Walikota Serang Syafrudin berfoto bersama dengan para santri Ponpes Nurul Ilmi Darunnajah, Senin (25/11/2019)
SERANG, BANPOS – Puluhan santri kelas akhir Ponpes Nurul Ilmi Darunnajah 14 resmi dilepas Walikota Serang Syafrudin. Nantinya, para santri ini selama 14 hari kedepan akan tinggal di Kota Serang tepatnya di Perum Taman Banten Lestari dan Komplek Banten Indah Permai Kelurahan Unyur, Kecamatan/Kota Serang.
Walikota Serang Syafrudin dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh Ponpes Nurul Ilmi Darunajjah, ia berpesan kepada para santri untuk dapat menerapkan ilmu yang didapatkan di sekolah. Selain itu, PPM adalah suatu kewajiban bagi para santri akhir. “Kemudian ini adalah salah satu persyarakatan untuk menempuh ujian , ini juga merupakan uji coba yang akan turun ke lapangan. Ada di lapangan. Ada di masyarkaat. Dengan teman-teman berkumpul, akan diterjunkan di masyarakat. Perlu disampaikan, ade-ade ini,” katanya di Aula Setda Kota Serang, Senin (25/11/2019).
Selain itu, Ilmu sangat penting untuk keberlangsungan masyarakat sehingga harus dituntut secara berjenjang. Dari PAUD, TK, SD, SLTP, SMA dan seterusnya. Karena tanpa ilmu maka seseorang akan ngawur. “Jadi pemimpin jg harus dengan ilmu. Pengusaha juga dengan ilmu. Pns jg dengan ilmu. Tanpa ilmu, ini percuma tidak ada artinya. Semuanya yang apa kita lakukan dengan ilmu. Oleh karena ilmu ini penting baik pendidikan baik di sekolah maupun ke masyarakat. Akan terus menerus rugi. Sekolah untuk menuntut ilmu. Dalam rangka mencari jati diri. Saya kemana akan kemana. Kedepan ini. Tentunya ada di ade-ade. Akan jadi kiai, ustad, jadi presiden, walikota, gubernur. Dan itu harus dibarengi dengan ilmu,” tuturnya.
Kemudian nanti kata Walikota, saat terjun ke masyarkat masalah sosial di masyarakat, seperti di lingkungan yang kumuh. Itu juga harus perduli. Disalah satu kampung yang di kunjungi jika banyak sampahnya. Itu bagaimana untuk bisa kordinasi , agar tidak ada sampah. “Bukan sekedar kumpul-kumpul, Disini dituntut empat point,pertama keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, kegiatan keterampilan,” pungkas Walikota.
Sementara itu, Pimpinan Ponpes Nurul Ilmi Darunnajah 14, Fajar Suryono mengatakan kegiatan PPM ini merupakan kegiatan kedua di Kota Serang setelah sebelumya pernah dilaksanakan pada 2014. Ia berharap agar santri yang terjun di masyarakat tidak canggung.
“Kita membuat media, membuat praktek pengabdian masyarakat. Dengan harapan ilmu-ilmu yang didapatkan di pondok pesantren dapat diterapkan di masyarakat,” kata Fajar. (*)
Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat bermain gobak sodor dalam peringatan hari guru, Sabtu (23/11)
SERANG, BANPOS – Ada yang berbeda dalam rangkaian peringatan hari guru di Kota Serang. Pasalnya, selain diisi dengan senam bersama guru se-Kota Serang, juga diisi dengan lomba gobak sodor antar guru.
Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, pun turut meramaikan lomba permainan tradisional itu. Terlihat sesekali Subadri ‘menggocek’ lawannya. Bahkan, ia juga sempat tersungkur ke tanah karena terkena oleh lawan tanding.
“Ini merupakan upaya kita dalam melestarikan permainan tradisional yang saat ini sudah jarang sekali dilakukan. Makanya, kami selaku pemerintah mencoba untuk menunjukkan bahwa permainan ini masih eksis loh,” ujar Subadri kepada awak media, Sabtu (23/11).
Sementara itu, Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pada Dindikbud Kota Serang, Zeka Bachdi, mengatakan pihaknya sengaja mengadakan perlombaan gobak sodor ini, sebagai bentuk implementasi visi Kota Serang.
