Walikota Serang, Syafrudin, saat membuka Festival Pesisir di Karangantu, Sabtu (9/11).
KASEMEN, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, jamin tidak ada lagi tindakan nepotisme dalam penilaian Festival Pesisir. Ia juga menegaskan kepada Disporapar Kota Serang agar tidak main-main dalam penilaian.
”Saya kira insyaAllah netral. Dan berdasarkan penilaian yang seobjektif mungkin, jadi akan benar-benar autentik,” ujarnya kepada awak media, Sabtu (9/11).
Ia pun menjelaskan, tujuan dari ajang tahunan ini tidak hanya sekadar perlombaan saja, namun juga agar masyarakat pesisir dapat melesatarikan budaya sekaligus pengembangan wisata.
“Ada beberapa perubahan dari perlombaan yang harus diikuti. Yaitu lomba memancing, lomba menghias perahu, kuliner juga congklak dan budaya-budaya jaman dahulu yang ada di Karangantu ini,” ungkapnya.
Syafrudin pun berharap, dengan adanya festival ini, Karangantu yang memiliki sejarah pelabuhan internasional dan budaya dapat mengembalikan kejayaan masa lalunya.
”Ini juga untuk menggali budaya yang dulu pernah ada. Supaya kejayaan masa lalu, seperti pelabuhan internasional, dapat dikembalikan disini,” tuturnya.
Untuk menunjang hal tersebut, kata Syafrudin, dibutuhkan dukungan dari masyarakat. Terutama dalam pembangunan infrastruktur yang ada.
”Masyarakat juga perlu untuk mendukung kegiatan ini. Karena yang kami undang juga masyarakat pesisir. Ini penting sekali (dukungan dari masyarakat) kedepannya,” tandas Syafrudin. (DZH)
Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat menengok kondisi nenek sebatang kara, Sapiah, di tempat tinggalnya, Sabtu (9/11)
SERANG, BANPOS – Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengunjungi nenek Sapiah yang dikabarkan tinggal di tempat kurang layak di lingkungan Cidadap, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya. Dalam kunjungan tersebut, Subadri didampingi oleh petugas Dinsos, Babinsa, PMI, Lurah, dan Camat.
“Atas informasi masyarakat dan beberapa teman-teman media, saya menjenguk nenek Sapiah ya. Kondisinya alhamdulillah sehat. Tapi karena usia maka beliau tidak bisa jalan. Karena usianya mungkin kurang lebih hampir seratus,” ujar Subadri di lokasi, Sabtu (9/11).
Subadri mengatakan, meskipun sebelumnya dari Koramil telah memberikan bantuan untuk memperbaiki tempat tinggalnya yang kurang layak tersebut, namun Pemkot Serang tetap bertanggungjawab untuk memberikan kenyamanan dan kelayakan kepada nenek Sapiah.
“Saya tadi instruksikan kepada Dinsos, agar bagaimana caranya memberikan kenyamanan dan kelayakan kepada nenek Sapiah. Meskipun memang sebelumnya sudah ada dari Danramil, saya apresiasi sekali kesigapan mereka,” ucapnya.
Selain itu, secara rutin Pemkot akan memberikan bantuan makanan dan kebutuhan pokok lainnya kepada nenek Sapiah. Ia juga menugaskan kepada Puskesmas, agar dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
“Kami dari Pemkot Serang akan memberikan suplai logistik secara rutin kepada nenek Sapiah. Ini sudah ditugaskan kepada Dinsos. Kami juga akan melakukan pengecekan secara rutin melalui petugas Puskesmas. Karena memang dekat,” tuturnya.
Saat ditanya apakah nenek Sapiah akan dipindahkan ke panti jompo, Subadri mengaku tidak akan memaksa.
“Memang tadi kami juga sudah menawarkan kepada beliau, mau tidak dirawat oleh negara. Dalam artian dirawat di panti jompo atau rumah singgah. Namun beliau menolak, beliau tetap mau tinggal disini,” ungkapnya.
