BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Investor Lokal Minati IKN, Kinerja Menteri Bahlil Jempol

    Investor Lokal Minati IKN, Kinerja Menteri Bahlil Jempol

    JAKARTA, BANPOS – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, akan ada sejumlah investor lokal yang melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada November 2023.

    Tercatat, para investor lokal atau swasta tersebut di antaranya adalah Pakuwon Group, yang akan membangun sejumlah hotel mewah berkolaborasi dengan Marriott Internasional, Vasanta Group, Jambuluwuk, dan Jakarta International School.

    Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa mengatakan, berbondong-bondongnya investor swasta melakukan groundbreaking di IKN tidak terlepas dari usaha Menteri Bahlil yang meyakinkan investor swasta untuk berkontribusi pada pembangunan kawasan IKN.

    “Menurut saya kebijakan yang positif, itu kan kita butuh investasi kita butuh investasi asing, kita butuh investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri apa pun bentuk investasi yang tentu bermanfaat bagi pengembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini sesuatu yang harus diapresiasi,” ujar Hendrik, Minggu (8/10/2023).

    Hendrik menambahkan, peletakan batu pertama itu menjadi pertanda bahwa pemerintah Indonesia serius membangun IKN dan para investor juga percaya tentunya tidak akan sembarangan menggelontorkan dananya untuk investasi jika tidak memiliki prospektif yang bagus.

    “Pertanda bahwa dia sudah melakukan langkah-langkah serius dengan investasi tinggal nanti soal penyelesaiannya, apakah sebatas peletakan batu pertama ataukah dilanjutkan sampai ke tahapan produksi sampai kepada penyelesaian dan kemudian running bisnisnya,” ucapnya.

    Dia berharap, investasi yang tahap masih tahap pembangunan itu terus berlanjut hingga berjalannya perputaran ekonomi di kawasan IKN.

    “Kalau hanya saya peletakan batu pertama belum menjadi suatu yang konkret bahwa investasi itu akan sukses kita masih berharap di tahapan pembangunan dan implementasi itu sampai pada titik operasional,” urainya.

    Hendrik juga mendorong Menteri Bahlil tidak hanya menggenjot investasi di IKN, melainkan juga merata di seluruh wilayah Indonesia.

    Masuknya investasi, kata Hendrik, akan membuka lapangan pekerjaan dan menggairahkan pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Nah bukan saja di IKN, tetapi di mana saja di seluruh teritori di Indonesia yang paling penting adalah investasi itu adalah investasi yang etis, bertanggung jawab, dan responsif,” ucapnya.

    “Apa itu etis dan responsif? Yaitu investasi yang mempunyai rencana merekrut tenaga kerja lokal, yang patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah responsif itu investasi yang juga punya tanggung jawab untuk melakukan termasuk misalnya alih teknologi atau transfer pengetahuan kepada Indonesia,” sambungnya.

    Hendrik juga menekankan, setiap investasi yang masuk harus juga memperhatikan kondisi lingkungan baik itu lingkungan alam maupun kondisi lingkungan masyarakat sekitar dengan mematuhi segala peraturannya.

    “Selain peraturan investasi atau juga yang terkait dengan peraturan lingkungan hidup soal dampak terhadap lingkungan alam maupun lingkungan sosial atau kemasyarakatan itu juga harus diperhatikan,” tegasnya.

    Sebagai informasi, groundbreaking juga telah dilakukan oleh para investor swasta di IKN Nusantara pada Kamis (21/9/2023).

    Groundbreaking oleh perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan, Agung Sedayu Group, terdapat 10 investor yang melakukan groundbreaking tersebut.

    Adapun, 10 investor tersebut antara lain Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group.

    Di dalam konsorsium tersebut, nilai investasi yang telah masuk sejauh ini di IKN sekitar Rp 20 triliun. (AZM/RMID)

  • KPK Gaspol, Polda Ngegas

    KPK Gaspol, Polda Ngegas

    JAKARTA, BANPOS – KPK dan Polda Metro Jaya sama-sama sedang mengusut perkara korupsi di tubuh Kementerian Pertanian (Kementan). Bedanya, KPK sedang gaspol mengusut keterlibatan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan pejabat Kementan lainnya, sedangkan Polda Metro ngegas menyelidiki dugaan pemerasan yang dilakukan onkum KPK ke pejabat Kementan.

    Dalam pengungkapan kasus korupsi di Kementan, KPK disebut oleh Menko Polhukam Mahfud MD, sudah menetapkan Syahrul sebagai tersangka. Namun, sampai Sabtu (7/10), KPK belum mengumumkan satu pun tersangka.

    Teranyar, lembaga antirasuah itu, baru mengeluarkan surat cekal kepada Syahrul dan beberapa anggota keluarganya, serta beberapa pejabat di Kementan. Total, ada sembilan orang yang dicekal.

