BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Tanak Gak Langgar Etik

    Tanak Gak Langgar Etik

    JAKARTA, BANPOS – Sidang Majelis Etik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK)
    menyatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak tidak bersalah dalam
    perkara chat (percakapan) dengan Plh Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM)
    Idris Froyoto Sihite.

    "Menyatakan terperiksa Johanis Tanak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
    dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku," kata Ketua Majelis Etik Dewas KPK Harjono saat
    membacakan amar putusan dalam sidang yang digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta,
    Kamis (21/9).

    Dalam amar putusan tersebut, Tanak dinyatakan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 4
    ayat (1) huruf j dan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b PerDewan Pengawas Nomor 03 Tahun 2021 tentang
    Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

    Majelis Etik Dewas KPK yang beranggotakan anggota Dewas Syamsuddin Haris dan Albertina Ho, juga
    kemudian memulihkan nama baik serta hak Tanak seperti sedia kala.

    "Memulihkan hak terperiksa Johanis Tanak dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya pada
    keadaan semula," tutur Harjono.

    Untuk diketahui, sidang kode etik terhadap Tanak digelar terkait dengan beredar-nya tangkap layar
    percakapan antara dirinya dengan Plh Dirjen Minerba di ESDM Idris Froyoto Sihite.

    Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Selasa (18/4) menyampaikan bahwa Johanis Tanak secara
    langsung sudah mengklarifikasi hal tersebut kepada media, dan mengatakan percakapan tersebut terjadi
    sebelum Tanak menjabat pimpinan KPK.

    "Pembicaraan soal urusan pribadi apa yang bisa dilakukan menjelang masa pensiun. Idris Sihite juga saat
    itu belum berurusan dengan KPK," katanya.

    Lembaga antirasuah itu kemudian mendapatkan informasi bahwa tangkap layar percakapan yang
    beredar sudah direkayasa.

    "Kami saat ini mendapatkan informasi bahwa chat yang beredar tersebut sudah direkayasa tanggal-nya
    oleh pihak yang tak bertanggung jawab sehingga seolah-olah terjadi saat sudah terpilih seleksi pimpinan
    KPK," tandasnya. (DZH/ANT)

  • Jelang Pemilu, Data Narapidana (Rutan) Kelas IIB Serang Diperbaharui

    Jelang Pemilu, Data Narapidana (Rutan) Kelas IIB Serang Diperbaharui

    SERANG, BANPOS – Menjelang pemilu 2024, Kementerian Hukum dan Ham RI (Kemenkumham) Kantor Wilayah Banten Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Serang bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang melakukan perekaman dan perbaikan data Kartu Identitas Penduduk (KTP) untuk para tahanan.

    Kasubsi pelayanan rutan serang, Maulana Kahfi Fikardin mengatakan bahwa Rutan Serang bersama Disdukcapil Kota Serang melaksanakan pendataan terkait akan dilaksanakannya pemilu 2024 mendatang.

    “Karena para warga binaan ini mungkin ada beberapa yang belum terdaftar ataupun ada yang ganda, untuk itu kita antisipasi di Rutan Serang ini bersama dengan Disdukcapil. Kita bekerja sama untuk mensukseskan pemilu jangan sampai pada saat pelaksanaan, itu terjadi hal-hal negatif, yang tidak diinginkan dan perdebatan terkait warga binaan pemasyarakatan yang tidak memiliki NIK,” ujarnya.

    Dirinya menerangkan, dari Rutan Serang terdapat sebanyak puluhan tahanan yang pada hari ini dilakukan perbaikan data. Dari para tahanan tersebut, selain tahanan yang memang berdomisili Kota Serang juga dilakukan pada tahanan yang berasal dari luar Kota Serang.

    “Kita kebetulan hari ini yang di data ada 85 orang. Ada yang berada di Serang (domisilinya, red). Kemudian, ada yang di luar Serang, itu sudah di data. Dari jumlah warga binaan kita per hari ini ada 529 orang,” terangnya.
    “85 orang yang terdata, karena sisanya sudah memiliki NIK yang pasti,” sambungnya.

