BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • RSUD Cilegon Stagnan

    RSUD Cilegon Stagnan

    CILEGON, BANPOS – Anggota DPRD Kota Cilegon Rahmatullah menyoroti minimnya alat kesehatan (Alkes) di RSUD Kota Cilegon untuk dokter spesialis. Selain itu, ia juga menyoroti pendapatan RSUD yang stagnan dan tidak meningkat.

    “Kondisi RSUD saat ini sudah bisa kita banggakan karena sudah ada dokter spesialis bedah syaraf, dan menjadi pusat rujukan di Banten, namun kondisi pendapatan rsud masih stagnan, tidak berkembang,” kata Rahmatullah kepada BANPOS, Kamis (28/9).

    “Kondisi alkes untuk dokter spesialis sangat minim, jauh dari standar yang seharusnya, artinya tidak mumpuni. Untuk menunjang para medis dan paramedis yang ada disana,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Rahmatullah mengungkapkan kondisi ini menjadi dilema, satu sisi harus berdaya saing, mandiri dan optimal dalam mendapatkan pendapatannya, namun dukungan alat para medisnya terbatas.

    “Artinya Pemda (Pemkot Cilegon) harus hadir, dan wajib memberikan bantuan anggaran untuk mengisi alkes tersebut, karena hal ini berkaitan dengan masalah kemanusiaan, jangan sampai dokter yang ada kabur dari Cilegon karena fasilitas kerjanya tidak didukung,” terangnya.

    Menurutnya anggaran BLUD RSUD yang ada saat ini tidak cukup mengakomodir kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

    “Yang harus dipahami, RSUD tidak serta merta harus full profit oriented, kita punya kewajiban memberikan pelayanan dasar, dalam membangun SDM. Biar masyarakat Cilegon tidak ada lagi yang tertolak dan dilayani dengan maksimal,” ujarnya.

    “Penuhi dengan optimal alat kerjanya biar masyarakat Cilegon terlayani dengan optimal juga. Kalau perlu anggaran OPD yang tidak optimal di geser aja ke RSUD demi urusan kemaslahatan kemanusiaan,” tandasnya.

    Sementara, menanggapi hal itu, Plt Direktur RSUD Cilegon Lendy Delyanto saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum merespon. (LUK/PBN)

  • Innalillahi, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa Meninggal Dunia

    Innalillahi, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa Meninggal Dunia

    SERANG, BANPOS – Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtaya, meninggal dunia pada Rabu (27/9). Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu meninggal setelah dirawat di salah satu rumah sakit di Tangerang.

    Kepala Diskominfo Kabupaten Serang, Haerofiatna, membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, Pandji Tirtayasa meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit.

    “Benar, saya baru dapat informasi juga. Beliau berpulang ke rahmatullah saat sedang dirawat di rumah sakit di Karawaci,” ujarnya saat dikonfirmasi BANPOS, Rabu (27/9) pulul 17.24 WIB.

    Haero menuturkan, mendiang Pandji Tirtayasa sempat dirawat di rumah sakit, lantaran mengalami sesak nafas beberapa waktu yang lalu.

    “Beliau sempat sakit sesak nafas, lalu dirawat di Karawaci,” katanya.

    Saat ini, jenazah mendiang Wakil Bupati tengah dipersiapkan untuk dibawa ke rumah dinas.

    “Sedang persiapan untuk diantar ke rumah dinas,” tandasnya. (DZH)

  • Puskesmas Pulomerak Didatangi Pusat

    Puskesmas Pulomerak Didatangi Pusat

    CILEGON, BANPOS – Tim Penilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mendatangi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pulomerak, Senin (25/9).

    Tujuannya untuk melakukan penilaian atau verifikasi lapangan zona integritas unit kerja di Puskesmas Pulomerak. Dimana, Puskesmas Pulomerak merupakan Puskesmas satu-satunya di Provinsi Banten yang mendapatkan penilaian tersebut, karena dianggap memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam rangka menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

    Tim Penilai Kemenpan-RB berjumlah 3 orang yang dipimpin Biro Perencanaan pada Kemenpan-RB Nadjamuddin Mointang. Kepala Puskesmas Pulomerak dr Isnayati mengatakan, penilaian lapangan tersebut dilakukan setelah sebelumnya Puskesmas Pulomerak berhasil melewati proses penilaian administrasi atau dokumen dan wawancara.

