Kategori: PEMERINTAHAN

Melalui Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat, FEB Untirta Promosikan Wisata Pancer

SERANG, BANPOS – Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Untirta membantu mempromosikan Banten melalui seminar hasil pengabdian masyarakat, dalam rangkaian acara seminar nasional dan rapat kerja tahunan Dekan FEB Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Wilayah barat (BKS PTN Barat).

Dosen FEB Untirta mempromosikan Banten, khususnya kampung wisata Pancer dan juga bakso bandeng sebagai alternative oleh-oleh kekinian Banten. Kegiatan tersebut bertemakan ‘Pemberdayaan Masyarakat Membuat Bakso Bandeng di Kelurahan Unyur, Serang, Banten’.

“Serang sebagai penghasil bandeng sebanyak 809,74 ton, tetapi sangat disayangkan, belum ada oleh-oleh kekinian berbahan dasar bandeng yang prakatis, enak dan bergizi,” ujar salah satu Dosen FEB, Asih Machfuzhoh, dalam pemaparan pengabdian masyarakat.

Sehingga, Dosen yang kerap disapa Momo ini, bersama tim dosen lainnya merasa terpanggil untuk membuat bakso bandeng, sebagai oleh-oleh kekinian dari Banten. Pengabdian masyarakat ini, lanjut dia, bertujuan untuk meningkatkan krativitas masyarakat yang memberikan nilai tambah ekonomis ikan bandeng.

“Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang masyarakat, untuk diberikan pemaparan kewirausahaan. Kemudian memberikan pelatihan membuat bakso bandeng,” tuturnya.

Momo melanjutkan, bakso bandeng diberikan nilai tambah dengan kemasan kekinian, yaitu dalam kemasan cup. Hal ini merupakann salah satu strategi bisnis dan sekaligus mengangkat sumber daya lokal.

Selain mempromosikan oleh-oleh kekinian, pengabdian masyarakat di Kampung Pancer ini bertujuan untuk memberikan pelatihan guna memberdayakan masyarakat kampung wisata Pancer, untuk mengembangkan desa wisatanya.

“Materi pelatihan berupa pelatihan sadar wisata dan sapta pesona, komunikasi, hospitality dan pelayanan, pramuwisata, HSE ACS, homestay, dan digital marketing,” jelasnya.

Kemudian, ia menambahkan, bahwa metode pengabdian dengan program, dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan-pelathan, serta praktek. Hasil dari pengabdian ini, lanjutnya, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat lokal Kampung Wisata Pancer.

“Pengabdian ini memberikan manfaat untuk pengembangan Kampung Wisata Pancer kedepannya, agar dapat mejadi desa wisata yang mandiri,” tandasnya. (MUF/AZM)

5 Oktober 2019
Semprot Kepala SMP Penjual LKS, Subadri Sebut Semua Sudah Dipenuhi BOS

Wakil Wali Kota Serang, Subadri Ushuludin, didampingi oleh Kasie Sarpras Dindikbud Kota Serang melakukan sidak di SMPN 23 Kota Serang, Sabtu (5/10). Subadri menyemprot Kepala SMPN 23 karena telah melakukan jual beli buku LKS.

SERANG, BANPOS – Menindaklanjuti aduan para wali murid di media sosial, Wakil Wali Kota Serang, Subadri Ushuluddin, langsung menyidak sekolah yang diduga melakukan tindakan jual beli buku LKS.

Berdasarkan pantauan BANPOS di lokasi, yaitu SMPN 23 Kota Serang, kedatangan Subadri disambut baik oleh para murid. Namun berbeda dengan Kepala SMPN 23 Kota Serang, Deni Sopari. Deni terlihat kebingungan atas kedatangan Subadri yang mendadak.

Tak lama, Subadri pun langsung mengkonfrontasi Deni dengan pertanyaan terkait kebenaran isu LKS yang dijual belikan kepada para murid. Deni Sobari pun mengamininya. Mendengar jawaban tersebut, Subadri langsung menegur dengan intonasi yang tinggi.

“Kalau ada kendala lebih baik bilang ke Dinas, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Ini Kota Serang loh. Tujuannya boleh saja benar untuk membantu murid, tapi ini tetap melanggar. Bapak tetap menyalahi prosedur,” katanya saat di ruangan Kepsek SMPN 23 Kota Serang.