“Dalam visi Kota Serang itu bagaimana menjadikan Kota Serang berdaya dan berbudaya. Jadi permainan-permainan budaya seperti gobak sodor ini, ya harus digalakkan,” katanya.
Selain itu, ia mengaku bahwa diadakannya perlombaan ini karena kondisi guru yang selama seminggu selalu mengajar, sehingga butuh diberikan kegiatan yang sifatnya bersenang-senang.
“Jadi memang ini juga sebagai bentuk having fun dari kami untuk guru-guru. Supaya mereka lebih baik dalam mengajar, tentu perlu yang namanya refreshing. Dan inilah yang kami bisa berikan,” tandasnya. (DZH)
SERANG, BANPOS – Berdasarkan rancangan APBD 2020 yang diajukan oleh Pemkot Serang, tercatat anggaran rehabilitasi untuk rumah dinas kepala dan wakil kepala daerah sebesar Rp912 juta.
Namun, seperti diketahui, untuk Kota Serang masih belum memiliki rumah jabatan untuk walikota dan wakil walikota. Dan dalam APBD 2020 tidak diajukan untuk pembangunan rumah dinas yang besar kemungkinan memakan biaya lebih besar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Wachyu Budi Kristiawan, menyatakan, ketiadaan rumah jabatan tersebut sudah terantisipasi dalam Permendagri No. 33 tahu 2019 tentang penyusunan APBD 2020.
Sedangkan dalam PP 109/2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan rumah jabatan.
“Jadi kalau pemda belum punya rumah jabatan, maka bisa sewa,” ujar Wachyu melalui pesan singkat kepada awak media, Kamis (21/11).
Adapun untuk penyewaan rumah jabatan tersebut, untuk Pemda Kota Serang bisa menyewa rumah pribadi Walikota dan Wakil Walikota Serang.
“Jadi dalam alokasi rehabilitasi juga bisa untuk belanja sewa. Bisa juga untuk menyewa rumah pak Syafrudin dan rumah pak Subadri, karena harus atas nama pribadi,” jelasnya.
Sedangkan, walaupun nanti ada anggaran rehabilitasi dan sewa, rumah tersebut tidak tercatat sebagai aset daerah.
“Perlakuan akuntansinya hanya sebagai belanja sewa bukan belanja modal,” paparnya.
Ia mengarahkan, untuk lebih memperjelas dapat menghubungi ke Sekretariat Daerah sebagai pengusul dan pengelola anggaran.
Ketika dicoba hubungi, Asda III Kota Serang Bidang Umum, Komarudin, menyatakan, saat ini masih mempertimbangkan terkait pembangunan rumah jabatan bagi walikota dan wakil walikota.
“Tapi untuk itu, harus melalui proses appraisal dulu,” ujarnya.
Ia mengatakan, untuk tahun 2020, belum ada pengajuan pembangunan tersebut.
“Kita lagi minta bantuan appraisal dulu, jadi belum ada nilainya,” tandasnya.
Wakil Walikota Serang, Subdri Ushuludin, membenarkan bahwa rumah dinas saat ini masih menggunakan sistem sewa. Hal ini dikarenakan Pemkot Serang masih belum mampu untuk melakukan pengadaan rumah dinas.
“Kan itumah amanah kepala daerah agar mendapatkan rumah dinas. Karena Pemkot Serang belum bisa mengadakan rumah dinas, maka disewakan atau dikasih tunjangan perumahan,” ujarnya.
Menurutnya, dalam hal penentuan besaran anggaran sewa rumah dinas, Pemkot Serang menggunakan jasa appraisal dan disesuaikan dengan standar satuan harga (SSH).
“Acuannya jadi mengikuti SSH. Kalau berbicara kapan akan ada rumah dinas, itu masih dipikir-pikir dulu kedepannya,” tandas Subadri. (DZH/AZM)
Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat melakukan sidak pelayanan Serang Siaga 112, Jumat (22/11) dini hari.
SERANG, BANPOS – Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Diskominfo Kota Serang untuk memastikan pelayanan kegawatdaruratan itu benar-benar berjalan 24 jam.
Pantauan di lokasi, sekitar pukul 02.00 WIB Wakil Walikota Serang mendatangi langsung ruangan pelayanan Serang Siaga 112, dan berbincang-bincang dengan operator.
“Masih pada jaga malam?” tanya Subadri ke operator Serang Siaga 112, Jumat (22/11).
