BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Pemprov Banten Dorong Kemudahan Kepemilikan Rumah Bagi Warga

    Pemprov Banten Dorong Kemudahan Kepemilikan Rumah Bagi Warga

    SERANG, BANPOS – Pemprov Banten bersama para pemangku kepentingan dalam kerja pentahelix berusaha menghadirkan layanan perumahan terjangkau dan merata. Utamanya masyarakat
    berpenghasilan menengah ke bawah.

    Demikian disampaikan Pj Gubernur Banten Al Muktabar saat menghadiri Welcome Dinner Dewan
    Perwakilan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Banten, disalah satu hotel berbintang
    di Kota Serang, kemarin.

    Dilatakan Al Muktabar pihaknya, mengapresiasi atas segala bentuk kinerja REI Banten. Salah satu
    tugas itu menghadirkan tempat tinggal kepada masyarakat, terutama yang berpenghasilan
    menengah ke bawah.

    “Dengan kerja pentahelix ini, layanan perumahan kepada masyarakat semakin terjangkau dan
    merata di Provinsi Banten," katanya.

    Al Muktabar juga memastikan pemerintah akan terus bergandengan tangan memberikan pelayanan
    kepada masyarakat bersama REI untuk mempersembahkan fasilitasi perumahan bagi masyarakat
    Banten. 

    "Pasca pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu, perekonomian Provinsi Banten saat ini sudah mulai
    meningkat ke arah positif. Hal itu tentu seiring dengan perkembangan bisnis properti yang semakin
    menggeliat," jelasnya.

    Tentu, lanjut Al Muktabar, Pemda akan menyambut baik dan memberikan berbagai kemudahan bagi
    aktivitas usaha investasi di Provinsi Banten, baik itu Penanaman Modal Asing (PMA) maupun
    Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

    "REI menjadi salah satu basis investasi dalam negeri yang harus kita giatkan di Provinsi Banten," pungkasnya. 

    Ketua DPD REI Banten Roni Hadiriyanto berharap Musda ke-VIII berjalan lancar, damai dan tentram
    serta menyejukkan. Dan hasil dari Musda ini bisa terpilih pemimpin yang amanah, berintegritas dan
    membantu membawa REI menjadi lebih baik lagi. 

    "Maka dari itu kita mengambil tema semua menjadi semakin akrab, semakin menjalin kekeluargaan
    dan menciptakan satu persatuan menjadi kuat dan solid dalam menghadapi tantangan ke depan,"
    ujarnya. (RUS/AZM)

  • 55 Persen Anak Belum Miliki KIA

    55 Persen Anak Belum Miliki KIA

    SERANG, BANPOS – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang membagikan sebanyak 591 Kartu Identitas Anak atau KIA kepada Siswa Sekolah Menengah Pertama
    Negeri (SMPN) 1 Kramatwatu.

    Berdasarkan catatan Kemendagri, 55 persen anak di Kabupaten Serang belum memiliki KIA. Karena
    252.056 anak saja yang sudah memiliki KIA atau baru mencapai 45 persen.

    Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk (PPP) pada Disdukcapil Kabupaten Serang, Dimas Panduasa
    mengatakan pembagian sebagai puncak Pelayanan jemput bola rekam dan cetak KIA di Aula SMPN 1
    Kramatwatu.

    ”Dari 764 berkas siswa SMPN 1 Kramatwatu namun yang lengkap diterbitkan KIA sebanyak 591 KIA,
    dan sisanya masih proses validasi,” katanya, Kamis, (26/10).

    Dimas mengungkapkan, di Kabupaten Serang terdata sasaran KIA yaitu anak usia 17 tahun kebawah
    sebanyak 504.111 jiwa. Ditargetkan, tahun ini tercapai 50 persen atau sebanyak 252.056 anak
    memiliki KIA.

    Dirinya menyampaikan, guna peningkatan pencapaian target nasional 50 persen, disdukcapil
    berupaya melakukan sosialisasi pentingnya KIA bagi masyarakat. Melakukan sinergitas program
    bersama stakeholder salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan seluruh
    jajarannya yaitu sekolah di Kabupaten Serang.

