Kategori: PEMERINTAHAN

Dinilai Maladministrasi, WH Diminta Sanksi Pansel Lelang Jabatan

SERANG, BANPOS – Tidak dilanjutkannya open bidding atau lelang jabatan yang baru saja dilakukan oleh panitia seleksi (Pansel) yang diketuai langsung oleh Sekda Banten Al Muktabar, dianggap tidak sesuai aturan dan masuk kategori maladminiatrasi. Pansel wajib diberikan sanksi oleh gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian.

Akademisi Untirta,Gandung Ismanto, Senin (16/12) mengungkapkan, pembatalan open bidding secara sepihak oleh Pansel, tidak memiliki dasar hukum, bahkan cenderung menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Merujuk pada PermenPAN-RB Nomor 15/2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Tugas Utama Pansel adalah menyelenggarakan seluruh tahapan seleksi, assesmen hanyalah bagian kecil dari proses seleksi sehingga tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk mengambil keputusan, apalagi penghentian proses seleksi,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Pansel menghentikan tahapan lelang jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan Asisaten Daerah (Asda) I Banten.

Dihentikanya pengisian jabatan eselon II disebabkan jumlah peserta yang lolos tes asessment atau penilaian tak memenuhi kuota minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 38 Tahun 2017.

Hasil seleksi penilaian diumumkan melalui surat Pansel JPT Pratama Pemprov Banten nomor 130-PANSEL.JPTP/2019 tertanggal 13 Desember.

Untuk seleksi jabatan Asda I, nilai tertinggi diperoleh Moch Poppy Nopriadi (Pemkot Serang) dengan nilai 77,5. Selanjutnya Hery Yulianto (Pemprov Banten) 62,5, Untung Saritomo (Pemprov Banten) 62,5, Septo Kalnadi (Pemprov Banten) 60 dan Deni Koswara (Pemkot Tangerang) 60. Iwan Ardiansyah Sentono (Pemprov Banten) 57,5, Agus Mintono (Pemprov Banten) 55, Rikrik Hermawan (Pemprov Banten) 50 serta R Sigit Nugrohadi dengan nilai (Pemkot Tangerang Selatan) 45.

Sementara untuk jabatan Dindikbud nilai tertinggi diperoleh Ardius Prihantono (Pemprov Banten) dengan 72,5 diikuti Hudori KA (Pemkot Serang) dengan 70. Selanjutnya, Lilik Hidayatullah (Pemprov Banten) 67,5, Lukman 65, Ade Ahmad Kosasih (Pemprov Banten) 62,5 dan Supandi (Pemprov Banten) dengan nilai 52,5

Menurut Gandung, dalam PermenPAN-RB tersebut, asessmen adalah bagian dari seleksi kompetensi, yaitu kompetensi manajerial saja. Masih ada seleksi kompetensi bidang yang nilainya bersifat akumulatif dengan bobot tertentu.

“Setelah ini harusnya Pansel mengundang para calon untuk mengikuti seleksi wawancara dan penelusuran jejak rekam. Penilaian harusnya bersifat akumulatif, bukan sistem gugur. Sehingga seharusnya Pansel mengolah nilai para calon dari keseluruhan tahap seleksi untuk ditentukan peringkat nilainya. Tga calon dengan nilai tertinggi inilah yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai hasil akhir dari pelaksanaan tugas Pansel,” ungkapnya.

Oleh karenanya, pembatalan sepihak oleh Pansel merupakan bentuk maladministrasi, yaitu ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dengan standar nilai 70 yang disebut-sebut sebagai alasan penghentian proses seleksi, yang sama sekali tidak ada dasar hukumnya.

“Gubernur (Wahidin Halim atau WH) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian harus menegur dan memberi sanksi Pansel, karena bagaimanapun keputusan penghentian ini berpotensi merugikan keuangan daerah, karena dana yang telah dikeluarkan tidak menghasilkan luaran dan outcome yang diharapkan,” terangnya.

Demikian pula dengan keputusan Pansel yang secara nyata merugikan para peserta open bidding yang dirugikan hak-haknya karena proses seleksi yang tidak obyektif, rasional, dan adil tersebut.

