Kategori: PEMERINTAHAN

Lelang Jabatan Kepala OPD, Walikota Cilegon Didesak Utamakan Putra Daerah

CILEGON, BANPOS – Anggota DPRD Cilegon dari Fraksi Demokrat, M. Ibrohim Aswadi mendorong Walikota Cilegon Edi Ariadi, agar lebih memprioritaskan putra daerah yang berhasil terpilih pada lelang jabatan atau Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemkot Cilegon.

Sejauh ini diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) telah menerbitkan hasil kandidat Kepala Dinas yang dinilai layak dan kompeten untuk mengisi lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilelangkan.

Adapun OPD yang dilelangkan diantaranya, Dinas Pendidikan (Dindik), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).

“Kami sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat, sangat mendukung upaya proses lelang jabatan di beberapa OPD Pemkot Cilegon dalam rangka memberikan ruang dan kesempatan yang seluas luasnya kepada mereka mereka yang sudah memenuhi persyaratan,” ujar Ibrohim kepada Banpos, Rabu (18/12).

Lebih lanjut pria yang akrab disapa kang Bobi ini menjelaskan, pentingnya mengakomodir putra daerah yang lebih memiliki rasa dan mencintai tanah kelahirannya. Ibrohim juga meyakini, putera daerah mampu menjaga kearifan lokal, dan melahirkan kebijakan serta program-program yang baik untuk pembangunan daerah.

“Setelah kita lihat pengumumannya, ternyata ada SDM lokal yang mendapatkan hasil baik dan memiliki kompetensi yang bagus. Semoga Pak Walikota juga bisa mempertimbangkan potensi SDM putra daerah yang ada, yang dipandang layak, kredibel, potensial dan memenuhi segala persyaratan untuk diberikan kesempatan. Hal ini bukan berbicara kedaerahan semata, tapi hasil seleksi Tim Pansel membuktikan bahwa putera daerah punya kualitas,” tegas Ibrohim.

“Layak kiranya Walikota lebih memberikan apresiasi kepada mereka sebagai putra putri asli daerah yang memang harus didorong dibina, dan diberikan kesempatan seluas luasnya,” imbuh Dewan asal Dapil Ciwandan-Citangkil ini.

Hal senada diungkapkan oleh Elemen masyarakat Cilegon, yang juga mendesak Walikota Cilegon Edi Ariadi untuk memilih putra daerah sebagai Kepala OPD, dari pertimbangan hasil lelang atau Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemkot Cilegon yang baru selesai dilaksanakan.

Ketua LSM Banten Monitoring Perindustrian dan Perdagangan (BMPP), Deni Juweni, menilai pentingnya putra daerah untuk bisa menduduki jabatan strategis kepala dinas.

“Kami mendukung putra daerah untuk duduk sebagai kepala dinas, karena dengan jiwa kedaerahan dan pemahamannya soal daerahnya sendiri atau kearifan lokal, ini potensi penting yang menunjang kinerja. Masa dari sekitar 29 OPD di Pemkot Cilegon hanya 5-6 saja tah yang jadi kepala OPD,” tegasnya kepada awak media.

Selain itu, pria yang akrab disapa Kang Jen ini juga menyarankan agar Walikota Cilegon serius melakukan evaluasi total pada sejumlah OPD yang baru dilakukan lelang atau seleksi JPT.

Menurut Kang Jen, evaluasi total dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja, seperti dengan mengangkat kepala dinas dari pejabat yang berasal dari luar OPD tersebut.

“Saya mendorong Pemkot Cilegon untuk memprioritaskan putra daerah Cilegon yang memang berkompeten. Dan kalau perlu harus diisi oleh pejabat baru, untuk menunjang kinerja dan membuat perubahan dan perbaikan kinerja. Contohnya Dinas Perhubungan, perlu adanya gebrakan serius dan evaluasi total. Kepala Dinas yang dipilih sebaiknya orang yang dari luar, agar ada terobosan baru,” tegas Kang Jen.

Kang Jen sendiri menilai, sejauh ini para pejabat Dishub yang lama layak dievaluasi karena kurang terobosan dan tidak ada prestasi.