    Dirinya berharap, dengan dilakukannya hal tersebut, bisa menyukseskan acara pemilu karena pemilu ini merupakan bagian dari demokrasi negara kita ini.

    Kemudian, Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Disdukcapil Kota Serang, Hendra Permana mengatakan, kegiatan hari ini giat yang direncanakan dan dilaksanakan dua minggu belakangan.

    “Kita mendapat surat dari Kemenkumham dalam hal ini Rutan Serang terkait dengan perekaman dan pemadanan data para penghuni. Para penghuni yang berasal dari warga Kota Serang dan itu pun tidak menutup kemungkinan untuk warga di luar Kota Serang yang tidak terdeteksi. Kita cari di geometrik hingga nanti ketemu,” katanya.

    Dalam pemadanan data di Rutan Serang pihaknya menemukan salah satu tahanan yang terdapat masalah pada data dirinya. Dirinya mengungkapkan kegiatan tersebut juga guna menyukseskan pemilu 2024 mendatang.

    “Kebetulan salah satu klausanya bahwa pemilih itu berdasarkan KTP. Jadi kita dalam hal ini ikut serta dalam kesuksesan pemilu dengan percetakan KTP-nya. Harapan kami untuk kegiatan perekaman dan percetakan KTP ini kita sebesar mungkin dapat memenuhi target untuk kesiapan di pemilu 2024 mendatang,” ujarnya.

    “Permohonan dari rutan kita ada 85 orang itu tidak hanya mutlak dari warga Kota Serang tapi juga ada dari provinsi lain. Dalam hal ini kita menemukan tahanan yang data dirinya bermasalah dan kita sudah sampaikan kepada pihak rutan dan sekarang sudah selesai tercatat sebagai warga Kota Serang,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Lapas Cilegon Miliki Fitur Keamanan Canggih

    Lapas Cilegon Miliki Fitur Keamanan Canggih

    CILEGON, BANPOS – Langkah-langkah pengamanan di Lapas Cilegon mencapai tingkat ketat yang lebih tinggi dengan peresmian Blok Maximum Security yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Banten), Kamis (21/9).

    Acara ini merupakan Revitalisasi Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Cilegon sebagai Pilot Project UPT Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Sebagai langkah awal Lapas Kelas IIA Cilegon dalam melaksanakan Revitalisasi Pemasyarakatan adalah Program Pengadaan Blok Maximum Security.

    Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Banten, Tejo Harwanto mengatakan adanya Blok Hunian Maximum Security diharapkan Narapidana yang memiliki risiko tinggi bisa ditempatkan di blok tersebut dengan standar pengamanan yang memadai, baik secara SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas maupun sarana dan prasarana sebagai pendukungnya.

    Blok Maximum Security merupakan fasilitas baru yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan terhadap narapidana yang tergolong dalam kategori berisiko tinggi dan berpotensi menjadi ancaman bagi masyarakat. Dalam upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam Lapas Cilegon, lanjutnya Blok Maximum Security ini memiliki berbagai fitur keamanan canggih yang akan meningkatkan efektivitas pemasyarakatan.

    Peresmian Blok Maximum Security ini juga dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Masjuno, beserta pejabat tinggi lainnya di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, yang menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya ini dalam meningkatkan sistem pemasyarakatan di Lapas Cilegon.

    Kemudian Tejo menyampaikan pentingnya Blok Maximum Security dalam menjalankan fungsi lapas sebagai lembaga pemasyarakatan yang bertanggung jawab.

    “Blok hunian maximum security ini merupakan blok dengan teknologi keamanan canggih dan terlengkap di Indonesia di antaranya adalah penggunaan (kamera) CCTV (dengan fitur) face recognition, pengacak sinyal, ruang pengawasan aktivitas narapidana selama 24 jam,” ungkapnya.

    Tejo berharap agar fasilitas ini dapat berperan aktif dalam memperbaiki perilaku warga binaan, memberikan pelatihan, serta mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

    Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cilegon, Enjat Lukmanul Hakim. Enjat menyampaikan Blok Maximum Security ini didesain dengan sangat cermat, termasuk sistem pengawasan 24 jam, petugas yang terlatih, serta ruang sel yang memenuhi standar internasional untuk memastikan keamanan dan keamanan maksimum.

