BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Petani Serang Rugi Miliaran, Warga Sulit Air Bersih

    Petani Serang Rugi Miliaran, Warga Sulit Air Bersih

    SERANG, BANPOS – Meski kondisi kekeringan saat ini telah membuat petani merugi
    miliaran rupiah dan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, namun dana Rp65 miliar untuk darurat kekeringan yang disiapkan oleh Pemprov Banten dari Belanja Tak Terduga (BTT) tahun 2023, hingga saat ini belum dimanfaatkan oleh bupati dan walikota, masih tersimpan di kas daerah (Kasda).

    Kepala Pelaksana BPBD Banten, Nana Suryana dalam pesan tertulisnya, Selasa (11/10) mengungkapkan, sampai dengan sekarang, permohonan bantuan terkait dengan darurat kekeringan dari kabupaten/kota belum masuk.

    "Belum ada," katanya. Nana menjelaskan, BTT bisa dipakai dan dicairkan dari kas daerah, sesuai dengan peruntukan dan peraturan perundang-undangan berlaku. Harus ada permohan bantuan dari
    kabupaten/kota. "Prosesnya memang ada pengajuan dari bupati dan walikota, disampaikan ke
    Pemprov Banten, dalam hal ini ke Pak Pj Gubernur Banten (Al Muktabar)," katanya.

    Dalam pengajuan tersebut lanjut Nana, bisa dalam program kegiatan seperti bantuan air bersih, pengeboran air untuk lahan pertanian yang terdampak guna menghindari gagal panen atau puso.

    "Bisa juga mereka mengajukan dalam bentuk uang, nanti mereka yang akan melaksanakan
    programnya secara mandiri. Jadi tergantung dari kabupaten/kota. Mau kita atau mereka yang
    mengerjakan," ungkap Nana.

    Adapun intansi atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengerjakan program tersebut
    akan disesuaikan jenis programnya. "Misalnya kalau untuk lahan pertanian, bisa dilakukan
    oleh Dinas Pertanian, dan kalau penyediaan air bisa BPBD atau Disperkim," ujarnya.

    Terpisah, Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti mengungkapkan, penanganan kekeringan
    yang selama ini terjadi masih terus dilakukan OPD, sesuai dengan programnya.

    "Untuk penanganan kekeringan masih bisa di handle (tangani) dari anggaran program yang
    ada di perangkat daerah (OPD) teknis terkait," katanya. 

    Diketahui, status darurat kekeringan Provinsi Banten diberlakukan selama satu bulan
    kedepan. Terhitung sejak tanggal 19 September lalu sampai 19 Oktober. Hal ini dilakukan
    setelah 3 kabupaten menetapkan daerahnya krisis air bersih akibat kemarau panjang, efek dari
    El Nino.

    Selain itu, secara resmi Dinas Pertanian (Distan) Banten telah menegaskan, untuk masa
    tanam padi akibat El Nino dilakukan percepatan, guna menghindari gagal panen atau Puso.

    Adapun ketiga kabupaten yang telah menetapkan darurat kekeringan  yakni, Tangerang,
    Lebak, Pandegang. Dan terparah adalah Kabupaten Lebak. Sehingga Pj Gubernur Banten Al
    Muktabar, secara resmi mengeluarkan surat keputusan, provinsi yang saat ini dipimpinya
    masuk kategori kejadian luar biasa (KLB). (RUS/AZM)

  • Iti Ikut Senam dan Manasik Haji

    Iti Ikut Senam dan Manasik Haji

    BANJARSARI, BANPOS – MENYAMBUT Hari Sumpah Pemuda, Kecamatan Banjarsari menyelenggarakan kegiatan Manasik Haji dan Senam Bersama di Saung Jawara Pangiuhan, Kecamatan Banjarsari, Rabu (11/10).

    Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya. Dalam sambutannya, Iti
    mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas dukungan dan kontribusinya untuk
    pembangunan Kabupaten Lebak selama ini.