Pertanyaan itu pun dijawab oleh salah satu operator, Rifa, yang bertugas pada shift malam.
“Masih jaga malam pak, soalnya masih ada yang telepon tapi cuma prank call (telepon iseng) sama ghost call (telepon namun tidak bersuara),” jawab Rifa.
Ditemui usai sidak, Subadri mengaku ingin memastikan langsung pelayanan masyarakat kegawatdaruratan berjalan lancar meski sudah memasuki dini hari.
“Ingin lihat pelayanan, operatornya masih pada jaga tidak. Karena ini kan pelayanan kegawatdaruratan jadi harus stand by,” ungkapnya.
Pelayanan Serang Siaga 112 sendiri menerima panggilan darurat dari masyarakat seperti kecelakaan, kebakaran dan lain-lainnya.
“Jadi kalau ada membutuhkan ambulans bisa telepon ke call center ini, atau kecelakaan, kebakaran,” lanjutnya.
Menanggapi masih banyaknya telepon prank call dan ghost call, ia mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan pelayanan ini dengan baik dan tidak digunakan untuk bermain-main.
“Manfaatkan pelayanan ini oleh masyarakat jangan ada yang main-main. Karena ini untuk kebutuhan masyarakat juga,” tegasnya. (DZH)
Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat mengunjungi bazar disabilitas yang digelar oleh Hima PKh Untirta, Rabu (20/11).
SERANG, BANPOS – Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, secara mendadak mengunjungi bazar yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus (PKh) Untirta di kampus Untirta Ciwaru. Bazar ini diadakan dalam rangka menyambut Hari Disabilitas Internasional (HDI).
Pantauan di lokasi, Subadri menghampiri setiap stand mahasiswa PKh yang ada di sana. Ia terlihat berbincang-bincang mengenai produk yang dijual di stand tersebut. Tak lupa, Subadri pun membeli produk yang dijajakkan.
“Saya sangat mengapresiasi, senang, bersyukur dan kagum dengan semangat yang ditunjukkan oleh teman-teman disabilitas dan para pegiat disabilitas ini. Dengan hal ini mereka menunjukkan bahwa mereka itu sama dengan masyarakat pada umumnya,” ujar Subadri seusai mengunjungi bazar itu, Rabu (20/11).
Ia mengatakan, Pemkot Serang sangat mendukung segala upaya dan langkah dari penyandang disabilitas serta pegiat disabilitas, dalam memperjuangkan hak mereka di Kota Serang.
“Jujur, saya datang kesini karena mendapat informasi bahwa teman-teman disabilitas sedang membuka bazar untuk menghadapi HDI. Karena saking senangnya dengan perjuangan mereka, saya ikut hadir kesini sekadar memberi semangat dan meramaikan,” ucapnya.
Menurut Subadri, dengan melihat semangat yang ditunjukkan oleh mereka, Pemkot Serang akan ikut terlibat dalam perayaan HDI yang akan dilaksanakan pada 8 Desember mendatang.
“Ini kan rangkaian Hari Disabilitas, nanti mungkin akan ada rangkaian kegiatan lainnya. InsyaAllah dalam puncak acaranya, kami dari Pemkot Serang siap untuk berjalan bersama dengan teman-teman disabilitas,” tegasnya.
Sementara itu, pembina Hima PKh Untirta, Toni Yudha Pratama, mengatakan bahwa bazar ini merupakan salah satu ujian dari mata kuliah kewirausahaan. Namun, juga sebagai rangkaian dalam memperingati HDI.
“Selain daripada tugas ujian akhir semester, bazar ini juga merupakan salah satu rangkaian acara dari kami dalam menyambut HDI. Puncaknya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember,” katanya.
Ia mengaku produk yang dijual oleh mahasiswa PKh ini merupakan hasil kolaborasi antara pihaknya dengan Sekolah Khusus (SKh) yang ada di Kota Serang.
“Dalam bazar ini, para mahasiswa menjual produk-produk yang merupakan hasil kolaborasi antara Pkh Untirta dengan Skh yang ada di kota Serang ini,” tuturnya.
Ia pun berharap, dengan adanya dukungan dari Pemkot Serang, Hima PKh dapat mengawal jalannya pembangunan Kota Serang yang ramah disabilitas.
