Asda II bidang Ekonomi Pembangunan Kota Serang Djoko Sutrisno
SERANG, BANPOS – Serapan anggaran Triwulan III Pemda Serang masih belum maksimal dan didominasi oleh Belanja Tidak Langsung atau Belanja Operasional saja.
Secara presentase, serapan Belanja Daerah Kota Serang baru mencapai 47,90 persen terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 58,39 persen, sedangkan untuk Belanja Langsung (BL) baru mencapai 37,4 persen.
Menurut Asda II bidang Ekonomi Pembangunan Kota Serang Djoko Sutrisno, jika melihat dari kinerja penyerapan anggaran ini, memang akan terdapat beberapa hal yang butuh usaha lebih keras agar mencapai target yang ditetapkan.
“Memang jika melihat dari progress dan waktunya, ini sangat jauh. Sedangkan sekarang tinggal menyisakan 3 bulan lagi hingga Desember,” ujar Djoko saat ditemui di ruangannya.
Menurut Djoko, dalam evaluasi triwulan III yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, para OPD yang ada telah menyampaikan beberapa alasan sehingga penyerapan belanja, khususnya pada belanja langsung masih belum maksimal.
“Menurut beberapa OPD, ada yang sedang dalam proses konstruksi dan ada yang sudah selesai, namun dalam proses PHO (serah terima pekerjaan sementara,red) dan belum dicairkan dari keuangan,” ungkapnya.
Selain itu menurutnya, ada beberapa pekerjaan juga yang baru selesai tender atau lelang. Sehingga pekerjaan baru bisa dimulai.
“Tapi mereka nyatakan, waktu yang tersedia masih cukup, jadi bisa selesai,” papar mantan Kepala Bappeda Kota Serang tersebut.
Ia menyatakan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) adalah dinas yang paling rendah penyerapan anggarannya, sehingga banyak tertinggal dari OPD lainnya. Menurutnya, hal ini dikarenakan proses perencanaan dan pelelangan dilakukan pada tahun yang bersamaan.
“Jadi misalnya, harusnya dilakukan DED dulu, baru tahun berikutnya konstruksi. Namun sekarang, dilakukan di tahun yang bersaman,” jelasnya.
Sekda Pandeglang, Fery Hasanudin saat memberikan sambutan pada acara Rakor Stakeholder dan Penguatan Pesantren Ramah Anak, Rabu (30/10)
PANDEGLANG,BANPOS – Sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Pondok Pesantren (Ponpes), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membentuk model pesantren ramah anak di Kabupaten Pandeglang.
Kepala Bidang Partisipasi Organisasi Keagamaan Kementerian PPPA, Dodi M Hidayat mengatakan, Kementerian PPPA terus berupaya mencegah kekerasan dan memberikan perlindungan terhadap anak, salah satunya di pondok pesantren.
“Dimana pondok pesantren dalam proses belajar mengajar harus ramah terhadap anak, untuk mewujudkan hal tersebut maka harus ada pesantren ramah anak,” kata Dodi saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder dan Penguatan Pesantren Ramah Anak di Oproom Setda, Rabu (30/10).
Menurutnya, untuk memenuhi hak-hak anak di pesantren saat ini Kementerian PPPA telah membentuk lima model pondok pesantren ramah anak, diantaranya di Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Banten.
“Dari delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, sesuai dengan assesment Kabupaten Pandeglang terpilih sebagai model pondok pesantren ramah anak, adapun pondok pesantren yang di tunjuk sebagai pesantren ramah anak yaitu pondok pesantren Atohariyah,” terangnya.
Dodi menambahkan, dengan di tunjuknya model pesantren ramah anak, tentunya harus memiliki tenaga pendidik yang profesional, sehingga bisa mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.
