BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Kekurangan Pegawai, Tahun Depan RSUD Ajukan CPNS Medis

    Kekurangan Pegawai, Tahun Depan RSUD Ajukan CPNS Medis

    SERANG, BANPOS – Setelah mengusulkan ratusan pegawai kontrak tim medis, administrasi dan petugas pengamanan dalam (Pamdal) ditahun ini ke BKD, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten pada 2021 mendatang akan mengajukan kuota Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Langkah ini dilakukan untuk menunjang operasional gedung delapan lantai yang dalam waktu dekat ini akan mulai dibangun.

    Diketahui, pada 2020 Pemprov Banten akan membangun gedung delapan lantai di RSUD Banten. Gedung yang dibangun secara multi years itu diharapkan dapat menunjang pelayanan kesehatan masyarakat.

    Dirut RSUD Banten, Danang Hamsah Nugroho, Minggu (2/2) mengatakan, kebutuhan tenaga medis baik dokter dan perawat yang akan menunjang operasional gedung baru mencapai kurang lebih 400 orang.

    “Tentu kita juga akan minta kuota PNS di 2021 dan itu jika terpenuhi permintaannya. Kalau misalkan tidak kita rekrut tenaga non PNS, lagi” katanya.

    Sementara saat ditanya berapa kuota CPNS pada tahun 2020 ini untuk tenaga medis di RSUD Banten, Danang mengaku, pihaknya mendapatkan kuota hanya 13 orang.

    “Kita maunya sih sebanyak-banyaknya. Tapi kemarin paling banyak (dapat) 13 orang. Dan itu sesuai peruntukannya,” imbuhhya.

    Terkait pembangunan gedung delapan lantai, Danang menjelaskan, saat ini sudah masuk tahapan lelang konsultan. Ia juga mengungkapkan, pembangunan gedung tersebut akan dilakukan secara multi years.

    “Pembangunannya dimulai 2020 dan ditarget selesai pada 2021. Untuk anggarannya mencapai Rp281 miliar yang dikucurkan secara bertahap. Untuk 2020 itu Rp60 miliar, dan sisanya Rp121 miliar itu di 2021,” jelasnya.

    Gedung tersebut akan mulai efektif beroperasi pada akhir 2021.

    “Sekitar November 2021. Kita juga kan harus melengkapi meubeuler dan alat kesehatan (alkes). Itu nanti kita anggarkan di 2021. Jadi berbarengan menjelang operasional. Yang jelas soal alkes dan meubeuler masih dibahas. Kan ruangan bsia berubah peruntukannya. Untuk apa, berapa luasnya, dan itu akan menentukan jenis meubeulernya, jenis tempat tidurnya,” katanya(RUS/ENK).

  • Izin Belum Kelar, Pembangunan Jembatan Bogeg Ditunda

    Izin Belum Kelar, Pembangunan Jembatan Bogeg Ditunda

    SERANG, BANPOS – Janji Pemprov Banten yang akan membangun jembatan Bogeg di Kecamatan Cipocok Jaya,Kota Serang tahun 2020 ini batal dilakukan lantaran proses periizinannya belum tuntas. Rencananya proyek itu baru dikerjakan pada 2021 mendatang.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten, M Tranggono kemarin menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan review terhadap proses perizinan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dan pihak pengelola jalan tol Tangerang-Merak.

    “Jadi gini, kalau bogeg itu, kan kemarin dia belum dapat (izin). Kan harus (ada) izinnya. Dan dulu pernah ada kejadian, masalah. Kita nggak mau terulang. Jadi kita review izin dulu, sekarang konsolidasi terhadap izin. Kan jembatan ini melintasi jalan tol,” katanya.

    Ia menjelaskan, sebelum proses perizianan selesai, pemprov dilarang melakukan proses pembangunan, lantaran jembatan tersebut persis dibawah jalan tol.

    “Kita tidak bisa seenaknya. Karena kan harus izin ke kementerian ke BPJT. Nah itu yang lagi proses. Makanya tahun ini nggak jadi dibangun. Takut (izinnya) belum keluar terus nanti pelaksanaannya kacau. Makanya kita bertahap,” ujarnya.

