BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Pemkot Serang Tolak Wacana Penghapusan IMB

    Pemkot Serang Tolak Wacana Penghapusan IMB

    Walikota Serang, Syafrudin.
    SERANG, BANPOS – Munculnya wacana penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR), ditolak oleh Pemkot Serang. Pasalnya, IMB berguna untuk mengatur penataan bangunan. Selain itu, IMB juga menjadi penyumbang PAD yang cukup besar bagi Kota Serang.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa apabila IMB benar dihapuskan, maka pemerintah daerah akan kesulitan dalam melakukan penataan kota. Hal ini dapat mengakibatkan pembangunan kota yang acak-acakan.

    “Kalau IMB ini dihapuskan, maka tidak bisa diatur ini pendirian bangunan di Kota Serang. Kalau benar, kami tidak bisa mengatur sempadan dan lain-lainnya. Jadi acak-acakan,” ujarnya kepada BANPOS, Selasa (15/10).

    Menurutnya, kebijakan tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Pemkot Serang. Sebab, Pemkot Serang saat ini sedang berupaya untuk bagaimana mengatur penataan kota yang ada.

    “Kalau IMB ditiadakan, gak tertata dong. Karena jika benar, bentuk peraturan apa lagi yang akan diterapkan oleh kami, supaya bangunan-bangunan yang ada di Kota Serang ini tertata,” jelasnya.

    Berkaitan dengan alasan Kementrian ATR bahwa wacana tersebut untuk menarik investor datang, Syafrudin mengatakan bahwa tidak perlu sampai dihapus.

    “Kalau dihapus sih lebih baik jangan, karena nanti sulit. Kalau memang perlu, mungkin pengurangan retribusi atau dihapus saja retribusinya,” ungkapnya.

    “Kalau memang akan dihapuskan, kami rasa kami tidak siap dan menolak,” lanjutnya.

    Di tempat yang sama, Kepala Satpol PP Kota Serang, Kusna Ramdany, mengatakan bahwa penghapusan IMB dapat menyuburkan keberadaan bangunan liar (bangli) di Kota Serang.

    “Kalau IMB dihapus, sudah pasti bangli ini semakin menjamur di Kota Serang,” katanya.

    Menurutnya, Kementrian ATR harus mempertimbangkan kembali wacana penghapusan IMB. Karena menurutnya, IMB masing sangat perlu dalam upaya penataan kota.

    “Mungkin bukan dihapus ya seharusnya, namun diatur lebih lanjut. Karena jika benar dihapuskan, ini akan menimbulkan polemik di masyarakat. IMB ini kan mengatur banyak hal, seperti jarak bangunan ke sempadan jalan, kekuatan bangunan, dan sebagainya,” ucapnya.

    Jika memang alasannya untuk menarik investor, lanjut Kusna, ia berharap jangan sampai mengakibatkan tumbuh suburnya bangli. Ia pun mengatakan bahwa ketimbang dihapuskan, lebih baik IMB dipermudah dalam pengurusannya.

    “Lebih simpel mungkin, jadi untuk menarik investor itu proses pembuatannya lebih dipermudah. Jangan bertele-tele,” jelasnya.(DZH/AZM/ENK)

  • Pemprov Banten Perkuat Ekonomi di Pesantren

    Pemprov Banten Perkuat Ekonomi di Pesantren

    Pemprov Banten Perkuat Ekonomi di Pesantren / ISTIMEWA

    SERANG, BANPOS – Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan  Aneka, pada Kementerian Perindustrian memberikan bimbingan teknis terhadap seratusan santri di Banten. Melalui kegiatan itu diharapkan, santri memiliki modal keterampilan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha kecil menengah.

    Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten, Babar Suharso, seusai menghadiri acara bimbingan teknis, Selasa (15/10). Kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Serang diikuti 120 santri, ustaz dan pengasuh pondok pesantren Al Mubarok, Kota Serang dan Pondok Pesantren Nur El Falah, Kabupaten Serang.

    Hadir dalam kegiatan itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan  Aneka, pada Kementerian Perindustrian, perwakilan dari Kabupaten/Kota Serang dan lain-lain.  