“Karena selama ini bisa kita lihat kemacetan Cilegon makin parah, pengelolaan terminal, bahkan ngurus parkir saja sampai beberapa kali ada demo. Mungkin karena tidak ada prestasi kinerja itu juga, makanya meskipun masih ada pejabatnya tapi kepala Dishub tetap dibuka lelang jabatan. Makanya saran saya lebih baik kedepan diisi SDM yang baru agar lebih fresh, bukan dari internal Dishub lagi,” imbuhnya.

Kang Jen juga kembali meminta agar Walikota Cilegon lebih memprioritaskan SDM lokal untuk mengisi pembangunan daerah.

“Termasuk di OPD lainnya, putra daerah dan potensi kearifan lokal, harusnya lebih diprioritaskan. Dan kenapa di PU tidak ada pejabat putra daerah yang maju,” tandasnya.

Diketahui saat ini, 5 OPD yang sudah dilakukan lelang jabatan JTP Pratama, sudah keluar pengumuman peringkat Penilaian Akhir Seleksi Terbuka dari Pansel, dengan Surat bernomor: 480/27/PANSEL/XII/2019, yang isinya sebagai berikut:

Kepala Dinas Pendidikan dengan peringkat kandidat pertama adalah Ismatullah, kedua AH Junaedi, ketiga Lia Nurlia Mahatma. Sedangkan untuk Kepala Dinas Perhubungan dengan peringkat kandidat pertama Sofan Maksudi, kedua Sulelah, dan ketiga Uteng Dedi Apendi.

Adapun untuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan peringkat kandidat pertama adalah Luhut Malau, kedua Tunggul Fernando, ketiga Wilastri Rahayu. Dan, untuk Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan peringkat kandidat, pertama Hayati Nufus, kedua Meisuri, dan ketiga Tarto Wahyudi.

Sementara untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan peringkat kandidat pertama TB. Dendi Rudiatna, kedua Mariano Correia D C, yang ketiga Ridwan.

Dan kabarnya para kandidat kepala dinas ini besok Kamis (19/12) akan menghadap ke Walikota Cilegon, untuk penentuan akhir siapa yang akan dipilih sebagai Kepala OPD. (LUK/RUL)

18 Desember 2019
Gathering Di Lembang, Diskominfo Ajak Media Wujudkan Visi Lebak

LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) akan menggelar media gathering di Lembang Jawa Barat. Media gathering tersebut bertujuan untuk menjalin kekeluargaan antara jurnalis dengan pemerintah daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lebak, Dodi Irawan mengatakan, Bupati Iti Octavia Jayabaya, Wakil Bupati Ade Sumardi, Sekda Dede Jaelani dan beberapa pejabat eselon II akan hadir di acara.

Dikatakan Dodi, Bupati menginginkan ada kesepahaman dan kebersamaan dengan rekan-rekan wartawan, sehingga visi Bupati menjadikan Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal itu dapat terealisasi.

“Kita buatkan acara gathering, niat kita ingin ada kebersamaan dengan teman-teman wartawan,” kata Dodi Irawan, Rabu (18/12).

Ia berharap, sebagai pilar keempat demokrasi, pers dapat mendukung program percepatan pembangunan. Jurnalis memiliki peranan strategis dalam menyebarkan informasi publik.

“Prinsipnya kami ingin membangun kebersamaan dengan jurnalis. Hanya kuotanya disesuaikan dengan anggaran. Jika ada teman jurnalis belum ikut sekarang itu di prioritaskan tahun depan,” jelasnya.

Ditanya soal kegiatan kenapa dilaksanakan di Lembang Bandung, Dodi menegaskan, karena ingin sama-sama belajar bagaimana pengelolaan pariwisata. (MG-01)

18 Desember 2019
Kemiskinan Lebak Diklaim Menurun dalam Evaluasi Tahun 2019 Pemkab

LEBAK, BANPOS – Bersama jajaran para Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bagian dan camat se-Lebak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menggelar Rapat Dinas Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2019.

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya didampingi Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi. Bertempat di Gedung Aula Multatuli Setda Lebak, Selasa (17/12) kemarin. Kali ini rapat membahas tentang evaluasi pendapatan dan realisasi pelaksanaan visi juga realisasi penyerapan anggaran tahun 2019.

Dalam rapat terebut, Iti Octavia Jayabaya menekankan beberapa hal penting lainnya kepada para Kepala OPD dan Camat khususnya, mengimbau kepada masyarakat untuk ikut menjaga hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lama.

Selain itu, Iti juga menekankan tentang persiapan langkah-langkah yang perlu dilakukan menjelang libur natal dan tahun baru, juga mewaspadai potensi curah hujan yang tinggi yang dapat berakibat pada musibah.

