BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Kritik Media Jadi Energi Tambahan Pemerintah

    Kritik Media Jadi Energi Tambahan Pemerintah

    JAKARTA, BANPOS – Presiden RI Joko Widodo menyebut kritik dari media massa yang dilayangkan kepada pemerintah menjadi energi tambahan dalam menjalankan pemerintahan.

    “Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar wartawan dan insan pers Indonesia yang selama ini kritis dan cermat dalam memberi masukan dan kritik kepada pemerintah,” kata Jokowi mengawali sambutannya dalam acara pembukaan Kongres ke-25 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/9).

    Ia lalu menyebut bahwa kritikan dari insan pers cukup beragam, mulai dari kritikan halus, samar-samar, hingga keras dan pedas bahkan tidak jelas. Namun, semuanya menjadi energi tambahan bagi pemerintah.

    “Ada juga yang offside, tidak jelas tujuannya ada juga, saya ngomong apa adanya ya. Ya tidak apa-apa. Menurut saya, semua tidak apa-apa dan semua tetap menjadi jamu sehat dan energi tambahan bagi pemerintah,” ujarnya.

    Terlebih, saat ini semakin dekat dengan tahun politik sehingga kritik-kritik akan semakin banyak dilontarkan.

    “Tapi, justru di sini peran besar PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar dalam menjaga profesionalisme pers untuk mengawal rakyat, untuk mendapat pemberitaan yang benar, pemberitaan yang otentik, yang berkualitas dan berimbang tanpa ada tarik-menarik untuk kepentingan apapun,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah berkenan menerima delegasi PWI dari seluruh Indonesia yang akan mengikuti Kongres PWI ke-25 Tahun 2023.

    “Sungguh sebuah kehormatan bagi kami semua jajaran pengurus PWI dari Sabang sampai Merauke memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Presiden dan para menteri di Istana Negara,” katanya.

    Atal menyampaikan Kongres PWI 2023 yang dilaksanakan di Bandung, selain untuk memilih ketua umum baru, juga menjadi tonggak sejarah bagi PWI yang telah berdiri tegak sejak zaman revolusi kemerdekaan untuk terus menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan demokratis.

    “Kami akan menggunakan momentum kongres untuk merancang masa depan pers Indonesia yang lebih baik dan lebih kontributif terhadap perjalanan demokrasi dan pembangunan di Indonesia,” kata Atal.

    Kongres ke-25 PWI dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, pada 24-26 September 2023. Pembukaan Kongres dilakukan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Senin hari ini dan dihadiri langsung perwakilan PWI dari seluruh provinsi.(PBN/ANT)

  • Puluhan Pejabat Eselon II, III dan IV Dilantik Bupati Lebak

    Puluhan Pejabat Eselon II, III dan IV Dilantik Bupati Lebak

    BUPATI Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, melantik 36 pejabat eselon mulai pimpinan tinggi pratama (Eselon IIb), pejabat administrator (Eselon III) dan pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemkab Lebak, bertempat di Aula Multatuli, Senin (25/9).

    Menurut keterangan, pelantikan pejabat itu terdiri dari, satu pejabat eselon II b, 14 pejabat eselon III dan 21 pejabat eselon IV.

    Bupati Lebak dalam sambutan mengucapkan selamat dan sukses kepada para pejabat yang baru saja
    dilantik.

    "Momentum pelantikan dan rotasi jabatan yang kita lakukan, merupakan upaya untuk memenuhi
    kebutuhan organisasi dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil,” ujar Iti

    Bupati pun mengatakan, apabila terjadi kekosongan jabatan, untuk segera diisi dengan aparatur terbaik
    yang dimiliki, agar tidak menghambat kinerja pemerintah dan pelayanan terhadap masyarakat.

    "Saya ingatkan kepada para pejabat yang baru saja dilantik agar segera menyelesaikan tugasnya di
    tempat yang lama, serta secepatnya bisa melakukan adaptasi di tempat yang baru dengan penuh
    semangat dan tanggung jawab,” tegas Iti. (WDO/DZH)

  • Soal PMI Maja, KOHATI Minta Kadis DP3AP2KB Evaluasi Internal

    Soal PMI Maja, KOHATI Minta Kadis DP3AP2KB Evaluasi Internal

    LEBAK, BANPOS – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lebak diminta untuk segera melakukan evaluasi, terhadap kinerja pegawai internalnya. Hal itu menyusul tidak ada pendampingan yang diberikan oleh DP3AP2KB,
    terhadap keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kecamatan Maja, untuk mengadukan nasib T,
    PMI ilegal yang terjerat kasus di Mesir ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Kohati Cabang Lebak, Siti Nuraeni. Pihaknya menuntut Kepala
    DP3AP2KB Lebak untuk melakukan evaluasi internal secara besar-besaran, untuk menyikapi dan
    menindak lanjuti kejadian tersebut.

