelar salat taubat secara berjamaah yang sudah pasti melibatkan kerumunan massa merupakan hal yang kurang bijak,” katanya.

    Apabila Pemkot Serang benar-benar menjalankan salat taubat berjamaah di Alun-alun Kota Serang, maka secara jelas telah melanggar kebijakan yang mereka buat sendiri. Terlebih pada Selasa yang lalu, Pemkot Serang juga menggelar perayaan HUT Satpol PP ke-70 yang melibatkan kerumunan massa.

    “Tentu ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat, mengapa Pemkot Serang justru melanggar kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka sendiri? Kami tidak ingin di tengah pandemi ini, justru pemerintah kehilangan kepercayaan masyarakat karena pelanggaran-pelanggaran atas kebijakan yang dibuat sendiri,” katanya.

    Secara tegas, ia pun meminta agar Pemkot Serang menaati kebijakan yang telah dibuat. Dengan demikian, Indonesia, khususnya Kota Serang, dapat melewati pandemi ini dengan sebaik mungkin dan kerugian yang minim.

    “Untuk kemaslahatan ummat, kami HMI MPO Cabang Serang meminta agar Pemkot Serang dapat benar-benar menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Serang sendiri. Kami yakin bahwa kita semua dapat menghadapi pandemi Covid-19 ini dengan baik,” jelasnya. (MUF)

  • Pandemi Covid-19, Pemkot Serang Berencana Gelar Salat Taubat Berjamaah di Alun-alun

    Pandemi Covid-19, Pemkot Serang Berencana Gelar Salat Taubat Berjamaah di Alun-alun

    SERANG,BANPOS – Pemkot Serang berencana menggelar salat taubat di Alun-alun Kota Serang dalam rangka bermunajat agar selamat dari pandemi Covid-19. Bahkan, saat ini Pemkot Serang sedang menyusun surat edaran (SE) mengenai hal itu.

    Hal ini dibenarkan oleh Walikota Serang, Syafrudin. Menurutnya, salat taubat berjamaah itu akan dilakukan dalam rangka meminta keselamatan di tengah pandemi Covid-19 ini.

    “Surat edaran lagi kami buat, masih menunggu dari bagian hukum. Ini dalam rangka meminta keselamatan dari Allah,” ujarnya saat ditemui awak media di Puspemkot Serang, Kamis (19/3).

    Ia mengaku, dalam surat tersebut berisikan edaran agar masyarakat dapat menggelar salat taubat di Alun-alun Kota Serang. Sementara untuk salat taubat di masjid, hanya sekadar imbauan saja.

    “Kalau di masjid itu sekadar imbauan. Tapi kalau di Alun-alun Kota Serang itu secara keseluruhan. Jadi tetap akan dijalankan,” terangnya.

    Untuk diketahui, berdasarkan SE nomor 800/541-BKPSDM/2020 diketahui bahwa Pemkot Serang mengimbau agar acara yang melibatkan banyak peserta atau kerumunan massa dapat ditunda. (MUF)

  • Program PTSL Dituding Jadi Lahan Pungli

    Program PTSL Dituding Jadi Lahan Pungli

    SERANG, BANPOS – Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat diduga digunakan oleh oknum panitia sebagai ladang untuk menarik pungutan liar (Pungli). Pasalnya, banyak dari panitia PTSL yang menarik biaya yang telah ditetapkan yakni Rp150 ribu.

    Hal ini diungkapkan oleh Ketua Gerakan Pemuda Kota (GPK), Ahmad Fauzan. Mantan ketua BEM FKIP Untirta ini mengatakan pihaknya beberapa kali mendapatkan laporan mengenai adanua dugaan pungli, yang dilakukan oleh oknum panitia PTSL.

    “Beberapa kali kami dapatkan keluhan dari masyarakat. Katanya program PTSL yang harusnya cuma bayar Rp150 ribu, ternyata diminta lebih sama panitianya,” ujarnya kepada awak media, Senin (16/3).

    Menurutnya, nominal yang diminta oleh oknum panitia tersebut bervariasi. Yang ia ketahui, nominal tersebut mulai dari Rp20 ribu hingga Rp100 ribu per orang dan diminta lebih dari sekali.

