BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Belasan Anak Kota Serang Jadi Korban ‘Predator’ Seksual

    Belasan Anak Kota Serang Jadi Korban ‘Predator’ Seksual

    SERANG, BANPOS – Mengawali tahun 2020, DP3AKB Kota Serang telah menerima laporan kekerasan seksual pada anak mencapai 17 kasus. Bahkan dari 17 kasus itu, 15 diantaranya dilakukan oleh satu orang pelaku.

    Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya disebut sebagai salah satu akibat banyaknya kasus tersebut. Diduga pula para pelaku mengalami kelainan seksual karena berhasrat pada anak di bawah umur atau pedofilia.

    Kepala DP3AKB Kota Serang, Toyalis, menjelaskan dari 17 kasus kekerasan seksual pada anak, 15 diantaranya berada di Kecamatan Serang dan 2 lainnya di Kecamatan Walantaka. Selain itu, Toyalis juga mengatakan bahwa terdapat 15 kasus yang dilakukan oleh satu pelaku.

    “Pada Januari ini saja sudah ada 17 kasus pada anak, tentu ini luar biasa angkanya. Di awal tahun saja sudah sebanyak itu. Kalau tahun lalu ada 43 kasus kekerasan yang didominasi dengan kekerasan seksual pada anak sebanyak 35 kasus. Sisanya KDRT,” ujarnya, Selasa (28/1).

    Menurutnya, tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Kota Serang menjadi teguran kepada para orang tua, agar dapat memantau anaknya supaya tidak menjadi korban selanjutnya.

    “Tentu peran orang tua berikut pengawasannya juga sangat penting, karena pelakunya ini orang dekat dan memiliki kelainan,” tutur mantan Kepala Dinkes Kota Serang ini.

    Untuk meminimalisir dan mencegah terulangnya kasus tersebut, pihaknya tekah membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di tiap kelurahan.

    “Jadi penanganannya cepat, begitu ada laporan langsung ditangani. Tapi yang penting ini pencegahannya. Kami juga melakukan roadshow dan sosialisasi, karena kebanyakan pelaku merupakan orang terdekat,” katanya.

    Kasi Pemenuhan Hak Anak pada DP3AKB Kota Serang, Ati Rohayati, mengaku dengan dibentuknya Pokmas dan PATBM, maka data kasus kekerasan seksual terhadap anak kemungkinan bertambah jumlahnya.

    “Bukan karena semakin buruk keadaan, melainkan karena korban sudah berani melaporkan. Tapi tentunya kami mengharapkan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu,” ucapnya.

    Ia juga mengatakan bahwa berdasarkan data tahun lalu dan tahun ini, korban mayoritas didominasi anak di bawah umur dengan kisaran setingkat TK dan SD.

    “Banyaknya TK dan SD, karena mereka lebih mudah untuk diiming-imingi dengan berbagai jajanan. Seperti kasus baru-baru ini yang terjadi, itu korban diberikan permen dan jajanan kesukaan mereka,” katanya.

    Sementara, Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Shinta Damayanti, mengatakan pihaknya akan melakukan pendampingan pada korban, mulai dari pelaporan kepada kepolisian, pemeriksaan visum hingga ke pengadilan.

    “Kami dampingi sampai benar-benar tuntas dan selesai. Bahkan, kami juga bekerjasama dengan psikologi untuk penanganan trauma pada korban,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Indikator Kinerja Irna-Tanto Mayoritas Akan Tercapai

    Indikator Kinerja Irna-Tanto Mayoritas Akan Tercapai

    PANDEGLANG, BANPOS – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang meyakini, sekitar 12 aspek indikator kinerja utama kepemimpinan Irna – Tanto, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang tahun 2016–2021, akan tercapai seluruhnya dipenghujung kepemimpinannya.

    Karena dari 12 aspek indikator yakni besaran Indek Pembangunan Manusia (IPM), presentase penduduk dibawah garis kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Nilai Tukar Petani (NTP), jumlah wisatawan, kondisi jalan baik, kondisi jalan sedang, kondisi jalan buruk, kondisi jalan rusak berat, opini laporan keuangan daerah dan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja.

    Hanya sekitar lima aspek indikator lagi yang belum melampaui target yaitu IPM presentase penduduk dibawah garis kemiskinan, NTP, jumlah wisatawan dan kondisi jalan rusak berat.

    Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang, Utuy Setiadi mengatakan, lima aspek indikator itu sebetulnya bukan tidak tercapai, akan tetapi sarananya belum bisa dihitung. Karena, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana yang masih ditunggu penyelesaian laporannya.