    Menurut Tranggono, dalam proses pembangunan jembatan, perlu adanya kehati-hatian. Hal itu untuk menghindari permasalahan yang muncul di kemudian hari.

    “Yang jelas sih desain udah ada. Tapi (pelaksanaan) kita harus hati-hati. Tapi

    sekarang saya prioritas ke izin dulu. Nanti saya cek sudah sampai mana,” imbuhnya.

    Disinggung soal berapa anggaran yang dibutuhakan dalam pembangunan Jembatan Bogeg, Tranggono mengaku, tidak begitu hafal.

    “Nggak hafal saya. Tapi itu anggaran sudah ada, kayaknya di 2020, coba nanti saya cek, saya konfirmasi lagi. Tapi kalau lebih detilnya saya buat press rilis terkait dengan itu, kebutuhannya berapa,” ujarnya.

    “Pokoknya begini kita punya prioritas jalan lintas yang pelebaran-pelebara itu. Jadi ada beberapa yang saya juga enggak tahu ada lokasi yang belum pembebasannya, tapi sebagiannya sudah. Jadi ini skala prioritas kita,” sambungnya.

    Sebelumnya, Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengatakan, pemprov bakal membangun Jembatan Bogeg yang berlokasi di Jalan Syeikh Nawawi Albantani, Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.
    Ia menilai, lebar Jembatan Bogeg sudah tak sesuai dengan volume kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Kendaraan yang akan melintas kerap kali harus bergantian dan akhirnya menyebabkan kemacetan.

    “Kan sekarang sudah nggak memadai, memang mau dilebarin,” kata WH.

    Mengingat jembatan berada di atas Tol Tangerang-Merak, sebelum pembangunan dilaksanakan pihaknya harus koordinasi terlebih dahulu dengan PT Marga Mandalasakti (MMS). “Kita memang belum balance sama MMS, nanti kita undang supaya diizinkan. (Target pembanguannya) tahun ini,” katanya.

    Dia membantah jika MMS belum memberikan izin kepada pemprov prihal Pembangunan Jembatan Bogeg. “Bukan belum mengizinkan, mungkin (DPUPR Banten) belum koordinasi. Kan ada dua, izin ke (Kementerian) PU dan yang punya ruas kan itu (MMS). Sebenarnya izin mah cuma pasang jembatan gitu aja. Seperti pembertahuan, yang ingin punya izin mah (Kementerian) PU,” katanya.

    Disinggung terkait jumlah anggaran yang disedikan Pemprov Banten untuk membangun Jembatan Bogeg, WH mengaku, belum mengetahuinya. Akan tetapi ia memastikan anggarannya sudah masuk APBD Banten 2020.(RUS/ENK)

  • Tak Hadir Dalam Dialog Soal Aset, Budi Sebut Ada Miskomunikasi

    Tak Hadir Dalam Dialog Soal Aset, Budi Sebut Ada Miskomunikasi

    CIPOCOKJAYA, BANPOS – Ketua DPRD kota Serang, Budi Rustandi menegaskan ketidakhadiran dirinya bukan berarti sembunyi atau tidak bertanggungjawab. Ia pun meminta maaf karena adanya miskomunikasi dengan pengurus Hamas.

    “InsyaAllah Senin, Ketua komisi III melaporkan terkait apa saja temuan dari komisi III, yang menjadi bahan kita, untuk dipansuskan nanti. Setelah mereka melapor, saya akan membuat undangan untuk diparipurnakan, jadwalnya sudah disiapkan hari Kamis (6/2),” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Minggu (2/2).

    Berkaitan dengan aset yang telah dilimpahkan oleh Pemkab Serang namun dianggap bermasalah, Budi menyebut sebanyak 13 masih dalam proses pengadilan. Jumlah yang diserahkan sebanyak 553 bidang tanah, dan yang sudah memiliki legalitas berbentuk sertifikat sebanyak 113.

    “Pihak Pemkab menyerahkan aset, tetapi tanpa menyertakan kelengkapan dokumennya. Barangnya ada, tetapi dokumennya tidak ada. Sehingga hal itu menjadi acuan BPK, Kantor Dinas Pendidikan saja masih belum jelas, dan masih sengketa di pengadilan,” jelasnya.

