Kategori: PEMERINTAHAN

Gubernur Banten: Jalan Bagus, Bagus Juga Pariwisatanya

Gubernur Banten Wahidin Halim

BANPOS – Gubernur Banten Wahidin Halim meyakini sektor pariwisata khususnya pantai di Banten mampu memulihkan bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Banten. Pemerintah Provinsi Banten terus membenahi infratruktur jalan menuju kawasan wisata pantai di Provinsi Banten yang memiliki garis pantai sepanjang 509 km.

Selama ini, Pantai Anyer Kabupaten Serang dan Pantai Carita Kabupaten Pandeglang menjadi destinasi unggulan. Beberapa sedang digarap untuk menjadi unggulan seperti Pantai Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang dan Pantai Sawarna, di Bayah Kabupaten Lebak.

Sebanyak 55 pulau kecil yang tersebar di sepanjang garis pantai ini turut memperkuat potensi wisata pantai Provinsi Banten.

Sempat terdampak tsunami pada 22 Desember 2018, Gubernur Banten Wahidin Halim melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Al Hamidi arahkan Peringatan Hari Buruh atau May Day 2019 tingkat Provinsi Banten di kawasan wisata Pantai Anyer dan Carita untuk bangkitkan wisata pantai Banten.

Perlahan dan pasti pariwisata pantai Banten bangkit. Hal ini terlihat pada libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019 lalu, kawasan wisata Pantai Anyer dan Pantai Carita ramai dikunjungi wisatawan. Jalanan menuju kawasan wisata pantai dipadati kendaraan para wisatawan.

Jalan Provinsi Banten

Di jalur pesisir pantai utara Provinsi Banten, Pemprov Banten sedang melakukan peningkatan dan penataan ruas jalan Mauk – Teluk Naga Kabupaten Tangerang. Pemprov Banten juga targetkan rehabilitasi ruas jalan Pontang di Kabupaten Serang – Mauk Kabupaten Tangerang. Termasuk pula pelebaran jembatan.

Di pesisir pantai selatan Provinsi Banten, saat ini sedang dilakukan peningkatan dan penataan ruas jalan Bayah – Cikotok Kabupaten Lebak, peningkatan dan penataan ruas jalan Ciseuket – Sobang – Tela Kabupaten Pandeglang, serta pembangunan ruas jalan Tanjung Lesung – Sumur Kabupaten Pandeglang.

Di jalur tengah, Pemprov Banten sedang membangun ruas jalan Cipanas – Warung Banten Kabupaten Lebak. Tahun ini Pemprov Banten juga targetkan penataan dan peningkatan ruas jalan Ciomas Kabupaten Serang – Mandalawangi – Caringin Kabupaten Pandeglang. Ruas jalan Taktakan – Gunungsari sebagai satu jalur alternatif menuju kawasan Anyer juga sedang dibenahi.

Salah satu proyek strategis nasional (PSN) adalah Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang. Jalan tol ini tersambung langsung dengan Jalan Tol Tangerang – Merak di wilayah Ciruas Kabupaten Serang. Menjadi salah akses ke wilayah selatan Provinsi Banten.

Gubernur Wahidin Halim juga menegaskan, perkembangan pariwisata tergantung infrastruktur. “Kalau jalan bagus, bagus juga pariwisatanya,” tegasnya. (ADV)

27 September 2019
Gubernur Banten: Tahun 2020 Jalan Provinsi Banten Mantap

Jalan Provinsi Banten

BANPOS – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyatakan, progres pembangunan Provinsi Banten yang telah dilaksanakan diantaranya adalah pembangunan jalan kewenangan Provinsi Banten yang tinggal 14 km.

Ditambahkan, selain Kawasan Kesultanan Banten (KKB), Pemprov Banten akan teruskan pembangunan ke Syech Mansyur di Cikaduen, Syech Asnawi di Caringin, termasuk tempat kelahiran Syech Nawawi di Tanara.

“Kita akan bangun infrastruktur menuju tempat-tempat tersebut,” tegas Gubernur WH saat mendampingi Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri dalam Peresmian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Pesantren di Pondok Pesantren Al Badar Kecamatan Jayanti, Kabupaten Serang (10/9/2019).

Dalam beberapa kesempatan, Gubernur WH juga tegaskan target Tahun 2020 Jalan Provinsi Banten Mantap. Untuk mewujudkannya, selain melanjutkan pembangunan jalan kewenangan provinsi yang rusak, Pemprov Banten juga melalukan pelebaran jalan pada jalan provinsi yang sebelumnya belum sesuai standar jalan provinsi.

Dijelaskan, jalan yang akan dilebarkan diantaranya merupakan jalan kabupaten/kota atau desa yang dilimpahkan kewenangannya kepada provinsi. Perlu dilakukan peningkatan agar sesuai dengan standar jalan provinsi yang telah ditentukan dalam peraturan dan undang-undang.