    "Ini untuk kesekian kalinya yang menjadi perhatian kami bahwa terjadi lagi hal serupa yakni tak ada
    pendampingan penuh bagi Perempuan dan Anak di Kabupaten Lebak," kata aktivis yang biasa dipanggil
    Aen kepada BANPOS, Senin (25/9).

    Aen menjelaskan, setelah mencermati permasalahan yang terjadi pada keluarga korban dan mengetahui
    tidak adanya pendampingan dari UPTD PPA atupun Bidang Pemberdayaan Perempuan, maka pihaknya
    menilai UPTD PPA dan DP3AP2KB Lebak secara objektif tidak mencerminkan sebagai pelayan
    masyarakat.

    "Aneh, kalau tidak bisa memiliki sikap untuk menjadi pelayan masyarakat, lebih baik mundur dari
    jabatannya. Hal urgent yang harus dilakukan di permasalahan ini adalah kami meminta kadis DP3A2KB
    Lebak untuk mengevaluasi kinerja dari pegawainya," jelas Aen.

    Ia menegaskan, hadirnya UPTD PPA dan DP3AP2KB ialah untuk memberikan pendampingan terhadap
    kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak.

    Lanjut Aen, pemerintah haruslah memiliki reaksi cepat dalam menangani hal-hal serupa terutama pada
    kasus yang terjadi dilingkungan anak dan perempuan. Jangan sampai, anak dan perempuan Lebak tidak
    memiliki tempat untuk bernaung dan berlindung di Kabupaten Lebak.

    "Padahal sudah jelas dalam Peraturan Menteri (KemenPPA) bahwa hadirnya UPTD PPA adalah
    'memberikan pelayanan secepat mungkin bagi anak dan perempuan yang mengalami permasalahan.'
    Jadi, bukan hanya untuk korban tapi juga saksi maupun pelaku anak dan perempuan. Apalagi, ini bisa
    jadi juga indikasi TPPO yang tidak tercegah oleh instansi terkait," tandas Aen.

    Sementara itu, pihak DP3AP2KB Kabupaten Lebak saat dimintai tanggapan terkait dengan hal tersebut,
    belum memberikan komentar.

    Diberitakan sebelumnya, Keluarga T, Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal asal Kecamatan Maja yang
    hilang kontak lebih dari dua bulan dan diduga terkena kasus di Negara Mesir yang menjadi tempat
    kerjanya, mendatangi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran
    Indonesia (BP2MI) pada Jumat (22/9).

    Diketahui, Keluarga T hanya didampingi oleh Ketua Kawan PMI Lebak, Nining Widianingsih. Setibanya
    mereka di Kemenlu dan BP2MI langsung melaporkan dan mengajukan permohonan bantuan agar T
    dapat segera dipulangkan ke tanah air.

    Ketua Kawan PMI Lebak, Nining menjelaskan, pihak keluarga T sangat mengkhawatirkan kondisi T dan
    berharap dapat segera dipulangkan dengan bantuan dari pemerintah.

    "Keluarga mengharapkan ada Bantuan dari Pemerintah Indonesia terkait keringanan pidana dan bisa
    secepatnya dipulangkan," tandas Nining. (MYU/DZH)

  • Perundungan Akar dari Tawuran

    Perundungan Akar dari Tawuran

    LEBAK, BANPOS – Tindak perundungan atau bullying yang kerap kali dilakukan oleh anak-anak usia pelajar, menjadi indikasi utama awal mula terjadinya tindak kenakalan remaja berupa tawuran antar pelajar. Terlebih, sejumlah tindakan yang masuk ke dalam kategori perundungan, masih diwajarkan oleh sebagian masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Unit PPA Polres Lebak, Anggi Tiara Puspita, saat memberikan
    sosialisasi kepada siswa SMK Mizkiyatur Azkia, Rangkasbitung pada Senin (25/9).

    "Tawuran sendiri dimulai dari bullying, baik itu antara senior dengan junior di sekolah masing-masing,

    hingga antar sekolah yang mengakibatkan terjadinya kekerasan tersebut," kata Anggi.