    “Seperti penanganan kemiskinan dan pengangguran, sebetulnya sudah tercapai. Karena penanganannya tidak hanya Dinas Sosial dan Disnaker, tetapi melibatkan semua OPD. Makanya, target – target itu sudah tercapai. Tapi ada satu indikator yang belum dan itu menunggu,” kata Utuy, Minggu (26/1).

    Menurutnya, catatan capaian tersebut hanya untuk periode 2016 – 2018. Sebab penilaian pada tahun 2019, belum selesai dilakukan. Karena dalam menentukan hasil capaian, tidak hanya Bappeda saja, melainkan melibatkan unsur lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kami belum bisa mengukur secara khusus. Karena penilaian itu ada yang bisa dinilai secara langsung, ada yang tidak. Karena datanya diperlukan, dan data itu resmi. Contoh angka pengangguran, kami tidak bisa menentukan sendiri. Tetapi harus sinergi dengan BPS,” terangnya.

    Lima komponen RPJMD tersebut, lanjut Utuy, turut berpengaruh terhadap tiga sektor unggulan Pemkab Pandeglang dibawah kepemimpinan Irna Narulita – Tanto Warsono Arban. Tiga sektor unggulan Pemkab Pandeglang itu terdiri atas investasi bidang agro bisnis, maritim bisnis dan wisata bisnis.

    “Justru pengaruh sasaran tiga sektor itu, belum bisa dihitung. Akibat ada langkah yang belum kami lakukan. Misalnya, revisi Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Padahal Perda ini dibutuhkan, untuk meningkatkan investasi di Pandeglang,” ujarnya.

    Akan tetapi, Utuy meyakini, seluruh komponen yang belum sesuai target itu dapat diselesaikan dalam waktu dekat, maksimalnya ketika era Irna – Tanto berakhir. Ia juga optimistis, lantaran saat ini revisi Perda RTRW sudah disetujui.

    Hal itu dinilai sebagai angin segar. Karena dapat mendongkrak investasi yang dipandang Utuy, merupakan objek vital dalam mencapai seluruh komponen dalam RPJMD.

    “Jika Perda RTRW selesai, saya yakin semua akan terdongkrak. Jadi dari semua indikator RPJMD itu, yang paling besar mendokrak dari segi investasi,” ungkapnya.

    Asisten Daerah (Asda) II Bindang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Pandeglang, Indah Dinarsiani menegaskan, untuk target pembangunan infrastruktur di dua OPD teknis yang berada di bawah koordinasinya, bukan tercapai lagi. Tetapi, setiap tahunnya selalu melebihi target.

    “Dari awal ibu Bupati dan pak Wakil Bupati menjabat di tahun 2016 sampai 2019, semua target program pembangunan infrastruktur yang sesuai RPJMD di DPUPR dan DPKPP (Perkim), selalu melampaui target. Karena Bupati dan Wabup, benar – benar konsen terhadap perbaikan dan pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Banten Siaga Corona

    Banten Siaga Corona

    SERANG, BANPOS-  Dinas Kesehatan (Dinkes) mengeluarkan surat edaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona kepada kabupaten/kota dan puskesmas seluruh wilayahnya.

    Tak hanya itu, pemprov juga terus melakukan koordinasi dengan pihak Bandara Soetta di Tangerang. Langkah ini dilakukan menginggat bandar udara tersebut merupakan salah satu pintu masuk warga asing ke Indonesia.

    Kepala Dinkes Banten Ati Pramudji Hastuti melalui WhatsApp Messenger, Senin (28/1) mengatakan, surat edaran yang ditujukan kepada Puskesmas dan Dinkes kabupaten/kota tersebut sebagai bagian tindak lanjut surat edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan No. SR.03.04/II/55/2020 tentang Kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit pneumonia dari Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia.

    “Dinkes Pemprov Banten menganjurkan untuk melakukan langkah-langkah deteksi dini dan pencegahan,” ungkapnya.

    Dalam surat tersebut, kata Ati, puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota diminta untuk melakukan pengamatan terhadap peningkatan kasus Influenza Like Ilness (ILI) dan pneumonia melalui sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR). 

    Selanjutnya, kata dia, puskesmas melakukan pemantauan dalam masa inkubasi pada orang yang datang dari negara terjangkit berdasarkan health alert card (HAC) yang diberikan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

    “Kemudian puskesmas memantau ketat dan melakukan isolasi penderita dengan gejala pneumonia dan mempunyai riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala,” katanya.

    Kemudian, melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pneumonia dan pencegahan penularannya. Diantaranya dengan cuci tangan, etika batuk dan bersin, memerikasakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan demam, batuk, sesak, dan gangguan pernapasan serta memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam 14 hari sebelum munculnya gejala.