“Harapan besar kami adalah kota Serang menjadi kota yang ramah disabilitas, bisa menerima keberagaman. Karena mereka (disabilitas) harus difasilitasi, dan mereka juga merupakan masyarakat Kota Serang,” tandasnya. (DZH)
SERANG, BANPOS – Buntut adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Polres Serang Kota di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang, Inspektorat Kota Serang memanggil seluruh jajaran Disdukcapil untuk dimintai keterangan. Pemanggilan dilakukan untuk mendalami dugaan praktik pungli yang terjadi dalam proses pembuatan e-KTP tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Inspektur Kota Serang, Yudi Suryadi kepada BANPOS, Senin (18/11). Menurutnya, semua pejabat setingkat eselon III di Disdukcapil dipanggil untuk dimintai keterangan.
“Hari ini (kemarin) sudah melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan. Namun pemanggilan ini secara kelembagaan, jadi semua bidang kami panggil untuk dimintai keterangan,” katanya melalui sambungan telepon, Senin (18/11).
Menurutnya, saat ini pihak inspektorat masih dalam proses pendalaman informasi. Karena, info yang ada masih sebatas isu yang simpang siur.
“Kami saat ini masih dalam tahap pendalaman informasi. Karena sebetulnya kami dari inspektorat itu sudah selalu melakukan penekanan dalam setiap apel agar tidak ada tindakan seperti ini,” jelasnya.
Saat ditanya apakah ada dugaan keterlibatan ASN dalam pungli e-KTP yang terjadi, Yudi mengatakan bahwa itu merupakan kewenangan pihak penyidik untuk menjawabnya.
“Ya kalau itukan penyidik yang berhak memutuskan siapa yang terlibat. Jadi kami hanya menunggu hasilnya saja,” tuturnya.
Mengenai sanksi, ia mengaku akan menunggu keputusan dari aparat penegak hukum. Namun menurut Yudi, apabila aparat penegak hukum melimpahkan kasus ini kepada inspektorat, maka pihaknya akan segera memberikan rekomendasi sanksi kepada Walikota, sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
“Sanksi kami menunggu dari aparat penegak hukum. Jadi kami menunggu, apakah nanti akan diserahkan kepada inspektorat (sanksinya). Kalau itu PNS, kami akan berikan rekomendasi kepada Walikota melalui BKPSDM,” terangnya.
Sementara itu, BANPOS mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada Disdukcapil Kota Serang. BANPOS mencari Sekretaris Disdukcapil Kota Serang, Arif Rahman Hakim, namun berdasarkan keterangan, ia sedang berada di Bandung untuk melakukan evaluasi.
Selanjutnya, BANPOS berusaha mengkonfirmasi Kabid Kependudukan pada Disdukcapil Kota Serang, Iis Nurbaeni, selaku pihak yang membidangi pembuatan e-KTP. Namun, berdasarkan informasi dari pegawai Disdukcapil lainnya, Iis sedang berada di Inspektorat Kota Serang.
Saat mendatangi Inspektorat Kota Serang, pegawai penerima tamu disana mengaku bahwa tidak ada kegiatan yang dihadiri oleh Disdukcapil Kota Serang saat itu. Ia juga mengaku tidak ada rapat yang dilakukan antara Disdukcapil dengan Inspektorat.
Namun, ketika dihubungi melalui pesan singkat, Iis mengaku memang dipanggil oleh Inspektorat terkait dengan peristiwa OTT. Namun, ia berkilah pemanggilan itu merupakan upaya konfirmasi, bukannya pemeriksaan yang dilakukan inspektorat.
“Tidak diperiksa, hanya konfirmasi tentang berita (yang beredar) hari ini (kemarin),” katanya.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai cara calo tersebut mendapatkan akses yang mudah dalam membuat e-KTP, dirinya tidak menjawab.
Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Kota Serang Arif Rahman Hakim saat dihubungi melalui sambungan telepon sempat berkilah kalo pemanggilan yang dilakukan Inspektorat hanya bersifat biasa dan membahas pelayanan Disdukcapil semata.
“Enggak, itu undangan biasa saja untuk membicarakan terkait dengan pelayanan saja,” katanya melalui sambungan telepon.
Namun saat ditanyakan lebih jauh, Arif pun mengaku bahwa memang ada pemanggilan oleh Inspektorat terkait dengan OTT yang terjadi kemarin.
