Kategori: PEMERINTAHAN

  • Kemenkeu: Bonus Demografi Jadi Prasyarat RI Peringkat 5 PDB Dunia

    Kemenkeu: Bonus Demografi Jadi Prasyarat RI Peringkat 5 PDB Dunia

    JAKARTA, BANPOS – Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Kemenkeu Yustinus Prastowo menyampaikan bahwa pemanfaatan bonus demografi yang efektif menjadi cara agar Indonesia mampu mencapai target peringkat ke-5 Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia pada 2045 mendatang.

    “Itu bisa terwujud jika prasyaratnya terpenuhi, kalau bonus demografi bisa kita konversi menjadi investasi demografi yang menghasilkan dividen 2045, bukan berubah menjadi kutukan demografi,” kata Yustinus dalam seminar UangKita Talks di Universitas Hasanudin, dipantau secara virtual di Jakarta, Kamis (5/10).

    Per 2022, Indonesia masih menduduki peringkat ke-16 PDB di dunia berdasarkan acuan dolar AS. Yustinus menilai bahwa bonus demografi yang tengah dirasakan Indonesia harus benar-benar dimanfaatkan secara efektif.

    Sekitar 70 persen warga negara Indonesia saat ini berusia produktif, sehingga dependensi rasio ekonomi semakin rendah.

    Adapun bonus demografi merupakan fenomena di mana sebuah negara mempunyai jumlah penduduk usia produktif pada rentang usia 15 hingga 64 tahun yang lebih banyak dari penduduk yang tidak produktif.

    Lebih lanjut, Yustinus juga memprediksi bahwa kontribusi industri manufaktur terhadap PDB juga akan meningkat dari yang sebelumnya 20,5 persen, menjadi 26 persen pada 2045 mendatang.

    Menurut Yustinus, saat ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memainkan perannya dalam kancah perekonomian internasional, khususnya di kawasan Asia. Ia memberikan contoh China yang tengah mengalami kontraksi dalam perekonomiannya.

    Ekonomi China diprediksi akan turun secara signifikan dalam jangka panjang, dan hal tersebut akan berdampak terhadap ekonomi negara-negara yang bermitra dengan China termasuk Indonesia. Begitu juga dengan yang terjadi di Amerika Serikat (AS) saat ini yang mengalami perlambatan ekonomi.

    Momentum itu perlu dimanfaatkan Indonesia untuk memperluas jangkauan perekonomiannya di kawasan.

    “Artinya apa? Akan terjadi perebutan pasar yang lebih keras di Asia dan Asia Tenggara ini, lalu kita mau di mana Indonesia ini, kemudian kita bisa lebih strategis mengoptimalkan sumber daya kita untuk bisa ber-partner, bermitra dengan semakin banyak negara,” ujar Yustinus.

    Pada lain kesempatan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menargetkan PDB Nominal Indonesia mencapai 9,8 triliun dolar AS pada 2024, dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita 30.300 dolar AS.

    Ia menyasar porsi penduduk kategori middle income sebesar 80 persen, dengan kontribusi industri manufaktur pada PDB mencapai 28 persen dan penyerapan 25,2 persen tenaga kerja.

    Oleh karena itu, menurutnya pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan. (DZH/ANT)

  • Provinsi Banten Boyong Penghargaan di Fesyar Jawa

    Provinsi Banten Boyong Penghargaan di Fesyar Jawa

    JATIM, BANPOS – Bank Indonesia (BI) bersinergi bersama Pemerintah, KNEKS, dan MES menggelar Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Jawa pada 29 September hingga 1 Oktober 2023. Kegiatan ini menjadi rangkaian dari road to show Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) pada 24-29 Oktober mendatang.