    “Dengan adanya Blok Hunian ini diharapkan dapat menampung Narapidana dari Lapas lain yang over kapasitas. Terutama kejahatan spesifik yang memerlukan pendekatan yang spesifik pula,” ujarnya.

    Dengan peresmian Blok Maximum Security ini, Lapas Cilegon berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pemasyarakatan dan mengambil langkah-langkah konkret dalam rangka mendukung reformasi peradilan pidana di Indonesia. Semoga fasilitas ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan membantu narapidana untuk memulai babak baru dalam hidup mereka setelah menjalani hukuman.(LUK/PBN)

  • DPK Cilegon Bakal Gelar Pesta Literasi

    DPK Cilegon Bakal Gelar Pesta Literasi

    CILEGON, BANPOS – Dalam rangka merayakan Hari Literasi Dunia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Cilegon bakal menggelar Pesta Literasi dengan tema ‘Budayakan Literasi, Ciptakan Mimpi’ di Cilegon Center Mall (CCM), Minggu (24/9).

    Kepala DPK Kota Cilegon Ismatullah mengatakan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan pesan pentingnya arti literasi, lingkungan, dan pendidikan pada masyarakat luas.

    “Kegiatan ini sengaja kita lakukan di mal supaya terpublikasi dan dapat diketahui oleh masyarakat banyak sehingga bisa meningkatkan literasi masyarakat dalam kegemaran membaca,” kata Ismatullah, Kamis (21/9).

    Ia menyampaikan, terdapat berbagai kegiatan menarik dalam acara pesta literasi tersebut. Mulai dari bedah buku, talk show seputar literasi keluarga, membacakan nyaring, menyaksikan dongeng, pertunjukan seni, serta lomba mewarnai.

    “Ini gratis, kecuali untuk lomba mewarnai. Ada hiburan tarian dari sekolah-sekolah yang kita undang untuk berpartisipasi,” ujarnya.

    Ismatullah menambahkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan berbagai komunitas-komunitas literasi dalam kegiatan tersebut.

    “Mengumpulkan komunitas-komunitas literasi, semua kita gabung. Nanti juga ada pojok baca, pojok sensori, kampung dongeng dan konsultasi tumbuh kembang, ” tambahnya.

    Sekretaris DPK Kota Cilegon Sulelah menambahkan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kota Cilegon untuk meningkatkan indeks pembangunan literasi. Untuk itu, pihaknya mengajak masyarakat Kota Cilegon untuk berpartisipasi dan meramaikan Pesta Literasi Cilegon.

    “Saat ini indeks pembangunan literasi masyarakat kita 18,60. Dengan kegiatan ini kita harapkan bisa semakin meningkat ke indeks yang lebih baik,” harapnya.(LUK/PBN)

  • Pemkab Lebak Siapkan Antisipasi Bahaya Karhutla

    Pemkab Lebak Siapkan Antisipasi Bahaya Karhutla

    LEBAK, BANPOS – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar)
    Kabupaten Lebak meminta agar masyarakat mewaspadai musim kemarau, yang bisa berdampak pada
    musibah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang saat ini kerap terjadi. Mereka pun telah
    menyiapkan antisipasi, guna menghadapi Karhutla.

    Kepala Satpol PP dan Damkar Lebak, Dartim, mengatakan bahwa saat ini masyarakat benar-benar harus
    mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Apalagi di berbagai Kecamatan di Lebak memiliki
    tingkat kerentanan yang tinggi, dikarenakan masih terdapat wilayah area hutan.

    “Kami mengimbau agar masyarakat mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena wilayah
    Lebak sangat rentan terjadi kebakaran, saat ini sudah terjadi beberapa kali terjadi kebakaran lahan,
    kawasan hutan bahkan perumahan penduduk,” katanya baru-baru ini.

    Menurut Dartim, pihaknya kerap menerima banyak laporan mengenai kebakaran lahan, hal itu
    dikarenakan kini sedang musim kemarau.