Hal senada disampaikan Ketua LSM Kumpulan Pemantau Program dan Pembangunan Banten (LSM KP3B) Arie Cahyadi. Menurutnya, alasan penghentian lelang jabatan karena peserta yang lolos tes asessment atau penilaian tak memenuhi kuota minimal, tidak masuk akal. Menurutnya, pada lelang jabatan sebelumnya, beberapa peserta juga tak memenuhi nilai minimal 70, tetapi lelang tetap dilanjutkan.

“Penyetopan lelang ini mencurigakan. Karena pansel seolah-olah menerapkan standar ganda dalam proses lelang. Bila lelang sebelumnya tak ada nilai minimal yang dipersyaratkan, kenapa sekarang itu menjadi alasan menghentikan proses lelang,” kata Arie.(RUS/ENK)

16 Desember 2019
Anggaran Operasional Pemprov Disorot Kemendagri

SERANG, BANPOS – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menuntaskan hasil evaluasi APBD Banten tahun anggaran 2020 sebesar Rp13,2 triliun. Salah satu poin yang disoroti adalah tingginya operasional kegiatan.

Informasi dihimpun, Kemendagri meminta Pemprov Banten untuk melakukan rasional kegiatan-kegiatan disemua organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk di DPRD.

“Pemerintah pusat (Kemendagri) minta agar dilakukan rasionalisasi operasional,” kata salah satu sumber Pemprov Banten, Senin (16/12).

Ia menjelaskan, kegiatan operasional itu hampir menyebar di seluruh dinas, terutama operasional DPRD, Kepala Daerah dan Wakilnya. “Kalau lainnya masih normatif,” ujarnya.

Diketahui, pada APBD 2020 yang telah disepakati antara Pemprov dan DPRD Banten pada November lalu sebesar Rp13,2 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja tidak langsung (BTL) lebih besar dibanding belanja langsung (BL) untuk kepentingan belanja modal, jasa, termasuk untuk infrastruktur.

BTL senilai Rp8,3 triliun, dari jumlah itu, belanja pegawai sampai Rp2,5 triliun, hibah bansos Rp2,3 triliun. Sedangkan belanja bagi hasil untuk kabupaten/kota senilai Rp2,8 triliun. Sedangkan BL, seperti baran dan jasa, senilai Rp2,7 triliun dan belanja modal Rp2,0 triliun.

Ketua Bappeda Banten, Muhtarom membenarkan, evaluasi APBD Banten tahun 2020 oleh Kemendagri telah selesai. Dan saat ini sudah diterima oleh Pemprov.

“Besok akan dibahas oleh TAPD (tim anggaran pemerintah daerah),” katanya.

Namun sayangnya Muhtarom belum bisa menyampaikan apa saja yang menjadi rekomendasi pemerintah pusat. “Nanti saja, setelah ada rapat dengan Pak Sekda (Al Muktabar selaku Ketua TAPD). Saya sekarang masih di kegiatan Musrenbangnas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banten, Andra Soni membenarkan telah menerima hasil evaluasi APBD tahun 2020. Namun pihaknya belum bisa merinci rekomendasi apa saja yang disampaikan oleh Kemendagri.

“Kami sudah terima. Rencananya besok (hari ini, red) akan kita bahas dengan badan anggaran (Banggar),” ujarnya.

Adapun pembahasan dengan TAPD, Andra mengaku masih menunggu jadwal resmi. “Kami sudah berkoordinasi dengan pemprov. Dan masih nunggu jawaban,” ungkap politisi Gerindra ini.(RUS/ENK)

16 Desember 2019
Kades Terpilih Hasil Pilkades Lebak Akan Segera Dilantik

LEBAK, BANPOS – Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, Firman Arif Hidayat mengatakan, 10 Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2019 akan segera dilantik.

Sepuluh desa yang telah melaksanakan pemilihan itu diantaranya, Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung, Desa Cidadap Kecamatan Curugbitung, Desa Margaluyu, Desa Sukamarga Kecamatan Sajira, Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar, Desa Jalupanggirang, Desa Kaduhauk Kecamatan Banjarsari, Desa Situregen Kecamatan Panggarangan, dan Desa Sawarna, Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah.

“Insyaallah hari Rabu, akan dilaksanakan pelantikan,” kata Firman kepada BANPOS, Senin (16/12).