    “Tim Penilai dari Kemenpan-RB yang datang berjumlah tiga orang dengan ketua tim pak Nadjamuddin Mointang. Mereka datang untuk melakukan penilaian lapangan dengan melihat secara langsung proses pelayanan kepada masyarakat,” kata Isnayati, Selasa (26/9).

    Dalam upaya memaksimalkan pemenuhan kebutuhan atas penilaian Kemenpan-RB, Isnayati mengaku, pihaknya telah melakukan 6 area perubahan diantaranya manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    “Arah dari penilaian ini adalah Puskesmas mendapatkan predikat WBK dan WBBM,” ungkapnya.

    Menurut Isnayati, langkah perubahan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan komitmen yang terus dibangun di Puskesmas Pulomerak. “Kami akan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.

    Sementara itu, Tim Penilai yang juga menjabat Biro Perencanaan pada Kemenpan-RB Nadjamuddin Mointang berharap agar Puskesmas dapat terus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. “Ada atau tidak ada penilaian, kami berharap agar Puskesmas tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” katanya.(LUK/PBN)

  • IMC Minta Pemkot Cilegon Segera Beri Solusi Kekeringan

    IMC Minta Pemkot Cilegon Segera Beri Solusi Kekeringan

    CILEGON, BANPOS – Kondisi kekeringan akibat kemarau panjang masih dirasa oleh warga di wilayah Cipala, salah satunya di Lingkungan Gunung Penawen, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak.

    Melihat kondisi tersebut, Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), berinisiatif mengirimkan bantuan air bersih bagi masyarakat di Lingkungan Gunung Penawen.

    “Alhamdulillah kita berkesempatan ikut membantu menyalurkan air bersih di wilayah Cipala, kita hanya mampu menyalurkan 2 tangki mobil untuk saat ini,” kata Ketua Umum Pusat IMC, Arifin Solehudin, Selasa (26/9).

    Arifin menyampaikan, gerakan sosial yang dilakukan IMC tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat serta melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh DPD KNPI Kota Cilegon.

    “Tujuan gerakan ini tidak lain adalah untuk membantu warga yang masih butuh Air bersih,” ujarnya.

    Sebagai organisasi mahasiswa, lanjut Arifin, IMC ingin menunjukan kepada masyarakat bahwa mahasiswa tidak hanya sekedar melakukan aksi demo saja.

    “Untuk gerakan sosial pun kita siap, meski dengan segala keterbatasan kita. Semoga dengan sedikit bantuan air bersih ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lingkungan Gunung Penawen, meskipun hanya sementara,” ucapnya.

    Pada kesempatan itu, Arifin juga mengatakan, kondisi kekeringan yang dialami warga khususnya di Lingkungan Gunung Penawen, Cipala itu, seakan tak kunjung ada solusi dari Pemkot Cilegon.

    “Kami berharap semoga segera ada solusi terbaik dari Pemkot Cilegon untuk mengatasi permasalahan kekeringan yang masih sering terjadi di beberapa wilayah di Kota Cilegon,” tuturnya.

    “Dan kami juga mengajak seluruh stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, ormas, ormawa dan lainnya untuk terus membantu saudara-saudara kita yang sampai hari ini masih membutuhkan air bersih,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua RT 05 Lingkungan Gunung Penawen, Jemari mengatakan, bantuan yang diberikan oleh mahasiswa tersebut sangat membantu masyarakat ketika menghadapi kondisi kemarau seperti saat ini.

    “Mewakili masyarakat, saya mengucapkan terimakasih banyak kepada Ikatan Mahasiswa Cilegon dan DPD KNPI Kota Cilegon atas bantuan air bersih yang diberikan. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk masyarakat disini. Semoga mahasiswa tidak kapok,” katanya.(LUK/PBN)

  • Pengusaha Bongkar Muat Didominasi Kaum Milenial

    Pengusaha Bongkar Muat Didominasi Kaum Milenial

    CILEGON, BANPOS – Pengurus DPW Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat (APBMI) Provinsi Banten resmi dilantik, Selasa (26/9). Sebagian besar pengurus diisi oleh kalangan milenial.

