BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Pujiyanto Sampaikan Pesan Moral Melalui Humor

    Pujiyanto Sampaikan Pesan Moral Melalui Humor

    MESKIPUN menjabat sebagai Ketua Komisi II pada DPRD Kota Serang tidak membuat politisi muda asal NasDem, Pujiyanto, surut dalam berkarya melalui konten YouTubenya.

    Dengan mengusung nama Duo Putra Goib, Pujiyanto kerap kali menyampaikan berbagai pesan moral dan kritikan, namun dibalut dengan nuansa humor jenaka nan menggelitik.

    Pujiyanto mengaku, meskipun dalam konten tersebut dirinya selalu bertingkah konyol, tidak membuatnya malu dan merasa kehilangan kredibilitasnya sebagai anggota dewan.

    “Saya tidak tertarik dengan sanjungan, kewibawaan, dan saya tidak butuh itu. Yang saya butuhkan adalah bisa hidup bermanfaat untuk rakyat, khoirunnas anfa’uhum linnas,” ujarnya.

    Dalam konten YouTube tersebut, Pujiyanto mengatakan dirinya selalu memberikan pesan moral dengan gaya humor. Dengan begitu, pesan moral yang dibalut humor diyakini lebih mengena kepada masyarakat.

    “Saya selalu menyampaikan pesan-pesan moral dengan gaya humor. Ini saya lakukan supaya pesan moral yang disampaikan bisa diterima dan menarik untuk ditonton. Karena jika dengan penyampaian formal masyarakat jarang bisa menerima,” ucapnya. (DZH)

  • Pemkab Serang Kurang Anggaran, Puskesmas Kekurangan Dokter

    Pemkab Serang Kurang Anggaran, Puskesmas Kekurangan Dokter

    SERANG,BANPOS – Puskesmas di Kabupaten Serang hingga saat ini masih belum memenuhi standar ideal dalam hal jumlah dokter. Karena, jumlah ideal dokter pada Puskesmas adalah 9 orang termasuk dokter gigi, sementara saat ini hanya ada dua atau tiga saja.

    Hal ini selain karena dibatasinya perekrutan dokter PNS, juga karena Pemkab Serang tidak mampu merekrut dokter berstatus honor, sebab tidak memiliki anggaran.

    Plt. Kepala Dinkes Kabupaten Serang, drg. Agus Sukmayadi, mengatakan bahwa idealnya Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap membutuhkan 9 dokter. Diantaranya yaitu dokter umum dan dokter gigi.

    “Jika kebutuhan tenaga dokter disetiap puskesmas tercukupi maka pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas akan dapat berjalan dengan optimal. Dokter gigi minimal satu, selebihnya dokter umum,” ujarnya, Jumat (21/2).

    Sementara untuk Puskesmas yang tidak memiliki fasilitas rawat inap, dinutuhkan sebanyak tiga atau empat dokter yang bertugas di sana. “Untuk yang non rawat inap, tiga hingga empat dokter idealnya,” terang Agus.

    Ia menuturkan bahwa kekurangan dokter tersebut salah satunya karena adanya pembatasan dalam perekrutan dokter melalui CPNS. Sementara untuk melakukan pengajuan perekrutan tenaga dokter honor, pihaknya merasa kesulitan karena tidak ada anggaran.

    “Honor seorang dokter membutuhkan biaya perbulannya Rp5 juta sampai Rp7 juta. Sementara anggaran dana yang dapat dikeluarkan oleh Dinkes sangat terbatas,” jelasnya.

    Untuk perekrutan CPNS tahun 2020, pihaknya sudah mengusulkan kekurangan tenaga dokter untuk di Puskesamas. Namun ternyata BKPSDM malah menempatkan dokter tersebut di rumah sakit (RS), bukan di Puskesmas.

    “Kebutuhan kita cukup banyak. Tahun ini kita hanya mendapatkan satu dokter saja. Sementara kebijakan dari BKPSDM kami tidak bisa melakukan intervensi,” katanya.

