BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Al Puji Reformasi Birokrasi Pemkot Tangerang

    Al Puji Reformasi Birokrasi Pemkot Tangerang

    TANGERANG, BANPOS – Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang, mendapat pujian dari Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar. Pasalnya, Pemkot Tangerang berhasil membawa pelayanan pemerintah dalam bentuk digitalisasi.

    Hal itu disampaikan oleh Al Muktabar dalam kegiatan Ekspedisi Reformasi Birokrasi Berdampak di
    Taman Elektrik Kota Tangerang, Minggu (29/10). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari
    peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Banten ke-23.

    Dalam kegiatan itu, Al Muktabar mengatakan bahwa dalam hal Digitalisasi Pemerintahan, Pemkot
    Tangerang dinilai telah berhasil menerapkan reformasi birokrasi berdampak kepada masyarakat Kota
    Tangerang.

    "Tadi saya menyimak bapak Wakil Walikota telah menyampaikan berbagai kemajuan yang dilakukan
    oleh Pemkot Tangerang, dan progres ini memiliki pencapaian yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Kota
    Tangerang," puji Muktabar.

    Ia pun menyampaikan bahwa kegiatan ekspedisi itu dilakukan selain dalam rangka HUT Banten, juga
    dalam rangka peninjauan hasil pembangunan serta komitmen untuk memastikan birokrasi itu harus
    berdampak positif kepada masyarakat.

    "Ini adalah bagian dari komitmen di mana birokrasi itu harus melayani dan perlu dilakukan pembaruan-pembaruan. Dan sekarang tematiknya adalah birokrasi yang mengedepankan digitalisasi pemerintahan," tutur Al.

    Wakil Walikota Tangerang, Sachrudin, mengatakan bahwa Kota Tangerang yang merupakan bagian dari
    Provinsi Banten, terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan ikut
    menerapkan sistem birokrasi yang efektif dan efisien serta transparan melalui sistem digitalisasi
    pemerintahan.

    "Dengan berbagai upaya dan kerja keras, kita berhasil memperbaiki sistem pelayanan publik,
    mengurangi birokrasi yang berbelit, dan memastikan bahwa pemerintah dapat melayani masyarakat
    dengan lebih baik di mana Kota Tangerang telah mengalami pertumbuhan yang pesat menjadi kota yang
    layak huni, layak investasi, layak dikunjungi dan menjadi kota pintar yang mengedepankan teknologi
    informasi," tandas Sachrudin. (DZH)

  • Banten Rawan Politik Uang dan Netralitas ASN

    Banten Rawan Politik Uang dan Netralitas ASN

    SERANG, BANPOS – Provinsi Banten disebut sebagai salah satu daerah yang paling rawan terjadinya politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Bahkan, jika diurutkan Banten menempati posisi keempat dalam masalah tersebut.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten Ajat Munajat dalam acara Media Conference pada Jumat (27/10).

    “Posisi Banten dalam hal politik uang ini menempati urutan keempat secara nasional sebagai daerah rawan politik uang,” ungkapnya.

    Kemudian ia juga mengungkapkan, Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang disebut-sebut sebagai dua kabupaten/kota di Provinsi Banten yang paling rawan terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu.

    “Dengan Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang sebagai kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan paling tinggi,” imbuhnya.

    Tidak hanya rawan terjadinya praktik politik uang, isu kerawanan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Banten juga turut mendapatkan sorotan.

    Pasalnya dari 10 provinsi di Indonesia, Provinsi Banten menempati urutan ketiga di bawah Maluku Utara dan Sulawesi Utara dengan tingkat kerawanan tertinggi isu netralitas ASN nya.

    “Posisi Banten itu ada di peringkat tiga nasional kategori soal isu strategis netralitas ASN,” terangnya.

    Ajat menerangkan dalam masalah tersebut, temuan yang kerap kali dijumpai adalah ASN seringkali menyatakan dukungannya secara terbuka di media sosial (medsos).

    Selain itu temuan lainnya adalah tak jarang ASN menggunakan fasilitas negara dalam memberikan dukungannya terhadap pasangan calon yang dituju.

    “Paling banyak terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan pola yang banyak terjadi berbentuk sebagai berikut, mempromosikan calon tertentu, pernyataan dukungan secara terbuka di media sosial,”

    “Penggunaan fasilitas negara untuk mendukung incumbent, teridentifikasi dukungan dalam bentuk Whatsapp grup, dan terlibat secara aktif maupun pasif dalam kampanye calon,” terangnya.