Jalan Provinsi Banten

Salah satu jalan yang mengalami pelebaran di Kota Serang adalah Jalan Syeh Nawawi Al Bantani. Ruas Palima – Pakupatan ini menghubungan Jalan Raya Pandeglang – Jalan Raya Jakarta tanpa harus masuk jalur padat di Kota Serang. Bahkan untuk ruas Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) – Boru, telah memiliki 8 lajur. Masing-masing arah memiliki 2 lajur cepat dan 2 lajur lambat.

Di Kota Serang, Pemprov Banten saat ini sedang melakukan penataan dan pembenahan pedestrian dan drainase di Jalan Sudirman ruas Taman Patung Debus (patung) hingga perlintasan rel kereta api kawasan Kemang Kota Serang. Salah satu jalur padat di Kota Serang.

Di jalur yang menjadi akses keluar masuk ke Pintu Tol Serang Timuri ini terdapat pusat perbelanjaan dan rumah sakit. Ruas ini juga menjadi pilihan para calon penumpang angkutan umum bus antar kota yang tidak mau naik bus dari Terminal Pakupatan Kota Serang.

Gubernur WH menyorot drainase yang pada ruas jalan ini. Saat hujan deras, dari putaran balik Taman Patung Debus hingga Gerbang Perumahan Highland Park (KSB) serta di tikungan menuju akses Pintu Tol Serang Timur seringkali terjadi genangan air.

Pembenahan trotoar, drainase, pembangunan taman, serta jalan protokol di Kota Serang yang menjadi kewenangan Pemprov Banten menjadi perhatian Gubernur WH. Menjadikan Kota Serang layak huni dan sekaligus kelayakan Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten.

Di wilayah selatan, Pemprov Banten sedang membangun jalan ruas Tanjung Lesung – Sumur, ruas Picung – Munjul, ruas Cipanas – Warung Banten, ruas Munjul – Cikaludan – Cikeusik, ruas Ciseuket – Sobang – Tela, serta Bayah – Cikotok. Dua ruas jalan lainnya masih dalam proses lelang.

Di wilayah utara, Pemprov Banten sedang membangun jalan ruas Mauk – Teluk Naga, ruas Simpang Bitung – Curug, ruas Cisauk – Jaha, ruas Parigi – Sukamanah, ruas Serpong Raya, serta ruas Ciomas – Mandalawangi. Beberapa masih dalam proses lelang.

Selain melakukan pembangunan dan pelebaran jalan, Pemprov Banten juga melakukan pembenahan dan penataan drainase serta pedestrian. Termasuk pula pembangunan dan pelebaran jembatan pada jalan yang yang sedang ditingkatkan dan dilakukan pelebaran.

Gubernur Banten Wahidin Halim kembali menegaskan, tahun 2020 jalan kewenangan provinsi jalan mantap. “Nanti tinggal melebarkan jalan-jalan yang belum sesuai standar provinsi,” tegasnya. (ADV)

27 September 2019
Ratu Ati: ASN Jangan Berperilaku Politik dan Pengusaha

Wakil Walikota Cilegon, Ratu Ati Marliati saat Berikan Pengarahan Kepada Anggota Korpri

CILEGON, BANPOS – Kode Etik Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) adalah aturan tata susila, sikap akhlak dan nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi para anggota korpri untuk bersikap dalam pekerjaan sehari-hari.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Walikota Cilegon, Ratu Ati Marliati dalam pembinaan Kode Etik Jiwa Korsa anggota Korpri tingkat Kecamatan Jombang yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Jombang, Kamis (26/9).

Wakil Walikota Kota Cilegon, Ratu Ati Marliati dalam sambutannya mengatakan, bahwa kemajuan suatu pembangunan kota tidak terlepas dari kinerja Korpri di suatu daerah, dan majunya suatu program pemerintah itu tidak terlepas dari peran Serta Korpri di suatu pemerintahan.

“Arah pembangunan yang sudah disusun oleh kita akan mencapai kesuksesan dengan alur suksesnya perencanaan kemudian pelaksaan OPD lalu pengawasan dari kegiatannya, kemudian Evaluasi dari proses yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan Kota Cilegon,” ujarnya.

Lanjutnya, Ati mengungkapkan bahwa kesejahteraan para pegawai Korpri menjadi tujuan utama, karena kesejahteraan dari para Korpri akan berimbas oleh kinerja mereka dalam menjalankan program pemerintahan.

“Kesejahteraan para pegawai juga harus diimbangi dengan beban kerja. Seperti halnya pembangunan yang sudah kota lakukan semua tersentuh dengan sebaik-baiknya, mulai dari kesehatan, pendidikan dan juga pembangunan yang ada,” ungkapnya.

Ati juga pesan agar para ASN di Kota Cilegon tidak Berperilaku Politik. “Ada sikap yang harus kita pegang sebagai ASN, janganlah kita berlaku seperti orang politik dan juga jangan berlaku sebagai seorang pengusaha. Maka dari itu, di sini kita perlu mengadakan pembinaan kode etik sebagai PNS agar kita bisa menempatkan mana yang baik dan mana yang tidak,” pesannya.