    “Upaya itu menghasilkan yang baik dengan meningkat capaiannya 40 persen di awal tahun, dan 45
    persen pada bulan Oktober,” ucapnya.

    Dimas menyebutkan, keberadaan sekolah di Kabupaten Serang tercatat untuk Taman Kanak-kanak
    (TK) 173, Kelompok Bermain (KB) 744, TPA 1, Satuan PAUD Sejenis (SPS) 176, SD 738, dan SMP 204
    sekolah.

    “Apabila semua sekolah dapat melakukan sinergitas bisa mencapai target nasional 50 persen pada
    akhir tahun 2023,” paparnya.

    Dimas mengungkapkan, KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan
    publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga

    negara. Sehingga, KIA sangat penting dan bermanfaat untuk anak-anak sebagai bentuk pemenuhan
    hak anak, bukti identitas diri.

    “KIA juga bisa digunakan untuk transaksi keuangan di dunia perbankan dan PT Pos indonesia,
    Mendaftar BPJS, Identifikasi jenazah dengan korban anak-anak, pelayanan kesehatan, persyaratan
    dokumen keimigrasian, mencegah terjadinya perdagangan anak, dan berbagai keperluan lainnya,”
    urainya.

    Sekadar diketahui, sebelum pembagian KIA diawali dengan penandatanganan perjanjian kerjasama
    yang dilakukan Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Serang, Tubagus Maftuhi dan Kepala SMPN 1
    Kramatwatu, Dede Al Amron EM. Turut hadir Kabid SMP Disdikbud Kabupaten Serang, Eeng Kosasih,
    Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP), Hani Finola dan perwakilan dari
    Diskominfosatik, Sugarda Bayu Aji.

    Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Serang, Tubagus Maftuhi mengatakan, program jemput bola sudah
    dilakukan sejak beberapa tahun lalu untuk memudahkan masyarakat membuat administrasi kependudukan atau adminduk. Jemput bola yang dilakukan bukan hanya pelayanan pembuatan KIA melainkan perekaman dan pencetakan e-KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta kematian dan lainnya terkait
    adminduk.

    “Kabupaten Serang ada 29 kecamatan 326 desa ini harus dipenuhi, kalau kita tidak ada tambahan
    kegiatan jemput bola sangat repot banyak masyarakat belum memahami pentingnya adminiduk,
    makanya pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan,” ujarnya.

    Kabid SMP pada Disdikbud Kabupaten Serang, Eeng Kosasih menyambut baik karena usia anak-anak
    di usia PAUD, SD, dan SMP. Beberapa bulan yang lalu pihaknya sudah koordinasi dengan disdukcapil
    terkait dengan bagaimana tingkat partisipasi siswa yang ada di Kabupaten Serang memiliki KIA itu
    lebih baik.

    “Hari ini puncaknya dari berkas dikumpulkan melalui kepala sekolah disampaikan kepada ke
    Disdikbud dan hari ini seremonial pembagian (KIA) nya,” ujarnya.

    Selain itu, Ketua DPD KNPI Kabupaten Serang ini mengatakan bahwa KIA sangat penting karena basis
    data peserta didik bisa digunakan untuk identitas pribadi, bisa digunakan misalkan datang ke rumah
    sakit dan lian sebagainya.

    “Saya ingin peserta didik yang ada di Disdikbud Kabupaten Serang 100 persen memilik KIA, saya
    mengimbau Kepala PAUD, SD dan SMP untuk memfasilitasi disdukcapil,” tandasnya. (CR-01/AZM)

  • TPT Tinggi, Job Fair Untuk Menampung Pengangguran 

    TPT Tinggi, Job Fair Untuk Menampung Pengangguran 

    SERANG. BANPOS – Job Fair 2023 ini merupakan rangkaian agenda HUT Ke-23 Provinsi Banten. Kegiatan ini bagian upaya kita untuk mengurangi angka pengangguran. Demikian disampaikan Pj Gubernur Banten Al Muktabar saat membuka Job Fair 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten di Halaman Masjid Raya Al Bantani, KP3B Curug, Kota Serang, kemarin.