    Berdasarkan penuturannya, pelimpahan aset sudah dilakukan baru dua tahap yakni tahun 2010 dan tahun 2018. Budi menegaskan, pada tahap tiga pelimpahan aset merupakan aset strategis dengan total sebesar Rp230 miliar, termasuk Pendopo, PDAM Tirta al-Bantani, bangunan Rumah sakit dr Drajat Prawiranegara.

    “Kalau menurut undang-undang yang terbit pada tahun 2017, bahwa PDAM adalah punya Kota Serang. Karena dari seluruh wilayah Indonesia, hanya Kota Serang yang belum mempunyai PDAM, dan itu menurut temuan Komisi III,” terangnya.

    Kendati demikian, Budi mengatakan masih menunggu sikap dari Bupati dan ketua DPRD kabupaten Serang untuk dapat menyerahkan salah satu BUMD yang dianggap milik kota Serang, yaitu PDAM Tirta al-Bantani. Sebab menurutnya, masyarakat kota Serang masih sangat membutuhkan air bersih terutama Kecamatan Kasemen.

    “Tidak akan merebut aset, agar legowo saja Bupati dan Ketua DPRD nya. Kita juga punya warga dan masyarakat di sini.
    PDAM penting sekali, masalah air bersih, di wilayah Kasemen masih sangat membutuhkan air bersih dan jika melihat ada PDAB itu hanya kecil,” tandasnya. (MUF)

  • Dialog Polemik Aset, Perwakilan Kota Serang Tidak Hadir

    Dialog Polemik Aset, Perwakilan Kota Serang Tidak Hadir

    CURUG, BANPOS – Setelah saling lempar pernyataan soal aset, Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas) menggelar dialog dengan menghadirkan ketua DPRD Kabupaten dan Kota Serang. Dialog tersebut merupakan tindak lanjut dari polemik penyerahan aset dari Pemkab Serang kepada Pemkot Serang yang tak kunjung usai.

    Namun dalam dialog tersebut, Ketua DPRD Kota Serang yang seharusnya hadir dalam kegiatan itu, ternyata tidak dapat hadir. Sehingga, dialog tersebut hanya diisi oleh perwakilan dari Kabupaten Serang.

    Ketua umum Hamas, Busaeri menyayangkan ketidakhadiran ketua DPRD kota Serang, Budi Rustandi. Sehingga dialog berlangsung dengan melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, serta pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang.

    “Tujuannya adalah untuk bagaimana mencari titik atau solusi terkait polemik aset ini,” ujarnya, usai menggelar kegiatan dialog Kupas Tuntas Polemik Aset Daerah Kabupaten – Kota Serang, di Gedung serbaguna DPRD Provinsi Banten, Sabtu (1/2).

    Berdasarkan penuturannya, Busaeri menginginkan adanya sebuah keharmonisan pemerintahan baik di Kota maupun Kabupaten Serang. Sebab, jika dilihat daripada perkembangan media cetak maupun daring, baik ketua dewan Kota dan Kabupaten saling beradu argumen.

    “Kamk menilai hal tersebut tidak etis. Oleh karenanya, perlu dipertemukan keduanya,” tuturnya.

    Pihaknya berencana akan melayangkan surat audiensi kepada Gubernur Banten Wahidin Halim, untuk merekomendasikan hasil dari dialog hari itu. Ia meminta agar Gubernur dapat memfasilitasi pertemuan kedua pimpinan daerah yang dianggap belum dapat menyelesaikan persoalan aset tersebut.

    “Kami ingin Gubernur Banten secepatnya memfasilitasi atau memediasi pertemuan kepala daerah, untuk bisa menyelesaikan persoalan aset,” tandasnya.

    Sementara itu, ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum menanggapi Kota Serang dalam mendesak untuk dilakukan penyerahan aset Kabupaten ke Kota Serang yang disebut berkaitan dengan PAD, ia justru melihat bahwa hal itu hanya untuk meningkatkan jumlah aset di neraca Kota Serang.