    Menurut Babar, fokus utama kegiatan itu adalah memberikan pelatihan terhadap santri dan ustaz. Setelah mengikuti pelatihan, para ustaz diharapkan dapat menularkan kemampuannya kepada para santri.

    “Selain memiliki kemampuan ilmu agama, para santri juga diharapkan dapat memiliki keterampilan untuk mengembangkan ekonomi kecil dan menengah. Mudah-mudahan, selepas lulus dari pesantren, para santri dapat mengembangkan ekonomi dan diharapkan tidak menjadi pengangguran. Bagi mereka yang membuka pesantren, juga diharapkan dapat mengembangkan kemampuannya kepada para santri,” ujar Babar.

    Adapun, produk yang dikembangkan di dua pesantren itu adalah pembuatan roti dan sandal. Selain memberikan pelatihan cara membuat roti dan sandal, pemerintah juga memberikan bantuan peralatan pembuatan roti. Salah satu perusahaan, yaitu Sari Boga siap menyuplai bahan baku pembuatan roti.

    Babar juga mengatakan, ke depan santri juga akan dibekali kemampuan mengembangkan ekonomi digital dan pelatihan otomotif. “Pada tahun ini baru dua pesantren. Tahun depan diharapkan lebih banyak lagi,” ucapnya.

    Ditanya tindak lanjut pengembangan ekonomi pesantren, Babar mengaku, Dinas Perindustrian dan Perdagangan siap memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilan pesantren, termasuk pelatihan tentang pengemasan produk.

    “Minimal kan bisa memenuhi pasar internal pesantren. Kalau sudah mampu memenuhi kebutuhan roti dan sandal di pesantren, sudah bagus. Karena kebutuhan sandal di pesantren ternyata sangat tinggi,” kata Babar.

    Babar juga memaparkan soal pemilihan pondok pesantren sebagai sasaran program. Menurut dia, pesantren di Banten sangat banyak, baik pesantren salafi maupun modern. Tercatat sekitar 4.180 pesantren yang terdapat di Banten.

    Sementara, Gari Wibawaningsih dalam sambutannya mengatakan, kehadiran ekonomi digitalisasi di kalangan santri, sangat penting. Dengan menguasai digital, mereka akan bersaing pada era industri saat ini dan ke depan.

    “Terkait meningkatnya pekerja dari luar negri yang datang ke Indonesia, saya berpesan agar para santri dapat lebih disiplin. Saya ingin Industri di Indonesia bisa jadi yang terkuat di Asia. (RUL)

  • Yang Ngeyel Merokok di KTR Bakal Ditangkap

    Yang Ngeyel Merokok di KTR Bakal Ditangkap

    Ilustrasi kawasan tanpa rokok. (Foto: ISTIMEWA)
    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang semakin serius dalam mengadakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal ini dibuktikan dengan digelarnya sosialisasi Peraturan Walikota (Perwal) KTR di beberapa tempat pelayanan publik seperti tempat umum dan angkutan umum. Bagi para pelanggar, akan dilakukan teguran terlebih dahulu. Jika tetap ngeyel, Pemkot melalui Satpol PP akan melakukan penangkapan.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa Perda dan Perwal ini merupakan runtutan dari aturan pemerintah pusat yang harus dipersiapkan oleh Pemkot Serang, untuk mengatur adanya KTR di Kota Serang.

    “Jadi nanti kami atur. Di dalam kantor tidak bisa merokok. Tapi di dalam kantor juga harus disiapkan bagi orang yang merokok, berbentuk smoking area,” kata Syafrudin kepada awak media di sebuah hotel di Kota Serang, Selasa (15/10).

    Menurutnya, Pemkot Serang telah lama merealisasikan kewajiban, untuk membuatkan aturan mengenai KTR. Namun, diperlukan aturan lanjutan agar dapat lebih memperkuat aturan tersebut.

    “Realisasinya sebenarnya sudah dari 2015 yang lalu melalui Perda KTR tahun 2015 itu. Namun untuk dipertajam KTR ini, maka dibuatlah Perwal KTR tahun 2019 ini,” ucapnya.

    Syafrudin pun berpesan kepada OPD di lingkungan Pemkot Serang dan perusahaan yang ada di Kota Serang, untuk segera menyiapkan tempat khusus untuk merokok. Hal ini juga untuk memberikan kesempatan untuk mereka yang merupakan perokok.