    “Kelima, puskesmas dan rumah sakit segera melaporkan kasus pneumonia berat yang memiliki riwayat perjalan dari negara terjangkit secara berjenjang dari dinas kesehatan kabupaten/kota ke Dinas Kesehatan Pemprov Banten,” kata Ati dalam surat edaran tersebut.

    Adapun  koordinasi dengan PT Angkasa Pura II sebagai operator  Bandara Soetta di Tangerang menurut Ati yang merupakan pejabat hasil open bidding atau lelang jabatan ini mengaku penting. “Koordinasi dengan KKP Bandara Soeta. Koordinasi lintas batas dengan Dinkes Provinsi DKI dan Jabar juga telah kami lakukan,” imbuhnya.

    Terpisah, Direktur Utama RSUD Banten Danang Hamsah Nugroho, Senin (28/1) mengungkapkan, sesuai dengan surat edaran (SE) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah. Salah satunya menyiapkan fasilitas kesehatan berupa ruang isolasi dalam penanganan virus corona. 

    “Ruang isolasi kita kan selalu ada, siap sedia. Ada enam tempat tidur tapi belum ada yang terpakai,” katanya.

    Ia menjelaskan, dengan belum digunakannya ruang isolasi tersebut maka pihaknya belum menemukan adanya warga yang terjangkit virus corona. Jika instansi terkait menemukan atau ada laporan terkait kasus vitus tersebut maka akan langsung ditangani di ruang isolasi sebagai bentuk pencegahan.  

    “Di situ saja dulu untuk persiapan. Belum. Belum (ada temuan atau laporan warga terjangkit). Kalau ada itu kita akan buat laporan ke Dinkes (Dinas Kesehatan), kita isolasi, nanti mungkin selanjutnya bagaimana Dinkes menanggapi,” ungkapnya.

    Selain penanganan, kata dia, pihaknya juga senantiasa melakukan pencegahan sesuai dengan surat edaran (SE) Kepala Dinkes Banten. Dalam surat itu pemprov melakukan sejumlah langkah pencegahan penyebaran virus corona. 

    “Sesuai edaran dari kepala dinas, kepada kasus-kasus pneumonia berat. Kemudian warga negara asing atau yang baru saja berkunjung dari negara asing, itu kita tanyakan (beri perhatian lebih, red),” ungkapnya.   

    Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya telah berkonsolidasi dengan pemerintah pusat untuk langkah pencegahan. Sebab, Banten memiliki Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta). Meski demikian dia memastikan hingga saat ini Banten masih bersih kasus virus corona.

    “Tentu berkonsolidasi untuk melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan provinsi, tanggap terhadap itu. Satu diantaranya karena Bandara Soetta itu adalah wilayah Provinsi Banten kita juga lakukan pengecekan, kesiapan dan seterusnya,” tuturnya.  

    Disinggung apakah ada pelajar atau mahasiswa asal Banten yang berada di Tiongkok sebagai negara terindikasi asal virus corona, dia mengaku masih mencari informasi pastinya. 

    “Bahwa kita banyak sekolah di sana iya, tapi alamatnya Jakarta. Itu juga sedang kita tunggu sekarang, datanya seperti apa. Kalau menurut informasi ada, tapi ketika saya mau kejar data dan segala macam, kan harus by name by adress, sebagian besar menstatuskan Jakarta,” ujarnya.  

    Al Muktabar menegaskan, meski tak berharap terjadi namun pihaknya telah siap untuk menghadapi virus tersebut. Sejumlah fasilitas kesehatan telah dioptimalkan untuk penanganannya serta dukungan pendanaannya. 

    “Kita kan ada bantuan sosial tidak terencana kalau memang diperlukan. Kita akan memersiapkan segala sesuatunya secara maksimal. Secara umum kita siap bila itu terjadi. Secara pendekatan kesehatan kita akan melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi itu semua,” pungkasnya.

    Terpisah, Pemkot Serang juga mewaspadai penyebaran virus tersebut. Walikota Serang, Syafrudin mengimbau agar masyarakat dapat menjaga kesehatan tubuh dan kebersihan lingkungan sekitar. Selain itu juga Pemkot telah menginstruksikan seluruh Fasilitas Kesehatan (Faskes) agar mempersiapkan diri jika suatu saat ada laporan mengenai virus itu.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat agar dapat menjaga ketahanan tubuh dan kebersihan lingkungan, apalagi saat ini sedang musim penghujan yang rentan adanya penyebaran penyakit, termasuk mungkin Corona itu,” ujar Syafrudin di DPRD Kota Serang, Senin (27/1).

    Menurutnya dengan ketahanan tubuh yang kuat dan lingkungan yang bersih, setidaknya dapat meminimalisir kemungkinan tersebarnya virus Corona dan juga penyakit lainnya seperti DBD.