    Ia menekankan para orang tua untuk senantiasa melakukan penguatan di dalam keluarga dengan
    mendidik dan memberikan contoh bagi anak-anak, sebagai langkah preventif dampak negatif dari
    perkembangan zaman.

    "Momentum ini menjadi momentum yang sangat berharga bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu
    semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang sudah selalu mendukung Pemerintah
    Kabupaten Lebak, karena Lebak ini milik kita semuanya. Maka, jaga terus kekompakan dan kondusifitas
    daerah kita demi kemajuan Kabupaten Lebak," ujar Iti dalam keterangan yang diterima BANPOS.

    Sementara itu Camat Banjarsari, Mahfud Basyir mengaku senang atas kehadiran Bupati Iti beserta jajaran. Ia menjelaskan, penyelenggaraan kegiatan tersebut dalam rangka menyambut Hari Sumpah
    Pemuda.

    "Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat perwakilan dari 20 desa di Kecamatan Banjarsari," singkatnya. (MYU/DZH)

    Foto : Bupati Lebak membuka Manasik Haji dan Senam Bersama di Kecamatan Banjarsari

  • Jurnalis Diminta Kritis, Ingatkan Pemangku Kebijakan yang Salah

    Jurnalis Diminta Kritis, Ingatkan Pemangku Kebijakan yang Salah

    SERANG,.BANPOS – Jurnalis memiliki penting dalam proses pembangunan ke arah lebih baik lagi, sehingga masyarakat umum dapat merasakan dampaknya.
      
    Ketua Komisi I DPRD Banten A Jazuli Abdillah  ditemui diruang kerjanya, Selasa (11/10) mengungkapkan, jurnalis diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi kontrol terhadap
    kebijakan pemerintah.

    “Optimalkan fungsi check and balances ke kinerja pemerintahan, ini sangat penting sekali
    sehingga peran jurnalis dalam menjalankan fungsinya dapat mencegah adanya ketidakberesan
    atau ketimpangsiuran informasi,” katanya.

    Ia menjelaskan, fungsi kontrol jurnalis penting dioptimalkan. Sebab selain untuk menjadi
    'alarm' pemerintah yang menjalankan kebijakan, juga edukasi kepada masyarakat secara luas.

    "Sampaikan pada pemangku kebijakan dan edukasikan program pemerintah kepada
    masyarakat luas melalui pemberitaan yang sesuai dengan kaidah jurnalistik dan undang-
    undang pers,” ujar Jazuli.

    Menurutnya, hasil karya jurnalistik bisa mencerdaskan pembaca dan mengingatkan akan
    kebijakan yang salah yang dilakukan oleh pemerintah.

    "Makannya fungsi kontrol jurnalis perlu dioptimalkan, ikuti setiap tahap pembahasan
    anggaran, dari perencanaan, pelaksanaan, sampai realisasi, bahkan ke evaluasinya. Upayakan
    dari hulu ke hilir, bukan mengetahui hanya dari hilirnya saja,” harapnya.

    Masih dikatakan politisi Demokrat ini, pemerintah sebagai institusi pengelola APBD yang
    bersumber dari  pengumpulan pajak masyarakat harus mengedepankan publik.

    " Kontrol jurnalis penting agar penggunaan anggaran benar-benar untuk kepentingan
    masyarakat," katanya.

    Ia berharap, dengan optimalnya fungsi kontrol jurnalis, bisa mendorong arah kebijakan
    pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

    "Masyarakat sebagai sumber APBD harus benar-benar merasakan dampak kebijakan
    pemerintah," pungkasnya. (RUSAZM)

  • 29.717 Warga Kurang Mampu Terima Bantuan Beras

    29.717 Warga Kurang Mampu Terima Bantuan Beras

    SERANG, BANPOS – Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten masih terdapat banyak permasalahan. Salah satu diantaranya yakni masalah kemiskinan yang masih tinggi.