    “Memang kalau dilihat nominalnya itu kecil. Namun yang namanya pungutan diluar apa yang telah ditetapkan sudah pasti pungli. Itu masuk dalam kategori pelanggaran dan konsekuensinya adalah pidana,” ucapnya.

    Berdasarkan keterangan masyarakat yang mengadu pada dirinya, panitia beralasan bahwa pungutan tersebut sifatnya sukarela. Uang tersebut digunakan untuk bensin dan rokok bagi para panitia.

    “Ngakunya mah itu buat bensin dan rokok. Tapi tetap saja itu merupakan pelanggaran yang tidak boleh dibiarkan. Ini akan menjadi penyakit yang terus menerus ada di masyarakat,” ucapnya.

    Ia pun meminta kepada Pemkot Serang agar dapat menertibkan oknum panitia PTSL yang nakal agar program yang menurutnya baik itu tidak tercoreng oleh oknum tak bertanggungjawab.

    “Sebelum terlambat, Pemkot Serang harus mengambil langkah tegas. Kasihan masyarakat, ingin mengikuti program pemerintah yang bagus ini malah justru dihisap oleh oknum panitia,” tegasnya. (DZH)

  • Imbas Corona, Pemkot Serang Akan Setop CFD

    Imbas Corona, Pemkot Serang Akan Setop CFD

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang akan menyetop seluruh kegiatan yang melibatkan keramaian, salah satunya yakni Car Free Day (CFD) yang rutin digelar setiap hari Minggu di Alun-alun Kota Serang. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 atau virus Corona.

    Demikian disampaikan oleh Walikota Serang, Syafrudin, saat dihubungi oleh BANPOS melalui sambungan telepon. Ia mengatakan, pihaknya pada Senin mendatang akan secara resmi mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar tidak menggelar kegiatan yang melibatkan keramaian.

    “Kami kan sudah mengimbau, meskipun belum resmi, jadi untuk acara yang ramai-ramai itu ditiadakan atau disetop dulu. Untuk resminya nanti akan kami keluarkan suratnya pada hari Senin,” ujarnya, Sabtu (14/3).

    Ia pun mengatakan bahwa kegiatan CFD yang rutin digelar setiap Minggu juga akan mulai disetop. Namun, kebijakan itu berlaku untuk CFD pada minggu yang akan datang.

    “Kalau untuk CFD besok, itu masih berlangsung. Jadi kemungkinan itu CFD minggu depan yang akan mulai disetop. Karena belum ada surat resminya. Kalau untuk berapa lamanya masih belum tahu,” terangnya.

    Kendati demikian, Syafrudin mengatakan tidak akan menyetop kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ia akan melihat perkembangannya kedepan.

    “Kalau sekolah enggak. Kegiatan belajar mengajar akan terus berlanjut sebagaimana biasanya. Namun nanti kedepan akan kami lihat perkembangannya seperti apa,” tandasnya. (DZH)

  • Geruduk Kantor BPS Kota Serang, GP2B Minta Spanduk Diganti

    Geruduk Kantor BPS Kota Serang, GP2B Minta Spanduk Diganti

    SERANG, BANPOS – LSM Gerakan Pemuda Peduli Banten (GP2B) menggeruduk kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang. Kedatangan mereka untuk memprotes spanduk program Sensus Penduduk 2020 yang tidak menyertakan foto Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin.

    Kedatangan GP2B pun disambut langsung oleh Kepala BPS Kota Serang, Dadang Ahdiat. Kepada Dadang, GP2B mempertanyakan perihal spanduk yang dinilai membuat gaduh di tengah masyarakat Kota Serang itu.

    “Kami menanyakan kenapa ada spanduk di kegiatan sensus penduduk 2020 ini tidak ada foto Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin tapi hanya pak Walikota Serang Syafrudin,” ujar Kabid Humas GP2B, Muhammad Gema Jefiansyah, seusai audiensi di Kantor BPS Kota Serang, Jumat (13/3).