    “Kami berpesan kepada seluruh unsur OPD dan pimpinan perusahaan di Kota Serang untuk menyediakan smoking area,” tuturnya.

    Kepala Satpol PP Kota Serang, Kusna Ramdani, mengatakan bahwa penegakkan Perwal KTR ini akan dijalankan menggunakan metode non yustisi. Artinya, Pemkot akan menggunakan pendekatan persuasif terlebih dahulu untuk pelanggar perwal.

    “Jadi kan dalam penindakan itu ada yustisi dan non yustisi. Disini kami menggunakan non yustisi. Jadi nanti ketika ada yang melanggar, itu baru diberikan teguran. Dan kami pun mempersilahkan kepada masyarakat, apabila melihat ada pelanggar, dapat ditegur,” katanya.

    Namun, ia mengatakan bahwa apabila pelanggar tetap ngeyel ketika diberikan teguran, maka pihaknya akan melakukan tindakan yustisi, yaitu melakukan penangkapan.

    “Jadi kalau memang mereka ngeyel ya mau tidak mau kami tangkap. Nanti diproses penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS, dan disidang di pengadilan dengan tuduhan tindak pidana ringan,” ucapnya.

    Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh kepala OPD, untuk segera menyiapkan ruangan khusus untuk merokok.
    “Diharapkan seluruh kepala OPD menyiapkan ruangan khusus untuk merokok. Dan jika ada yang merokok bukan pada tempatnya, dapat melakukan peneguran,” tandasnya.

    Untuk diketahui, Perwal nomor 22 tahun 2019 ini merupakan regulasi turunan dari Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2015 tentang KTR.

    Dalam Perwal tersebut, dijelaskan beberapa tempat KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah, tempat olahraga, angkutan umum, tempat kerja dan tempat lain yang ditetapkan.
    (DZH/AZM)

  • Jalan Cidadap-Walantaka Tuntas Dibeton

    Jalan Cidadap-Walantaka Tuntas Dibeton

    Kabid Bina Marga DPU Kota Serang Asep Heryawan meninjau proyek pembangunan jalan Cidadap-Walantaka.
    WALANTAKA , BANPOS – Warga Walantaka dan Warga Cipocok Jaya mengapresiasi langkah Pemkot Serang di tahun 2019 ini yang menuntaskan proyek pembangunan jalan Cidadap hingga Walantaka sepanjang 3,4 kilometer di tahun pertama kepemimpinan Walikota Serang Syafrudin dan Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin.

    “Sudah belasan tahun sejak Kota Serang berdiri, baru di usia ke 12 ini proyek pembangunan Cidadap-Walantaka selesai. Alhamdulillahnya lagi sekarang sudah dibeton,” kata Amirudin seorang warga Turus, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Walantaka saat ditemui, Selasa (15/10).

    Ia menceritakan belasan tahun jalan yang menghubungkan Walantaka dan Pusat Kota sepanjang tahunnya hanya dilakukan penambalan dengan aspal. Terlebih lagi jika musim hujan, kawasan tersebut seperti menjadi kubangan kerbau. Atas pembangunan tersebut, dirinya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Walikota Serang.

    “Kan dulu mah ini kalau hujan sudah seperti kubangan kerbau, padahal ini akses utama masyarakat ke Pusat Kota Serang dan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Sekarang kita bisa bangga, sepanjang jalannya dibeton, Terimakasih Pak Walikota,” ucap Amir.

    Sementara itu ditemui di lokasi proyek, Kabid Bina Marga DPU Kota Serang Asep Heryawan memastikan jika proyek pembangunan jalan Cidadap-Walantaka rampung di tahun ini. Sebelumnya, proyek sepanjang 3,4 kilometer dengan lebar 5 meter ini dibagi dua tahap, tahap pertama sepanjang kurang dari 1 kilometer dikerjakan di 2018. Dan tahan kedua sepanjang 2,6 kilometer senilai dikerjakan Rp9,6 miliar di tahun 2019.