“Selain itu, selama menempuh pendidikan pihak Ponpes harus dapat memberikan pengasuhan dan pemenuhan hak anak yang baik dan optimal, sehingga unsur kekerasan baik fisik maupun psikis dapat di cegah,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Pandeglang, Fery Hasanudin mengatakan, setiap lembaga pendidikan yang sistem boarding school atau asrama memiliki tenaga pendidik yang profesional.
“Tapi belum tentu memiliki tenaga pengasuh profesional, padahal lembaga pendidikan yang demikian harus menerapkan standar pelayanan yang optimal.
“Pesantren ramah anak akan bisa menjadi lembaga pendidikan yang paripurna,” katanya.
“Saya sangat mengapresiasi dan menyambut baik program ini, dengan adanya model pesantren ramah anak di Kabupaten Pandeglang dapat mencegah kekerasan dan melindungi hak anak yaitu dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang terintegrasi, dengan begitu pondok pesantren ramah anak akan terwujud dengan baik,” ungkapnya.(dhe/imi)
Kendaraan Dinas Pemkot Cilegon yang tampak tak terawat / LUKMAN CILEGON, BANPOS – Dibeli ratusan juta rupiah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon, sejumlah kendaraan dinas milik Pemkot Cilegon dibiarkan begitu saja di sekitar perkantoran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pasalnya, kendaraan dinas menjadi salah satu sarana yang dapat menunjang kinerja pemerintah. Mulai dari kendaraan roda empat hingga roda dua. Sayangnya, fasilitas milik Pemkot Cilegon tersebut banyak yang mubadzir disia-siakan.
Pantauan BANPOS dilapangan, Rabu (30/10), di Rumah Dinas Walikota Cilegon, terdapat tiga unit mobil sedan berplat merah yang bodinya lusuh dipenuhi debu yaitu tiga kendaraan dinas jenis sedan Honda Accord dan Civic eks pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon yaitu A 1004 SZ, A 751 U dan A 750 U, serta microbus, dan minibus milik Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Nissan Xtrail dengan nopol A 569 U.
Ditempat berbeda di Kawasan Kantor Walikota Cilegon terdapat beberapa unit kendaraan plat merah yang kondisinya kotor dan terlihat tidak terawat seperti di parkir dekat pintu keluar Kantor Walikota Cilegon.
Begitu juga di bagian samping Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Cilegon, yaitu terdapat kendaraan jenis Toyota Kijang LX dengan nomor polisi (nopol) A 18214 R, tampak diselimuti debu.
Adapun, di depan Halaman parkir Masjid Nurul Iman Kawasan Kantor Walikota, juga terdapat satu unit mobil losbak yang kondisinya rusak.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon Raden Firman menjelaskan, beberapa kendaraan dinas yang mangkrak tersebut sedang diinventarisir oleh pihaknya.
BPKAD Cilegon juga telah meminta ke seluruh OPD untuk mendata aset yang sudah tidak terpakai. “Kami minta kepada OPD untuk melakukan pencatatan aset yang tidak terpakai, selanjutnya bisa kita lelangkan,” kata Firman saat dikonfirmasi, Rabu (30/10).
Pihaknya mengaku, belum mengetahui pasti jumlah kendaraan roda empat atau roda dua yang akan dilelang. Sebab proses inventarisir masih terus berlangsung ke OPD-OPD.
Setelah pengurus barang di masing-masing OPD menyetorkan data ke BPKAD, maka pihaknya akan melapor ke pimpinan untuk pengajuan lelang.
“Kalau penentuan harga itu dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Kita masih menunggu dari OPD, mana saja yang sudah tidak terpakai, nanti kita rekap untuk masuk daftar lelang,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Satpol PP Cilegon Sukroni membenarkan adanya mobil dinas yang bertuliskan Kendaraan Dinas Satpol PP mangkrak di Rumah Dinas Walikota Cilegon. “Kita belum tahu persis, itu aset kita Dinas Satpol PP atau sudah diserahin ke aset, nanti kita cek,” singkatnya.