Bahkan sebagai bentuk kepeduliannya, Subadri mengatakan kepada pihak yang merawat nenek Sapiah, yaitu Rohayah, agar tidak segan-segan datang ke kediamannya apabila terjadi suatu hal.
“Saya juga berterimakasih sekali kepada bu Rohayah, yang dengan rasa ikhlasnya telah bersedia untuk merawat nenek Sapiah ini. Saya juga bilang jika ada sesuatu yang mendesak, datang saja kerumah. Anggap saya ini dulur, keluarga,” tandasnya. (DZH)
Pengamat ekonomi dan pariwisata, Asih Machfuzoh. (Istimewa)
SERANG , BANPOS – Pemerintah Provinsi Banten dianggap harus berani untuk memperketat syarat pendirian SMK.
Salah satu yang perlu dilakukan adalah, memetakan potensi daerah yang membutuhkan tenaga kerja kedepannya, seperti sektor jasa pariwisata yang dirasa akan dapat menyerap banyak tenaga kerja di masa depan.
Selain itu, diperlukan juga pembangunan mental mandiri dan wirausaha, agar para lulusan SMK dapat pula mengembangkan usaha sendiri.
Demikian yang disampaikan oleh pengamat ekonomi dan pariwisata Asih Machfuzhoh kepada BANPOS. Ia mengatakan bahwa pengangguran saat ini didominasi oleh lulusan SMK. Hal ini dikarenakan kurikulum yang dijalankan, tidak tepat sasaran.
“Harusnya kan lulusan SMK dipersiapkan untuk langsung bekerja. Tapi apakah diimbangi dengan materi pelajaran yang didapat, pada saat duduk di bangku SMK?” ujarnya kepada BANPOS, Kamis (7/11).
Menurutnya, tidak ada penyesuaian kurikulum yang terjadi sejak dulu. Padahal, lanjutnya, era yang terjadi saat ini membutuhkan kecepatan dalam melakukan tindakan.
“Perubahan berkembang dengan pesat. Kalau standar kebutuhan pasar tenaga kerja pada SMK tetap seperti itu saja, ya gak akan diserap sama pasar,” jelasnya.
Selain itu, ia menuturkan bahwa perlu adanya penyesuaian dari SMK, terhadap potensi daerah tempat SMK itu berdiri. Seperti potensi pariwisata yang dimiliki oleh Banten, yang tidak ditunjang dengan SMK Kepariwisataan.
“Tujuan utama adalah bekerja di lingkungan sekitarnya kan. Kenapa gak disesuaikan dengan potensi daerah tersebut? Contoh, Banten punya banyak potensi pariwisata. Apakah ada SMK yang benar-benar dipersiapkan untuk mendorong kemajuan pariwisata kita?” terangnya.
Hal inilah, lanjutnya, yang mengakibatkan banyak lulusan SMK yang menjadi pengangguran. Karena, tidak tepatnya SMK dalam menyesuaikan dengan potensi daerah yang ada.
Menurutnya, SMK juga harus dapat memberikan materi kemandirian kepada peserta didiknya. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi minimnya lapangan kerja.
“Bukan saja knowledge yang berhubungan dengan kejuruannya. Tetapi juga mental untuk bisa mandiri, khususnya kemandirian untuk berwirausaha secara kreatif,” tandasnya. (DZH/AZM)
Kasubid Penanggulangan Kebakaran pada Damkar Kabupaten Serang, Ade Kusnadi.
SERANG , BANPOS – Dalam kurun waktu sepekan, Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Serang mencatatkan sebanyak 14 kebakaran lahan yang diakibatkan oleh human error. Sebelumnya, terhitung sejak tanggal 17 september hingga 7 November 2019, sebanyak 55 kebakaran lahan dan rumah penduduk yang terjadi di Kabupaten Serang.