    Ketua DPW APBMI Provinsi Banten, Alawi Mahmud mengatakan, bahwa sebagian besar pengurus periode keduanya tersebut diisi oleh kalangan milenial. Setelah pelantikan, kata Alawi dilanjutkan dengan rapat kerja wilayah untuk menjalankan sejumlah program-program selama 5 tahun ke depan.

    “Mayoritas kalangan milenial yang juga tidak kalah produktifnya dalam hal memberikan gagasan-gagasan untuk kemudian kita aplikasikan dalam program kerja APBMI. Saya rasa ini bagian-bagian yang yang penting buat kita ke depan dan kita akan mengemas berbagai program peningkatan penataan sistem di dalam APBMI,” kata Alawi usai pelantikan, Selasa (26/9).

    Kemudian Alawi menyebutkan dalam Rakerwil APBMI Provinsi Banten akan membahas tentang percepatan dan program pemerintah berkaitan dengan rencana induk Pelabuhan.

    Bahkan ia juga menyatakan Kota Cilegon merupakan kota potensial dalam kawasan ekonomi khusus di wilayah Banten. Hal tersebut dikarenakan Kota Cilegon merupakan kota pintu gerbang perekonomian dari luar pulau Jawa.

    “Kemudian berikutnya adalah bahwa pemerintah juga memiliki program kawasan ekonomi khusus di wilayah Banten maka tentu Kota Cilegon menjadi pilihan utama untuk menjadikan sebagai kawasan ekonomi khusus,” kata Alawi.

    “Pertimbangannya adalah bahwa Cilegon kalau tidak mau, suka tidak suka faktanya menjadi kota pintu gerbang ekonomi baik yang datang lintas Pulau ataupun dari barang-barang impor sekalipun ada di wilayah Banten sejalan juga dengan tubuh pembangunan industri di wilayah Banten,” tandasnya.

    Sementara itu, Ketua Umum DPP APBMI, Joswandi Kristanto menyampaikan pesan dan harapan kepada seluruh anggota APBMI Banten. Joswandi meminta, APBMI Banten jika nanti kembali dipimpin oleh Alawi dapat meningkatkan kerja sama dengan BUP di Banten. Peningkatan itu penting dilakukan agar asosiasi dapat mengendalikan anggotanya dalam menjalin kerja sama dengan BUP.

    “Saya berharap dengan kepemimpinan dua kali pak Alawi bisa bersinergi dengan semua stakeholder dan mengikuti peraturan yang ada. Harus ada perjanjian kerja sama (PKS) dengan badan usaha pelabuhan yang terkait konsesi. Kami juga akan MOU dengan KBS (BUP Krakatau Bandar Samudera). Kemudian buat PKS, sehingga anggota legal dan tidak liar. Itu harapan kami,” terangnya.

    Menurut Joswandi, kerja sama harus tetap terus dijalin karena usaha perusahaan bongkar muat di Banten memiliki potensi yang besar. “Disini kan banyak sumber (potensi). Disini kan banyak pabrik, yang membutuhkan bahan baku. Ya itulah pekerjaan perusahan bongkar muat,” paparnya

    Turut hadir dalam acara tersebut, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua Kadin Kota Cilegon Sahruji, Anggota DPRD Provinsi Banten Dede Rohana Putra, Direktur Pelindo Regional 2 Banten Agung Fitrianto, Direktur Krakatau Bandar Samudera Anton Firdaus, Kepala KSOP Kelas I Banten Brigjen Pol Capt Hermanta.(LUK/pbn)

  • Warga Baduy Wajib Ikut BPJS Kesehatan

    Warga Baduy Wajib Ikut BPJS Kesehatan

    BADUY, BANPOS – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mewajibkan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada masyarakat adat untuk mendukung pelayan kesehatan.

