Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban saat melakukan Sidak dan mencoba pelayanan online didampingi Kepala DPMPTSP Pandeglang, Ida Novaida.
PANDEGLANG,BANPOS- Karena capaian target Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang, baru mencapai 86 persen. Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) terhadap DPMPTSP Senin (11/11).
“Saya harap di akhir tahun ini bisa mencapai 100 persen sesuai target perencanaan PAD yang sudah di tentukan,” kata Tanto saat melakukan Sidak.
Selain itu, lanjut Tanto, Sidak yang dilakukan pada DPMPTSP juga untuk memastikan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesiapan sistem pada Mall Pelayanan Publik (MPP) agar maksimal pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena saat ini pemerintah daerah masih mendalami inovasi dan mengadopsi sistem MPP dari daerah lain.
“Sasaran kedepan bukan hanya ini, tetapi pada saatnya nanti MPP sudah terealisasi pasti akan ada keluhan dari masyarakat yang jauh dari Lokasi MPP. Saya harapkan ada cabang MPP yang berlokasi dibagian selatan kota Pandeglang, agar semua masyarakat Pandeglang dapat menikmati Layanan dari MPP tersebut,” ujarnya.
Menanggapi sejumlah masukan dari Tanto, Kepala DPMPTSP Pandeglang, Ida Novaida menyampaikan untuk PAD pada DPMPTSP sudah mencapai 86 persen dari jumlah PAD 1,5 miliar yang ditargetkan.
“Kendala pasti banyak, apalagi dengan kondisi setelah menghadapi bencana pada beberapa bulan kemarin. Insya Allah dalam kurun waktu dua bulan lagi target ini akan segera tercapai,” katanya.
Terkait dengan progress pelaksanaan pembangunan MPP, Ida menjelaskan bahwa selain dari delapan OPD yang akan bergabung, ada juga dari instansi vertikal yang turut serta seperti dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pajak pratama, Taspen, PLN, BPJS Kesehetan, BPJS ketenaga kerjaan dan dari Polres Pandeglang.
“Kami sudah Sounding (koordinasi) dan Roadshow ke Kementerian BUMN dan BUMD. Dari 73 rencana aksi ini sudah mencapai 65,5 persen,” ungkapnya.(dhe)
SERANG , BANPOS – Sebagai pemimpin dari daerah yang disebut penyumbang pengangguran tertinggi di Provinsi Banten, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah tak mau disalahkan.
Malah sebaliknya, ia menyatakan bahwa menurut data BPS, Kabupaten Serang telah mengalami penurunan angka pengangguran yang signifikan.
Pemkab Serang juga mengklaim telah serius dalam menanggulangi angka pengangguran.
“Kalau untuk bicara angka, misalnya soal pengangguran atau yang lainnya kita punya acuan yang resmi yaitu BPS. Semua orang melihat kesana, kalau disebut serius tidak serius kan kita harus berdasarkan angka nggak boleh berdasarkan prasangka, tidak boleh berdasarkan praduga,” ungkapnya, seraya menampik sebutan Pemkab Serang tidak serius dalam menanggulangi pengangguran.
Tatu menegaskan, penurunan angka pengangguran dari tahun 2018 ke tahun 2019 tertinggi, ada di kabupaten Serang, dengan jumlah lebih dari dua persen.
“Sebetulnya, persoalan yang ada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, baik itu Provinsi maupun Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Banten itu sama. Sekarang, yang menjadi pertanyaan saya, sudah belum Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten mengundang saya untuk memaparkan kondisi tenaga kerja di Kabupaten Serang, kalau saya di depan pak Gubernur sudah memaparkan dua kali, nah sekarang kita duduk bersama bersinergi mana yang dilakukan oleh Kabupaten Serang, mana yang dilakukan Provinsi Banten,” tuturnya.
Karena Kabupaten Serang pun, terang Tatu, dengan anggaran yang terbatas berarti harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten.