    “Makan makanan bergizi, ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu juga lingkungan yang bersih dapat mencegah persebaran virus. Bukan hanya Corona, tapi juga DBD dan penyakit lainnya,” terangnya.

    Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, mengatakan saat ini perpindahan penduduk, baik kedatangan wisatawan mancanegara maupun pekerja asing sangat dinamis. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan instruksi untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona.

    “Melihat perkembangan virus Corona, terlebih pertukaran masyarakat itu dinamis. Maka dari Kemenkes sampai ke daerah itu sudah melakukan antisipasi melalui Puskesmas atau rumah sakit,” ujarnya di Puspemkot Serang.

    Ia mengatakan, melalui jaringan Puskesmas dan Rumah Sakit, pihaknya telah menginstruksikan agar dapat menenangkan masyarakat. Karena isu virus Corona sedang hangat dibicarakan.

    “Kami sudah sampaikan kepada seluruh jaringan kami agar dapat menenangkan masyarakat. Karena memang saat ini penyebaran virus Corona sedang ramai di dunia. Kemenkes pun menyatakan agar tetap waspada,” ucapnya.

    Selain itu, pihaknya juga telah menginstruksikan agar setiap Puskesmas maupun Rumah Sakit agar dapat memantau gejala yang timbul di masyarakat seperti batuk-batuk yang merupakan gejala awal Corona.

    “Nanti kalau ada masyarakat yang mungkin memiliki gejala-gejala seperti batuk dan gejala lainnya itu dapat segera melakukan pengecekan kesehatan ke Puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat,” katanya.

    Sedikit menjelaskan, Ikbal mengatakan bahwa terdapat kemungkinan virus Corona dapat menyebar melalui batu dan bersin. Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat dapat menggunakan masker.

    “Persebaran virus itu memang dapat melalui batuk dan bersin. Makanya harus menggunakan masker. Selain itu hindari kerumunan orang yang terindikasi terjangkit virus,” tandasnya.

    Sebagai informasi, wabah pneumonia berat akibat virus novel CoronaVirus (nCoV) mulai merebak di luar negeri pada 31 Desember 2019 lalu dan menyebabkan kematian. Hingga 21 Januari 2020, telah ditemukan 224 kasus dengan 4 kasus kematian. Negara lain yang telah ditemukan kasus ini adalah Jepang 1 kasus, Korea Selatan 1 kasus, dan Thailand 2 kasus. Penyakit ini dapat menular antarmanusia secara terbatas. Kemudian belum ada vaksin yang dapat mencegah penyakit ini. 

    Disarankan, langkah yang dapat diambil untuk menghindari penularan penyakit ini ialah pertama, untuk masyarakat yang mengalami gejala demam, batuk, sesak nafas dan baru kembali dari negara terjangkit dalam 14 hari sebelum sakit, disarankan agar segera berobat ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.(RUS/DZH/ENK)

  • Soal Pustu Terbengkalai, Dewan Kota Serang Desak Walikota Ganti Kadinkes

    Soal Pustu Terbengkalai, Dewan Kota Serang Desak Walikota Ganti Kadinkes

    CIPOCOKJAYA, BANPOS – Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Pujianto, meminta kepada Walikota agar segera mengganti Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal.

    Hal ini karena pihaknya menilai Ikbal telah gagal menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Sebab, banyak Pustu yang dibiarkan terbengkalai.

    “Kesehatan itukan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat disamping pendidikan. Ketika Pustu dibangun menggunakan anggaran rakyat, itu agar pelayanan kesehatan dapat lebih baik,” ujarnya di gedung DPRD Kota Serang, Senin (27/1).

    Ia pun mengaku heran kepada Dinkes, karena mereka selalu berkata anggaran kurang. Namun ketika diberikan anggaran lebih, Dinkes justru tidak menggunakan dengan maksimal.

    “Ini menjadi alasan saya untuk dapat berstatemen bahwa Kepala Dinkes ini tidak dapat bekerja. Kepala Dinkes ini tidak mampu menjalankan amanah dengan baik,” tegasnya.

    Bahkan menurut Pujianto, dengan melihat kinerja Dinkes yang tidak baik ini, pihaknya berpendapat bahwa seharusnya kepala Dinkes Kota Serang diganti karena tidak bisa bekerja memenuhi harapan masyarakat.

    “Jelas Kepala Dinkes ini tidak dapat bekerja. Maka kami meminta kepada Walikota Serang agar dapat segera mengganti Kepala Dinkes Kota Serang,” katanya dengan tegas. (DZH)

  • Pustu Terbengkalai di Kota Serang Karena Kurang Manfaat?

    Pustu Terbengkalai di Kota Serang Karena Kurang Manfaat?