    Ia juga menerangkan, justru dalam praktiknya staf ASN lah yang kerap kali menjadi korban. Sementara pejabat struktural kerap kali terhindar dari sanksi terkait netralitas ASN.

    “Kemudian data menunjukkan yang terjaring lebih banyak staf bukan pejabat struktural,” ujarnya.

    Lalu kemudian berdasarkan wilayahnya, Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon disebut sebagai kota/kabupaten paling tinggi kerawanan isu netralitas ASN nya di Provinsi Banten.

    Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon memiliki skor indeks yang sama yakni 12,97. Sementara Kota Tangerang Selatan menempati urutan ketiga dengan skor indeks sebesar 11,53.(CR-02/PBN)

  • Partisipasi Masyarakat Diharapkan Meningkat

    Partisipasi Masyarakat Diharapkan Meningkat

    CILEGON, BANPOS – Komisi Penyelenggara Umum (KPU) Kota Cilegon tuntas dan sukses melaksanakan sosialisasi Kirab Pemilu dengan menggelar jalan santai dan senam pagi, Sabtu (28/10). Seperti diketahui kegiatan sosialisasi yang digagas oleh KPU Cilegon itu merupakan rangkaian dari Kirab Pemilu 2024.

    Koordinator Divisi sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM pada KPU Kota Cilegon, Nunung Nurjanah mengatakan pada kegiatan yang dilakukan merupakan rangkaian Kirab Pemilu 2024. Dikatakan Nurjanah pada kegiatan jalan santai ini dirangkaikan dengan melakukan sosialisasi di lapangan GP yang berada di Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon.

    “Kali ini kami melakukan jalan santai dan melibatkan masyarakat Cilegon. Namun selain menggelar jalan santai, kami pun melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat sekitar. Kemudian kita juga melaksanakan upacara Sumpah Pemuda dan kita juga melaksanakan goes to campus nobar film kejarlah janji ke STTIKOM Insan Unggul sekalian sosialisasi Pemilu Serentak 2024,” kata Nurjanah kemarin.

    Nurjanah menyebutkan, bahwa adapun untuk acara Kirab Pemilu pihaknya telah selesai sosialisasi baik ke beberapa SLTA sederajat se-Kota Cilegon.

    “KPU di bantu dengan teman-teman penyelenggara Badan Adhoc (PPK dan PPS) sasaran Pemilih pemula, kemudian melakukan sosialisasi di Pasar Kranggot sasaran penjual dan pembeli, sosialisasi ke segmen Pemilih perempuan bertempat di aula Kecamatan Ciwandan (sasaran peserta ibu-ibu di wilayah kecamatan Ciwandan-Citangkil) dan juga melakukan sosialisasi ke segmen tokoh masyarakat bertempat di Aula Kecamatan Grogol (sasaran tokoh masyarakat/RT/ RW/ibu ibu kader), kemudian juga sosialisasi ke Lapas Kelas II A Cilegon sasaran warga binaan, dan juga sosialisasi kepada perwakilan masyarakat bersama PPK dan PPS serta sekretariat pada acara jalan santai dan senam pagi,” paparnya.

    Dikatakan Nurjanah, setiap kegiatan sosialisasi Kirab KPU dan di dampingi PPK PPS melakukan war-war keliling sosialisasi bendera Partai Politik peserta pemilu serentak 2024 di setiap pelaksanaan sosialisasi di wilayahnya.

    “Alhamdulillah sosialisasi pada Kirab Pemilu ini sudah tercapai 100 persen tinggal menghantarkan bendera kirab pemilu ke KPU Kota Serang,” ujarnya.

    Nurjanah berharap dengan telah dilaksanakannya sosialisasi ini semua masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bijak di Pemilu serentak pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang. “Harapannya tidak golput dan partisipasi masyarakat Pemilu nanti meningkat.(LUK/PBN)

  • Akun Bupati ‘Kesenggol’ Judol

    Akun Bupati ‘Kesenggol’ Judol

    PANDEGLANG, BANPOS – Akun Instagram resmi Bupati Pandeglang, Irna Narulita Dimyati, kedapatan membagikan video yang terdapat watermark promosi Judi Online (judol) atau slot. Pihak Diskominfo menyebut bahwa hal itu terjadi lantaran ketidaktahuan admin akun Instagram, bahwa watermark itu merupakan judol.