Kedepannya, Ati juga berharap kegiatan ini bisa berlanjut dan bisa diselenggarakan setiap tahunnya. “Pembinaan ini digelar sesuai dengan Peraturan Permerintah (PP) Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan kode etik dan jiwa korsa. Oleh karena itu, kedepannya saya harap kegiatan ini bisa berlanjut di setiap tahunnya, supaya bisa meningkatkan jiwa korsa para anggota Korpri di Kota Cilegon,” haparnya.

Ditempat yang sama, Camat Jombang Ah Junaedi menyampaikan, kegiatan pembinaan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada ASN dalam memberikan pelayanan masyarakat dan memberitahukan tugasnya sebagai ASN.

Maka dengan begitu, lanjutnya, dengan pembinaan ini diharapkan para ASN di Kota Cilegon mampu menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya masing masing. Dan mampu menjaga kerahasiaan negara yang ada di Kota Cilegon.

Meski demikian, ia mengaku pihaknya terus melakukan sosialisasi dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dan terus mengingatkan kepada pegawainya agar mampu menjalankan tugas dengan rasa tanggung jawab dan di siplin.

“Sampai saat ini para ASN yang ada di Kecamatan Jombang mampu melaksanakan kegiatan apel dengan disiplin dan mampu mengikuti aturan yang telah di tentukan oleh pemerintah Kota Cilegon,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya kegiatan Pembinaan Kode Etik dan Jiwa Korsa anggota Korpri juga telah dilaksanakan di kecamatan lainnya yang ada di Kota Cilegon. (LUK/RUL)

27 September 2019
Mudahnya Akses ke Kawasan Kesultanan Banten

Kawasan menuju tempat wisata religi Kesultanan Banten

BANPOS – Upaya menjadi tuan rumah yang baik, Pemerintah Provinsi Banten berupaya mempermudah akses para pengunjung atau peziarah ke Kawasan Kesultanan Banten (KKB). Tidak hanya memperhatikan revitalisasi, akses jalan atau infrastruktur menuju KKB turut dibenahi.

Revitalisasi KKB berangkat dari visi Pemprov Banten “Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berakhlakul Karimah “ era kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim dan wakil Andika Hazrumy. Revitalisasi untuk mengembalikan KKB sebagai pusat peradaban dan budaya di Banten.

KKB bisa diakses melalui jalur darat ataupun laut. Jalur darat bisa dengan kendaraan biasa bisa langsung ke area KKB. Dengan kereta api turun di Stasiun Karangantu, sekitar 1 km. Untuk jalur laut melalui Pelabuhan Karangantu sekitar 1,5 km.

Banyak pilihan jalan dalam kondisi bagus yang dapat ditempuh untuk menuju KKB. Dari wilayah timur seperti Tangerang, Jakarta dan sekitarnya, ada tiga jalur yang bisa dipilih. Dari wilayah barat seperti Kota Cilegon hingga Sumatera ada dua pilihan jalur, jalan tol dan jalan non tol, untuk menuju KKB. Sedangkan dari wilayah selatan seperti Kabupaten Pandeglang dan Lebak, mayoritas masuk ke Kota Serang selanjutnya memilih jalur seperti yang ditempuh dari wilayah timur.

Dari wilayah timur, pilihan pertama tentu melalui Jalan Tol Tangerang – Merak, keluar di Pintu Tol Serang Timur. Keluar pintu tol tidak bisa langsung belok kanan ke Jalan Armada, Kota Serang. Kendaraan mesti berputar dulu melalui Taman Tugu Debus, Kemang masuk ke Jalan Jenderal Sudirman. Selanjutnya kembali masuk ke akses jalan Pintu Tol Serang Timur dan belok kiri masuk jalan Armada sebelum sampai Pintu Tol Serang Timur. Dari jalan Armada, lanjut terus ke Jalan Ayip Usman. Sampai ujung jalan ini belok kiri masuk Jalan Raya Banten. Setelah sampai jembatan Sungai Cibanten belok kiri. Jembatan ini mudah ditandai dengan warna warni cat pelanginya.

Pilihan kedua, jalan non tol melalui jalur sibuk Jalan Raya Jakarta. Ruas jalan empat lajur ini menjadi penopang utama denyut nadi perekomian Provinsi Banten setelah Jalan Tol Tangerang – Merak. Sesampai akses Pintu Tol Serang Timur ambil kanan untuk selanjutnya belok kiri masuk Jalan Armada sebelum pintu tol. Selanjutnya masuk Jalan Ayip Usman, Jalan Raya Banten dan belom kiri setelah melewati jembatan sungai Cibanten.

Pilihan ketiga, jalan non tol jalur pesisir pantai utara Provinsi Banten. Di jalur pesisir ini, ruas jalan sejak Kosambi Mauk di Kabupaten Tangerang hingga Jalan Sawah Luhur, Kasemen Kota Serang dalam kondisi bagus. Jalur ini menyajikan keberagaman masyarakat Banten sebagai masyarakat agraris, maritim, dan industri. Jalur ini biasa menjadi pilihan para peziarah dari KKB ke Pulau Cangkir di Kabupaten Tangerang atau sebaliknya.