    Dikatakan, Job Fair tersebut juga sebagai langkah Pemprov Banten dalam memfasilitasi perusahaan
    dan para pencari kerja. Adapun perusahaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut merupakan
    perusahan yang ada di Provinsi Banten, baik yang bergerak pada bidang jasa, kimia dasar, logam,
    plastik dan lainnya.

    "Tadi juga ada BP2MI yang memberikan informasi terkait lapangan pekerjaan untuk ke luar negeri," katanya.

    "Ini juga menjadi momen kita melakukan link and match sistem pendidikan vokasi kita yang disesuaikan dengan lapangan pekerjaan, mudah-mudahan ini menjadi langkah kita dalam mengurangi angka pengangguran," lanjutnya.

    Al Muktabar juga menyampaikan, saat ini pihaknya terus mendorong hilirisasi industri. Harapannya
    langkah itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.

    "Hilirisasi juga membuka peluang lapangan pekerjaan, sehingga hulu dan hilir itu kita penting
    menjadi perhatian bersama," jelasnya.

    Pada kesempatan tersebut, Al Muktabar juga meninjau stand perusahaan-perusahaan yang
    mengikuti Job Fair 2023. Dirinya juga menyapa para pelamar pekerjaan yang sedang menunggu
    verifikasi lamarannya.

    Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi mengungkapkan l, Job Fair tersebut dilaksanakan selama 2 hari, mulai dari 25-26 (kemarin) Oktober 2023. Melibatkan 53 perusahaan yang ada di Provinsi
    Banten.

    "Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat dalam
    mencari pekerjaan," ujarnya.

    Disampaikan, pada hari pertama Job Fair 2023 tersebut terdapat 5.469 orang yang telah mendaftar secara online. Pada hari kedua jumlah pelamar diprediksi masih akan terjadi penambahan pendaftaran.

    "Dalam proses administrasi Job Fair ini kita lakukan secara digitalisasi. Kita berharap pada job fair ini dapat menyerap tenaga kerja kurang lebih 5.000. Termasuk peluang kerja ke luar negeri," katanya.

    "Job Fair juga dilakukan secara berjenjang oleh Kabupaten/Kota," pungkasnya. 

    Jumlah pengangguran di Provinsi Banten tertinggi di Indonesia, dan terbanyak diwilayah perkotaan yakni 8,06 persen sedang di perdesaan 7,73 persen.  Berdasarkan data BPS, Februari 2023 tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebanyak 486,35 ribu orang atau 7,97 persen.

    Disebutkan, terdapat 253,07 ribu orang atau 2,73 persen penduduk usia kerja yang terdampak
    COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 sebanyak 30,99 ribu orang, Bukan Angkatan
    Kerja (BAK) karena COVID-19 sebanyak 8,10 ribu orang. Sementara tidak bekerja karena COVID-19
    sebanyak 19,58 ribu orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena
    COVID-19 sebanyak 194,40 ribu orang. (RUS/AZM)

  • Syafrudin Tuntaskan Pembangunan dan PKL

    Syafrudin Tuntaskan Pembangunan dan PKL

    SERANG, BANPOS – Percepatan pembangunan di Kota Serang dianggap sudah mencapai 97 persen sejak pasangan Aje Kendor menjabat kepala daerah pada 5 Desember 2018 lalu. Sebelum habis masa jabatan pada 5 Desember 2023 mendatang, upaya untuk merampungkan program pun dilakukan. Mulai dari perbaikan infrastruktur, pelayanan publik sampai dengan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih semrawut pun digencarkan.

    Walikota Serang Syafrudin mengatakan, percepatan pembangunan di Kota Serang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam RPJMD pihaknya lebih mengutamakan program-program pelayanan dasar yang lebih digenjot untuk diselesaikan hingga akhir masa jabatannya.

    "Dalam RPJMD itu, ada program prioritas, program mendesak, dan ada program-program yang lain
    sesuai dengan RPJMD," katanya, Rabu (25/10).