    Pada Rabu (25/10) malam, akun Instagram Bupati Pandeglang dengan nama pengguna @irnadimyati membagikan sebuah video pada fitur Instagram Story. Video itu menggambarkan seorang nenek-nenek yang tengah tertawa. Dalam keterangan yang ada pada video itu, tertulis bahwa ekspresi sang nenek itu ketika mantan kekasih tiba-tiba mengirimkan salam.

    “Ekspresi ketika mantan mengirim salam,” tulis dalam video itu, dengan emotikon tertawa.

    Akan tetapi, yang cukup bikin gagal fokus ialah logo yang tertera pada bagian atas video tersebut. Logo yang hanya berbentuk tulisan itu, ternyata merupakan logo dari salah satu situs judol atau slot.

    Namun ketika kembali dicek pada Instagram Story milik Irna pada Kamis (26/10) pukul 12.30 WIB, video tersebut sudah dihapus.

    Kepala Diskominfosantik Kabupaten Pandeglang, Tubagus Nandar Suptandar, dalam keterangan tertulis kepada BANPOS mengatakan bahwa unggahan video yang terdapat watermark judi online itu, bukan dilakukan oleh Irna.

    “Setelah dilakukan pendalaman bahwa unggahan tersebut dilakukan oleh salah seorang admin/pengelola akun Instagram @irnadimyati,” tulisnya.

    Nandar menegaskan bahwa hasil dari keterangan admin yang bersangkutan, tidak ada niatan untuk melakukan promosi judi online.

    Hal itu merupakan ketidaksengajaan yang dilakukan oleh admin akun Irna.

    “Setelah dilakukan pendalaman dan memanggil admin tersebut dipastikan admin tidak berniat mempromosikan situs judi online sebagaimana judul dalam pemberitaan. Selain karena admin tersebut mendapat video tersebut dari WA grup, dan sama sekali tidak mengetahui sama sekali kalau watermark tersebut merupakan situs judi online. Karena yang bersangkutan tidak pernah membuka dan bermain judi online,” ucapnya.

    Ia menuturkan, dibagikannya video nenek-nenek yang tengah tertawa itu, hanya sekadar untuk menghibur para pengikut Bupati Pandeglang.

    “Adapun tujuan admin memposting video tersebut adalah untuk menghibur follower akun Bupati Pandeglang seperti biasanya,” terangnya.

    Terakhir, Nandar mengaku jika Bupati Irna telah menegur langsung admin yang disebut telah lalai itu, dan berencana memberikan sanksi tegas.

    “Atas kelalaian tersebut, ibu bupati telah memberikan teguran langsung kepada admin dimaksud dan akan memberikan sanksi tegas,” ungkapnya.

    Diketahui, praktik menempelkan logo judi slot pada video meme atau video yang viral, memang tengah marak saat ini, sebagai bentuk promosi para ‘pengusaha’ judi online. Mulai dari video lucu, bahkan hingga video cuplikan momen penggerebekan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun ceramah, ditempel dengan logo judi online.(DZH/PBN)

  • Pasutri ‘Bobol’ BRI

    Pasutri ‘Bobol’ BRI

    SERANG, BANPOS – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menangkap sepasang suami istri berinisial HS dan FRW atas dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam pengajuan dan penggunaan kartu kredit di salah bank BRI cabang Serpong, Kota Tangerang Selatan pada Kamis (26/10).

    Keduanya ditangkap oleh Kejati Banten di kediamannya yang beralamat di Villa Cinere Mas Extension, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Atas perbuatannya itu negara ditaksir mengalami kerugian mencapai sekitar Rp5,1 miliar.

    Kepala Kejati Banten Didik Farkhan Alisyahdi menjelaskan, modus yang digunakan oleh para tersangka adalah membuka rekening fiktif dengan menggunakan 41 identitas palsu.

    “Kejaksaan Tinggi Banten Bidang Pidsus telah menangkap dua orang, yaitu inisialnya FRW dan HS suami istri dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengajuan dan penggunaan kartu kredit pada bank Himbara cabang Serpong,” katanya kepada awak media pada Kamis (26/10).