    Sementara itu, kepala BKPSDM, M Ishak, saat coba dikonfirmasi melalui sambungan telepon, nomor yang dihubungi tidak aktif. Begitu pula dengan pesan singkat yang dikirimkan. (MUF/AZM)

  • Khawatir Modus, Masyarakat Diimbau Tak Beri Uang ke Gepeng

    Khawatir Modus, Masyarakat Diimbau Tak Beri Uang ke Gepeng

    SERANG,BANPOS- Kepala Dinsos Kota Serang, Moch Poppy Nopriadi, mengimbau masyarakat yang ingin bersedekah agar tidak memberikannya pada gelandangan dan pengemis (Gepeng), namun disalurkan melalui lembaga terpercaya. Hal ini untuk mencegah maraknya Gepeng di Kota Serang.

    “Kami harap masyarakat bisa lebih bijak jika memang ingin bersedekah. Misalkan kalau memang ingin bersedekah kepada orang kurang mampu, bisa melalui Baznas misalnya. Jadi lebih terkoordinir dan ada dampak yang jelas,” ujarnya, Jumat (21/2).

    Ia mengatakan, apabila masyarakat memberikan uang kepada Gepeng, tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara komprehensif. Karena, uang tersebut hanya akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya jangka pendek.

    “Namun kalau disalurkannya melalui lembaga yang memang bergerak pada bidang sosial. Uang atau sedekah tersebut dapat dijadikan sebagai program pemecahan masalah sosial secara komprehensif, seperti pelatihan bagi Gepeng dan lain sebagainya,” terangnya.

    Bahkan menurut Poppy, dikhawatirkan masyarakat hanya menjadi korban modus orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang bersandiwara menjadi Gepeng agar mendapatkan belas kasihan. Karena sudah banyak kasus seperti itu yang terjadi.

    “Kita bisa hitung secara kasar. Misalkan dalam satu jam saja pengemis bisa mendapatkan uang dari hasil meminta-minta sebesar Rp50.000. Dikalikan 6 jam dia mengemis, sudah Rp300 ribu. Dikali lagi sebulan, sudah berapa itu,” jelasnya.

    Kendati demikian, ia mengaku belum bisa sampai pada kebijakan melarang masyarakat untuk memberikan uang kepada Gepeng. Karena menurutnya, memberikan sedekah kepada Gepeng merupakan rasa kemanusiaan dari masyarakat.

    “Kami masih belum bisa yah untuk melarang. Karena kan memberikan sedekah kepada yang membutuhkan itu merupakan bentuk kepedulian dan kemanusiaan terhadap sesama. Jadi kami hanya sebatas mengimbau,” ungkapnya.

    Ia juga mengatakan, beberapa daerah lain sudah menerapkan larangan agar masyarakat tidak memberikan uang kepada Gepeng. Namun ternyata tidak berjalan efektif.

    “Jakarta itu menerapkan, tapi kan nyatanya tidak efektif juga. Jadi menurut saya jika memang masih belum mengganggu keamanan lingkungan, kebijakan untuk melarang juga belum urgent. Tapi bukan berarti kami memperbolehkan juga yah,” tegasnya.

    Sementara salah satu warga Ciwaru, Sintia, mengaku bahwa dirinya memberikan uang kepada Gepeng karena kasihan. Ia juga mengetahui terkait adanya modus pura-pura menjadi Gepeng.

    “Tapi bagaimana yah, khawatirnya dia memang benar-benar membutuhkan. Jadi saya lebih baik berikan. Saya sih berharap kalau bisa pemerintah mencarikan solusi, supaya mereka ini bukan hanya dilarang mengemis, tapi juga berikan pekerjaan atau latih keterampilan agar bekerja secara layak,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Khoeri Mubarok Dorong Pelestarian Budaya Pencak Silat

    Khoeri Mubarok Dorong Pelestarian Budaya Pencak Silat

    MEMPERTAHANKAN warisan budaya merupakan kewajiban bersama. Terkhusus bagi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan.

    Salah satu warisan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Serang, adalah seni beladiri pencak silat. Seni beladiri inilah salah satunya yang ingin dilestarikan oleh Ketua Komisi IV pada DPRD Kota Serang, Khoeri Mubarok.

    Upaya pelestarian yang saat ini dilakukan, adalah dengan mendorong Pemda Kota Serang untuk dapat menganggarkan tunjangan bagi guru pencak silat.

