BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Realisasi Rendah, DPRD Cilegon Panggil Tiga OPD

    Realisasi Rendah, DPRD Cilegon Panggil Tiga OPD

    CILEGON, BANPOS – Serapan anggaran Kota Cilegon masih rendah, sehingga Komisi IV DPRD Kota Cilegon memanggil tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Cilegon. Ketiga OPD tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Cilegon. Dalam rapat tersebut, Komisi IV bersama tiga OPD membahas mengenai minimnya realisasi anggaran yang berdampak pada minimnya pembangunan infrastruktur di Kota Cilegon yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat.

    Selama dikonfirmasi, Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Erik Airlangga Al Ghazali mempertanyakan alasan pemerintah mengenai minimnya realisasi infrastruktur tersebut. Lebih lanjut, sebagai seorang politisi dari Partai Golkar, Erik Airlangga Al Ghazali mengungkapkan bahwa pihaknya ingin mengetahui alasan pemerintah terkait minimnya serapan anggaran, karena anggota DPRD Kota Cilegon kerap ditegur oleh masyarakat. “Setiap kali reses, kami selalu ditanya, dan masyarakat pasti akan mempertanyakan hal itu kepada kami,” tutur Erik.

    Erik menegaskan ketidaknyamanan atas masalah yang sama berulang setiap tahun di mana realisasi pembangunan minim dan hal ini menumpuk di akhir tahun.

    “Kejadian seperti ini terjadi setiap tahun secara rutin. Seharusnya para pejabat belajar dari tahun sebelumnya. Jangan sampai pekerjaan yang dikerjakan hanya untuk menjaga diri sehingga mempengaruhi kualitas pekerjaan. Belum lagi pekerjaan yang gagal lelang kemungkinan berakhir menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) karena tidak mungkin dapat terkejar pada saat akhir tahun ini,” ungkapnya.

    Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV Baihaki Sulaiman menyinggung soal upaya pemerintah dalam merealisasikan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang seharusnya bersifat kontinyu dari program kepala daerah sebelumnya. Pria politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengkritik kurang adanya kesinambungan dalam pembangunan pemerintah daerah, seperti dalam kasus pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) dan Pelabuhan Warnasari.

    “Pada setiap pergantian pemerintah, tidak terlihat adanya kesinambungan pembangunan, sedangkan kami berharap pembangunan yang berkesinambungan. Bappeda, tolong ingatkan kepala daerah terkait hal ini, karena Cilegon memiliki renstra pembangunan,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Warga Jurumudi Bersyukur Punya Rumah Layak Huni

    Warga Jurumudi Bersyukur Punya Rumah Layak Huni

    TANGERANG, BANPOS – Pemkot Tangerang melalui Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Tangerang terus berkomitmen mewujudkan Kota Tangerang sebagai kota yang layak huni (liveable).

    Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui program bedah rumah. Terbaru, Kecamatan Benda sukses merealisasikan program tersebut dengan membedah 26 unit rumah tidak layak huni.

    Camat Benda, Boyke Urif Hermawan, menuturkan bahwa program bedah rumah ini bagian dari program prioritas yang selama ini dilakukan oleh Pemkot Tangerang, melalui Disperkimtan Kota Tangerang.

    Khusus di Kecamatan Benda, program bedah rumah baru saja direalisasikan di lima kelurahan, yakni di Kelurahan Belendung, Kelurahan Benda, Kelurahan Jurumudi, Kelurahan Jurumudi Baru, dan Kelurahan Pajang.

    “Pada tahun 2023 ini, kami mendapatkan kesempatan untuk merealisasikan program bedah rumah tidak layak huni. Adapun besaran anggaran yang disiapkan untuk setiap unitnya adalah Rp20 juta yang telah mengakomodasi material dan jasa tukang. Adapun sisanya akan dikolaborasikan dengan BKM dan RT/RW secara swadaya,” ujarnya, Rabu, (11/10).

    Ia menambahkan, adapun perincian dari realisasi program bedah rumah di Kecamatan Benda ini, meliputi delapan unit di Kelurahan Belendung, enam unit di Kelurahan Benda, lima unit di Kelurahan Jurumudi, empat unit di Kelurahan Jurumudi Baru dan tiga unit di Kelurahan Pajang.