    “Insya Allah dan mudah-mudahan November ini sudah rampung. Karena Alhamdulillah progress yang saat ini dikerjakan juga sudah bagus,” kata Asep.(DZH/AZM)

  • Kaji Mall Pelayanan Publik, Irna Belajar ke Bima Arya

    Kaji Mall Pelayanan Publik, Irna Belajar ke Bima Arya

    Irna MPP Bogor
    Caption Foto : Wali Kota Bogor, Bima Arya saat memberikan penjelasan kepada Bupati Pandeglang, Irna Narulita saat melakukan study kaji ke MPP Bogor. Selasa (15/10/2019)

    PANDEGLANG , BANPOS – Pelayanan dasar yang cepat dan singkat merupakan suatu kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu untuk mewujudkannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melakukan study kaji Mall Pelayanan Publik (MPP) ke Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/10/2019).

    Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, dasar pelayanan cepat, murah dan tidak berbelit sangat diharapkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya berencana akan membuat gedung MPP dimana semua pelayanan terpadu dapat dilakukan dalam satu gedung.

    “Kita datang ke Kota Bogor, kita dapat melihat semua masyarakat dapat dilayani dengan baik dan terpadu dalam satu tempat sehingga bisa lebih mudah,” kata Irna.

    Menurut Irna, kedatangannya ke Kota Bogor merupakan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

    “Apa yang didapat dari sini akan kami pelajari baik dari sistem teknologinya, maupun dari tahapan  yang dilakukan untuk mewujudkan MPP,” ungkapnya.

    Sementara Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, MPP baru berjalan selama dua bulan, dengan adanya MPP ini bukan hanya untuk memudahkan, namun bisa membahagiakan masyarakat.

    “Melayani dan membahagiakan masyarakat itu merupakan hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Dengan pelayanan yang cepat dan mudah akan membuat masyarakat bahagia,” katanya.

    Menurutnya, seluruh pelayanan dar dan perizinan ada didalam MPP, sehingga masyarakat yang akan mengurus izin semuanya dilakukan di MPP.

    “Disini ada 145 pelayanan diantaranya Adminduk, Imigrasi, Paspor, BPJS dan seluruh perizinan lainnya yang ada di Kota Bogor,” ujarnya.

    Bima menambahkan, untuk pembuatan MPP dibutuhkan anggaran kurang lebih Rp4,9 miliar, dari jumlah tersebut alokasi anggaran sebesar Rp3,4 miliar untuk pengadaan barang dan jasa, sedangkan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk infrastruktur. (DHE)

  • Cilegon Krisis Lahan Pertanian, Pasokan Beras Cuma 20 Persen

    Cilegon Krisis Lahan Pertanian, Pasokan Beras Cuma 20 Persen

    Foto Ilustrasi Krisis Lahan Pertanian
    Foto Ilustrasi Krisis Lahan Pertanian

    CILEGON , BANPOS – Semakin berkurangnya lahan pertanian membuat Kota Cilegon hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan,  khususnya beras  sekitar 20 persen dari total kebutuhan yang mencapai 40 ribu ton setahun.

    Kasi Ketersedian Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon, Uki Rifika mengatakan kebetuhan pangan di Kota Cilegon khususnya beras sekitar 40 ribu ton pertahun.

    “Untuk kebetuhan pangan khususnya beras plus minusnya sekitar 40 ribu ton pertahun. Dari total kebutuhan tersebut, pertanian di Kota Cilegon hanya mampu memenuhi sekitar 8.000 ton, sementara sisanya di datangkan dari luar daerah,” ujar Uki Rifika, Selasa (15/10).

    Ia mengatakan, sisa kebutuhan beras sekitar 32 ribu ton tersebut, di pasok dari dua daerah yang ada di Banten, yakni Kabupaten Pandeglang dan Lebak.

    “Untuk sementara ini untuk pasokan dari dua daerah tersebut masih bisa dibilang aman, walaupun musim kemarau,” ujarnya. (LUK)

  • Genjot Ekonomi, Menkeu Pelototi Ekspor dan Investasi

    Genjot Ekonomi, Menkeu Pelototi Ekspor dan Investasi

    Foto Sri Mulyani
    Menkeu RI Sri Mulyani

    JAKARTA , BANPOS – Ekspor masih menjadi perhatian utama pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2019. Pelambat ekspor dikhawatirkan makin mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun ini.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, ekspor merupakan salah satu komponen penyokong pertumbuhan ekonomi selain konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, impor, dan Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB).