Dari wilayah barat, dari Pelabuhan Merak, Jalan Raya Merak terus arah timur melewati Kota Cilegon menuju Jalan Raya Cilegon arah Kota Serang. Sesampai alun-alun Kramatwatu, belok kanan masuk Jalan Tasikardi Banten Lama.

Kawasan menuju tempat wisata religi Kesultanan Banten

Sedangkan lewat jalan tol, dari Pelabuhan Merak langsung masuk ke Tol Tangerang Merak. Ada dua pintu keluar pilihan. Jika keluar di Pintu Tol Serang Barat belok kanan masuk Jalan Raya Cilegon arah Kota Cilegon. Setelah sampai lampu merah alun-alun Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang belok kanan masuk Jalan Tasikardi Banten Lama. namun jika keluar di Pintu Tol Cilegon Timur, belok kiri masuk Jalan Raya Cilegon arah Kota Serang. Sesampai di lampu merah alun-alun Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang belok kanan masuk Jalan Tasikardi Banten Lama.

Dari wilayah selatan, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, mayoritas kendaraan besar seperti bus memilih jalan Jalan Trip Jamaksari atau Jalan Armada untuk selanjutnya masuk ke Jalan Ayip Usman menuju Jalan Raya Banten. Jalur ini menjadi pilihan banyak rombongan peziarah paket Banten yang biasanya berkunjung ke KKB, makam Syeh Asnawi Caringan, makam Syeh Maulana Mansyuruddin Cikaduen, dan makam Abuya Dimyathi alBantani Cidahu.

Keluar dari jalan tol, geliat pembangunan di Banten sedikit banyak terpotret. Di Jalan Tasikardi Banten Lama, ada Danau Tasikardi. Danau ini menjadi salah bukti kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan yang telah dicapai masyarakat Banten sejak masa Kesultanan Banten dalam pnyediaan air bersih.

Setelah meningkatkan akses jalan menuju KKB, geliat pembangunan oleh Pemprov Banten kini terlihat pada penataan drainase dan pedestrian seperti di Jalan Sudirman ruas Taman Patung Debus – simpang rel kereta api Penancangan. Penataan drainase di Jl Raya Jakarta ruas Taman Patung Debus – Pakupatan serta peningkatan Jl. Ayip Usman Kota Serang.

Penataan drainase juga terjadi pada akses jalan dari wilayah selatan di Jl Raya Pandeglang ruas Baros – Sempu. Sebelumnya Pemprov Banten juga melakukan penertiban dan pembersihan ruas jalan ini untuk mencegah kemacetan.

Jalur pesisir pantai utara, tahun ini Pemprov Banten targetkan rehabilitasi ruas Pontang di Kabupaten Serang – Mauk di Kabupaten Tangerang. (ADV )

27 September 2019
Gubernur Banten: Segera Bangun Fasilitas Umum Negeri Di Atas Awan

Gubernur Banten Wahidin Halim meninjau pembanguan ruas jalan Cipanas – Warung Banten sekaligus menikmati pesona Negeri Di Atas Awan Citorek Banten

BANPOS – Gubernur Banten Wahidin Halim instruksikan jajarannya agar menyegarakan pembangunan fasilitas umum, parkir, area foto, dan berbagai fasilitas pengamanan di kawasan Negeri Di Atas Awan (NDA) mengingat lokasi ini sudah sangat viral. Pada akhir pekan, pengunjung ke kawasan NDA membludak.

Begitu luar biasanya kekuatan media sosial saat ini.

Awalnya, sangat membanggakan ketika destinasi “Negeri Di Atas Awan” (NDA) Citorek, Lebak Banten ini menjadi viral dalam seketika. Terlebih saat Gubernur Banten Wahidin Halim melakukan kunjungan Safari Pembangunannya di wilayah Banten Selatan. Ia selalu memonitor pembangunan berbagai infrastruktur jalan yang sedang dibangun, sehingga saat ini tempat tersebut sudah banyak dikunjungi wisatawan.

Namun tak disangka, viralnya media sosial, antusias masyarakat serta rasa kepenasaran melebihi kecepatan pembangunan infrastruktur jalan yang masih dikerjakan Pemprov Banten. Saat ini pembangunan jalan beton yang melewati wilayah tersebut baru mencapai desa Ciusul, Citorek Kidul dan jalan menuju puncak masih dalam tahap pengerasan. Namun tak dinyana pengunjung semakin banyak.

Negeri di Atas Awan ini memang tidak seperti wisata Dieng yang harus berjalan kaki menuju puncak agar dapat menikmati “sunrise” dan awan. NDA merupakan wilayah lintas alam. Kita bisa menikmati sunrise dan gumpalan awan dengan tetap berada di dalam mobil saat melintas. Kita serasa sedang berada di dalam pesawat terbang yang sedang mengudara. Sebelum menuju puncak gumpalan awan itu, kita melewati satu wilayah yang tertutup kabut yang pada siang harinya dapat terlihat dari puncak, setelah awan menghilang.