    "Kalau melihat RPJMD, terutama di pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur
    itu menurut hasil catatan dari Bappeda itu sudah 97 persen melaksanakan tugas," tambahnya.
    Menurutnya, meskipun Indonesia sempat dilanda virus Covid-19, namun pembangunan dan
    pemerintahan di Kota Serang masih terus berjalan.

    "Tapi RPJMD kita hampir selesai. Tidak terpotong oleh Covid dan terus bekerja, baik di pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan," ucapnya.

    Kendati demikian, Syafrudin mengaku dalam jalannya kepemimpinan mereka selama ini masih terdapat kekurangan dalam pembangunannya.

    "Namun demikian, namanya juga manusia tentu banyak kekurangan dan kekhilafan. Itu pun terus
    menjadi pekerjaan rumah (PR) saya ke depan," ujarnya.

    "Jadi, apabila masih ada pembangunan yang belum terjamah, itu insya Allah nanti akan kita
    lanjutkan," imbuhnya.

    Syafrudin juga menuturkan, saat ini pihaknya juga tengah menata para PKL yang masih semrawut dan juga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Kota Serang.

    "Itukan program prioritas, jadi dimana saja PKL menempati yang tidak sesuai aturan, terutama perdaK3. Ini terus kita selesaikan sedikit-sedikit sebelum masa jabatan saya berakhir," tuturnya.

    "Untuk PKL, yang kita tertibkan ini sebenarnya akan kita tempatkan terutama di Pasar Lama, itukan
    banyak yang kosong," imbuhnya.

    Syafrudin mengungkapkan, dalam penataan tersebut perlu adanya kesadaran dari para pelaku usaha dalam hal ini para PKL untuk bisa bersinergi guna membuat wajah Kota Serang lebih rapih.

    "Oleh karena itu kami berharap kepada PKL juga bisa mengikuti aturan. Karena mau bagaimanapun
    Kota Serang ini harus ditata dengan baik. Kalau tidak di tata, tetap akan semrawut. Mudah-mudahan
    para PKL juga menyadari," tandasnya. (CR-01/AZM) 

  • Disinformasi, Pilpres, dan Riang Gembira

    Disinformasi, Pilpres, dan Riang Gembira

    JAKARTA, BANPOS – Mulanya saya menulis ini karena terinspirasi dari salah satu lagu milik grup band heavy rock-metal asal Indonesia, Seringai yang berjudul ‘Disinformasi’. Lagu tersebut Saya rasa jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, terutama menjelang Pilpres 2024, masing cukup relevan.

    Hawa-hawa panas jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah mulai terasa. Tandanya, sejumlah postingan black campaign dari masing-masing simpatisan calon berseliweran di beberapa platform media sosial, seperti twitter dan juga instagram misalnya.

    Layaknya bensin tersambar percikan api, tensi tinggi mulai memantik emosi. Akibatnya, debat kusir di antara mereka tidak terelakkan lagi. Tak jarang berita bohong atau hoax turut menyertai di dalamnya.

    Hal itu kemudian diperparah dengan keadaan indeks baca masyarakat Indonesia yang tergolong masih rendah, bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia.

    Konon katanya, berdasarkan hasil riset Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada 2021 dan UNESCO pada 2022 menunjukan minat baca masyarakat di Indonesia hanya mencapai 0,001 persen atau ilustrasinya dari 1.000 orang hanya ada satu orang saja yang gemar membaca.

    Bahkan menurut penelitian Central Connecticut State University yang bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked pada 2016 silam, jika diurutkan, Indonesia menempati peringkat ke 60 dari 61 negara yang menjadi sampel nya. Posisi itu berada satu tingkat di bawah Thailand di posisi ke 59.

    Kita, saya dan anda, mungkin seringkali khilaf untuk memeriksa kembali secara seksama informasi yang diperoleh. Apakah betul informasi yang kita peroleh itu benar adanya? Atau mungkin justru ada pemutar balikan fakta di dalamnya?

    Karena ketergesa-gesaan dan sumbu yang teramat pendek itulah kemudian prahara terjadi. Saling caci dan maki tidak bisa terelakan kembali.