“Dan jangan lupa bahwa kewenangan SMK dan SMA, itu ada di Provinsi. Hasil BPS yang menjadi rujukan bersama se-Indonesia, kembali menjelaskan bahwa penyumbang pengangguran tertinggi adalah SMK. Nah ini kembali, siapa yang punya kewenangan, siapa penyumbang tertinggi,” tegasnya.
Tatu menyebut, tidak perlu ada saling salah menyalahkan. Masyarakat tidak butuh untuk menerima pernyataan seperti itu.
“Masyarakat itu butuhnya kerja real kita. Saya, Bupati Serang, pak Gubernur, dan seluruh jajaran Dinas kerja barengnya, kerja realnya buat masyarakat,” terangnya.
Ia kembali menegaskan bahwa masyarakat menunggu hasil daripada program kerja Pemerintah baik daerah maupun Provinsi dalam menanggulangi pengangguran. Ia menyatakan, Provinsi Banten memiliki Balai Kerja, sedangkan Kabupaten Serang tidak punya.
“Kami sangat menginginkan, sangat menunggu. Kalau catatan di Provinsi Banten dan BPS, Kabupaten Serang ini termasuk yang tertinggi untuk pengangguran, kenapa tidak diberi kuota untuk pelatihan Balai Latihan Kerja tertinggi juga. Harusnya, kan proporsional,” ujarnya seraya menegaskan, jika memang Kabupaten Serang dinilai penyumbang pengangguran tertinggi, berikan pula pelatihan tertinggi.
Ia menuturkan, Pemkab Serang dengan anggaran yang sangat terbatas, ia sudah mengecek program dinas terkait dan dinilai tidak ada yang menyimpang dari Dinas Tenaga Kerja.
“Mereka sudah mengoptimalkan semua pelatihan. Bahkan, mereka tidak punya anggaran, maka mereka bekerja sama meminta dengan penerbangan, meminta ada pelatihan, Alhamdulillah diberi 400 pelatihan,” jelasnya.
Ia juga menyatakan, telah menitipkan di beberapa Balai Latihan Kerja, dengan anggaran APBD, di Kementerian, di Bekasi, dan di mana-mana.
Kemudian juga dimasukkan di Dindik, untuk anak-anak mengambil D1, khusus untuk keahlian Kimia. “Ini upaya kami untuk mereka bisa langsung masuk industri kimia,” tandasnya. (MUF/AZM)
Sekretaris BPKAD Kabupaten Tangerang, Ahmad Hidayat saat mengungkapkan data serapan APBD tahun 2019, saat wawancara di kantornya
TIGARAKSA, BANPOS — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang menyebutkan, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 sampai bulan November baru mencapai 58,61 persen.
Kondisi itu langsung mendapat kritik dari anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang menyebut ada indikasi Pemkab Tangerang ingin menabung Silpa.
Sekretaris BPKAD Kabupaten Tangerang, Ahmad Hidayat mengungkapkan, untuk data sementara realisasi APBD tahun 2019, yakni pendapatan sudah terealisasi terealisasi Rp 4,2 Triliun atau sebesar 74,65 persen dari total target Rp 5,6 triliun.
Sedangkan untuk belanja dibagi menjadi dua, yaitu belanja langsung berupa pembangunan infrastruktur dan belanja tidak langsung berupa pembayaran gaji pegawai, belanja hibah dan belanja Bantuan Sosial (Bansos).
“Untuk belanja tidak langsung sudah terealisasi Rp 2,1 triliun atau 76 persen. Kalau belanja langsung baru 58,61 persen, dari pagu Rp 3,6 triliun terealisasi Rp 2,1 triliun. Nah ini keseluruhannya, APBD Pemda baru terserap 58,61 persen,” kata Ahmad Hidayat, Senin (11/11).
Saat ini pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, kata Hidayat, sudah melakukan evaluasi untuk mencari solusi atau langkah-langkah percepatan. Sehingga penggunaan APBD berjalan secara optimal, khususnya di penggunaan belanja langsung.