    Dalam menjalankan aksinya, HS dengan identitas palsunya itu mendaftarkan diri sebagai nasabah prioritas ke bank tersebut dengan menyetorkan uang untuk kas sebesar Rp500 juta.

    Sementara FRW dengan jabatannya sebagai Priority Banking Officer (PBO) di bank tersebut memiliki akses untuk membuka rekening dan memberikan akses kartu kredit kepada nasabah prioritas.

    “Adapun FRW ini semula adalah Priority Banking Officer atau PBO dengan suaminya itu modusnya adalah membuka rekening fiktif ini Rp500 juta diisi,” terangnya.

    Didik menjelaskan, para tersangka telah berhasil menjalankan aksi pembobolan tersebut selama setahun sejak tahun 2020 hingga 2021.
    “Mulai tahun 2020 sampai 2021,” imbuhnya.

    Dalam penangkapan kedua tersangka itu Bidang Pidsus Kejati Banten, berhasil menyita barang bukti lain berupa, dua buah kendaraan mobil jenis Mercy dan CRV yang diduga dibeli dari uang hasil kejahatan tersebut.

    “Ketika kita tangkap juga suaminya itu banyak KTP fiktif yang kita temukan, dan hari ini juga berhasil menyita dua mobil Mercy dan CRV,” ujarnya.

    Atas kejadian tersebut para tersangka terancam dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Saat ini kedua tersangka, FRW dan HS ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Serang.

    “Hari ini ditahan di Rutan Serang 20 hari kedepan,” tandasnya.(CR-02/PBN)

  • Komitmen Pengurangan Sampah Diminta untuk Ditingkatkan

    Komitmen Pengurangan Sampah Diminta untuk Ditingkatkan

    TANGERANG, BANPOS – Peristiwa kebakaran yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing, diminta untuk dapat menjadi titik mula komitmen pemerintah dan masyarakat Kota Tangerang, untuk menerapkan pola hidup dan kebijakan pengurangan sampah, hingga ke Zero Waste.

    Pengamat Lingkungan, Bambang Kurniawan, mengatakan bahwa meskipun nantinya kebakaran di TPAm Rawa Kucing bisa dipadamkan sepenuhnya, pastinya pengangkutan sampah di Kota Tangerang masih belum akan kembali seperti semula.

    Sehingga, Bambang mengatakan bahwa diperlukan kesadaran dan tindakan nyata dari semua pihak, khususnya masyarakat, untuk bisa mengurangi sampah yang diproduksi dari rumah.

    “Kejadian ini harus menjadi teguran keras bagi kita semua, untuk berkomitmen mengurangi sampah dari awal. Dan ini, harus dilakukan dari rumah kita semua tanpa terkecuali. Pemerintah pun harus terus
    mengedukasi warganya agar mengurangi sampah dan mengolah sampahnya secara mandiri,” ungkap Bambang, Kamis (26/10).

    Ia pun menjelaskan, pola tersebut bisa dilakukan seperti mengolah sampah makanan. Yakni, makan malam dan makan siang, yang bisa dibuat menjadi kompos. “Jangan semua sampah dibuang semua pakai plastik ke depan rumah,” tegasnya.

    Kata Bambang, cukup optimistis volume sampah yang diangkut truk ke TPA Rawa Kucing akan berkurang, jika pola itu komitmen dilakukan semua masyarakat dari rumahnya. Nantinya, sampah yang dibuang ke TPA Rawa Kucing pun hanya yang sifatnya residu atau sampah yang sudah tidak dapat diolah.

    Masyarakat tolong kelola sampahnya sendiri jangan semua dibuang. Kalau itu dilakukan, maka volume truk yang datang ke TPA Rawa Kucing akan sedikit dan sifatnya hanya residu, ungkapnya.

    Untuk diketahui, penangangan kebakaran di TPA Rawa Kucing yang berada di Kecamatan Neglasari hingga Kamis (26/10) masih berjalan.

    BPBD Kota Tangerang menyatakan bahwa progres penanganan kebakaran di TPA sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan, meski masih menyisakan titik-titik asap di 20 persen lahan yang terbakar.