    “Musim kemarau ini memang rawan, saya sering dapat laporan kejadian, tentu saja kondisi ini
    menambah risiko kebakaran. Karena itu pula kami mengajak warga untuk bersama-sama meningkatkan
    kewaspadaan untuk mencegah terjadinya musibah,” katanya.

    Pihaknya mengimbau agar warga tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau lahan. Selain
    itu, pihaknya melarang membuang puntung rokok sembarangan.

    “Pokoknya warga jangan membakar sampah di areal perhutanan, terutama pada saat angin berhembus
    kencang, lantaran angin itu bisa memicu risiko penyebaran kobaran api,” terang Dartim menegaskan.

    Kasatpol PP pun menyebut, berdasarkan denah wilayah manajemen kebakaran yang dihimpun, Damkar
    telah menempatkan armada dan petugasnya di empat Posko. Posko yang pertama adalah di Kantor
    Satpol PP yang membawahi Kecamatan Rangkasbitung, Cibadak, Warunggunung, Kalanganyar, Maja,
    Cimarga dan Curugbitung.

    Kemudian posko yang kedua berada di Kecamatan Cipanas yang meliputi Kecamatan Sajira, Muncang,
    Lebak Gedong, dan Sobang. Kemudian untuk posko ketiga yaitu di Cileles yang meliputi Kecamatan
    Cikulur, Gunung Kencana, Leuwidamar, Bojong Manik, Banjarsari dan Cirinten.

    Dan yang terakhir posko keempat terdapat di Kecamatan Malingping yang meliputi, Wanasalam, Cijaku,
    Cigemblong, Cihara, Panggarangan, Cibeber, Bayah dan Cilograng.

    “Ini bagian upaya kami untuk membantu warga guna meminimalisir terjadinya bencana kebakaran, dan
    jika terjadi maka penanganan bantuan pemadam kebakaran akan lebih mudah menjangkau ke semua
    wilayah,” papar Dartim. (WDO/DZH)

  • 8 Tim Ikuti Liga Porwan Pandeglang

    8 Tim Ikuti Liga Porwan Pandeglang

    PANDEGLANG, BANPOS – KELOMPOK Kerja Wartawan (Porwan) Pandeglang menggelar liga Porwan Pandeglang di lapangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) DPUPR Provinsi Banten. Pertandingan
    tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) kedua Porwan
    Pandeglang.

    Dalam liga tersebut, sekitar delapan tim yang bertanding yaitu Setwan FC, UPT PJJ FC, DPUPR
    Pandeglang FC, DPKPP FC, Satlantas FC, MPP FC, BPBD FC, dan Setda FC. Selain memperebutkan piala
    bergilir, para peserta yang menjadi juara satu sampai tiga akan mendapatkan penghargaan lainnya
    seperti uang pembinaan.

    Acara tersebut dibuka oleh Asda I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda
    Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan. Hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Ali Fahki
    Sumanta; Ketua Fraksi Partai Gerindra Pandeglang, Erin Fabiana Anshori; Kepala Bagian (Kabag) Protokol
    dan Komunikasi Pimpinan, Tb Nandar Suptandar serta tamu undangan lainnya.

    Dalam sambutannya, Asda I Bidang Pemkesra Setda Pemkab Pandeglang, Doni Hermawan, mengatakan
    bahwa kegiatan yang dilakukan Porwan Pandeglang merupakan hal positif dan sebagai upaya menjaga
    tali sulaturahim antar semua elemen.

    “Kita bersilaturahmi karena kalau mengejar prestasi akan sulit. Yang penting kita berolahraga mencari
    keringat biar sehat,” kata Doni dalam sambutannya, Kamis (21/8).

    Selain itu, lanjut Doni, ia juga mendoakan agar kegiatan Liga Porwan berjalan lancar serta bisa terus ikut
    mengawal dan mensukseskan pembangunan di berbagai sektor di Pandeglang.

    “Semoga Porwan bisa lebih sukses, bisa lebih sinergis sehingga kita bisa bekerja sama dalam
    membangun Kabupaten Pandeglang,” terangnya.

