Kategori: PEMERINTAHAN

Lakukan Pungli E-KTP, Dua Oknum Disdukcapil Kota Serang Kena OTT

Ilustrasi OTT (Istimewa)

SERANG, BANPOS – Dua oknum ‘calo’ dicokok oleh Polres Serang Kota dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada saat melakukan tindakan pungli pada Disdukcapil Kota Serang. Dua orang tersebut diringkus dengan barang bukti berupa sembilan lembar blangko e-KTP.

Kasatreskrim Polres Serang Kota, AKP Indra Feradinata, saat dikonfirmasi oleh awak media melalui aplikasi perpesanan membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, Polres Serang Kota berhasil meringkus dua orang oknum calo itu beberapa hari yang lalu.

“O iya kemarin dua orang oknum calo (diringkus), barang bukti KTP (sebanyak) 9 lembar. Sekarang masih proses (pemeriksaan),” katanya, Jumat (15/11).

Menurutnya, saat ini pihaknya masih mencoba untuk mendalami kasus pungli tersebut. Sementara saat ditanya apakah ada keterlibatan ASN dalam tindakan itu, Indra tidak menjawab.

“Pemeriksaan calo dan saksi nanti kami masih dalami (dalam) pemeriksaan,” jelasnya.

Sementara itu, BANPOS mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada Kapolres Serang Kota, AKBP Edhi Cahyono, melalui sambungan telepon, Edhi mengaku akan menanyakan kasus tersebut kepada pihak terkait dan berjanji akan menelepon kembali.

“Dari mana yang melakukan OTT? Nanti ya saya coba tanyakan dulu,” ucapnya. Namun hingga berita ini ditulis, Edhi tidak mengangkat sambungan telepon dari BANPOS.

Walikota Serang, Syafrudin, tidak menampik adanya OTT yang terjadi di Disdukcapil Kota Serang. Menurutnya, OTT tersebut menjadi kasus pelaku secara individu.

“Ya itukan resiko pribadi ya, jadi kami (Pemkot Serang) serahkan sepenuhnya kepada petugas hukum yang berlaku,” ujarnya saat dikonfirmasi BANPOS di Puspemkot Serang.

Saat ditanya tindakan apa yang akan diambil oleh Pemkot Serang, Syafrudin mengaku masih belum mendapatkan informasi yang akurat dari Disdukcapil Kota Serang. Ia pun masih menunggu laporan, untuk mengambil tindakan selanjutnya.

“Saya kira saya belum menerima informasi yang positif ya dari dinas terkait (Disdukcapil Kota Serang). Jadi sementara ini saya masih mencari informasi yang sebenarnya,” tandasnya.

Sebelumnya, Pemkot Serang juga pernah kecolongan dengan adanya penangkapan enam oknum pegawai Dishub Kota Serang oleh tim Saber Pungli Polda Banten. Keenamnya diciduk lantaran telah melakukan pungli pada uji KIR kendaraan.

Tim Saber Pungli Polda Banten juga mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp4.883.500, 42 lembar bukti pembayaran, 43 lembar berita acara pemeriksaan kendaraan, satu buah buku pendaftaran uji KIR, dua buah mesin uji KIR dalam kondisi yang rusak, 43 lembar keterangan retribusi.

Penangkapan keenam orang itu dikarenakan mereka masih melakukan pelayanan uji KIR dengan biaya yang tidak sesuai dengan aturan. Padahal pada saat itu, mesin uji KIR yang dimiliki oleh Dishub Kota Serang dalam keadaan rusak. Sehingga, mereka tidak melakukan pemeriksaan, namun tetap menarik biaya.

Namun, kasus tersebut pada akhirnya dihentikan oleh tim Saber Pungli Polda Banten. Tim Saber Pungli pada akhirnya menyerahkan sanksi kepada pihak Pemkot Serang, agar dapat diberikan pembinaan sesuai dengan PP 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.(DZH/ENK)

16 November 2019
2.500 Penduduk Kota Serang Derita Stunting, Kasemen Masih Favorit Dolbon

Ilustrasi stunting dan gizi buruk (NET)

SERANG, BANPOS – Masih ada sebanyak 2.500 masyarakat Kota Serang yang menderita stunting. Sementara, 5.54 persen atau sekitar 14 orang diantaranya merupakan penderita gizi buruk. Selain itu, permasalahan modol dikebon (Dolbon) juga masih banyak terjadi di sejumlah kelurahan di Kota Serang.