“Terus lakukan sosialisasi agar masyarakat bisa lebih waspada terhadap potensi curah hujan yang tinggi, dan tinggi gelombang di daerah pesisir pantai, segera laporkan apabila ada kejadian yang perlu penanganan ekstra,” ujar Iti.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Ade Sumardi menyampaikan laporan data kemiskinan yang mengalami penurunan menurut BPS Kabupaten Lebak.

Politisi PDI-Perjuangan ini ingin hal tersebut dapat ditindak lanjuti sebagai bahan bagi arah kebijakan ditahun 2020 nanti. Sehingga program-program pembangunan yang dijalankan tidak salah sasaran.

Ia juga mengusulkan terkait kepramukaan yang masuk dalam kurikulum baru agar diwajibkannya bagi para guru 1 hari memakai baju pramuka.

“Terserah mau hari apa yang kira-kira cocok, nanti Dinas Pendidikan mengusulkan kepada Ibu Bupati, tinggal kemudian di resmikan,” ucap Ade. (WDO/PBN)

18 Desember 2019
Satpol PP Tertibkan Pedagang Di Depan Kampus Untirta Ciwaru

SERANG, BANPOS – Sejumlah pedagang yang berada di depan kampus C Untirta Ciwaru ditertibkan oleh Satpol PP Kota Serang. Mereka ditertibkan lantaran berjualan di pinggir jalan jalan.

Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) pada Satpol PP Kota Serang, Tb. Hasanudin, mengatakan bahwa para pedagang telah melanggar Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Kenyamanan (K3).

“Mereka ini berjualan di pinggir jalan, meskipun belum ada trotoar namun kami anggap ini sebagai trotoar jalan. Jadi tidak diperkenankan untuk berjualan,” ujarnya saat ditemui di lokasi penertiban, Rabu (18/12).

Menurutnya, penertiban ini telah sesuai prosedur. Karena, lanjutnya, Satpol PP telah memberikan surat peringatan kepada pedagang agar membongkar warung dagangan mereka sendiri.

“Berdasarkan SOP kami sudah jelas kami berikan peringatan kepada mereka para pedagang. Setelah tiga hari, baru kami mengambil tindakan,” katanya.

Berdasarkan pantauan, bangunan semi permanen milik pedagang dirubuhkan oleh Satpol PP Kota Serang. Sementara para pedagang menyelamatkan barang dagangannya. (DZH)

18 Desember 2019
Lelang BMD Berdampak Terhadap PAD

PANDEGLANG, BANPOS – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang menargetkan lelang Barang Milik Daerah (BMD) yang tengah dilakukan secepat mungkin selesai. Selain akan berdampak pada penambahan Pendapatan Asli Daerah(PAD) lelang BMD juga akan membuat neraca pemerintah daerah semakin bagus.

Kabid BMD BPKD Pandeglang, Muslim Taufik mengatakan, dalam lelang kali ini ada sekitar ratusan unit BMD mulai dari kendaraan roda empat eks kendaraan dinas pegawai, sepeda motor, alat berat, hingga truck yang diharapkan laku terjual dengan harga yang sudah ditaksir Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

“Sosialisasi atau pengumuman pelelangan sudah dilakukan, baik melalui website BPKD maupun media massa. Harapannya pelelangan cepat selesai, sehingga neraca pemerintah daerah membaik dan PAD juga akan bertambah dari pelelangan ini. Jika proses lelang tidak lancar, tentunya akan berdampak buruk yaitu menumpuknya BMD yang sudah tidak terpakai dan pajak-pajaknya masih harus dibayarkan,” kata Muslim kepada wartawan, Selasa (17/12).

Sementara Kasubid Pemberdyaan BMD Bidang BMD BPKD Pandeglang, Muhaemin mengatakan, syarat dan jenis BMD yang dilelangkan sudah dimumkan secara jelas. “Salah satu ketentuannya, si peminat memasukan jaminan ke bank yaitu rata-rata 50 persen dari harga atau nilai limit per paketnya. Kalau cocok baru dibayarkan penuh,” katanya.

Ditambahkannya, proses lelang BMD tidak gampang karena melibatkan tim independen yakni KPKNL. Kendala yang ditemui dilapangan kadang muncul seperti saat dilakukan identifikasi BMD, terkadang ada item yang hilang sehingga mempengaruhi harga lelang.