    SERANG, BANPOS – Sejauh ini diketahui terdapat empat Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berhenti beroperasi dan satu Pustu yang jam operasionalnya berkurang semenjak direnovasi.

    Empat Pustu yang berhenti beroperasi tersebut diantaranya Pustu Banten Girang dan Pustu Jeranak yang ada di Kecamatan Cipocok Jaya serta Pustu Karangantu dan Pustu Bendung yang ada di Kecamatan Kasemen.

    Sementara, Pustu Kalodran mengalami pengurangan jam operasional yang semestinya beroperasi Senin hingga Sabtu, berkurang menjadi hanya Selasa dan Sabtu saja seusai direnovasi.

    Pustu Banten Girang dan Pustu Jeranak berdasarkan pengakuan Kepala Puskesmas Banjar Agung, Rosidah, berhenti beroperasi karena kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).

    “Ada 19 personel di Puskesmas Banjar Agung. Sedangkan untuk posyandu saja ada 40 lebih. Belum Posyandu, belum Pustu. Masih kurang banyak kami kebutuhan personelnya,” tutur Rosidah.

    Padahal diketahui, Pustu Banten Girang baru saja direnovasi pada pertengahan tahun 2019 dan menelan biaya sebesar Rp195 juta dengan metode penunjukkan langsung.

    Sementara Pustu Karangantu berhenti beroperasi diklaim karena terjadi sengketa dengan mantan calon Walikota Serang, Agus Irawan Hasbullah. Namun berdasarkan pengakuan warga setempat, Pustu tersebut sudah berhenti beroperasi jauh sebelum adanya sengketa.

    “Ini sudah tidak beroperasi sekitar tiga tahun yang lalu. Jadi memang dulunya Pustu ini sudah rusak, namun pasca-renovasi ternyata Pustu itu tidak digunakan,” ujar mantan Ketua RT setempat, Dedi Wahyudi.

    Pustu Bendung yang juga berada di Kecamatan Kasemen dan berlokasi persis di sebelah kantor Kelurahan Bendung disebut telah berhenti beroperasi selama setahun.

    Menurut keterangan staf Kelurahan Bendung, Yanto, Pustu itu berhenti beroperasi karena tenaga kesehatannya jarang datang.

    “Alasannya sih karena di Puskesmas Kilasah padat jadwalnya. Jadi jarang-jarang dia hadir di Pustu ini,” ungkap Yanto singkat.

    Berbeda dengan keempat Pustu tersebut, Pustu Kalodran yang telah direnovasi bersamaan dengan Pustu Banten Girang dengan nilai yang sama yakni Rp195 juta, tetap beroperasi.

    Hanya saja, waktu beroperasi yang semula setiap Senin hingga Sabtu, setelah direnovasi hanya beroperasi setiap Selasa dan Sabtu saja. Hal ini pun menjadi keluhan dari masyarakat.

    “Ini masih beroperasi. Cuma saya aneh, sebelum direnovasi itu Pustu ini beroperasi dari Senin sampai Sabtu. Cuma pas selesai direnovasi, malah cuma Selasa dan Sabtu saja,” ujar salah satu warga, Nuryani.

    Dikonfirmasi terpisah, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa setelah dirinya berkoordinasi dengan Dinkes Kota Serang, diketahui bahwa Pustu yang terbengkalai itu karena kurang strategis lokasinya.

    Karena kurang strategis, Syafrudin mengatakan Pustu tersebut pun menjadi kurang memberikan manfaat kepada masyarakat.

    “Kalau masalah itumah (Pustu) itu salah satu tanggungjawab OPD dan telah dinilai oleh Dinkes. Yang Pertama, Pustu itu lokasinya tidak strategis. Artinya kurang memberikan manfaat kepada masyarakat secara penuh,” ucapnya, Jumat (24/1).

    Selain itu, Syafrudin menuturkan terkait dengan adanya sengketa yang terjadi pada Pustu Karangantu. Namun menurutnya, akan dilakukan evaluasi mengenai kebermanfaatan Pustu tersebut.

    “Tapi nanti akan kami evaluasi, seberapa penting manfaat keberadaan Pustu itu. Nanti akan kita kaji lagi terkait kemanfaatannya,” katanya.

    Jika memang masyarakat menginginkan Pustu itu kembali beroperasi, Syafrudin mengaku akan segera menindaklanjuti dengan memerintahkan Dinkes agar dapat kembali mengoperasikan Pustu tersebut.

    Sementara, Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, menuturkan bahwa Pustu Banten Girang dan Pustu Jeranak yang berada di kelurahan Banjarsari memang jarang digunakan untuk berobat oleh masyarakat sekitar.

    “Bukan tidak terpakai. Tapi memang Pustu ini tidak sering digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.