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal. Ia mengatakan, jumlah penderita stunting maupun gizi buruk tersebut, termasuk sangat kecil.

“Memang sangat kecil, tapi kami berupaya untuk menurunkannya dan meniadakan gizi buruk ataupun stunting,” ujarnya kepada awak media, seusai peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Stadion Maulana Yusuf, Jumat (15/11).

Menurutnya, permasalahan gizi buruk bukan hanya tanggungjawab dari pihaknya saja. Karena, pihaknya hanya melakukan penanganan sesuai dengan kewenangan. Sedangkan untuk bagian lainnya, akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah agar melibatkan instansi terkait.

“Misalnya daya beli masyarakat itu seperti apa, nanti kan ada OPD lain yang akan melakukan survey tersebut. Kemudian, kami juga akan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terhadap penderita gizi buruk. Sehingga, jumlah stunting atau gizi buruk di Kota Serang menurun,” tuturnya.

Ikbal mengatakan, Kecamatan Kasemen merupakan daerah paling banyak menderita gizi buruk. Selain itu juga, kecamatan yang memiliki kawasan wisata reliji itu, juga termasuk sebagai kawasan kumuh dan dolbon.

“Yang paling dominan itu di Kecamatan Kasemen. Baik gizi buruknya, kekumuhannya dan masih banyak juga yang buang air besar sembarangan,” jelasnya.

Pemkot Serang menargetkan 2023 bebas stunting dan gizi buruk. Oleh karena itu, saat ini pemkot sedang menggalakkan pembangunan mandi cuci kakus (MCK) di setiap kampung di 67 kelurahan. Melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tiap kelurahan ditekankan untuk membuat MCK minimal lima unit.

Di tempat yang sama, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan pihaknya telah menargetkan pada 2023 mendatang, Kota Serang bebas stunting dan gizi buruk serta dolbon. Oleh karena itu, Pemkot Serang akan membangun MCK, yang proses pengerjaannya dimulai pada 2020.

“Jadi kami ini sudah mencanangkan dana kelurahan sebesar 5 persen dari APBD. Nantinya, dana tersebut akan dialokasikan juga untuk pembangunan MCK di setiap kampung. Melalui Dinkes serta kelurahan, dan akan ditekankan untuk membuat MCK,” ujarnya.

Pembuatan MCK ini, lanjutnya, untuk meminimalisir dolbon maupun BAB di sembarang tempat lainnya, seperti pinggir sungai, saluran irigasi, bahkan di pinggir rel kereta api.

“Dari dana itu kan bisa untuk pembangunan MCK di masing-masing kampung. Dan MCK ini memang harus ada, jadi tidak ada lagi masyarakat yang BAB sembarangan. Sehingga, Kota Serang bisa bersih, sehat dan masyarakatnya terbebas dari gizi buruk serta stunting,” katanya.

Salah satu daerah yang masyarakatnya masih BAB di kebun dan saluran irigasi ujar dia, berada di Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen. Oleh karenanya, pembangunan MCK masuk dalam program prioritas Pemkot Serang.

“Ini juga merupakan program prioritas dari pemkot melalui Dinkes untuk bisa dibuatkan MCK. Sehingga ke depan masyarakat Kota Serang bebas dari buang air besar sembarangan,” ujarnya.

Sedangkan, untuk penanganan stunting dan gizi buruk, kata dia, Dinkes Kota Serang telah memiliki klinik khusus untuk menanganinya.

“Jadi kami punya klinik khusus yang menangani gizi buruk dan stunting. Ini penanganannya juga akan kami optimalkan, sehingga ke depan Kota Serang bebas dari stunting dan gizi buruk,” tandasnya. (DZH/AZM)

16 November 2019
Wakil Walikota Serang Marah Soal Pemangkasan Anggaran Disabilitas, Akan Panggil Dinsos Untuk Revisi

Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang saat berdiskusi dengan salah satu penyandang disabilitas dan mahasiswa Pendidikan Luar Biasa Untirta beberapa waktu yang lalu. (ist)

SERANG, BANPOS – Rencana pemangkasan anggaran alat bantu disabilitas membuat Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, marah. Bahkan, ia menyebut Dinsos mengada-ngada dalam hal tersebut.