    Hal tersebut terungkap saat kegiatan penyaluran bantuan beras yang disalurkan oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dalam rangka mencegah inflasi dan dampak kekeringan yang sudah mulai melanda sejak beberapa waktu lalu. Dalam pembagian bantuan tersebut, tercatat sebanyak 29.717 warga Kota Serang yang masih berstatus masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu.

    Kepala Bidang Ketersediaan dan Pendistribusian Pangan DKP3 Kota Serang, Siswati
    mengatakan bahwa  jumlah bantuan yang diberikan untuk Kota Serang pada tahap dua ini
    berjumlah sekitar 29.717 orang.

    "Penerima bantuan tersebut merupakan mereka yang terdata di Kantor Pos. Jadi mereka harus
    terdata di kementerian sosial. Mungkin dari data kemiskinan," ujarnya, Rabu (11/10).
    Siswati menerangkan, sebelumnya bantuan serupa pada tahap pertama di bulan April, Mei,
    Juni sebanyak 31.833 orang. Menurutnya saat ini terdapat pengurangan yang kemungkinan
    karena beberapa faktor.

    "Iya ada pengurangan. Seperti yang disebutkan sebelumnya. Kemungkinan karena pindah
    tempat, karena meninggal dan mungkin karena taraf hidupnya naik jadi sudah tidak terdata
    miskin lagi," terangnya.

    “Jadi jumlah beras yang disalurkan untuk Kota Serang pada tahap dua ini sekitar 891,51 Ton
    beras untuk penerima berjumlah 29.717 orang atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang
    diberikan secara tiga bulan berturut-turut, (September, Oktober November, red),"
    sambungnya.

    Adapun data penerima di Kelurahan Trondol yang pada saat ini didistribusikan sekitar 481
    Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tujuan adanya bantuan ini untuk mengatasi kekurangan
    pangan selama musim kemarau karena dampak El Nino. Dimana panen berkurang harga
    beras juga tinggi.

    "Produksi beras juga terdapat penurunan. Kalau stok pangan, kita di bulog ada 68,4 ton.
    Rencana kita akan tambah dengan pembelian lewat dana fiskal 75 ton. Jadi kita untuk sampai

    akhir tahun ini sekitar 145 ton cadangan pangan. Kalau dari hitungan itu masih kurang,"
    tandasnya.

    Kemudian,  Walikota Serang, Syafrudin mengatakan bahwa bantuan distribusi ini merupakan
    kegiatan tahap kedua setelah dilakukan pendistribusian tahap pertama pada bulan september
    lalu

    “Bantuan ini yang kedua, rencananya sampai enam bulan untuk masyarakat Kota Serang
    yang tujuannya untuk pengentasan kemiskinan, penanggulangan pengendalian inflasi karena
    saat ini inflasi masih terus naik, mudah-mudahan dengan adanya distribusi ini harga beras
    stabil dan bisa teratasi," katanya.

    Selain itu, pendistribusian ini dipengaruhi oleh kemarau panjang (El-Nino, red) di Kota
    Serang sehingga BAPANAS melakukan Pendistribusian Beras di Kota Serang.

    “Yang Fuso (lahan yang tidak bisa ditanami) di Kota Serang belum terdata, masih dalam
    pendataan belum dinyatakan Fuso mudah-mudahan tidak dinyatakan Fuso sekalipun misal
    nanti ada, Pemkot Serang akan memperhatikan secara khusus," tuturnya.

    Adapun pendistribusian beras yang disalurkan oleh BAPANAS melalui Pemkot Serang,
    ditujukan untuk orang yang tidak mampu yang akan disebar di enam Kecamatan Se-Kota
    Serang. (CR-01/AZM) 

  • Progres RTLH TMMD Lebak Capai 80 Persen

    Progres RTLH TMMD Lebak Capai 80 Persen

    LEBAK, BANPOS – PADA hari ke-21 pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-188 Kodim 0603/Lebak, progres renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Parungkujang, Kecamatan Cileles telah mencapai 80 persen.