    Dari informasi yang diterima, sembilan orang yang dicekal itu, tiga di antaranya merupakan keluarga Syahrul, yaitu istri Syahrul, Ayun Sri Harahap, anaknya, Indira Chunda Thita yang juga Anggota DPR, serta cucunya, A Tenri Bilang Radisyah Melati.

    Sementara lima lainnya adalah pejabat Kementan. Mereka adalah Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta, dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Zulkifli. Selain itu, Direktur Pupuk dan Pestisida Tommy
    Nugraha, dan Kabiro Umum dan Pengadaan Sukim Supandi.

    Permintaan cekal ini adalah lanjutan dari langkah penyidik yang telah menggeledah rumah dinas dan rumah pribadi Syahrul. Dari penggeledahan itu, penyidik mengamankan uang Rp 30 miliar, 12 pucuk senjata api, catatan keuangan, serta mobil Audi A6.
    Penyidik juga menggeledah rumah Sekjen Kementan Kasdi Subagyono. Kemudian, penggeledahan dilakukan di kantor Kementan, yang menyasar ruang menteri dan sekjen.

    Penyidik juga menggeledah rumah Direktur Alsintan Muhammad Hatta, di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (1/10/2023). Dari sana, ditemukan uang tunai senilai Rp 400 juta dalam bentuk mata uang rupiah, dolar AS, dan dolar Singapura.

    Dari pengungkapan kasus ini, muncul dugaan adanya kasus pemerasan yang dilakukan oknum KPK terhadap Syahrul. Kasus yang digarap Polda Metro Jaya ini, telah meningkat dari penyelidikan ke penyidikan.

    Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pihaknya telah melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan pemerasan ini, Jumat (6/10/2023). Dalam gelar perkara itu, penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk
    menaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan.

    Ade mengatakan, pihaknya telah memeriksa enam orang saksi pada tahap penyelidikan, termasuk Syahrul, serta sopir dan ajudannya. Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk lakukan serangkaian tindakan penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti.

    Ade menerangkan, selama proses penyelidikan, timnya sudah menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sejumlah pegawai negeri atau penyelenggara negara di KPK, yang melakukan dugaan pemerasan, atau penerimaan tanpa sah dalam penanganan hukum terkait korupsi di Kementan.

    Pemerasan dan penerimaan tak sah tersebut, kata Ade, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain. “Atau dalam hal ini, menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya, untuk menerima pembayaran, hadiah, atau janji, dengan cara melawan hukum,” kata Ade, di Polda Metro Jaya, Sabtu (7/10/2023).

    Selanjutnya, kata Ade, tim penyidik akan terus menggali keterangan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti agar kasus tersebut dapat berlanjut ke penetapan tersangka.

    “Dengan adanya bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana yang dilakukan, dan untuk menemukan tersangka,” paparnya.

    Ade menjelaskan, kasus ini bermula dari aduan masyarakat ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023. Polisi sengaja merahasiakan pelapor untuk efektivitas penyelidikan.

    Pada 15 Agustus, polisi mengeluarkan surat perintah pengumpulan bahan keterangan sebagai dasar pengumpulan bahan keterangan atas informasi laporan tersebut, yang dilanjutkan mengeluarkan surat perintah penyelidikan pada 21 Agustus untuk menemukan apakah ada peristiwa pidana itu.

    Tiga hari berselang, dilakukan pemeriksaan saksi, termasuk pelapor, ajudan, hingga sopir, serta Syahrul. Terakhir, Syahrul kembali diperiksa untuk yang ketiga kalinya pada Kamis, (5/102023).

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut menanggapi kasus dugaan pemerasan yang ditangani Polda Metro Jaya tersebut. Sigit meminta tim dari Mabes Polri turun tangan dalam kasus tersebut. Ia mengatakan, penanganan kasus itu harus cermat dan hati-hati lantaran menyangkut lembaga dan orang yang dikenal publik.

    Jenderal polisi bintang empat ini mempersilakan jika ada lembaga yang ingin mengawasi penanganan kasus itu. Sehingga, prosesnya betul-betul bisa memberikan rasa keadilan.

    “Apakah ini bisa diproses lanjut, apakah sebaliknya, harus dihentikan. Tentunya ini jadi pelapor dan terlapor untuk kemudian kita uji, saya kira Polri transparan dalam hal ini,” kata Sigit, di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sleman, Sabtu (7/10/2023).

    Presiden Jokowi ikut menanggapi kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada Syahrul. Mantan Wali Kota Solo itu mengaku belum mengetahui permasalahan ini. “Saya ini masih mencari informasi-informasi sebetulnya kasus ini seperti apa, tapi itu memang adalah urusan penegakan hukum,” kata Jokowi di Jakarta, Sabtu (7/10/2023).

    Jokowi menegaskan, kasus ini merupakan kewenangan penegak hukum. Ia tak mau berbicara lebih jauh sebelum mendapat informasi lengkap terkait kasus ini. “Jadi ya saya menunggu informasi yang detail mengenai peristiwa itu,” ujarnya.