    Pada kegiatan tersebut, dari 6 Kategori Lomba, Provinsi Banten berhasil memboyong 5 penghargaan pada 3 kategori lomba antara lain Juara 2 Favorit Wirausaha Muda Syariah Kategori Hulu (Gapoktan Padi

    Sukabungah Kabupaten Lebak), Juara 2 Modest Young Designer Competition road to IN2MOTION Kategori PonPes (Pondok Pesantren Rodhotul Huda Kabupaten Pandeglang), Juara 3 Modest Young Designer Competition road to IN2MOTION Kategori UMKM (Dewi Sambi, Kota Tangerang).

    Selanjutnya, Juara Favorit 1 Dakwah Eksyar antar Pesantren (PonPes Al Iman Kabupaten Pandeglang), dan Juara Favorit 2 Dakwah Eksyar antar Pesantren (PonPes Daar El Qolaam Kabupaten Tangerang).

    Penghargaan tersebut didapat berkat konsistensi, inovasi dan sinergi kuat antara BI Provinsi Banten, Pemerintah, dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Banten dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (Eksyar) di daerah.

    Provinsi Banten turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Fesyar Jawa dengan mengirimkan 13 UMKM dan Pondok Pesantren binaan KPw Bank Indonesia Provinsi Banten yang telah lolos seleksi lebih dari 200 UMKM.

    Ke-13 UMKM tersebut di antaranya yang merupakan UMKM unggulan dari 8 kabupaten/kota, yaitu Dewi Sambi, Rhamala Hijab, Aramara Fashion, Ageman Ecoprint, Kaywood, Mitra Mandala, Prospero, Tawoon Banten Coffee Gn Karang, Cokelatin, Sanfood, PonPes Al Iman, dan PonPes Al-Furqon.

    Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, menyampaikan pentingnya sinergi para pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan pengembangan Eksyar ke depan. Untuk itu, terdapat 4 strategi kunci pengembangan Eksyar Bank Indonesia yaitu mendorong terbentuknya ekosistem produk halal secara end-to-end, pengembangan inovasi kebijakan dan instrumen pasar keuangan syariah, penguatan halal lifestyle, dan penguatan peran teknologi digital.

    “Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus diarahkan untuk mencapai inklusi keuangan dengan dukungan digitalisasi. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan inovasi dan teknologi 3 program unggulan wilayah Jawa,” ungkapnya.

    Tiga program unggulan yang dimaksud yaitu Penguatan Rantai Nilai Produk Halal (PAHALA) untuk mendorong sinergi ekosistem rantai nilai produk halal melalui sertifikasi halal, pengembangan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) dan Toko Bahan Baku (Tobaku) Halal.

    Selanjutnya, Inklusivitas Ekonomi melalui Digitalisasi (INSANI) yang berfokus pada pengembangan landing page atau fitur Muslim-Friendly Tourism dan digitalisasi pembayaran zona KHAS se-Jawa, dan Optimalisasi ZISWAF untuk Kesejahteraan Umat (MASLAHAT) yang diimplementasikan melalui pengembangan ekonomi dan bisnis pesantren melalui optimalisasi dana ZISWAF, lelang wakaf produktif serta pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi Nadzir di Jawa.

    Pembukaan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Jawa berlangsung meriah dengan mengangkat tema ‘Penguatan Sinergi dan Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Dukungan Digitalisasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Jawa yang Inklusif’ di Surabaya, Jawa Timur.

    Tema tersebut direpresentasikan melalui 4 agenda utama Fesyar Jawa yaitu Sharia Economic Forum, Sharia Economic Fair, Sharia Economic Fair, dan Business Matching Financing.

    “Untuk showcasing UMKM, Fesyar Jawa berhasil mencatat transaksi penjualan mencapai Rp3,03 Miliar sepanjang pelaksanaan kegiatan Fesyar baik melalui online maupun secara offline yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,46 miliar,” terangnya.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Jawa Timur yang diwakilkan oleh Wakil Gubernur, Emil Elistianto Dardak, menekankan pentingnya strategi untuk memotivasi pengembangan ekonomi syariah di Jawa yaitu melalui peningkatan compliance (sertifikasi halal).