    Sebelumnya, tercatat 80 persen dari 34,8 hektare lahan TPA Rawa
    Kucing telah terbakar. Saat awal kejadian pada Jumat (20/10), akses TPA Rawa Kucing cukup terbatas. Kondisi tersebut membuat pengangkutan sampah sedikit terbatas, walau jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang tetap berupaya melakukan pengangkutan sampah di pemukiman atau jalan protokol semaksimal mungkin. (DZH)

  • Belasan Ribu Orang Kunjungi MPP Saat Tahap Uji Coba

    Belasan Ribu Orang Kunjungi MPP Saat Tahap Uji Coba

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak mencatat belasan ribu orang telah melakukan
    kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lebak pada tahap uji coba yang terletak di Plaza
    Lebak.

    Diketahui, uji coba MPP telah dilakukan sejak Januari 2023 dan mendapatkan respon baik dengan
    antusias yang tinggi dari masyarakat, yakni belasan ribu lebih telah menerima pelayanan di MPP
    tersebut.

    “Sejak Januari sampai dengan September ini Alhamdulillah kita mencatat 17.332 kunjungan yang datang
    ke sini. Artinya antusiasme masyarakat juga cukup tinggi, sehingga kita berharap semoga semakin dekat
    pelayanan semakin memudahkan masyarakat untuk bisa memanfaatkan Mal Pelayanan Publik yang ada
    di Kabupaten Lebak ini,” ujar Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya saat melakukan Soft Launching MPP
    Lebak, Kamis (26/10).

    Ia menjelaskan, Pemkab Lebak senantiasa berupaya dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik
    untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Hal tersebut ditandai dengan diluncurkannya MPP yang akan
    memudahkan pelayanan tersebut.

    “Mal Pelayanan Publik yang bermitra dengan stakeholders lain merupakan bentuk komitmen Pemkab
    Lebak dalam memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada
    masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik, serta meningkatkan daya saing global dalam
    memberikan kemudahan berusaha,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kabupaten
    Lebak, Yadi Basari Gunawan, melaporkan bahwa terdapat 12 gerai dengan 32 layanan yang tersedia di MPP. Salah satunya adalah kemudahan membuat paspor, dimana masyarakat Kabupaten Lebak tidak perlu lagi ke Kantor Imigrasi Serang.

    “Dengan diluncurkannya MPP ini, diharapkan terbangunnya sinergitas seluruh pelayanan publik dalam
    satu gedung, dalam rangka memberikan kemudahan, kecepatan dan kelancaran yang disediakan oleh
    penyelenggara pelayanan kepada seluruh masyarakat dan para pelaku usaha,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Perda RTRW terbaru sudah ditetapkan setelah perjalanan panjang selama lebih dari 5
    tahun prosesnya. Hal ini mempermudah investasi dan dunia bisnis untuk berinvestasi di Kabupaten
    Lebak, sehingga aktivitas yang terkait proses perizinan dan tata ruang bisa semakin memberikan
    kepastian. (MYU/DZH)

  • Pendata Stunting Dilatih Untuk Pengambilan Kebijakan Program

    Pendata Stunting Dilatih Untuk Pengambilan Kebijakan Program

    LEBAK, BANPOS – PEMERINTAH Kabupaten Lebak bekerjasama dengan USAID Erat menggelar lokakarya Strategi
    Penguatan Data Stunting Untuk Pengambilan Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting di
    Kabupaten Lebak, Kamis (26/10).

    Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari 28 Kecamatan
    yang ada di Kabupaten Lebak dan berbagai OPD terkait.

    Distrik Fasilitator Kabupaten Lebak dari USAID Erat, Wahyu, mengatakan bahwa kegiatan tersebut
    merupakan bentuk dukungan dari USAID Erat kepada Pemkab Lebak, dalam upaya percepatan
    penurunan stunting.

    “Ini merupakan kali kedua kita menggelae lokakarya. Yang pertama adalah pemetaan masalah terkait
    stunting di tahun kemarin dan yang kedua ini adalah penguatan data stunting,” kata Wahyu kepada
    BANPOS.

    Ia menjelaskan, penguatan data ini penting dilakukan karena data yang baik dapat memberikan
    kebijakan dan intervensi yang baik pula. Menurutnya, terdapat beberapa data yang belum terdistribusi
    dengan baik, hal tersebutlah yang dirasa menjadi masalah dalam pengentasan stunting di Lebak.