    Selain mempertanyakan, mereka juga mendesak agar spanduk tersebut secepatnya dapat diganti. Hal ini menurutnya sebagai langkah antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

    “Kami berharap dengan sangat agar spanduk itu secepatnya diganti. Karena spanduk seperti ini membuat kegaduhan di Kota Serang,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala BPS Kota Serang, Dadang Ahdiat, menyampaikan terimakasih atas kritik dan masukan yang diberikan oleh masyarakat. Ia pun berjanji kedepannya akan lengkap dalam memasang foto kepala daerah.

    “Saya berterimakasih ada masukan dari teman-teman ini. Untuk kedepan kami akan membuat foto pak Wali dan pak Wakil juga. Tadinya mau foto saya, terus tidak jadi. Jadinya menggunakan foto pak Wali aja,” katanya.

    Namun untuk mengganti seluruh spanduk yang sudah tercetak, sekitar kurang lebih 77 spanduk yang dicetak dan disebar, ia mengaku tidak sanggup. Sebab menurutnya, anggatan BPS Kota Serang terbatas.

    “Anggaran terbatas kalau mau diganti lagi, bukan berarti kami tidak menghargai pak Wakil, kami sangat hormati pimpinan daerah Kota Serang juga. Kalau ada anggarannya mah kami cetak lagi. Kurang lebih 77 spanduk yang dicetak untuk dipasang,” ucapnya.

    Menurutnya, spanduk tersebut tidak bermasalah secara hukum. Kendati ia tetap mengakui bahwa hal tersebut kurang etis dan memang merupakan kesalahan dari pihaknya yang lupa memasang foto.

    “Kami lupa, dan tidak ada unsur kesengajaan. Namun kalau secara hukum tidak masalah yah kalau pak Wali sendiri misalnya. Tapi saya ada masukan dari teman-teman, ada efek di masyarakat yang tidak terhitung. Untuk kedepan ini pembelajaran bagi kami,” jelasnya.

    Ia pun membandingkan spanduk tersebut dengan spanduk milik pusat yaitu foto Presiden Jokowi. Ia berkilah bahwa dalam spanduk BPS pusat pun hanya ada foto Presiden Jokowi tanpa Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

    “Kami lihat contoh yang seperti nasional itu foto pak Jokowi. Kalau secara aturan ini tidak menyalahi,” tandasnya. (DZH)

  • Curhat Soal Kota Metropolis, Walikota Serang : Kantor Aja Di Tengah Hutan

    Curhat Soal Kota Metropolis, Walikota Serang : Kantor Aja Di Tengah Hutan

    SERANG, BANPOS – Anggota DPRD Provinsi Banten daerah pemilihan (Dapil) Kota Serang melakukan reses masa persidangan ke-2 di kantor Walikota Serang. Dalam reses itu didapati beberapa persoalan, salah satunya yakni mengenai rencana Kota Serang metropolis.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa pihaknya dalam reses ini juga sedikit ‘curhat’ mengenai kekurangan-kekurangan yang hingga saat ini masih ada dalam upaya mewujudkan Kota Serang Metropolis.

    “Tadi juga dibicarakan bahwa Kota Serang masih belum punya icon. Dan memang menjadi kota metropolitan atau metropolis itu ada resiko, apalagi 24 jam aktivitas terjadi. Lalu kaitannya dengan beberapa permasalahan lain seperti masalah sosial,” ujarnya, Rabu (11/3).

    Selain itu, Syafrudin juga mengatakan bahwa anggota dewan yang hadir memberikan masukan bahwa untuk mewujudkan Kota Serang metropolis dibutuhkan yang namanya jati diri. Namun memang perlu adanya musyawarah bersama untuk menetapkan jati diri Kota Serang.

    “Ini perlu dibahas bersama-sama berkaitan dengan jati diri dalam menghadapi kota metropolitan. Jadi tidak bisa saya ungkapkan sendiri. Selain itu ini juga merupakan wacana jangka panjang. Karena membentuk kota metropolitan itu bertahap,” terangnya.

