BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Kusta di Banjar Agung Mengkhawatirkan, Penderita Menyembunyikan Diri

    Kusta di Banjar Agung Mengkhawatirkan, Penderita Menyembunyikan Diri

    Ilustrasi Kusta
    Ilustrasi Kusta. NET

    CIPOCOKJAYA , BANPOS – Puskesmas Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya saat ini tengah menangani 16 kasus penyakit kusta. Penyakit yang dapat menular melalui pernapasan, udara, dan kontak langsung dengan penderita yang belum terobati, merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan fisik.

    Kepala Puskesmas Banjar Agung, Rosidah mengatakan, adanya 16 penderita kusta yang ditangani oleh Puskesmas Banjar Agung merupakan sesuatu yang harus segera ditangani dengan serius.

    “Dengan angka pengidap tersebut harus sudah di eliminasi. Ada lima pengidap saja sudah tinggi, apalagi sampai 16 orang yang mengidap,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/9).

    Rosidah menuturkan, tingginya angka tersebut berdasarkan hasil kerja dari Tim Puskesmas Banjar Agung yang melakukan peninjauan langsung ke lingkungan masyarakat.

    “Pengidap kusta itu kebanyakan susah untuk diajak berobatnya, karena yang mereka rasakan tidak sakit, dan tidak mengetahui apa itu kusta dan apa bahayanya. Makanya kami blusukan jemput bola ke masyarakat dan sekaligus lakukan sosialisasi,” tuturnya.

    Rosidah menuturkan bahwa penyakit kusta yang dapat membuat kecacatan fisik ini, dapat menular melalui kontak fisik dan udara.

    “Kusta ini menular loh. Penyakit tersebut menular melalui kontak fisik dan pernapasan, ya walaupun efek menularnya bisa sampai 3-4 tahun, tergantung dari daya tahan tubuh seseorang yang terpapar. Dan yang paling beresiko terpapar itu keluarga dan tetangga atau orang terdekat, maka dari itu kami juga lakukan pemeriksaan kepada keluarga terdekat,” jelasnya.

    Ia juga mengimbau untuk masyarakat yang mengidap kusta, agar segera memeriksakan diri ke Puskesmas terdekat. Pemeriksaan tersebut, lanjutnya, tidak dipungut biaya.

    “Yang mempunyai ciri-ciri seperti panu dan mati rasa, tidak bisa merasakan perubahan suhu hingga kehilangan sensasi sentuhan dan rasa sakit pada kulit. Segera lakukan pemeriksaan, berobatnya gratis di Puskesmas,” ucapnya.

    Sementara itu, salah satu penderita kusta, Olis, mengatakan bahwa pada awalnya ia tidak mengetahui dirinya mengidap penyakit kusta.

    “Awalnya tidak tahu. Dan ini juga dibarengi dengan penyakit gula. Tapi penyakit gula justru sudah membaik sekarang,” tuturnya.

    Karena penyakit ini, sebelah matanya menjadi tidak dapat melihat. Bahkan di pagi hari, ia hanya memandang lingkungan seperti berkabut. Ia pun berharap matanya dapat kembali sembuh.

    “Harapan saya sih mata saya dapat kembali melihat. Karena ini hanya sebelah mata saja yang bisa melihat. Kalau pagi itu seperti berkabut, kalau malam terlihat terang sekali,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Disebut Gerakan Moral, Akademisi Banten Dukung Aksi Mahasiswa

    Disebut Gerakan Moral, Akademisi Banten Dukung Aksi Mahasiswa

    Akademisi Banten mendukung gerakan moral mahasiswa

    Aksi mahasiswa mendapatkan berbagai dukungan dari kalangan akademisi kampus. Beberapa dosen tercatat mengizinkan mahasiswanya untuk turut serta dalam aksi demonstrasi, seperti yang dilakukan oleh akademisi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

    Abdul Hamid

    Akademisi Fisip Untirta Abdul Hamid mengatakan, kondisi saat ini dapat menjadi salah satu laboratorium bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliahnya untuk dapat mengamati secara langsung dinamika demokrasi di Indonesia.