    Dampaknya tidak main-main. Tidak hanya dapat menimbulkan perasaan sakit hati yang teramat dalam, keutuhan rumah tangga, bertetangga, bahkan bernegara pun juga turut menjadi taruhannya.

    Berlebihan? Oh tentu tidak, sebab sudah ada contoh nyata, yakni Pilpres 2019 lalu. Di mana kita, masyarakat Indonesia, pernah terbelah menjadi dua kubu yang kentara sekali bersebrangannya, Cebong dan Kampret.

    Dua entitas atau makhluk itu sudah menjadi sebuah identitas ‘negatif’ bagi masing-masing simpatisan calon. Kala itu orang yang menasbihkan diri sebagai pendukung Prabowo disebut sebagai Kampret. Begitupun sebaliknya, orang yang menyatakan diri sebagai pendukung Jokowi adalah Cebong.

    Keduanya saling menjelekan, mencaci, dan memaki tiada hentinya. Segala upaya mereka lakukan, bahkan dengan hoax mereka lakukan hanya demi dapat menurunkan nilai dari calon yang diusung tersebut.

    Perpecahan dua kelompok masyarakat itu berlangsung lama, bahkan dampaknya hingga saat ini masih juga terasa, meski tidak separah pada 2019 dan awal 2020 silam.

    Saya sih berharap di Pilpres 2024 nanti, masyarakat kita jauh lebih dewasa dan bijak dalam menghadapi kontestasi pemilu serta dalam mencerna informasi yang ada. Tidak terburu-buru emosi, apalagi termakan opini pemberitaan yang berseliweran di luaran sana.

    Karena dengan begitu lah, satu-satunya upaya yang bisa dilakukan agar perpecahan tidak terjadi. Bukankah kita selama ini menginginkan Pemilu yang riang, gembira, serta ceria kan? *

  • Benyamin Buka Forum Ranwal RPJPD

    Benyamin Buka Forum Ranwal RPJPD

    TANGERANG, BANPOS – WALIKOTA Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, membuka Forum Perangkat Daerah Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2045.

    Dalam arahannya, Benyamin menyebutkan bahwa kegiatan tersebut digelar untuk membahas dan memperoleh masukan, mengenai rancangan awal RPJPD Kota Tangerang Selatan 2025-2045.

    Terutama dalam rumusan arah kebijakan, karena itu adalah core business kita, main goals kita, bagian yang menjadi pekerjaan kita, arah kebijakan, ucap Benyamin.

    Setelah itu kata Benyamin, sasaran pokok pembangunan yang disinkronkan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ada di Tangerang Selatan.

    Saya berharap nanti materinya setelah jadi, ini bukan saja mengikat kita tetapi juga mampu mengikat sektor lainnya seperti pihak swasta, ujarnya.

    Oleh karenanya kata Benyamin, dalam mendesain RPJPD ini baik arah kebijakan dan sasaran pokok pada nantinya bisa dilakukan oleh pihak lain di luar birokrasi pemerintah daerah.

    Makanya buat mimpi yang dapat bisa diimplementasikan, ucapnya.

    Untuk itu, Benyamin menekankan agar para pihak dapat mengikuti secara aktif, karena hasil dari forum ini dapat menentukan kemajuan Kota Tangerang Selatan serta unit organisasi yang diperlukan untuk
    mencapai cita-cita daerah.

    Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kota Tangsel, Eki Herdiana, menerangkan bahwa forum tersebut dilaksanakan untuk meminta masukan dari seluruh perangkat daerah di Pemerintahan Kota Tangerang
    Selatan, untuk arah kebijakan ke depan.

    Kami sudah melaksanakan FGD 6 seri, sekarang kami meminta masukan dari bapak ibu perwakilan perangkat daerah. Saya ajak bermimpi mau kemana Tangsel di 2025 sampai 2045, ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa salah satu acuan dalam menyusun RPJPD yakni dokumen jangka panjang nasional.