Kata dia, Pemkab menargetkan Silpa di tahun 2019 ini hanya mencapai Rp 500 miliar, karena terakhir di 2018 Silpa Kabupaten Tangerang mencapai Rp 792 miliar.
“Makanya kemarin pimpinan, Pak Sekda (Sekretaris Daerah) dan Pak Asda (Asisten Daerah) I melakukan evaluasi. Jadi mau dicari kendalanya apa, solusinya kita cari yang lebih efektif seperti apa. Diharapkan sih kita optimal, karena target Pak Bupati itu setiap tahun silva kita semakin rendah. Kita ingin targetkan tahun ini turun, syukur-syukur bisa mencapai Rp 500 miliar saja,” katanya.
Hidayat mengatakan, di dua bulan terkhir ini akan dilakukan penuntasan penggunaan anggaran. Kata dia, pimpinan akan melakukan road show atau mengumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpotensi silva tinggi, untuk mencari solusi agar tidak terjadi silva tinggi.
“Hambatan utama biasanya adalah dalam pengadaan barang. Kemudian di pengadaan tanah yang belum adanya kesepakatan harga saat pembebasan lahan atau prosesnya belum selesai, dan sebagainya. Jadi yang mendominasi sebenarnya itu dari tahun ke tahun,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daeeah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi mengatakan, dia sangat menyesalkan APBD 2019 baru terserap 58,61 persen. Menurutnya, di bulan November anggaran seharusnya sudah terserap 90 persen. Bahkan dia sempat menyinggung jika Pemda terindikasi ingin menabung Silpa.
“Itu hal yang patut disesalkan, karena harusnya di posisi bulan November sudah mendekati 90 persen. Pemda tidak fokus dalam upaya penyerapan anggaran dan ada indikasi mau nabung Silpa,” tukasnya.
Supriyadi berharap, di tahun 2020, APBD Kabupaten Tangerang bisa terserap secara optimal. Karena sesuai dengan semangat Mentri Dalam Negeri Indonesia. “Sesuai dengan semangat Mendagri yang baru, serapan anggaran Pemda harus optimal,” harapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto mengatakan, anggaran belanja langsung yang belum terserap 100 persen, dikarenakan saat ini masih dalam proses pembangunan dan belum dilakukan pembayaran kepada pihak pengembang atau kontraktor.
Menurutnya, ketika pihak pengembang sudah menyelesaikan tugasnya 100 persen, maka pihaknya akan menurunkan tim untuk melakukan uji kualitas beton. Setelah terpenuhi, akan dibayar berdasarkan item yang terpasang.
“Sebenarnya bukan kendala, tetapi masa kontraknya berakhir itu pada akhir November dan pertengahan Desember. Jadi kita bayar setelah dia mengerjakan pekerjaan 100 persen,” tandasnya.
Budhi mengatakan, untuk saat ini ada 81 titik pengerjaan yang dilakukan DBMSDA Kabupaten Tangerang dan 57 titik pembangunan jembatan dan jalan. Sementara sisanya 24 merupakan kegiatan Sumber Daya Air (SDA), diantaranya normalisasi, pemasangan U-ditch dan sejenisnya. Pihaknya juga sudah menegus beberapa pengembang yang dinilai kurang optimal dalam pengerjaan.
“Kemarin yang belum mencapai progresnya kita keluarkan surat teguran. Misalnya seharusnya hari ini sudah prosentasenya sudah 75 persen, namun baru 60 persen, ya kita buat surat teguran agar dilakukan percepatan. Insya Allah, di akhir tahun semua kegiatan yang sudah tersusun selesai semua,” tandasnya. (bnn/pbn)
Walikota Serang, Syafrudin, melakukan pengecekan ketabalan proyek jalan Cidadap-Walantaka dan Nyapah-Cilebu, Senin (11/10).
WALANTAKA, BANPOS – Tak mau kecolongan dengan pengerjaan proyek infrastruktur. Walikota Serang Syafrudin membawa meteran dan mengecek langsung salah satu pengerjaan betonisasi di ruas jalan Cidadap-Walantaka dan Nyapah-Cilebu.