    “Saya tidak mengerahkan anak-anak untuk demo, tapi saya ingin anak-anak memiliki sensitifitas dan kemudian bisa melihat dan belajar, mulai dari tuntutan mahasiswa itu apa, dan mengorganisasi massa itu bagaimana, itu hal yang menarik untuk diamati,” ujar dosen pengajar mata kuliah Pengantar Ilmu Politik tersebut.

    Ketika ditanyakan, apakah mendukung gerakan mahasiswa terkait penolakan beberapa RUU yang sedang dibahas saat ini. Pria yang akrab dipanggil Abah tersebut mengatakan, mahasiswa menjadi pelaku sejarah dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

    “Saya berharap mahasiswa tersebut dapat memahami substansi dari aksi tersebut, sebagai bentuk partisipasi politik murni karena kegelisahan mereka terhadap tindakan DPR di akhir masa jabatan yang terkesan terburu-buru dalam menetapkan beberapa UU,” jelas pria yang akrab dipanggil Abah tersebut.

    Ia menjelaskan, beberapa RUU yang ditetapkan juga cenderung bertentangan dengan harapan masyarakat, seperti revisi UU KPK dan yang lainnya.

    “Prinsipnya, saya senang ketika mahasiswa turut andil dalam gerakan moral ini,” jelasnya.

    Dodi Firmansyah

    Sementara itu, tersebar status WA dari Akademisi FKIP Untirta Dodi Firmansyah yang menyatakan bahwa mahasiswa yang ingin melakukan demonstrasi untuk tidak usah meminta izin kepadanya, namun berangkat saja, dan diakhiri dengan pernyataan selamat berjuang.

    “Pagi tadi, ketua BEM dan DPM FKIP Untirta datang menghadap saya, dan meminta izin untuk berangkat aksi. Saya nyatakan, tidak usah meminta izin, dan langsung saja berangkat, karena aksi ini bagus untuk menambah kepekaan mereka terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat,” ujar Dodi.

    Senada dengan Abdul Hamid, Dodi menyatakan, tidak dalam konteks mengerahkan mahasiswa untuk berdemonstrasi. Namun, mengingat mahasiswa harus dapat memahami dan peka terhadap isu di masyarakat, maka perlu untuk turut serta menjadi bagian aksi tersebut.

    “Ini juga mendukung secara akademik. Dalam status saya selanjutnya, saya meminta kepada mahasiswa untuk saatnya meninggalkan hal-hal yang tidak menunjang akademisnya, seperti game online, kemudian turut belajar menyuarakan aspirasi masyarakat,” tegasnya. (PBN)

  • Kinerja Anggaran Arief Baru 40 Persen, PUPR dan Perkim Terendah

    Kinerja Anggaran Arief Baru 40 Persen, PUPR dan Perkim Terendah

    40 persenTANGERANG, BANPOS — Kinerja serapan anggaran Pemerintah Kota Tangerang masih sangat rendah. Mendekati akhir tahun, serapan anggaran yang dilakukan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru 40-an persen.

    Padahal dalam waktu dekat ini antara Pemkot Tangerang dengan DPRD Kota Tangerang sudah akan membahas Rancangan APBD murni untuk tahun 2020. Plt Asisten daerah II Asep Suparma mengatakan, serapan anggaran yang baru mencapai 40-an persen mendekati akhir tahun ini dikarenakan masih banyaknya proyek-proyek di sejumlah SKPD yang masih berjalan, terlebih juga masih adanya proses lelang yang belum selesai.

    Seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR), sejumlah proyek pembangunan konstruksi sampai saat ini masih terus berjalan. Sama halnya dengan dengan Dinas Perumahan dan Permukiman, sejumlah proyek pekerjaan masih berjalan, sehingga dua dinas ini yang paling lamban menyerap anggaran.

    “Karena pembangunannya baru sekarang dilaksanakan. Kan harus menunggu pekerjaan selesai baru anggaran dapat terserap,” ujarnya ditemui di gedung DPRD Kota Tangerang, kemarin.

    Sementara itu, Dinas Perpusatakaan adalah dinas dengan penyerapan anggaran hampir mencapai 100 persen. “Karena (penyerapan anggaran Dinas perpusatakaan-red) relatif lebih awal  pelaksanaan pekerjaannya,” tuturnya.