Ia berpesan kepada para Kepala Desa terpilih yang akan dilantik untuk mempersiapkan diri terutama mental untuk menghadapi dunia baru.

“Karena banyak yang terpilih bukan dari incumbent, maka bagi Kades yang terpilih harus mempersiapkan mental menghadapi dunia baru di pemerintahan,” ujarnya. (MG-01/PBN)

16 Desember 2019
Inspiratif, KESAL Akan Gelar Festival Jalan Butut Baksel

BAKSEL, BANPOS – Banyaknya jalan rusak di kawasan Lebak selatan (Baksel), menginspirasi sejumlah aktivis setempat yang tergabung dalam Kesatuan Aktivis Lebak Selatan (Kesal).

KESAL menggagas festival jalan butut Lebak Selatan tepat di awal Tahun Baru 2020. Hal itu sontak viral di beberapa media sosial (Medsos).

Kepada BANPOS, Roja’i, salahsatu nama aktivis yang tercantum dalam seruan festival jalan butut Baksel tersebut, membenarkan akan ada kegiatan dimaksud yang direncanakan, akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2020 sesuai dengan pamflet yang tersebar di medsos.

“Insya Allah dengan izin Allah SWT, acara festival jalan butut akan kami laksanakan, kami sedang koordinasi dengan beberapa aktivis mahasiswa dan pemuda di Lebak Selatan agar sama-sama bergerak dan bersatu dengan melaksanakan acara tersebut,” tuturnya. Senin, (16/12).

Menurutnya, acara ini tidak akan semeriah seperti acara-acara festival dalam rangkaian HUT Lebak ke-191 yang dilakukan oleh Pemkab Lebak. Ini adalah sarana para aktivis untuk menyajikan informasi soal buruknya infrastruktur yang ada di Baksel.

“Festival ini wujud dari rasa syukur masyarakat Lebak Selatan terhadap umur dari Kabupaten Lebak ke-191. Juga rasa sedih masyarakat ditengah umurnya yang sudah tak muda lagi. Tapi, infrastruktur jalan masih banyak yang belum tersentuh pembangunan,” jelas Roja’i yang juga aktivis Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himakom) Unma Banten tersebut.

Senada, Galih Januar Pamungkas, aktivis Ikatan Mahasiswa Cilangkahan (IMC) menyebut bahwa gelar acara akan digelar secara sederhana saja dengan gelaran berbagai kreasi seni dan diskusi.

“Festivalnya sederhana, kami akan bentuk panitia pelaksana. Tujuannya kami ingin menyatukan informasi jalan di daerah Lebak Selatan yang kondisinya masih buruk, juga akan mendata berapa memang sih ruas jalan rusak yang menjadi kewenangan Pemkab Lebak. Dan kami akan ekspose jalan-jalan tersebut agar nantinya bisa dibangun oleh pemerintah, semoga” katanya.

Harapannya, kata dia, peran aktivis mahasiswa dan pemuda agar bisa bergabung dalam momen festival jalan butut tersebut,

“Agar acaranya berjalan, karena ini efeknya sangat membantu masyarakat, agar ada respon dari pemerintah, ini upaya positif untuk pembangunan yang merata di wilayah Kabupaten Lebak,” paparnya. (WDO)

16 Desember 2019
DPRD Lebak Desak Cemindo Gemilang Respon Cepat, Soal Keretakan Rumah Warga

LEBAK, BANPOS – Menanggapi adanya kerusakan sejumlah rumah warga di Desa Pamumbulan, Kecamatan Bayah diduga akibat aktivitas peledakan bahan baku semen merah putih PT. Cemindo Gemilang (CG) Gama Group dilokasi peledakan (blasting) limestone tambang Quary,

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak meminta PT. Cemindo Gemilang untuk cepat tanggap dan merespon persoalan yang terjadi.

Pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPRD Lebak, Agus Ider Alamsyah kepada wartawan, Senin (16/12).

Menurut Agus, jika PT. Cemindo Gemilang tidak segera merespon persoalan itu maka Komisi IV DPRD Lebak akan berkirim surat untuk meminta penjelasan duduk persoalannya.

Perusahaan itu, jelas Agus, harus cepat tanggap turun tangan menerjunkan pimpinan atau tim CSR untuk segera menangani persoalan yang di alami warga sekitar perusahaan.