    “Semua warga adat desa di Indonesia, termasuk Suku Baduy wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI),” kata Staf Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan Bayu Teja Muliawan saat penyerahan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) kepada masyarakat Baduy di Lapangan Binong Kabupaten Lebak, Selasa (26/9).

    Kemenkes kerja sama dengan Kemensos, BPJS Kesehatan dan Kemendagri untuk perluasan pelayanan masyarakat adat desa di Indonesia. Kerja sama itu dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat adat desa tertinggal, seperti masyarakat Baduy.

    Masyarakat Baduy tentu sama dengan warga lainnya untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan bantuan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan. Mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan primer dengan pengobatan di puskesmas maupun rujukan rumah sakit secara gratis.

    Karena itu, Kemenkes mengusulkan masyarakat adat desa tersebut mendapat bantuan PBI BPJS Kesehatan dari APBN, juga APBD kabupaten dan provinsi. Sebab, pemerintah menargetkan tahun 2024 masyarakat harus menjadi peserta BPJS Kesehatan sekitar 98 persen atau 276 juta dari jumlah penduduk Indonesia.

    “Kami berharap masyarakat Baduy seluruhnya masuk peserta PBI BPJS Kesehatan, karena sekarang baru terealisasi 4.602 jiwa yang aktif dan sisanya 5.000 jiwa ditargetkan tahun depan,” katanya.

    Menurut dia, Kemenkes juga memiliki program transformasi enam pilar pelayanan kesehatan antara lain pertama layanan primer, kedua rujukan rumah sakit, ketiga ketahanan kesehatan, keempat pembiayaan kesehatan, kelima sumber daya kesehatan dan keenam teknologi kesehatan. Untuk layanan primer bagaimana meningkatkan akses pelayanan masyarakat di puskesmas dan klinik, seperti vaksin balita yang awalnya 8 vaksin menjadi 14 vaksin. Skrining kesehatan sejak dini untuk mendeteksi masalah- masalah kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya, rujukan untuk memprioritaskan enam penyakit antara lain jantung, kanker, stroke, ginjal, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

    Kemenkes juga mengirimkan tenaga kesehatan untuk daerah terpencil, tertinggal dan kepulauan. Karena itu, masyarakat Baduy tentunya harus mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan memiliki kepesertaan PBI BPJS Kesehatan.

    Dimana tahun lalu terdapat asli warga Baduy mengalami kelumpuhan dan menjalani pengobatan dengan rujukan rumah sakit melalui PBI BPJS sehingga mereka bisa kembali beraktivitas. Hal itu tentunya menjadikan pemicu bagi masyarakat Baduy untuk masuk peserta JKN – KIS dan mendapatkan pengobatan modern.

    “Saya kira masyarakat Baduy kini mempercayai pengobatan modern yang dilakukan puskesmas maupun rumah sakit dengan menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan,”katanya menjelaskan.

    Sementara itu,Santa (55) warga Baduy mengaku dirinya merasa senang menerima Kartu PBI BPJS Kesehatan sehingga nantinya bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pengobatan di puskesmas dan rujukan rumah sakit.

    “Kami sekarang tenang setelah menerima JKN – KIS itu, karena bisa berobat dengan gratis,” kata Santa.(PBN/ANT)

  • Dewan Dorong Pemkot Naikan Status Bencana Kekeringan

    Dewan Dorong Pemkot Naikan Status Bencana Kekeringan

    SERANG, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mendorong agar Pemerintah Kota Serang agar lebih serius dalam menangani kekeringan yang saat ini juga melanda Kota Serang. Dewan juga mendorong agar Pemkot bisa menaikan status bencana kekeringan di Kota Serang. Pasalnya, saat ini sudah terdapat sebanyak lima kecamatan dari enam kecamatan di Kota Serang yang kesulitan air bersih karena kemarau panjang. Bahkan terdapat sebanyak 2.364 rumah warga telah terdampak kekeringan sejak awal Agustus 2023 lalu

    Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Serang Hasan Basri mengatakan, Pemkot Serang seharusnya segera membahas status darurat bencana kekeringan di Kota Serang.