    Ada beberapa tahapan yang telah kita lakukan pertama evaluasi dari provinsi, kedua persiapan penyusunan RPJPD 2025-2045, dilanjutkan dengan Ranwal dengan FGD seluruh pemangku kepentingan, dan hari ini Forum Perangkat Daerah, Dan dilanjutkan di November nanti forum konsultasi publik, terangnya. (DZH)

  • Pemkab Tangerang Bareng PWI Kirim Air untuk Warga Pakuhaji

    Pemkab Tangerang Bareng PWI Kirim Air untuk Warga Pakuhaji

    PAKUHAJI, BANPOS — Musim kemarau nampaknya belum akan berakhir. Untuk itu, Pemkab Tangerang bersama PWI Kabupaten Tangerang mengirim bantuan air bersih dari Perumdam TKR, bagi warga Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, yang sudah beberapa pekan ini dilanda kekeringan.

    Dalam bakti sosial yang diselenggarakan pada Rabu (25/10) itu, sebanyak 105 ribu liter air bersih yang bersumber dari Perumdam TKR, disalurkan untuk membantu warga terdampak musim kemarau di
    kawasan pesisir utara Tangerang.

    Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono, didampingi Direktur Utama Perumdam TKR, Sofyan Sapar dan Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Sri Mulyo, turun langsung mengalirkan bantuan air
    kepada warga Kohod.

    Andi mengatakan, penyaluran bantuan air bersih itu merupakan bentuk gotong royong Pemkab Tangerang, Perumdam TKR dan PWI Kabupaten Tangerang kepada warga yang sedang mengalami kesulitan air bersih akibat kemarau panjang.

    Air bersih yang disalurkan sebanyak 105 ribu liter. Kegiatan ini bisa dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang peduli kepada warga yang sedang kesulitan, ujar Andi.

    Andi menambahkan, wartawan memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan menyuarakan isu penting bagi masyarakat. Dengan dukungan insan pers, kata Andi, dapat memberikan pemahaman yang benar dan memberikan pencerahan kepada warga akan pentingnya akses air bersih dan menjaga sumber daya alam.

    Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan, katanya.

    Direktur Perumdam TKR, Sofyan Sapar, mengatakan bahwa sejak Juli sampai pertengahan Oktober 2023, pihaknya sudah menyalurkan empat juta liter air kepada warga Kabupaten Tangerang, yang sedang dilanda kesulitan air bersih.

    Untuk di Desa Kohod ini, kami salurkan bantuan sebanyak 105 ribu liter. Semoga dapat membantu kebutuhan air bersih bagi warga," katanya.

    Selain itu, lanjut Sofyan, Perumdam TKR juga memberikan potongan harga sebesar 50 persen untuk pemasangan sambungan baru untuk warga Kohod. Untuk biaya sambungan baru sebesar Rp600.000 dari seharusnya Rp.1.200.000. Sedangkan Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Sri Mulyo mengatakan, bakti sosial penyaluran air bersih di Desa Kohod merupakan rangkaian dari program PWI Peduli.

    Ini kegiatan kami yang kedua di Kecamatan Pakuhaji berkolaborasi dengan Pemkab Tangerang dan Perumdam TKR, katanya seraya menyebut sebanyak 105 ribu liter air akan didistribusikan kepada warga di Desa Kohod selama empat ahri ke depan.

    Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, menyampaikan terima kasih atas bantuan air bersih yang diinisiasi PWI Kabupaten Tangerang bagi warga desanya.

    Terima kasih PWI Kabupaten Tangerang, Perumdam Tirta Kerta Raharja, warga diberi bantuan air bersih gratis, kata Arsin seraya berharap bantuan air bisa terus dilakukan selama kekeringan masih
    terjadi.(ODI/DZH)

  • Aktivis Lingkungan Puji Pemkot Tangerang

    Aktivis Lingkungan Puji Pemkot Tangerang

    TANGERANG, BANPOS – Penanganan kebakaran yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing oleh Pemkot Tangerang, kembali mendapat pujian. Setelah sebelumnya dipuji oleh pusat, kali ini
    Pemkot Tangerang mendapat pujian dari aktivis lingkungan.

