BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Per 8 Januari, BPBD Kota Serang Berhasil Kumpulkan Bantuan Untuk Lebak Rp27 Juta

    Per 8 Januari, BPBD Kota Serang Berhasil Kumpulkan Bantuan Untuk Lebak Rp27 Juta

    SERANG, BANPOS – BPBD Kota Serang hingga saat ini berhasil mengumpulkan bantuan untuk dikirim ke Lebak sebanyak Rp27.012.500. Jumlah tersebut berdasarkan laporan per 8 Januari pukul 16.00 WIB.

    Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, mengatakan bahwa pengumpulan bantuan tersebut akan ditutup pada pukul 18.00 WIB. Hal itu dilakukan agar tidak mengganggu proses pendataan dan persiapan pengiriman bantuan.

    “Mungkin jika ada yang mau mengirim bantuan, bisa ke lembaga lain. Bukan kami menolak, namun jika terus dibuka dapat mengganggu proses pengepakan bantuan yang sudah masuk ke BPBD Kota Serang,” ucapnya saat ditemui di kantornya, Rabu (8/1).

    Ia menjelaskan, berdasarkan laporan terakhir yaitu pada pukul 16.00 WIB, jumlah bantuan yang masuk berupa uang tunai sebanyak Rp27.012.500.

    “Hingga saat ini kami sudah mengumpulkan sebanyak Rp27.012.500. Ini untuk status laporan pukul 16.00,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, Rabu (8/1).

    Selain uang tunai, Diat juga mengatakan bahwa terdapat beberapa bantuan bahan makanan serta pakaian layak pakai. Adapun bantuan terbanyak yang diterima yaitu mie instan sebanyak 139 dus.

    “Sedangkan sisanya itu ada air mineral, sarden, beras, makanan bayi, biskuit, susu, dan keperluan lain seperti pempers, alat mandi, serta pembalut,” katanya. (DZH)

  • Jadi Syarat Mitra BPJS, RSUD Kota Serang Kejar Akreditasi

    Jadi Syarat Mitra BPJS, RSUD Kota Serang Kejar Akreditasi

    SERANG, BANPOS – Dinkes Kota Serang tengah mengejar akreditasi pada RSUD Kota Serang. Hal ini dilakukan agar RSUD milik Pemkot Serang ini dapat menjalin kemitraan dengan BPJS Kesehatan.

    Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, menuturkan bahwa sebelumnya RSUD Kota Serang berencana untuk melakukan kerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan. Namun, karena ada peraturan baru, yang mengatur bahwa untuk menerima pasien BPJS rumah sakit harus terakreditasi terlebih dahulu.

    “Salah satu syarat untuk menerima pasien BPJS itu rumah sakit harus sudah terakreditasi. Jadi, sekarang ini kami fokuskan untuk mengejar akreditasi rumah sakit dulu. Kalau dulu, sebelum ada peraturan baru bisa langsung bekerjasama dengan BPJS-nya, tapi sekarang tidak boleh,” ujarnya, Selasa (7/1)

    Pihaknya menargetkan akreditasi rumah sakit selesai sebelum triwulan pertama, sekitar Juni nanti ini. Sebab, seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas sudah disiapkan.

    “Dari sisi mutu, ketenagaan, manajemen rumah sakit, kemudian kelengkapan alat kesehatan, semua sudah kami siapkan,” ucapnya.

    Sehingga saat ini, RSUD hanya menunggu dari pusat yang dalam hal ini Kemenkes untuk menilai seluruh kelengkapan persyaratan.

    “Sehingga nanti bisa segera diakreditasi dan kami pun dapat bekerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan untuk menerima pasien pengguna BPJS. Anggaran pun kami sudah menyiapkan untuk akreditasi,” ujarnya.

    Mengenai Perda Retribusi Rumah Sakit, ia menuturkan sedang dalam penggodogan oleh Dewan DPRD Kota Serang.

    “Perda kan sudah, sekarang ini sedang di godok. Jadi tinggal menunggu keputusan saja. Sambil menunggu Perda, kami selesaikan dulu akreditasi rumah sakit,” katanya.