    “Dari Fraksi Gerindra mendorong guru silat pun perlu mendapat tunjangan. Kesejahteraan guru silat ini penting sekali. Di samping mendidik disiplin, guru silat juga mengajarkan adab, sopan santun dan akhlak serta karakter,” ujar politisi Gerindra ini.

    Ia mengaku sangat senang dan bahagia, apabila melihat masyarakat melestarikan budaya silat. Terlebih jika anak berusia sekolah yang juga terlibat dalam kegiatan tersebut.

    “Bagi saya merupakan kebahagiaan anak usia sekolah mau mengikuti kegiatan pencak silat,” ucapnya. (DZH)

  • Ridwan Sebut Hiburan Malam Banyak Mudharatnya

    Ridwan Sebut Hiburan Malam Banyak Mudharatnya

    MESKIPUN potensi pendapatan dari hiburan malam cukup besar dan dapat mendongkrak PAD Kota Serang, namun hal tersebut tetap ditentang habis-habisan.

    Sebab, hal tersebut bertentangan dengan budaya Kota Serang sebagai kota yang religius dan mewariskan budaya peradaban Kesultanan Banten.

    Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi III pada DPRD Kota Serang, Tb. Ridwan Akhmad. Ia juga mengatakan, hiburan malam sangat banyak mudharatnya. Sehingga tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan.

    “Kabupaten Bekasi yang kotanya lebih metropolis dan heterogen saja, mereka dengan tegas membuat Perda isinya penolakan terhadap hiburan malam. Padahal sudah jelas PADnya yang menyumbang miliaran, sedangkan di Kota Serang sampai detik ini, hiburan malam terhadap PAD nol besar,” ujarnya.

    Selain itu, ia menegaskan bahwa semangat terbentuknya Kota Serang adalah terwujudnya kota yang Madani. Sedangkan Walikota dan Wakil Walikota saat ini pun mengusung visi Berdaya dan berbudaya.

    “Artinya wisata atau kewisataan haruslah yang berbasis budaya Kota Serang. Jadi hiburan malam itu, saya tegaskan bertentangan juga dengan visi misi Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang,” ucapnya.

    Ia pun mengaku percaya diri PAD Kota Serang dapat terdongkrak tanpa harus melegalkan hiburan malam.

    “Kita akan mendongkrak PAD Kota Serang, tanpa harus melegalkan hiburan malam. Masih banyak potensi-potensi yang ada di Kota Serang,” tandasnya. (DZH)

  • Khaeroni Tolak Diskriminasi Dalam Pelayanan

    Khaeroni Tolak Diskriminasi Dalam Pelayanan

    OPD pelayanan diharapkan mampu memberikan kinerja yang maksimal kepada masyarakat. Sebab, OPD pelayanan merupakan garda terdepan pemerintah untuk melayani masyarakat Kota Serang.

    Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I, Khaeroni. Ia mengatakan bahwa banyak sekali aduan-aduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan OPD.

    “Kaitannya dengan aduan-aduan masyarakat di bawah, terkait masalah pelayanan yang lebih prioritas. Artinya, bagaimana caranya supaya masyarakat ketika datang ke OPD, itu dilayani dengan maksimal,” ujarnya.

    Ia mencontohkan salah satu OPD mitra Komisi I DPRD Kota Serang, yaitu Disdukcapil. Ia mengatakan, persoalan yang sering diadukan yaitu keterbatasan blangko KTP-El, dan lamanya pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.

    “Disdukcapil harus mencari solusi dan tidak hanya memprioritaskan KTP-el untuk para pemula saja. Mengingat, pada kenyataannya, banyaknya masyarakat yang mengantri untuk membuat Ktp-el dan KK,” katanya.

    Ia juga menegaskan bahwa OPD yang ada di Kota Serang, tidak boleh diskriminatif dalam melayani masyarakat. Karena, semua masyarakat memiliki hak yang sama.

    “Pembedaan pelayanan itu jangan sampai ada. Nanti ada kesenjangan atau cemburu sosial. Jangan sampai ada masyarakat yang lebih diutamakan karena hal-hal yang tidak mendesak,” tandasnya. (DZH)

  • Kesetaraan Tanpa Hilangkan Kodrat

    Kesetaraan Tanpa Hilangkan Kodrat

    GAUNG kesetaraan gender bukanlah suatu hal yang kosong. Sebab, saat ini sudah banyak perempuan yang membuktikan bahwa kesetaraan gender memang relevan pada saat ini.