Kasubid Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Serang, Ade Kusnadi, mengatakan kebakaran terjadi hamper di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Wilayah tersebut meliputi Cinangka, Kragilan, Kramatwatu, Tanjung Teja, Bojonegara, Kasemen, dan juga termasuk wilayah Kota Serang, Kopo, Serdang, Padarincang.
“Yang paling parah terjadi di wilayah perbatasan Binuang dan Kibin dengan luas wilayah yang terbakar mencapai 20 hektar yang diakibatkan oleh human error, dan Berhasil kita padamkan dengan memakan waktu selam tiga jam,” ungkapnya.
Ia juga menuturkan, selain kebakaran lahan di wilayah Jawilan dan Kibin, pihaknya juga pernah mengatasi kebakaran yang cukup besar, hingga melibatkan dua mobil water canon dari Kepolisian Daerah (Polda) Banten, mobil pemadam kebakaran Kota Serang dua unit, mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Serang empat unit, serta mobil pemadam kebakaran kawasan Ciruas satu unit.
“Hal itu juga disebabkan oleh proses pembakaran yang berlokasi di sekitar ciruas,” terangnya.
Selaku Kasubid penangguhan kebakaran, dirinya menghimbau kepada baik di Kabupaten Serang maupun Kota Serang, jika tempat tinggal atau wilayahnya banyak ilalang, saat musim kemarau, agar dibersihkan dan dibabat.
“Yang kebetulan tempat tinggal atau wilayahnya banyak ilalang, di musim kemarau ini agar dibersihkan dan dibabat. Agar tidak terjadi kebakaran ilalang,” katanya.
Dirinya juga menerangkan agar lebih berhati-hati dalam segala penggunaan bentuk lampu, minyak tanah, gas, lampu listrik dan penyalaan lilin. Ia menyarankan, jangan menghidupkan listrik pada saat tercium aroma gas bocor.
“Menyalakan lilin juga harus di tempat yang tidak mudah terbakar, kemudian pada saat regulator dipasang atau dilepas itu juga di elpigi 3kg itu harus berhati-hati, pemasangannya tidak boleh pakai pengikat, kerena itu tidak disarankan oleh damkar,” tandasnya. (MUF/AZM)
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim. (Istimewa)
SERANG, BANPOS – Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim, mengatakan bahwa Disnaker Provinsi Banten harus bertanggungjawab atas tingginya angka pengangguran. Bukan malah menyalahkan kota dan kabupaten.
“Ya itu kepala dinasnya gak becus bicaranya. Seharusnya Kepala Disnaker itu melakukan upaya-upaya yang bisa membuka lapangan kerja, bukan saling menyalahkan,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di Kejati Banten, Jumat (8/11).
Menurutnya, antara provinsi dengan kota dan kabupaten, harus terjalin sinergi yang baik.
“Kita tahu sinergisitas antara provinsi dengan kota dan kabupaten harus berjalan dengan baik. Sekarang mana program-programnya (dari Disnaker untuk mengatasi pengangguran)?” ketusnya.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Serang ini juga mengatakan bahwa kota dan kabupaten telah melakukan berbagai upaya, untuk menangani masalah pengangguran. Begitupula dengan Kabupaten Serang.
“Bupati Serang itu sudah banyak melakukan program-program untuk membuka lapangan kerja. Pertama investasi, kedua pelatihan-pelatihan. Nah pertanyaannya, program apa yang sudah Disnaker lakukan untuk kepentingan kabupaten kota?,” tegasnya.
Bahkan, dengan kesal ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kepala Disnaker, dengan merekomendasikan untuk dicopot dari jabatan.
“Yah sekarang mah bukan lagi soal data, namun upaya dan program apa yang sudah dilakukan oleh Disnaker. Ganti aja tuh kepala Disnaker Provinsi Banten!” tandasnya. (DZH)
SERANG, BANPOS – Parkiran yang berada di stadion Maulana Yusuf menyisakan misteri. Pasalnya, biaya parkir yang dituliskan pada karcis parkir dan tertera nama Dishub Kota Serang itu, ternyata tidak sesuai dengan biaya yang ditagihkan oleh petugasnya. Hal ini pun dikeluhkan oleh masyarakat.