Kawasan ini berada tepat di bawah kaki Gunung Halimun-Salak. Pembangunan jalan menuju Citorek ini merupakan jalan yang menghubungkan Lebak wilayah utara dan Lebak Selatan. Ruas jalan ini memudahkan akses warga setempat ke berbagai daerah karena hampir berbatasan dengan Bogor Jawa Barat. Jalan Cipanas – Warung Banten ini membelah gunung bekas pertambangan emas Cikotok dimana jalan ini dahulu merupakan jalan yang dimiliki oleh PT. Antam Cikotok, yang sejak tidak beroperasi menyerahkan asetnya kepada Provinsi Banten.

Pembangunan jalan ruas Cipanas – Warung Banten menjadikan Gunung Luhur menjadi destinasi wisata yang kini dikenal Negeri Di Atas Awan Citorek Banten

Bagi yang akan berkunjung ke sana memang harus mengetahui informasi secara jelas dan perlu memahami secara rinci jika NDA merupakan area yang baru terbuka dengan fasilitas wisata yang masih minim dan hanya dikelola secara lokal oleh warga setempat. Sehingga perlu benar-benar prepare segala perbekalan sebelum berangkat menuju NDA. Apalagi jika membawa balita, terutama bagi yang ingin melihat sunrise pada pagi hari dan harus menginap di tenda-tenda yang disediakan warga. Belum ada penginapan atau cottage hanya beberapa homestay milik warga setempat.

Melihat kondisi ini, Gubernur WH sudah menginstruksikan jajarannya agar menyegarakan pembangunan fasilitas umum, parkir, area foto, dan berbagai fasilitas pengamanan di lokasi tersebut, mengingat lokasi ini sudah sangat viral. Apalagi jika jalan melalui Citorek ini telah selesai hingga ke arah selatan Banten menuju Bayah. Di sana, akan terhampar pantai Sawarna yang terlihat indah dari atas puncak bukit. Mudah-mudahan selesai tepat waktu hingga tahun 2020.

Gubernur Banten Wahidin Halim memang “seakan” memindahkan destinasi wisata pantai yang sangat menurun drastis terutama pasca tsunami tahun lalu. Kunjungan wisatawan ke Kawasan Kesultanan Banten misalnya, meningkat tajam hingga 2 juta orang setelah direvitalisasi, yang hingga saat ini masih terus dikembangkan untuk kenyamanan para pengunjungnya.

Dan, bagi yang tetap penasaran akan menuju ke Negeri Di Atas Awan Citorek Kidul Lebak saat ini, jangan terlalu memiliki ekspektasi berlebih karena kondisi destinasi ini baru sebatas “instagramable”, dan merupakan lintas wisata alam yang dapat dicapai dari Tangerang ataupun Serang selama kurang lebih 4 Jam. Tidak ada macet hanya ada beberapa ruas jalan yang masih diperbaiki.

“Jadi, tetaplah untuk selalu mencari informasi yang tepat dan selamat berwisata ke Banten,” ungkap Juru Bicara Pemprov Banten Amal Herawan B. (ADV)

27 September 2019
Aneh, Tafsir Pemkot Tangerang Beda Soal UU Kesehatan

TANGERANG, BANPOS — Pemkot Tangerang menepis kritikan dari DPRD dengan cara berbeda. Pemkot Tangerang menghitung alokasi anggaran dengan menggabungkan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, sehingga melebihi batas minimal 10 persen anggaran yang ditetapkan oleh UU Kesehatan.
Sedangkan fraksi Gerindra dan fraksi PDI-Perjuangan menghitung dengan basis presentase belanja langsung, yang menunjukkan angka di bawah 10 persen, atau tepatnya 8 persen.
Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan, Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 % (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
Dalam pidatonya, Wakil Walikota Tangerang Sachrudin menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang sudah sesuai aturan mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp 613,63 miliar pada RAPBD tahun anggaran 2020.
“Alokasi untuk anggaran kesehatan pada RAPBD tahun anggran 2020 sebesar Rp 613,63 miliar atau 12,79 persen. Ini sudah sesuai ketentuan aturan yang ada, yaitu sekurang-kurangnya 10 persen,” ujarnya.
Disebutkan anggaran kesehatan Rp 613,63 miliar terbagi atas belanja tidak langsung sebesar 228,66 miliar dan belanja langsung sebesar Rp 385,17 miliar.
Untuk diketahui, pada sidang paripurna sebelumnya, Fraksi Gerindra menyoroti anggaran kesehatan yang dialokasikan Pemkot Tangerang pada APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 385 miliar. Jumlah itu dinilai Fraksi Gerindra sangat kecil yakni hanya 8 persen dari total proyeksi APBD tahun 2020 sebesar Rp 4,79 triliun.
“Ini artinya masih 8 persen, padahal dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 harusnya minimal 10 persen,” ujar juru bicara Fraksi Gerindra, Junadi sebelumnya.
Terkait belum banyaknya puskesmas rawat inap yang menjadi bagian pertanyaan dewan, Sachrudin mengaku, saat ini Pemerintah Kota Tangerang baru memiliki empat puskesmas rawat inap. Kendati demikian, terdapat 41 puskesmas dengan layanan 24 jam dan 41 puskesmas non rawat inap.
“Di tahun 2020 direncanakan pembangunan Puskesmas Sudimara Pinang dan Puskesmas Batusari,” ujarnya.
Sachrudin melanjutkan, pada tahun 2020 direncanakan peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan puskesmas pada program pengembangan sumber daya kesehatan.
Nantinya Dinas Kesehatan Kota Tangerang akan bekerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang.
“Mengenai keseimbangan jumlah penduduk dengan kamar rawat inap, bahwa jumlah tempat tidur rumah sakit pada tahun 2018 sebanyak 2.989 buah. Menurut standar WHO rasio ideal tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 orang. Jika dibandingkan dengan rasio di Kota Tangerang 1,72 perseribu penduduk jumlahnya sudah mencukupi,” ujar Sachrudin. (Bnn/pbn)