    “Realisasi program bedah rumah ini juga telah melalui tahap verfikasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, seperti kondisi unit rumah sebelum dibedah serta harus dilengkapi dengan keberadaan administrasi yang lengkap,” tambahnya.

    Salah satu masyarakat penerima program bedah rumah, Jihe Samin, mengatakan bahwa program bedah rumah ini telah memberikan manfaat yang sangat besar terhadap dirinya dan keluarganya. Berdasarkan pengakuannya, ia kini tidak lagi merasa khawatir karena melalui program bedah rumah ini, sekarang bisa merasakan tinggal di rumah yang aman, nyaman, dan layak.

    “Alhamdulillah, dulu rumah yang saya miliki dalam kondisi sangat tidak layak huni sekarang telah
    berubah berkat adanya bantuan bedah rumah ini. Tentunya, terima kasih atas kepedulian yang telah
    diberikan Pemkot Tangerang,” ungkap Jihe Samin, salah satu penerima manfaat asal Kelurahan
    Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang. (DZH)

  • Benyamin Ajak Warga Tangsel Salawat

    Benyamin Ajak Warga Tangsel Salawat

    TANGERANG, BANPOS – MELALUI peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, mengajak warga Tangsel untuk selalu bersalawat dalam setiap aktivitas dan kegiatan sehari-hari.

    “Pesan saya dalam Maulid ini, saya titip untuk selalu salawat setiap hari. Saat beraktivitas juga untuk tetap bersalawat. Jadi mari kita bersalawat,” ucap Benyamin saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Halaman Kelurahan Rempoa, Ciputat Timur, kemarin.

    Langkah ini menurutnya, sesuai dengan motto Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yakni cerdas, modern dan religius. Dimana, pondasi religius itu dituangkan melalui berbagai kegiatan keagamaan.

    “Cerdasnya kita sudah membangun segala rupa, modern juga. Tetapi yang tidak kalah pentingnya dari pondasi cerdas dan modernnya yakni soal religius. Seperti dalam kegiatan inilah sebagai upaya membentuk masyarakat yang religius,” kata Benyamin.

    Pondasi religius itulah melengkapi pembangunan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sehingga karakter dan perilaku masyarakat Tangerang Selatan terbentuk sifat religius.

    “Karena ini akan menyeimbangkan dari peran-peran yang dilakukan oleh masyarakat. Ini Indonesia, mari kita syukuri kondisi sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat,” tandasnya.

    Di akhir, ia berpesan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca panas ekstrem yang melanda Indonesia khususnya pula di Tangerang Selatan. (DZH)

  • Disperindag Genjot Penggunaan Produk Lokal Lewat Business Matching

    Disperindag Genjot Penggunaan Produk Lokal Lewat Business Matching

    TIGARAKSA, BANPOS – Provinsi Banten melalui Kabupaten Tangerang masuk 10 besar nasional penggunaan produk lokal dalam negeri lebih dari 40 persen pada tahun 2022 lalu.

    Untuk itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tangerang menggelar ngobrol cerdas (Ngobras) tentang Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri.

    Ngobras dengan tema ‘Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Tangerang’ itu, diikuti instansi pemerintah, pengusaha lokal hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) se- Kabupaten Tangerang.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, menyampaikan bahwa pasca pandemi Covid-19, Indonesia mencanangkan penggunaan produk dalam negeri sebesar 40 persen.

    “Kabupaten Tangerang masuk 10 besar nasional penggunaan produk lokal dalam negeri. Bahkan angkanya mencapai 45 persen,” katanya.

    Pejabat yang akrab disapa Rudi Maesyal itu menyebut, perlunya dilakukan sosialiasi kepada warga untuk mengunakan produk lokal dalam negeri, termasuk di Kabupaten Tangerang.

    Menurut dia, saat ini hanya alat kesehatan yang belum bisa menggunakan produk lokal dalam negeri.

    Sementara untuk barang-barang lainnya sudah menggunakan produk lokal dalam negeri.

    “Ini harus lebih ditingkatkan lagi,” imbuh Rudi Maesyal saat membuka Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2023 di Gedung Serba Guna (GSG), Puspemkab Tangerang, Tigaraksa, Selasa (10/10).

    Sekda berharap, sosialisasi bisa meningkatkan kapasitas produk para pelaku usaha dalam negeri, khususnya di Kabupaten Tangerang. Sehingga produk lokal dapat diakses pemerintah melalui e-katalog.