“Siapa yang memangkas? Dinsos? Gak ada tuh yang namanya pemangkasan anggaran bantuan, apalagi untuk penyandang disabilitas. Jangan mengada-ada lah itu Dinsos,” ujar Subadri dengan tegas saat ditemui di gedung PKPRI, Rabu (13/11).

Menurutnya, pemangkasan anggaran bantuan disabilitas tidak mungkin dilakukan. Karena, besaran anggaran tersebut merupakan hasil pengajuan dari Dinsos sendiri.

“Itu hal yang mustahil tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), memotong anggaran yang tidak terlalu besar. Itumah Dinsos aja yang tidak mengajukan anggaran untuk disabilitas,” katanya.

Untuk sistem pengajuan anggaran saat ini, lanjut Subadri, menggunakan sistem Buttom Up. Artinya, TAPD tidak akan memasukkan anggaran, kecuali diajukan oleh OPD terkait.

“TAPD itukan sekarang sudah tidak menggunakan sistem Top Down, melainkan Buttom Up. Jadi dari OPD sendiri yang mengajukan, melakukan ekspos. Dari situlah bisa menentukan mana yang menjadi program prioritas,” tegasnya.

“Sekarang pertanyaannya, Dinsos itu memasukkan gak program itu ke rencana kerja? Rencana strategis?,” lanjutnya.

Untuk melakukan klarifikasi, Subadri mengaku akan memanggil Dinsos Kota Serang. Hal ini agar tidak ada kesimpangsiuran informasi di masyarakat.

“Sekarang begini saja, nanti akan saya panggil Dinsosnya untuk mencari tahu, mereka itu masukkan tidak anggaran. Jangan ujuk-ujuk menyalahkan TAPD,” jelasnya.

Ia juga mengaku akan menambah anggaran untuk para penyandang disabilitas. Karena RAPBD saat ini, masih dapat di dilakukan revisi.

“Ini kan belum diketok palu untuk APBD 2020. Nanti masih bisa kami revisi agar ada penambahan untuk bantuan teman-teman penyandang disabilitas,” tandasnya.

Sebelumnya, Dinsos Kota Serang berkilah APBD saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Bahkan, anggaran untuk disabilitas di tahun depan, akan dipangkas hingga setengah dari tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Kasi Disabilitas pada Dinsos Kota Serang, Eka Faksi.

“Karena APBDnya terbatas, jadi kami berikan pada (penyandang disabilitas) yang sudah mengajukan terlebih dahulu di tahun sebelumnya,” tuturnya.

Tahun ini, kata Eka, pihaknya telah memberikan 45 kursi roda, 2 alat bantu dengar, 15 tongkat ketiak, dan 20 tongkat tunanetra. Namun untuk tahun depan, akan terjadi pengurangan.

“(Untuk tahun depan) jumlahnya bahkan tidak separuhnya dari tahun ini, jadi jumlahnya berkurang,” terangnya. (DZH/PBN)

15 November 2019
Kasemen dan Walantaka Diizinkan Masuk Industri, Revisi RTRW Dijamin Tidak Ganggu Lahan Pertanian

Petani melintas di areal Persawahan yang mengering di Sawah Luhur, Kota Serang, Rabu (9/10). (Dziki/BANPOS)

SERANG, BANPOS – Pemkot Serang masih terus melakukan pembahasan terhadap revisi RTRW yang telah dipaparkan kemarin bersama lintas sektor. Dalam pemaparan tersebut, terdapat beberapa masukan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkot Serang.

“Berdasarkan pemaparan lintas sektor Revisi RTRW kemarin di Jakarta, Alhamdulillah saat ini kami tinggal melakukan penyempurnaan di internal Pemkot Serang sendiri. Mana yang harus dikurangi, mana yang harus ditambah,” ujar Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, seusai memimpin rapat koordinasi, Rabu (13/11).

Menurutnya dalam rekomendasi yang disampaikan, Dirjen ATR menekankan untuk memperhatikan terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), agar tidak terdampak revisi RTRW. “Nah kalau dari Dirjen sendiri kemarin, ada beberapa yang harus disesuaikan. Seperti bagaimana perlindungan terhadap LP2B yang ada di Kecamatan Kasemen dan Walantaka,” kata Subadri.