    Kabag Hukum Pemerintah Kota Serang, Subagyo, mengatakan Perda Retribusi Rumah Sakit masih dalam proses evaluasi di Kemenkes. Sehingga saat ini yang menjadi kendala dalam mengeluarkan rekomendasi dan Perda tersebut adalah minimnya SDM baik di Pemkot Serang, Pemprov Banten maupun Kementrian.

    “Ya itu tadi, karena memang terkendala pada SDM-nya. Kalau dulu ada delapan sub bagian yang menangani khusus tentang Perda, tapi sekarang hanya ada satu bagian yang menanganinya,” ucapnya.

    Sehingga, lanjutnya, proses evaluasi yang seharusnya hanya 14 hari kerja, menjadi tidak pasti.

    “Apalagi kementrian yang menangani seluruh Indonesia. Tapi kalau kami menginginkan secepatnya Perda tersebut dapat segera terbit,” tandasnya. (DZH/PBN)

  • Sepakat Direvitalisasi, GJ’45 Jadi Perpus dan Wisata Sejarah

    Sepakat Direvitalisasi, GJ’45 Jadi Perpus dan Wisata Sejarah

    SERANG,BANPOS- Pemkot Serang bersama dengan budayawan dan veteran pejuang telah bersepakat untuk merevitalisasi Gedung Juang (GJ) 45 menjadi perpustakaan dan wisata sejarah. Kesepakatan tersebut tercapai setelah melalui proses panjang seperti penolakan dari beberapa pihak.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan dalam revitalisasi yang akan dilakukan, Pemkot Serang sama sekali tidak akan merubah konstruksi bangunan. Melainkan akan memperbarui bangunan gedung beserta fasilitasnya tanpa menghilangkan ciri dan bentuk khas bangunan.

    “Gedung juang ini akan kami perbaiki dan dipercantik. Kemudian, karena gedung ini memiliki nilai sejarah, kami akan jadikan sebagai wisata sejarah. Jadi kami akan buat Gedung Juang sebagai perpusatakaan dan arsip Kota Serang,” ujarnya, seusai melakukan rapat koordinasi di Aula Setda Kota Serang, Selasa (7/1).

    Selain itu, keberadaan TK Pertiwi yang berada di sebelah GJ’45 pun akan direlokasi. Karena GJ’45 merupakan bangunan yang tidak boleh diubah dari bentuk aslinya, sehingga bangunan sekolah TK tersebut harus dipindahkan.

    “Apalagi PKL yang berada di halaman Gedung Juang, itu nanti akan kami tertibkan juga. Dan tentu akan dipindahkan juga,” katanya.

    Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang, Wahyu Nurjamil, merinci anggaran revitalisasi baik dari monumen perjuangan hingga penataan taman di sekitar GJ’45. Secara keseluruhan, ia mengatakan revitalisasi butuh anggaran sebesar Rp4.5 miliar.

    “Dari dinas kami sendiri untuk melakukan penataan di dalam gedung dan mengisi konten, telah menganggarkan Rp3 miliar. Untuk pembangunan gedung menjadi tanggung jawab PUPR dengan anggaran Rp1 miliar. Sedangkan penataan taman oleh Perkim sebesar Rp500 juta” jelasnya.

    Wahyu menjamin bahwa revitalisasi tersebut tidak akan menghilangkan nilai sejarah yang melekat pada GJ’45. Karena, revitalisasi ini hanya melakukan perbaikan dan perawatan serta penambahan konten di dalamnya.

    “Kalau untuk pembangunan fisiknya masih tetap seperti awal, karena gedung itu masuk dalam benda cagar budaya. Kami hanya menambahkan fasilitas dan konten perjuangannya saja didalam gedung,” ucapnya.

    Ketua Dewan Harian Daerah (DHD) 45, Muis Muslich, mengatakan pembangunan gedung harus dapat menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia yang ada di Banten, khususnya Kota Serang. Karena menurut sejarah, GJ’45 merupakan tempat syiar dakwah kebangsaan.