26 September 2019
Terdampak Pemadaman Listrik, Pelayanan Dinsos Kota Serang Hampir Libur Seharian

Suasana Kantor Dinsos, Kamis (26/9/2019)/ Diebaj

SERANG, BANPOS – Pelayanan pada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang lumpuh hampir seharian. Pasalnya, terjadi pemadaman listrik yang dilakukan oleh pihak PLN untuk wilayah Ciracas dan sekitarnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kantor Dinsos Kota Serang terlihat lengang. Di depan kantornya, banyak pegawai magang yang sedang santai meminum minuman dingin, sedangkan di dalam kantor hanya ada segelintir orang saja.

Pada parkiran pun terlihat lebih luas dari yang biasanya. Karena, hanya sedikit mobil dan motor yang terparkir disana. Tertempel di depan ruangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), secarik kertas bertuliskan ‘Mohon Maaf Mati Listrik’.

Saat ditanya, salah satu pegawai Dinsos yang tidak menyebutkan namanya mengatakan, sejak pagi hari kantor Dinsos sudah ditinggalkan oleh pegawai maupun para atasan. Hal ini dikarenakan terjadi pemadaman listrik sejak pagi hari.

“Enggak ada orang mas. Kosong di dalam. Sudah pada pergi dari tadi orang-orangnya,” ujarnya saat BANPOS menanyakan keberadaan Kepala Dinas dan Kepala Bidang yang ada di lokasi, Kamis (26/9).

Saat ditanya alasan mereka sudah pergi lebih awal, ia mengatakan bahwa ketika mati lampu, tidak ada yang dapat dikerjakan baik oleh dirinya maupun pegawai yang lain.

“Gak ada yang bisa dikerjain mas. Kan mati lampu, kita mau ngerjainnya pakai apa kalau komputer gak bisa nyala?,” ucapnya.

BANPOS juga mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinsos Kota Serang, Moch Poppy. Namun saat dihubungi melalui telepon, tidak direspon olehnya. (DZH)

26 September 2019
Kuwait Bantu Ardaniah, Berpotensi Jadi Ponpes Terbesar

Walikota Serang Syafrudin mendampingi kunjungan duta besar Kuwait untuk Indonesia di Ponpes Ardaniah yang ada di Jalan Cikulur-Kuranji, Komplek Ponpes Ardaniah, Desa Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, Rabu (25/9/2019)

TAKTAKAN , BANPOS – Ponpes Ardaniah yang ada di Jalan Cikulur-Kuranji, Komplek Ponpes Ardaniah, Desa Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, diprediksi akan menjadi Ponpes terbesar yang ada di seluruh Banten.

Hal ini dikarenakan Ponpes Ardaniah terus melakukan pembangunan gedung kelas dan gedung lainnya dengan luas sekira 10 hektare. Bahkan, Ponpes itu juga berencana akan kembali membangun dengan luas 70 hektare atau bila ditotal menjadi seluas 80 hektare.

“Ardaniah ini direncanakan akan menjadi Ponpes terbesar, termegah, terluas, dan terbaik di Provinsi Banten. Jadi sementara kita luas yang sudah dibangun ada 10 hektare,” kata pendiri sekaligus pengasuh Ponpes Ardaniah, Sudrajat Ardani, Rabu (25/9/2019).

Dalam melakukan pembangunan, Ponpes Ardaniah mendapat bantuan dari Al Jamiyyah Al Khiriyyah Al Kuwaitiyyah yang berasal dari Kuwait. Hal ini menjadikan Ponpes Ardaniah, sebagai penerima hibah pertama kali dari Kuwait di Banten.

“Kita kedatangan donator besar dari Kuwait, beberapa bantuannya ada bakti sosial untuk masyarakat kota serang sebanyak 100 orang, gerobak usaha, 50 mesin jahit, ada bantuan untuk anak didik berupa alat tulis kantor (ATK) tas dan sebagainya, dan sodaqoh untuk masyarakat dan santri, hingga peresmian tempat pendidikan,” ujarnya.