Ia mengatakan, penyesuaian terhadap keberadaan LP2B itu harus dilakukan. Karena terdapat perbedaan antara LP2B yang telah ditetapkan oleh Pemprov Banten, dengan yang ditetapkan oleh Pemkot Serang.

“Yang harus disesuaikan itu karena menurut Perda Provinsi soal LP2B, itu terlalu luas. Nah sekarang tinggal disesuaikan, yang mana aja sih yang masuk LP2B. Di Walantaka ada Teritih, di Kasemen ada Sawah Luhur dan lainnya,” ucapnya.

Subadri pun menjawab kekhawatiran dari beberapa pihak, terkait kemungkinan terdampaknya LP2B dengan adanya kawasan Industri di Kecamatan Kasemen.

“Tidak perlu khawatir, kan ada kunciannya yaitu Peraturan Daerah. Jadi tidak akan bisa membangun perumahan di luar dari peruntukkannya. Dan nanti pasti akan ada penegakkan hukum oleh Pemkot Serang,” tegasnya.

Senada disampaikan oleh Kepala Bappeda Kota Serang, Nanang Saepudin. Menurutnya, revisi RTRW tidak akan berdampak pada keberadaan LP2B. “Pemkot Serang dalam revisi RTRW, tidak akan mengabaikan keberadaan LP2B yang telah ditentukan. Jadi tentu revisi tersebut tidak akan mengganggu keberadaan LP2B,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa tidak semua sawah tadah hujan, akan dialihfungsikan menjadi perumahan. Karena, Pemkot Serang juga tetap menjaga ketersediaan lumbung pangan. “Tidak semua sawah tadah hujan akan dialihfungsikan menjadi perumahan. Jadi hanya beberapa lokasi sawah tadah hujan, seperti yang ada di Kelurahan Bendung dan Penancangan,” katanya.

Menurutnya, meskipun keberadaan sawah tidak cocok di tengah kota, namun Pemkot Serang tetap berupaya untuk menjaganya.

“Memang yang menjadi pertimbangan Dirjen ATR itu wilayah kota tidak cocok untuk pertanian. Tapi kan kita semua bisa lihat, kondisi saat ini lahan pertanian (di tengah kota) itu masih ada. Yah kita jaga tetap,” tandasnya. (DZH)

15 November 2019
Hibah KNPI Rp1 Miliar Batal Dicairkan

Logo KNPI (sumber: google)

SERANG, BANPOS – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dsipora) Banten membatalkan pencairan hibah Rp1 miliar dari APBD tahun 2019 untuk KNPI karena berkaitan dengan politik.

“Kita sudah menganggarkan hibah untuk KNPI Banten Tahun 2019 sekitar Rp1 miliar. Akhirnya tidak kita cairkan mengingat Tahun 2019 ini adalah tahun politik,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Deden Apriyandhi Hartawan, Kamis (14/11)

Ia mengungkapkan, Pemprov Banten tidak mau mengambil resiko berkaitan dengan penyeluran hibah kepada organisasi kepemudaan tersebut, mengingat pada tahun 2019 adalah tahun politik termasuk adanya pencalonan dari salah satu ketua KNPI Banten pada pemilu legislatif lalu.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten mengakui dan akan mengakomodir pengajuan hibah yang disampaikan organisasai kepemudaan yang ada di Banten secara formal dan memenuhi persyaratan dan kelayakan. Bahkan termasuk adanya dualisme kepengurusan organisasi kepemudaan KNPI Banten tersebut, Pemprov Banten termasuk Dispora Banten mengakui kedua-duanya.

“Tentu yang akan kami akomodir itu yang mengajukan secara formal. Meskipun keputusan akhirnya diterima atau tidak tetap ada di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” kata Deden.

“Kalau mereka mengajukan secara formal apakah hibah atau yang lainnya, ya kita sampaikan rekomendasinya. Meskipun nanti tetap keputusannya di TAPD, kita hanya mengajukan rekomendasi,” kata dia.