    “Kalau memang kondisinya sudah memenuhi kualifikasi, seharunya pemkot segera membahas itu. Apalagi, sudah ada lima kecamatan dan dampaknya sudah meluas,” katanya, Senin (25/09).

    Ketua DPD PKS Kota Serang ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendorong agar Pemkot Serang untuk segera menaikan status darurat bencana di Kota Serang. Terlebih, sudah ada lima kecamatan dan 29 desa yang mengalami kondisi kekeringan.

    “Kami, dari dewan akan mendorong itu. Karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat, apalagi air merupakan hal utama bagi kehidupan dan itu kebutuhan mendasar,” ungkapnya.

    Hasan menerangkan, saat ini pimpinan DPRD Kota Serang sudah tidak lagi masuk dalam forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Serang.

    “Walaupun pimpinan DPRD tidak lagi masuk dalam Forkopimda, namun kami tetap akan mendorong itu,” terangnya.

    Dirinya juaga mengatakan, sehingga memang apabila Pemkot Serang telah menetapkan status kebencanaan Kota Serang dari status siaga darurat menjadi siaga darurat, penanganannya pun akan lebih maksimal.

    “Saya kira harus serius dan segera melakukan itu. Supaya penanganannya matang dan maksimal,” tandasnya. (CR-01)

  • Benyamin Paparkan Inovasi PPID Tangsel di Hadapan KI Banten

    Benyamin Paparkan Inovasi PPID Tangsel di Hadapan KI Banten

    CIPUTAT, BANPOS – Sebagai wujud pengimplementasian UU Nomor 14 Tahun 2008, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus berkomitmen melakukan berbagai inovasi mengenai pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tangsel, dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

    Hal tersebut disampaikan Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, saat memaparkan
    komitmen hingga inovasi, di hadapan Komisi Informasi (KI) Banten dalam penilaian Monitoring dan
    Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik se-Provinsi Banten, pada Selasa (26/9).

    "Pertama soal komitmen kami, dari sisi anggaran ada peningkatan dibanding tahun 2022. Lalu, kami
    membuat buku panduan dan formulir permohonan informasi dengan huruf braille untuk mengakomodir
    teman-teman tunanetra," jelasnya.

    Bahkan kata Benyamin, koordinasi dan kolaborasi terkait keterbukaan informasi publik menjadi
    perhatian khusus. Itu dibuktikan dengan berbagai kegiatan, seperti halnya Wasdal (Pengawasan dan
    Pengendalian).

    "Kita juga menunjuk satu orang setiap OPD sebagai penanggung jawab informasi, untuk mendata,
    mengumpulkan dan membagikan informasi tersebut," ujarnya.

    Tak berhenti di situ, di setiap rapat pimpinan maupun kegiatan lainnya, Pemkot Tangsel selalu terbuka
    dengan awak media. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen keterbukaan informasi dijalankan oleh
    Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

    "Saya tidak batasi teman-teman media, bahkan nomor WhatsApp saya itu bisa diakses oleh awak media, masyarakat, itu terbuka 24 jam," katanya.

    Hal senada disampaikan Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, terutama soal inovasi. Ia
    menuturkan, pada website milik Pemkot Tangsel, terdapat inovasi dengan menambahkan fasilitas suara
    sehingga mengakomodir masyarakat yang buta huruf.

    "Nah itu kita lengkapi dengan sound, untuk menjelaskan informasi publik. Jadi tidak hanya dibaca saja, tetapi mereka juga bisa mendengar," ujarnya.

    Dan yang paling penting juga kata Pilar, setiap Minggu selalu ada rapat mengenai pengawasan dan
    pengendalian.

    "Sehingga kita bahas pengaduan publik, tindak lanjutnya. Jadi misalkan yang Minggu kemarin sudah
    ditindaklanjuti atau belum, kita bahas di rapat Wasdal itu. Dan akun Instagram di Tangselsiaga, kita
    bahas khusus hingga sampai kelurahan. Jadi real time, setiap ada laporan di grup itu kita tindaklanjuti," tandasnya.