    Karena melalui e-katalog, kata dia, dapat dipastikan jelas barangnya, jelas pabriknya, jelas juga kualitasnya.

    “Saat ini produk lokal Kabupaten Tangerang sudah masuk e-katalog, kami juga akan memenuhi kebutuhan dengan mengoptimalkan prdouk dalam negeri. Selain dapat menekan inflasi, juga dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat Kabupaten Tangerang,” jelas Maesyal.

    Rudi menambahkan, Pemkab Tangerang juga akan menjalankan fungsi pengawasan produk-produk unggulan lokal Kabupaten Tangerang. Sehingga produk tersebut dapat dioptimalkan rekanan melalui e- katalog.

    “Kami mengajak seluruh komponen masyarakat terus menggunakan produk dalam negeri. Supaya kita mencintai produk lokal sendiri. Tentu ini akan meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Tangerang,” tandasnya.

    Sementara Kepala Disperindag Kabupaten Tangerang, Resmiyati Marningsih, mengungkapkan bahwa Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2023 bertujuan untuk mendorong implementasi penyerapan produk dalam negeri.

    Resmiyati menambahkan, Kabupaten Tangerang terkenal sebagai kota seribu industri. Ada beberapa kawasan industri di Kabupaten Tangerang seperti Kawasan Millenium, Cikupa Mas, Kosambi, dan lainnya.

    Pelaku usaha industri kecil dan menengah di Kabupaten Tangerang, berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) jumlahnya sebanyak 629 industri. Yang sudah memiliki Sertifikat TKDN 355 industri, dengan tingkat presentase 52 persen.

    “Masih banyak pelaku industri yang belum terdata di SIINas. Untuk itu kami mendorong pelaku industri registrasi akun SIINas,” ajaknya.

    Business Matching merupakan kegiatan mempertemukan antara instansi pengguna Produk Dalam Negeri (PDN) dengan pelaku usaha industri dalam negeri, memberdayakan industri dalam negeri dan memperkuat struktur industri nasional dalam mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. (ODI/DZH)

  • Puluhan Ribu Keluar-Masuk Kabupaten Tangerang

    Puluhan Ribu Keluar-Masuk Kabupaten Tangerang

    TANGERANG, BANPOS – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang mencatat, terdapat sebanyak puluhan ribu penduduk pendatang baru ke Kabupaten Tangerang sepanjang Januari-September 2023. Selain itu, terdapat pula puluhan ribu penduduk yang keluar dari Kabupaten Tangerang.

    ”Terhitung sejak tanggal 1 Januari hingga 30 September 2023 ini tercatat sebanyak 35.737 penduduk baru datang ke Kabupaten Tangerang,” kata Kadisdukcapil Kabupaten Tangerang, Cikwi R Inton, Rabu (11/10).

    Ia menjelaskan, data perpindahan penduduk periode Januari hingga September sebanyak 66.258 kepala keluarga (KK), dengan rincian 15.125 laki-laki dan 51.133 perempuan.

    ”Dari perpindahan itu, total 66.258 kepala keluarga, baik itu dari kelompok laki-laki dan perempuan,” ujarnya.

    Di samping itu, kata dia, selain terdapat penduduk pendatang ke wilayah Kabupaten Tangerang, dalam periode yang sama ada sebanyak 30.639 data perpindahan penduduk ke luar daerah Kabupaten Tangerang.

    Adapun untuk rinciannya, dalam perpindahan penduduk itu terdapat 55.539 jiwa dengan 28.379 kelompok laki-laki dan 27.160 kelompok perempuan.

    Ia mengungkapkan, terjadinya perpindahan warga ke Kabupaten Tangerang selama masa itu belum terinci terkait asal daerah, asal mana pindah atau datangnya.

    ”Data yang kami terima dari Ditjen Dukcapil Kemendagri berupa data agregat, (jumlah) tidak ada penjelasan detail ke daerah mana,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Giliran Walikota Cilegon Dilaporkan ke Bawaslu

    Giliran Walikota Cilegon Dilaporkan ke Bawaslu

    CILEGON, BANPOS – Setelah sebelumnya Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta dipanggil Bawaslu atas dugaan pelanggaran Pemilu. Kali ini, sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan (Ormas) mendatangi Bawaslu guna melaporkan Walikota Cilegon, Helldy Agustian atas dugaan pelanggaran Pemilu.

    Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Kota Cilegon, Maman Hilman mengatakan pihaknya mendatangi Bawaslu Cilegon guna berkonsultasi atas dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

    “Kami menyampaikan laporan dugaan bapak Walikota Cilegon yang menurut kami melakukan cawe-cawe, melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dalam hal pesta demokrasi,” kata Maman Hilman kepada awak media saat ditemui di kantor Bawaslu Kota Cilegon, Rabu (11/10).

    Maman menjelaskan, laporan yang disampaikan ke Bawaslu masih berupa pengaduan secara lisan. Pihaknya kata dia, belum secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada orang nomor satu di Kota Cilegon ke Bawaslu.

    “Hari ini baru menyampaikan secara lisan, nanti akan kami perkuat dengan video dan sebagainya menyusul,” tuturnya.

    Maman menuding Helldy Agustian telah melakukan pelanggaran Pemilu. Di mana selain menjabat sebagai Walikota Cilegon, Helldy
    Agustian diketahui menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon.

    “(Dugaannya,-red) tentunya berupa ajakan, sebagai pejabat negara ke arah salah satu partai. Konkretnya, karena beliau juga sebagai salah satu ketua partai di Kota Cilegon, hal yang wajar kalau mengajak ke anggota,” ujarnya.

    “Tapi sebagai pejabat negara tentunya harus bisa membedakan saat di mana beliau mengajak dan saat di mana beliau bertugas,” sambungnya.

    Kemudian Maman, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Bawaslu Kota Cilegon. Lantaran sebelumnya, sudah memanggil Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta yang juga diduga melakukan pelanggaran hukum terkait dengan pesta demokrasi. “Kami berharap ke Bawaslu agar mengerjakan pekerjaan yang profesional, adil, transparan dan tidak memihak kepada salah satu calon,” tegasnya.

    “Kami juga meminta agar oknum-oknum, baik pejabat negara, ASN yang terlibat di dalam penyelenggaraan ini tentunya kami minta diproses,” tambahnya.

    Di tempat yang sama, Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Kota Cilegon, Mukhlis mengatakan bahwa dalam hal ini, dirinya hanya kapasitas menerima kedatangan para perwakilan Ormas hanya sebagai kepala sekretariat. “Karena tugas saya tidak menyampaikan secara detail soal tanggapan pelanggaran dan lain sebagainya karena itu koridornya ada di ketua bawaslu,” ungkapnya.

    Meski demikian, diakui Mukhlis pihaknya menerima banyak informasi positif yang diterima dari para perwakilan ormas. Dia menegaskan kedatangan para ormas ke Bawaslu hanya sebatas silaturahmi, memberikan apresiasi dan memberikan informasi.

    Sehingga kata dia, sampai saat ini belum ada laporan secara resmi yang masuk ke Bawaslu soal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian.

    “Saya kira itu bukan dugaan laporan, kalau laporan temen-temen ormas bawa berkas laporannya, ini baru sebatas menyampaikan informasi, sepanjang informasi itu betul pasti akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Bikin Kotor, Baliho Caleg Disikat Satpol PP Cilegon

    Bikin Kotor, Baliho Caleg Disikat Satpol PP Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Jajaran Petugas Peleton TRC dan Srikandi Satpol PP Kota Cilegon bersama Bawaslu dan perpajakan BPKPAD Cilegon intensif melakukan penertiban umum Alat Peraga Kampanye (APK) baik Caleg, Cagub maupun Capres dalam bentuk Spanduk, Baliho dan banner di sepanjang Jalan Grogol sampai tol Gerem bawah, Rabu (11/10).

    Kabid Trantibum Satpol PP Kota Cilegon, Faruk Oktavian mengatakan sejak awal pekan ini jajarannya sudah bergerak membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK) Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang terpasang di sepanjang jalan Protokol Kota Cilegon.

    “Sejak hari Senin sampai hari ini kita terus lakukan penertiban umum Baliho, APS dan APK di jalur Protokol Kota Cilegon. Ini implementasi PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP Kota Cilegon, Perda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang K3 dan juga Permen dalam negeri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman serta perlindungan masyarakat. Serta Perwal Nomor 7 Tahun 2022,” kata Faruk, Rabu (11/10).