Menurut Deden, sebagai bentuk kehati-hatian dan menghindari berbagai persoalan di kemudian hari, Pemprov Banten pada 2019 ini tidak mencairkan hibah untuk KNPI Banten karena berkaitan dengan pencalonan ketua umum KNPI menjadi anggota DPR RI. Sementara satu lagi pengurus KNPI Banten lainnya tidak mengajukan hibah, sehingga hanya salah satu yang diakomodir oleh Pemprov Banten dan itupun tidak dicairkan.

Menurut Deden, pengajuan hibah yang disampaikan organisasi kepemudaan atau organisasi masyarakat bisa diampaikan melalui e-Hibah dengan memasukan berbagai persyarakat yang diminta. Pihaknya hanya sebatas memberikan rekomendasi bagi organisasi kepemudaan tersebut untuk mendapatkan hibah.

“Tahun ini hibah yang melalui Dispora itu sekitar Rp50 miliar. Yang Rp40 miliar itu ke KONI, sisanya tersebar di sekitar sembilan lembaga. Saya lupa rinciannya,” pungkasnya. (RUS/AZM)

15 November 2019
7 Nama Kepala Dinas Ditangan Irna

Kepala BKD Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta

PANDEGLANG,BANPOS-Hasil open bidding atau lelang jabatan untuk 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, dinyatakan sudah final. Penetapan masing-masing Kepala Dinas, tinggal menunggu kebijakan dari Bupati Pandeglang.

Kepala BKD Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan, hasil lelang jabatan tersebut sudah final. Sebab, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan rekomendasi hasil lelang jabatan. Bahkan telah mengerucut tiga peserta tiap OPD, tinggal menunggu keputusan bupati.

“Sekarang sudah keluar rekomendasi dari KASN. Tinggal ibu saja (Bupati Irna,red) yang menentukan mana yang terbaik,” ungkap Ali Fahmi, Kamis (14/11).

Menurutnya, penentuan pengisian jabatan tidak mengedapankan like and dislike. Akan tetapi, bupati akan menentukan sesuai kompetensi masing-masing jabatan serta pertimbangan kinerja. Sebab jika Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) hanya sebatas menyampaikan pertimbangan saja.

“Sekarang tinggal menunggu keputusan dari Bupati. Saya kira wajar kalau pimpinan menentukan seseorang, karena tahu si A dan si B-nya yang layak untuk menduduki suatu jabatan,” terangnya.

Saat ditanya, kapan kepastian penentuan jabatan dan proses pelantikan dilakukan. Fahmi mengaku, meski nama – namanya telah diserahkan ke Bupati Pandeglang, namun ia belum tahu kapan adanya pelantikan bagi pejabat yang lulus seleksi open bidding tersebut.

“Jika kaitan dengan hasil rekomendasi sudah disampaikan, beliau (Bupati, red) juga sudah tahu. Tinggal memilih saja yang terbaik dari yang terbaik,” ujarnya.

Fahmi menambahkan, Ketujuh OPD yang dilakukan lelang jabatan diantaranya, Disnaker, Dinas Sosial (Dinsos), Disdukcapil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Satpol PP, Staf Ahli Bupati Bidang Kesra dan SDM Setda dan Dinas Perikanan.

“Mudah – mudahan secepatnya dilakukan penetapan. Karena lebih cepat lebih baik,” ungkapnya.(dhe/imi)

15 November 2019
Pegawai Pemprov Resah Jika Nilai Tukin Turun

Ilustrasi (sumber:google)

SERANG, BANPOS – Sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemprov Banten mengaku resah dengan adanya review atau peninjauan ulang besaran tunjangan kinerja (Tukin) tahun 2019 yang saat ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pasalnya, jika Kemendagri menganggap Tukin pegawai pemprov mulai dari pejabat eselon I hingga pegawai pelaksana atau staf terlalu besar, maka dipastikan pada tahun 2020 mendatang, akan dilakukan pengurangan hingga 30 persen dari yang mereka terima selama ini.

Disisi lain, berdasarkan informasi yang didapatkan, keresahan tersebut dikarenakan beberapa pegawai menjadikan tukin sebagai pemasukan untuk membayar kredit atau cicilan bagi beberapa barang yang dimilikinya.