“Masa iya persoalan rumah warga diduga terdampak dari ledakan saja tidak tertangani. Buat apa ada perusahaan besar kalau masyarakat yang ada di sekitarnya itu di rugikan,” katanya.

Ia menegaskan, kalau persoalan yang terjadi terus dibiarkan ini tidak bagus juga buat perusahaan, Terlebih, perusahaan itu adalah perusahaan terbesar di Asia Tenggara.

“Ya, kalau persoalan yang terjadi tidak segera ada penanganan yang serius dari perusahaan, kami dari Komisi IV DPRD Lebak akan berkirim surat untuk meminta penjelasan duduk persoalannya,” tandasnya. (MG-01)

16 Desember 2019
Di Bayah, Bupati Lebak Ajak Wujudkan Kabupaten Lebak Selatan

BAYAH,BANPOS-Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya berharap, daerah otonom baru Kabupaten Cilangkahan segera terwujud. Sebab itu kata Iti, pemekaran wilayah Lebak selatan itu, harus terus diperjuangan menjadi kabupaten mandiri.

“Saya pribadi menginginkan lebak selatan menjadi Kabupaten sendiri. Ucapan dan niatan saya ini akan tercatat Lauhul Mahfuz , dan kita terus berjuang sampai niatan ini terwujud,” ungkap Iti Octavia saat menghadiri sekaligus menutup kegiatan Festival Lebak Selatan dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Lebak yang ke- 191, Minggu (15/12) di Lapangan Merdeka Kecamatan Bayah, Lebak.

Dibagian lain, melalui tema “Rempug Jukung Majukeun Wewengkon pakidulan”, kegiatan ini juga untuk mendukung visi pemerintah daerah terkait pariwisata, khsusunya pariwisata yang ada di Lebak Selatan.
Iti mengapresiasi festival yang diselenggarakan selama 2 minggu dari tanggal 3-15 Desember 2019 tersebut terlebih anggaran kegiatan ini berasal dari pengalangan dana masyarakat sendiri serta bantuan dari berbagai sponsor yang turut peduli mengangkat potensi wisata dan budaya di Lebak Selatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia , para sponsor, khusunya kepada masyarakat yang telah guyub bahu membahu sehingga festival Lebak selatan selama dua minggu ini bisa berjalan dengan lancar dan antusias,” papar Iti.

Iti juga mengapresiasi dengan meningkatkan antusiasme dan pastisipasi masyarakat dalam membangun dan mengembangkan potensi daerahnya sendiri, ini menandakan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan, dimana pembangunan menjadi keharusan dan kewajiban bagi kita semua.

“Pembangunan bukan hanya tugas pemerintah, ini dibuktikan oleh lebak selatan, masyarakat guyub membuat event tanpa dukungan anggaran pemerintah daerah, yang artinya bahwa lebak ini milik kita, bukan milik aku, kamu tapi milik kita semua, kalau bukan siapa yang membangun lebak, lalu siapa lagi,” kata Iti.

Festival Lebak Selatan ini diikuti oleh lima kecamatan yaitu Kecamatan Cihara, Panggarangan, Bayah, Cibeber dan cilograng diisi oleh berbagai kegiatan perlombaan olah raga dan seni, pameran dan seminar pendidikan dan pembangunan, bazar, seminar, grass track dan kegiatan sosial dan pada puncak penutupannya diisi dengan acara karnaval budaya, marching band, pembagian thumbler dan bibit pohon, hiburan kesenian rakyat dan pada malam harinya akan digelar pertunjukan wayang golek. (CR-01)

16 Desember 2019
Kota Serang Lahir Kepaksa

SERANG, BANPOS- Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Zaenal Abidin menyebut Kota Serang terlahir karena dipaksakan. Hal itu diungkapkan menanggapi ucapan Wakil Walikota Serang, Subadri Usuludin yang terus meminta aset Kota Serang yang hingga saat ini masih ditempati oleh Pemerintah Kabupaten Serang.

“Saya termasuk orang yang mendirikan Kota Serang, Pemkot jangan mendesak terus,” tegasnya.