    “Kami setuju dengan dijadikannya Gedung Juang sebagai tempat wisata sejarah. Tapi tentunya harus mengedepankan nilai-nilai sejarah perjuangan. Dan kami meminta sekolah TK yang ada disebelah gedung harus dipindahkan, karena gedung itu sebagai pusat wisata sejarah juga sebagai bentuk nasionalisme,” tandasnya. (DZH)

  • Jajak Pendapat PWKS Diapresiasi Syafrudin

    Jajak Pendapat PWKS Diapresiasi Syafrudin

    SERANG,BANPOS- Walikota Serang Syafrudin mengapresiasi kegiatan jajak pendapat yang dilakukan Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) yang memotret kepuasan publik terhadap kepemimpinan Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang selama setahun terakhir. Hasil jajak pendapat ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Serang dalam melangkah ke depan.

    “Kami apresiasi apa yang dilakukan teman-teman PWKS dan kami mengucapkan terima kasih,” kata  Syafrudin usai talkshow Hasil Jajak Pendapat Penilaian Kinerja Pemkot Serang di Harmony FM, Legok, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Selasa (7/1/2020).

    Syafrudin mengatakan bahwa dalam survei yang dilakukan PWKS masih ada kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat terkait kinerja dirinya selama setahun ini. Dua yang mendapat perhatian adalah mengenai masalah pelayanan kesehatan dan fasilitas publik untuk disabilitas.

    Padahal, menurutnya Pemerintah Kota Serang sudah berupaya menangani kedua masalah tersebut. Ia mencontohkan terkait kesehatan memang masih ada kasus gizi buruk dan stunting di Kota Serang meski angkanya terus berkurang. “Secara keseluruhan memang belum tuntas,” katanya.

    Terkait fasilitas untuk disabilitas, menurutnya sejumlah lokasi bangunan milik Pemerintah Kota Serang diupayakan ramah disabilitas. Terkait trotoar yang diperuntukkan bagi disabilitas tetapi digunakan sebagai lahan parkir, menurutnya memang perlu ada ketegasan dari organisasi perangkat daerah terkait.

    “Dalam setahun Pemkot Serang sudah membuat Perda Disabilitas meski pelayanan memang belum dilakukan karena baru disahkan,” katanya.

    Menurutnya, sejumlah upaya itu, menunjukkan Pemerintah Kota Serang sudah berupaya meski belum maksimal.

    Sedangkan, tentang nama dirinya yang dalam survei disebutkan tidak dikenal oleh sekitar 6 persen responsen, Syafrudin menilai hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Ia menganalogikan saat Pilkada Kota Serang 2018 lalu ia dan wakilnya Subadri Usuludin hanya mendapatkan suara sekitar 120.000 dari total suara yang ada sekitar 350.000 suara. Karena itu ia menganggap wajar bila ada warga yang tidak mengenal dirinya sebagai Walikota Serang.

    “Karena itu ke depan harus lebih banyak turun ke masyarakat supaya masyarakat tahu siapa walikota,” katanya.

    Ketua PWKS, M. Tohir mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menarik dari hasil jajak pendapat ini. Misalkan, tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemkot Serang yang naik 13 persen lebih dari 23 persen lebih menjadi 37 persen.

    “Diharapkan di akhir tahun 2020 nanti dapat meningkat menjadi lebih baik di kisaran 50 persen,” kata Panji.

    Apalagi 2020, banyak program cepat tanggap pemeliharaan jalan yang sudah dicanangkan, misalkan jalan rusak langsung diperbaiki. Tinggal perumahan-perumahan yang belum menyerahkan aset jalan untuk segera menyerahkannya ke Kota Serang agar ketika rusak dapat diperbaiki.

    “Pemberian honor guru ngaji grabadan, honor pemandi jenazah, dan honor marbot, kami yakini akan dapat meningkatkan Kota Serang dalam penilaian pembangunan di mata masyarakat,” katanya.