    “Sebagai ikhtiar untuk meningkatkan berkah usaha. Kemudian pentingnya membangun ekonomi keumatan melalui pelaku ekonomi di sektor pesantren,” katanya.

    Di samping itu, Wagub juga mengarahkan agar para pelaku usaha untuk terus berupaya di kancah global. Dalam acara, turut hadir Kepala Perwakilan BI se-regional Jawa.

    Sebagai penutup acara yang memukau, karya terbaik para pemenang dan 20 finalis Modest Young Designer juga ditampilkan pada sesi fashion show, termasuk menampilkan karya UMKM dan Pondok Pesantren binaan Bank Indonesia Provinsi Banten yang mengangkat kombinasi pesona wastra Batik Banten dan Tenun Baduy sebagai bahan kain yang digunakan.

    Indriani, salah satu kontingen santri yang berhasil meraih Juara 1 Favorit kategori Dakwah Ekonomi Syariah Antar Pesantren menceritakan, bahwa ia bersyukur bisa menjadi perwakilan dari Kabupaten Pandeglang bahkan Provinsi Banten, serta merasa bangga karena bisa menantang kepercayaan diri untuk berdakwah ekonomi syariah di hadapan lebih dari 163 ribu pengunjung yang hadir pada acara FESyar Jawa 2023. (MUF/DZH)

  • Sosialisasi Anti-Narkoba Dimasifkan Di Kota Cilegon

    Sosialisasi Anti-Narkoba Dimasifkan Di Kota Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cilegon bekerjasama dengan Pemerintah Kota Cilegon menggelar konsolidasi dalam rangka menyukseskan kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba, di Hotel Aston Cilegon, Kamis (5/10).

    Kepala BNN Kota Cilegon Raden Fadjar Widjanarko mengatakan, konsolidasi ini dilakukan lantaran selama tahun 2023 terjadi peningkatan penggunaan obat-obatan daftar G alias Gevaarlijk, yang berarti obat berbahaya.

    “Obat-obatan daftar G seperti tramadol excimer sehingga ada peningkatan dalam penggunaan obat-obatan daftar G tadi di marak kalangan siswa SMP, SMA, dan SMK,” katanya.

    Untuk itu, pihaknya berupaya untuk memperkuat sinergitas dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon, Polres Cilegon serta stakeholder terkait untuk mencegah peredaran narkoba dengan melakukan sosialisasi secara masif.

    “Agar sekolah-sekolah lebih intens nanti kita rumuskan penyuluhan yang baik. Kita lakukan secara masif lagi agar para siswa dan orang tua lebih paham tidak melakukan tindakan itu lagi,” ujarnya.

    Adapun wilayah yang masuk ke dalam zona merah tindak pidana narkoba, kata dia, di
    antaranya Kecamatan Citangkil, Pulomerak, Cibeber, dan Jombang. “Total yang sudah direhabilitasi ada 20 lebih dengan usia remaja dewasa rentang usia 16 sampai 30 tahun,” tuturnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Maman Mauludin menargetkan akan melakukan sosialisasi yang intensif di setiap kecamatan sehingga yang semula masuk zona merah menjadi zona orange.

    “Saya akan sisipkan disetiap kesempatan, di setiap kegiatan juga nanti di dalam kegiatan sosialisasi pembangunan pun akan saya sisipkan soal bahaya narkoba ini.

    Kita bersama dengan BNN Kota Cilegon dan juga stakeholder yang lainnya berkewajiban untuk mendukung program pemerintah,” ungkapnya.(LUK/PBN)

  • Kemenkes Beri Bantuan Alat Untuk Kasus Stunting Cilegon

    Kemenkes Beri Bantuan Alat Untuk Kasus Stunting Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Pemkot Cilegon mendapat bantuan 289 Antropometri Kit dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Ini adalah alat untuk pertumbuhan tubuh bayi atau balita sebagai indikasi mengetahui asupan gizi pada anak untuk mengurangi stunting.