Kemudian harga taksiran KPKNL juga terlalu tinggi, sehingga unit sulit terjual karena lembaga tersebut melihat harga pasaran.

“Namun dengan berbagai kendala yang dihadapi proses pelelangan bisa dilakukan. Diharapkan hasilnya sesuai dan memenuhi target PAD dari sektor ini sebesar Rp 350 juta lebih pada 2019,” ungkapnya.(DHE/PBN)

18 Desember 2019
Pemkot Cilegon Dukung Program BPJS Ketenagakerjaan

CILEGON, BANPOS – Pemerintah kota Cilegon akan membuat Peraturan Walikota (Perwal) tentang ketenagakerjaan. Pembuatan Perwal untuk mendukung program BPJS TK guna menjamin kepesertaan di Kota Cilegon.

Walikota Cilegon, Edi Ariadi menjelaskan, banyak manfaat yang akan didapatkan apabila menjadi peserta BPJS TK. Beberapa diantaranya adalah manfaat jaminan hari tua, manfaat kecelakaan kerja, dan meninggal dunia.

“Program BPJS, terutama Ketenagakerjaan manfaatnya ada. Lebih bagus masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. kan ada 4 manfaatnya, seperti hari tua, kecelakaan, kematian, dan pensiun,” kata Edi kepada awak media, usai memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional dirangkaikan dengan Hari Bela Negara ke-71 dan Hari Ibu ke-91 dilanjutkan Dengan pengajian Rutin Anggota Korpri bertempat di Halaman Kantor Walikota Cilegon, Selasa (17/12).

Maka dari itu, lanjut Edi, dirinya menghimbau kepada karyawan perusahaan dan ASN maupun honorer di lingkungan Pemkot Cilegon agar bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya akan bekerjasama dengan BPJS agar memberikan sosialisasi kepada semua pegawai di lingkup Pemkot Cilegon. Kita usahakan buat Perwal supaya lebih mengikat. TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) kita udah tinggi, terus honor dan sebagainya. Kalau nyisihin Rp 200 ribu mah buat bpjs ngga ada masalah, daripada beli rokok, ngopi, buat ini, itu kan lebih bermanfaat,” terang Edi.

Bahkan Edi mencontohkan untuk jaminan lain seperti Taspen, dirinya hanya menerima santunan sebesar Rp 30 juta dalam kurun waktu 30 tahun bekerja. Meski diakui belum mengetahui besaran premi yang harus dibayarkan kepada BPJS TK terhadap para pekerja tapi itu sangat membantu dikemudian hari.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang, Didin Hariyono mengapresiasi atas kebijakan Walikota Cilegon yang telah memberikan santunan untuk korban kecelakaan kerja bersama BPJS TK.

Sehingga hal itu bisa menjadi contoh yang baik bagi pemerintahan maupun kepada pengusaha yang ada di Cilegon.

“Ini adalah salah satu contoh baik di pemerintahan termasuk juga para pengusaha. Yang paling penting, kami sampaikan kepada masyarakat bahwa walikota Cilegon contoh bagi kita. Pemerintah peduli terhadap masyarakatnya untuk ikut pada program BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Walikota Cilegon adalah sebagai salah satu bukti untuk masyarakat bahwa pemerintah daerah telah peduli terhadap warganya. Oleh sebab itu, diharapkan semua perusahaan di Cilegon baik formal maupun non formal wajib mendaftarkan kepesertaan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

“Beliau (Walikota Cilegon) salah satu walikota yang kooperarif yang sangat membantu terhadap program BPJS Ketenagakerjaan di wilayahnya. Yang jelas perusahaan di wilayah Cilegon baik formal maupun informal wajib diikut sertakan pada program BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk para TKS (Tenaga Kerja Sukrela), honorer. Dan ASN juga yang ada di Pemkot Cilegon. Ini salah satu bukti negara hadir untuk melindungi mereka,” tutupnya. (LUK/RUL)

18 Desember 2019
Oknum Pemkab Serang Halangi Peliputan Media

SERANG, BANPOS – Meskipun mendapatkan predikat Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Banten, namun masih saja ada oknum di Pemkab Serang yang suka menutup-nutupi informasi, bahkan kepada awak media sekalipun.