“Klarifikasi saja sehubungan dengan berita-berita di koran terkait OTT,” jelasnya.(DZH/ENK)
SERANG, BANPOS – Mahasiswa meminta kasus OTT yang terjadi di Disdukcapil Kota Serang, diproses secara transaparan. Selain itu, mahasiswa juga meminta agar kasus tersebut tidak berakhir dengan ‘damai’.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua BEM FKIP Untirta, Ahmad Fauzan. Menurutnya, Pemkot Serang harus kooperatif dalam penegakkan hukum, dan tidak boleh menyembunyikan tersangka dan siapapun di balik kasus pungli e-KTP itu.
“Pemkot harus kooperatif, sehingga ditemukan akar permasalahannya. Kami juga menduga bahwa bisa saja ada pejabat di belakangnya untuk memberikan perintah atau melakukan back up kepada seorang yang disuruhnya untuk melakukan pungli,” katanya kepada awak media, Minggu (17/11).
Dugaan itu, jelasnya, dikarenakan tidak mungkin calo yang terkena OTT itu bekerja sendiri tanpa adanya orang dalam. Karena menurut keterangan dari Kepolisian pun, calo tersebut bukan merupakan pegawai Disdukcapil.
“Klaim dari Kepolisian yang ditangkap itu bukan pegawai, hanya calo saja. Tapi kan tidak mungkin calo punya kekuasaan sampai bisa mempercepat pembuatan e-KTP. Karena hal ini, kami mendorong agar baik Pemkot maupun penegak hukum untuk mengungkap kasus tersebut dan mengeluarkan dugaan nama pejabat yang terlibat,” ucapnya.
Ia juga meminta kepada Satgas Saber Pungli, agar dapat menuntaskan kasus ini hingga ke akarnya. Ia menegaskan, tidak boleh ada kata damai dalam penyelesaian kasus ini.
“Kasus ini harus terus dilakukan investigasi secara mendalam. Itu merupakan upaya dapam menemukan titik masalah paling dalam dan mengakar. Dalam hal ini, Satgas Saber Pungli yang harus melakukannya,” tegasnya.
Menurutnya, OTT yang terjadi di Disdukcapil Kota Serang ini sangat mencoreng nama Pemkot Serang. Karena, lanjut Fauzan, Disdukcapil merupakan OPD yang paling dekat dengan masyarakat. Sehingga, kasus ini dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemkot Serang.
“Kasus pungli yang terjadi di wilayah kerja Disdukcapil. Padahal kita ketahui wilayah tersebut harus bersih dari segala jenis pungutan liar. Karena sebagai OPD pelayanan, akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Dan ini mencoreng nama Kota Serang,” tandasnya. (DZH/AZM)
Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya bersama jajaran saat poto bersama usai kunjungan ke BUMdes Panggung Lestari. (ist)
LEBAK,BANPOS-Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya melakukan Study Komparasi ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (16/11).
Bumdes Panggung Lestari sendiri merupakan Bumdes yang berhasil meraih penghargaan tingkat ASEAN, 4th ASEAN Leadership Award on Rural Development and Poverty Eradication satu minggu lalu di Nay Pyi Taw, Myanmar. Tid.
Penghargaan tersebut merupakan wujud penghargaan yang diberikan oleh masyarakat ASEAN atas kepemimpinan yang dipandang memegang peranan penting dalam pembangunan desa dan pengurangan kemiskinan.
Dihadapan Bupati Bantul, Suharsono dan jajarannya, Iti mengucapkan selamat kepada Pemerintah Desa Panggungharjo, atas diraihnya penghargaan Bumdes Panggung Lestari ditingkat ASEAN.
“Tidak salah tentunya kami hadir kesini untuk belajar dan menggali lebih jauh bagaimana manajemen dan tata kelola Bumdes oleh pemerintah Desa Panggunghario,” katanya.
Iti juga mengatakan, apa yang telah diraih oleh Desa Panggungharjo selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak dengan visi sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal melalui 5 misi yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata, meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Di tengah era yang semakin cepat ini, desa harus semakin adaptif dan kreatif dalam menyikapi perkembangan zaman dimana Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong setiap desa agar mampu memberikan keunggulan komparatif yang berbasis kearifan lokal setempat dan menjadi ikon yang bisa mengenalkan desa tersebut ke dunia luar, sehingga desa mampu menjadi desa mandiri dan secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan warganya,” terangnya.