    Kepala Dinkes Kota Cilegon drg. Ratih Purnamasari mengatakan, setelah diterima oleh tim Dinkes Kota Cilegon, bantuan tersebut langsung didistribusikan ke masing-masing Puskesmas se-Kota Cilegon untuk selanjutnya diserahkan ke Posyandu.

    “Kami punya 389 Posyandu. Selama ini Antropometri yang kita miliki masih sangat sedikit, pada 2022 kita punya 71 unit. Kemudian pada 2023 ini kita beli dari dana APBN sebanyak 13 unit dan dari APBD 35 unit,” jelas Ratih, Kamis (5/10).

    Selama ini, kader-kader Posyandu masih banyak yang menggunakan timbangan beras untuk menimbang bayi. Padahal sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, setiap Posyandu harus memiliki alat yang terstandar.

    “Alhamdulillah setelah kita berjuang sampai pusat, akhirnya kita dapat alokasi bantuan Antropometri Kit ini. Otomatis nanti timbangan dacin (biasa digunakan untuk beras) sudah tidak akan kita gunakan lagi,” kata Ratih.

    Ratih berharap dengan menggunakan Antropometri Kit, kasus stunting di Kota Cilegon bisa lebih tertangani dengan baik. Alat ini tidak hanya bisa mengukur berat badan bayi, tapi juga lingkar kepala bayi, tinggi badan, serta lingkar lengan ibu hamil.

    “Dari sisi SDM kita sudah latih kader-kader Posyandu untuk bisa menggunakan alat ini. Jadi ini sudah sesuai dengan salah satu janji kampanye Pak Wali Kota, yakni meningkatkan sarana prasarana kesehatan, termasuk SDM dan juga utilitas,” jelasnya

    Sementara itu, Sekretaris Dinkes Kota Cilegon Evelyn Yolanda Panggabean juga mengaku senang dengan adanya bantuan Antropometri Kit ini. Terlebih selama ini banyak kader Posyandu di Kota Cilegon yang masih menggunakan timbangan jaman dulu alias jadul.

    “Timbangan beras itu kan kalau tidak dikalibrasi, tidak akurat. Misal yang gizi kurang dibilang baik, sebaliknya gizi baik dibilang kurang. Nah dengan Antropometri Kit ini kan kita bersyukur. Apalagi ini cukup mahal. Katanya sih satu unitnya sampai Rp10 juta. Kalau sebanyak 289 unit kan bisa lebih dari Rp2 miliar nilai bantuannya,” tandas Yolanda.(LUK/PBN)

  • Bupati Serang Minta Pemprov dan Pusat Bantu Percepatan Puspemkab

    Bupati Serang Minta Pemprov dan Pusat Bantu Percepatan Puspemkab

    SERANG, BANPOS  – Dalam pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang memerlukan dukungan dari semua pihak. Pasalnya pembangunan skala besar tersebut menelan biaya yang tidak sedikit dan tidak bisa hanya ditunjang dengan APBD Kabupaten Serang.

    Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengungkapkan, apabila pembangunan Puspemkab Serang hanya menggunakan APBD Kabupaten Serang, pembangunan tersebut diproyeksikan tidak bisa diselesaikan dengan cepat.

    Dengan begitu diperlukan adanya bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan pemerintah pusat untuk menunjang percepatan pembangunan Puspemkab Serang,
    ungkapnya, Kamis (5/10).

    Tatu mengatakan, Pemprov Banten jangan hanya memberikan bantuan keuangan (bankeu)
    yang nilainya disamaratakan dengan pemerintah kabupaten kota lain yaitu Rp30 miliar.

    Namun, Pemprov Banten juga harus ikut terlibat dalam percepatan pembangunan Puspemkab Serang.