    Terakhir, soal keamanan yang dalam jajak pendapat menjadi faktor tertinggi dalam kepuasan masyarakat menujukkan bahwa Kota Serang aman dan layak untuk menjadi tempat wisata bahkan investasi. (PBN)

  • Soal Pembayaran Tanah, Budi Rustandi Ngamuk ke Pemprov

    Soal Pembayaran Tanah, Budi Rustandi Ngamuk ke Pemprov

    KASEMEN, BANPOS – Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, ngamuk saat tahu ganti rugi yang dibayarkan kepada warga Kampung Kebalen, Kelurahan Banten, atas rumah yang digusur tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya dibayarkan.

    Berdasarkan penilaian apraisal, setiap satu meter bangunan dinilai sebesar Rp1 juta rupiah. Namun, warga hanya mendapatkan keseluruhan sebesar Rp3.5 juta rupiah untuk bangunan yang digusur tersebut.

    Untuk diketahui, penggusuran itu dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten dalam rangka revitalisasi Banten Lama.

    Saat diwawancara, Budi menegaskan bahwa DPRKP Provinsi Banten telah melakukan tindakan yang tidak manusiawi terhadap warga Kampung Kebalen, dengan membayar ganti rugi penggusuran dengan nilai yang tidak semestinya.

    “Setelah saya dengar aspirasi warga di sini. Warga menangis dan ngeluh pembongkaran ini tidak manusiawi. Sangat miris sekali melihat para korban penggusuran ini. Sebab warga mengeluhkan pembongkaran ini semena-mena,” ujar Budi Rustandi saat ditemui di rumah warga yang menolak dibongkar.

    Budi mengaku, dirinya tidak menolak adanya revitalisasi yang dilakukan oleh Pemprov Banten. Namun, ia menekankan bahwa revitalisasi yang seharusnya baik untuk masyarakat, jangan dicoreng dengan tindakan yang diluar prikemanusiaan seperti pemaksaan atas tanda tangan.

    “Kurang ajar kalau pemerintah memperlakukan warganya begitu. Jelas ada yang tidak beres dengan Perkim Provinsi Banten. Masa warga dipaksa tanda tangan, sementara warganya nangis begini. Saya ke sini bukan menghalangi pembangunan, tapi caranya yang manusiawi lah. Semua bisa dimusyawarahkan,” kata Budi dengan nada tinggi.

    Selain itu, ia meminta kepada Pemkot Serang agar dapat dengan cepat merespon suara dari warganya. Budi mengatakan Pemkot Serang maupun pejabat setempat kurang mengayomi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.

    “Tugas Pemerintah Kota Serang harus membantu kesulitan masyarakatnya. Saya lihat kasihan banget warga di sini. Dan pejabat daerah di sini untuk tidak arogan mengancam warganya,” tuturnya.

    Ia pun heran dengan pihak Pemprov yang melakukan penggusuran sepihak dengan pembayaran yang tidak sesuai, apalagi dengan intimidasi.

    “Kayak gini aja deh, kalau menggusur sepihak lalu diintimidasi itu layak apa enggak? Pantas gak diganti Rp3.5 juta per bangunan? Padahal katanya itungan dari apraisalnya per meter itu Rp1 juta rupiah,” jelasnya heran.

    Pemkot Serang juga diminta agar dapat membantu warga yang telah kehilangan surat tanahnya. Hal ini agar warga tetap mendapatkan ganti rugi yang sesuai.

    “Karena warga ini sudah puluhan tahun tinggal di sini. Masalah surat tanah dan ganti rugi ini harus segera dimusyawarahkan. Jangan semena-mena bongkar. Kasihan warga di sini,” katanya.

    Salah seorang warga yang rumahnya dibongkar, Marni, mengaku sudah tinggal puluhan tahun dan memiliki surat tanah. Ganti rugi dari Pemprov Banten dinilai tidak sesuai dengan tempat tinggalnya.