Iti menambahkan, pihaknya akan segera menyusun rencana kerja pengembangan Bumdes dan menjadikan Desa Panggungharjo sebagai Role Model dan menambah motivasi bagi pengembangan desa serta membawa virus kebaikan bagi desa lainnya di kabupaten lebak.
Sementara itu, Bupati Bantul, Suharsono mengatakan, kunjungan silaturahmi yang dilakukan Pemerintah Daerah Lebak seperti ini diharapkan mampu mengisi kekurangan dan kelebihan daerahnya masing- masing demi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik lagi kedepannya.
“Terima kasih atas kunjungannya, mana yang perlu kita ambil dari lebak, mana dari bantul. Intinya saling mengisi untuk kemajuan daerah kita,” katanya.(dhe/imi)
Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin berfoto bersama panitia dan tamu undangan acara milad Bahasa Jawa Serang (BJS), kemarin.
SERANG, BANPOS – Pemkot Serang berencana akan menerapkan aturan satu hari dalam satu pekan masyarakat Kota Serang berbahasa Jawa Serang atau beubasan. Hal tersebut dalam rangka memasifkan kembali Beubasan di kalangan masyarakat.
Demikian disampaikan Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, seusai menghadiri acara Milad IX Komunitas Bahasa Jawa Serang (BJS) Banten di Gedung Gelanggang Remaja (GGR), Minggu (17/11).
“Kami baru saja membuat Perwal tentang batik Kota Serang. Terus ke depan ada Perwal juga untuk satu hari dalam satu minggu, kalau di Jawa Barat ada Rabu Nyunda. Mungkin di Kota Serang ada Selasa Beubasan atau Kamis Beubasan, atau Jumat Beubasan. Kami lagi kaji itu,” ujar Subadri kepada awak media.
Komitmen Pemkot Serang dalam pelestarian Beubasan, lanjutnya, dengan memasukan Beubasan ke dalam kurikulum muatan lokal (mulok) di pendidikan mulai jenjang SD dan SMP.
“Selain itu nama-nama taman yang ada di Kota Serang, diganti namanya seperti Taman K3 Ciceri diganti namanya dengan Taman Deduluran, lalu ada Taman Cecantelan, Taman Mbok Nyai Bapeyai. Itu dilakukan sebagai upaya dalam melestarikan Beubasan,” ucapnya.
Menurut Subadri, penggunaan Beubasan sangat penting karena sebagai bentuk identitas daerah Serang. Oleh karena itu, pihaknya tak bosan-bosan mengimbau kepada masyarakat untuk membiasakan kembali menggunakan Beubasan dalam kehidupan sehari-hari.
“Terhitung sejak saya jadi ketua dewan sampai sekarang, selama masyarakatnya bisa untuk menggunakan Beubasan, maka saya maksakan menggunakan Beubasan. Itu untuk membiasakan diri dalam rangka melestarikan bahasa ini,” jelasnya.
Selain itu, Subadri pun berharap melalui komunitas BJS, kuliner lokal khas Serang dapat meningkat dari sisi kemasannya, sehingga dapat dipasarkan hingga tingkat nasional.
“Kuliner lokal kita dari sisi pemasaran dan kemasan masih belum. Kalau daging rendang khas masakan Padang itu bisa dikemas, kenapa rabeg tidak bisa? Saya berharap kuliner khas Serang pemasaran dan kemasannya bisa ditingkatkan lagi supaya pasarannya tembus pasar nasional,” harap Subadri.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran komunitas BJS ini. Ia berharap melalui komunitas BJS ini Beubasan dapat diakui oleh masyarakat Banten khususnya.
“Pertama baik atas nama pribadi dan Pemkot Serang sangat bersyukur dan sekaligus mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga Bahasa Jawa Serang ini makin jaya dan keberadaannya diakui oleh masyarakat Kota Serang khususnya,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua BJS Banten, Lulu Jamaludin, sangat mengapresiasi atas dukungan Pemkot Serang tersebut. Ia berharap di Serang adanya penerapan aturan satu hari berbahasa Jawa Serang yaitu Jumat Jaseng (Jawa Serang) atau Jumat Beubasan.