Salah satu masyarakat, Yogi, mengatakan bahwa dirinya kesal lantaran petugas parkir meminta biaya lebih kepadanya. Padahal, lanjutnya, biaya yang tertera dalam karcis hanya Rp1.000 saja. Namun, petugas parkir meminta Rp3.000.
“Kan disana jelas tulisannya Rp1.000. Pas saya mau kasih, malah minta lebih. Mintanya Rp3.000,” ujarnya kepada BANPOS, Kamis (7/11).
Ia mengaku sempat melayangkan protes kepada petugas parkirnya. Namun yang ia dapat, justru alasan yang menurutnya tidak jelas.
“Saya sempet protes ke petugas parkirnya. Lah di karcis kan cuma Rp1.000, kenapa dipintainnya Rp3.000? Eh dijawabnya cuma ‘untuk koordinasi’, trus dia pergi,” jelasnya.
Dengan adanya kejadian tersebut, Yogi berharap pemerintah dapat menindak tegas oknum-oknum petugas parkir itu. Karena, lanjutnya, selain membuat tidak nyaman juga merugikan pengunjung stadion.
“Yang pasti saya merasa dirugikan. Bagi saya membayar tidak sesuai dengan harga yang tertera itu rugi banget. Apalagi sampai tiga kali lipat. Toh biasanya juga gak ada parkir-parkir kayak gini,” tegasnya.
Sementara itu, BANPOS mencoba untuk menanyakan kepada salah satu petugas parkir yang ada di stadion. Petugas parkir yang tidak mau menyebutkan namanya itu mengatakan, uang lebih yang dipungutnya itu memang untuk koordinasi.
Namun saat ditanya apakah koordinasi yang dimaksud untuk pihak Dishub atau lembaga lainnya, dirinya enggan untuk menjawab.
“Pokoknya koordinasi aja mas,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Serang, Maman Luthfi, saat dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan berjanji untuk menjawabnya esok hari.
BERSIAP MELAUT- Sejumlah nelayan mempersiapkan jaring untuk melaut di Pelabuhan Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Rabu (6/11). Meski hasil tangkapan berkurang drastis akibat musim kemarau, namun nelayan dikawasan tersebut tetap melaut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
KASEMEN , BANPOS – Festival Pesisir yang merupakan agenda rutin tahunan Kota Serang, disebut hanya menjadikan nelayan sebagai pemanis belaka. Pasalnya, para nelayan tidak diberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini.
Selain itu, terdapat catatan buruk dalam pelaksanaan Festival Pesisir tahun 2018 lalu. Catatan tersebut dikarenakan sempat terjadi tindakan nepotisme, dalam perlombaan kapal hias. Tindakan itu berupa penetapan pemenang lomba berdasarkan kedekatan dengan panitia.
Kepala Kampung Nelayan Karangmulya, Widri, mengatakan bahwa dalam Festival Pesisir ini, setiap kampung nelayan diwajibkan mengirim 10 peserta lomba.
“Dari pihak penyelenggara, itu mewajibkan setiap kampung mengirimkan 10 peserta. Karena di tempat saya itu ada 60 perahu, makanya untuk peserta kami undi,” ujarnya saat ditemui di rumahnya, Rabu (6/11).
Namun ia mengaku, seharusnya pihak penyelenggara, dalam hal ini Disporapar Kota Serang, tidak hanya melibatkan nelayan untuk mengirimkan perwakilan. Namun juga dalam hal konsep hingga teknis acara.
“Semua ini kan diatur oleh Dinas, sementara nelayan gak bisa ngomong. Palingan kami hanya diminta untuk mencarikan perahu, 10 per kampungnya. Sedangkan acara nelayan yang sebenarnya itu gak ada tuh,” jelasnya.