    “Silahkan saja pemerintah melakukan penataan tapi saya minta ganti rugi yang layak. Saya di sini sudah tinggal puluhan tahun. Kalau semua diganti cuma Rp3.5 juta, ini gak manuasiawi. Kalau mau ganti yang sesuai lah,” ucapnya sambil menangis.

    Ia pun mengaku dirinya pernah diancam apabila tidak mau digusur, maka rumahnya akan dibakar.

    “Ini yang yang membuat saya pedih. Saya pernah diancam rumahnya akan dibakar jika menolak,” tandas Mirna. (DZH)

  • Kurang Aparatur, Disnakertrans Tak Punya Mediator

    Kurang Aparatur, Disnakertrans Tak Punya Mediator

    SERANG, BANPOS – Disnakertrans Kota hingga kini tidak memiliki mediator. Hal ini mengakibatkan setiap kasus perselisihan yang terjadi antara perusahaan dengan pekerja, akan dilimpahkan ke Pemprov Banten.

    Demikian disampaikan oleh Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Kota Serang, Syafaat. Padahal ia mengaku bahwa keberadaan mediator sangat butuhkan. Karena, tugas dari mediator adalah menangani 10 perusahaan yang ada di Kota Serang.

    “Memang kami sangat kekurangan, terutama mediator. Karena seluruh mediator yang ada di kami, semua telah ditarik oleh Pemprov Banten,” ujarnya kepada awak media saaat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/1).

    Hal ini berdampak pada kerja mediasi yang tidak dapat ditangani langsung oleh Disnakertrans Kota Serang, meskipun kasusnya terjadi antara perusahaan dan pekerja Kota Serang. Sehingga, apabila ada kasus yang membutuhkan mediasi, akan dilimpahkan ke Pemprov Banten.

    “Karena disini tidak ada, maka akan kami alihkan mereka ke Provinsi Banten, meskipun memang laporannya masuk ke kami dulu,” tuturnya.

    Namun ia mengaku sebelum memasuki tahap mediasi, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar perselisihan yang terjadi tidak perlu sampai tahap mediasi.

    “Meskipun tidak ada mediator, sedikitnya kami berupaya untuk membantu menyelesaikan masalah perselisihan tanpa melalui prosedur mediasi,” terangnya.

    Kendati demikian, pihaknya tetap berupaya untuk mengajukan pejabat fungsional yang bertindak sebagai mediator. Meskipun hingga saat ini masih belum ada kejelasan.

    “Sudah lama kami ajukan, tapi mungkin karena kebutuhannya tidak sedikit, apalagi pejabat Pemerintah Kota Pemkot Serang juga masih bisa dikatakan kekurangan,” ungkapnya.

    Kepala Disnakertrans Kota Serang, Akhmad Benbela, mengatakan aduan sengketa memang terus masuk ke OPD yang ia pimpin. Namun karena ketiadaan mediator, maka terpaksa penyelesaiannya dialihkan ke Pemprov Banten.

    “Pengaduan tetap masuk, tapi kalau memang dibutuhkan mediator kita alihkan ke Pemprov Banten,” katanya.

    Meski demikian, Benbela mengaku selama ini penyelesaian perselisihan di Kota Serang tidak sampai pada tahap mediasi formal. Sebab, Disnakertrans dapat menyelesaikan sengketa pada tahap pra mediasi.

    “Penyelesaian sebelum masuk mediator bisa selesai disini. Kami bina dan beritahukan secara detail tahapan dan proses apa saja yang harus disiapkan bisa sampai persidangan,” terangnya.

    Ia menjelaskan, bila sudah dialihkan ke mediator Pemprov Banten, pihaknya cukup kesulitan untuk mendapatkan informasi penyelesaian perselisihan. Maka dari itu pihaknya terus berupaya agar dapat diselesaikan dalam pra mediasi.

    “Kami sangat membutuhkan mediator. Kebetulan di Pemkot Serang untuk ASN saja susah apalagi pengajuan untuk fungsional,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • BPBD ‘Ngecrek’ ke Setiap OPD

    BPBD ‘Ngecrek’ ke Setiap OPD

    SERANG, BANPOS – BPBD Kota Serang jemput bola ke setiap OPD di Kota Serang untuk membantu penyintas bencana banjir di Kabupaten Lebak. Hal ini sebagai tindak lanjut dari surat edaran yang diberikan oleh Walikota Serang.