    Ia pun menegaskan, Kota Serang metropolis tidak mungkin akan terwujud apabila kantor pemerintahannya saja berada di tengah hutan seperti sekarang. Sehingga, ia juga meminta kepada DPRD Provinsi Banten agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan aset ini.

    “Ini yang harus dipertegas, untuk mewujudkan kota metropolitan itu kantor pemerintahan tentu harus ada di tengah kota. Masa kantor aja di tengah hutan seperti sekarang ini. Makanya kami minta tolong agar dapat difasilitasi kepada anggota dewan provinsi,” terangnya.

    Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Encop Sopia, mengatakan bahwa memang hingga kini Kota Serang masih kekurangan 8 indikator untuk mewujudkan Kota Serang metropolis. Salah satunya yakni mengenai Rumah Sakit (RS).

    “Saat ini kita ketahui bahwa Kota Serang masih belum memiliki RS tipe C. Padahal kalau memang cita-citanya adalah kota metropolitan, harus punya RS tipe A. Nah jangankan tipe A, tipe C saja belum,” ujarnya seusai reses.

    Menurutnya, beberapa pekerjaan rumah yang ada dalam mewujudkan kota metropolis dapat dibantu melalui program Pemprov Banten. Misalkan mengenai rumah sakit tersebut, Kota Serang juga memiliki RSUD Banten berdasarkan administrasi wilayah

    “Kendati RSUD Banten masih tipe B, namun dari Pemprov Banten bisa didorong agar dapat memenuhi kriteria menjadi tipe A. Sehingga wacana Kota Serang metropolitan ini dapat diwujudkan bersama-sama Pemkot Serang dengan Pemprov Banten,” terangnya.

    Untuk permasalahan aset, ia juga mengatakan dalam waktu dekat ini akan coba membuka komunikasi dengan pihak Pemkab Serang untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala pelimpahan itu.

    “Kami akan coba untuk komunikasikan. Karena sebenarnya kami juga malu bahwa dalam reses sidang pertama kemarin, hasilnya mengenai aset. Dan saat ini pun masih mengenai aset, seperti tidak ada progres,” tandasnya.

    Untuk diketahui, dari lima anggota DPRD Provinsi Banten dapil Kota Serang, yang hadir dalam reses itu hanyalah tiga orang saja. Diantaranya yaitu Encop Sopia dari Partai Gerindra, Furtasan Ali Yusuf dari Partai NasDem dan Juhaeni M. Rois dari PKS.(DZH/ENK)

  • Spanduk Sensus Penduduk Tanpa Foto Subadri, Kepala BPS Kota Serang : Saya Lupa

    Spanduk Sensus Penduduk Tanpa Foto Subadri, Kepala BPS Kota Serang : Saya Lupa

    SERANG,BANPOS- Setelah sebelumnya ruang Kepala Dinkes Kota Serang M. Ikbal yang kedapatan tidak memasang foto Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, kini spanduk program Sensus Penduduk 2020 juga tidak memasang foto orang nomor dua di Kota Serang itu.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, beberapa spanduk yang dipasang di depan kantor kelurahan maupun Gedung Setda Kota Serang dan beberapa titik lokasi lainnya hanya memasang foto Walikota Serang, Syafrudin, saja.

    Salah seorang pegawai kelurahan yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, spanduk tersebut sudah dipersiapkan oleh BPS Kota Serang untuk dipasang di setiap kantor kelurahan masing-masing. Sehingga ia tidak tahu mengenai desain spanduk itu.

    “Kami hanya menerima saja. Karena ini dari BPS Kota Serang, jadi desainnya memang sudah ada dari pihak sana. Kalau dilihat juga seragam semua kan (desainnya),” ujarnya kepada BANPOS, Kamis (12/3).

    Saat dikonfirmasi, Kepala BPS Kota Serang, Dadang Ahdiat, mengaku lupa untuk memasang foto Wakil Walikota dalam spanduk program sensus penduduk itu. Alasannya, ia selama melakukan koordinasi selalu kepada Walikota Serang.