    Asep mengatakan, Pemkot Tangerang terus berupaya memaksimalkan penyerapan anggaran, salah satunya dengan gencar melaksanakan rapat evaluasi. “Sekarang selalu ada rapat evaluasi. Kami dorong (seluruh SKPD-red) bisa menyelesaikan (menyerap anggaran-red) karena waktunya sudah sangat mepet,” jelasnya.

    Asep berharap, sebelum dimatangkannya RAPBD murni yang dalam waktu dekat akan dibahas, penyerapan anggaran terus meningkat di semua SKPD. Kendati akan dilakukan pemaksimalan penyerapaan anggaran, pihaknya juga memperhatikan upaya efesiensi anggaran, sehingga menurutnya antara memaksimalkan penyerapan anggaran dengan efesiensi anggaran berimbang dapat berimbang.

    “Jadi tidak harus seratus persen (penyerapan anggarannya-red), kalau memang bisa dilakukan efisiensi anggaran, kami lakukan,” ujarnya. (Bnn/pbn)

  • Realisasi PAD Baru 17 Persen, Tiga Tahun Terjun Bebas

    Realisasi PAD Baru 17 Persen, Tiga Tahun Terjun Bebas

    Hasil olahan Divisi Litbang BANPOS 2019

    SERANG , BANPOS – Rendahnya realisasi target PAD, pada triwulan ketiga yang telah ditetapkan, membuat Walikota Serang, Syafrudin, menyidak beberapa OPD yang memiliki raport merah pada tahun anggaran kemarin. OPD tersebut adalah Dinas Pertanian (Distan) dan Dinas Perhubungan (Dishub).

    Berdasarkan hasil sidak tersebut, diketahui bahwa kedua OPD tersebut dalam merealisasikan target retribusi, masih sangat minim. Diketahui, realisasi target PAD pada Distan hanyalah 16 persen saja. Sedangkan untuk Dishub, hanya satu nilai di atas Distan, yaitu 17 persen. Padahal, Pemkot Serang telah menargetkan bahwa dalam triwulan ketiga ini, realisasi PAD seluruh OPD harus mencapai minimal 60 persen dari target.

    Berdasarkan data yang dimiliki BANPOS, terjadi penurunan yang signifikan atas realisasi target PAD dari kedua OPD tersebut, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini.

    Untuk Distan, pada tahun 2016 berhasil merealisasikan target PAD sebesar 59,17 persen. Realisasi tersebut menurun pada tahun 2017 yaitu menjadi sebesar 32,51 persen, dan kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 20,18 persen.

    Sedangkan untuk Dishub, pada tahun 2016 berhasil merealisasikan target PAD sebesar 78,72 persen.  Lalu pada tahun 2017, menurun secara signifikan menjadi 47,37 persen, dan terus anjlok pada tahun 2018 menjadi sebesar 26,68 persen.

    “Ternyata PAD dari dua dinas ini hampir sama. Yang di dinas pertanian itu baru mencapai 16 persen, kemudian yang di Dishub baru mencapai 17 persen komasekian,” ujar Syafrudin, kepada wartawan, usai sidak, Selasa (17/9).

    Syafrudin menekankan Distan, agar dapat lebih meningkatkan PAD Kota Serang. Penekanan ini juga dikarenakan sudah terbitnya Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur biaya sewa lahan, dengan nilai yang lebih tinggi.

    “Dengan sudah terbitnya Perwal yang diterbitkan oleh Pemkot Serang, yang sebelumnya biaya sewa per hektar Rp500 ribu, sekarang sudah menjadi Rp1,4 juta per hektar,” tuturnya.

    Sementara untuk Dishub, lanjut Syafrudin, berkaitan dengan retribusi parkir yang masih belum maksimal, dinilai olehnya karena memang secara teknis petugas parker dari Dishub belum intens, dalam melakukan pemungutan atas retribusi parkir.

    “Saya berharap untuk jemput bola. Jangan menunggu di kantor saja. Kendalanya seperti apa. Apa ada kebocoran atau tidak, atau bagaimana keberadaan di lapangan. Sebab kalau tidak jemput bola ini PAD dari retribusi parker akan susah tercapai,” tegasnya.

    Ia pun menjelaskan, seharusnya realisasi target PAD pada setiap OPD per bulan September ini, sudah mencapai angka di atas 60 persen.