Diketahui harga mobil jenis Honda Civic berkisar Rp 523 jutaan sementara itu jenis Honda Accord mencapai Rp 714 jutaan. (LUK/RUL)
Wakil Walikota Serang Subadri Usuludin membacakan sumpah jabatan dalam pelantikan susulan, Rabu (30/10/2019)
SERANG, BANPOS – Bukan karena adanya perpecahan di kubu ASN, sehingga sebanyak 24 ASN yang terkena rotasi dan mutasi baru dilatik pada Rabu (30/10/2019). Namun, puluhan ASN tersebut ternyata tidak hadir pada saat pelantikan pada Jumat (25/10/2019) yang lalu.
Proses pelantikan dan pembacaan sumpah jabatan kali ini dipimpin oleh Wakil Walikota Serang Subadri Usuludin.
“Ini susulan kemarin, yang memang tidak hadir karena ada Diklat dan tugas lainnya. Itu sebanyak 24 orang,” ujar Subadri seusai memimpin jalannya pelantikan susulan di gedung BKPSDM Kota Serang.
Menurutnya, pelantikan ini harus dilakukan karena merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Sesuai PP nomor 11 tahun 2017 itu, bagi ASN yang belum mengucapkan sumpah jabatan, itu harus menyusul. Makanya kami adakan lagi pelantikan ini untuk mengambil sumpahnya,” tuturnya.
Ia juga mengatakan, meskipun ke 24 ASN tersebut baru dilantik, namun secara administrasi mereka sudah resmi berpindah tugas, sesuai dengan SK yang berlaku.
“Sebenarnya ini merupakan tuntutan dari aturan ya. Secara administrasi, mereka (ke 24 orang) ini sudah di-SK-kan pada pelantikan kemarin. Hanya saja belum mengambil sumpah,” katanya.
Saat ditanya apakah masih ada ASN yang belum dilantik, pada pelantikan kali ini, Subadri mengaku sudah tidak ada.
“Gak ada lagi, ini sudah semua yang kemarin belum disumpah. Jadi tidak ada pelantikan susulan lagi,” terangnya.
Ia pun berharap kepada para ASN yang baru dilantik, agar dapat bekerja lebih baik sehingga pelayanan kepada masyarakat, dapat lebih baik.
“Harapannya sama dengan pak Wali. Dengan adanya rotasi dan mutasi ini dapat membuat mereka lebih bermotivasi agar mereka lebih giat bekerja, dapat lebih baik bekerja untuk masyarakat Kota Serang,” ujarnya. (DZH/PBN)
Kondisi Kantor Walikota di Puspemkot Serang yang berada di KSB, Cipocok Jaya, Kota Serang.
SERANG , BANPOS – Mendengar kata hantu pasti banyak yang akan menutup telinga atau ketakutan. Padahal makhluk gaib tersebut ada di sekitar kita. Meski sampai saat ini masih ada perdebatan soal wujud atau bentuk hantu. Selama ini hantu digambarkan memakai baju putih dengan wajah pucat.
Banyak orang mengatakan hantu ada di rumah atau bangunan tua, tapi di Kota Serang, hantu muncul di Kantor Walikota. Tak hanya di kantor orang nomor satu di Kota Serang, beberapa kantor sekitarnya juga dikabarkan kerap ada kemunculan mahluk halus tersebut. Hal ini kerap terjadi diduga karena tempat berdirinya Puspemkot Serang, merupakan lahan bekas kuburan.
Diungkapkan oleh salah satu pegawai keamanan Puspemkot Serang, Munawir, ia dan teman-temannya seringkali mendapatkan gangguan dari ‘makhluk halus’ penghuni Puspemkot Serang. Gangguan tersebut disebutkan bervariasi.
“Misalkan waktu itu, saya sedang jaga malam di pos jaga. Nah tiba-tiba pintu gerbang itu terbuka sendiri. Padahal itukan bisa dibilang cukup berat yah,” ujarnya kepada BANPOS, di Puspemkot Serang, Selasa (29/10).