    Hal tersebut dibenarkan oleh Dansatgas TMMD Kodim 0603/Lebak, Letkol ARH Erik Novianto, saat
    dikonfirmasi BANPOS pada Rabu (11/10). Ia mengatakan, saat ini terdapat lima RTLH yang telah
    direnovasi dan hampir selesai dan siap ditempati.

    "Iya alhamdulillah kita tinggal finishing saja. Ada yang tinggal pengecatan, pemasangan instalasi listrik, pengacian, pasang plafon dan lainnya," kata Erik.

    Ia menjelaskan, pihaknya senantiasa memantau perkembangan dari kelima renovasi RTLH yang menjadi
    terget program TMMD Lebak tersebut.

    "Adapun kelima nama penerimanya yakni, Bapak Endang, Miptah, Suhendi, Juhdi dan Empud," jelasnya.

    Erik berharap, pembangunan RTLH ini tidak ada kendala dan lancar sampai selesai agar para penerima
    dapat langsung mendapatkan rumah yang layak.

    "Tentu kita berharap apa yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat berkepanjangan untuk
    masyarakat baik penerima RTLH, Pengerasan jalan dan program lainnya," tandas Erik.

    Sementara itu, salah satu penerima, Suhendi mengaku bersyukur dirinya terpilih sebagai penerima
    bantuan renovasi RTLH dari Satgas TMMD 0603/Lebak.

    "Alhamdulillah saya sangat berterima kasih atas bantuan dari TNI khusunya Kodim 0603/Lebak dapat
    membantu saya dan keluarga," tandasnya. (MYU/DZH)

  • Bupati Tekan Angka Pengangguran

    Bupati Tekan Angka Pengangguran

    SERANG, BANPOS – Dalam upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Serang, Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kabupaten Serang menggelar kegiatan job fair. Kegiatan tersebut juga sekaligus dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Serang ke-497.

    Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Job fair ini merupakan agenda rutin yang
    dilaksanakan oleh Disnakertrans Kabupaten Serang. Tapi pada bulan ini, merupakan rangkaian hari jadi Kabupaten Serang ke-497.

    "Ini bagian dari upaya kami untuk menangani tingginya angka pengangguran di Kabupaten Serang,” katanya, Rabu (11/10).

    Tatu menuturkan, job fair tersebut digelar secara hybrid, supaya para pelamar tidak perlu
    berbondong-bondong datang langsung ke lokasi acara. Tapi bisa masuk ke sistem, yang
    sudah disediakan secara online. Adapun perusahaan yang terlibat ada sebanyak 35.

    Selain itu, Tatu meminta agar job fair ini tidak hanya diselenggarakan setahun sekali,
    melainkan setahun dua kali. Karena di Kabupaten Serang, masih terdapat sebanyak 700 lebih
    perusahaan, sehingga peluangnya lebih besar lagi.

    “Kita punya tingkat pengangguran 10,61 persen, kan ini tertinggi di Provinsi Banten, dan ini
    harus menjadi tugas bersama, bukan hanya tugas pemerintah. Tapi untuk menangani
    pengangguran itu, perusahaan yang ada disini harus juga ikut bertanggung jawab,” ujarnya.

    Kepala Disnakertrans Kabupaten, Serang Diana Ardhianty Utami mengatakan, dalam
    kegiatan job fair tersebut, pihaknya akan menggandeng sejumlah perusahaan yang membuka
    peluang kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu dirinya mengungkapkan
    bahwa dalam kegiatan job fair tersebut dibuka 2.549 lowongan pekerjaan baik dalam dan luar
    negeri.

    Kemudian untuk kuota pencaker dibatasi 1.000 orang terbagi pada Rabu 500 orang dan
    Kamis 500 orang. Akan tetapi pencaker yang datang harus sudah scan barcode dua hari
    sebelum.

    "Kalau yang belum sempat datang hari ini kita terus buka berdasarkan online. Kenapa
    dinamakan hybrid karena bisa daring dan luring, jadi itu kita buka kesempatan ini mudah
    mudahan bisa cocok antara lowongan yang ada dengan tenaga kerja yang tersedia,"
    ungkapnya.