    Lalu apa kata pengamat? Pakar Hukum Pidana dari Universitas Negeri Makassar, Prof Heri Tahir mengatakan, dalam kondisi seperti ini proses hukum bisa berjalan beriringan. KPK bisa melanjutkan proses dugaan korupsi di Kementan. Polda Metro Jaya pun sama, mengusut kasus dugaan pemerasan. Sehingga, penegakan hukum bisa berjalan dengan baik dan tidak ada yang terkesan berat sebelah.

    “Harus jalan, boleh beriringan itu. KPK boleh melanjutkan pekerjaannya, begitu juga kepolisian. Selama alat bukti memenuhi, maka bisa saja keduanya dihukum sesuai pelanggaran yang mereka lakukan masing-masing,” kata Heri.

    Soal sikap KPK belum mengumumkan tersangka, Hari menilai bisa saja hal ini berikatan dengan unsur kehati-hatian. Kata dia, kewenangan sepenuhnya ada di KPK. Pihak lain tak berhak mengumumkan status tersangka seseorang.

    Soal dugaan pemerasan, Heri menilai, biarkan penyidik Polda bekerja. “Semua yang bersalah di mata hukum harus dihukum, siapa pun itu. Selama alat bukti cukup dan sah, tidak ada alasan tidak menghukum,” pungkasnya. (AZM/RMID)

  • Bantah DLH, DPRD Sebut Industri Penyumbang Terbesar Pencemaran

    Bantah DLH, DPRD Sebut Industri Penyumbang Terbesar Pencemaran

    SERANG, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang mengklaim bahwa industri menjadi penyumbang terbesar dalam pencemaran lingkungan.

    Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum mengatakan bahwa tudingan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Banten yang sempat menuding bahwa limbah domestik atau rumah tangga lebih banyak melakukan pencemaran ke Sungai Ciujung. Dimana hal tersebut sekaligus membantah tudingan bahwa aktivitas industri PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) telah mencemari sungai tersebut.

    Karena menurutnya, hingga saat ini yang lebih banyak melakukan pencemaran terhadap lingkungan terutama pada Sungai Ciujung ialah industri.

    “Tapi yang kita tahu hari ini, kita melihat bahwa penyumbang terbesarnya (pencemaran lingkungan, red) adalah industri.

    Walaupun tidak kita pungkiri bahwa limbah rumah tangga juga berkontribusi dalam pencemaran,” ujarnya, Minggu (8/10)..

    Bahrul Ulum mengungkapkan, bahwasannya selain industri yang memang mencemari lingkungan di Sungai tersebut. Juga terdapat dampak dari oknum masyarakat yang membuang limbah rumah tangganya di Sungai Ciujung.

    “Saya kira itu oknum masyarakat, bukan masyarakat,” ungkapnya.

    Dirinya menuturkan, terkait adanya dugaan-dugaan pencemaran lingkungan tersebut. Pihaknya akan melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran tentang adanya hal tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui pelanggaran seperti apa yang terjadi di sungai tersebut.

    “Kemudian kita juga akan investigasi sejauh mana pelanggarannya,” tuturnya

    Tak hanya itu, Bahrul juga meminta keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan. Edukasi dan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi fokus yang harus ditingkatkan.

    “Maka daripada itu, ini menjadi kesadaran kita bersama. Bukan hanya dunia industri, tapi masyarakat secara umum,” ucapnya.

    Dirinya juga berharap, selain industri, masyarakat juga perlu untuk mengetahui tentang bahaya pencemaran lingkungan. Agar limbah rumah tangga tidak menambah pencemaran lingkungan Sungai Ciujung.

    “Limbah-limbah rumah tangga jangan sampai kemudian menambahi pencemaran yang ada di wilayah Sungai Ciujung,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Kemajuan di Usia 497 Kabupaten Serang Diapresiasi

    Kemajuan di Usia 497 Kabupaten Serang Diapresiasi

    SERANG, BANPOS – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten, menjadi fokus rencana kerja yang akan dilanjutkan oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah. Hal tersebut diungkapkan dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Serang yang ke 497.

    Upaya tersebut sebagai suatu tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengambil langkah-langkah strategis menuju kemajuan. Langkah-langkah inovatif pun diambil untuk meningkatkan IPM dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.

    Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menyampaikan, bahwa dalam mencapai tujuan-tujuan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat perlu dukungan dari semua pihak. Menurutnya, peningkatan IPM merupakan suatu kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat.

    “Jadi tentunya ke depan, kita akan tetap fokus ke peningkatan IPM. Karena peningkatan IPM itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Yang belum selesai kita selesaikan,” ujarnya, Minggu (8/10).

    Selain itu, Tatu mengklaim, saat ini terkait infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Serang telah hampir rampung. Hal tersebut menjadikan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang sebagai target capaian selanjutnya untuk diselesaikan.