    Ia menjelaskan, bullying dan pengaruh gengsi menjadi faktor utama pada terjadinya tawuran antar
    pelajar. Selain itu, rivalitas antar sekolah yang terbentuk dan krisis identitas dari setiap siswa,
    mengakibatkan mudahnya pelajar terjerumus dalam lingkungan tersebut.

    "Tawuran sendiri bisa dikenakan pidana dengan acamana pidana lima sampai 12 tahun," tandasnya.

    Sementara itu, JFT Bidang PA DP3AP2KB, Nina Septiana, mengatakan bahwa bullying yang terjadi di usia
    pelajar dikarenakan minimnya pemahaman bahwa bullying adalah salah satu akar kekerasan, yang dapat
    menumbuhkan kekerasan lainnya.

    "Sayangnya bullying ini masih diwajarkan oleh masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan turun-
    temurun. Dan lebih parahnya, kadang baik pelaku maupun korban tidak sadar bahwa sedang melakukan
    dan mendapatkan bully," kata Nina kepada BANPOS.

    Ia menjelaskan, pihaknya senantiasa berupaya mensosialisasikan jenis-jenis kekerasan mulai dari Fisik,
    Seksual hingga kekerasan verbal disetiap elemen masyarakat.

    Bagi pelajar, lanjut Nina, pihaknya rutin melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke tiap-tiap sekolah.
    Salain itu, dari banyaknya sekolah di Kabupaten Lebak, hampir 50 persen sekolah telah menyatakan diri
    sebagai sekolah ramah anak.

    "Tentunya ini harus menjadi ikhtiar kita bersama dalam membenahi permasalahan bullying terutama
    terhadap anak," tandasnya. (MYU/DZH)

  • Bahan Pangan Merangkak Naik

    Bahan Pangan Merangkak Naik

    CILEGON, BANPOS – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon menggelar Rapat Koordinasi Pemantauan Harga dan Pasokan Bahan Pokok Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di Aula DKPP Kota Cilegon, Senin (25/9).

    Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Cilegon Cahyaning Sukarti usai rapat mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan ketersediaan bahan pangan tersedia di pasaran selama peringatan hari besar keagamaan.

    “Alhamdulillah kita selalu monitor berbagai komponen kebutuhan pangan di pasaran. Kita ingin memberikan kenyamanan untuk masyarakat dan memastikan menjelang hari keagamaan stok itu ada dan bisa dijangkau,” kata Cahyaning, Senin (25/9).

    Dijelaskan Cahyaning, sepanjang bulan ini tidak pungkiri akan terjadi kenaikan harga bahan pokok. Fenomena ini terjadi karena tingginya permintaan masyarakat. Komoditi bahan pokok yang sudah mengalami kenaikan harga antara lain beras, minyak goreng, telur, dan daging.

    “Beberapa bahan pangan yang naik itu mengalami lonjakan permintaan dari masyarakat untuk dikonsumsi maupun untuk perayaan hari keagamaan. Makanya wajar merangkak naik,” jelasnya.

    Untuk itu, pihaknya berupaya untuk menggelar pasar murah yang merupakan salah satu strategi Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dalam upaya menekan kenaikan harga barang dan mengendalikan stok kebutuhan bahan pokok.

    “Strateginya kan sudah kita adakan GPM (Gerakan Pasar Murah) kemarin, paling nanti kita koordinasikan dengan Disperindag dengan melakukan operasi pasar ke beberapa kelurahan,” ungkapnya.

    Menurutnya, ada beberapa kendala ketahanan pangan yang terjadi di Kota Cilegon. Antara lain fluktuasi harga kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan, ketergantungan terhadap beras masih tinggi, serta ketersediaan pangan masih mengandalkan pasokan pangan dari daerah lain.

    “Selain itu, tidak berimbangnya antara laju pertumbuhan penduduk dengan lahan pertanian sebagai buffer stok pangan daerah, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan keluarga yang BBSA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman), serta ketersediaan pangan lokal masih di bawah 90 persen,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Sekda Cilegon Pimpin Pejabat Salurkan Air Bersih ke Wilayah Pegunungan

    Sekda Cilegon Pimpin Pejabat Salurkan Air Bersih ke Wilayah Pegunungan

    CILEGON, BANPOS – Musim kemarau di Kota Cilegon tahun ini di membuat keprihatinan banyak pihak. Pemerintah setempat mengerahkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pegunungan.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Maman Mauludin, pada Jumat lalu memimpin langsung pengiriman bantuan air bersih kepada ratusan kepala keluarga di Lingkungan Tembulun, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak.