    Ia juga mengakui bahwa Pustu tersebut memang telah dilakukan renovasi beberapa waktu yang lalu. Namun karena terdapat masalah pada kelistrikan, maka untuk sementara Pustu itu tidak beroperasi.

    “Memang kan sebelumnya beroperasi, akan tetapi ada beberapa bagian bangunan yang harus diperbaiki. Jadi, pada saat renovasi itu, saya dapat informasi, listriknya belum berfungsi. Kemudian, saya juga mendapat laporan lagi dari Kepala Puskesmasnya. Jadi belum bisa beroperasi, listriknya kan belum ada,” katanya.

    Ia juga mengatakan, dalam waktu dekat ini akan berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas Banjar Agung untuk segera melakukan pembenahan agar bisa beroperasi kembali, termasuk juga Pustu yang ada di Kota Serang.

    “Tapi pasti akan kami buka lagi untuk melayani masyarakat. Namun, karena terkendala listrik dan yang lainnya,” ucapnya.

    Sebelumnya, ia hanya mengetahui bila Pustu tersebut sudah beroperasi dan tidak ada kendala.

    “Ternyata belum beroperasi, dan menurut informasi belum berfungsi listrik dan sebagainya. Tapi untuk lebih jelasnya, langsung saja ke bidang pelayanan kesdehatan. Karena saya belum mengetahui dimana, dan belum sempat melihat langsung,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Wakil Walikota Serang Tegaskan Pentingnya Musrembang Kecamatan

    Wakil Walikota Serang Tegaskan Pentingnya Musrembang Kecamatan

    SERANG BANPOS – Musrenbang Kecamatan merupakan forum yang sangat penting dan strategis dalam rangka mencari masukan guna penyusunan perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2020.

    Tujuannya untuk mencapai visi, misi serta tujuan dan sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Serang 2018-2023.

    Demikian disampaikan oleh Wakil Kota Serang, Subadri Ushuludin, saat membuka acara tingkat Kecamatan Curug yang dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenag Provinsi Banten, Jumat (24/1).

    “Untuk mencapai visi, misi serta tujuan dan sasaran program Pemerintah Kota, maka dilaksanakanlah Musrenbang di tingkat kecamatan,” kata Subadri.

    Diharapkan dengan adanya Musrembang di tingkat kecamatan, lanjut Subadri, dapat dilakukan sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan, yang perlu dukungan pendanaan APBD, APBD Provinsi serta APBN.

    “Sehingga pelaksanaan Musrenbang kecamatan ini dapat menghasilkan suatu perencanaan yang berkualitas, transparan dan akuntabel, yang akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020,” tandasnya. (MG/DZH)

  • Duh, Kasus Pustu Terbengkalai di Kota Serang Kembali Bertambah

    Duh, Kasus Pustu Terbengkalai di Kota Serang Kembali Bertambah

    SERANG, BANPOS – Kasus Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tidak beroperasi kembali bertambah. Kali ini, kasus tersebut terjadi di Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen.

    Pustu yang berada persis di samping kantor Kelurahan Bendung itu terpantau dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Pasalnya, pintu yang terlihat memiliki gembok, seperti dijebol paksa.

    Sedangkan kondisi di dalamnya, salah satu pintu ruangan terlihat bolong dan hancur. Pintu yang mengarah ke belakang gedung pun terbuka lebar tanpa ditutup. Tidak terlihat adanya peralatan kesehatan.

    Sementara, langit-langit Pustu terlihat sudah banyak yang rusak. Demikian pula dengan tembok, beberapa titik terlihat retakan yang cukup dalam.

    Salah satu masyarakat yang mengaku bernama Ina, menuturkan bahwa Pustu tersebut sudah sekitar satu tahun tidak beroperasi. Padahal menurutnya masyarakat sekitar banyak yang datang ke sana untuk berobat.

    “Seingat saya itu sudah setahun lebih tidak beroperasi. Dulu itu pokoknya kantor kelurahan pasti aja ramai karena pergi ke Pustu yang ada di sebelahnya,” ujarnya saat ditemui di lingkungan Cibomo, Kelurahan Bendung, Jumat (24/1).

    Ia mengatakan, gedung Pustu tersebut pun sudah kurang layak digunakan. Sebab, bangunan itu terlihat sangat rapuh.

    “Yah mas bisa lihat sendiri kondisinya seperti apa sekarang. Kayak tidak pernah ada rehab gitu dari dulu juga,” katanya.

    Karena tidak beroperasi, Ina mengaku masyarakat sekitar untuk berobat harus pergi ke Puskesmas Kilasah yang jaraknya cukup jauh. Ia pun berharap Pustu ini dapat kembali berfungsi.

    “Pustu kan memang seharusnya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kalau kita ke Kilasah memang cukup jauh. Semoga nanti bisa dihidupkan kembali Pustunya,” harap Ina.