    “Kita berikan stimulan, seperti berbagai kebijakan untuk mendorong ekspor dan investasi. Kita juga beri stimulan bagi dunia usaha,” ujar Sri Mulyani.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja ekspor Indonesia sepanjang periode Januari-Agustus 2019 hanya 110,07 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau merosot 8,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Perang dagang AS-China jadi salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar global. Imbasnya, kinerja ekspor dan impor In donesia ikut tertekan.

    Dilanjutkan wanita yang akrab disapa Ani itu, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai dengan target, pihaknya terus memantau kondisi perekonomian global. Salah satunya, terkait tren penurunan harga komoditas batu bara.

    “Kita akan lihat, karena komoditas, seperti batu bara harganya kan terus bergerak. Kita lihat saja ya sampai akhir tahun,” kata dia.

    Dengan demikian, kata Ani, pe merintah dapat melihat dam pak penurunan harga komoditas terhadap kinerja ekonomi domestik. Khususnya, pada penerimaan negara, baik dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    “Harga minyak, harga kelapa sawit, batu bara itu tentu mempengaruhi tidak hanya PNBP, tapi juga pajak kita,” ungkapnya.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara menyatakan, pemerintah telah mengantisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun ini.

    Bahkan, Kemenkeu memperkirakan perekonomian Indonesia tahun ini hanya di kisaran 5,08 persen atau lebih rendah dari tahun lalu, 5,17 persen. Proyeksi tersebut juga di bawah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang dipatok 5,3 persen.

    “Estimasi tersebut, masih sesuai dengan kondisi perekonomian global. Perkiraan itu dikeluarkan karena angka perdagangan yang juga terkontraksi. Pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri juga tidak tumbuh sesuai harapan se belumnya,” ujar Suahasil.

    Ke depan, kata Suahasil, kebijakan fiskal pemerintah diproyeksikan akan semakin akomodatif dan bakal menggenjot pembangunan infrastruktur pada tahun-tahun ke depan. “Kebijakan-kebijakan fiskal yang tergolong baru akan kita efek tifkan lagi pada tahun depan,” tegasnya.

    Sebelumnya, Bank Dunia mem prediksi pertumbuhan ekono mi Indonesia hanya akan tumbuh 5 persen di 2019 ini. Angka ini turun dari prediksi April lalu, yakni 5,1 persen.

    Sementara, ekonomi RI bakal be rada di level 5,1 persen pada 2020 atau turun dari prediksi sebelumnya 5,2 persen. Ekonomi RI baru akan mencapai 5,2 persen di 2021 nanti. (NOV/AZM/RMCO)

  • Eksis, Alumni IPB Banten Libatkan Siswa Dalam Kegaiatan Sosial

    Eksis, Alumni IPB Banten Libatkan Siswa Dalam Kegaiatan Sosial

    Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) DPD Provinsi Banten berfoto bersama dengan Siswa SMK As-Saida Tangerang usai melakukan bakti sosial yang digelar di Lab Sekolah tersebut, Selasa (15/10/2019)

     

    SERANG , BANPOS – Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) DPD Provinsi Banten terus menunjukan eksistensinya dimasyarakat, bukan hanya turut hadir dalam sejumlah kegiatan sosial, tetapi juga memberikan perhatiannya dalam dunia pendidikan, khususnya di Provinsi Banten.

    Diungkapkan Ketua Umum DPD HA IPB, Asep Mulya Hidayat organisasi yang lahir dari kepedulian para alumni IPB tersebut, akan terus terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Seperti yang baru saja digelar kegiatan sosial berupa donor darah dengan tema ‘Setetes darah anda sangat berarti bagi kehidupan’.

    Kegiatan sosial tersebut sengaja digelar dengan melibatkan siswa di SMK As-Saida Tangerang School dibawah yayasan pendidikan Karya Tangerang. Bahkan dalam gerakan sosial tersebut digelar di laboratorium keperawatan SMK As-Saida.

    Asep menjelaskan, kegiatan sosial tersebut sengaja melibatkan para siswa, agar nilai-nilai sosial dapat di ikuti para siswa kedepannya. Selain itu, dapat memberikan pemahaman kepada para siswa manfaat donor darah bagi tubuh pendonornya.