    “Masalah ini dari berbagai faktor mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) kemampuan menterjemahkan
    data yang dibutuhkan hingga masalah geografis. Jadi kami merasa hal ini perlu digelar agar TPPS dari
    kecamatan bisa menjadi pengumpul data yang baik,” jelasnya.

    Wahyu berharap, meskipun waktu pelatihan ini terbatas namun bisa meningkatkan kapasitas dari para
    pengumpul data agar bisa semakin konsen dan sadar terkait permasalahan stunting.

    “Semoga setelah ini mereka bisa bekerja lebih baik lagi, lebih kompak, lebih efektif dan efisien,”
    tandasnya.

    Sementara itu, Kabid Dalduk-KB DP3AP2KB Kabupaten Lebak, Tuti Nurasiah, mengatakan bahwa
    kegiatan tersebut merupakan peningkatan kapasitas pengelolaan data bagi para operator data TPPS
    kecamatan dan operator OPD.

    “Kegiatan ini dilaksanakan sebagai pendukung upaya meningkatkan komitmen dan visi kepemimpinan
    serta para pemangku kebijakan yang merupakan salah satu pilar dari lima pilar Strategi Nasional
    Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana diamanatkan oleh Perpres No 72 tahun 2021,” kata Tuti.

    Ia menjelaskan, dalam kegiatan tersebut pula bertujuan untuk menyelaraskan pendataan dalam rangka
    penyusunan kebijakan dan perencanaan program PPS dan merumuskan rekomendasi untuk
    memperkuat koordinasi dengan TPPS kecamatan terkait data.

    “Tentunya setelah ini, semua rencana aksi penyelarasan pendataan yang telah tersusun akan
    direkomendasikan kepada strategi penguatan koordinasi yang dituangkan dalam komitmen bersama,”
    jelasnya.

    Ia menerangkan, pihaknya merencanakan pelatihan bagi para pendata stunting ini telah dimulai sejak
    tahun lalu. Namun, baru saat ini dapat terimplementasikan.

    “Alhamdulillah difasilitasi oleh USAID Erat kita bisa menggelar lokakarya ini. Semoga dengan adanya
    kegiatan ini, ikhtiar kita bersama dalam masalah stunting dapat semakin baik,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Pemkot Cilegon Diminta ‘Rebut’ Beach Merak

    Pemkot Cilegon Diminta ‘Rebut’ Beach Merak

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dibawah kepemimpinan Walikota Helldy Agustian menutup kegiatan Dialog Capaian Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2023 di Halaman Kantor Kecamatan Pulomerak, Kamis (26/10).

    Kecamatan Pulomerak merupakan kecamatan kedelapan atau terakhir pelaksanaan program tersebut setelah sebelumnya digelar secara bergiliran di 7 kecamatan lain di Kota Cilegon.

    Pada kesempatan tersebut, salah satu isu yang muncul adalah permintaan terhadap Pemkot Cilegon untuk mengambil alih Hotel Beach Merak.

    Camat Pulomerak Hoero Sanjaya mengatakan bahwa Dialog Capaian Pembangunan merupakan bentuk tanggung jawab atas program kerja yang sudah dicapai Pemkot Cilegon dibawah kepemimpinan Wali Kota Helldy Agustian dan Wakil Walikota Sanuji Pentamarta.

    “Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal, diantaranya saya berharap kepada Pak Wali Kota Cilegon agar mengambil alih Hotel Beach Merak untuk pemberdayaan pemuda Kecamatan Pulomerak. Tentu langkah ini harus sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Hoero, Kamis (26/10).

    Menurut Hoero, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya terkait pengambilalihan Hotel Beach Merak tersebut, diantaranya dengan menggelar rapat dengan lintas komisi, yakni Komisi 1, 2, 3 DPRD Kota Cilegon.

    “Mudah-mudahan pak ketua dewan bisa bantu mendorong. Selain itu, kami juga berharap agar pak wali bisa mengarahkan bagian asset untuk terus mengurus HGB (Hak Guna Bangunan) yang sudah selesai di Hotel Beach Merak,” tuturnya.

    Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, pihaknya akan terus berusaha secara maksimal untuk melaksanakan program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.