Berdasarkan PP No 17 Tahun 2010, sama sekali tidak memperbolehkan adanya pembayaran apapun kepada siswa-siswi, baik oleh pihak guru, komite, maupun Kepala Sekolah sekalipun.

“Saya tadi ngomong apapun dalih dan niatnya tetap niatan yang salah, karena di Kota Serang sudah menggratiskan wajib belajar 9 tahun,” tegasnya.

Ia menegaskan, semua anggaran biaya terkait sekolah sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi sekolah untuk memungut biaya apapun kepada murid.

“Tidak boleh dengan alasan apapun sekolah menarik biaya dari wali murid maupun murid. Itu sudah melanggar aturan,” terangnya.

Ia mengimbau, kepada pihak sekolah agar tidak mengulangi kesalahannya dengan memungut biaya apapun kepada para wali murid maupun murid.

Selain itu, Subadri pun berpesan kepada wali murid agar tak segan melaporkan langsung kepada pihaknya, jika dikemudian hari ada sekolah yang memungut biaya dengan dalih apapun, termasuk buku LKS.

“Disamping sudah ada amanah Undang-undang dan Perda, maka saya mengimbau wali murid agar berkoordinasi dengan pihak sekolah serta Dinas, sehingga kejadian seperti yang kurang bagus ini tidak terjadi di Kota Serang,” tuturnya.

Sementara itu, awak media mencoba untuk mewawancarai Deni. Namun, ia enggan memberikan keterangan kepada awak media.

“Sudah cukup sama pak Wakil juga ya, enggak ya tolong ngerti kondisi saya,” katanya sambil berlalu. (DZH)

5 Oktober 2019
Mahasiswa Papua Merasa Nyaman di Serang

Mahasiswa Papua Hanok Simes (memegang mik)

Mahasiswa Papua yang sedang berkuliah di Serang, Banten, Hanok Simes mengatakan, ia sudah bertemu dengan Presiden Indonesia untuk mengajukan 10 tuntutan untuk kemajuan sumber daya manusia yang berada di Papua. Menurutnya, tuntutan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa nyaman dan aman sesama warga Papua dan warga lainnya dari Sabang sampai Merauke.

Ia mengatakan, kasus konflik yang terjadi saat ini membuat sesama masyarakat Papua merasa tidak nyaman, “Sebab itu saya memberikan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo,” ujar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untirta tersebut dalam diskusi Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) dengan tema “Jurnalisme Konflik Papua,” Jumat (4/10).

Hasilnya mereka berhasil bertemu dengan Presiden Joko Widodo, dan langsung menyampaikan apa yang mereka rencanakan selama ini.

Menurutnya, respon dari Presiden antusias akan tuntutan-tuntutan yang diajukan, terutama tentang Asrama Nusantara yang dianggap bisa menjadi solusi masalah konflik saat ini.

Presiden sendiri merencanakan semua tuntutan yang di ajukan akan terealisasikan pada tahun 2020, dengan harapan semua masalah konflik yang terjadi di Papua mereda, dan tidak ada konflik-konflik, sehingga membuat seluruh warga dari merasakan rasa aman dan nyaman.

“Saya di Banten merasa nyaman, dan orang-orang di Banten juga ramah, yang penting kita dapat membaur,” jelasnya.(MG/PBN)

5 Oktober 2019
Wartawan Diharap Memegang Kode Etik dalam Memberitakan Konflik Papua

Suasana Diskusi Publik PWKS “Jurnalisme Konflik Papua.”

Wakil Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten Wahyu Arya mengatakan bahwa wartawan harus memegang teguh Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya.

Dalam kode etik itu sudah ada rambu-rambu yang harus ditaati oleh jurnalis dalam setiap memberitakan sebuah peristiwa.

Wahyu pun menyebutkan salah satu pasal dalam Kode Etik Jurnalistik yang sebaiknya dipegang teguh wartawan saat memberitakan konflik Papua.

“Dalam Pasal 8 disebutkan Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani,” katanya saat menjadi narasumber diskusi Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) dengan tema “Jurnalisme Konflik Papua,” Jumat (4/10/2019).

Ia menegaskan, dalam memberitakan apapun, jurnalis juga harus mempertimbangkan dampak sosial yang akan dirasakan oleh masyarakat.