    “Framing yang saya tangkap adalah, kalau aset ini sudah diserahkan maka aset di neraca kota akan bertambah. Secara neraca aset itu saja semuanya, tidak ada kaitanya dengan PAD dan sebagainya,” ujarnya saat ditemui usai kegiatan.

    Lebih lanjut ia mengatakan bahwa jika dilihat pada persoalannya, hanya satu yaitu Pemkab Serang belum sanggup untuk membangun Pusat pemerintahan (Puspem) secara kemampuan keuangan daerah. Ia menyebut pihak Provinsi Banten dalam hal ini harus turun tangan.

    “Sesegera mungkin mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang,” pintanya.

    Meskipun demikian, ia menampik adanya kata ‘polemik’ dalam dialog tersebut. Menurutnya, antar kedua pemerintahan harus selaras, seiring dan sejalan.

    “Menurut saya ini bukan polemik. Bagaimanapun, Pemkab maupun Pemkot dalam melakukan kebijakannya, adalah untuk kebaikan masyarakat Kabupaten atau Kota Serang,” jelasnya.

    Ketidakhadiran Budi Rustandi sebagai Ketua DPRD kota Serang, yang kerap kali memberikan pernyataan persoalan aset, tak menjadi masalah bagi Ulum. Meskipun sebelumnya, di dalam forum dikatakan bahwa hal tersebut sangat disayangkan karena dialog diisi oleh satu pihak saja.

    “Saya tidak akan pernah menghindar hadir dalam undangan untuk bisa berdialog dan berdiskusi. Jangankan diskusi dalam gedung, menemui demonstran saja siap,” tegas Ulum.

    Ia mengaku tak ingin berkomentar dengan ketiadaan pihak Kota Serang, dalam hal ini Budi Rustandi. Namun ia menegaskan, bahwa ia akan menjadi seorang Bahrul Ulum yang akan terus menyempatkan hadir dalam momen dialog apapun.

    “Tidak dalam kapasitas untuk saya menyayangkan, karena Bahrul Ulum ya Bahrul Ulum, tidak mau mengurusi orang lain,” tandasnya. (MUF)

  • Pemkot Akan Percantik Alun-alun Kota Serang

    Pemkot Akan Percantik Alun-alun Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang berupaya terus mempercantik wajah Ibukota Provinsi Banten ini. Salah satunya dengan melakukan revitalisasi terhadap alun-alun Kota Serang.

    Hal tersebut diketahui pada saat ekspos revitalisasi alun-alun Kota Serang yang digelar di aula Setda Kota Serang, Jumat (31/1).

    Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Walikota Serang, Syafrudin dan Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, didampingi oleh Sekda Kota Serang, Tb. Urip Henus serta Kepala DPRKP, Iwan Sunardi.

    Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala Bappeda Kota Serang, Sekretaris DPUPR Kota Serang, Kepala Dishub Kota Serang dan jajaran OPD terkait di lingkungan Pemkot Serang.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa revitalisasi ini dilakukan karena sudah lama alun-alun Kota Serang jarang tersentuh pembangunan.

    “Pembangunan ini supaya ada perubahan, karena semenjak pemerintah Kabupaten Serang menyerahkan ke Pemkot baru sedikit ada perubahan,” ujarnya.

    Ia berharap, dalam revitalisasi alun-alun Kota Serang yang biasa dijadikan sebagai pusat rekreasi, olahraga dan acara keluarga ini dapat membuat masyarakat semakin puas.

    “Sehingga ketika masyarakat, baik Kota Serang maupun dari luar kota datang itu jadi merasa puas dengan kondisi alun-alun yang semakin baik,” ucapnya.

    Menurut Syafrudin, pembangunan ini ditarget selesai pada 2020 mendatang. Adapun sumber anggaran berasal dari APBD Kota Serang.

    “InsyaAllah, mudah-mudahan tahun 2020 bisa berjalan dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2022,” tandas Syafrudin.

    Sementara Kepala DPRKP Kota Serang, Iwan Sunardi, mengatakan bahwa alun-alun Kota Serang kedepannya dapat menjadi pusat kegiatan yang positif bagi masyarakat Kota Serang.