Syafrudin melakukan pengukuran jalan, untuk memastikan kesesuaian spesifikasi pembangunan jalan sesuai dengan yang direncanakan.
“Kami ukur secara langsung pakai meteran, panjangnya dan ketebalanya juga sudah sesuai dengan spesifikasi, yakni lebar 6 meter dengan ketebalan beton 20 sentimeter,” ujar Syafrudin saat di lokasi pembangunan ruas jalan Nyapah-Cilebu, Senin (11/11).
Sebagai informasi, betonisasi dua jalan penghubung tersebut ditargetkan selesai pada Desember mendatang. Adapun total anggaran masing-masing ruas jalan yaitu Cidadap-Walantaka sebesar Rp9.3 miliar untuk pengerjaan sepanjang 2.6 kilometer.
Untuk pembangunan ruas jalan Nyapah-Cilebu sendiri, Pemkot Serang telah menggelontorkan sebesar Rp6.5 miliar untuk pengerjaan sepanjang 1.6 kilometer.
Menurut Syafrudin, betonisasi dua ruas jalan kota ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas insfrastruktur jalan penghubung lingkar luar bagian selatan Kota Serang, sekaligus juga untuk menunjang infrastuktur wilayah industri yang ada.
“Daerah sini sebagian adalah wilayah industri, makanya untuk menunjang hal tersebut kami lakukan betonisasi. Namun bukan hal itu saja pembangunan ini juga salah satu program pembangunan infrastuktur di wilayah Kota Serang,” terangnya.
Ia mengatakan, dalam anggaran tahun 2020 nanti, Pemkot Serang telah merencanakan betonisasi jalan hingga Warung Doyong, yakni jalur yang tembus ke jalan provinsi dan jalan nasional yang ada di Kecamatan Walantaka.
“Ini merupakan komitmen kami dalam pembangunan infrastruktur. Kedepan, kami akan membangun jalan ke beberapa ruas jalan lagi. Seperti jalan yang menuju Warung Doyong,” ucapnya.
Sementara, untuk pembangunan di lingkar luar utara Kota Serang, ia mengaku akan mulai dianggarkan pada tahun anggaran mendatang. Karena, harus disesuaikan dengan RTRW terbaru.
“InsyaAllah kalau lingkar luar utara, dibangun di tahun-tahun kedepan. Karena kan Kota Serang mempunyai RTRW yang baru. Jadi ada wilayah pertanian dan industri. Nanti disesuaikan,” jelasnya.
Kepala DPUPR Kota Serang, M. Ridwan, menuturkan bahwa hingga saat ini progres betonisasi jalan ini telah mencapai 60 persen untuk ruas jalan Nyapah-Cilebu, dan 75 persen untuk ruas jalan Cidadap-Walantaka.
“InsyaAllah, target selesai di akhir tahun ini dapat direalisasikan. Untuk spesifikasi, insyaAllah sesuai. Bahkan pak Wali sendiri yang mengecek tadi,” klaimnya. (DZH/AZM)
TIGARAKSA, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang meminta agar setiap kepala desa (Kades), terbuka atau transparansi dalam penggunaan anggaran dana desa, Senin (11/11). Hal ini disebut, menyusul adanya dugaan kasus korupsi yang menimpa Kades Klutuk, Kecamatan Mekar Baru.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail mengatakan, saat ini semua membuka mata dan ikut mengawasi kinerja para pemimpinnya dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya di tingkat desa.
“Ini kan pelajaran buat kepala desa ya, ambil pelajaran dan hikmah buat kepala desa bahwa semua membuka mata, semua mengawasi,” kata Kholid, Senin (11/11).
Menurut Kholid, pengawasan dalam menggunakan dana desa sangatlah ketat. Maka dari itu, Kades harus betul-betul bisa menggunakan dana desa sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Kades harus betul-betul mampu mengelola secara administrasi dan teknis, dengan mengikuti petunjuk pelaksana (Juklak)-petunjuk teknis (Juknis) yang sudah ada, karena porsi-porsinya sudah diatur.