Ia juga menyatakan, Anggota DPRD Kota Serang dan Pemerintah Kota Serang itu anggota baru, dan tidak mengerti proses terlahirnya Kota Serang. Berdirinya Kota Serang, kata dia, dikarenakan adanya hasil analisis dari Profesor Syahdu yang menyatakan Kabupaten Serang layak untuk dibagi menjadi tiga bagian yaitu Serang Barat, Serang Tengah (Kota Serang) dan Serang Timur. Akan tetapi pada saat itu, lanjut dia, pembentukan Kota Serang terlalu cepat secara teknis.

“Saya Ketua Pansus Pemekaran Kota Serang,” terangnya.

Berdasarkan penuturannya, adanya pemekaran Provinsi Jawa Barat yang melahirkan Provinsi Banten pada tahun 1999, seharusnya pada saat itu ibu kota Provinsi harus berbentuk Kota. Ia juga mengatakan, berdasarkan Undang-Undang pemekaran Provinsi Banten, tersirat nama Serang dan tidak menyatakan Kabupaten maupun Kota Serang.

“Pada waktu itu para politisi mengambil kesempatan untuk membentuk Kota Serang. Lumayan, ada lowongan kerja 45 calon anggota dewan di Kota Serang, pada waktu itu yang tidak jadi, bisa jadi anggota dewan serta ada lowongan dibagian eksekutif,” jelasnya.

Zaenal juga mengatakan, pada waktu itu tidak ada pemikiran atas pembagian aset Kabupaten Serang Ke Kota Serang. Ia menyebut Kabupaten Serang dan Kota Serang layaknya sebagai ibu dan anak.

“Kota Serang lalu mau mengusir Kabupaten Serang, bukan begitu seharusnya,” terangnya.

Menurutnya, Kota Serang harus memikirkan keuangan Kabupaten Serang jika membuat Puspemkab Serang secara serentak. Jika pembangunan Puspemkab dilakukan serentak, kata dia, maka Kabupaten Serang akan bangkrut.

“Jika diambil semua aset Kabupaten Serang, pelayanan kepada masyarakat bagaimana,” ujarnya.

Saat ini, pihaknya telah menagih janji dari Pemprov Banten, untuk memberikan bantuan dalam palaksanaan pembangunan Puspemkab Serang, dengan memberikan bantuan sebanyak Lima Persen.

“Hey, Provinsi mana janjinya, tolong bangunin dong dua atau tiga gedung Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” pungkasnya. (MUF)

15 Desember 2019
HMTL Unbaja Salurkan 80 Ribu Liter Air Bersih ke Serang Utara

SERANG , BANPOS– Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja memberikan 80 ribu air bersih kepada warga di kawasan Serang Utara yang menghadapi krisis air bersih karena kemarau panjang. Penyaluran air bersih ini merupakan rangkaian kegiatan Milad ke 5 HMTL Unbaja, sumber dananya sendiri bersama dari patungan anggota, alumni HMTL, ikatan keluarga alumni (IKA) Unbaja dan para dosen.

Tak kurang dari 11 tangki disalurkan pada 5 kecamatan di kawasan serang utara baik di Kota maupun Kabupaten Serang. Diantaranya, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Pontang, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Lebak Wangi dan Kecamatan Carenang.

“Ini kegiatan penyaluran air bersih yang pertama kita gelar. Dalam rangkaian Milad ke 5, kita sebar di Kabupaten dan Kota Serang. Khususnya pada kawasan-kawasan yang memang sangat kekurangan air bersih untuk kebutuhan,” kata Ketua HMTL Unbaja Fernando Panjaitan.

Ia menjelaskan tentang proses penyaluran bantuan tersebut yang berawal dari informasi masyarakat setempat yang sedang menghadapi krisis air bersih karena kemarau panjang. Pihaknya juga mendapatkan dukungan untuk kegiatan sosial kemanusiaan itu dari civitas akademika Unbaja dan para alumni sehingga bergerak secara cepat mewujudkan penyaluran bantuan tersebut.

“Kami akan terus meningkatkan jumlah air bersih yang disalurkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang kekurangan air bersih,” kata Fernando.

Selain itu, kata Fernando, kedepan tidak hanya menyalurkan air bersih. Namun juga akan mencoba membangun sistem pengolahan air bersih dengan alat-alat sederhana agar masyarakat di serang utara tak lagi kekurangan air bersih.