    Namun, kesetaraan gender bukan berarti perempuan menghilangkan kodratnya sebagai perempuan. Kesetaraan gender berarti perempuan tidak lebih lemah dari laki-laki, begitu pula sebaliknya.

    Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II pada DPRD Kota Serang, Wida Ampiany. Politikus perempuan asal partai Golkar ini menegaskan bahwa perempuan juga merupakan elemen masyarakat yang dapat membangun bangsa.

    “Negara kita sudah menjamin kiprah perempuan dalam politik. Hadirnya perempuan di dalam parlemen menunjukkan bahwa kesetaraan gender memang dapat diimplementasikan. Kami hadir untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, sekaligus menghapuskan diskriminasi,” ujarnya.

    Dengan terlibatnya perempuan dalam parlemen, para perempuan yang sebelumnya merasa terdiskriminasi, saat ini justru dapat menjadi sentral dalam menciptakan kebijakan yang baik bagi kaum perempuan.

    “Perempuan dapat langsung ikut berperan. Dengan adanya perempuan dalam parlemen, aspirasi dan suara dari kaum perempuan dapat lebih mudah direalisasikan dalam bentuk program dan kebijakan,” tegasnya.

    Namun, Wida menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam parlemen tidak boleh sampai menghilangkan kodratnya sebagai seorang perempuan, istri dan juga seorang ibu. Karena menurutnya, yang paling utama dalam perjuangan yaitu menjadi perempuan yang baik dalam rumah tangganya.

    “Walaupun kita pasti menolak adanya diskriminasi, namun kesetaraan itu bukan berarti semuanya bisa sama. Pasti akan ada hal-hal yang tidak bisa disamakan. Seperti yang memang kodrati ada pada perempuan, itu tidak bisa diganggu gugat,” tandasnya. (DZH)

  • Engka Dorong Pemerataan Pembangunan Menuju Kota Metropolitan

    Engka Dorong Pemerataan Pembangunan Menuju Kota Metropolitan

    PEMBANGUNAN Kota Serang harus merata. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan dan juga untuk menunjang pembangunan Kota Serang yang metropolitan.

    Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV pada DPRD Kota Serang, Engka Bela Restu. Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, selama ini pembangunan Kota Serang hanya berfokus pada kecamatan yang ada di pusat kota saja.

    “Sedangkan kecamatan pinggiran seperti Curug, Walantaka, Taktakan dan Kasemen itu jarang tersentuh pembangunan oleh Pemkot Serang,” ujarnya.

    Ia menuturkan, pembangunan yang tidak merata tersebut hanya membuat pusat Kota Serang menjadi semakin padat dan macet.

    “Kalau pembangunan terus di fokuskan pada kecamatan yang berada di pusat kota, itu hanya menimbulkan kemacetan,” kata Engka.

    Ia mencontohkan, apabila Pemkot Serang dapat membangun alun-alun atau stadion di kecamatan Walantaka, sudah pasti masyarakat Walantaka tidak harus datang ke alun-alun yang berada di pusat kota untuk olahraga ataupun rekreasi.

    “Karena kan banyak lahan kosong disana. Jadi bisa dibangun alun-alun ataupun stadion dan juga bisa dibangun lahan parkir. Ini juga menambah jumlah PAD Kota Serang,” tandasnya. (DZH)

  • Walikota Serang Sebut Masjid Pusat Peradaban

    Walikota Serang Sebut Masjid Pusat Peradaban

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, menghadiri dan meresmikan Masjid dan Madrasah Nur Attaqwa di Kampung Purna Bakti, Kelurahan Drangong, Kota Serang, Sabtu (22/02).

    Dalam kegiatan tersebut, Syafrudin menyatakan bahwa keberadaan Masjid dan Madrasah ini merupakan salah satu penunjang visi-misi Kota Serang, yakni kota peradaban yang berdaya dan berbudaya. Sehingga Masjid dan Madrasah merupakan pusat dari peradaban.

    “Saya hadir disini sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat Purna Bakti yang sukses membangun Masjid dan Madrasah. Karena ini merupakan hasil dari kekompakkan masyarakat,” ujar Syafrudin dalam sambutannya.