    “Kami sudah memerintah di Kota Cilegon selama 2 tahun lebih, sehingga kami sesungguhnya baru bisa melaksanakan anggaran pemerintahan (APBD-red) yang kami susun sekitar 1 tahun 9 bulan, karena pada tahun pertama kami melaksanakan anggaran yang disusun (Pemerintahan-red) sebelumnya. Periodisasi kami (Helldy-Sanuji-red) juga hanya terhitung 3 tahun lebih, karena masa jabatannya habis tahun 2024 berdasarkan Pilkada serentak, sehingga efektif kami hanya menyusun anggaran dalam 3 tahun dan ada 2 tahun anggaran yang tidak dapat diserap. Atas dasar itu, kami menyampaikan permohonan maaf jika janji-janji kampanye kami masih ada yang belum tuntas, namun dari 10 program prioritas itu sudah dilaksanakan dengan baik,” katanya.

    Dalam hal ini, Helldy menjelaskan bahwa pihaknya akan terus berusaha keras melakukan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.

    “Alhamdulillah berbagai penghargaan dan apresiasi sudah diterima Pemkot Cilegon. Kemarin kita menerima penghargaan dari Universitas Islam Negeri (UIN) sebagai daerah yang dinilai peduli terhadap pendidikan (Melalui program beasiswa full sarjana-red) dan hari ini kita juga mendapatkan penghargaan Nasional dari Kemenhub (Kementerian Perhubungan) terkait program palang pintu kereta api (Kepedulian terhadap keselamatan perkeretaapian-red). Mari kita bersama-sama membangun Kota Cilegon yang tercinta ini agar lebih maju dan sejahtera,” jelasnya.(LUK/PBN)

  • KLHK Cilegon Bantu Alat Pengukur Udara

    KLHK Cilegon Bantu Alat Pengukur Udara

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendapat bantuan alat pengukur indeks standar pencemaran udara (ISPU) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, Sabri Mahyudin mengatakan, bantuan alat pengukur ISPU ini diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK). Setelah sebelumnya Pemkot Cilegon mengajukan usulan bantuan. Alat pengukur ISPU ini, kata Sabri akan dipasang di wilayah Kecamatan Pulomerak tepatnya di Kantor Kecamatan Pulomerak.

    “Kami menerima bantuan ISPU ini dari Kemen LHK dan alatnya ditempatkan di Kantor Kecamatan Pulomerak,” ujarnya, Kamis (26/10).

    Kemudian Sabri menuturkan, ISPU yang ada di Kota Cilegon saat ini berjumlah 5 unit yakni di Lampu Merah PCI, Simpang Landmark, Lingkungan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Grogol dan 1 unit di Kawasan Industri Krakatau Steel. Dengan adanya penambahan di Kecamatan Pulomerak, jumlah ISPU menjadi 6 unit.

    “Eksisting saat ini ada 5. Yang lima itu, 4 diantaranya milik Pemkot, dan 1 milik Kiec. Ini tambahan satu dari Pusat berarti jumlahnya menjadi 6,” tuturnya.

    Sabri menuturkan, selama ini alat pengukur ISPU untuk mengontrol kualitas udara di wilayah Kecamatan Pulomerak masih belum ada. Yang terdekat, ISPU hanya berada di wilayah Grogol. Dengan adanya ISPU di Pulomerak, kualitas udara dapat lebih dikontrol.

    “Selama ini kan yang paling jauh ada di Grogol. Sementara ISPU di Grogol belum dapat menjangkau (kualitas udara) di Merak dan sekitarnya. Makanya kita pasang ini untuk memantau kondisi udara di Merak dan sekitarnya,” terangnya.

    Sabri menerangkan, saat ini alat pengukur ISPU di Pulomerak dalam proses pembangunan konstruksi.

    “Ini dalam tahap konstruksi. Letaknya di halaman kantor kecamatan Pulomerak. Pemeliharaannya Pemerintah Pusat, kita hanya untuk menempatkan lokasinya,” terangnya.

    Ia mengungkapkan, saat ini DLH Cilegon juga tengah mengajukan bantuan alat Pengukur ISPU ke industri untuk di wilayah Kecamatan Ciwandan.

    “Mudah-mudahan ISPU yang ketujuh bisa dibantu Kiec, untuk ditempatkan di kawasan KIEC 2. Sudah kita ajukan,” tandasnya.(LUK/PBN)

    FOTO LEPAS
    Caption:
    LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS
    PEKERJA RENTAN.
    Sejumlah pekerja sedang mengerjakan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. BPJS Ketenagakerjaan menjamin keselamatan para pekerja proyek tersebut.