Kholid juga mengatakan, dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan harus melibatkan unsur lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kata dia, perencanaannya bisa benar-benar terealisasikan sesuai dengan Juklak-Juknis yang sudah diatur dalam Undang-undang.
Menurutnya, penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh AB Kades Klutuk, disebabkan tidak adanya transparansi dalam menggunakan anggaran.
“Masyarakat juga harus ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan. Hal itu untuk memastikan bahwa anggaran seperakpun benar-benar disalurkan kepada masyarakat. Kepala desa pun harus transparan kepada masyarakat dalam penggunaan anggaran dana desa ini, karena transparan itu penting, akuntabel itu penting,” tambahnya.
Kholid juga sangat mengapresiasi kinerja BPD Klutuk, karena sudah melakukan fungsi pengawasan. Sehingga penyimpangan anggaran dana desa tahun anggaran 2018 bisa diketahui. “Fungsi BPD-nya berjalan,” katanya.
Terpisah, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar juga mengingkatkan kepada para calon Kades yang mengikuti Pilkades Serentak 2019 agar amanah saat terpilih nanti. Menurutnya, setiap pelanggaran seperti penyimpangan dana desa akan menjadi konsekuensi hukum bagi pelakunya. (bnn/pbn)
Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Bambang Mardi
TIGARAKSA, BANPOS – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang berencana menertibkan semua galian tanah yang ada di Kabupaten Tangerang. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Tangerang, Bambang Mardi mengaku, saat ini sudah dimulai pembahasan untuk penertiban galian tanah yang ada di Kabupaten Tangerang.
Menurut Bambang, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Provinsi Banten dan Satpol PP Provinsi Banten, bahwa di Kabupaten Tangerang ini tidak ada satupun galian yang legal. Pihaknya saat ini sudah mempersiapkan 80 plang penyegelan khusus untuk galian tanah. Nantinya setiap titik akan dipasang beberapa plang.
“Para camat sudah melaporkan galian-galian tipe c kepada kami. Katanya semakin ke sini semakin meningkat. Jadi di Kabupaten Tangerang ini tidak ada satupun galian tipe c yang legal,” katanya, Senin (11/11).
Galian tanah dianggap menjadi penyebab perubahan struktur tanah dan itu harus ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Untuk tahapan awal dan yang sudah didata, ada 8 titik galian tanah di Kabupaten Tangerang yang akan ditertibkan diantaranya di Kecamatan Cikupa, Sukadiri, Kresek, Cisoka, dan Solear.
“Sebenarnya kalau ada izin tidak masalah, tapi selama ini kan tidak ada izin, dan izin ini tidak cukup ke desa dan kecamatan saja. Yang jelas permohonan dari pemilik tanah, jumlah tanah yang diangkut berapa, diangkutnya kemana, itu harus dijelaskan, karena itukan Sumber Daya Alam (SDA), sebenarnya tanah ini tidak boleh diperjualbelikan,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Sapri mengatakan, pihaknya mendukung rencana Satpol PP yang akan melakukan penertiban galian tipe c. Menurutnya, hal itu sangat diperlukan mengingat banyak persoalan yang diakibatkan galian tanah. Salah satu contohnya adalah banyaknya kendaraan yang bertonase besar melintas di jalan yang padat, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
“Mengenai galian tanah sudah tidak diperbolehkan, karena Perda galian tipe C sudah dicabut. Harus ditindak bila ada yang melanggar dan ini perlu dukungan semua masyarakat Kabupaten Tangerang,” katanya. (bnn/pbn)
Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat memberikan sambutan pada peringatan Maulid Nabi di komplek Korem, Cilaku, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Senin (11/10) (sumber: Instagram)
SERANG, BANPOS – WAKIL Walikota Serang, Subadri Ushuludin, berkomitmen untuk menghilangkan jarak antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini disampaikan pada saat memberikan sambutan pada peringatan Maulid Nabi di komplek Korem, Cilaku, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.