“Sebab itu, jangan hanya mencari booming atau traffic saja,” jelasnya.

Ia memaparkan juga terkait dua genre jurnalisme dalam masalah konflik tersebut. Yang pertama adalah jurnalisme perang yang memberitakan secara detail kondisi perang, dengan tujuan meningkatkan kemarahan dari publik.

“Namun ada juga jurnalisme damai. Jenis ini lebih memaparkan kepada dampak-dampak akibat konflik, yang diharapkan akan mewujudkan perdamaian,” tandasnya. (PBN)

4 Oktober 2019
DPRD Banten Harap Media Dahulukan Kepentingan Bangsa

Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Gerindra Yudi Budi Wibowo (memegang mik)

SERANG, BANPOS – Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Gerindra Yudi Budi Wibowo mengatakan bahwa kebebasan yang dimiliki pers bukan kebebasan yang tidak terbatas. Kebebasan pers dibatasi oleh kepentingan bangsa. Sehingga ketika ada konflik pers hendaknya jangan memberitakan jumlah korban, bagaimana korban terluka atau meninggal dunia, karena itu hanya akan memperkeruh situasi.

Ia juga menyarankan kepada pemerintah ketika ada konflik jangan diselesaikan dengan kekerasan tetapi dengan dialog dan mencari akar permasalahan sesungguhnya sehingga penyelesaiannya benar-benar dapat tuntas. Karena itu ia berpendapat militer harus ditarik dari Papua.

“Harapan saya temen-temen jurnalis menjadi garda terdepan pemberitaan konflik tetapi dibungkus dengan pemberitaan yang sejuk,” kata Yudi saat diskusi mingguan bertema “Jurnalisme Konflik Papua” yang digelar Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS), Jumat (4/10).

Yudi mengatakan bahwa sudah berpuluh-puluh tahun terjadi akulturasi di Papua. Sudah cukup lama masyarakat dari pulau lain hidup bersama masyarakat Papua bahkan ada juga yang sudah beranak pinak dengan warga Papua. Karena itu ia mengaku tidak habis pikir mengapa bisa terjadi konflik di Papua. Ia juga mengaku tidak tahu apakah dalam konflik Papua ini ada konflik ekonomi, politik, atau konflik lainnya.

“Papua itu seksi. Semuanya ada. Kekayaan alam, kekayaan budaya, geografis. Sampai Belanda pun di KMB (Konferensi Meja Bundar-red) mempertahankan Papua ingin menjadi wilayah mereka,” katanya.

Terkait pemberitaan adanya warga Banten yang saat ini sedang berada di Papua. Ia berharap, jurnalis dapat mengangkatnya dengan tujuan yang mengedepankan sisi sosial. “Kita memang harus membantu saudara kita yang ada di Papua tersebut untuk dijemput oleh pemerintah, namun upayakan dengan bahasa yang lebih sejuk,” tandasnya. (PBN)

4 Oktober 2019
Pemprov Banten Berkembang Pesat, Kemendagri Apresiasi Gubernur

Kegiatan Seminar Pembangunan Daerah “Refleksi 19 Tahun Provinsi Banten” di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (3/10/2019).

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim membuka acara Seminar Pembangunan Daerah “Refleksi 19 Tahun Provinsi Banten” di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (3/10/2019).

Dalam seminar tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.

Apresiasi tersebut dikarenakan dinilai mampu menjadikan Provinsi Banten sebagai daerah hasil pemekaran yang tumbuh dan berkembang pesat bahkan melebihi daerah lainnya.

Tak hanya itu, Gubernur juga mendapatkan penghargaan Kemendagri karena telah melaksanaan integrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang merupakan integrasi sistem yang dibangun Kemendagri sebagai portal terpadu 4 sektor tata kelola pemerintahan yaitu e-Planning, e-Budgeting, e-Reporting dan e-Sakip.

Indikiator makro pembangunan

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Muhammad Hudori menyampaikan, pada usianya yang menginjak ke 19 tahun pasca memisahkan diri dari Jawa Barat, Banten telah mengalami banyak perkembangan signifikan. Beberapa indikator makro pembangunan mampu dicapai dengan baik seperti tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang mengalami tren penurunan.