    Sementara itu, Sekda Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta, berpesan kepada para peserta Liga Porwan agar
    mengikuti pertandingan dengan gembira, karena pertandingan yang digelar merupakan ajang
    mempererat silaturahim.

    “Ini bukan mencari prestasi, tetapi untuk hiburan, untuk senang-senang disamping kita berolahraga
    untuk menyehatkan fisik kita,” katanya.

    Plt Kepala UPT PJJ DPUPR Banten, Ian Ardiansyah mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan
    memilih lapangan UPT PJJ sebagai pertandingan Liga Porwan tahun 2023.

    “Kami dari UPT PJJ Pandeglang mengucapkan terima kasih, momen ini merupakan momen baik untuk
    dilanjutkan ke depan. Karena bisa dijadikan sebagai ajang berkumpul dan silaturahim,” katanya.

    Ian berpesan agar para psserta bisa bertanding dengan serius tetapi tidak berlebihan. Karena kegiatan
    yang dilakukan bukan untuk mencari prestasi, melainkan lebih kepada meningkatkan silaturahim antar
    semua elemen di lingkungan Pemkab Pandeglang.

    “Kalaupun mau menang harus ngotot menang, tetapi jangan juga terlalu serius diajang ini, karena ini
    merupakan momen silaturahim. Mari kita bertanding, mari kita tertawa, mari kita berbahagia dalam
    pertandingan ini. Kita adalah juaranya,” katanya. (DHE/DZH)

  • BBWSC3 Rencanakan Penggusuran Warga

    BBWSC3 Rencanakan Penggusuran Warga

    SERANG, BANPOS – Puluhan masyarakat yang mendiami lahan bantaran Sungai Cibanten terancam akan direlokasi oleh pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC3) karena dianggap dapat menghambat pelaksanaan proyek normalisasi dan pelebaran sungai tersebut.

    Rencana itu terungkap saat BBWSC3 menggelar rapat pertemuan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang guna membahas rencana penertiban pemukiman tidak berizin di bantaran Sungai Cibanten di Gedung BBWSC3 pada Rabu (20/9).

    Ditemui seusai menggelar rapat pertemuan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai 1 BBWSC3 Junaiedy Malay mengatakan, secara teknis pihaknya belum bisa memastikan kapan rencana relokasi itu akan dilaksanakan.

    “Belum bisa dipastikan untuk rencana relokasi rumah-rumah kapan, teknis nya seperti apa,” katanya kepada BANPOS pada Rabu (20/9).

    Selain karena dapat menghambat pelaksanaan proyek normalisasi dan pelebaran sungai, alasan lain mengapa pemukiman itu terancam direlokasi adalah karena masyarakat dianggap telah secara ilegal mendiami lahan milik negara.

    Sebab berdasarkan aturannya, 50 meter dari sempadan sungai, lahan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai pemukiman penduduk.

    “Dari sempadan sungai kan 50 meter. Tanggul kita sudah ada, jadi yang dijadikan akses untuk penduduk itu kini ditempati bangunan, harusnya bikin bangunan di luar tanggul,” ucapnya.

    Meski dianggap telah secara ilegal mendiami lahan milik negara, namun ia menginginkan agar dalam proses relokasi itu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, dan bermusyawarah dengan masyarakat.

    “Sungai itu menjadi kewenangan kita, bersertifikat juga. Tapi walaupun itu tanah negara, kita ingin dilakukan secara musyawarah,” tegasnya.

    Disinggung terkait pelaksanaan proyek normalisasi sungai, ia menyebut di tahun ini progres pelaksanaan proyek tersebut telah mencapai 50 persen.

    Dengan panjang sungai yang dinormalisasi mencapai 2-3 kilometer.

    “Normalisasi sudah 50 persen, cuman pas belokan itu ada pemukiman warga,” jelasnya.

    “Sekitar 2-3 kilometer, rencananya kita dari Sindangheula,” imbuhnya.

    Sementara itu di sisi lain, Asisten Daerah (ASDA) II Pemerintah Kota Serang, Yudi Suryadi menyebutkan ada sekitar 50-60 rumah warga yang berdiri di atas lahan tersebut.