    Ia mengatakan antusiasme masyarakat untuk ikut job fair tersebut cukup tinggi. Dimana pada
    Selasa 10 Oktober saja sudah ada 980 orang pencaker yang mendaftarkan dirinya. Apabila
    tidak dibatasi, dirinya khawatir akan membludak. Kegiatan tersebut dilakukan di dalam
    ruangan agar pelaksanaan kegiatan job fair terlaksana dengan baik.

    "Kenapa di indoor karena cuaca di luar tidak kondusif karena mereka perlu interview,
    konseling, ada juga yang tes disini langsung. Jadi perlu ruangan karena cuaca di luar panas,"
    katanya.

    Diana mengatakan para pencaker yang datang diberikan waktu 100 orang 30 menit untuk
    berada di dalam. Dirinya meyakini pare pencaker sudah tahu perusahaan mana yang akan
    dituju di dalam sehingga tidak perlu berkeliling, sebab informasi sudah diberikan secara
    masif melalui medsos Disnakertrans.

    "Jadi yang cocok mana tinggal scan barcode. Jadi kita berikan waktu 100 orang 30 menit.
    Setelah itu akan digilir dengan yang lain, di luar disosialisasikan perusahaan apa saja di yang
    ada didalam, saya hindari agar tidak membludak. Jadi kenapa digunakan hybrid," tuturnya.

    Diana menerangkan, dari total 35 perusahaan peserta job fair, lima diantaranya berasal dari
    Tangerang. Kebanyakan pendaftar job fair adalah lulusan SMA/SMK. Namun ada juga
    lowongan untuk S1-S2.

    "Seperti saya sampaikan dari operator sampai manager dibuka (lokernya, red). Kegiatan job
    fair ini dibuka untuk semua masyarakat seluas luasnya, sedangkan untuk penerimaan
    tergantung pada perusahaan," tandasnya. (CR-01/AZM)

  • Kalau Tak Ada Fungsi, Jabatan Korwil Kabupaten Lebak Pendidikan SD Mending Dihapus

    Kalau Tak Ada Fungsi, Jabatan Korwil Kabupaten Lebak Pendidikan SD Mending Dihapus

    LEBAK, BANPOS – Aktivis pemerhatikan birokrasi di Lebak meminta agar dilakukan evaluasi atas adanya jabatan Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan di Kabupaten Lebak yang saat ini masih diterapkan.

    Sebab, wacana penghapusan jabatan itu sudah sejak lama berhembus, namun belum ada tindak lanjut.
    Sementara pihak Dinas Pendidikan (Dindik) Lebak menyebut, kendati bukan lembaga permanen resmi,
    keberadaan Korwil itu hanya sebagai wadah koordinasi di masing-masing kecamatan, untuk bisa saling
    membantu kemudahan kinerja pihak sekolah dan pengawas karena area Lebak terpaut cukup luas.

    Pemerhati Birokrasi, Uce Saepudin, kepada BANPOS menuturkan bahwa Korwil Pendidikan yang berada
    di bawah Dindik Lebak dipandangnya sebagai pengganti UPT yang sudah lama ditiadakan, dan
    keberadaan Korwil ini minta segera dievaluasi keberadaannya.

    "Mengenai Korwil Pendidikan sebagai pengganti UPT yang ada di tiap-tiap kecamatan, ini
    keberadaannya perlu di evaluasi dan dikaji, jika memang sudah tidak diperlukan agar dipertimbangkan
    untuk dihapus," ujarnya, Rabu (11/10).

    Menurut Uce, dari informasi dan hasil pengamatannya bahwa efektifitas dan fungsi korwil tersebut
    sudah berkurang, dan patut dipertanyakan keberadaannya.