    Selain itu, ia mengaku kedepannya akan mengakomodir hasil karya para seniman yang ada di Kota Serang, dengan memberikan ruang kepada mereka di alun-alun Kota Serang.

    “Kami ingin pembenahan tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat yang berkunjung dengan kegiatan-kegiatan yang positif di alun-alun Kota Serang,” ujar Iwan. (MG-02)

  • Kota Serang Pasang Target Borong Emas di POPDA Banten

    Kota Serang Pasang Target Borong Emas di POPDA Banten

    SERANG, BANPOS – Kota Serang menargetkan untuk memborong medali emas pada gelaran POPDA Banten 2020 yang akan digelar di Kota Serang beberapa bulan mendatang.

    Demikian yang dikatakan Walikota Serang Syafrudin usai membuka Kejuaraan Karate Terbuka Antar Pelajar Se-Banten di Gedung Olahraga (GOR) Korem 064 Maulana Yusuf Kota Serang, Sabtu (1/2/2020).

    “Sebagai tempat tuan rumah tentu kita berharap banyak dari cabang karate. Apalagi kota serang memiliki atlet nasional yang sudah terbukti juara di tingkat internasional,” kata Syafrudin.

    Walikota menambahkan, dengan digelarnya kejuaraan tersebut dapat mengukur kemajuan atlet-atlet yang dimiliki Kota Serang. Ia juga berjanji akan memperhatikan sarana dan prasarana olahraga untuk meningkatkan prestasi.

    Ditempat yang sama, Ketua FORKI Kota Serang Joe Manalu menjelaskan Kejuaraan Terbuka pelajar dengan tema ‘Road To Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kota Serang 2020’ diikuti oleh 321 orang yang berasal dari 8 kontingen Kabupaten dan Kota se-provinsi Banten.

    “Yang kami harapkan tentu perhatian yang serius dari pemerintah. Baik dari KONI sebagai induk maupun Dispora selaku stakholder terkait. Karena selama ini yang lebih banyak suport (mendukung, red) malah dari Provinsi Banten,” kata Joe yang juga Sekum FORKI Banten ini. (MG-01)

  • Pemkot Sambut Dorongan Pembuatan BUMD

    Pemkot Sambut Dorongan Pembuatan BUMD

    SERANG, BANPOS – Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, merespon positif dorongan DPRD Kota Serang mengenai pembentukan BUMD. Ia mengatakan, Kota Serang seyogyanya memang sudah harus memiliki BUMD sendiri.

    “Keberadaan BUMD itu untuk mengelola kekayaan daerah dan dalam rangka meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” ujarnya kepada awak media saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (31/1).

    Ia pun mengaku sangat menyambut baik wacana DPRD Kota Serang, terutama Komisi III, untuk mengundang OPD terkait untuk membahas mengenai pembentukan BUMD di Kota Serang.

    “Saya tentu menyambut baik, langkah Komisi III, mereka mengundang dinas terkait untuk membahas persoalan BUMD. Bukan saja persoalan PDAB,” tutur mantan ketua DPRD Kota Serang ini.

    Subadri mengatakan, Kota Serang memiliki banyak potensi untuk dikelola melalui BUMD, seperti perusahaan air bersih, Pasar Induk Rau, Tamansari, Kepandean dan aset-aset lainnya yang memiliki potensi untuk menyumbang PAD kepada Kota Serang.

    “Perda BUMD pada saat saya masih memimpin di DPRD itu sudah ada. Tapi sampai saat ini belum tahu progresnya. Nanti saya tanya kepada bagian hukum,” katanya.

    Dengan dibentuknya BUMD, Subadri mengatakan bahwa akan memiliki dampak yang baik, seperti pembentukan badan pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk perusahaan yang ada di Kota Serang.

    “Baru setelah BUMDnya terbentuk, bisa berkembang kemana-mana. Misalnya, membentuk badan pengelola CSR. Ini juga untuk mendukung pembangunan Kota Serang,” jelasnya.