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy ditemui usai menjadi mentor dalam acara seminar proyek perubahan dalam program pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) II tahun 2019 yang diselenggarakan oleh LAN di BPSDMD Banten, Rabu (13/11), mengaku pasrah dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Kita serahkan semua keputusan itu (besaran Tukin, red) kepada Kemendagri,” katanya.

Dikatakan Andika, proses pembahasan besaran Tukin tahun 2019 yang diterima oleh ASN selama ini sudah melakukan pembahasan mendetail, dengan melihat serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

“Landasanya anggaran daerah mampu, kalau dalam kapasitas mengenai (terlalu besar Tukin), kita serahkan. Jadi kami serahkan ke Kemendagri pemerintah pusat. Kalau kami mengikuti,” ujarnya.

Namun demikian pihaknya meminta kepada pemerintah pusat agar membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Tukin kepada aparatur didaerah.
“Mengevaluasi, kenapa dengan daerah-daerah lain, beda jauh. Saya mendorong Kemendagri untuk membuat aturan baku secara nasional di Pusat, sehingga besaran Tukin menjadi jelas,” paparnya.

Diakuinya, aparatur pegawai dilingkungan Pemprov Banten, tidak semuanya mendapatkan Tukin, karena untuk mendapatkan besaran yang dituangkan dalam Pergub Nomor 2 tahun 2019 tentang Standar Tarif Tambahan Pengasilan atau Tukin mekanisme pemberiannya telah diatur.

“Tukin, itu sesuai dengan target kinerja. Kalau sasaran kinerja pegawainya (SKP) tidak sesuai maka Tukinnya tidak diterima pegawai seperti itu (sesuai Pergub 2/2019),” terangnya.

Sementara itu disinngung alasan agar pemerintah pusat melalui Kemendagri mengeluarkan kebijakan Tukin pegawai didaerah secara nasional, lantaran agar tidak ada lagi kesalahan dalam pelaksanaannya dikemudian hari.

“Aturan yang baku dari pusat, jangan sampai ada miss koordinasi dan miss komunikasi, kalau kita adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Apapun yang jadi keputusan dipusat, pasti akan dijalankan,” terangnya.

Sementara itu, pantauan dilapangan, evaluasi terhadap Tukin ASN Pemprov Banten membuat pegawai resah. Pasalnya, pada Jumat tanggal 1 November 2019 lalu, Bappeda dan BPKAD telah melakukan pembahasan secara detail, pengurangan Tukin yang direncanakan 20 sampai 30 persen.

“Iya kami baru tahu lalau Tukin bakal dipangka pada dua pekan lalu. Kalau bagi saya sih tidak mempermasalahkan, walaupun agak sedikit berat, karena rencana ditahun depan akan membeli kendaraan baru dengan cara mencicil akhirnya dibatalkan,” kata salah seorang ASN Pemprov Banten yang enggan disebutkan namanya.

Namun diakui ASN yang sudah belasan tahun mengabdi di Pemprov Banten, banyak rekan-rekannya yang kebingungan karena telah membeli mobil baru dan mengambil cicilan kavlink tanah.

“Iya tidak sedikit yang resah, karena mereka terlanjur sudah membeli barang-barang dengan kredit. Dan jumlah cicilannya hampir 70 persen dari Tukin yang selama ini diterima setiap bulannya,” paparnya. (RUS/PBN)

15 November 2019
Hujan Deras, Wakil Walikota Serang Kembali Tinjau Rumah Rusak Akibat Puting Beliung

Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, bersama BPBD Kota Serang dan Tagana meninjau rumah warga yang terdampak angin puting beliung, Kamis (14/11)

SERANG, BANPOS – Di tengah guyuran hujan, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, kembali meninjau lokasi yang terdampak angin puting beliung. Ia bersama BPBD Kota Serang dan Tagana mendatangi kampung Jemaka, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug.

Di sana, terpantau beberapa rumah warga rusak berat bahkan rata dengan tanah akibat dari puting beliung yang terjadi kemarin siang.

Subadri pun mengumpulkan warga yang rumahnya rusak. Ia menyampaikan agar mereka tetap tabah dan semangat dalam menghadapi musibah yang menimpa mereka.

“Tetap tabah dan semangat yah. Untuk rumah-rumah yang rusak ini, nanti kita gotong royong dalam memperbaikinya,” ujar Subadri, Kamis (14/11).