“Hal inilah yang melatarbelakangi kami untuk memberikan sebuah penghargaan kepada Banten atas capaian-capaiannya dalam pembangunan. Saya ucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi atas kepemimpinan Pak Gubernur Wahidin Halim dan Andika Hazrumy karena juga meringankan tugas kami di Pemerintah Pusat,”ungkapnya

Hudori merinci, tingkat kemiskinan Banten tahun 2018 tergolong rendah sebesar 5,24% berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 9,82%. Berdasarkan tren tingkat kemiskinan Provinsi Banten tahun 2014-2018, cenderung terus mengalami penurunan dan selalu berada di bawah rata-rata nasional. Namun, 3 kabupaten/kota di Provinsi Banten yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Serang masih harus mendapatkan perhatian karena angka kemiskinan masih di atas rata-rata Provinsi Banten, namun di bawah rata-rata Nasional.

Pembangunan manusia di Banten, lanjutnya, secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada tahun 2018, IPM Banten telah mencapai 71,95, atau meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 71,42. Kemajuan pembangunan manusia Banten pada tahun 2018 mengalami akselerasi atau percepatan. Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,74 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2017 yang hanya 0,65 persen. Status pembangunan manusia Banten pada tahun 2018 ada pada level atau kategori tinggi.

“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten tahun 2018 mencapai 8,52% berada di atas rata-rata Nasional 5,34% dan paling tinggi se-Indonesia. Namun, berdasarkan tren selama 2014-2018, TPT Provinsi Banten cenderung mengalami penurunan meski masih di atas rata-rata Nasional,” jelasnya

Oleh karenanya, jelas Hudori, perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur,
Penyiapan kapasitas produksi dan Sumber Daya Manusia, deregulasi dan debirokratisasi. Menjaga stabilitas harga bahan pokok,mensukseskan program bantuan sosial yang digagas pemerintah dengan baik dan penerapan sistem bantuan pangan nontunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran.

“Sehingga, hasil pembangunan dan capaian indikator makro akan lebih optimal,” Ujarnya mengakhiri. (ADV)

4 Oktober 2019
Indikiator Makro Pembangunan, WH : Pemprov Banten Masuk Kategori Tertinggi Nasional

Gubernur Banten Wahidin Halim

SERANG – Tahun ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun ini telah dicabut status Kementerian Desa.

Dua daerah tertinggal di Pemprov Banten yang dicabut kementerian Desa yakni Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Hal ini juga tak lepas dari peran Pemprov Banten dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Di antaranya peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan peningkatan fasilitas transportasi umum yang semakin baik, pelayanan kesehatan semakin baik, biaya sekolah gratis, alokasi dana desa (ADD), serta program pemberdayaan masyarakat desa melalui program jaminan sosial rakyat Banten bersatu (Jamsosratu) untuk warga Banten yang belum menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2019, jumlah penerima bantuan sebanyak 50.000 keluarga. Masing-masing keluarga penerima manfaat akan menerima senilai Rp1.750.000.

Program-pogram pembangunan yang dilaksanan Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Andika Hazrumy menunjukkan keberhasilannya dengan semakin membaiknya indikator makro pembangunan Provinsi Banten yang masuk kelompok kategori tertinggi nasional dalam indikiator makro pembangunan.

Indikiator makro pembangunan

Empat indikator makro yang dicapai Provinsi Banten di atas capaian nasional. Berdasarkan data BPS di tahun 2019, capaian 5 Indikator Makro Pembangunan Daerah Provinsi Banten:

1. Angka Kemiskinan Provinsi Banten berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2019 sebesar 5,09 persen. Mengalami penurunan sebesar 0,16 poin dibanding periode sebelumnya yang sebesar 5,25 persen. Hal ini sejalan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 14,28 ribu orang dari 668,74 ribu orang pada September 2018 menjadi 654,46 ribu orang pada Maret 2019.

2. Perekonomian Banten pada triwulan II-2019 tumbuh 5,35 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,46 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit yang tumbuh sebesar 10,03 persen.

3. Angka Pengangguran di Provinsi Banten per Februari 2019 mengalami penurunan menjadi 7,58 persen atau sekitar 465.800 orang dibandingkan tahun 2018 sebesar 7,77 persen. Jumlah angkatan kerja sebesar 6,14 juta orang dengan jumlah yang bekerja sebanyak 5,68 juta orang atau meningkat 53.920 orang dibandingkan Februari 2018.