    Syafrudin berharap, setelah dibangunnya Masjid dan Madrasah ini agar bisa dinikmati oleh anak-anak untuk bersekolah agama. Sebab saat ini jumlah Madrasah di Kota Serang masih sangat terbatas.

    Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan Madrasah akan mendidik anak-anak untuk mengerti tentang bagaimana pelajaran-pelajaran agama Islam, kemudian juga mengerti tentang bagaimana bisa menghormati orangtua, tau cara sholat dengan khusuk, dan bisa berwudhu yang baik dan benar.

    “Kemudian juga itu salah satu untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan Masjid ini juga bisa digunakan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Masjid ini pusat peradaban,” pungkasnya.

    Sementara itu, Ketua DKM Nur Attaqwa, H. Muhamad Ferlie menegaskan pembangunan masjid dibangun kurang lebih selama 4 tahun dan untuk Madrasah 5 bulan. Anggaran yang didapatkan juga dari hasil swadaya masyarakat Purna Bakti. Adapun bantuan-bantuan dari luar hanya sebatas dari rekan-rekan teman.

    “Jadi dananya ini khusus di budayakan dan di swadayakan oleh masyarakat sekitar. Tanah ini milik masjid yang diwakafkan oleh Hj. Mugeno 600 meter, dan 600 meter masyarakat beli bersama-sama,” tutur Ferlie kepada awak media.

    Ferlie menjelaskan bahwa kegiatan pendidikan agama sudah ada dari awal, dan murid-murid awalnya masih belajar di masjid ruangan bawah.

    “Nah berhubung sekarang sudah ada tempatnya nanti bisa kita pindahkan ke tempat ini,” terangnya.

    Ia mengaku banyak kegiatan yang sering dilakukan pada Masjid ini, seperti Majlis Ta’lim, marawis untuk anak-anak remaja, qosidah, debus, silat dan karate.

    “Tapi kalau yang sifatnya sosial itu di Posyandu, kalau keagamaan ada di masjid ini,” imbuhnya.

    Pihaknya berencana pada tahun 2020 ini dapat memberikan pendidikan untuk 10 Tahfiz Quran, terdiri dari 5 Putri dan 5 Putra yang akan dibiayai secara bersama-sama untuk diberikan beasiswa.

    “Jadi nanti anak-anak yang sudah belajar disini, kita pilih masing-masing 5 putra 5 putri untuk Tahfiz Quran, dan kita biayai sekolah umum dan dapat beasiswa dari DKM,” tandasnya.(MG-02)

  • Ipul Ingatkan Pemkot untuk Tegas Dalam Perizinan

    Ipul Ingatkan Pemkot untuk Tegas Dalam Perizinan

    PERIZINAN di Kota Serang haruslah jelas arahnya. Karena, jika perizinan di Kota Serang tidak jelas arahnya, maka pembangunan di Kota Serang pun juga akan kehilangan arah dan semrawut.

    Demikian disampaikan oleh Sekretaris Komisi I pada DPRD Kota Serang, Saepullah, saat diwawancara oleh BANPOS di ruang kerjanya. Ia pun mencontohkan karut marutnya perizinan ternak ayam di Kota Serang.

    “Isunya yang lagi krusial adalah masalah ternak, artinya urusan perizinan ternak ini harus dibenahi. Kalau seandainya mau ditutup, ya ditutup. Karena banyak laporan-laporan terkait perizinan tersebut,” ujar politisi partai Gerindra ini.

    Menurutnya, keberadaan peternakan sendiri telah melanggar RTRW yang berlaku di Kota Serang. Hal ini pun perlu dicarikan solusi agar permasalahan perizinan dapat benar-benar berjalan dengan baik.

    “Perizinan ini kan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan Kota Serang. Ketegasan dari Pemkot Serang, ini yang harus benar-benar ada,” ucapnya.

    Ipul sapaan akrab Saepullah pun meminta kepada para pengusaha, agar dapat mematuhi aturan yang berlaku di Kota Serang. Sebab, Kota Serang merupakan kota yang memiliki aturan dan harus dipatuhi.

    “Selain izin, juga para pengusaha jangan sampai melupakan hak-hak para pekerjanya seperti jaminan kesehatan yang ditanggung perusahaan. Ini penting juga untuk dilakukan,” tandasnya. (DZH)