    “Minimal pada bulan September sudah di atas 60 persen. Ini baru 17 persen. Dari target Rp1,8 miliar. Kalau yang pertanian kalau tidak salah Rp2,2 miliar. Baru tercapai 16 persen,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Kali Cibinuangeun Masih Tertutup Sedimen Lumpur Sisa Proyek

    Kali Cibinuangeun Masih Tertutup Sedimen Lumpur Sisa Proyek

    Tampak puing-puing tanah buangan sisa proyek irigasi Sungai Cibinuangeun Tahun 2018 lalu menutup area sawah dan masih belum dibersihkan. Foto diambil, Kamis (19/9).

    MALINGPING, BANPOS- Terkait tumpukan galian tanah sisa proyek Irigasi sungai Cibinuangeun yang berubah dipenuhi sedimen lumpur sisa proyek tahun lalu. sehingga petani dan masyarakat sekitar di hamparan sawah di blok Leuwi Pondok, Kampung Kamurang Desa Bolang Kecamatan Malingping mengeluhkan sedimen tersebut.

    Pasalnya, sedimen beserta puing-puing bangunan yang pernah ambruk tidak pernah diangkat dari sungai Cibinuangeun, sehingga dikhawatirkan jika datang musim hujan nanti berpotensi air sungai bisa meluap beserta limbah tanah dan menutup area pesawahan.

    Kaji, petani setempat mengaku khawatir jika musim hujan sungai Cibinuangeun bisa meluap menggenah pesawahan.

    ” Pokoknya kalau musim hujan sawah kami ini pasti kena dampak tergenang tumpahan sungai,” ujarnya, Rabu (18/9).

    Hal tersebut dibenarkan Ketua Kelompok Tani (Poktan) Desa Bolang, Kenih, soal kekhawatiran para petani dan warga sekitar akan terdampak banjir luapan sungai Cibinuangeun, karena sungai akan dangkal akibat lumpur tanah dan puing-puing bekas bangunan di sungai Cibinuangeun tersebut.

    “Kita para petani dan masyarakat khawatir akan banjir jika hujan pak, karena lumpur maupun puing-puing bangunan ga pernah diangkat dari sungai, dan dampak ini bukan tanpa alasan karena pernah terjadi pada mudim hujan bulan Januari dulu,” ujar Kenih, kepada wartawan, Kamis (18/9).

    Pihaknya pun menyesalkan pengawasan dari proyek sungai Cibinuangeun yang pernah di garap PT Mahkota Ujung Kulon Tahun 2018, sampai sekarang ini tidak pernah ada pengawasan baik dari Dinas PUPR Banten maupun TP4D terhadap pihak kontraktor pengerja yang tidak bertanggungjawab.

    “Ini masalahnya, di sini selain lumpur yang menjadi sedimen sungai juga ada masalah lumpur menutupi sawah juga sama belum dibersihkan, gimana sih pengawasannya, ini kan proyek miliaran, kemana tuh orang-orang kejaksaan, saya dengar kan dikawal juga, ko dibiarkan, tanpa teguran dan ada tanggung jawabnya. Coba bayangkan jika musim hujan sawah di sini akan tertutup lumpur dan bisa mati produksi,” ungkapnya.

    Ia bersama para petani dan masyarakat siap membuat tanda tangan berisi surat tuntutan agar segera diselesaikan.

    “Kami siap kumpulkan petani dan warga, tanda tangan dan menuntut pihak terkait agar segera menyelesaikan, mau dibawa ke atas juga boleh, karena sebagai masyarakat kecil kami sudah capek, tidak pernah direspon oleh semua pihak terkait,” tandasnya. (WDO)

  • Data Penumpang Bocor, Lion Group Investigasi

    Data Penumpang Bocor, Lion Group Investigasi

    Foto Pesawat
    ILUSTRASI. Pesawat Lion Air di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)

    JAKARTA , BANPOS – Puluhan juta data penumpang maskapai milik Lion Air Group dikabarkan bocor dan beredar di internet. Sebanyak 35 juta data penumpang yang berisi data pribadi itu ditemukan beredar di forum pertukaran data di salah satu platform milik Amazon, selama sekitar sebulan. Lion Group menduga bahwa hal tersebut adalah ulah oknum yang menyalahgunakan data rahasia. Saat ini Lion melakukan penyelidikan terkait hal itu.