    Sebelumnya, Komisi III pada DPRD Kota Serang mendorong agar PDAB Tirta Madani dapat dirubah menjadi PDAM dan dikelola oleh BUMD. Hal ini untuk menjaga ketersediaan air di masa yang akan datang.

    “Keadaan ini beresiko sangat besar terhadap kesehatan warga dan dikhawatirkan akan menimbulkan krisis air bersih dan air minum dimasa mendatang,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Serang, Tb. Ridwan Akhmad melalui rilis media yang diterima BANPOS beberapa waktu yang lalu.(DZH/AZM)

  • Ma`ruf Tak Suka Matahari Kembar

    Ma`ruf Tak Suka Matahari Kembar

    JAKARTA,BANPOS- 27 Januari lalu, Kabinet Indonesia Maju genap berusia100 hari. Banyak pihak yang menyoroti kurang gregetnya peran Wapres Ma’ruf Amin dalam kabinet. Sampai-sampai tagar #WapresBoneka pun trending di Twitter.

    Sampai kemarin, banyak warganet yang melambungkan tagar itu. Tagar tersebut dikaitkan dengan beragam tema. Ada dengan soal musibah yang terjadi di daerah, ada dengan wabah virus corona, sampai dengan kunjungan Kiai Ma’ruf ke Banten, kemarin.

    Kritiknya pedas-pedah. Bahkan banyak yang menggunakan kata tak pantas. Namun, pihak Wapres tak ambil pusing dengan hal ini.

    Jubir Wapres, Masduki Baidlowi, menyatakan tidak masalah dengan trendingnya tagar #WapresBoneka. Baginya, itu hak publik dalam menilai. “Ya silakan aja orang bilang Wapres boneka, ban serap atau apa,” kata Masduki, ketika berbincang dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

    Yang pasti, lanjut dia, posisi Wapres secara struktural berada di bawah Presiden. Fungsinya adalah koordinasi. Tidak boleh Wapres lebih menonjol dari Presiden.
    “Wapres tidak ingin apakah dalam pemberitaan, dan lain-lainnya ingin menyaingi Presiden. Beliau tidak ingin adanya matahari kembar,” tambahnya.

    Makanya, gaya Kiai Ma’ruf tidak perlu dipersandingkan dengan gaya Jusuf Kalla (JK). Masduki kemudian mencontohkan gaya kepemimpinan Wapres Boediono di era SBY. Menurutnya, gaya kalem Boediono hampir sama dengan Kiai Ma’ruf. Tidak tampil lebih menonjol dari Presiden.
    “Kalau disandingkan dengan Pak JK, ya dengan gaya khas Makassar-nya, lalu dibandingkan dengan KH Maruf, yang adalah seorang Kiai NU, ulama besar, Ketum MUI, ya… monggo saja. Tapi, style-nya tetap beda-beda,” ucap Masduki.

    Menurut Masduki, Kiai Ma’ruf tak akan mengubah gaya. Yang diprioritaskan adalah kerja. Bukan untuk terlihat orang. “Gaya dari Wapres ini kan kalem, kebapakan, tidak terlalu butuh popularitasnya digeber. Ya langsam-langsam aja lah pemberitaanya,” sambungnya.

    Yang terpenting, tambah dia, sejauh ini Kiai Ma’ruf tidak punya hambatan apa pun dalam menjalankan tugasnya. Ada sejumlah program yang diberikan Presiden kepada Wapres. Antara lain terkait penanganan terorisme dan radikalisme.

    Menurut Masduki, ada sejumlah perubahan yang dilakukan Kiai Ma’ruf dalam penanganan terorisme dan radikalisme. Terobosan baru itu lebih efektif dari pada sebelumnya.
    “Penanganan masalah radikalisme itu sebelumnya kan lebih banyak di aspek hilir. Dikejar-kejar, dipenjara, dicari-cari terorisnya. Itu kan di hilir. Sekarang yang dilakukan Wapres harus diseimbangkan di hilir dan hulu,” terangnya.

    Selain itu, Wapres juga fokus pada program pengentasan kemiskinan. Sebagian besar dilakukan dengan pemberian bantuan sosial dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Lalu, soal ekonomi syariah sudah berjalan. Salah satunya di sektor pariwisata.