Sudrajat Ardani mengatakan, Ponpes Ardaniah sudah berdiri sejak 11 tahun yang lalu, dan telah meluluskan delapan angkatan atau sekitar 300 orang.

“Untuk santri saat ini baru ada 700 orang, dengan jumlah pengajar sebanyak 60 orang,” terangnya.

Mengenai jenjang pendidikan yang ada di Ponpes tersebut, Sudrajat mengatakan bahwa terdapat segala tingkatan, mulai dari SD, SMP, SMA, MA, hingga SMK. Bahkan siswa yang lulus dari Ponpes itu akan dijembatani langsung untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri.

“Saat ini lulusan kita ada yang sudah mengisi di Mesir, India, Yordania dan lainnya yang hampir di Negara bagian timur tengah dari berbagai beasiswa yang didapatkan,” tuturnya.

Bahkan, untuk masyarakat duafa, fuqoro, miskin dan yatim akan mendapatkan pendidikan gratis di Ponpes Ardaniah.

“Satu hal kelebihan di Ponpes ini yaitu anak yang lulus sudah atau apa kelebihannya, kita juga mengajarkan bahasa Inggris dan Arab, dan tahfidz Quran,” jelasnya.

Pimpinan Al Jamiyyah Al Khiriyyah Al Kuwaitiyyah, Ahmad Al Mursyid, mengatakan bahwa jumlah bantuan yang diberikan tidak dapat diperkirakan, karena bantuan datangnya berturut-turut. Namun ia memastikan, bantuan tersebut diberikan kepada yang membutuhkan.

“Kami datangi wilayah khususnya Negara Muslim, dimana terdapat fakir miskin, yang InsyAllah kami bantu sesuai kemampuan, dan permohonan oleh perwakilan kami diwilayah tersebut. Kami tidak membatasi bantuan baik Kristen maupun lainnya selain Muslim, karena mereka bagian makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT,” katanya.

Ahmad Al Mursyid yang juga menjabat sebagai Wakil dari Kementerian Listrik dan Perairan Kuwait mengatakan, bantuan tersebut berasal dari berbagai donatur, dengan jenis bantuan yang berbeda-beda, seperti masjid dengan bantuan mencapai Rp1 miliar, dan bantuan-bantuan lainnya.

“Jadi bantuannya dari berbagai donatur, ada yang menyumbang Rp100ribu atau Rp200 ribu,” jelasnya.

Walikota Serang, Syafrudin memberikan penghormatan kepada tamunya yang berasal dari Negara Kuwait. Ia berharap mereka dapat kembali memberikan bantuan untuk membangun Ponpes yang ada di Kota Serang.

“Kami dari Pemkot akan berkomunikasi baik secara pribadi atau kedinasan untuk datang kembali dan memberikan bantuan-bantuan untuk Ponpes lainnya,” katanya.

Ia menilai, pendidikan yang diajarkan oleh Ponpes lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan pendidikan umum, sebab pembentukan karakter anak akan diajarkan di Ponpes.

“Pondok itu ada pendidikan khusus yaitu Agama Islam, pertama anak-anak belajar Al-Quran, menghafal, cara salat, dan berpuasa adanya di Ponpes. Sementara di umum sekalipun ada itu kecil sekali,” tandasnya. (DZH/AZM)

26 September 2019
Terima Peserta Diklatpim 4, Subadri Harap Bawa Nama Baik Kota Serang

Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin menerima kunjungan peserta Pendidikan Latihan Pemimpin (Diklatpim) 4 di ruang kerjanya, Rabu (25/9/2019).

SERANG , BANPOS – Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, menerima perwakilan peserta Pendidikan Latihan Pemimpin (Diklatpim) 4 di ruang kerjanya, Rabu (25/9).

Dalam pertemuan tersebut, para peserta Diklatpim ini selain bertujuan untuk bersilaturahmi, juga melaporkan perkembangan latihan, serta memohon dukungan atas gagasan perubahan di setiap unit kerja.

“Hari ini saya menerima audiensi silaturahmi dari teman-teman Diklatpim 4 Kota Serang di ruang kerja saya. Teman teman Diklatpim 4 ini datang untuk bersilaturahmi sekaligus laporan atas kegiatan Diklat yang mereka lakukan selama beberapa hari, di PPSDM Kiarapayung Jatinangor, Sumedang, bersaing bersama kota-kota besar lainnya,” ujar Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, seusai acara.

Subadri mengaku, dirinya sangat senang dan bangga dengan kedatangan perwakilan peserta Diklatpim ini. Ia mengapresiasi kedatangan mereka.

“Saya sangat senang sekali teman-teman Diklatpim sudah mau bersilaturahmi dengan saya. Dan saya bangga sekaligus mengapresiasi sekali bahwa ASN yang tergabung dalam peserta Diklatpim 4 ini, sudah mau berbuat yang terbaik guna mengharumkan Kota Serang,” jelasnya.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kota Serang, agar para peserta Diklatpim ini mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi.