    “Dengan melibatkan siswa dalam kegiatan sosial ini, dapat memberikan contoh dan energi positif kepada siswa. Selain itu juga memberikan pemahaman manfaat dari donor darah,” ujar Asep Mulya

    Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Karya dr. Hj Erit Fitry B. CHt, menyampaikan ucapan terima kasih kepada HA IPB atas kerjasama dalam kegiatan tersebut, dirinya berharap melalui kegiatan sosial dapat memotivasi para siswa. “Semoga dapat berlanjut dalam program beasiswa ke depannya,” pungkasnya. (DIK)

  • Anak Subadri Jadi Korban Praktik Jual Beli Buku di SD

    Anak Subadri Jadi Korban Praktik Jual Beli Buku di SD

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, menandatangani surat kesepakatan antara Kepala Sekolah dengan pihak Pemkot, untuk menghentikan praktik jual beli LKS, Senin (14/10/2019). Subadri menegaskan, apabila masih ada sekolah yang kedapatan menjual buku, maka akan ditindak secara tegas.

    SERANG , BANPOS – Praktik penjualan buku di sekolah diduga juga terjadi secara masif di tingkat dasar. Karenanya, Pemkot Serang mengumpulkan seluruh kepala SD se-Kota Serang, di Aula SMKN 2 Kota Serang, guna menerima pembinaan dari Wakil Walikota Serang beserta Kepala Dindikbud Kota Serang.

    Selain itu, hal mengejutkan juga diungkapkan oleh Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, bahwa anaknya yang bernama Guntur Bayu Juniardi, juga terkena praktik jual beli buku tersebut.

    “Di SDN ada, sekalipun memang tidak menyeluruh. Jadi saat saya inpeksi mendadak (Sidak) SMPN 23, ternyata anak saya mengaku juga beli (LKS). Maka berangkat dari salah satu bukti yang terjadi pada anak saya, diadakanlah pertemuan ini,” ujarnya, Senin (14/10/2019).

    Berdasarkan penjelasan Kepala SDN Banjar Agung 1, lanjut Subadri, dikatakan bahwa tidak ada jual beli yang dilakukan SDN Banjar Agung 1. Namun itu didapatkan dari bazar yang ada di lingkungan SDN tersebut. Meski demikian, Pemkot Serang melarang dengan tegas hal tersebut.

    “Apapun dalihnya, selama itu memberatkan siswa, maka itu tidak boleh dilakukan, dan Pemkot melarang tegas,” ucapnya.

    Menurutnya, hal yang menimpa anaknya tersebut menjadi bukti bahwa praktik yang dilarang oleh aturan tersebut, tidak mengenal siapa korbannya.

    “Bukan hanya masyarakat saja, saya mengakui bahwa anak saya sekalipun menjadi korban praktik yang telah dilarang oleh peraturan pemerintah ini. Ini membuktikan bahwa praktik ini tidak mengenal siapapun,” tegasnya.

    Dalam kegiatan pembinaan tersebut, Subadri juga memerintahkan kepada seluruh Kepala SDN yang ada di Kota Serang, untuk tidak melakukan praktik yang dilarang itu. Hal ini dipertegas dengan adanya penandatanganan pernyataan di atas materai.

    “Dalam surat pernyataan tersebut, tertera jelas bahwa mereka para kepala sekolah, menyanggupi untuk bersedia tidak melakukan praktik jual beli buku kembali,” tuturnya.

    Oleh karena itu, apabila kasus tersebut kembali terjadi, maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas pada pelaku. Salah satunya yaitu penundaan kenaikan jabatan.

    “Untuk itu, mulai hari ini, besok, dan seterusnya, praktik jual beli buku ini sudah harus dihilangkan dari Kota Serang ini. Jika tidak, maka akan ada tindakan tegas dari kami,” tuturnya.

    Kepala SDN Banjar Agung 1, Juhanah, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak menjual LKS kepada muridnya. Adapun buku yang dibeli oleh muridnya, dibeli dari bazar yang diselenggarakan di sekolahnya.