    Dilansir dari BleepingComputer, Rabu (18/9), data yang diduga milik Lion Group tersebut disimpan di server milik Amazon Web Service (AWS) yang terbuka sekitar sebulan di internet. Data penumpang Lion Air itu tersimpan di dua database terpisah. Satu database berisi 21 juta data penumpang. Satu database lain berisi 14 juta data pribadi penumpang.

    Database itu tersimpan di sebuah direktori file yang dibuat pada Mei 2019 dan berisi data penumpang Malindo Air serta Thai Lion Air. Dua maskapai itu berada di bawah Lion Group. Selain itu, ada file cadangan lain dengan nama Batik Air, yang juga di bawah Lion Group.

    PR & Communications Department Malindo Air Andrea Liong menyatakan, pihaknya sudah mendapat laporan terkait dengan data pribadi penumpang yang disimpan di cloud kemungkinan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. “Tim internal bersama AWS dan GoQuo sebagai mitra e-commerce saat ini menyelidiki hal tersebut,” tuturnya Rabu (18/9).

    Terkait kemungkinan data penumpang Indonesia ikut bocor, Corporate Communication Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro belum dapat memberikan konfirmasi secara detail. “Kami masih cek lebih dulu,” ujarnya, Rabu malam.

    Data dan informasi sensitif yang terekspos di internet itu, antara lain, identitas reservasi penumpang, alamat tinggal, nomor telepon, alamat email, nama, tanggal lahir, nomor paspor, hingga tanggal kadaluarsa paspor. (AGF/C5/OKI/EST/AZM/JPG)

  • Ade Sumardi Gagas Gerakan Makan 100 Juta Telur

    Ade Sumardi Gagas Gerakan Makan 100 Juta Telur

    Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi poto bersama dengan siswa Paud, TK dan SD saat makan telur.

    LEBAK,BANPOS- Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi bersama siswa Paud, TK dan SD di Kecamatan Curugbitung, menandai pencanangan Gerakan Makan (Gema) 100 juta telur di PT Charoen Pokphand Indonesia, Desa Lebak Asih, Kecamatan Curugbitung, Lebak, Kamis (13/9/2019).

    Gema 100 juta telur merupakan kerjasama antara PT Charoen Pokphand Indonesia dengan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

    Dalam sambutannya, Ade menyampaikan, rasa terimakasih kepada pihak perusahaan PT Charoen Pokphand yang telah mendukung program ini. Menurut Ade, perusahaan ini bukan hanya profit oriented tetapi juga social oriented.

    “Terimakasih kepada perusahaan yang telah mendukung program ini, berarti sosial orientednya berjalan, dengan makan telur ini dapat mencegah stunting karena memberikan asupan gizi,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Ade Sumardi juga meminta agar perusahaan mendukung program pemerintah daerah untuk pengembangan sektor pariwisata dan berharap agar perusahaan dapat membangun taman sebagai obyek wisata buatan di Kecamatan Curugbitung.

    Managemen PT Charoen Pokphand Indonesia, Iwan Hermawan mengatakan, bahwa program ini merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam pembangunan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

    “Ini persembahan kami untuk Indonesia yang diutamakan anak usia dini mulai dari tingkat Paud sampai dengan SMP,” katanya.

    Iwan juga mengatakan, bahwa keberadaan perusahaannya ingin memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar. Selain itu, dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

    Iwan mengaku bahwa pihaknya akan selalu mendukung program pemerintah untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan.

    “Kami akan mendukung setiap program pemerintah agar terjadi simbiosis mutualisme,” ungkapnya (dhe)

  • Sachrudin: Tebarkan Nilai Kepedulian Dari Diri Sendiri

    Sachrudin: Tebarkan Nilai Kepedulian Dari Diri Sendiri

    TANGERANG, BANPOS – Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin menghadiri acara Santunan Anak Yatim yang diselenggarakan oleh Majelis Mujahadah Asmaul Husna, di Masjid Raya Al-Azhom, Rabu (18/9). Kegiatan tersebut dalam rangka Memperingati Tahun Baru 1 Muharram 1441 Hijriyah.