    Hal tersebut karena semua aset yang dimiliki Pemkab Serang yang keberadaannya di wilayah Kota Serang harus segera diserahkan. Pasalnya, penyerahan aset tersebut tersendat karena belum adanya bangunan pengganti untuk digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang.

    “Kemudian karena di infrastruktur ini sudah lumayan baik selanjutnya kita akan fokus ke puspemkab. Karena kita juga harus terus melakukan serah terima (aset, red) dengan Kota Serang,” ucapnya.

    Selain itu, dirinya juga mengaku bahwa saat ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) di banyak bidang yang perlu juga untuk segera diselesaikan.

    “Kemudian juga dengan yang lainnya berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat karena jumlah pengangguran di Kabupaten Serang cukup tinggi dan kita juga tidak mungkin mengandalkan industri-industri yang ada di Kabupaten Serang. Jadi peluang-peluang kerja ini harus kita buka,” ujarnya.

    “Kemudian air bersih, penanganan sampah juga masih menjadi persoalan. Kita akan fokus di tahun ini, kita akan bertahap menyelesaikan permasalahan sampah karena itu juga merupakan ujung pangkal kesehatan masyarakat di Kabupaten Serang,” tandasnya.

    Kemudian, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan sinergitas dan kolaborasi dalam proses perencanaan dan pembangunan yang selama ini sudah berjalan dengan baik antara eksekutif dan legislatif.

    “Maka tugas yang pertama adalah mempertahankan dan meningkatkan kolaborasi dan sinergitas tersebut. Kedua, seperti yang disampaikan, fokus kita adalah peningkatan IPM. Kemudian akan menjadi fokus kita juga dalam proses peningkatan pendidikan kesehatan infrastruktur termasuk ekonomi,” katanya.

    “Maka perencanaan-perencanaan pembangunan dari semua yang dikatakan oleh bupati, DPRD pada prinsipnya akan melakukan pengawasan dan pengawalan dari apa yang sudah direncanakan dan apakah sudah dilaksanakan, kalau sudah dilaksanakan apakah pelaksanaannya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal, sehingga kemudian capaian-capaian target yang harus dicapai oleh pemerintah daerah ini bisa terukur,” sambungnya.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi berbagai program dan kemajuan dari Kabupaten Serang.

    Ia pun menyatakan, program Pemkab Serang cukup fokus, terutama pada penanganan kemiskinan, pengangguran dan stunting.

    “Kita kerahkan seluruh SDM yang ada dari berbagai sektor. Dengan bergotong royong dan bersama-sama agar terasa mudah dilakukan,” katanya.

    Selain itu, Ketua MUI Kabupaten Serang KH Ahmad Khudori Yusuf mengatakan, HUT ke-497 Kabupaten Serang harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang telah dilakukan Pemkab Serang. Menurutnya, Kabupaten Serang sudah banyak kemajuan di bawah kepemimpinan Bupati Ratu Tatu Chasanah.

    “Banyak sekali prestasi dan perubahan yang beliau berikan untuk Kabupaten Serang, salah satunya di bidang infrastruktur
    jalan. Hingga beliau dengan berani mengambil kebijakan mengambil alih status jalan desa menjadi jalan kabupaten,” paparnya.

    Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Fatah Sulaiman, juga mengungkapkan bahwa Pemkab Serang di bawah kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah telah bekerja keras membangun Kabupaten Serang dengan fokus peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).

    “Kebijakan beasiswa bagi putra-putri Kabupaten Serang dari dana APBD dan dukungan terhadap pembangunan fasilitas pendidikan baik dasar bahkan pendidikan tinggi terus menjadi program prioritas,” ungkapnya.

    Kemudian, menurut pengamat politik dari Banten Institute for Governance Studies (BIGS) Harits Hijrah Wicaksana mengatakan, Ratu Tatu telah on the track dalam meletakan fondasi pembangunan di Kabupaten Serang. “Pembangunannya harus berkelanjutan jangan sampai terhenti. Karena apa yang sudah ditanamkan oleh Ratu Tatu itu positif,” tandasnya.

    Sekadar diketahui, dari panjang jalan kewenangan Kabupaten Serang sepanjang 601,13 kilometer yang ditargetkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan infrastruktur Jalan Kabupaten Serang, telah tuntas dibeton tahun 2022. Termasuk peningkatan jalan desa menjadi jalan Kabupaten sepanjang 461,41 KM dan telah dibeton sepanjang 296,68 KM.

    Sementara pada bidang pendidikan, Bupati Serang setiap tahun menggulirkan beasiswa untuk siswa SD, SMP, hingga perguruan tinggi. Bahkan untuk tingkat Provinsi Banten, Pemkab Serang yang pertama menggulirkan beasiswa perguruan tinggi. Sudah lebih 1.500 mahasiswa yang diberikan beasiswa, mulai dari guru PAUD, mahasiswa ilmu hukum, kedokteran, pertanian, dan ekonomi.