    “Kami pindah ini, dampak dari pemekaran Kota Serang, karena menjadi provinsi harus punya ibukota, dan seharusnya semua turun tangan baik itu pusat maupun provinsi,katanya.

    Jangan hanya memberikan banprov (bankeu) yang nilainya sama dengan kabupaten kota lain, tidak bakalan selesai dengan cepat,” tambahnya.

    Menurut Tatu, DPUPR Kabupaten Serang telah menyiapkan Detail Engineering Design
    (DED) gedung yang siap dibangun untuk ditawarkan ke Pemprov Banten. Karena, pemekaran ini atas usulan Pemprov Banten yang menginginkan adanya ibukota untuk Provinsi Banten.

    “Jangan semua pembangunan dibebankan ke kami, Pemprov Banten harus ikut serta
    membangun juga. Dan kami telah menyiapkan DED-nya untuk langsung dibangun oleh
    Pemprov Banten,” ujarnya.

    Ia menegaskan, jika hanya mengandalkan APBD Kabupaten Serang dan Bankeu Pemprov
    Banten. Pembangunan Puspemkab Serang  tidak akan bisa selesai dengan cepat. Kemudian, akan berdampak pada terhambatnya penyerahan aset ke Pemkot Serang.

    “Kalau hanya mengandalkan kekuatan dari APBD Serang, kami tidak optimistis untuk bisa menyelesaikannya dengan cepat, tegasnya.

    Kecuali, ada support dari Pemprov Banten, seperti mengambil alih pembangunan gedung OPD, mungkin kita bisa lebih cepat,” tandasnya. (CR-01/AZM)

  • Pemkot Tangerang Diguyur Ratusan Miliar Rupiah

    Pemkot Tangerang Diguyur Ratusan Miliar Rupiah

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mendapat kucuran dana sebesar Rp205 miliar dari Kementerian PUPR, terkait dengan program infrastruktur penyediaan air minum curah. Dana tersebut merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN) Waduk Karian.

    Kucuran dana tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah,
    dalam kerja sama PSN di bidang air minum yaitu Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional
    Karian-Serpong, kemarin.

    Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Dirut Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang, Doddy Effendy
    yang didampingi Direktur Air Minum, Anang Muchlis dan Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman
    Suwarman. Selain itu, hadir pula Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. 

    Penandatanganan Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah itu disebut sebagai upaya untuk
    meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memastikan pasokan air minum yang terpenuhi dengan
    baik.

    Adapun pembuatan Detail Engineering Design (DED), saat ini sedang dilakukan oleh Balai Sarana dan Prasarana Propinsi Banten (BPPW).

    Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, menyampaikan bahwa
    proyek tersebut merupakan pengintegrasian penyediaan air minum curah dari Waduk Karian, sebagai
    bagian dari SPAM Regional Karian-Serpong. 

    “Proyek ini sebagai bagian strategis dari upaya pihak pusat untuk memenuhi kebutuhan air minum
    perpipaan. Ini akan membantu masyarakat wilayah timur Kota Tangerang, terutama di Kecamatan
    Larangan dan Ciledug. Dan ini akan memberikan manfaat besar bagi penduduk setempat,” ujarnya.

    Herman, berharap, setelah pelaksanaan Perjanjian Offtakers, diharapkan pemerintah pusat mendukung
    pembangunan jaringan hilir sesuai dengan hasil pembahasan yang telah berlangsung. Ia juga
    menyebutkan, pihaknya saat ini telah menyiapkan lahan seluas 5.600 m2 di MetLand, untuk mendukung
    kelancaran pelaksanaan PSN itu.

    “Semua ini menunjukkan komitmen kuat Pemkot dalam mewujudkan penyediaan air minum yang lebih
    baik untuk masyarakat,” terangnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya pada Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, mengatakan
    bahwa proyek tersebut diharapkan akan memberikan manfaat signifikan bagi warga Kota Tangerang dan
    Kota Tangerang Selatan.