    Penggalangan dana tersebut dilakukan dengan tiga tim. Dan seluruh tim tersebut disebar ke setiap OPD dan kecamatan. Berdasarkan pantauan di salah satu lokasi, yaitu Puspemkot Serang, BPBD mengelilingi setiap kantor OPD untuk meminta sumbangan uang dari para pegawai.

    “Hari ini kami mulai keliling ke OPD sesuai perintah pak Wali Kota, untuk penggalangan dana korban banjir bandang,” kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Serang Eva Khasanah, saat ditemui di Setda Pemkot Serang, Senin (6/1).

    Eva mengatakan, jemput bola yang dilakukan oleh pihaknya berdasarkan perintas dari Walikota Serang, Syafrudin. Sebab, Pemkot Serang menargetkan akan menyalurkan donasi pada 10 Januari mendatang.

    “Pak Wali minta secepatnya selesai, agar segera bisa diberikan kepada korban di Lebak. Kami masih terus keliling, karena ada beberapa OPD juga yang belum melakukan penggalangan dana di internal,” ungkapnya.

    Sementara itu, bantuan logistik sendiri sudah terkumpul di Kantor BPBD Kota Serang yang nantinya akan diserahkan setelah semua penggalangan dana selesai dilakukan.

    “Bantuan logistik seperti beras, pakai dan lainnya, sedang kami kemas. Nanti pada 10 Januari kami bersama Walikota Serang akan langsung menyalurkan bantuan ke para penyintas bencana di Lebak,” tuturnya.

    Kepala BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, mengatakan berdasarkan surat edaran Walikota Serang, seharusnya BPBD hanya bertindak sebagai koordinator pengumpulan bantuan saja. Namun karena waktu yang mepet, maka BPBD terpaksa ‘Ngecrek’ ke setiap OPD.

    “Sejatinya itu sesuai edaran, yah kami hanya menerima saja. Namun karena sudah mepet, yasudah kami turun untuk jemput bola ke setiap OPD.” Tandasnya. (DZH/AZM)

  • Soal Bahasa Inggris, Ini Kata Walikota Serang

    Soal Bahasa Inggris, Ini Kata Walikota Serang

    SERANG, BANPOS – Terkait hiasan tulisan yang menuai kritik, Walikota Serang, Syafrudin, mengaku bahwa pemasangan itu merupakan percobaan saja. Sehingga, penggunaan bahasa Inggris hanya untuk sementara.

    “Yah ini kan sebenarnya percobaan yah. Menurut saya boleh-boleh saja menggunakan bahasa Inggris di masa percobaan ini. Bagus tidak kalau dipasang seperti itu,” ujar Walikota Serang Syafrudin, Minggu (5/1).

    Menurutnya dengan percobaan yang dilakukan, Pemkot Serang jadi tahu bahwa pemasangan hiasan itu sudah baik. Hanya saja, terdapat masukan yang diberikan masyarakat pada penggunaan bahasa.

    “Kami terima masukan-masukan tersebut dari masyarakat. Dan saya pribadi merasa sepakat dengan masukan itu. Semua itu dapat menjadi perbaikan bagi Pemkot Serang dalam memasang landmark di tahun selanjutnya,” ucapnya.

    Syafrudin menegaskan, kedepannya tulisan hias akan mulai menggunakan bahasa Jawa Serang atau dikenal dengan bebasan. Namun rencana itu akan dilakukan di tahun depan.

    “Misalkan Welcome to Kota Serang akan dirubah menjadi Selamat Rawuh ning Kota Serang. Ini memang menjadi lebih memiliki identitas kebudayaan sendiri,” tandasnya.

    Sebelumnya, hiasan tulisan di beberapa titik mendapatkan kritikan aktivis mahasiswa asal Untirta, Ahmad Fauzan. Kritikan tersebut dikarenakan penggunaan bahasa Inggris dalam tulisan hias.