    “Pariwasata halal itu sudah jalan, walaupun sampai sekarang masih dikomunikasikan intensif agar tidak salah paham. Bukan syariatisasi atau menghalalkan tempat wisatanya, tapi lebih kepada services atau pelayanan. Bagaimana makanan halal, ada muasalnya, dan lain-lain,” jelas dia.

    Pengamat politik Hendri Satrio ikut berkomentar mengenai 100 hari peme rintahan Jokowi-Ma’ruf. Dia tidak sepakat dengan penyebutan wapres boneka ke Kiai Ma’ruf.
    Menurutnya, peran Kiai Ma’ruf hanya kurang maksimal bila dibandingkan dengan Wapres sebelumnya di 100 hari pertama periode awal Jokowi. Perbedaan itu, kata dia, karena waktu itu Jokowi masih awal-awal du duk di posisi RI 1.

    Sementara JK sudah pernah berpengalaman sebagai Wapres. “Jadi, peran Pak JK sangat dibutuhkan. Nah, sekarang Pak Ma’ruf perannya tidak terlalu banyak di awal-awal ini. Yang paling penting kan peran besar Kiai Maruf untuk mengantarkan Pak Jokowi menang di periode kedua kan sudah dilaksanakan,” ucapnya. (SAR/AZM/RMCO)

  • Enaknya Pengusaha Ternak Ayam Diberi Waktu Melulu

    Enaknya Pengusaha Ternak Ayam Diberi Waktu Melulu

    SERANG, BANPOS – Setelah sebelumnya Pemkot Serang sejak 2010 beberapa kali memberikan waktu untuk relokasi peternakan ayam yang ada di wilayah Kota Serang. Kini giliran Komisi I pada DPRD Kota Serang memberikan waktu hingga April 2020 untuk menutup usahanya. Pemberian waktu ini, membawa angin segar bagi pengusaha ayam lantaran usahanya masih bisa berjalan hingga beberapa bulan kedepan.

    Padahal, berdasarkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang, tidak boleh ada lagi ternak ayam di wilayah Kota Serang. Anggota Komisi I pada DPRD Kota Serang, Fatihudin, juga melakukan sidak terhadap dua peternakan ayam yang ada di Kampung Kedung Leles dan Kampung Kronjen, Kelurahan Kasemen yang sebelumnya pernah disidak juga oleh anggota dewan.

    “Semua kandang ayam di Kota Serang dihapus, InsyaAllah pada bulan empat seluruhnya ditutup. Termasuk yang ada di Kecamatan Curug, dan Kecamatan Kasemen ini. Pokoknya di tahun ini sudah tidak ada kompensasi lagi, karena RTRW nya pun tidak sesuai. Bila sampai April belum dibongkar, kami yang akan bongkar,” ujarnya seusai sidak, Kamis (30/1).

    Untuk peternakan ayam yang berada di Kampung Kedung Leles, Kelurahan Kasemen, ia mengatakan pemiliknya telah legowo dan bersedia untuk segera melakukan pembongkaran kandang ayam miliknya.
    “Sudah legowo, maksmimal April ini setelah panen, dia (peternak) akan menutup peternakan ayamnya,” tuturnya.

    Sedangkan peternakan yang berada di Kampung Kronjen, baik pemilik maupun pengelolanya sedang tidak berada ditempat. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada pemilik dari kandang ayam tersebut pada minggu depan.

    “Nanti kami akan panggil ke Komisi I DPRD Kota Serang, bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang sebagai tindak lanjutnya,” katanya.
    Di tempat yang sama, Lurah Kasemen Ahmadi, mengatakan bahwa masyarakat memang menolak keberadaan peternakan ayam tersebut secara lisan. Namun ketika masyarakat diminta untuk dibuatkan petisi secara tertulis, masyarakat enggan melakukannya.

    “Masyarakat juga menolak, tapi mereka hanya berani berpendapat secara lisan saja, secara tulisan mereka tidak mau,” ucapnya.