“Saya ingin menghilangkan jarak antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi nanti tidak ada lagi masyarakat yang merasa takut, untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah,” ujarnya Senin, (11/11).
Menurutnya, jarak antara pemerintah dan masyarakat itu menghambat pembangunan di Kota Serang. Karena ketika terdapat jarak, maka aspirasi menjadi tidak sampai kepada pemerintah.
“Oleh karena itu, minimal koordinasi antara masyarakat dengan RT, RW, Lurah, dan Camat itu tidak terputus. Karena mereka itu juga bagian dari pemerintah,” terangnya.
Selain itu, ia juga mengaku kegiatan-kegiatan seperti Maulid Nabi ini juga menjadi salah satu penghilang jarak, antara pemerintah dan masyarakat.
“Ini (Maulid Nabi) juga menjadi penghilang jarak. Jadi masyarakat bisa langsung menyampaikan aspirasi. Seperti tadi, menyampaikan aspirasi ingin membangun balai warga. InsyaAllah dapat terealisasi pada 2020,” tandasnya. (DIEBAJ)
Kondisi hutan kota yang ada di Kota Serang terlihat tak terawat. (Diebaj/BantenPos)
CIPOCOK JAYA, BANPOS – Hutan kota yang dimiliki Kota Serang terlihat tak terawat. Mulai dari kebersihannya hingga fasilitas yang ada, dibiarkan begitu saja.
Saat BANPOS mengunjungi hutan kota seluas dua hektar itu, sangat minim kegiatan yang ada. Hanya terlihat dua orang yang sedang merawat bibit tanaman yang ada di area depan hutan kota.
Sementara saat melihat bagian dalam, yang terlihat hanyalah sampah daun yang berserakan. Akses jalan yang dipasang paving blok pun, terlihat sudah mulai rusak.
Lebih dalam lagi, terlihat sebuah pendopo kecil yang bisa digunakan untuk ibadah salat, juga tidak terawat. Tempat wudu dan kamar kecil pun tidak tersedia air.
Untuk fasilitas penerangan juga tidak terlihat. Sehingga, diperkirakan pada malam hari hutan kota ini akan gelap gulita.
Kasi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian Kota Serang, Fahrudin, mengatakan saat ini pihaknya telah merencanakan revitalisasi hutan kota ini.
“Saat ini kami memang sedang merencanakan untuk melakukan revitalisasi hutan kota ini. Jadi nanti kami inginnya hutan kota ini bisa menjadi salah satu tempat wisata di Kota Serang,” ujarnya saat ditemui di hutan kota, Senin (11/11/2019).
Saat ditanya lebih detail, ia mengaku masih belum mendalami. Karena ia baru mempati jabatan tersebut selama beberapa hari.
“Saya baru beberapa hari mas di jabatan ini, sebelumnya di BPBD Kota Serang. Tapi yang pasti, rencana revitalisasi ini akan dilakukan pada 2020 nanti,” tandasnya. (DZH)
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Tb Entus Mahmud.
SERANG, BANPOS – Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 hari ini, Senin (11/11) resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Serang mengimbau agar masyarakat tidak tertipu oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, yang menjanjikan bisa meluluskan tes CPNS.
“Apabila ada isu-isu bahwa ada pihak-pihak yang bisa membantu untuk meluluskan (tes) CPNS, jangan ditanggapi. Itu bohong!,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Tb Entus Mahmud, usai melakukan Upacara Peringatan Hari Pahlawan, di lingkungan Pemkab Serang, Senin (11/11).
Menurutnya, hal itu akan berujung penipuan. Ia melanjutkan, pada dasarnya seleksi ini dilakukan dengan sistem komputer.
“Mana mungkin ada orang yang bisa membantu meluluskan dengan (ujian) sistem komputer ini. Begitu ujian, hari itu juga, jam itu juga, akan diumumkan. Jadi tidak ada kesempatan (melakukan kecurangan),” ujarnya kembali menegaskan.