Menurutnya, apabila para nelayan benar-benar dilibatkan dalam Festival Nelayan, maka penyelenggara tidak perlu susah-susah mewajibkan adanya 10 perwakilan di setiap kampung nelayan. Sebab, dengan sendirinya para nelayan akan turut serta meramaikan.
“Yah dengan catatan, kami dilibatkan. Karena kan dalam masyarakat nelayan, ada juga yang namanya ritual Nadran. Cuma yah ada perbedaan persepsi antara kami dengan penyelenggara,” ucapnya.
“Kalau memang kami dilibatkan, dan konsep Nadran benar-benar dilakukan dalam Festival Pesisir ini, dinas tidak perlu mikirin gimana biar nelayan ikut berpartisipasi. Sudah pasti semua ikut. Bahkan kami berani ngutang untuk menghias perahu-perahu kami,” lanjutnya.
Selain itu, ia juga menceritakan sempat terjadi tindakan nepotisme yang dilakukan oleh panitia. Hal ini dikarenakan pada saat itu, salah satu peserta lomba dari kampungnya, berhasil memenangkan lomba hias perahu.
“Namun ketika ingin mengambil hadiahnya, tiba-tiba pemenangnya itu bukan dia. Tapi dari kampung lain, yang ternyata dekat dengan panitia,” ungkapnya.
Ia pun berharap, dalam Festival Pesisir tahun ini, para nelayan dapat dilibatkan secara aktif, bukan hanya sebagai hiasan saja.
“Yah harus lebih baik lagi. Jangan sampai seperti tahun kemarin, kami disebut sebagai panitia, tapi benar-benar gak dilibatkan,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu warga, Hatipah, membenarkan adanya tindakan nepotisme. Karena, ia merupakan orang yang menjadi korbannya.
“Saya ditelpon sama pak Widri, kalau perahu saya menang. Trus saya disuruh datang ke lokasi pengambilan hadiah. Waktu itu sudah nunggu dari pagi sampai sore, tiba-tiba yang memegang (memenangkan) hadiah ternyata dari kampung lain yang dekat sama panitia,” katanya.
Melihat kondisi tersebut, keluarga Hatipah menyarankan untuk tidak perlu dipermasalahkan. Namun Hatipah menolak saran tersebut.
“Awalnya teteh saya itu bilang gak usah dipermasalahkan, karena kami ini orang kecil. Tapi saya gak mau, karena itu hak saya. Akhirnya dibantu sama pak Widri, saya bisa mendapatkan hak saya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Disporapar Kota Serang, Akhmad Zubaidilah, tidak dapat dikonfirmasi oleh BANPOS melalui sambungan telefon. Dalam pemberitahuan, disebutkan bahwa nomor telefon yang dihubungi sedang tidak aktif. (DZH)
Walikota Serang, Syafrudin, saat menghadiri tasyakuran Masjid Al-Ittihadul Athar, Sabtu (2/10).
SERANG, BANPOS – Masjid dan musala di Kota Serang diharapkan mampu menjadi pusat peradaban, seperti pengembangan budaya literasi, juga tempat yang ramah bagi anak.
“Fungsi masjid ini sebenarnya bukan hanya untuk ibadah saja ya. Termasuk juga menjadi tempat pendidikan nonformal, seperti belajar mengaji, maupun belajar-belajar lainnya,” ujar Walikota Serang, Syafrudin, seusai menghadiri tasyakuran Masjid Al-Ittihadul Athar di Kecamatan Serang, Sabtu (2/11) malam.
Menurutnya, setiap masjid di Kota Serang harus dapat menyediakan tempat tersendiri, untuk dijadikan sebagai pojok literasi, baik literasi umum maupun keagamaan.
“Kami juga ingin setiap masjid ada perpustakaannya, baik perpustakaan umum maupun perpustakaan yang sifatnya keagamaan,” tuturnya.
Selain itu, Syafrudin juga berharap pengurus masjid dapat menyediakan tempat khusus untuk anak-anak. Hal ini sebagai bentuk komitmen masjid, agar menjadi tempat ibadah yang ramah anak.