    Sejumlah program lain yang dilaksanakan Pemkab Serang, yakni pada bidang pertanian, Pemerintah Kabupaten Serang bersama ahli pertanian, Ali Zuma Masyar telah menciptakan varietas kedelai unggul dengan nama Migo Ratu Serang. Selain itu, tercipta pula varietas padi unggul dengan nama Trisakti 01. Dua varietas ini mampu menghasilkan panen kedelai maupun padi berlipat.

    Pada program kesehatan, Pemerintah Kabupaten Serang menurunkan bantuan program ambulans desa, program jaminan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu secara ekonomi, dan program insentif bagi kader KB. Juga insentif bagi kader posyandu. Selanjutnya peningkatan sarana prasarana kesehatan mulai dari tingkat puskesmas, hingga Rumah Sakit dr Dradjat Prawiranegara (RSDP).

    Pada bidang sosial ekonomi, telah diperbaiki lebih dari 13 ribu rumah tidak layak huni. Kemudian telah launching, batik khas Kabupaten Serang dengan 12 motif yang sudah dipatenkan. Banyak juga program usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan mengusung tagline UMKM Bisa, Bela, Beli,

    Sejumlah program keagamaan pun dijalankan. Mulai dari insentif 6.190 guru madrasah diniyah, insentif 8.686 guru ngaji, insentif guru TPQ Rp1,39 miliar, beasiswa bagi 212 penghafal Alquran, bantuan pembangunan pondok pesantren salafiah, dan program isbat nikah hingga fasilitasi pemberangkatan jemaah calon haji.(CR-01/PBN)

  • Tekan Stunting, Banten Raup Insentif Rp5,7 Miliar

    Tekan Stunting, Banten Raup Insentif Rp5,7 Miliar

    SERANG, BANPOS – Pemprov menerima penghargaan pada kategori percepatan penurunan stunting. Pemprov Banten mendapatkan penghargaan dana insentif fiskal tahun berjalan 2023 sebesar Rp5,723 miliar.

    Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar di Istana Wakil Presiden RI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu.

    Al Muktabar dalam siaran persnya mengucapkan terima kasih telah diberikannya penghargaan kepada Pemprov Banten atas upaya yang sudah dilakukan selama ini dalam penanganan stunting. Menurutnya, penghargaan ini bukanlah sebuah tujuan dari apa yang sudah dilakukan selama ini.

    “Sejatinya, penghargaan ini adalah sebuah efek dari kinerja bersama seluruh stakeholder di Provinsi Banten. Melalui berbagai program yang dilakukan, secara bersama-sama dan bergotong royong dengan sungguh-sungguh dan serius,” ungkapnya.

    “Tentu jangan sampai kita berpuas diri dengan penghargaan yang diraih ini. Karena penanganan stunting harus terus digalakkan sehingga input dan output dari proses itu bisa lebih baik lagi,” tambah Al Muktabar.

    Diungkapkan, Pemprov Banten melaksanakan program input yang harus terus dilakukan dalam rangka pencegahan stunting. Salah satunya dengan melakukan tindakan preventif kepada perempuan yang akan memasuki usia pernikahan. Mereka diberikan tambahan vitamin, memberikan pendampingan kesehatan serta edukasi.

    “Di tingkat kuratif, kita melakukan intervensi dengan memberikan bantuan makan bergizi dan berprotein tinggi seperti telur dan susu. Sedangkan dalam bentuk intervensi khusus, kita melakukannya dengan pendekatan medis,” jelas Al Muktabar.

    Pada level promotif, Pemprov Banten terus melakukan edukasi kepada masyarakat bersama seluruh stakeholder. Tujuannya, muncul kesadaran bersama di masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan stunting secara mandiri.

    “Semua program itu sudah berjalan dan tertata dengan baik serta terukur melalui gerakan reformasi birokrasi berdampak tematik,” ucapnya.

    Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), pada tahun 2021 prevalensi stunting di Banten sebesar 24,5 persen. Kemudian di tahun 2022 prevalensi stunting turun menjadi 20 persen atau turun sebesar 4,5 persen.

    Dalam Percepatan penanganan stunting Pemprov Banten bekerjasama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengembangkan aplikasi e-dasawisma. Melalui aplikasi ini pendampingan penanganan stunting oleh para kader PKK bisa terpantau dengan baik karena sudah by name by address. Riwayat penanganan juga terpantau. Jika diperlukan, percepatan penanganan stunting juga bisa lebih spesifik.

    Mengacu data yang terinput di aplikasi e-dasawisma tercatat by name by address, tercatat sebanyak 29.794 anak mengalami stunting. Sampai semester pertama ini yang dinyatakan sudah pulih mencapai 19.055 anak, sedangkan sisanya sebanyak 10.739 anak masih dalam penanganan. Sehingga ditargetkan pada tahun 2023 ini estimasi prevalensi stunting sebesar 12,63 persen.

    Dalam sambutannya, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, insentif fiskal itu diberikan atas kinerja dan sumbangsih signifikan dalam upaya percepatan penurunan stunting serta komitmen dan kontribusi terhadap para pihak penerima penghargaan.