Bahkan untuk memperkuat ucapannya, ia memperlihatkan rekaman CCTV tersebut kepada BANPOS. Dalam rekaman itu, terlihat pintu gerbang Puspemkot yang terbuka dan tertutup sendiri. Padahal, posisi gerbang dalam keadaan tertutup rapat.
Selain pintu gerbang yang terbuka sendiri, ia juga mengatakan bahwa beberapa tempat sampah yang terpental sendiri. Padahal, tidak ada angin yang dapat menyebabkan tempat sampah itu terpental.
“Kalau tempat sampah terpental itu sudah sering. Kalau bicara ada angin atau tidak, ya gak ada. Soalnya kan harusnya anginnya itu kencang supaya bisa bikin mental kayak gitu,” tuturnya.
Belum lagi mengenai suara-suara tangisan perempuan, yang entah dari mana asalnya. Ia mengatakan, hal itu kerap terjadi ketika sedang melakukan jaga malam.
“Jadi kan memang kerja kami itu ada shift-shiftnya. Dan kalau lagi dapat jaga malam, ya harus siap-siap saja. Namanya juga jaga gedung besar yang lagi tidak berpenghuni, ada aja pasti yang seperti itu,” katanya.
Ia juga menuturkan kejadian yang pernah dialami oleh rekan kerja sesama penjaga gedung. Menurut Munawir, rekannya yang bernama Firman saat itu sedang melakukan kontrol terhadap gedung Setda Kota Serang.
Pada pukul 03.30 WIB, Firman memasuki gedung Setda. Tidak lama kemudian, Firman melihat dari arah tangga alternatif dari arah ruangan Sekretaris Daerah dan Asisten Daerah yang berada di sayap kanan gedung Setda, sesosok makhluk yang menyerupai ‘wewe gombel’ sedang menari sambil menuruni tangga tersebut. Wewe gombel sendiri banyak disebutkan merupakan hantu wanita.
Tak lama, sesosok makhluk tersebut pun menghampiri Firman, dengan kondisi yang kian lama kian membesar. Akhirnya, Firman pun pingsan hingga dan kembali siuman pada siang hari.
“Itu berdasarkan penuturan rekan kerja saya ya. Memang sebenarnya banyak yang seperti itu disini,” tuturnya.
Sementara itu, salah satu Satpol PP yang berjaga di gedung Setda, Kamran, mengatakan bahwa dirinya juga pernah mengalami kejadian mistis. Ia mengaku pernah didatangi oleh sesosok penunggang kuda.
“Saya pernah juga didatangi oleh penunggang kuda. Jadi dia itu bilang, kalau banyak dari doa-doa yang dipanjatkan itu tidak sampai kepada mereka. Justru yang sampai ke mereka adalah caci maki atau ghibahan yang biasa diobrolin sama kita yang masih hidup,” ujarnya.
Menurutnya, penunggang kuda tersebut, kerap kali dilihat di sekitar parkiran mobil pimpinan daerah. Karena memang, tempat parkiran mobil pimpinan daerah tersebut, merupakan bekas kuburan.
“Jadi disini memang bekas kuburan. Terutama di tempat berdirinya gedung BAPPEDA dan BPKAD. Di situ tempatnya kuburan, waktu mau pembangunan ada sekitar 500 kuburan di sana,” jelasnya.
Walikota Serang, Syafrudin, mengakui ‘keangkeran’ dari Puspemkot Serang merupakan hal yang wajar. Sebab, memang lahan Puspemkot ini merupakan bekas kuburan.
“Yah wajar lah yah menurut saya. Karena kan memang ini bekas kuburan,” ujarnya sambil sedikit tertawa.
Kendati demikian, Syafrudin mengatakan dirinya sudah terbiasa dengan hal-hal mistis seperti itu. Karena memang, sejak dirinya menjabat di Dinas Perhubungan maupun di Dinas Lingkungan Hidup, kejadian mistis sering terjadi.