“Kita doakan bersama, mudah-mudahan teman teman Diklatpim 4 ini bisa bersaing ke tingkat selanjutnya untuk mengharumkan Kota Serang,” harapnya.

Sementara itu, perwakilan peserta Diklatpim 4, Tuti Sumiyati, mengaku bahwa kedatangan para perwakilan Diklatpim ini membahas seputar kegiatan tersebut dan memohon dukungan.

“Seputar kegiatan Diklatpim itu sendiri, dan mohon dukungan dari bapak Wakil Walikota Serang untuk gagasan perubahan di unit kerja,” tuturnya.

Menurutnya, Kota Serang mengirimkan sebanyak 18 peserta dalam Diklatpim ini. Para peserta akan digabung bersama dengan peserta perwakilan kabupaten dan kota lainnya.

“Kota Serang mengirimkan sebanyak 18 peserta dan bergabung dengan peserta dari kabupatan lain, seperti Sukabumi, Sumedang dan Purwakarta,” ungkapnya.

Dalam Diklatpim ini, lanjutnya, para peserta harus mampu menciptakan terobosan perubahan, yang positif di unit kerjanya. “Dan memang di akhir acara, akan ada pengumuman siapa yang menjadi juara,” ucapnya. (DZH/AZM)

26 September 2019
Koalisi PDIP dan Gerindra Kritisi Alokasi Anggaran Kota Tangerang

TANGERANG, BANPOS – DPRD Kota Tangerang menggelar rapat Paripurna terkait penyusunan RAPBD yang diajukan Pemerintah Kota Tangerang. Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Tangerang pada, Selasa (24/9), Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra DPRD Kota Tangerang mengkritisi perihal penyusunan RAPBD 2020 yang diajukan.

Juri bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Sumarti mengatakan bahwa pihaknya meminta penjelasan tentang perbedaan penyebutan jumlah anggaran pendidikan.

“Apakah Rp1,64 triliun sebagaimana nota keuangan yang disampaikan atau Rp761 miliar seperti data dalam lampiran. Sebab, sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Sisdiknas Pasal 49 bahwa anggaran mutu dan kualitas pendidikan harus teralokasikan minimal 20 persen dalam APBD,” ujar Sumarti.

Selain mengkritisi sektor pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan juga mengkritisi dalam rancangan bidang kesehatan yang dianggarkan sebesar Rp385 miliar.

“Fraksi PDIP mendorong pemerintah untuk serius mewujudkan pelayanan prima terhadap penyelenggaraan jaminan sosial dan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas ataupun rumah sakit,” katanya.

Sumarti juga mengatakan, ihwal target Pemkot Tangerang dalam mengentaskan kemiskinan sebesar 4,26 persen pada 2020, diketahui bersama model pertumbuhan ekonomi masih menjadi paradigma dalam strategi mengurangi kemiskinan. Padahal, kata Sumarti, persoalan kemiskinan di perkotaan adalah tingginya ketimpangan kepemilikan aset ekonomis.

“Oleh sebab itu, kami akan mendorong terus agar Pemerintah kota Tangerang untuk fokus dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan program-program SKPD terkait. Agar tepat sasaran, karena PDIP berkepentingan untuk memastikan pemerataan ekonomi terwujud dalam penggunaan APBD 2020,” imbuh Sumarti.

Selain itu, PDI Perjuangan juga mendorong agar Pemerintah kota Tangerang agar lebih cepat dalam mengkoordinasikan program di antara OPD. Perlu adanya leading sektor agar tidak terjadi duplikasi program pengentasan kemiskinan di lebih satu instansi. Hal ini agar terukur kualitas manfaat dan target program.

“Contoh antara UKM dengan Dinsos masing-masing memiliki program pembinaan kesehatan masyarakat,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Tangerang Junadi, bahwa pihaknya mempertanyakan tentang anggaran kesehatan yang rencananya hanya dialokasikan 8 persen. Hal ini tidak sesuai dengan UU 23/2014 yang seharusnya 10 persen.

Kami mempertanyakan pendataan aset daerah Kota Tangerang, khususnya terhadap bangunan Posyandu pada proram 1.000 Posyandu yang telah direalisasikan, “namun sangat disayangkan dikarenakan telah berubah fungsi, salah satu contohnya yang di wilayah Poris Indah,” ucapnya.

Selain itu, Gerindra juga mendorong Pemkot Tangerang untuk melakukan percepatan pembangunan Puskesmas di setiap tingkat wilayah kecamatan, karena kondisi masyarakat sangat membutuhkan pelayanan rawat inap.

Disamping itu Gerindra juga akan mendorong agar warga yang berkebutuhan khusus juga diperhatikan agar menerima pelayanan pendidikan.

“Kami sampaikan juga tentang penambahan-penambahan rambu-rambu lalu lintas di titik jalan raya yang sering menimbulkan kemacetan dan kecelakaan. Selain itu, kami berharap agar fasilitas parkir dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan bertambah,” ujarnya. (sug/pbn)

26 September 2019