    Dalam sambutannya, Sachrudin mengatakan kepada para jamaah yang hadir bersama dengan pemerintah saling bahu-membahu mengatasi permasalahan sosial. “Kita harus saling bahu membahu antara Pemerintah dengan masyarakat guna untuk mengatasi persolan sosial di wilayah Kota Tangerang,” ujar Sachrudin.

    Saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang telah bekerjasama dengan Baznas Kota Tangerang dan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) disetiap masjid dan mushola yang berada di wilayah Kota Tangerang. “Dengan dibentuk nya UPZ tersebut kita dapat mengatasi persoalan-persoalan sosial,” ucapnya.

    “Salah satu contohnya ada nya masalah kesehatan, pendidikan dan lainnya yang memerlukan penanganan segera,” ungkapnya.

    Sachrudin meyakini, dengan kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat sebagai bentuk kewajiban-kewajibannya ditambah lagi rasa kepedulian yang tinggi, berbagai program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu akan terwujud.

    “Tidak akan ada orang miskin yang menangis karena kekurangan jika masyarakat dan pemerintah membangun kesejahteraan dan mengetahui kewajiban-kewajibannya karena sebagian hak-hak yang kita miliki ada hak-hak yang perlu dikeluarkan,” imbuh Sachrudin.

    Sachrudin pun berpesan kepada jamaah yang hadir, untuk selalu menebar kebaikan kepada sesama, yang nantinya akan membawa keberkahan dan kebaikan untuk Kota Tangerang.

    “Tidak perlu melihat seberapa besar yang harus dikeluarkan, bagaimanapun nilainya akan sangat bermanfaat bagi kalangan prasejahtera, dan ini sesuatu yang harus dimulai dari diri sendiri,” tandasnya. (sug/pbn)

  • Warga Kecewa Walikota Tak Jadi Tinjau Dalung

    Warga Kecewa Walikota Tak Jadi Tinjau Dalung

    Warga Ekspresikan Kekecewaan Kepada Walikota Serang

    SERANG, BANPOS – Rencana Walikota Serang, Syafrudin, untuk meninjau jembatan Dalung disambut baik oleh masyarakat. Mereka berbondong-bondong menunggu kedatangan orang nomor sati di Kota Serang tersebut.

    Namun ternyata, keinginan mereka untuk menyampaikan keluh kesahnya langsung kepada Walikota, kandas di jalan. Pasalnya, Syafrudin batal untuk hadir untuk meninjai jembatan Dalung.

    Salah satu warga, Deden Hudairi, menuturkan bahwa dirinya sangat kecewa Walikota Serang tidak hadir ke lokasi jembatan ini. Pasalnya ia dengan para warga sekitar, sudah menunggu selama berjam-jam.

    “Saya dapat info, katanya pak Wali mau kesini. Karena memang ini merupakan hal yang baik, kondisi jembatan mau dilihat langsung, maka kami hadir kesini,” ujarnya kepada awak media, Kamis (19/9).

    Sementara itu, salah satu anak sekolah, Hafiz, mengaku bahwa pada awalnya ia senang jika memang Walikota Serang hadir untuk meninjau kondisi jembatan.

    “Senang awalnya. Karena kalau sudah dilihat langsung kan, pasti ada perbaikan. Saya lewat sini kalau mau sekolah. Agak takut kalau kondisi jelek seperti ini,” tuturnya.

    Sementara itu, Ajudan Walikota Serang, Akbar Manna, saat dikonfirmasi apakah Walikota akan mendatangi jembatan Dalung, mengatakan bahwa Walikota tidak akan datang.

    “Gak kesana, soalnya orang PU juga gak tau jembatan Dalung itu yang ada di mana,” ujarnya saat berada di salah satu rumah makan Pecak Bandeng di Kelurahan Sawah Luhur. (DZH)

  • Prostitusi Terselubung Marak, MUI Khawatir HIV/AIDS Merebak

    Prostitusi Terselubung Marak, MUI Khawatir HIV/AIDS Merebak

    CIKUPA, BANPOS – Keberadaan prostisusi berkedok warung remang-remang di wilayah kawasan industri Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa sangat meresahkan warga. Bahkan diduga turut mempekerjakan gadis di bawah umur dan minuman beralkohol. Keluhan itu disampaikan warga ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kelurahan Bunder.