    Maman bersama para kepala dinas memberikan bantuan sedikitnya empat truk tangki air bersih dengan kapasitas air per truk delapan hingga sepuluh ton.
    Menurut Maman, bantuan air bersih seperti ini akan terus diberikan secara berkesinambungan untuk membantu warga, khususnya di daerah pegunungan yang kerap mengalami krisis air bersih ketika kemarau tiba.

    “Bantuan air bersih ni tidak terbatas. Silahkan masyarakat mengajukan ke Pak Camat, nanti Pak Camat kontak ke kita. Berapapun akan kita bantu. Bantuan ini secara rutin,” ujar Maman, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.

    Maman mengungkapkan, rencananya di Lingkungan Tembulun kedepannya akan dibangun pompa air. Kebutuhan biaya dan teknis lainnya akan dirumuskan bersama dinas terkait.

    “InsyaAllah secepatnya kita akan laporan ke Pak Wali Kota (Helldy Agustian, red) untuk penanganan kebutuhan air bersih. Karena di masa kekeringan ini bisa saja pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan. Artinya bisa menggunakan dana tidak tersangka untuk apapun. Khususnya juga peralatan atau pompa, kalau memungkinkan secepatnya kita akan lakukan itu,” tandas Maman.

    Sementara, menanggapi bantuan ini, Ketua RT Lingkungan Tembulun, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Sulhi (44) mengucapkan terimakasih dan bersyukur atas perhatian yang diberikan oleh Pemkot Cilegon kepada warganya.

    “Alhamdulillah kami mengucapkan terimakasih dari warga pegunungan yang ada di Lingkungan Tembulun ini. Total kurang lebih ada 150 warga terbagi di dua RT di Lingkungan Tembulun,” ucap Sulhi.

    Senada dengannya, warga setempat Hadarah (41). mengungkapkan terimakasih atas bantuan dari para pejabat Pemkot Cilegon. Ia mengaku di lingkungannya sering sekali kekurangan air bersih saat musim kemarau tiba.

    Dengan adanya bantuan air bersih dari pemerintah sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena air adalah kebutuhan dasar masyarakat pegunungan.
    Ia menceritakan bahwa dirinya dan kelaurga lainnya untuk mandi dalam sehari sekali paling dengan sukuran ember kecil.

    Namun ia bersyukur saat itu mendapatkan bantuan air bersih untuk keperluan sehari-hari.(adv)

  • Cegah Eksploitasi Anak, Dinsos Lakukan Pengawasan pada Panti Asuhan

    Cegah Eksploitasi Anak, Dinsos Lakukan Pengawasan pada Panti Asuhan

    CILEGON, BANPOS – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon memberikan pembinaan kepada pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau yang sebelumnya disebut panti asuhan. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi adanya eksploitasi terhadap anak-anak yang ada di panti asuhan.

    Kabid Pemberdayaan Sosial pada Dinsos Kota Cilegon, Mamat Slamet mengatakan pihaknya rutin mengadakan pembinaan terhadap LKSA yang ada di Kota Cilegon.

    “Jadi kita rutin mengadakan pembinaan lembaga kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan kapasitas daripada lembaga-lembaga itu sendiri,” kata Mamat kepada BANPOS saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (25/9).

    Selain itu, pihaknya juga terjun ke lapangan untuk melakukan pengawasan guna memastikan tidak adanya eksploitasi terhadap anak di LKSA atau panti asuhan.

    “Selain itu juga, kita mengadakan monitoring ke lapangan, dimana kita mengawasi keberadaan lembaga atau panti itu sendiri baik itu dari segi anggotanya atau pelayanan atau hal-hal lain,” ujarnya.

    “Kita istilahnya home visit ke lembaga itu sendiri. Kemudian dalam satu tahun mereka harus ada semacam kegiatan yang sifatnya sertifikasi dari pada lembaga itu sendiri sehingga kita harus memonitor kepada lembaga itu. Itu salah satu upayanya khusus,” tambahnya.

    Dikatakan Mamat, saat ini LKSA di Kota Cilegon ada 22 lembaga yang sudah terdaftar resmi ke dinas sosial. “Karena mereka setiap lembaga itu wajib mendaftarkan diri supaya diketahui keberadaannya dalam rangka pembinaan dan pengawasan,” tuturnya.