    Faruk menjelaskan dalam giat ini pihaknya mendapati hasil penertiban berupa ratusan Baliho, APS dan APK dari berbagai Parpol yang menjadi barang bukti dan kini sudah diamankan di kantor Satpol PP.

    “Hari Selasa kemarin Tim Peleton TRC dan Srikandi mendapati 189 unit dari Cilegon-Grogol dan hari ini masih kawasan Kecamatan Grogol-Geram tim kami mendapati 180 unit barang bukti yang kita amankan. Dalam hal ini kita koordinasi dengan Bawaslu Cilegon yang mengatakan belum ada tahapan kampanye, serta perpajakan,” tuturnya.

    Faruk berharap penertiban umum tersebut bisa berkelanjutan di wilayah kecamatan, hal ini untuk memberikan rasa tentram dan
    nyaman kepada masyarakat Cilegon.

    “Setelah jalan protokol baru nanti Trantibum di masing-masing kecamatan yang bertindak di wilayahnya. Kita berharap dengan penertiban ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.

    Diketahui sebelumnya, Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subi’ah mengaku bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat himbauan kepada seluruh Parpol untuk melakukan penertiban secara mandiri. Namun masih banyak Parpol yang menghiraukan imbauan sehingga harus ditertibkan secara paksa.

    “Selanjutnya pasca-penertiban Bawaslu Kota Cilegon bersama Satpol-PP setempat akan terus melakukan monitoring dan penertiban agar tidak ada lagi partai yang memasang APK sebelum waktu masa kampanye,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Helldy Imbau Masjid-masjid Laksanakan Salat Istisqa

    Helldy Imbau Masjid-masjid Laksanakan Salat Istisqa

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian bersama jajaran pegawai Pemerintah Kota Cilegon menginisiasi salat Istisqa, di halaman Kantor Walikota Cilegon, Rabu (11/10).

    Menurut Helldy, ini adalah niatan mulia untuk meminta hujan kepada Allah SWT karena selama beberapa bulan Kota Cilegon dan sekitarnya belum turun hujan.

    “Kita ketahui bersama beberapa bulan ini Kota Cilegon dilanda panas tanpa turunnya hujan. Maka dari itu saya mengajak ASN di lingkup Kota Cilegon untuk ikut memanjatkan doa, meminta hujan kepada Allah melalui salat istisqa,” kata Helldy usai melaksanakan shalat Istisqa, di halaman Kantor Walikota Cilegon, Rabu (11/10).

    Helldy menyebut, doa dan salat Istisqa itu merupakan bentuk ikhtiar untuk turun hujan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.

    “Tentunya salah satu tugas manusia adalah ikhtiar, dan ini adalah bentuk ikhtiar kami, pemerintahan Kota Cilegon untuk mengurangi dampak panas berkepanjangan ini,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Helldy mengajak masjid-masjid di Kota Cilegon untuk menggerakkan masyarakatnya menggelar salat Istisqa bersama dan bermunajat dengan harapan hujan segera datang.

    “Tentunya saya berharap Allah meridhoi doa-doa kami semua untuk menurunkan hujan karena saya percaya bahwa doa adalah senjatanya orang mukmin,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Purwakarta KH. Jazuli yang didaulat sebagai imam shalat menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Cilegon karena untuk pertama kalinya menggelar salat istisqa.

    “Ini bentuk kepedulian pemerintah Kota Cilegon dalam upaya menurunkan hujan setelah panas yang berkepanjangan,” ungkapnya.
    Sedangkan KH Inas Nasrullah yang bertindak sebagai khatib, mengajak kaum muslimin untuk introspeksi dan memperbaiki hubungannya dengan Allah SWT.

    “Bukan Allah tidak penyayang, tapi manusia itu sendiri yang berubah menjadi sosok yang tak layak untuk disayang. Akhirnya Allah akan memberikan kesulitan dan kesengsaraan. Marilah kita bertaubat kepada Allah SWT. Perbanyak istighfar agar Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, salah satunya dalam bentuk air hujan,” ungkapnya.

    Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, Sekretaris Daerah Kota Cilegon Maman Mauludin, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj, para kepala dinas, dan perwakilan unsur Forkopimda, serta anggota MUI, PGRI dan Baznas.(LUK/PBN)

  • Obat Hewan Ilegal Marak di Kota Cilegon

    Obat Hewan Ilegal Marak di Kota Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon menemukan berbagai jenis obat hewan ilegal yang dijual di toko obat dan pet shop yang ada di Kota Cilegon. Hal ini terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan DKPP Kota Cilegon bersama DKPP Provinsi Banten.