    “Saya berharap insentif dan penghargaan ini bukan semata tujuan akhir saudara-saudara dalam bekerja, melainkan menjadi pemicu untuk berkontribusi lebih besar lagi,” ungkapnya.

    Ma’ruf Amin juga menegaskan, Pemerintah terus berupaya menurunkan angka prevalensi stunting. Tercatat, angka balita stunting di Indonesia pada 2022 sebesar 21,6 persen, turun dari 30,8 persen pada 2018. Untuk mencapai target hingga ke angka 14 persen pada 2024, tantangan yang dihadapi kian berat.

    Selain keterbatasan waktu dan besaran target untuk dicapai, pemerintah berhadapan dengan tahun politik. Pergantian tampuk kepemimpinan di pusat dan daerah harus dipastikan tetap mengakomodasi percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan.

    “Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara Penjabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan,” tegasnya.(RUS/PBN)

  • Ponpes Punya Peran Besar Bentuk Karakter Bangsa

    Ponpes Punya Peran Besar Bentuk Karakter Bangsa

    LEBAK, BANPOS – Kehadiran Pondok Pesantren (Ponpes) dinilai memiliki peran besar dalam meningkatkan karakter bangsa terkhusus di Kabupaten Lebak. Hal tersebut diungkapkan Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya saat menghadiri Pelantikan Majlis Cabang Majelis Permusyawaratan Pengasuh
    Pesantren Se-Indonesia (MP3I) Se-Provinsi Banten pada Sabtu (7/10) di Aula Pondok Pesantren Nurul
    Falah.

    Iti Berharap, MP3I mampu merumuskan gagasan besar, dan visi yang kuat, untuk meningkatkan peran
    pondok pesantren dalam membentuk karakter bangsa, serta bersinergi dengan program pembangunan
    Pemerintah baik pusat maupun daerah.

    Lanjut Iti, Pesantren merupakan lembaga yang berlandaskan Al-qur’an dan As-sunah adalah garda
    terdepan dalam mendirikan dan menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara yang dilandasi jati diri dan

    kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara, dan UUD
    1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI serta Merah Putih.

    "Semoga dengan pelantikan pengurus MP3I dapat mempertahankan dan meningkatkan program kerja
    dan kinerja para pengurus dalam menjalankan organisasi," kata Iti dalam keterangan yang diterima
    BANPOS.

    Sementara itu, Ketua PW MP3I Banten, Ahmad Rafiudin menjelaskan Organisasi para pengasuh
    pesantren ini berazaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki visi 'Terwujudnya
    Kesejahteraan Umat Lahir Batin Dengan Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dan Peran Sosial Ekonomi
    Pesantren Dalam Menjaga Keutuhan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara’.

    Ia menerangkan, tujuan dari pembentukan MP3I yakni untuk penguatan peran pengasuh pesantren
    untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan kemuliaan harkat dan martabat
    manusia serta untuk meningkatkan kesejahteraan pesantren dan umat, melalui peningkatan sumber
    daya manusia dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.

    "Selain itu juga untuk mengembangkan pendidikan pesantren agar mampu menghasilkan kader bangsa
    yang unggul, mandiri, dan mumpuni sebagai penggerak ummat dan membangun komunikasi antar
    pengasuh pesantren dan lembaga lain," tandasnya. (MYU/DZH)

  • DPKP Gelar Vaksinasi Massal Gratis HPR

    DPKP Gelar Vaksinasi Massal Gratis HPR

    PANDEGLANG, BANPOS – Dalam rangka memperingati hari rabies sedunia Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pandeglang menggelar vaksinasi massal secara gratis bagi Hewan Penular Rabies (HPR) di UPT Puskeswan Pandeglang, Sabtu (7/10).

    “Hari ini kami melaksanakan vaksinasi rabies gratis di Puskeswan Pandeglang bertepatan dengan puncak acara peringatan Hari Rabies Sedunia yang digelar serempak di seluruh Puskeswan se-Indonesia,” kata Kepala DPKP Kabupaten Pandeglang, Nasir usai membuka acara rangkaian puncak peringatan Hari Rabies Sedunia, didampingi Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKP, Wahyu Widyawati dan Kepala UPT Puskeswan Ade Setiawan.

    Di hadapan puluhan pemilik hewan kesayangan yang antusias berdatangan, Nasir mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi warga Pandeglang yang hendak mendapatkan pelayanan vaksinasi rabies di Puskeswan Pandeglang.

    “Dengan divaksin rabies diharapkan penularan dan penyebaran penyakit rabies yang dibawa hewan penular rabies di Kabupaten Pandeglang dapat dicegah.” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Nasir berharap warga Pandeglang dapat memanfaatkan keberadaan Puskeswan Pandeglang yang saat ini sudah lebih representatif.