    Diana mengatakan, bantuan yang akan diberikan tersebut akan digunakan untuk membangun Reservoir
    seluas 5.000 m3, JDU, JDB, dan jaringan retikulasi dengan kapasitas 100 lps. Rencananya, pembangunan
    infrastruktur tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2024-2025.

    “Setelah perjanjian offtakers ini, bagaimana kita menjamin keberlanjutan proyek serta kesinambungan
    kemanfaatan air minum curah bagi masyarakat, sehingga perlu konsentrasi terhadap kewajiban ini
    sesuai dengan perjanjian kita bersama,” jelasnya. 

    Diana juga mengapresiasi Pemkot Tangerang dan Tangerang Selatan atas terlaksananya proyek SPAM
    Regional Karian-Serpong.

    “Semoga Proyek SPAM ini dapat berjalan dengan lancar, masa kontruksi dapat segera dilaksanakan. Dan
    akses regional ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi target 100 persen pelayanan air minum untuk
    masyarakat,” tandasnya. (DZH)

  • Realisasi Pajak Pemkab Tangerang 94 Persen

    Realisasi Pajak Pemkab Tangerang 94 Persen

    TANGERANG, BANPOS – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang mencatat realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hingga triwulan III bulan September 2023, telah mencapai 94 persen atau Rp2,5 triliun.

    Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mukyanto, mengatakan bahwa angka pendapatan
    pajak sebesar Rp2,5 triliun tersebut sudah mendekati capaian target yang ditentukan, yaitu sebesar
    Rp2,8 triliun.

    “Realisasi yang kini sudah tercapai 94 persen, insyaallah nanti di pertengahan Oktober 2023 ini akan
    tercapai. Sesuai target ditentukan yaitu Rp2,800 triliun,” ujarnya, Rabu (4/10).

    Dia menyebutkan, semula pada perencanaan yang dilakukan pada tahun 2022, target capaian pajak
    dipatok sebesar Rp2,1 miliar. Lalu, terjadi perubahan pada target BPHTB menjadi sebesar Rp1,202
    miliar.

    “Sementara di tahun yang sama (perencanaan 2022), pada 2023 target kita ditingkatkan (targetnya) lagi
    sampai Desember yaitu sebesar Rp1,4 miliar (untuk BPHTB),” katanya.

    Ia menyebutkan, sektor-sektor yang menjadi penyumbang pajak terbesar di antaranya pajak bumi dan
    bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak hotel, parkir dan
    restoran. Pajak tersebut sudah berkontribusi lumayan besar bagi PAD Kabupaten Tangerang.

    “Di samping itu, pendapatan daerah juga dari pengelolaan retribusi OPD yang diberikan kewenangan,” terangnya.

    Ia mengungkapkan meski sudah melebihi capaian target, pihaknya akan terus berupaya semaksimal
    mungkin untuk menggenjot pendapatan daerah, dengan terus mendorong dalam melayani masyarakat
    yang ingin membayar pajak, sehingga sampai akhir tahun ini secara optimal realisasi PAD mencapai
    Rp2,886 triliun.

    “Nanti juga kita sesuai target sampai akhir tahun ini optimis bisa mencapai target sebesar Rp2,886
    triliun,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Pemkot Serang Pertimbangkan Hibah Pilkada

    Pemkot Serang Pertimbangkan Hibah Pilkada

    SERANG, BANPOS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian baru-baru ini telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

    SE yang bernomor 900.1.9.1/5252/SJ itu sebagai bentuk penegasan terhadap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mengeluarkan hibah untuk pelaksanaan Pilkada di tahun 2023 dengan porsi 40 persen, dan tahun 2024 dengan porsi 60 persen dari kebutuhan penyelenggaran Pemilu.

    Kemudian, dalam SE tersebut juga menegaskan bahwa pada poin 2 huruf b bahwa, apabila Pemda tidak menindak lanjuti hasil evaluasi, maka tidak akan diberikan nomor register oleh Gubernur dan Perda APBD tidak dapat diberlakukan.