Ia berpesan kepada masyarakat, jangan sampai ditanggapi apabila ada oknum-oknum tersebut. Terlebih dengan imbalan uang tertentu, pihaknya sangat menegaskan untuk tidak menanggapi.
“Jangan dianggap, itu penipuan,” ucapnya.
Diketahui Pemkab Serang menerima kuota CPNS sebanyak 411 formasi. Pemkab Serang, seleksi pada tahun sebelumnya melaksanakan tes secara mandiri.
“Hanya sedikit barangkali di Kabupaten/Kota yang melaksanakan tes secara mandiri,” terangnya.
Entus berharap, pelaksanaan tes dilakukan seperti pada tahun sebelumnya yaitu bisa berjalan dengan baik, lancar kondusif, kemudian tidak ada masalah-masalah dalam penyelenggaraan seleksi CPNS di kabupaten Serang.
“Tahun ini nampaknya, pelaksanaan tes secara mandiri atau difasilitasi oleh Pemerintah itu menjadi model untuk daerah-daerah lain, sehingga mereka bisa menganjurkan kepada seluruh Pemda untuk melaksanakan seleksi secara mandiri atau memfasilitasi seleksi CPNS ini,” tandasnya. (MUF)
Walikota Cilegon Edi Ariadi foto bersama jajaran Forkopimda dan Pejabat Lingkup Pemkot Cilegon di Tugu Geger Cilegon, Minggu (10/11)
CILEGON, BANPOS — Walikota Cilegon Edi Ariadi meresmikan Monumen Tugu Geger Cilegon (peristiwa perlawanan bersenjata rakyat Banten terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda yang terjadi pada tanggal 9 Juli 1888), di Jl. Raya Merak-Tirtayasa No.11, Ramanuju, Kec. Purwakarta, Minggu (10/11).
Edi mengatakan bahwa revitalisasi pembangunan Tugu Geger Cilegon sebagai tanda dikembalikannya tempat Sejarah yang sebenarnya.
“Kita mengembalikan sejarah yang sebenarnya baik tokoh maupun tempatnya, kita berusaha bagaimanan jejak-jejak sejarah dapat dilestarikan dan dipertahankan,” kata Edi.
Lanjut, Walikota Cilegon mengungkapkan bahwa wajib mewariskan suatu yang bermakna bagi generasi penerus untuk meningkatkan semangat juang dan Pembangunan.
“Semangat juang para pejuang Geger Cilegon perlu dimunculkan demi mempererat persaudaraan dan semangat Juang membangun Bangsa,” ujar orang nomor satu di kota baja ini.
“Ini simbol merenungkan sejarah dengan mewujudkan semangat kebersamaan, tempat ini akan disempurnakan sehingga nantinya dapat menjadi tempat persinggahan,” ujarnya.
“Saya berterima kasih banyak atas inisiatif pak Dandim untuk melestarikan monumen ini dan untuk memberikan semangat kepada para generasi muda bahwa perjuangn itu bukan hanya sekarang dulu lebih hebat dari sekarang. Kita harus akui mereka tanpa apa-apa hanya bambu runcing golok dan sebagainya. Bahwa penjajahan itu harus dihapuskan,” ungkapnya lagi.
Sementara itu, Komandan Komando Resor Militer (Korem) 064/Maulana Yusuf Kolonel Inf Windiyatno mengatakan, bahwa sangat penting di suatu daerah memiliki monumen pahlawan, untuk mengenang dan mewariskannya ke generasi penerus.
“Menurut saya sangat penting memiliki monumen karena kita harus menunjukan bahwa daerah tersebut pernah ada seorang yang sangat berjasa untuk daerahnya. Dengan bukti harus ada monumen. Jadi kalau anak cucu kita tanya mana buktinya, ya ada monumennya suatu peristiwa yang bisa kalian baca,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan Peresmian Tugu Geger Cilegon yakni Pimpinan DPRD Cilegon, Forkopimda Cilegon, Sekda Cilegon, TNI/Polri, Legiun Veteran RI dan yang lainnya. (LUK/RUL)