4. Gini Ratio berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,360. Angka ini turun 0,002 poin dibanding Gini Ratio September 2018 yang mencapai 0,362. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio Maret 2019 tercatat sebesar 0,294, angka ini turun sebesar 0,005 poin dibanding Gini Ratio September 2018. Nilai Gini Ratio di perdesaan lebih kecil dibandingkan di perkotaan. Artinya ketimpangan pengeluaran penduduk di perdesaan lebih rendah.

Pada Maret 2019, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,39 persen yang berarti Provinsi Banten berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan Maret 2019 ini turun 0,11 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2018 (18,50 persen).

“nflasi di Provinsi Banten per Agustus 2019 terkendali di angka 0,42 persen. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan Agustus 2019 ini adalah sewa rumah, cabe merah, melon, cabe rawit, emas perhiasan, kangkung, roti tawar, gado-gado, bahan bakar rumah tangga dan kembung. Laju inflasi tahun kalender tercatat sebesar 2,71 persen, sedangkan inflasi “Year on Year” (IHK Agustus 2019 terhadap Agustus 2018) tercatat sebesar 3,76 persen,” Kata Gubernur Banten Wahidin Halim. (ADV)

3 Oktober 2019
Tiba Di Jayapura, Tim Kemanusiaan Pemprov Langsung Data Warga dan Buka Posko

Posko kemanusiaan Pemprov Banten di Wamena, Papua.
MEGAPOLITAN

BANPOS – Tim Kemanusiaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang dibentuk Gubernur Banten Wahidin Halim untuk mengevakuasi warga asal Banten yang terdampak kerusuhan di Wamena, Papua tiba di Jayapura, Rabu (2/10/2019).

Tim ini terdiri dari gabungan yang unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) dan unsur Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Tim tersebut langsung melakukan penyisiran dan pendataan terhadap warga Banten yang masih tertahan sekaligus membuka posko kemanusiaan untuk mempermudah proses evakuasi dan pendataan kepulangan mereka ke Banten.

Tim yang dikomandoi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten E Kusmayadi mendata dari warga Banten yang berada di pos pengungsian Masjid Aqsa, Sentani. Penyisiran pendataan dilakukan setelah mendarat di Bandara Sentani, Jayapura, Kamis (3/10/2019), pukul 06.00 WIT.

Kusmayadi menjelaskan, pendataan ini dilakukan agar mempercepat dan mempermudah proses pemulangan warga Banten ke kampung halamannya. “Informasi awal, sudah ada sekira 16 orang yang telah terdata di wilayah Sentani. Sebanyak 9 warga asal Kota Serang dan 7 warga asal Kabupaten Serang,” terangnya.

Dikatakan Kusmayadi, saat ini pendataan masih terus dilakukan karena dari informasi awal yang dihimpun tim, masih ada beberapa warga yang tercecer di daerah lain seperti Wamena, Waena dan AB Jaya. Sementara, untuk warga Banten yang sudah terkumpul sedang dilakukan assesment validasi data administrasi kepulangangan.

Saat ini juga, tim masih melakukan dialog dengan warga Banten dan assesment oleh petugas Tagana Banten yang dikomandoi Kepala Dinas Sosial Banten Nurhana. Untuk menunggu warga lainnya, warga yang sudah ada sementara dikumpulkan di kontrakan Nurhasanudin, warga Kota Serang yang berada di Sentani.

“Kita sedang lakukan assesment dan pendataan biar segera dipulangkan sesuai arahan Pak Gubernur,” kata Kusmayadi.

Buka Posko Kemanusiaan

Selain melakukan pendataan, tim kemanusiaan Pemprov Banten juga membuka posko kemanusiaan di Sentani, Jayapura, Kamis (3/10/2019). Posko dibuka untuk mengumpulkan warga Banten yang masih tertahan akibat kerusuhan Wamena dan sekitarnya.

Kusmayadi mengatakan, posko tersebut dibentuk untuk mempermudah proses evakuasi dan pendataan kepulangan mereka ke Banten. Dari informasi awal yang dikumpulkan, lanjutnya, tim mendapatkan laporan ada 6 jiwa lagi warga Banten yang berada di Wamena.