    Kepala BPKAD Kota Serang, Imam Rana terkait mengatakan bahwa pihaknya akan memperhatikan dan mempertimbangkan terkait surat edaran tersebut.

    “Dengan surat edaran kemendagri ini mau bagaimanapun kami pemerintah daerah akan mempertimbangkan dan memperhatikan surat edaran ini,” katanya, Rabu (4/10).

    Kendati demikian, dirinya juga berharap agar pihak provinsi juga bisa membantu mempertimbangkan dengan surat edaran tersebut. Pasalnya, perlu untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan yang ada di daerah.

    “Tentunya kita juga menyampaikan ke provinsi, apakah ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa diberikan untuk daerah tertentu yang memang kemampuan keuangan daerahnya terbatas,” ujarnya.

    “Apabila harus dilakukan, tentu dari pemda tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan itu,” sambungnya.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Serang Agus Aan Hermawan mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum menerima pencairan anggaran dana hibah untuk Pilkada 2024, lantaran belum adanya penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

    “NPHD juga belum ya karena baru berita acara dan bisa diperbaiki sepanjang penyesuaian regulasi. Belum fix, NPHD menunggu kesiapan Pemda, kita sudah siapa ada rincian sesuai tahapan,” katanya.

    Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya baru berkoordinasi dan penyamaan perspektif alokasi pendanaan Pilkada 2024 dengan Walikota Serang untuk Bawaslu Kota Serang sebesar Rp7,25 miliar.

    “Kita yang di acc Pemkot Rp7,25 miliar. Belum ada (yang terealisasi), kan belum ada penandatanganan NPHD. Baru penyamaan persepsi, regulasi,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan, nantinya anggaran Pilkada diperuntukkan atau dialokasikan pada kegiatan sosialisasi, pengawasan tahapan, serta pencegahan pelanggaran Pemilu.

    “Kita mengacu ke kerawanan Pilkada, tentu lebih banyak pencegahan, sosialisasi ke masyarakat, mengawasi tahapan agar pemilihan sebelumnya tidak terjadi,” ucapnya.

    Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Serang, Masykur Ridho menuturkan, pada rapat awal telah disepakati pencairan dana untuk tahun 2023 senilai Rp250 juta, dan tahun 2024 dicairkan kembali senilai Rp7 miliar.

    “Disampaikan untuk 2023 nanti Rp250 juta dan di 2024 Rp7 miliar. Cuma belum tanda tangan NPHD, belum resmi, kemungkinan akan komunikasi lagi soal SE (Mendagri) tersebut,” tuturnya.

    Ia mengatakan, Pemkot Serang harus mematuhi SE yang baru dikeluarkan oleh Mendagri dengan komposisi pencairan dana 40 persen di 2023 dan 60 persen di 2024.

    “Belum tanda tangan NPHD dan belum melakukan koordinasi lagi. Pastinya harus sesuai (SE Mendagri), kalau bisa mah,” ujarnya.

    Sementara Ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran mengatakan, hasil audiensi dengan Pemkot Serang tentang SE Mendagri, menunggu konsultasi Pemprov Banten dan Kemendagri.

    “Nunggu konsultasi Pemprov Banten dan Kemendagri,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Satpol PP Lakukan Penertiban Paksa Di Jalan Protokol kota Cilegon

    Satpol PP Lakukan Penertiban Paksa Di Jalan Protokol kota Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Cilegon melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Alat Peraga Sosialisasi (APS) sepanjang Jalan Protokol Kota Cilegon, Rabu (4/10).

    Sebanyak 63 dari ribuan APK yang dimiliki oleh berbagai partai politik (Parpol) berhasil diturunkan dari sejumlah pohon maupun tempat lainnya.
    Kepala Bidang Trantibum Satpol-PP Kota Cilegon, Faruk Oktavian menyebut APK yang terpasang di berbagai tempat itu mengganggu Kebersihan, Keindahan, Ketertiban (K-3) Kota Cilegon.