    “Saya ingatnya pak Wali aja gitu. Soalnya saya juga itu lali (lupa) untuk pasang foto pak Wakil Walikota,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

    Ia menjelaskan, pada awalnya BPS Kota Serang ingin memasang foto dirinya selaku Kepala badan pada setiap spanduk itu. Namun tidak jadi karena ia mengakui bahwa dirinya kurang populer di kalangan masyarakat Kota Serang.

    “Karena ini juga merupakan program nasional, maka tidak mungkin menggunakan foto saya. Soalnya kurang populer, jadi tidak menarik masyarakat untuk terlibat,” tuturnya.

    Ia pun mengaku tidak memiliki niatan lain dengan tidak memasang foto Wakil Walikota Serang dalam spanduk itu. Sebab, antara Pemkot Serang dengan BPS Kota Serang merupakan instansi terpisah dan hanya bersifat koordinasi.

    “Kami ini kan instansi vertikal, jadi bukan berada di bawah komandi atau perintah dari Pemkot Serang. Kami hanya bersifat koordinasi, jadi kami meminta maaf atas kejadian ini. Semoga ini menjadi pembelajaran kedepannya,” ucapnya.

    Kendati mengaku salah, namun Dadang mengatakan tidak mungkin mengganti spanduk yang sudah beredar di sejumlah kantor pemerintahan itu. Karena menurutnya, anggaran mereka terbatas.

    “Kalau untuk mengganti spanduk itu saya rasa tidak mungkin. Karena tahu sendiri lah anggaran kami terbatas. Mungkin nanti kedepan tidak akan terulang kembali kesalahan ini,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • BPJS Batal Naik, Penambahan Kuota PBI di Kota Serang Dipertimbangkan

    BPJS Batal Naik, Penambahan Kuota PBI di Kota Serang Dipertimbangkan

    SERANG,BANPOS- Kenaikan iuran BPJS dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Hal ini membuat Pemkot Serang yang telah mengantisipasi kenaikan iuran dengan menaikkan anggaran program Peserta Bantuan Iuran (PBI) pikir-pikir untuk menambah kuota PBI. Sebab, mereka kadung menyatakan mampu menanggung beban kenaikan iuran dengan nilai hingga Rp9 miliar.

    Demikian diungkapkan oleh Walikota Serang, Syafrudin. Menurutnya, dengan dibatalkannya kenaikan iuran BPJS oleh MA, maka rencana menaikkan anggaran PBI sebesar Rp9 miliar pada APBD Perubahan menjadi tidak perlu.

    “Penambahan anggaran ini memang ada. Akan tetapi dengan keputusan MA ini batal yah pasti kami akan mengalokasikan untuk yang lain. Yah mungkin akan penambahan peserta PBI atau pun menambah sarana,” ujarnya seusai memantau pengecekan kesehatan calon Jamaah Haji di RSUD Kota Serang, Selasa (10/3).

    Namun untuk kepastiannya, Syafrudin mengaku akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan DPRD. Karena menurutnya, anggaran merupakan pembahasan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif.

    “Saya kira itu nanti pembahasan antara eksekutif dan legislatif yah, karena anggaran ini kan dibahas berdua antara Pemkot dengan DPRD. 
    Jadi untuk kepastiannya akan dimusyawarahkan dulu dengan anggota DPRD,” terangnya.

    Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, menerangkan bahwa untuk kuota PBI yang berasal dari APBD Kota Serang yaitu sebanyak 42.000 orang dengan besaran anggaran yakni Rp11.8 miliar.

    “Jadi kemarin kami mengantisipasi apabila memang ada kenaikan nilai iuran, maka kami akan kekurangan Rp9 miliar. Karena komitmen pak Wali dan pak Wakil itu tidak boleh ada pengurangan kuota PBI,” katanya.

    Menurutnya untuk memasukkan tambahan anggaran Rp9 miliar tersebut, pihaknya telah merencanakan untuk menganggarkan pada APBD perubahan nanti.

    “Jadi gak mungkin kami merubah anggaran pada APBD Murni 2020. Karena kan pengesahannya pada 2019 lalu sebelum ada kebijakan kenaikan iuran. Maka untuk mengantisipasinya itu kami akan tambah anggaran pada perubahan,” tuturnya.