    “Sekarang Kabupaten Pandeglang sudah memiliki empat Puskeswan yang tersebar di Kadupereng Kecamatan Karangtanjung, Puskeswan Pembantu Kecamatan Menes, Labuan dan Cibaliung,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala UPT Puskeswan DPKP Pandeglang, Ade Setiawan mengatakan, puncak perayaan Hari Rabies Sedunia pada Sabtu 7 Oktober 2023 di Puskeswan Pandeglang disambut antusias warga Pandeglang.

    Sebanyak seratusan ekor Hewan Penular Rabies dibawa pemiliknya ke Puskeswan Pandeglang untuk diberi vaksin rabies secara gratis.

    “Kegiatan hari ini rangkaian terakhir pelaksanaan vaksinasi rabies massal yang dilaksanakan di Puskeswan Pandeglang. Kami menyediakan 100 dosis vaksin rabies untuk disuntikan secara gratis pada hewan penular rabies yakni anjing dan kucing,” kata Ade.

    Ia menjelaskan, selama bulan September 2023 Puskeswan Pandeglang telah melaksanakan aksi vaksinasi rabies massal di wilayah kerja Puskeswan Pembantu. Hasilnya, sebanyak 80 ekor anjing, 6 ekor monyet dan 4 ekor kucing telah divaksin rabies di wilayah kerja Puskeswan Pembantu Cibaliung.

    Sebanyak 94 ekor anjing, 2 ekor monyet dan 4 ekor musang telah divaksin rabies di wilayah kerja Puskeswan Pembantu Labuan.

    Sementara, kata dia, untuk Puskeswan Pembantu Menes telah melaksanakan vaksinasi rabies pada 66 anjing dan 14 monyet milik warga setempat, selama bulan September 2023.

    “Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang setiap tahun yang dilakukan oleh Petugas Puskeswan,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Ini Tiga Nama Calon Pj Bupati Lebak yang Diusulkan DPRD

    Ini Tiga Nama Calon Pj Bupati Lebak yang Diusulkan DPRD

    LEBAK, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak akhirnya mengusulkan tiga nama calon Penjabat (Pj) Bupati untuk Periode 2023-2024.

    Disebutkan, ketiga nama yang diusulkan DPRD Lebak itu diumumkan DPRD Lebak sebagai usulan ke kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang nanti diharapkan mengisi kekosongan jabatan sebelum ada Bupati definitif hasil pemilihan resmi Pilkada 2024 nanti.

    Namun tentunya, hak prerogatif penunjukan Pj Bupati ada di Kemendagri.

    Adapun nama ketiga calon yang diusulkan itu yakni Yedi Rahmat, yang saat ini menjabat Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat di Kemendagri.

    Selanjutnya Septo Kalnadi yang sekarang menjabat Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, dan berikutnya adalah Gunawan Rusminto yang saat ini menjabat Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

    “Tiga nama yang kami usulkan itu semuanya ada irisan dengan Lebak dan sudah tahu kondisi dan karakteristik Lebak dan mempunyai jejak rekam kerja yang baik,” kata Ketua DPRD Lebak, M Agil Zulfikar, Senin (9/10).

    Menurut Agil, secara prosedur usulan tiga nama calon Pj Bupati Lebak tersebut sudah disampaikan kepada Kemendagri sebagai laporan mekanisasi administrasi.

    Ketua DPRD Lebak ini menambahkan, jika usulan Pj Bupati Lebak tersebut merupakan usulan DPRD secara kelembagaan yang mana telah melibatkan masing-masing fraksi.

    “Jadi fraksi-fraksi yang ada kita undang. Tiga nama itulah yang muncul dan kemudian kita usulkan ke Kemendagri,” ungkap Agil.

    Senada, Sekretaris PPP Lebak Musa Weliansyah membenarkan soal usulan tiga nama tersebut sudah dibahas di DPRD Lebak.

    “Iya, itu sudah dibahas dan tiga nama udah kita usulkan ke Kemendagri. Itu silahkan, tinggal kemendagri aja nanti yang mutusin siapa-siapanya, atau boleh jadi nanti yang muncul nama yang lain, itu hak prerogatif Mendagri,” ujarnya.

    Hal yang sama juga dikatakan, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Lebak, Yanto menyebut, tiga nama yang diusulkan untuk menjadi calon Pj bupati Lebak itu diharapkan bisa dikabulkan sesuai usulan DPRD Lebak. Namun, tentunya pihak Kemendagri yang punya hak menentukan siapa Pj-nya.

    “Iya harapan DPRD Lebak yang menjadi Pj sesuai nama yang kita usulkan,” katanya. (WDO)

  • Jumlah Pelamar PPPK Tahun 2023 Membludak

    Jumlah Pelamar PPPK Tahun 2023 Membludak

    PANDEGLANG, BANPOS – Sejak dibuka pendaftaran beberapa hari lalu, jumlah pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023, di Kabupaten Pandeglang, membludak. Untuk formasi guru, dari kuota sebanyak 400 tenaga pendidik yang akan diterima, jumlah pendaftar telah mencapai 1.100 orang.