    Selain mengganggu keindahan Kota Cilegon, kata Faruk pemasangan APK ini belum memasuki masa kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU.
    Penertiban APK tersebut akan dilakukan di sejumlah wilayah lainnya hingga memasuki masa kampanye.

    “Dari hasil penertiban baliho ataupun APK dan APS dari berbagai Parpol terdapat 63 baliho. Dari berbagai APS dan APK Parpol oleh team penertiban di bawa ke kantor untuk diamankan dan dijadikan barang bukti,” kata Faruk.

    Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subi’ah mengaku bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat imbauan kepada seluruh Parpol untuk melakukan penertiban secara mandiri.

    Namun, lanjut Subi’ah masih banyak Parpol yang menghiraukan sehingga harus ditertibkan secara paksa.

    “Selanjutnya pascapenertiban Bawaslu Kota Cilegon bersama Satpol-PP setempat akan terus melakukan monitoring dan penertiban agar tidak ada lagi partai yang memasang APK sebelum waktu masa kampanye,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Pemkot Cilegon Optimistis Retribusi Sampah Akan Lampaui Target

    Pemkot Cilegon Optimistis Retribusi Sampah Akan Lampaui Target

    CILEGON, BANPOS – Realisasi pendapatan asli daerah dari retribusi sampah pada 2023 telah melampaui target yang ditetapkan.

    Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan dan Pengawasan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, Muhriji mengatakan, realisasi retribusi sampah hingga September 2023 yang dihasilkan dari Kota Cilegon mencapai Rp3 miliar. Jika dihitung dengan retribusi sampah yang diperoleh dari Kabupaten Serang diperkirakan keseluruhannya dapat mencapai RP7 miliar.

    “Untuk sampai saat ini retribusi sampah yang kita hasilkan dari Cilegon sendiri sudah Rp3 miliar. Kalau ditambah dengan Serang kemungkinan bisa mencapai Rp 7 miliar,” ujarnya, Rabu (4/10).

    Muhriji menyatakan, target retribusi sampah setiap tahunnya meningkat. Pada APBD Reguler 2022, target ditetapkan Rp1,8 miliar yang kemudian pada Perubahan ditetapkan naik menjadi Rp2,8 miliar. Pada tahun itu, realisasi retribusi sampah mencapai Rp4,4 miliar.

    Sementara pada APBD Reguler 2023, target retribusi sampah ditetapkan Rp2,2 milar dan pada Perubahan ditetapkan naik menjadi Rp7 miliar.

    Pihaknya, optimistis realisasi retribusi sampah hingga Desember nanti dapat melampaui target.

    “Dari hasil realisasinya kami optimis, bisa surplus. Dari komposisinya di luar (retribusi sampah) dari Serang, dari sisi target di Reguler, kita sudah melampaui. Kalau dihitung, kita tercapai kalau melihat dari target reguler,” tuturnya.

    Bahkan, jika ditambah dengan retribusi sampah yang dihasilkan dari Kabupaten Serang maka diperkirakan dapat mencapai Rp10 miliar.

    “Rata-rata kalau (retribusi sampah) dari Kabupaten Serang itu perbulan Rp500 juta, berarti setahun sekitar Rp6 miliar. Kalau sampai Desember kerja sama dengan Serang terus berlanjut, mungkin bisa sampai Rp10 miliar,” paparnya.

    Kemudian Muhriji mengungkapkan, sumber PAD dari retribusi sampah di Kota Cilegon diperoleh dari industri dan rumah tangga. Pihaknya dalam merealisasikan target tetap mengedepankan pelayanan yan diberikan kepada masyarakat.

    “Sekarang ini dari Cilegon sudah Rp 3 miliaran, itu dari industri dan lingkungan,” tandasnya.(LUK/PBN)