Seperti yang terjadi pada rapat yang membahas mengenai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di aula Inspektorat Kabupaten Serang. Agenda tersebut tidak boleh diliput oleh awak media.

Sebanyak 6 media, termasuk BANPOS, yang saat itu ingin meliput agenda evaluasi pesta demokrasi pada tingkatan desa tersebut, dihalau oleh salah satu pegawai Inspektorat. Alasannya, rapat tersebut adalah rapat tertutup.

“Tidak boleh diliput,” ujar pegawai yang tidak diketahui namanya kepada para awak media, Selasa (17/12).

Berdasarkan sumber internal BANPOS di Pemkab Serang, diketahui bahwa rapat tersebut membahas mengenai kantor Desa Kramatwatu yang disegel akibat dari kecurangan pada saat Pilkades kemarin.

Menurutnya, rapat tersebut tidak boleh diliput karena ada permintaan dari instansi militer di daerah tersebut, agar tidak diekspos media.

“Ada tentara menyatakan, beritanya tolong jangan diekspos karena ada Koramil yang mau pindah, nanti beritanya ramai,” kata sumber BANPOS.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto, saat ditanya mengenai rapat yang digelar tertutup hanya memberi jawaban singkat.

“Tadi itu kan rapat evaluasi,” tandasnya.(DZH)

17 Desember 2019
Syafrudin Sebut Kesadaran Masyarakat Kota Serang Dalam Berzakat Masih Rendah

SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, menyebut kesadaran masyarakat dalam berzakat masih rendah. Hal ini didasari oleh rendahnya peringkat Baznas Kota Serang di Provinsi Banten. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat Kota Serang untuk lebih mencintai zakat.

“Peringkat Baznas Kota Serang pada saat itu paling rendah. Waduh, berarti masyarakat Kota Serang ini masih belum cinta akan zakat. Padahal zakat itu kewajiban,” ujarnya saat sambutan dalam acara Milad Baznas Kota Serang ke 9 di aula training center UPI Kota Serang, Selasa (17/12).

Ia mengatakan, saat ini masyarakat hanya tahu bahwa berzakat itu hanya pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri saja. Sehingga, perlu ada pemahaman yang lebih kepada masyarakat.

“Harus ada perubahan atas sudut pandang masyarakat, yang berfikiran bahwa berzakat itu setiap hari raya Idul Adha dan Idul Fitri saja. Padahal setiap bulannya itu kita wajib berzakat 2.5 persen dari penghasilan,” tuturnya.

Syafrudin pun menegaskan, berzakat itu tidak membuat miskin. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat agar tidak takut berzakat setiap bulannya.

“Berzakat itu jangan berfikir kita akan menjadi miskin. Zakat itu tidak membuat kita miskin, justru menambah keberkahan dari rezeki yang kita dapatkan. Bahkan Allah menjamin, apabila berzakat, infaq, dan sodaqoh, itu nanti rezeki kita dilipatgandakan,” tegasnya.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berzakat, Syafrudin optimis capaian zakat di tiap kecamatan dapat mencapai Rp1 miliar pertahunnya.

“Target kedepan, saya berharap kepada Baznas Kota Serang, satu kecamatan itu targetnya Rp1 miliar. Kota Serang itu ada 6.000 ASN, gaji ASN itu dialokasikan sebesar Rp500 miliar. Kalikan saja 2.5 persen, berapa itu besarnya,” tandas dia. (DZH)

17 Desember 2019
Tangsel Zona Merah Peredaran Narkoba, Raperda Pencegahan Disiapkan

TANGERANG, BANPOS – Kota Tangsel masuk dalam kota zona merah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sehingga butuh langkah serius dari pemerintah untuk mencegah makin banyak korban narkoba di Tangsel.

Untuk mencegah semakin maraknya korban peredaran dan penyalahgunaan narkoba, DPRD dan Pemkot Tangsel kini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Perderan Gelap Narkoba. Raperda tersebut akan masuk tahap finalisasi.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Rizki Jonis, mengatakan, bahwa ada beberapa poin yang diatur dalam Raperda tersebut.

Poin-poin yang akan diatur dalam Raperda tersebut ialah, antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rahabilitas, partisi masyarakat, kerjasama dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan, penghargaan, dan pendanaan.

“Untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kota kita tentunya harus ada regulasi serius, dan Raperda ini sebentar lagi akan kita selesai untuk menjaga Tangsel dari peredaran narkoba,” ujarnya.