    Ia pun membenarkan bahwa ada kemungkinan penambahan kuota PBI di Kota Serang. Namun yang pasti, prioritas Pemkot Serang yaitu mengamankan warga penerima program PBI agar tetap dapat menikmati akses kesehatan.

    “Untuk penambahan nanti akan kami bicarakan dengan dewan. Pada prinsipnya kami akan tetap mengamankan 42.000 warga penerima program PBI agar mereka tetap mendapatkan BPJS,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Rencana Kota Metropolis, Subadri : Harus Sesuai Kearifan Lokal

    Rencana Kota Metropolis, Subadri : Harus Sesuai Kearifan Lokal

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang mulai menyusun rancangan kota menuju Kota Serang metropolis. Untuk mewujudkannya, Pemkot Serang harus memenuhi 16 indikator yang telah ditetapkan.

    Kendati direncanakan menjadi kota metropolis, namun Pemkot Serang tetap tidak mau meninggalkan nuansa kearifan lokal atau kebudayaan yang menjadi visi duet ‘Aje Kendor’ dalam membangun Kota Serang.

    “Kota yang ramah, kota besar, kehidupan masyarakat sejahtera dan tidak ada jam. Jadi aktivitas terus berlangsung baik siang maupun malam. Jangan berfikir seperti Las Vegas ataupun Jakarta, tapi Kota Serang Metropolis yang sesuai kearifan lokal,” ujar Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, seusai rapat koordinasi (Rakor) di aula Bappeda Kota Serang, Selasa (10/3).

    Menurutnya, terdapat 16 indikator menuju kota metropolis. Namun Kota Serang saat ini baru memenuhi 8 indikator. Oleh karena, OPD yang berkaitan pada rakor tersebut memaparkan program prioritas untuk memenuhi sisa indikator.

    “Ada 16 indikator. Nah dari 16 indikator ini, pekerjaan rumah (PR) kami ada 8. Maka dikumpulkan semua OPD untuk memenuhi PR itu. Setiap OPD punya tugas untuk melengkapi,” tuturnya.

    Subadri mengaku, PR yang tersisa untuk mewujudkan Kota Serang metropolis ini sudah termaktub dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang. Sehingga saat ini hanya membutuhkan penegasan kepada setiap OPD terkait.

    “Sebenarnya PR ini semua sudah ada dalam RPJMD Kota Serang. Makanya saat ini kami pertegas kepada setiap OPD agar mereka tahu apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan apa. Ini yang secara teknis kami tegaskan,” terangnya.

    Untuk target capaian, ia tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja menurutnya Pemkot Serang sudah mulai menyelesaikan secara bertahap PR yang ada.

    “Kota Serang dijadikan kota metropolitan butuh bertahun-tahun. Tapi untuk menyukseskan tentu tidak serta merta, butuh tahapan. Tahun ini kami fokus pada Perkim seperti membangun alun-alun, RTH, membikin taman deduluran dan cecantelan,” ucapnya.

    Sementara Kepala Bappeda Kota Serang, Nanang Saepudin, mengatakan bahwa untuk mewujudkan Kota Serang metropolis dibutuhkan koordinasi yang baik antar OPD. Oleh karena itu rakor dilaksanakan untuk sinkronisasi kegiatan.

    “Tentu koordinasi harus berjalan dengan baik. Adapun tadi pak Sekda bilang bagaimana bisa menjadi kota metropolis kalau tidak baik koordinasinya, itu sebagai lecutan saja buat kami selaku OPD yang menjalankan teknis,” ujarnya.

    Ia mengatakan bahwa beberapa program memang sudah dipaparkan oleh setiap OPD yang hadir seperti Diskominfo, DLH, DPRKP, DPUPR hingga PDAB Tirta Madani.

    “Misalkan Diskominfo yang membeberkan terkait pembangunan Smart City dengan memasang jaringan WiFi di setiap RTH dan memasang CCTV meskipun beberapa menggunakan hak akses TMC Polri. Namun itu untuk memenuhi PR yang ada,” tandasnya. (DZH/AZM)