    Sementara, staf Kelurahan Bendung, Yanto, mengatakan bahwa Pustu itu berhenti beroperasi karena tenaga kesehatan yang bertanggungjawab di Pustu itu jarang datang.

    “Alasannya sih karena di Puskesmas Kilasah padat jadwalnya. Jadi jarang-jarang dia hadir di Pustu ini,” ungkapnya singkat.

    Sebelumnya diberitakan, Pustu Banten Girang dan Pustu Jeranak di Kelurahan Banjarsari serta Pustu Karangantu di Kecamatan Kasemen diketahui terbengkalai. (DZH)

  • Plafon DPMPTSP Runtuh, Dua Pegawai Dilarikan ke Rumah Sakit

    Plafon DPMPTSP Runtuh, Dua Pegawai Dilarikan ke Rumah Sakit

    SERANG,BANPOS- Plafon gedung pelayanan DPMPTSP Kota Serang runtuh dan menimpa dua orang pegawai di sana. Kejadian tersebut terjadi pada Kamis, (23/1) pukul 16.00 WIB. Disebutkan bahwa rubuhnya plafon tersebut akibat bekas gedung DPRD Kota Serang itu tidak pernah direnovasi sejak lama.

    Walikota Serang pun bergegas melakukan peninjauan atas kejadian tersebut. Sekitar pukul 17.45, Syafrudin sudah tiba di lokasi kejadian dan meninjau kondisi plafon gedung.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, sekitar 70 persen plafon gedung telah rubuh. Bahkan, beberapa ruas masih terlihat beberapa plafon yang tergelantung dan rawan untuk kembali terjatuh. Ruas-ruas atap pun sudah terlihat jelas.

    Ditemui seusai melakukan peninjauan, Syafrudin menuturkan bahwa kejadian plafon dan atap roboh sudah terjadi sebanyak 4 kali di gedung DPMPTSP Kota Serang. Yang terakhir kali yaitu gedung yang didalamnya terdapat ruangan kepala DPMPTSP Kota Serang.

    “Kalau dilihat sekarang ini, kondisi gedung memang sudah tua. Sebelumnya dibagian belakang sudah ambruk kemudian diperbaiki. Kali ini di gedung pelayanan yang ambruk. Tahun lalu sudah kejadian empat kali ambruk,” ujar Walikota Serang.

    Ia mengatakan, sudah lama Pemkot Serang telah merencanakan untuk renovasi gedung DPMPTSP ini. Namun karena terbentur anggaran, maka renovasi gedung selalu gagal setiap tahunnya.
    Kendati demikian, Syafrudin mengaku bahwa sebelum adanya kejadian ini pihaknya telah membuat Detail Engineering Desain (DED) melalui Dinas PUPR, agar dapat melakukan pembangunan gedung DPMPTSP.

    “Kami sudah membuat DED melalui PUPR untuk merombak dan membangun gedung, karena terkendala APBD maka belum dapat terpenuhi. Untuk sementara langkah yang akan dilakukan yaitu rehab bagian atas, konstruksi bawahnya tidak dilakukan rehab. Saya nanti koordinasi dengan PUPR,” tuturnya.

    Agar pelayanan DPMPTSP dapat tetap berjalan, Syafrudin mengatakan bahwa untuk sementara waktu, DPMPTSP akan melaksanakan pelayanan di gedung BJB Syariah yang berada di jalan Jendral Ahmad Yani. (DZH)

  • Dewan Kecewa Banyak Pustu di Kota Serang Terbengkalai

    Dewan Kecewa Banyak Pustu di Kota Serang Terbengkalai

    SERANG,BANPOS– Ketua Komisi III pada DPRD Kota Serang, Tb. Ridwan Akhmad, kecewa dengan Dinkes Kota Serang yang membiarkan beberapa Puskesmas Pembantu terbengkalai dan tidak membuka layanan kepada masyarakat. Padahal pihaknya sedang berjuang keras untuk mendapatkan aset yang menjadi hak Kota Serang, dari Pemkab Serang.

    Menurutnya, Dinkes Kota Serang yang dipimpin oleh M. Iqbal selaku kepala dinas juga telah membangkangi amanat Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

    “Saya selaku Komisi III DPRD, kecewa besar dengan Dinkes bila Pustu itu ditutup dan tidak memberikan pelayanan. Tentu kami juga mempertanyakan kinerja Kepala Dinkes selama ini. Karena jelas ini masyarakat yang menjadi korban,” ujarnya, Kamis (23/1/2020).

    Ia menegaskan, pihaknya saat ini tengah memperjuangkan banyak aset yang hingga saat ini masih belum dilimpahkan oleh Pemkab Serang kepada Kota Serang. Namun ia tidak habis pikir bahwa Dinkes Kota Serang justru membiarkan aset yang sudah dimiliki Kota Serang terbengkalai.