Lebih lanjut Rizki mengatakan, dari poin-poin tersebut nantinya akan ada pasal-pasal turunan yang akan mengatur lebih lanjut. Misalnya saja mengenai peringatan atau antisipasi dini. Di maan di sini pemerintah harus gencar melakukan sosliasasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat teruama masyarakat sejak dini.

Dia juga mengatakan, mengenai rehabilitas juga diatur, di mana para keluarga yang kedapatan anaknya atau anggota keluarganya menjadi korban narkoba, bisa langsung melaporkan ke pemerintah.

“Nanti pemerintah ketika mendapatkan laporan itu langsung bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangsel, untuk segera melakukan rehabilitasi terhadap korban tersebut, untuk segera melakukan penyembuhan,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, dalam Raperda nantinya akan dibentuk posko di tingkat kelurahan untuk pengaduan dan pencegahan narkoba di lingkungan masing-masing. “Nanti dari setiap posoko ini akan turun ke seluruh kelurahan untuk gencar melakukan pencegahan, sosliasasi, dan pengawasan lingkungan,” ungkapnya.

Rizki juga mengatakan, dengan seluruh pasal dalam regulasi tersebut diharapkan mampu mengurangi jumlah korban narkoba di Kota Tangsel. Telebih saat ini pengguna narkoba sudah masuk ke kalangan anak-anak di bawah umur.

“Setelah ini sah menjadi Perda, selanjutnya kami akan awasi sejauh mana pengaplikasian di lapangan oleh pemerintah. Semuanya harus bekerja dengan maksimal untuk membersihkan Tangsel dari narkoba,” pungkasnya. (dra/imi)

17 Desember 2019
RAPBD Kota Serang Selesai Dievaluasi, BOS Dialokasikan 73.8 Miliar

SERANG, BANPOS – Pemprov Banten telah usai melalukan evaluasi atas RAPBD Kota Serang. Dalam evaluasi tersebut, terdapat beberapa revisi diantaranya yaitu penambahan pos anggaran untuk dana BOS dan bagi hasil dengan jumlah tambahan anggaran sekitar Rp73.9 miliar.

Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan bahwa hasil dari evaluasi tersebut telah dirapatkan bersama dengan Bappeda dan BPKAD Kota Serang. Hal tersebut guna menindaklanjuti revisi sebelum dibahas bersama dengan DPRD Kota Serang.

“Ini tindak lanjut hasil dari evaluasi Gubernur. Dimana ada beberapa hal untuk menindaklanjuti catatan yang diberikan,” ujarnya saat ditemui seusai rapat koordinasi di ruang rapat Bappeda Kota Serang, Senin (16/12).

Beberapa catatan tersebut diantaranya yaitu dana BOS, peralihan bagi hasil, dan lainnya. Sehingga, ia mengaku ingin menyelesaikan pembahasan sebelum pertemuan dengan dewan.

“Intinya, rapat ini merupakan penyempurnaan dari RAPBD hasil evaluasi di Provinsi. Besok insyaAllah kami akan bertemu dengan badan anggaran DPRD Kota Serang,” ucapnya.

Sementara, Kepala BPKAD Kota Serang, Wachyu B. Kristiawan, mengatakan bahwa pos anggaran untuk dana BOS yang baru dimasukkan seusai evaluasi Pemprov yaitu berjumlah Rp73.8 miliar.

“Ini harus dimasukkan karena dalam rancangan APBD itu belum ada pagu anggaran. Nah saat ini sudah keluar pagu anggaran untuk dana BOS 2020,” katanya.

Untuk dana bagi hasil, ia mengaku bahwa terdapat tambahan bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp157 juta.

“Jadi ada dana bagi hasil tambahan dari pemerintah pusat, ada dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebesar Rp157 juta. Jadi ini juga harus dianggarkan pada APBD 2020,” jelasnya.

Selain itu, terdapat penambahan pajak dan beberapa pergeseran pos anggaran, akan dialokasikan kepada BKPSDM. Karena dalam Diklat ASN kemarin, terdapat kekurangan anggaran sebesar 0.16 persen.

“Jadi memang hasil evaluasi, Diklat ASN ada kekurangan sebesar 0.16 persen saja. Nah kami masukkan ke situ. Tapi nanti itu juga kalau di setujui oleh badan anggaran,” tandasnya. (DZH)

17 Desember 2019