    Ia juga menambahkan, rencana pelebaran sungai itu memiliki lebar mencapai 40 meter.

    Akibat dari rencana perluasan tersebut, maka warga di bantaran sungai dipastikan akan terdampak proyek itu.

    “Tadi ada kendala ternyata di tanah yang dibangun rumah-rumah penduduk tanpa izin. Kami agak kesulitan karena sungai ini harus dilebarkan,” tandasnya.(CR-02/PBN)

  • Profesionalisme Kepolisian Dipertanyakan Warga Jayasari

    Profesionalisme Kepolisian Dipertanyakan Warga Jayasari

    LEBAK, BANPOS – Kasus dugaan penyerobotan tanah warga Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak masih belum mendapatkan titik terang dari pihak kepolisian setelah sebelumnya masyarakat diberi informasi oleh Bareskrim Polri bahwa kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan dijanjikan dalam waktu dekat akan segera ditetapkan tersangka.

    Aktivis Pemuda Pejuang Keadilan, Harda Belly, mempertanyakan profesionalisme Polda Banten dalam mengusut penyerobotan lahan warga Desa Jayasari tersebut. Menurutnya, proses hukum atas laporan masyarakat masih jauh dari rasa keadilan.

    “Polda Banten jangan tebang pilih dalam mengusut dugaan penyerobotan lahan di Desa Jayasari Lebak. Segera umumkan siapa-siapa yang menjadi tersangka karena proses hukum sudah lama berjalan dari penyelidikan naik ke penyidikan,” kata Harda kepada BANPOS, Rabu (20/9).

    Harda menilai, penegakan hukum masih cenderung merugikan masyarakat. Hal tersebut terjadi lantaran menurutnya masih adanya kesenjangan dalam penegakan hukum terhadap masyarakat menengah kebawah.

    “Kalau seperti itu maka jangan disalahkan kalau masyarakat tidak percaya dengan aparat kepolisian karena dalam prakteknya hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” ujarnya.

    Harda minta Polda Banten agar dapat segera menetapkan tersangka dan mengusut kasus ini sampai ke akarnya lantaran sejak awal laporan dibuat, masyarakat masih menanti dan berharap besar bagi penegakan hukum untuk haknya.

    “Penetapan tersangka dari kepolisian dinantikan oleh masyarakat Lebak maupun seluruh masyarakat Indonesia,” jelasnya.

    Harda yang selama ini mengawal kasus tersebut menyadari kalau masyarakat sedang berlawanan dengan kekuatan besar. Karena itu, lanjut Harda,
    masyarakat percaya Aparat Kepolisian untuk menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan.

    “Memang diduga ada kekuatan besar dibalik ini semua, Namun hukum harus tetap ditegakkan dan Aparat Kepolisian lah yang bisa melakukan itu,” terang Harda.

    Harda berharap, kasus tersebut cepat diselesaikan oleh Aparat Kepolisian dengan menetapkan semua yang terlibat dan tanah yang dirampas diganti dan dikembalikan ke pemiliknya.

    “Segera tangkap semua mafia tanah di Lebak dan kembalikan tanah yang sudah dirampas ke warga,” tandasnya.(MYU/DZH)

  • Berharap Hujan Cepat Turun Di Wilayah Tangerang

    Berharap Hujan Cepat Turun Di Wilayah Tangerang

    TANGERANG, BANPOS – Para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggelar salat Istisqa atau salat meminta hujan di Lapangan Raden Arya Yudha Negara, Puspemkab Tangerang. Salat Istisqa dilaksanakan lantaran krisis air bersih yang melanda, dampak dari kemarau panjang akibat fenomena El Nino.

    Sebagai diketahui, fenomena El Nino hingga saat ini membuat banyak bencana, mulai dari kekeringan air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai bencana lainnya.

    Kami melaksanakan salat Istisqa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala (SWT), agar diturunkan hujan yang berkah dan bermanfaat," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, Rabu (20/9).

    Menurutnya, gelar salat sunah tersebut merupakan bentuk ikhtiar dan doa untuk memohon kepada Sang Pencipta. Walaupun hujan sudah turun pada Selasa (19/9) di sebagian wilayah Tangerang, namun kondisi kekeringan masih melanda 12 kecamatan dan 42 desa/kelurahan.