    "Dari Informasi yang kami himpun, dan pengamatan dari segi fungsi, kebijakan dan tugas itu sudah
    sangat berkurang. Hal ini karena sistem teknologi digital sudah mulai diterapkan, sehingga pelaporan-
    pelaporan administrasi maupun kegiatan sudah bisa melalui aplikasi secara online. Bahkan sebenarnya
    Korwil itu sudah tidak mempunyai kewenangan dan stempel untuk melegalkan suatu kebijakan dinas,"
    jelasnya.

    Meskipun demikian, Alumni Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unma Banten ini tidak menampik keberadaan UPT atau Korwil Pendidikan di Kecamatan keberadaannya dulu sangat membantu kinerja kedinasan.

    "Kita akui dahulu memang Korwil Pendidikan itu diperlukan, karena merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan. Segala sesuatu masih banyak manual, sedangkan jarak sekolah-sekolah di Lebak
    Selatan sangat jauh dari kantor Dinas Pendidikan Lebak. Namun kini komunikasi sudah dapat dilakukan
    cepat dan instan, baik dengan teknologi smartphone maupun aplikasi digital lainnya," terang Uce.

    Sementara, salah seorang Kepala SDN di Lebak ketika ditanya mengenai efektivitas keberadaan Korwil
    Pendidikan, mengaku saat ini pelaporan sekolah dan komunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan sudah
    sangat mudah dan tidak tidak manual seperti dulu.

    "Iya, memang sekarang gak seperti dahulu, komunikasi sangat cepat dan pelaporan sekolah pun sudah
    harus online. Data-data pun bisa dengan mudah dikirim melalui aplikasi, bahkan data file bisa dikirim
    melalui WhatsApp. Adapun informasi pun tinggal ke WhatsApp grup, pasti tersampaikan ke semuanya,"
    ungkapnya.

    Terpisah, Sekretaris Dindik Lebak, Maman Suryaman, saat dihubungi BANPOS menjelaskan terkait masih
    adanya korwil di beberapa kecamatan di Lebak bahwa itu hanya untuk memudahkan koordinasi di
    masing-masing kecamatan.

    "Iya memang UPT Pendidikan sekarang sudah tidak ada. Sekarang pelaporan sudah lebih maju dan
    berbasis digital. Untuk keberadaan Korwil itu SK-nya bukan dari Bupati, tapi dari Kepala Dinas, dan itu tujuannya hanya untuk memudahkan koordinasi saja, karena wilayah Lebak ini terlalu luas dan
    berjauhan jaraknya," jelasnya.

    Selain itu menurut Maman, aset bekas kantor UPT banyak yang tidak dipakai, jadi bisa dimanfaatkan
    sebagai sarana koordinasi pengawas pendidikan dengan kepala sekolah di masing-masing kecamatan.

    "Soal korwil itu tidak ada serapan anggaran resmi. Itu cuma sarana untuk memudahkan koordinasi
    antara pengawas sekolah dengan para kepala sekolah di tiap kecamatan. Juga kantor bekas UPT itu kan
    bisa dimanfaatkan untuk dipakai beragam kegiatan intern pengawas, rapat koordinasi, konsultasi
    kedinasan para kepala sekolah. Jadi kalau untuk memudahkan kinerja saya rasa itu tak ada yang salah," ujar Maman. (WDO/DZH)

  • Realisasi Pajak Capai Rp122 Miliar

    Realisasi Pajak Capai Rp122 Miliar

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak mengklaim bahwa realisasi penerimaan pajak daerah sejak Januari hingga 10 Oktober 2023 sudah mencapai Rp122 miliar. Adapun target yang ditetapkan berkaitan dengan pajak daerah pada tahun 2023, sebesar Rp182,2 miliar.

    Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak, Dodi Irawan.
    Menurut Dodi, realisasi tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh pihak. Tinggal bagaimana
    pihaknya harus merealisasikan sisa target tersebut, dalam dua bulan terakhir ini.

    "Kita bekerja keras dengan waktu dua bulan ke depan bisa tercapai target penerimaan pajak daerah itu," ujarnya, kemarin.