“Kami berharap, di masjid ini ada semacam ruang publik untuk anak-anak. Supaya nanti anak-anak ini ada tempatnya tersendiri untuk bermain. Mau nanti tempatnya di luar, atau dimana saja. Agar ramah anak,” tandasnya. (DZH)
SERANG, BANPOS – Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin berharap agar Pemprov Banten menjadi penengah permasalahan penyerahan aset antara Kabupaten Serang dengan Kota Serang, hal ini dikarenakan masih menggantungnya proses negosiasi penyerahan aset.
“Menurut saya, karena amanahnya 5 tahun (penyerahan aset,red), sekarang sudah 12 tahun. Di undang-undang dijelaskan, pihak provinsi agar bisa memediasi dan memfasilitasi pihak kabupaten kota yang masih ada gunjang ganjing,” jelasnya.
Ia berharap, provinsi dapat memanggil kedua belah pihak tersebut.
Terkait anggaran pembangunan Puspemkab Serang yang belum ada pada tahun 2020 dalam rancangan APBD Kabupaten Serang. Ia mengaku belum tahu, namun menurut informasi yang didapatkan, Pemkab Serang malah mengalokasikan anggaran untuk rehab kantor.
“Saya tidak tahu arah keseriusan Pemkab Serang. Tapi bisa teman-teman nilai sendiri jadi niatnya bagaimana,” kilah Subadri.
Subadri mengaku, Pemkot Serang sudah terus melakukan komunikasi dengan pihak Pemkab Serang. Namun hingga saat ini, masih belum ketemu solusi dari permasalahan tersebut.
“Sudah asda, bappeda bertemu. Sebab itu saya meminta pemprov segera melakukan mediasi dan fasilitasi,” terangnya.
Menurutnya, masalah aset ini bukan hanya soal keinginan untuk memiliki aset saja, tapi juga dikarenakan kebutuhan dari Pemkot Serang untuk melayani masyarakat.
“Kita masih ada OPD yang ngontrak, jadi ini sudah masalah kebutuhan. Lagipula ini juga sudah aturan dalam UU, bukan soal gimana-gimana,” tandasnya.
Kades Sangiangjaya, Usep Pahlalludin saat mengambil sumpah Kaur Desa Sangiangjaya yang baru dilantik. Jum’at (1/11) LEBAK, BANPOS – Setelah satu tahun lamanya mengalami kekosongan jabatan, akhirnya Kepala Desa (Kades) Sangiangjaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, melantik Jaharudin, sebagai Kaur Umum di desa setempat.
Kades Sangiangjaya, Usep Pahlalludin mengatakan, pelantikan Kaur Umum di desanya itu dilakukan setelah melalui serangkaian proses dan pelatihan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak di LPP Cisalak selama empat hari.
“Ada sekitar dua orang perangkat desa yang kita lantik, pertama Jaharudin, Kaur Umum dan Mantri Tani Desa, Yuyuk Wahyudin,” kata Usep kepada BANPOS, Jum’at (1/11).
Menurutnya, dalam pengangkatan dan pelantikan Kaur Umum yang baru tersebut, sebagai pengganti Kaur Umum lama yang telah mengundurkan diri karena bekerja di tempat lain.
“Kaur Umum yang lama yaitu M Tomy Andriyan Permana bekerja di tempat lain yaitu di RS Kartini,” jelasnya.
Ia berharap Kaur Umum dan MTD yang baru dapat melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
“Harapan kita, keduanya bisa mengemban dan melaksanakan pekerjaan dengan baik terlebih bisa bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.
Sementar itu, Kaur Umum yang baru dilantik, Jaharudin mengaku dirinya telah siap untuk mengabdi dan bekerja secara maksimal sesuai tugas dan fungsinya.
“Tentu saya akan bekerja secara maksimal sesuai fungsi saya,” katanya.(DHE)