Keenam orang tersebut sedang dievakuasi untuk dibawa ke posko di Sentani. Saat ini tim masih melakukan penyisiran dan pendataan warga Banten yang masih tercecer di berbagai daerah di Papua yang terdampak kerusuhan. “Pemantauan juga akan terus kita lakukan di beberapa posko pengungsian untuk mencari pengungsi orang Banten,” tegasnya.

Kusmayadi menambahkan, tim kemanusiaan Banten di lapangan juga dibantu aparat keamanan setempat. Ia juga menyampaikan bahwa pengungsi dari Banten yang berhasil ditemukan dalam keadaan sehat dan tidak ada yang menjadi korban luka-luka atau meninggal dunia. Dari data yang terkumpul, warga Banten tersebut mayoritas berprofesi sebagai pedagang bubur dan repot serta seorang guru.

“Tim rencananya akan melakukan penyisiran sampai Senin (7/10/2019) mendatang. Untuk kepulangan nanti situasional sambil mengumpulkan yang lain,” imbuhnya.

Informasi terkini, ujar Kusmayadi, dari 15 jiwa/6 KK yang meminta dipulangkan Ke Banten saat ini sedang disiapkan data dan identitasnya. Sementara warga lainnya saat ini tengah disisir, dipantau dan didata ke posko lain dan ada 4 posko sedang dikoordinasikan. (RUL)

3 Oktober 2019
Ibukota Banten Dinilai Belum Layak Huni

SERANG , BANPOS – Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Banten menilai Ibukota Provinsi Banten yakni kota Serang masih jauh dari predikat layak huni. Sebab, banyak dari aspek penilaian Kota Layak Huni, belum terpenuhi oleh Kota Serang.

Ketua DPD IAP Banten, Erik Soehono, mengatakan bahwa untuk menjadi Kota Layak Huni, ada 29 aspek yang harus dipenuhi, salah satunya sektor informal.

“Untuk sektor lainnya seperti keamanan kota, fasilitas kota, pengelolaan air bersih, ekonomi, kelola sampahnya, pendidikan dan yang lainnya. Dan saya kira untuk Kota Serang untuk masuk kota layak huni itu masih dibawah kategori rendah, ” ujarnya kepada awak media, kemarin.

Namun demikian, lanjut Erik penilaian tersebut belum dilakukan secara resmi dengan pemkot serang. “Ini berdasarkan penilaian IAP. Karena IAP sendiri programnya untuk mendorong kota-kota layak huni. Dan untuk menuju itu sangat perlu kesinergisan antara masyarakat dan pemerintahnya,” ucapnya.

“Kalau mengambil contohnya itu Kota Solo mereka mampu bersinergis antara masyarakat dan pemerintahnya untuk mendukung pembangunan kota,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengaku bahwa penilaian IAP Banten merupakan hal yang sah saja dilontarkan. “Manusiawi untuk pandangan para penilai mengenai Kota Serang yang tidak layak huni,” katanya di ruang kerja, Rabu (2/9).

Namun menurutnya, terhitung sejak pelantikan Pemkot Serang dengan kepemimpinan Aje Kendor, untuk meningkatkan Kota Serang yang layak huni sudah melakukan berbagai upaya pembangunan melalui master plan bekerjasama dengan UI.

“Kami sudah membuat master plan pembangunan yang mengkajinya UI. Kajian itu untuk patokan bagaimana nanti penataan ruang di Kota Serang seperti apa. Contohnya kecamatannya mau dijadikan apa, dimana perumahan, dimana perniagaannya, dimana zonasi-zonasi yang lainnya,” jelas Subadri.

Disamping itu juga, Subadri mengatakan bahwa Pemkot Serang masih menunggu revisi RTRW untuk menjalankan master plan penataan Kota Serang yang telah disusun.

“Kami sedang merancang RTRW yang baru, sedang kami usulkan ke ATR untuk segera diupayakan. Setelah disahkan itu bisa menjawab,” tuturnya.

Tidak hanya itu, lanjut Subadri, disahkannya RTRW Kota Serang nanti, juga dapat mengundang para investor untuk masuk ke Kota Serang.

“Saya sadar Kota Serang masih kurang investor. Investor tidak melakukan investasu karena terbentur RTRW. Di Kecamatan Kasemen contohnya, ingin dibuat industri masih bermasalah dengan RTRW, kecamatan lain juga begitu,” jelasnya.