    Menurutnya, Pemkab Lebak optimistis target penerimaan pajak daerah 2023 sebesar Rp182,2 miliar
    tercapai, karena hingga kini sudah terealisasi Rp122 miliar atau 67 persen. Sedangkan sisanya Rp60,2
    miliar dengan tempo dua bulan ke depan, bakal bisa terealisasi.

    Selama ini, penerimaan pajak daerah bersumber pada 11 jenis pajak antara lain pajak hotel, restoran,
    hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, pengambilan sarang burung walet, mineral bukan
    logam, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan.

    Dengan demikian, pihaknya meminta semua elemen masyarakat dan pengusaha agar tepat waktu
    membayar pajak, untuk kemajuan pembangunan daerah sendiri. Selama ini, kata dia, berbagai sektor
    pembangunan yang dinikmati masyarakat juga dari pembayaran pajak daerah itu.

    "Kami berharap masyarakat dan pengusaha secepatnya melunasi pembayaran pajak daerah itu," ungkap Dodi.

    Menurut dia, pengoptimalan pembayaran pajak yang dilakukan pemerintah daerah dengan lima cara
    pendekatan, pertama relaksasi pajak, kedua ekstensifikasi dan intensifikasi, ketiga pemanfaatan digital, keempat kolaborasi dengan berbagai pihak serta kelima evaluasi dan pengendalian.

    Dengan lima cara pendekatan itu, kata dia, dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pengusaha dan
    masyarakat dalam membangun kesadaran membayar wajib pajak.

    "Sekarang, pembayaran pajak daerah lebih mudah dengan menggunakan digitalisasi melalui perbankan
    yang menjalin kerja sama pemerintah daerah setempat," ujarnya.

    Selain itu juga, Satuan Tugas (Satgas) Pajak yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) bekerja sama
    dengan lembaga dan instansi lain, di antaranya kepolisian, kejaksaan hingga dinas inspektorat.

    "Kami meyakini dengan lima cara mengoptimalkan pendekatan pembayaran pajak dipastikan bisa
    terealisasi target pajak itu," tandasnya. (DZH/ANT)

  • Kemarau Panjang, Helldy Imbau Masjid-masjid Gelar Salat Istisqa

    Kemarau Panjang, Helldy Imbau Masjid-masjid Gelar Salat Istisqa

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon, Helldy Agustian bersama jajaran pegawai Pemerintah Kota Cilegon menginisiasi shalat Istisqa, di halaman Kantor Walikota, Rabu 11 Oktober 2023.

    Menurut Helldy, ini adalah niatan mulia untuk meminta hujan kepada Allah SWT karena selama beberapa bulan Kota Cilegon dan sekitarnya belum turun hujan.

    “Kita ketahui bersama beberapa bulan ini Kota Cilegon dilanda panas tanpa turunya hujan. Maka dari itu saya mengajak ASN di lingkup Kota Cilegon untuk ikut memanjatkan doa, meminta hujan kepada Allah melalui shalat istisqa,” kata Helldy, Rabu (11/10).

    Helldy menyebut, doa dan shalat Istisqa itu merupakan bentuk ikhtiar untuk turun hujan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.

    “Tentunya salah satu tugas manusia adalah ikhtiar, dan ini adalah bentuk ikhtiar kami, pemerintahan Kota Cilegon untuk mengurangi dampak panas berkepanjangan ini,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Helldy mengajak masjid-masjid di Kota Cilegon untuk menggerakkan masyarakatnya menggelar salat Istisqa bersama dan bermunajat dengan harapan hujan segera datang.

    “Tentunya saya berharap Allah meridhoi doa-doa kami semua untuk menurunkan hujan karena saya percaya bahwa doa adalah senjatanya orang mukmin,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Purwakarta, KH. Jazuli yang didaulat sebagai imam shalat menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Cilegon karena untuk pertama kalinya menggelar shalat istisqa.