    Peneliti Iklim dan Energi pada Greenpeace Indonesia, Haflah Leste Distincta, mengungkapkan bahwa kebakaran TPA yang tengah terjadi di beberapa kota di tengah musim kemarau, memang menjadi fenomena baru yang tengah dipelajari Greenpeace Indonesia.

    “Dengan itu, kejadian TPA Rawa Kucing juga menjadi pantauan kami, sejak hari kejadian. Kalau melihat situasi ini, dengan kondisi yang sudah kondusif, tersisa kepulan asap saya rasa ini luar biasa.

    Tergolong penanganan yang cukup cepat,” tegas Haflah, Rabu (25/10).
    “Kami memantau penanganan dari daerah-daerah lainnya di Indonesia.

    Dengan apa pun itu penanganannya, Kota Tangerang tergolong cukup cepat,” sambungnya.

    Ia pun menyatakan, cepatnya penanganan saat kejadian ini harus dilanjutkan dengan cepatnya regulasi atau tindakan-tindakan penanganan lanjutan. Sehingga, kondisi ini tidak kembali terjadi, dengan kerugian yang lebih banyak lagi.

    Kejadian ini menurutnya, perlu menjadi perhatian semua pihak untuk bisa menghadirkan regulasi terbaik untuk pemulihan lingkungan.

    Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah dan mitigasi atau adaptasi yang lebih ambisius dan strategis. Yakni, melalui kebijakan dan regulasi dalam merespon fenomena yang berkaitan dengan krisis iklim saat ini, katanya.

    Terpisah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebut, strategi penanganan kebakaran TPA Rawa Kucing cukup cepat. Bahkan, Kota Tangerang yang tergolong daerah paling terakhir mengalami kebakaran, tapi penanganannya tergolong paling cepat terlihat progresnya.

    “Kebetulan saya lagi di Bandara Soekarno Hatta dan melihat kondisi kejauhan TPA Rawa Kucing, dan memang terus memantau kondisinya sejak awal dengan daerah-daerah lainnya, yang TPA-nya juga
    kebakaran. Kota Tangerang tergolong paling akhir, tapi malah terlihat lebih cepat (penanganannya),” ungkap Manager Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang WALHI, Dwi Sawung.

    Ia pun menuturkan bahwa penanganan kebakaran TPA yang tengah terjadi di wilayah lain, harus seperti Kota Tangerang. Yakni, penanganan yang cepat, perbantuan yang datang juga cepat, terpenting koordinasi banyak pihak yang kuat.

    “Terlepas kebakaran TPA Rawa Kucing berdekatan dengan Bandara Soetta, sehingga harus dipercepat atau apa pun itu. Harusnya penanganan daerah lain, juga harus bergerak cepat dengan strategi yang benar, seperti Kota Tangerang,” ucapnya.

    Meski demikian, ia mengakui jika terdapat sejumlah kekurangan alamiah yang dialami oleh daerah lain, yang juga mengalami peristiwa kebakaran TPA. Salah satunya yakni suplai air yang tidak bisa sebanyak dan secepat di Kota Tangerang.

    “Daerah lain, saya lihat kendalanya ialah keterbatasan atau kesulitan sumber air, dan teknik pemadaman yang salah. Saya rasa, dekatnya Sungai Cisadane menjadi nilai kuat dalam percepatan
    penanganan TPA Rawa Kucing,” tandasnya. (DZH)

  • Yosafat Siap Lanjutan Perjuangan

    Yosafat Siap Lanjutan Perjuangan

    CILEGON, BANPOS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon menggelar acara penuh haru saat serah terima jabatan (Sertijab) dan pisah sambut kepemimpinan Kalapas yang baru dan lama. Acara yang berlangsung di Aula serba guna Lapas Cilegon ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk petugas Lapas, pemerintah daerah, serta keluarga para pejabat yang terlibat dalam peristiwa bersejarah ini, Rabu (25/10).

    Pejabat lama, Kalapas Enjat Lukmanul Hakim harus berpindah tugas ke Lapas Kelas IIA Pasirputih (Nusakambangan). Posisinya kini digantikan oleh Yosafat Rizanto dari Lapas Kelas IIA Salemba.