    Saat disinggung apakah di Kota Cilegon ditemukan LKSA yang terbukti melakukan eksploitasi terhadap anak, Mamat menegaskan sampai saat ini di Kota Baja tidak ditemukan kasus seperti itu.

    “Alhamdulillah di kita tidak ditemukan karena kita melakukan pengawasan intens, dan mereka juga pada aktif berdialog atau berkolaborasi dengan dinas sosial,” ujarnya.

    Bilamana ditemukan kasus seperti itu, Mamat menegaskan pihaknya bakal mencabut izin LKSA tersebut. “Kita evaluasi dan memang kalau ada hal seperti itu kita memberikan warning. Memberikan peringatan pertama, sekaligus mungkin izin terdaftarnya kita cabut,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Cilegon, Damanhuri menekankan kepada LKSA agar niat mendirikan lembaga sosial tidak mencari keuntungan atau benefit.

    “Niat kita itu kan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jadi harus berangkat dari niat bukan berarti mendirikan lembaga itu untuk mencari benefit itu yang paling penting. Kan lembaga kesejahteraan sosial itu bukan lembaga mencari benefit, melainkan lembaga untuk istilahnya pengabdian kepada masyarakat itu sendiri,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Rawan Pencurian dan Penipuan, 20 CCTV Dipasang di Pasar Kranggot

    Rawan Pencurian dan Penipuan, 20 CCTV Dipasang di Pasar Kranggot

    CILEGON, BANPOS – Untuk memberikan rasa aman, nyaman dan menjaga kondusifitas di area Pasar Baru Kranggot, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon memasang sejumlah kamera CCTV.

    Kepala Bidang Perdagangan pada Disperindag Kota Cilegon, Ema Hermawati mengatakan, bahwa tahun 2023 ini pihaknya memasang CCTV di Pasar Baru Kranggot sebanyak 20 titik.

    “Untuk memberikan rasa nyaman dan rasa aman kepada pedagang maupun pembeli karena memang di pasar-pasar itu kan rawan terjadinya pencurian penipuan dan lain-lain. Seperti beberapa waktu lalu saya dapat informasi dari Pasar Blok F kemarin juga kan ada pencurian tuh setelah ada CCTV bisa dideteksi bisa dicari pencurinya akhirnya dikejar oleh keamanan,” kata Ema, kemarin.

    Ema mengakui, 20 titik CCTV yang dipasang di Pasar Baru Kranggot itu belum mencukupi kebutuhan pemantauan lantaran Kranggot memiliki luas 4 hektare.

    “Kameranya CCTV berjumlah 20 itu yang dipasang di Pasar Kranggot, dari luas 4 hektare dengan 20 titik CCTV mungkin masih banyak kekurangannya. Kita adakan secara bertahap tahun ini 20 titik dulu nanti mungkin selanjutnya di tahun berikutnya ditambah lagi,” tuturnya.

    Ema mengatakan, perawatan kamera CCTV akan di cek secara berkala untuk penggunaan yang lebih maksimal.

    “Semuanya itu nanti harus di cek minimal 6 bulan sekali dan ini sudah menjadi kesepakatan dengan pihak ketiga,” ujarnya.

    Terpisah, Kepala UPTD Pasar Baru Kranggot, Kota Cilegon, Dani Rahmat menyebut dengan adanya kamera CCTV tersebut sangat membantu dalam pengawasan khususnya keamanan di pasar.

    Selain itu, kamera CCTV tersebut juga di peruntukan untuk mengawasi pelaku atau oknum yang sering membuang sampah sembarangan di bantaran sungai Pasar Kranggot.

    “Fungsi-fungsi seperti tadi yang sampaikan agar pemasangan CCTV untuk memantau terhadap masyarakat pedagang yang buang sampah sembarangan di bantaran sungai,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Stunting Diklaim Berkurang Di Kota Cilegon

    Stunting Diklaim Berkurang Di Kota Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Jumlah anak stunting di Kota Cilegon dilaporkan terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon per Agustus 2023 tinggal 944 anak.

    Jumlah itu terus berkurang dibandingkan pada Februari 2023 sebanyak 1.144 anak, lalu pada Agustus 2022 sebanyak 1.252 anak, serta Februari 2022 tercatat 1.576 kasus stunting.

    Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada DP3AP2KB Kota Cilegon Wawan Ikhwani menjelaskan, penurunan angka stunting tersebut tidak lepas dari upaya semua pihak yang bersama-sama dari berbagai sisi berkontribusi menurunkan stunting.

    “Dari kami di DP3AP2KB salah satunya dengan pembinaan dapur sehat di Kampung KB (Keluarga Berkualitas),” kata Wawan, usai kegiatan Pembinaan Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsyat), di Aula Dinas Kominfo Kota Cilegon, Jumat (22/9).

    Sebanyak 180 kader dari 32 Kampung KB ikut dalam pembinaan yang menghadirkan narasumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Banten tersebut.

    Dalam kesempatan itu, kader dari Kampung KB diberikan pemahaman mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan di dapur sehat dalam rangka ikut menekan penurunan stunting di Kota Cilegon.

    “Kami ajarkan bagaimana meramu bahan makanan yang sehat, kemudian memasak dan menyajikannya kepada anak-anak stunting. Nanti mereka juga akan dapat rekomendasi dari ahli gizi di delapan Puskesmas wilayahnya masing-masing,” jelas Wawan.

    Sementara itu, Plt Kepala DP3AP2KB Kota Cilegon Agus Zulkarnain menambahkan, Dashat sudah terbentuk sejak pertengahan 2022 di 11 kelurahan. Dia menargetkan pada tahun ini akan bertambah di dua kelurahan, yakni di Sukmajaya dan Banjarnegara.

    “Kami berharap pada 2024 mendatang semua kelurahan sudah terbentuk Kampung KB ini,” harapnya.

    Menurutnya, sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, ada tiga syarat dibentuknya Kampung KB, yakni komitmen pemerintah, dukungan masyarakat dan Rumah Data Kependudukan (RDK).

    “Komitmen pemerintah daerah sudah bagus, dukungan masyarakat juga bagus. Nah RDK-nya ini yang perlu kerja keras karena harus ada data spesifik terkait rumah, anak berapa, orangtua kerjanya apa, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai,” harapnya.(LUK/PBN)

  • Sekolah Lansia Pertama Lebak Diresmikan

    Sekolah Lansia Pertama Lebak Diresmikan

    LEBAK, BANPOS – WAKIL Bupati (Wabup) Lebak, Ade Sumardi, meresmikan Sekolah Lanjut Usia (Lansia) Bina Keluarga Lansia (BKL) Matahari Kabupaten Lebak. Sekolah lansia tersebut merupakan yang pertama di Kabupaten Lebak. Peresmian berlangsung di Wisma Sugri Rangkasbitung, Jumat (22/9).

    Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Rusman Effendi; Tenaga Ahli BKKBN
    Pusat, dr. Rio; Ketua TP-PKK Kabupaten Lebak, perwakilan Dinas DP3AP2KB Lebak, serta unsur
    Forkopimcam Kecamatan Rangkasbitung.

    Kepala Perwakilan BKKBN, Rusman Effendi menjelaskan bahwa BKL Sekolah Lansia di Kabupaten Lebak
    merupakan sekolah ke dua yang diresmikan di Provinsi Banten.

    “Ini sekolah lansia yang ke 2 di Banten. Kehadiran ini tentunya untuk melakukan pembinaan instensif
    kepada lansia agar tetap sehat, aktif, produktif dan bermartabat,” ujar Ruslan.

    Sementara, Wabup Lebak, Ade Sumardi, mengapresiasi atas dibentuknya Sekolah Lansia yang digagas
    oleh BKKBN Provinsi Banten. Pihaknya pun berharap dengan adanya sekolah tersebut, dapat memberikan banyak manfaat.

    “Saya sangat mengapresiasi, semoga kehadiran sekolah ini bisa bermanfaat, terutama untuk pemberdayaan lansia agar tetap sehat dan produktif,” ungkapnya.

    Menurut Wabup, pembentukan BKL sekolah lansia merupakan bukti kehadiran pemerintah untuk para lansia yang ada di Lebak.

    “Selain sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
    dan Pembangunan Keluarga. Juga untuk menjadikan para lansia tetap bisa produktif,” jelas Ade.

    Di akhir, Ade mengimbau para lansia yang nantinya akan lulus dari BKL Sekolah lansia, untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat serta mengajarkan kepada lansia yang lain.

    “Semoga nanti para lansia yang sudah lulus bisa memanfaatkan ilmunya dan juga di lingkungannya bisa mengajarkan,” tandasnya. (WDO/DZH)