    “Ini bentuk kepedulian pemerintah Kota Cilegon dalam upaya menurunkan hujan setelah panas yang berkepanjangan,” ungkapnya.

    Sedangkan KH Inas Nasrullah, yang bertindak sebagai khatib, mengajak kaum muslimin untuk introspeksi dan memperbaiki hubungannya dengan Allah SWT.

    “Bukan Allah tidak penyayang, tapi manusia itu sendiri yang berubah menjadi sosok yang tak layak untuk disayang. Akhirnya Allah akan memberikan kesulitan dan kesengsaraan. Marilah kita bertaubat kepada Allah SWT. Perbanyak istighfar agar Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, salah satunya dalam bentuk air hujan,” katanya.

    Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, Sekretaris Daerah Kota Cilegon Maman Mauludin, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj, para kepala dinas, dan perwakilan unsur Forkopimda, serta anggota MUI, PGRI dan Baznas. (LUK)

  • Disnaker Cilegon Kerja Keras, Retribusi Tenaga Kerja Asing Sumbangkan PAD Rp5 Miliar

    Disnaker Cilegon Kerja Keras, Retribusi Tenaga Kerja Asing Sumbangkan PAD Rp5 Miliar

    CILEGON, BANPOS – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon telah merealisasikan retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) hingga Oktober 2023 sebesar Rp5,3 miliar dari target Rp6,5 miliar atau 84,13 persen.

    Plt Kepala Disnaker Kota Cilegon, Panca Nugra Widodo, mengaku optimistis sampai akhir tahun ini target retribusi penggunaan TKA dapat direalisasikan hingga 100 persen atau Rp6,5 miliar.

    Panca mengungkapkan, pada awal tahun anggaran 2023, Disnaker ditargetkan retribusi sebesar Rp4,3 miliar. Kemudian saat rapat APBD perubahan target kami dinaikkan lagi menjadi Rp6,5 milliar.

    “Alhamdulillah dari target retribusi tersebut sekarang sudah di atas Rp5 miliar. Kami yakin akhir tahun ini targetnya yang dibebankan kepada Disnaker akan tercapai tercapai,” tandas Panca, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon, Senin 9 Oktober 2023.

    Pada kesempata ini, Panca mengaku bersyukur atas capaian target retribusi tersebut. Hal ini berkat kerja keras pegaai Disnaker yang terus bersinergi demi meraih targter retribusi.

    Ia mengungkapkan pada tahun anggaran 2021, retribusi penggunaan TKA tidak bisa direalisasikan karena terbentur aturan.

    “Sebelumnya Kota Cilegon punya Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Tapi kemudian diminta revisi oleh pusat sehingga baru pada akhir 2022 terbit lagi Perda Nomor 11 tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing,” terang Panca.

    Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perda tersebut, kata Panca, setiap agen atau perusahaan yang mengurus izin mempekerjakan TKA di Kota Cilegon dikenai biaya sebesar $100 per orang per bulan.

    “Kalau di izin awal masuk ke Indonesia, kewenangan itu ada di pemerintah pusat. Selanjutnya TKA harus perpanjangan izin bekerja yang harus dibayar per bulan. Nah, yang mengurus perpanjangan bukan personalnya, tapi agen perusahaan yang mempekerjakan TKA tersebut,” tambah Panca.

    Terkait potensi retribusi TKA di Kota Cilegon, Panca menyebutkan bahwa tidak semua TKA yang bekerja di Cilegon harus membayar retribusi ke Cilegon. Bisa jadi, TKA tersebut membayarnya ke daerah lain atau ke provinsi.

    “Misalnya dia bekerja di Cilegon dan di Tangerang. Bisa jadi dia bayar di Tangerang atau ke Pemprov Banten. Makanya dalam waktu dekat kami akan berupaya menyisir agar para TKA tersebut cukup membayar retribusi nya di Cilegon. Sejauh ini yang kami dapat retribusi lebih dari Rp5 miliar itu berasal dari 668 TKA,” ucap Panca. (ADV)