    Selama bertugas, sejak 2022, Enjat Lukmanul Hakim dikenal sebagai pemimpin yang bijak, serta sangat dekat terhadap bawahan dan para warga binaan. Suasana haru terasa, ketika video memorial yang berdurasi lebih dari 2 menit ditayangkan disela-sela acara seremonial.

    “Hari ini adalah momen yang penuh dengan beragam perasaan dalam diri saya. Saya telah diamanahi sebagai Kepala Lapas Cilegon selama satu tahun yang lalu, dan perjalanan ini telah memberi saya pengalaman yang tak ternilai. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh staf, petugas, dan warga binaan yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah daerah, pihak berwenang, dan semua mitra yang telah bekerja sama dengan kami dalam upaya pemasyarakatan yang lebih baik,” kata Enjat Lukmanul Hakim.

    “Selama masa kepemimpinan saya, kami bersama-sama berupaya untuk menjadikan Lapas Cilegon sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang lebih manusiawi, yang memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan memulai kembali kehidupan yang lebih baik. Kami telah menerapkan berbagai program rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik,” tambahnya.

    Sebagai Kalapas baru, Yosafat Rizanto berkomitmen untuk dapat memberikan yang terbaik dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin menggantikan Kalapas lama.

    “Saya menyadari bahwa saya mengambil tanggung jawab yang besar dengan harapan dan aspirasi dari banyak pihak yang berharap agar Lapas Cilegon terus berkembang sebagai lembaga pemasyarakatan yang lebih baik dan lebih manusiawi. Saya berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan yang telah dimulai sebelumnya, dengan semangat, integritas, dan dedikasi,” tuturnya.

    Sertijab ini, juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Banten, Dodot Adikoeswanto. Dalam sambutannya, Kakanwil berpesan kepada para pejabat yang mendapatkan tanggung jawab baru, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai petugas Pemasyarakatan dengan penuh rasa tanggung jawab.

    “Setiap perubahan kepemimpinan membawa harapan baru dan peluang untuk mengambil langkah-langkah yang lebih baik. Ingatlah bahwa keberhasilan tidak selalu diukur dari posisi atau gelar, tetapi dari bagaimana cara mengabdikan diri, bekerja sama dengan tim, dan memberikan dampak positif dalam tugas-tugas yang diemban,” tegasnya.

    Sebelumnya, kegiatan ini turut menggelar penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Penyerahan Memori Serah terima jabatan oleh Kalapas yang lama kepada Kalapas yang baru. Kegiatan juga dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara serah terima Ketua Dharma Wanita Persatuan Lapas Kelas IIA Cilegon.(LUK/PBN)

  • Pemkot Cilegon Buatkan Rumah Dinas Jaksa

    Pemkot Cilegon Buatkan Rumah Dinas Jaksa

    CILEGON, BANPOS – Para jaksa yang berdinas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon dibangunkan rumah dinas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

    Kepala Bidang (Kabid) Bina Penataan Bangunan Gedung pada Dinas PUPR Kota Cilegon, Rommy Dwi Rahmansyah menargetkan pembangunan rumah dinas Kejari Cilegon dapat rampung dikerjakan pada Desember 2023.

    “September konstruksi sudah berjalan. Pembangunan hingga 3.5 bulan,” kata Rommy kepada BANPOS beberapa waktu lalu.

    Rommy menjelaskan, pembangunan 7 rumah dinas Kejari Cilegon menelan anggaran mencapai Rp2,4 miliar.

    “Terdiri dari satu unit tipe C, luas 70 meter persegi untuk Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon. 6 unit tipe D, luas 50 meter persegi untuk para Kasi (Kepala Seksi),” jelasnya.

    Dikatakan Rommy, pembangunan rumah jabatan kejaksaan ini sudah sesuai dengan aturan dan standar rumah negara yang ada. Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Kejari Cilegon bermula dari usulan Kejari Cilegon pada 2022 lalu.

    ”Usulan di tahun 2022, kemudian kita buatkan FS (Feasibility Study), kemudian DED (Detail Engineering Design) dan bisa terlaksana pada tahun ini,” tandasnya.(LUK)