    Para pendaftar, terdiri dari pelamar tenaga guru Mata Pelajaran (Mapel) SMP maupun guru kelas, seperti guru agama Islam, IPA, IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, guru Bimbingan Karier (BK), Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan, Matematika serta guru PPKN.

    Sekretaris Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Pandeglang, Akhmad Juwaeni meyakini bahwa jumlah pelamar PPPK tahun 2023 untuk formasi guru tersebut akan terus bertambah, karena masih ada waktu beberapa hari untuk mendaftar.

    “Jumlah pelamar kemungkinan akan terus bertambah, karena waktu pendaftaran masih cukup lama, tiga hari efektif hingga tanggal 9 Oktober 2023 mendatang,” kata Akhmad Juaweni kepada wartawan, Jumat lalu.

    Menurutnya, proses pendaftaran yang dilakukan oleh para calon PPPK saat ini relatif lebih rapi. Para pelamar begitu memahaminya, sebelum mereka memilih jurusan pekerjaan yang akan dilamar, terlebih dahulu telah menyiapkan berkas dan membuat akun.

    “Teknis pendaftarannya online, pelamar cukup meng-upload akun yang telah disediakan, lalu melengkapi persyaratan sebagaimana yang diminta,” terangnya.

    Dijelaskannya, pada penerimaan PPPK tahun ini ada syarat utama yang harus dimiliki. Misalnya untuk formasi guru, seorang pelamar harus sudah terdaftar di dapodik atau masuk data base di satuan pendidikan sebagai guru honor minimal tiga tahun.

    “Memang penerimaan PPPK kali ini untuk umum, tapi umum yang dimaksud adalah para tenaga honor di seluruh Indonesia. Bukan pelamar baru yang belum pernah mengabdi sebagai tenaga honor,” tuturnya.

    Selain formasi guru, penerimaan PPPK tahun ini juga dibuka bagi tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat, analis laboratorium, bidan dan lainnya.

    “Untuk formasi tenaga kesehatan di Pandeglang saat ini sedikit, hanya 224 orang. Makanya, yang terdaftar sebagai pelamar masih sedikit, baru 200 orang. Walaupun yang sudah buat akun telah mencapai 900 orang,” jelasnya.

    Juwaeni memastikan, jika pelamar PPPK di Pandeglang, baik untuk formasi guru maupun formasi tenaga kesehatan hingga akhir pendaftaran akan bertambah.

    “Saran kita kepada seluruh pelamar agar berhati-hati saat mengupload berkas, jangan ada satupun syarat yang ketinggalan. Sebab jika sudah masuk sistem, satu saja berkas persyaratan yang tertinggal, itu akan ditolak,” ungkapnya.(dhe/pbn)

    Caption Foto : Sekretaris Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Pandeglang, Akhmad Juwaeni.

  • Peringati Hari Oeang, DJP Banten Gelar Donor Darah

    Peringati Hari Oeang, DJP Banten Gelar Donor Darah

    SERANG, BANPOS – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia ke 77. Donor darah dilaksanakan di Aula Krakatau Kanwil DJP Banten, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 34, Sumurpecung, Serang, Banten, Kamis (5/10).

    Selain diikuti oleh pegawai Kanwil DJP Banten, donor darah juga diikuti oleh pegawai dari 4 unit vertikal DJP lainnya yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang Timur, KPP Pratama Serang Barat, KPP Pratama Cilegon, dan KPP Pratama Pandeglang. Diketahui, agenda tersebut diikuti total 74 calon pendonor.

    Bekerja sama dengan Unit Donor Darah PMI Kabupaten Serang, sejumlah 61 kantong darah berhasil dikumpulkan setelah pegawai lolos pengecekan kesehatan oleh petugas PMI. Berdasarkan data, terkumpul 23 kantong golongan darah A, 20 kantong golongan darah B, 14 kantong golongan darah O, dan empat kantong golongan darah AB.

    Plt. Kepala Kanwil DJP Banten Wansepta Nirwanda, mengungkapkan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang diselenggarakan Kanwil DJP Banten dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia Tahun 2023. Dengan mengusung tema ’Kemenkeu Melayani Lebih Baik’, donor darah diselenggarakan dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan.

    Semoga kegiatan donor darah dapat dilakukan secara rutin, tiga bulan sekali misalnya. Dengan donor darah, kita dapat mendapat kesempatan membantu masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

    Meski demikian, Wansepta mengingatkan bahwa donor darah ini juga bermanfaat bagi pendonor. Menurutnya, donor darah merupakan salah satu alternatif yang tepat dalam menjaga kesehatan.

    “Tapi jangan lupa, bahwa donor darah juga bermanfaat bagi kita sang pendonor. Terlebih dalam kondisi cuaca yang seperti sekarang ini, kita harus pintar menjaga imun dan kesehatan. Saya rasa donor darah adalah salah satu alternatif menjaga kesehatan yang sangat tepat,” tandasnya. (MUF)