    “Berdaya dan berbudaya, dua kalimat bermakna yang akan selalu dibawa oleh duet Aje Kendor dalam memimpin Kota Serang. Namun dengan penggunaan bahasa Inggris dalam hiasan tulisan, kami sangsi dengan visi berbudaya yang dibawa itu,” ujarnya.

    Menurutnya, penggunaan bahasa Inggris sangat bertolak belakang dengan visi berbudaya yang diusung Syafrudin-Subadri. Karena justru dengan penggunaan bahasa Inggris, menggambarkan Kota Serang krisis identitas.

    “Mungkin ada kesalahan berfikir dalam membangun identitas Kota Serang. Seharusnya, Pemkot Serang dapat menggunakan bahasa Jawa Serang dalam upaya membangun identitas kuat Kota Serang dalam segi bahasa,” ucapnya. (DZH)

  • Empat Tahun Tak Setor Deviden, Aset SBM Terancam Ditarik Dewan

    Empat Tahun Tak Setor Deviden, Aset SBM Terancam Ditarik Dewan

    SERANG, BANPOS – Komisi III DPRD Kapubaten Serang menegaskan akan menarik aset dari salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT Serang Berkah Mandiri (SBM). Hal itu disebabkan karena selama empat tahun, SBM dianggap tidak pernah memberikan keuntungan atau Deviden kepada Pemkab Serang.

    Diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Serang, Muhammad Novi Fatwarohman bahwa pihaknya telah melayangkan surat dalam rangka rapat koordinasi. Namun pihak SBM tidak pernah menanggapi surat panggilan yang diberikan DPRD Kabupaten Serang periode 2019 hingga 2024, sejak awal pelantikan hingga saat ini.

    “Pihak manajemen atau dari perwakilan SBM tidak pernah datang ketika kami berikan surat panggilan, kami tegaskan kalau pihak SBM tidak mengelola BUMD dengan baik, akan aset yang ada pada SBM akan kami ambil dan dikembalikan ke Pemda. Kami mau melihat aset apa saja yang menjadi milik SBM,” ungkapnya, Jumat (5/1).

    Ia mengaku prihatin terhadap sistem pengelolaan dari tim manajemen SBM, sebab menurut dia, di tubuh SBM ada penyertaan modal dari Pemda yang merupakan uang masyarakat Kabupaten Serang. Untuk anak BUMD SBM yaitu Agro Serang Berkah (ASB), jika tidak mampu untuk melakukan pengelolaan, akan segera dibekukan.

    “Kalau mereka sudah tidak mampu untuk apa dipaksakan, kita bubarkan saja,” tegasnya.

    Pihaknya sebagai legislatif, akan terus mengawasi perkembangan setiap BUMD di Kabupaten Serang. Hal itu dilakukan karena menurutnya, salah satu faktor pembangunan di Kabupaten Serang didorong melalui pendapatan asli daerah (PAD) dari BUMD yang dimiliki oleh Pemda.

    Ia juga menegaskan, terus melakukan koordinasi dengan eksekutif dalam hal ini Pemda Serang yang memiliki anggaran, untuk membantu pihak SBM. Diharapkan ke depan akan mampu kembali menyehatkan keuangan SBM, namun pihak SBM sendiri diakui tidak pernah duduk bersama.

    “Kita sebetulnya bisa sharing, dan memberikan hal-hal (ide) untuk menyehatkan mereka,” katanya menyayangkan.

    Hingga saat ini, pihaknya ingin melihat sejauh mana kemajuan dari SBM. Sebab, pada tahun sebelumnya, tercatat sudah ada pergantian direksi yang baru. Pihaknya pun ingin mengetahui bagaimana perencanaan SBM ke depan dalam rangka menyehatkan kondisi keuangan.

    “Kerja mereka kedepan seperti apa, bagaimana langkah-langkah penyehatan BUMD milik Pemda Kabupaten Serang ini,” terangnya.