“InsyaAllah lah, kalau RTRW selesai semua bisa terjawab. Menurut undang-undang juga kan RTRW perlima tahun boleh direvisi tergantung situasi dan kondisi. Karena untuk perubahan itu tidak seperti membalikan telapak tangan, jadi banyak tahapan yang dilalui,” tandasnya. (DZH/AZM)

3 Oktober 2019
10 Puskesmas Buka Layanan 24 Jam, Warga Miskin Bebas Biaya Persalinan

Wali Kota Serang, Syafrudin, secara simbolis memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada masyarakat di Puskesmas Kasemen, Rabu (2/9). KIS merupakan program pemerintah di bidang kesehatan, sebagai jaminan masyarakat kurang mampu untuk dapat pelayanan kesehatan secara gratis. (Diebaj/Banten Pos)

SERANG , BANPOS – Sebanyak 10 Puskesmas yang ada di Kota Serang dideklarasikan untuk siap melayani persalinan melahirkan, selama 24 jam non stop. Pelayanan ini sebagai langkah Pemkot Serang dalam mengurangi angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

Deklarasi Pelayanan Persalinan 24 jam ini dilakukan di Puskesmas Kasemen, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Rabu (2/10).

Dalam acara tersebut juga digelar launching Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta penandatangan MoU antara Dinkes dan Disdukcapil Kota Serang.

Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa pada acara tersebut, pihaknya mendeklarasikan 10 Puskesmas untuk siap melayani persalinan 24 jam. Diantaranya yaitu Puskesmas Cipocok Jaya, Ciracas, Unyur, Taktakan, Pancur, Rau, Sawah Luhur, Kalodran, Banten Girang, dan Banjar Agung.

“Jadi persalinan di 10 puskesmas ini sekarang sudah buka 24 jam. Kalau nanti petugasnya masih tidur, dibangunkan saja,” ujarnya kepada awak media.

Pelayanan tersebut juga akan diberikan secara gratis kepada masyarakat penerima KIS. Penerima program KIS tersebut merupakan warga yang dianggap kurang mampu dalam membayar biaya persalinan.

“Kami sudah siapkan untuk 42 ribu masyarakat yang tidak mampu. Sampai saat ini, totalnya sudah sekitar 95 persen warga tidak mampu sudah tercover kesehatannya,” kata Syafrudin.

Sementara bagi masyarakat yang tidak mampu serta tidak memiliki KIS, juga akan diberikan pelayanan persalinan secara gratis. Warga cukup mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan setempat.

“Syaratnya cukup ada keterangan dari RT/RW dan diketahui oleh Lurah atau membawa SKTM, jadi cukup mudah,” terangnya.

Dijelaskan oleh Syafrudin, penandatangan MoU antara Dinkes dengan Disdukcapil untuk pemberian Akta Kelahiran secara gratis, kepada masyarakat yang melakukan persalinan. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima manfaat bantuan yang diberikan Pemkot Serang.

“Jadi semuanya serba gratis, mulai dari persalinan, hingga pembuatan Akta Kelahiran, dan untuk pembuatan aktanya juga akan lebih cepat, karena yang biasanya lama itu dipemberian nama kepada anaknya saja,” tuturnya.

Di tempat yang sama, kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, mengatakan bahwa fasilitas untuk menunjang pelayanan persalinan sudah cukup lengkap di setiap Puskesmas. Hal itu yang menjadi pertimbangan untuk segera mendeklarasikan pelayanan persalinan 24 jam.

“Sesuai visi dan misi Walikota Serang, Syafrudin dan Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, untuk mempercepat pembangunan baik infrastruktur maupun di bidang kesehatan,” katanya.

Ia menjelaskan, salah satu tujuan mendeklarasikan pelayanan persalinan 24 jam tersebut adalah untuk mengurangi AKI dan AKB. Selain itu juga untuk mengurangi angka kematian akibat penyakit menular maupun tidak.

“Kita mencoba terus berupaya agar jumlah AKI dan AKB di Kota Serang tiap tahunnya selalu menurun, hal itu menunjukan bahwa pembangunan di Kota Serang semakin membaik,” tandasnya. (DZH/AZM)

3 Oktober 2019