Selain itu, ia juga memberikan bantuan logistik dan juga sejumlah uang kepada warga yang terdampak. Subadri mengatakan bahwa bantuan ini hanya untuk sementara waktu.

“Ala kadarnya dulu aja. Ini untuk meringankan beban warga yang rumahnya rusak. Nanti Pemkot Serang akan berupaya memberikan yang terbaik,” tandasnya.

LANGSUNG TURUN KE LAPANGAN

Sebelumnya pada malam hari kemarin, Subadri meninjau langsung lokasi terdampak hujan disertai angin dan petir. Ia pun membawa bantuan logistik dan tenda, untuk warga yang rumahnya hancur.

Pertama, Subadri mengunjungi lokasi di Tembong, Kelurahan Karundang. Di lokasi tersebut, terdapat dua rumah yang rusak berat. Selain itu terdapat korban luka ringan, yaitu kepala bocor.

Selanjutnya, Subadri mengunjungi Kelurahan Banjarsari. Di sana, Subadri mengunjungi salah satu rumah warga, yang juga rusak berat akibat tertimpa pohon tumbang.

Subadri saat memberikan bantuan logistik sementara kepada warga Banjarsari yang rumahnya hancur, Rabu (13/11)

Selain itu, BPBD Kota Serang beserta Tagana dan Damkar Kota Serang membangun tenda sementara, guna menjadi tempat bermalam hingga rumah tersebut kembali dibangun.

“Untuk sementara data belum masuk semua. Tapi harapannya tidak terlalu parah semua. Namun yang paling parah itu memang di Calincing, Tembong, dan Banjarsari,” ujar Subadri saat diwawancara di lokasi kejadian.

Menurutnya, rata-rata kerusakan yang timbul, adalah rumah yang tertimba pohon dan terhempas angin yang kencang.

“Rata-rata rumah yang rusak. Alhamdulillah untuk sementara korban jiwa tidak ada. Mungkin selain rumah, kerugian yang terjadi yaitu mobil yang rusak,” ucapnya.

Mengenai bantuan yang dikirim, Subadri mengaku hanya untuk sementara.

“Untuk kegiatan malam ini ada dari Tagana, dari BPBD, dari Damkar. Mengirimkan sedikit bantuan kepada warga terdampak. Setidaknya dapat mengurangi beban masyarakat,” jelasnya.

Ia pun meminta doa kepada masyarakat, agar Pemkot Serang dan masyarakat Kota Serang, dapat kuat dalam menghadapi musibah kali ini.

“Mohon doa malam ini masih berlanjut tugasnya. Malam ini insyaAllah akan ada pemasangan tenda darurat agar masyarakat yang rumahnya roboh dapat menempatinya. Untuk yang SD Banjarsari juga akan dibangun tenda untuk kegiatan belajar mengajar,” tandasnya. (DZH)

14 November 2019
Sepekan Berlalu, Diskominfo ‘Dikacangin’ Pemegang Akun Palsu Wakil Walikota Serang

Akun palsu yang mengatasnamakan Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin. Ditangkap layar pada Rabu (13/11).

SERANG, BANPOS – Ultimatum yang dilontarkan Diskominfo Kota Serang, ternyata tidak digubris oleh oknum pemalsu akun pribadi milik Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin.

Berdasarkan pantauan BANPOS, hingga Rabu (13/11) akun palsu tersebut masih ada dan belum diblokir maupun diganti namanya. Padahal, Wakil Walikota Serang telah memerintahkan kepada Diskominfo Kota Serang untuk segera melakukan pemblokiran terhadap akun tersebut.

“Kejadian ini sudah saya perintahkan Diskominfo untuk diselidiki atau dilakukan pemblokiran akun terhadap akun palsu yang menyerupai akun resmi saya,” jelas Subadri saat mengetahui adanya akun palsu yang mengatasnamakan dirinya.

Sementara Kepala Diskominfo Kota Serang, Hari Pamungkas, pada Rabu (6/11) yang lalu telah memberikan ultimatum kepada pemilik akun palsu tersebut selama 3×24 jam. Apabila dalam waktu tersebut ternyata masih belum mengubah nama akunnya, maka langkah hukum akan diambil.