    Terpisah, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengungkapkan bahwa saat ini SBM sedang berbenah manejemen yang baru, serta memulai kembali kerjasama dengan pemilik lahan untuk pembangunan pelabuhan.

    “Kondisi SBM sekarang sedang merintis ulang, karena sampai sekarang dewan belum memberikan penyertaan modal, jadi sekarang lagi merangkak-rangkak,” ungkapnya.

    Kemudian, Pandji menerangkan bahwa SBM sedang berada dalam kondisi keuangan yang tidak baik dan sedang menjalin komunikasi dengan beberapa perusahaan.

    “Untuk menggaji karyawan saja masih kurang,” pungkasnya. (MUF/AZM)

  • Meski Populer, Kinerja Aje Kendor Masih Dinilai Rendah

    Meski Populer, Kinerja Aje Kendor Masih Dinilai Rendah

    SERANG, BANPOS – Kepuasan masyarakat terhadap program penbangunan di Kota Serang masih rendah dan di bawah 50 persen. Sedangkan untuk kepuasan terhadap kepemimpinan Walikota sudah melebihi angka 50 persen.

    Hal ini diketahui berdasarkan hasil riset kepuasan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS).

    Ketua PWKS, Muhammad Tohir, mengatakan bahwa riset ini diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.

    “Selain itu dengan adanya riset ini dapat mendorong penyelenggara pelayanan publik agar meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi pelayanan publik,” ujarnya.

    Tohir mengatakan, mayoritas para responden mengenal Syafrudin dari media massa baik cetak, elektronik, maupun online dengan persentase sebesar 51.3 persen.

    “Sedangkan media sosial didominasi oleh Facebook dengan persentase sebesar 22.5 persen serta instagram sebesar 16.6 persen,” ungkapnya.

    Secara tingkat popularitas, Tohir mengungkapkan bahwa Syafrudin sebagai Walikota Serang baru dikenal oleh 75.8 persen responden.

    “Sedangkan sebanyak 17.7 persen responden mengaku tidak mengetahui siapa Syafrudin dan sebanyak 6.5 persen responden menyatakan ragu-ragu,” tuturnya.

    Sementara dari tingkat kepuasan terhadap kinerja, Tohir menerangkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap Syafrudin sebesar 52.7 persen responden yang mengaku puas dengan kinerja Walikota Serang.

    “Sedangkan 28.5 persen responden ragu-ragu menilai kinerja Walikota Serang dan sebesar 18.8 persen responden menyatakan tidak puas dengan kinerja Walikota Serang,” jelasnya.

    Kendati kepuasan responden terhadap kinerja Syafrudin cukup tinggi, namun untuk kepuasan terhadap program 100 hari kerja Syafrudin masih di bawah 50 persen. Padahal, harapan atas program 100 hari kerja terbilang tinggi.

    “Tiga program 100 hari kerja yang ditawarkan oleh Syafrudin dan Subadri memiliki tingkat harapan sebesar 80.6 persen dari responden. Akan tetapi, pada tingkat kepuasan pelaksanaan program 100 hari kerja tersebut hanya mencapai angka 23.6 persen, atau mengalami gap sebesar 57 persen,” terangnya.

    Sama halnya dengan kepuasan pembangunan, hanya mendapatkan penilaian dari responden sebesar 36.7 persen. Adapun penilaian pembangunan terendah yaitu pada kepuasan pembangunan ramah disabilitas yang hanya sebesar 26.8 persen.

    “Sedangkan kepuasan tertinggi didapat dari keamanan di Kota Serang yang dianggap sudah baik sehingga mendapat nilai 47 persen,” ujarnya.

    Kepala bidang penelitian dan pengembangan PWKS, Panji Bahari, menuturkan bahwa responden dalam risey tersebut didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebanyak 55.9 persen.

    “Adapun untuk domisili, sebaran responden berasal dari seluruh kecamatan, dengan jumlah responden terbanyak berasal dari Kecamatan Serang dengan persentase sebanyak 24.7 persen,” tandasnya. (DZH)