    “Saya tidak jual, itu mah ada bazar. Semenjak ada larangan tidak jadi (jual beli),” kilahnya saat diwawancara dengan terburu-buru.

    Meski demikian, ia berharap dengan adanya pembinaan tersebut dapat menjadi motivasi, sehingga kualitas guru dapat terus meningkat. Salah satunya yaitu dapat berkreasi menggunakan LKS buatan sendiri, yang tidak diperjualbelikan.

    “Mudah-mudahan kualitas gurunya meningkat, dan jangan sampai ada jual beli LKS. Bila ada guru disekolah yang melakukan itu maka akan disanksi,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Tindaklanjuti Laporan Warga Kepandean, Pemkot Lakukan Fogging

    Tindaklanjuti Laporan Warga Kepandean, Pemkot Lakukan Fogging

    Petugas dari Dinas Kesehatan melakukan Fogging untuk membasmi nyamuk Aedes Aegipty, yang merupakan hewan pembawa penyakit DBD, di kampung Kepandean Got, Kelurahan Taktakan, Senin (14/10/2019)

    SERANG , BANPOS – Laporan warga kampung Kepandean Got, Kelurahan Taktakan, yang menyatakan bahwa terdapat 5 orang yang terkena penyakit DBD, ditindaklanjuti oleh Pemkot Serang dengan melakukan tindakan fogging. Hal ini dilakukan guna membasmi nyamuk Aedes Aegipty, yang merupakan hewan pembawa penyakit DBD.

    “Berdasarkan laporan yang masuk kepada kami, hari ini (kemarin) kami telah melakukan tindakan fogging. Ini kami lakukan agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, M. Ikbal, saat dihubungi melalui sambungan telefon, Senin (14/10).

    Ia mengatakan, seharusnya banyaknya jatuh korban DBD ini dapat dihindari. Karena, setiap daerah telah memiliki petugas kesehatannya masing-masing, seperti di Puskesmas.

    “Dan memang ini seperti ada yang sedikit salah dari petugasnya karena terlambat untuk mengetahui adanya kejadian tersebut,” ungkapnya.

    Ia pun membenarkan bahwa terdapat warga yang terjangkit DBD. Namun, untuk jumlah penderitanya, tidak seperti yang disebutkan pada saat itu.

    “Kasus yang terjadi di Taktakan memang betul ada yang sampai dirawat. Namun setelah tim kami melakukan investigasi di lapangan, ternyata baru dua saja yang benar-benar terjangkit penyakit DBD,” ucapnya.

    Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat Kota Serang, untuk dapat melakukan pencegahan sejak dini, dengan cara menjadi Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di setiap rumahnya.

    “Jumantik itu misalkan masyarakat memiliki kolam air, ini harus secara rutin dikuras. Ini supaya tidak ada kesempatan bagi nyamuk untuk berkembang biak disana, baik nyamuk biasa maupun nyamuk Aedes Aegipty,” tuturnya.

    Menurutnya, jika warga kesulitan dalam melakukan pengurasan, dapat menggunakan cara memelihara ikan di kolam tersebut.

    “Jika memang tidak dapat menguras secara rutin, biasanya untuk yang memiliki kolam air yang besar, maka bisa dengan cara memelihara ikan di sana. Ikan itu kan memakan jentik nyamuk, jadi itu menjadi lebih mudah,” ucapnya.

    Ia juga mengatakan, fogging merupakan tindakan terakhir untuk mengatasi kasus DBD. Jadi, lanjutnya, masyarakat dapat melakukan tindakan dini dengan cara melakukan Jumantik.

    “Kepada tim kesehatan di Puskesmas pun kami telah ingatkan, untuk dapat melakukan investigasi apabila terjadi laporan suatu penyakit. Apakah memang benar terjangkit atau baru suspek saja,” jelasnya.

    Sementara itu, warga yang melaporkan kejadian DBD, Munirudin Effendy, mengucapkan terimakasih kepada Pemkot Serang, yang telah bertindak dengan sigap untuk melakukan fogging di tempat tinggalnya.

    “Terimakasih atas tindakan sigap Pemerintah Kota Serang, dan untuk pihak yang melakukan penyemprotan. Semoga kedepan Kota Serang dapat menjadi lebih maju,” tandasnya. (DZH/AZM)