“Kalau BJS tidak melestarikan Bahasa Jawa Serang kedepan Bahasa Jawa Serang akan musnah. Makanya jangan malu gunakan Bahasa Jawa Serang,” kata Lulu.
Ia menuturkan, selain memasifkan Bahasa Jawa Serang di komunitasnya, pihaknya pun terus masif menyosialisasikan Beubasan kepada masyarakat luas.
“Sementara ini kami sosialisasikan sekolah-sekolah bagaimana agar mereka (siswa) selalu menggunakan Bahasa Jawa Serang,” tutur dia.
Lulu menyebutkan, jumlah anggota komunitas BJS sudah mencapai 25 ribu anggota. Untuk perekrutan anggota BJS sangat selektif karena tujuan komunitas BJS adalah melestarikan Beubasan.
“Kalau di komunitas kami wajib menggunakan Beubasan dua hari dalam satu minggu yakni Kamis dan Jumat. Kalau ada anggota kami yang menginfokan di grup tapi tidak menggunakan Beubasan, kami akan hapus. Kalau sampai tiga kali diperingatkan tetep ngeyel kami blokir. Karena BJS itu mengedepankan kualitas bukan kuantitas,” tegasnya.
Untuk kuliner khas Serang yang potensial, ia mengakui bahwa kuliner khas Serang masih jadi tamu di rumah sendiri khususnya di Kota Serang. Oleh karena itu, ia bersama rekan-rekan BJS Banten terus memperkenalkan makanan khas Kota Serang seperti jejorong, kontol sapi, cecuer, kolak radio, sambel kutang (kulit tangkil), bintul, roti gulacir, dan lainnya. Pasalnya, kuliner khas Kota Serang kurang dilirik oleh masyarakat Banten maupun luar Banten. Padahal, manfaatnya banyak dirasakan.
“Saya kira, makanan khas Kota Serang lebih sehat dan bergizi. Terlebih tidak memakai bahan pengawet. Kami juga berharap Pemkot turut mengkampanyekan makanan khas Serang di acara-acara resmi baik di Banten maupun di luar Banten,” ungkapnya.
Ia juga mengaku tengah berupaya mengembangkan potensi kuliner yang ada di Kota Serang. Melalui mengkampanyekan makanan sehat khas Kota Serang melalui internet, hingga akan meluncurkan cafe yang berbahasa Beubasan.
“Berbagai upaya akan kami lakukan, untuk memperkenalkan makanan khas Kota Serang. Masyarakat Banten maupun luar Banten harus mengetahui kalau Kota Serang memiliki makanan yang bergizi dan juga sehat,” tandasnya. (DZH)
Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Taryono serta puluhan masyarakat Tangerang Selatan terlihat mengukuti senam pagi di acara Car Free Day menyambut Hari Ulang tahun Kota Tangerang Selatan ke 11, Ciater, Serpong, Minggu (17/11).
TANGSEL, BANPOS – Tidak terasa, Kota Tangerang Selatan pada 2019 ini sudah memasuki usia yang ke- 11. Berbagai persiapan dilakukan untuk merayakan perayaan HUT Tangsel yang jatuh pada akhir November 2019 mendatang.
Salah satunya uji coba car free day di Jalan Ciater, Serpong, Kota Tangsel, Minggu (17/11/2019).
Menurut Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, saat ini pelayanan di Kota Tangsel terus meningkat. Berbagai sistem yang mempermudah masyarakat diaplikasikan.
Di usianya yang semakin matang, Airin terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu yang tengah diupayakan, adalah pelaksanaan CFD di jalan Ciater. Yang mana sedang masa percobaan.
“Kalau sukses akan terus dilakukan, jadi mohon maaf kalau memang mengganggu. Tapi Insya Allah bermanfaat,” kata Airin dalam pelaksanaan CFD tersebut.
Sementara dalam pelaksanaan ini juga ada beberapa acara diselenggarakan. Misalnya jalan santai dan pameran kesenian yang memang sudah disiapkan. “Pelaksanaan ini merupakan salah satu dari rangkaian perayaan HUT Tangsel ke- 11,” ucapnya.
Sementara perayaan puncaknya akan dilaksanakan di Lapangan Pondok Aren, pada tanggal 25 November 2019 mendatang. Dengan menampilkan beberapa hiburan yang siap diberikan kepada masyarakat. (net/pbn)
sumber: Warta Kota