    Sementara itu, Aktivis Lingkungan M. Ridho Ali Murthado meminta dan mendesak agar Lembaga Eksekutife dan Legaslatife di Kota Serang untuk tak ragu mengambil sikap tegas. Ia juga meminta agar wakil rakyat dapat mengawal penutupan peternakan ayam di seluruh wilayah Kota Serang.

    “Enak banget pengusaha peternakan ayam diberi waktu melulu. Tapi saya masih percaya, para wakil rakyat tidak akan memberikan ruang pelanggaran terhadap keberadaan peternakan ayam. Saya juga percaya wakil rakyat akan mengajarkan ke masyarakatnya untuk tegas dan berani,” kata Ridho yang juga Gubernur FT Unbaja ini. (DZH)

  • Pemkot Serang Didesak Ambil Alih Pengelolaan Rau

    Pemkot Serang Didesak Ambil Alih Pengelolaan Rau

    SERANG, BANPOS – Komisi II pada DPRD Kota Serang mendesak Pemkot Serang untuk mengambil alih pengelolaan Pasar Induk Rau (PIR). Hal ini karena uji kelayakan yang direncanakan selesai akhir tahun, hingga kini belum jelas arahnya karena kurang kooperatifnya pihak pengelola PIR.

    Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi II, Pujianto. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini uji kelayakan bangunan PIR tidak jelas. Padahal sudah berbulan-bulan sejak Pemkot Serang mengaku akan melakukan hal tersebut.

    “Sejak awal akan dilakukan uji kelayakan, sampai detik ini masih saja belum selesai. Terakhir alasannya karena dokumen dari PIR belum ada,” ujar Pujianto kepada awak media saat ditemui di gedung DPRD Kota Serang, Selasa (28/1).

    Ia mengatakan, seharusnya Pemkot Serang dapat mengambil langkah tegas agar persoalan itu tidak berlarut-larut. Karena, PIR merupakan sarana publik yang berkaitan langsung dengan hajat masyarakat.

    “Aset ini kan berkaitan langsung dengan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu juga PIR ini berkaitan dengan hajat pelayanan masyarakat dalam konteks jual beli,” tuturnya.

    Menurut Pujianto, pihaknya merupakan legislator bukan eksekutor. Sehingga hanya dapat memberikan rekomendasi saja kepada Pemkot Serang.

    “Maka saya rekomendasikan kepada Pemkot Serang agar dapat segera mengambil alih aset PIR. Mau nanti dibangunkah, atau dirubuhkan kah, cari solusinya. Yang penting jangan didiamkan saja,” tegasnya.

    Setelah diambil alih, lanjut Pujianto, maka Pemkot Serang juga harus membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat mendongkrak PAD Kota Serang.

    “Jadi itu yang benar. Pemkot Serang membentuk BUMD untuk mengelola PIR. Jadi juga dapat meningkatkan PAD Kota Serang yang kecil ini,” ungkapnya.

    Selain itu Pujianto juga mengingatkan kepada Pemkot Serang agar jangan sampai mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sudah tidak mampu menyelesaikan permasalahan PIR.

    “Kemarin kepala Disperindagkop mengatakan kepada media bahwa dirinya sudah tidak mampu mengurusi masalah pedagang kaki lima (PKL). Ini pemimpim macam apa? Kita harus hadir di hadapan masyarakat untuk memberikan solusi,” tegasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa untuk mengambil tindakan diperlukan kajian yang matang. Karena, antara Pemkot Serang dengan pengelola PIR terikat dengan aturan.

    “Saya kira itu ada aturannya. Karena kan jangan sampai kami terperosok dengan hal-hal yang sudah keluar dari aturan,” ujar Walikota Serang Syafrudin saat ditemui di ruang kerjanya.

    Ia mengatakan, aturan tersebut karena antara Pemkot Serang dengan pengelola PIR telah menyetujui Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pengelolaan PIR.

    “Sementara kami akan mempelajari terkait MoUnya. Kalau dicabut seperti apa, biar jelas. Kalau memang bisa dicabut, saya juga maunya seperti itu. Tapi harus dipelajari dulu, jangan sampai kami di-PTUN-kan,” tandasnya. (DZH)