    Kami terus menangani kekeringan di 12 kecamatan, 42 desa/kelurahan yang masih kesulitan, air bersih kita kirim baik melalui Dinas Perkim, Perumdam TKR (Tirta Kerta Raharja), maupun BPBD, jelasnya.

    Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, menjelaskan penanganan kekeringan yang melanda wilayahnya itu masih berjalan.

    Setiap harinya, tim BPBD, Perumdam TKR dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) terus memantau kondisi lapangan, dan memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Adapun 12 Kecamatan yang mengalami kekeringan di antaranya adalah Kecamatan Jambe, Kemeri, Mekar Baru, Balaraja, Cisauk, Legok, Gunung Kaler, Kosambi, Panongan, Jayanti, Pakuhaji dan Kecamatan Tigaraksa.

    Setiap harinya, setiap masyarakat yang meminta bantuan air bersih, kita kirim, seperti di Masjid Desa Pasir Bolang Kecamatan Tigaraksa," jelas Ujat. (DZH/ANT)

  • Cilegon Jadi Percontohan Lab-MR dan APIP

    Cilegon Jadi Percontohan Lab-MR dan APIP

    CILEGON, BANPOS – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia (RI) menunjuk Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menjadi percontohan Nasional atas implementasi Laboratorium Manajemen Resiko (Lab-MR) dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

    Hal itu dibuktikan dengan penandatanganan nota perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penyelenggaraan Laboratorium Manajemen Resiko dan Peningkatan Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Deputi Kepala BPKP RI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Raden Suhartono di Aula Sekretariat Daerah (Setda) II Pemkot Cilegon, Rabu (20/9).

    Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan bahwa Laboratorium Manajemen Risiko sangat penting dalam memberikan kebiasaan yang lebih baik lagi kedepannya.

    “Kami tentunya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas kepercayaannya bahwa Kota Cilegon menjadi pilot project dari 98 kota secara nasional. Jadi, hanya ada empat, di provinsi, di kabupaten, kota dan kementerian. Untuk Kota Cilegon kita yang dipercayai untuk pertama kali,” Helldy usai kegiatan, Rabu (20/9).

    Menurut Helldy, keberadaan Laboratorium Manajemen Resiko juga dapat menganalisis dan mengurangi resiko, sehingga bisa mengurangi hal-hal negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cilegon. Untuk itu, pihaknya akan terus meminta pendampingan kepada BPKP.

    “Setelah MoU ini kami minta pendampingan. Makanya, saya bilang dalam penyusunan RPJMD juga minta pendampingan dari BPKP agar resiko-resiko dalam RPJMD juga bisa berkurang,” tuturnya.

    Di tempat yang sama, Deputi Kepala BPKP RI Bidang PPKD Raden Suhartono menjelaskan, alasan Kota Cilegon terpilih menjadi percontohan dari 98 kota di Indonesia terkait Lab-MR dan Peningkatan Kapabilitas APIP, karena Pemkot Cilegon memiliki komitmen yang tinggi atas penerapan manajemen risiko dan Kapabilitas APIP di lingkungannya.

    “Ini baru pertama kali (Terpilihnya Kota Cilegon-red), salah satunya memiliki komitmen yang tinggi, Pimpinan Daerah dan Pimpinan OPD-nya. Kedua menunjukkan penerapan tata kelola pengendalian intern dan manajemen risiko yang menuju ke arah yang lebih baik,” jelasnya.

    Dalam hal ini, Suhartono mengaku, pihaknya akan terus melakukan pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional termasuk di daerah. Tujuannya, untuk memastikan agar pembangunan terjadi sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan pelayanan terbaik melalui penyelenggaraan pemerintahan.

    “Evaluasi atas penyelenggaraan SPP dan Manajemen Risiko serta Kapabilitas APIP dilakukan setiap tahun, sama dengan penilaian atau audit yang dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan kepada Pemerintah Daerah kan setiap tahun,” tandasnya. (LUK/PBN)