    Ketua MUI Kelurahan Bunder, Jazuli mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan keluhan tersebut ke Kelurahan Bunder. Rencananya kata dia, Lurah Bunder akan menyampaikan kepada Camat Cikupa Hendar Herawan dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Menurutnya, informasi yang disampaikan, bahwa warung remang-remang itu menyediakan minuman beralkohol dan oplosan, serta layanan esek-esek. Dulu kata dia, warung tersebut pernah ditertibkan Satpol PP.

    “Kalau tidak ditertibkan, kami khawatir akan bahaya penyakit HIV dan AIDS, karena tidak tertutup kemungkinan pria hidung belang yang jajan di warung remang-remang tersebut juga berasal dari wilayah Kelurahan Bunder dan sekitarnya,” ungkap Jazuli kepada wartawan, kemarin.

    Jazuli menambahkan, Lurah Bunder sangat merespon keluhan dari warga dan informasi yang disampaikan olehnya. Rencananya kata dia, Kelurahan Bunder akan segera melakukan penertiban bersama Satpol PP Kabupaten Tangerang.

    Sementara itu, Lurah Bunder, Saepul Anwar mengatakan, saat ini keluhan dari masyarakat tentang prostitusi berkedok warung remang-remang sudah diterimanya. Menurutnya, pemerintah Kelurahan Bunder akan segera melaporkannya ke Camat Cikupa. Dia berharap agar warung remang-remang bisa ditertibkan oleh Satpol PP Kecamatan Cikupa dan Kabupaten Tangerang.

    “Seingat saya, sebelum saya menjabat, warung remang-remang ini sudah ditertibkan. Saya secepatnya akan berkoordinasi dengan camat dan Satpol PP,” tegasnya.

    Sebelumnya, MUI Kabupaten Tangerang mendesak aparat keamanan dan Satpol PP, menertiban bordil liar dan aktivitas prostitusi di jalanan, yakni Wanita Pekerja Seks (WPS) yang kerap mangkal di tepi jalan dan terminal. Hal itu diungkapkan KH Nur Alam Jaelani, Sekretaris MUI Kabupaten Tangerang, usai Rapat Koordinasi Bersama Kasi Trantib se-Kabupaten Tangerang dan tokoh agama beserta tokoh masyarakat di Kantor Satpol PP, Senin (9/9).

    Informasi yang seringkali dikeluhkan masyarakat bahwa, Wanita Penjaja Seksual (WPS) maupun waria kerap kali mangkal di sejumlah lokasi di Jalan Raya Serang dari Bitung-Pasar Cikupa, serta di Jalan Raya Bojong-Pemda Tigaraksa. Aktivitas WPS maupun Waria ini biasanya mulai tengah malam. Bahkan ada WPS yang dilaporkan juga beraktivitas di Terminal Sentiyong.

    “Para WPS jalanan ini mungkin urban dari Jakarta dan Dadap, yang lokalisasinya sudah ditertibkan, kemudian menyebar ke pinggiran ibukota termasuk wilayah kita (Kabupaten Tangerang. Ini harus segera dilakukan penertiban dan jangan pernah berhenti, karena pelacuran membahayakan dan meresahkan masyarakat, serta generasi anak-anak kita di masa mendatang,” ujar KH Nur Alam Jaelani, kepada Satelit News, Senin (9/9).

    Menurut Nur Alam, menyikapi masalah ini perlu lintas sektoral seperti Dinas Sosial, Satpol PP, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hal itu juga telah disampaikan dalam Rapat Koordinasi dengan kasi trantib se Kabupaten Tangerang beserta tokoh agama dan masyarakat, guna menciptakan para tokoh agama dan masyarakat yang terampil dalam menghadapi bencana, termasuk bencana moral dan sosial.

    Lanjut Nur Alam, prostitusi juga turut serta mendong perkembangan pravelansi HIV/ AIDS terus meningkat, sehingga perlu juga penanggulangan bersama. “Ibarat gunung es, apa yang terlihat sesungguhnya hanya sedikit dibandingkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi,” imbuhnya.(ADITYA/ENK/BNN)