“Kayak waktu itu saya di Dishub, TV pernah mati sendiri. Di DLH juga pernah kejadian. Di sini pun sama. Ya kalau saya mah yang seperti itu sudah biasa lah,” katanya kembali tertawa.
Ia pun meminta kepada para pegawai keamanan yang kerap kali diganggu, agar jangan terlalu dikhawatirkan. Karena manusia merupakan makhluk yang lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk halus.
“Hal-hal yang seperti itu mah tidak akan membunuh kita kok. Jadi jangan khawatir. Perbanyak ngaji, perbanyak ingat kepada yang kuasa, toh waktu menjaga gedung itu tidak salah kok,” tandasnya. (DZH)
SERANG, BANPOS – Permasalahan pungutan liar (pungli) dalam beberapa pelayanan publik, masih dirasa oleh masyarakat. Sebab itu, Walikota Serang Syafrudin berencana akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk melihat langsung apakah benar terjadi hal tersebut.
“Jika memang masih ada oknum yang melakukan pungli, ada resiko yang harus diterima jika memang jelas terbukti. Akan saya copot jika PNS atau diberhentikan untuk honorer,” ujar Syafrudin, Rabu (30/10/2019).
Ia menyatakan, masyarakat dapat melaporkan ke pihaknya jika menemukan adanya praktik pungli, misalnya dalam proses pembuatan KTP, dengan melampirkan bukti-bukti penguat seperti dokumentasi foto dan lainnya.
“Kalau bisa membuktikan ada percaloan, baik itu pejabat maupun non pejabat, pasti akan saya tindak,” tegasnya.
Syafrudin mengklaim sudah melakukan sidak-sidak sebelumnya ke beberapa OPD, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
“Nanti akan kami rencanakan untuk melakukan sidak lagi,” ungkapnya. (PBN)
Walikota Serang Syafrudin didampingi Plt Asda I Komarudin
SERANG, BANPOS – Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Serang dirasa masih rendah. Pemkot Serang menyadari, masukan dari masyarakat sebagai pengguna layanan itu penting sebagai input bagi peningkatan kualitas.
“Dari sisi kepuasan masyarakat, memang belum puas. Jadi masih ada keluhan-keluhan terkait pelayanan yang langsung diterima masyarakat,” ujar Walikota Serang Syafrudin usai membuka acara Forum Konsultasi Publik, Rabu (30/10).
Syafrudin mengklaim, akan menjadikan masukan dari masyarakat sebagai perbaikan pelayanan tersebut. Ia mengaku tidak mempermasalahkan ketika masyarakat menyampaikan keluhan atas pelayanan yang dilakukan OPD.
“Misalnya soal birokrasi KTP, masih ada keluhan tentang hal tersebut. Juga soal pembuatan SITU (Surat Izin Tanda Usaha) yang dianggap masih panjang dan berbelit,” ungkapnya.
Dengan adanya forum konsultasi publik, maka diharapkan ada indikator kepuasan masyarakat yang dapat ditingkatkan. Sehingga sebagai masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
“Misalnya setelah dilakukan konsultasi ini, masyarakat merasa belum puas dengan alasan SDM yang belum mumpuni. Maka kami akan memaksimalkan pelayanan dengan SDM yang ada, baik yang PNS maupun non PNS untuk melayani lebih baik,” tandasnya. (PBN)
SERANG, BANPOS – Realisasi PAD dari retribusi Kota Serang hingga triwulan ketiga, disebut masih sangat jelek. Pasalnya, rata-rata realisasinya masih dibawah 50 persen.
Namun untuk serapan anggaran, pada triwulan ketiga ini dikatakan sudah cukup baik. Meskipun masih ada OPD yang serapan anggaran masih dibawah rata-rata.
“Kemarin rapat evaluasi hasilnya lumayan bagus untuk serapan anggaran. Namun PAD dari retribusi itu masih dibawah standar,” ujar Walikota Serang, Syafrudin, saat ditemui di Puspemkot Serang, Selasa (29/10/2019).