“Mungkin kita akan mulai dari sosialisasi cara memanen air hujan untuk menjadi air simpanan warga yang dapat digunakan pada musim kemarau,” pungkas Fernando. (AZM)

15 Desember 2019
Cegah Bencana, DAS Ciujung Ditanam Pepohonan

LEBAK, BANPOS – Cegah bencana alam di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak tanam bibit buah-buahan.

Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, Nana Mulyana mengatakan, bibit buah-buahan yang ditanam pihaknya di daerah aliran sungai dilakukan melalui gerakan budidaya tanam adalah bagian dari Program Lahan Konservasi Pertanian.

“Program itu adalah upaya Distanbun Lebak untuk mencegah kebencanaan alam berupa longsor di sekitaran DAS Ciujung,” katanya.

Masyarakat yang permukimannya di sekitaran DAS Ciujung kata Nana, selama ini menjadi langganan korban banjir dan tanah longsor. Melalui program gerakan penanaman pohon multiguna jenis tanaman buah-buahan seperti durian, mangga dan manggis pihaknya meyakini bisa mengantisipasi terjadinya longsor.

“Selain dapat mengantisipasi bencana longsor, petani juga bisa mendulang pendapatan tambahan saat musim panen,” jelasnya.

Nana menegaskan, program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2018 lalu hingga sekarang. Tahun 2018 sedikitnya Tujuh Kelompok masyarakat petani yang melakukan budidaya, dan 2019 ini Enam Kelompok Tani yang areal pertaniannya itu masing-masing seluas 25 hektar per kelompoknya.

Dalam pelaksanaan program itu, Kelompok Tani mendapat bantuan tanaman buah-buahan dan pupuk, dan penerimanya itu tersebar di Kecamatan Sajira, Cipanas, Lebak Gedong, Sobang, Muncang, dan Kecamatan Leuwidamar.

Ia berharap, penanaman buah-buahan di lahan konservasi pertanian itu bisa realisasi Desember 2019 ini.

“Sejumlah daerah itu merupakan DAS Ciujung yang rawan bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor,” tegasnya. (MG-01/PBN)

15 Desember 2019
Mendukung Gerakan Lebak Sehat, Ade Apresiasi Relawan Sehati

LEBAK, BANPOS – Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi, mengapresiasi Relawan Sehati Lebak Peduli (RSLP) bangun jaringan antar kota.

Hal itu disampaikan Ade, pada acara seminar Problematika, Kelainan Jantung Bawaan, Deteksi dini hingga komplikasi yang digelar YKKJB, Sabtu (14/12) di Hotel Ibis Bekasi.

“Dalam mensukseskan visi dan misi serta program unggulan berupa Lebak Sehat, Cerdas dan Sejahtera pemerintah daerah tidak bisa sendiri, dan melalui peran relawan inilah peran serta masyarakat dalam mewujudkan itu semua. Dan kami mengapresiasi gerakan RSLP,” katanya.

Menurut Ade, gerakan relawan sehati peduli Lebak perlu diberikan apresiasi, karena gerakan yang dilakukannya Itu membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam mensukseskan program unggulan Lebak Sehat.

Koordinator Relawan Sehati Lebak Peduli, Kiki Gondrong mengungkapkan, pihaknya merasa bangga dengan dilibatkannya dalam kegiatan seminar yang membahas tentang kelainan jantung yang digelar YKKJB.

“Melalui kegiatan ini, kami bisa mengadopsi pengetahuan tentang layanan yang belum kami pahami tentang kelainan jantung bawaan. Kami bisa Sinergi dengan para relawan di Jakarta untuk membantu masyarakat,” ungkapnya.

Ketua YKKJB, Hanisah mengatakan, pihaknya berucap terimakasih atas kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang hadir pada acara seminar yang diselenggarakannya. Ia berharap kedepan bisa bekerjasama antara pihaknya, relawan dan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat yang kurang dan tidak mampu.

“Untuk kepentingan masyarakat kami berharap tidak hanya Sinergi dalam komunikasi tetapi juga bisa bekerjasama. Kami juga ucapkan terimakasih atas kehadiran Pemda Lebak melalui Wakil Bupati,” katanya.

Turut hadir pada acara seminar para orang tua dari anak yang mengalami kelainan jantung bawaan dan relawan kesehatan dari berbagai daerah. (MG-01/PBN)

15 Desember 2019