    Sementara itu pujian datang dari Komisioner KI Banten, Nana Subana. Menurutnya, Tangsel selalu
    informatif dan juga penuh inovasi terutama komitmennya dalam keterbukaan informasi publik.

    "Tangsel sudah biasa informatif, inovasinya jalan terus dan kami pernah mengumpulkan PPID se-Banten difasilitasi oleh Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie," pujinya. (DZH)

  • Hibah Harus Sesuai Proposal

    Hibah Harus Sesuai Proposal

    SERANG, BANPOS – WAKIL Walikota Tangerang, Sachrudin, membuka kegiatan Bimbingan Teknis Laporan Pertanggungjawaban Hibah Bagi Lembaga Penerima Hibah Keagamaan Tahun Anggaran 2023, yang diikuti oleh 146 peserta perwakilan dari organisasi penerima hibah.

    Sachrudin menyebut, kegiatan bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para
    penerima hibah dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban, atas penggunaan dana hibah secara
    aktual dan faktual.

    "Supaya ada transparansi dalam pelaporan keuangan pemerintah," terang Sachrudin dalam acara yang berlangsung di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (26/9).

    Sachrudin menambahkan, penggunaan dana hibah harus selaras dengan pengajuan yang tertuang pada
    proposal, yang sebelumnya telah diajukan melalui aplikasi Sabakota.

    "Dana hibahnya harus digunakan sesuai dengan apa yang diajukan, supaya pelaporannya bisa juga
    sesuai," pesannya.

    Sebagai informasi, pada tahun 2023, Pemerintah Kota Tangerang telah menggelontorkan dana hibah
    keagamaan kepada 146 organisasi keagamaan, kelompok masyarakat keagamaan, dan lembaga
    pendidikan keagamaan dengan total dana Rp9.254.900.000. 

    "Paling lambat pelaporan penggunaan dana hibah sebelum 10 Januari 2024, lebih cepat lebih baik,"tandas Sachrudin. (DZH)

  • Tahun Ini Banyak Kebakaran di Kabupaten Lebak

    Tahun Ini Banyak Kebakaran di Kabupaten Lebak

    LEBAK, BANPOS – MARAKNYA kebakaran dalam beberapa hari terakhir membuat Pemerintah Kabupaten Lebak melalui bidang Pemadam Kebakaran (Damkar Lebak), memperketat penjagaan lingkungan dari bahaya kebakaran di tengah puncak musim kemarau, atau saat ini lebih sering disebut puncak El Nino.

    Kabid Damkar Lebak, Iwan Darmawan, mengatakan bahwa sejak 1 Januari hingga 25 September 2023,
    telah terjadi kebakaran sebanyak 90 kejadian. Dari keseluruhan, yang paling banyak terjadi adalah
    kebakaran lahan kosong sebanyak 36 kejadian, dan disusul oleh kebakaran rumah sebanyak 32 kejadian.

    “Selain itu juga banyak terjadi kebakaran di ruko/gedung/gudang, pabrik, pesantren, kendaraan, kebun hingga tiang listrik,” kata Iwan kepada BANPOS, kemarin.

    Iwan menjelaskan, penyebab terjadinya kebakaran tersebut bervariasi, mulai dari konsleting listrik,
    ledakan tabung gas, tungku masak, pembakaran sampah atau limbah hingga puntung rokok.

    “Puntung rokok (menyebabkan) cukup banyak kebakaran, sebanyak 6 kejadian. Pembakaran sampah
    sebanyak 37 kejadian dan tertinggi konsleting listrik sebanyak 45 kejadian,” jelasnya.

    Ia menerangkan, dari puluhan kebakaran tersebut, sebanyak 19 kejadian tidak tertanggulangi oleh
    pihaknya. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor, mulai dari tidak adanya laporan, jarak tempuh
    hingga akses jalan yang sulit.

    Ia berpesan kepada masyarakat, untuk tetap menjaga lingkungan agar tidak menimbulkan kebakaran
    lain yang membahayakan individu dan masyarakat sekitar.

    “Jangan membakar sampah, membuang roko sembarangan, jaga lingkungan sekitar dari bahaya
    kebakaran,” tandasnya. (MYU/DZH)