    “Yang jadi masalah, masih banyak aset pemkab yang belum dilimpahkan kepada pemkot, serta surat dan dokumen yang lengkap. Namun seharusnya ini bukan menjadi alasan terhadap penutupan Pustu yang berujung tidak adanya pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tegasnya.

    Ia mengatakan, meskipun terdapat kendala seperti sengketa aset, seharusnya Dinkes Kota Serang tetap menjalankan amanah perundang-undangan yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat.

    “Tidak bisa, harus tetap buka untuk melayani masyarakat. Jangan karena ada sengketa kemudian pelayanan dihentikan. Karena kan semua ada aturannya, jangan sampai kesehatan masyarakat tergadaikan,” ucapnya. (DZH)

  • Pengusaha Ayam Minta Izin Sampai 2030, Pemkot Serang Diultimatum

    Pengusaha Ayam Minta Izin Sampai 2030, Pemkot Serang Diultimatum

    SERANG,BANPOS- Pemkot Serang memanggil para pengusaha ternak ayam yang berada di Kecamatan Curug untuk melakukan diskusi mengenai gugatan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di lingkungan Tinggar.

    Dalam diskusi tersebut, hadir sebanyak 11 orang pemilik peternakan ayam yang ada di Kecamatan Curug. Mereka menyampaikan keinginan untuk menjalankan usaha yang mereka lakukan sampai pada tahun 2030 mendatang.

    Hal ini menyulut protes keras dari aktivis lingkungan, mereka menilai permintaan pengusaha sudah melebihi batas. Terlebih lagi, pengusaha ayam telah diberikan disinsentif selama sepuluh tahun untuk merelokasikan tempat usahanya sejak 2010 Pemkot Serang.

    “Bagi kami ini adalah sebuah kegilaan yang mendalam dari pengusaha ayam. Sudah diberikan waktu sepuluh tahun sejak 2010. Sekarang minta waktu lagi 10 tahun, mereka seharusnya memikirkan juga dampak yang selama sepuluh tahun dirasakan oleh masyarakat di sekitar peternakan ayam,” kata aktivis lingkungan M. RIdho Ali Murtadho yang juga juru bicara himpunan mahasiswa teknik lingkungan (HMTL) Unbaja, Kamis (23/1).

    Gubernur BEM Teknik Unbaja ini meminta agar pengusaha peternakan sadar akan dampak yang ditimbulkan atas usahanya. Terlebih kepada masyarakat yang terdampak namun tidak pernah mendapat perhatian dari peternakan. Belum lagi pengelolaan limbah peternakan yang tidak memenuhi standar pengelolaan limbah membuat masyarakat terganggu.

    “Banyak saudara-saudara kami yang sudah menolak sejak dulu keberadaan peternakan. Karena setiap ada aktivitas panen ayam, lalat menyebar ke seluruh penjuru kampung mengganggu aktivitas warga dan dikhawatirkan menyebarkan penyakit,” ujar Ridho.

    Ia juga mengultimatum Pemkot Serang untuk tidak bermain mata dengan pengusaha peternakan ayam. Ia juga meminta Pemkot Serang untuk tidak mengulangi kebijakan yang merugikan rakyat dengan memberikan disinsentif ke pengusaha peternakan ayam. Ia tidak menampik banyak tenaga kerja yang terserap pada usaha tersebut.

    Ridho menambahkan, perpanjangan izin peternakan juga dinilai tidak sesuai dengan visi Walikota Serang Syafrudin dan Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin pada periode 2018-2023 yang mengusung ‘Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya’.

    “Peradabannya nanti mau ditaruh dimana? Sedangkan kandang ayam yang kumuh berserakan dimana-mana. Jadi, saya kira sudah saatnya janji-janji pada visi-misi itu ditepati,” pungkas Ridho.

    Sementara itu, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan karena desakan yang diberikan oleh masyarakat agar peternakan ayam yang berada di Kecamatan Curug agar segera ditutup karena tidak berizin dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

    Menurutnya, berdasarkan hasil diskusi tersebut, para pengusaha menginginkan usaha mereka dapat tetap berjalan hingga 2030 mendatang. Hal ini sesuai dengan kerangka acuan yang menurut para pengusaha pernah dibuat sebelum adanya revisi RTRW.

    “Ternyata keinginan mereka ini mereka yang hadir yaitu sebanyak 11 pengusaha, ingin usahanya berjalan sampai 2030. Karena mereka mempunyai kerangka acuan sebelum adanya revisi RTRW. Setelah adanya revisi RTRW, saya rasa akan lain lagi,” tuturnya. (DZH)