“Kepada yang bersangkutan (pemilik akun palsu), kami akan memberikan peringatan untuk segera mengubah akunnya kembali. Dan menjadi akun dia sendiri atau tidak mengatasnamakan orang tanpa izin. Apalagi dari Pemkot Serang dan kepala daerah. Kami berikan waktu hingga 3×24 jam,” ujarnya.

Sementara itu, BANPOS mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala Diskominfo Kota Serang. Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak mendapatkan jawaban.

Untuk diketahui, akun palsu Wakil Walikota Serang telah muncul sekitar sepekan yang lalu. Berdasarkan laporan, akun palsu tersebut telah meminta untuk dikirimkan pulsa kepada beberapa warga. (DZH)

13 November 2019
Pemkot Dipertanyakan Komitmennya, Dinsos Kota Serang Pangkas Anggaran Alat Bantu Disabilitas

Kantor Walikota Serang belum ramah disabilitas sehingga belum memudahkan penyandang kebutuhan khusus.

SERANG , BANPOS – Berbeda dari komitmen Wali dan Wakil Walikota Serang yang menyatakan pembangunan harus setara, termasuk untuk kaum disabilitas. Dinas Sosial (Dinsos) justru memotong anggaran untuk alat bantu bagi disabilitas untuk tahun 2020.

Dinsos Kota Serang berkilah APBD saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Bahkan, anggaran untuk disabilitas di tahun depan, akan dipangkas hingga setengah dari tahun ini.

Hal ini disampaikan oleh Kasi Disabilitas pada Dinsos Kota Serang, Eka Faksi. Ia mengatakan sampai dengan 2019, baru sekitar 30 persen dari sebanyak 1.334 penyandang disabilitas, yang menerima alat bantu.

“Sampai saat ini belum semua penyandang disabilitas mendapatkan bantuan itu, masih banyak yang harus kami bantu,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di kantornya, Senin (11/11).

Selain itu, ia mengaku pemberian alat bantu ini tidak dilakukan secara merata. Ini dikarenakan terbatasnya APBD dalam mengakomodir kebutuhan disabilitas.

“Karena APBDnya terbatas, jadi kami berikan pada (penyandang disabilitas) yang sudah mengajukan terlebih dahulu di tahun sebelumnya,” tuturnya.

Tahun ini, kata Eka, pihaknya telah memberikan 45 kursi roda, 2 alat bantu dengar, 15 tongkat ketiak, dan 20 tongkat tunanetra. Namun untuk tahun depan, akan terjadi pengurangan.

“(Untuk tahun depan) jumlahnya bahkan tidak separuhnya dari tahun ini, jadi jumlahnya berkurang,” terangnya.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Hak-Hak Disabilitas.

“Minimal penyandang disanilitas ini mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Karena kalau bukan pemerintah siapa lagi yang akan membantu mereka,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus (Hima PKh) Untirta, Muntazir, mempertanyakan alasan dipangkasnya bantuan untuk penyandang disabilitas di tahun depan.

“Kenapa bisa dipangkas bahkan kurang dari setengahnya dari tahun ini? Memangnya penyandang disabilitas membuat beban yang begitu besar yah bagi APBD Kota Serang?” katanya kepada BANPOS.

Menurutnya, hal tersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pemkot Serang. Muntazir menuturkan, baik Walikota maupun Wakil Walikota selalu mengaku sangat komitmen terhadap penyandang disabilitas.

“Baik pak Wali maupun pak Wakil itu selalu bilang, Pemkot Serang sangat berkomitmen terhadap disabilitas. Tapi pemangkasan anggaran untuk disabilitas ini justru mencerminkan kebalikannya,” tegasnya.

Ia menuturkan, seharusnya Pemkot Serang bukan mengurangi anggaran untuk disabilitas, melainkan diperbanyak. Karena, dengan anggaran saat ini saja, keberadaan penyandang disabilitas masih kurang diperhatikan.

“Seharusnya Pemkot Serang menambah anggaran, bukan mengurangi. Kalau memang komitmen terhadap penyandang disabilitas, ciptakan kota yang ramah disabilitas. Sejajarkan kami dengan masyarakat pada umumnya, bukan malah dipangkas anggaran,” tandasnya. (DZH/AZM)

12 November 2019