    Petugas Medik Veteriner pada DKPP Kota Cilegon, Dina Safitri mengatakan, hasil sidak yang dilakukan di 4 titik (Cilegon, Jombang dan Cibeber) ditemukan berbagai obat hewan yang tidak terdaftar dalam Kementrian Pertanian (Kementan) RI. Selain itu, belum teruji secara klinis sehingga belum bisa bisa dipastikan keamanan penggunaan obat itu.

    “Puluhan obat jenis oral kami temukan tanpa izin dijual di pet shop maupun toko obat. Banyaknya peredaran obat hewan ilegal, karena harganya murah dan sangat mudah ditemukan,” kata Dina, Rabu (11/10).

    Kemudian Dina menambahkan, meski peredaran obat khusus hewan ilegal namun pihaknya tidak melakukan penyitaan terhadap toko obat dan pet shop tersebut. DKPP hanya memberikan teguran dan pembinaan agar tidak kembali menjual obat-obatan tersebut.

    “Penyitaan obat tidak. Cuman kami beri pembinaan saja. Sebab, aturan penyitaan obat masih belum ada aturannya,” tambahnya.

    Dikatakan Dina, keberadaan obat ilegal bisa jadi lantaran produser belum mengurus izin. Untuk itu, DPKP meminta masyarakat hati-hati dan memperhatikan obat hewan yang akan dibeli.

    Bisa jadi, obat hewan ilegal tidak efektif untuk menyembuhkan namun justru bisa menimbulkan efek sebaliknya. Adapun harga obat ilegal dan legal dijual sama dengan harga obat-obatan resmi.

    “Kalau obat legal itu kan dosisnya pas. Juga aman untuk mengobati hewan. Kalau harganya rata-rata dijual sama antara legal dan ilegal,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Masyarakat Serang Hobi Internetan, Balita Pakai Gawai

    Masyarakat Serang Hobi Internetan, Balita Pakai Gawai

    SERANG, BANPOS –  Sebanyak 25 persen anak-anak usia 3 tahun atau Balita (dibawah 5 tahun) telah mengenal gawai atau perangkat elektronik dalam ukuran kecil yang memiliki fungsi khusus dan terus mengalami perubahan.

    Dan berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023, pengguna internet di Provinsi Banten mencapai 89,10 persen dari total penduduk.

    Pj Sekda Banten Virgojanti saat acara Rapat Kerja Daerah dan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Perguruan Tinggi yang mengusung tema

    "Penyiaran Berintegritas Pemilu berkualitas" di Aula Bappeda KP3B, Kota Serang, Rabu
    (11/10) mengungkapkan, pengguna internet yang hampir diangka 90 persen oleh masyarakat
    Banten, berimbas pada prilaku atau kebiasaan.

    “Artinya, perubahan perilaku dalam konsumsi media ini membuat kebiasaan cross-platform
    antara media digital dengan media konvensional menjadi suatu hal yang lumrah, dan digital
    menjadi irisan pada setiap jenis media konvensional, baik televisi, radio maupun cetak,”
    katanya.

    Oleh karena itu,Virgo berharap  literasi digital untuk keluarga dan anak sangat diperlukan,
    hal ini berkaitan dengan media baru dan perkembangan teknologi informasi khususnya
    internet. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 25 persen dari anak-anak telah
    mengenal internet pada usia 3 tahun.

    Data penelitian tersebut lanjut Virgo, memperlihatkan bahwa pengguna internet usia muda
    dan bahkan perkenalan anak-anak dengan internet dimulai di usia balita. Berkenaan dengan
    hal tersebut, program siaran yang berorientasi pada perkembangan anak masih sangat minim. 

    Ketua KPID Banten Haris H Witharja mengungkapkan, kerja sama dengan lima  Perguruan
    Tinggi (PT) di Banten yakni Unsera, Untirta, UIN SMH Banten, Unma Banten dan
    Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tangerang. 

    “MoU itu mencakup pendidikan akademik Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program
    Siaran (P3SPS), Riset Penyiaran, Pengabdian Masyarakat dalam bentuk Desa Binaan Cerdas
    Bermedia, KPID Mengajar dan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM),”
    katanya. (RUS/AZM)