Syafrudin mengatakan, realisasi PAD tersebut masih sangat jelek. Karena, saat ini sudah memasuki triwulan keempat. Sehingga, akan sangat sulit untuk mengejar target.
“Yang paling rendah PADnya itu Disperindagkop. Tapi tetap, pokoknya untuk realisasi PAD dari retribusi, itu semuanya masih sangat jelek. Masih dikisaran 40an persen,” tegasnya.
Namun ia tetap mengapresiasi kinerja OPD, dalam melakukan serapan anggaran. Karena berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata OPD telah menyerap anggaran sebesar 50 persen.
“Realisasi anggaran bagus. Semua rata-rata sudah 50an persen realisasinya. Yang paling bagus itu kalau gak salah Kecamatan Curug dan Inspektorat,” tuturnya.
Sementara, Dinas PUPR dan Dinas Perkim saat ini masih menempati urutan terendah, dalam melakukan serapan anggaran. Hal itu dikarenakan masih adanya tender yang masih belum terserap.
Mengenai kebijakan Penunjukan Langsung (PL) yang sempat dicanangkan olehnya, Syafrudin mengaku sudah selesai.
“Kalau PL itu sudah selesai semua. Saat ini tinggal penyelesaian dari hasil lelang yang kemarin. Sekarang masih dalam pengerjaan,” tandasnya. (DZH/PBN)
Ilustrasi Amin Rais dan Prabowo Subianto / ISTIMEWA JAKARTA, BANPOS – Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais ternyata telah memberi restu untuk Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Indonesia Maju.
Namun, Amien merestui dengan syarat. “Saya lihat bahwa Amien Rais merestui dan mendukung Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan dengan syarat,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10).
Dia mengatakan syarat tersebut bahwa Amien Rais juga akan ikut membantu memonitor agar langkah-langkah yang dilakukan Prabowo sebagai Menhan bisa berguna bagi bangsa dan negara.
Dasco menilai sikap Amien sangat positif karena yang bersangkutan merupakan teman koalisi Prabowo sejak lama.
“Karena itu, apa yang disampaikan Amien itu merupakan dukungan kepada Prabowo sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” ujarnya.
Namun, Dasco tidak mengetahui apakah ada janji khusus antara Prabowo dan Amien, setelah keputusan Gerindra masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. (ANTARA/JPNN/RUL)
Kantor Walikota Serang belum ramah bagi penyandang kebutuhan khusus.
SERANG, BANPOS – Pemkot Serang mengajukan usul untuk adanya Raperda perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.
Dalam revisi perda tersebut, terdapat 9 poin usulan penambahan dan revisi pasal, dimana pada poin 9 dinyatakan bahwa pembangunan gedung harus responsif terhadap kebutuhan ibu hamil, disabilitas dan warga minoritas lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus (PKh) Untirta, Muntazir menyatakan mendukung adanya revisi perda tersebut.
“Ini bagus, berarti Pemkot Serang sudah menunjukkan bahwa kepedulian kepada disabilitas tidak hanya sebatas omongan saja, namun sudah dalam bentuk kebijakan,” jelas pria yang akrab dipanggil Mumu tersebut, Selasa (29/10/2019).
Mumu mengatakan, hasil evaluasi terhadap bangunan dan gedung di Kota Serang ternyata masih banyak yang belum ramah terhadap disabilitas. Seperti di kantor Walikota Serang yang belum memudahkan disabilitas untuk ke lantai atas.
Sebab itu, dalam pematangan revisi perda tersebut, Mumu mengusulkan agar dapat menggandeng akademisi dan komunitas-komunitas disabilitas, sehingga perda tersebut dapat lebih maksimal aturannya.
“Kami lihat masih banyak infrastruktur yang belum ramah disabilitas. Jadi pembahasan perubahan perda ini harus menggandeng dari berbagai pihak, seperti akademisi kampus,” tegasnya. (PBN)
