BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Pemprov Banten Tidak Prioritaskan Masyarakat

    Pemprov Banten Tidak Prioritaskan Masyarakat

    SERANG, BANPOS – Kritikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam melakukan pemangkasan terhadap alokasi anggaran belanja modal pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 semakin meluas.

    Sebelumnya, salah seorang anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Gerindra, Muhammad Nizar melontarkan kritikan terkait kebijakan pemangkasan anggaran itu dengan mengatakan bahwa perencanaan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten buruk.

    Kini hal senada juga disampaikan oleh Deputi Direktur PATTIRO Banten, Amin Rohani.
    Amin berpandangan dengan adanya kebijakan pemangkasan alokasi anggaran belanja modal membuktikan bahwa, Pemprov Banten belum sepenuhnya memprioritaskan kepentingan masyarakat.

    “Dapat dimaknai bahwa pemerintah masih belum memprioritaskan kepentingan masyarakat atau publik di atas kepentingan pemerintah itu sendiri,” ungkapnya kepada BANPOS.

    Menurutnya, Pemprov Banten seharusnya mengambil kebijakan penambahan jumlah porsi anggaran belanja modal, bukan malah sebaliknya

    Alasannya karena belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang dapat dirasakan langsung kebermanfaatannya oleh masyarakat.

    Lain halnya dengan belanja operasional yang dinilainya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat dampak dari kebermanfaatannya.

    “Idealnya belanja modal mesti lebih besar dibandingkan belanja operasional, karena belanja modal lah yang akan disalurkan untuk urusan-urusan yang langsung berkaitan dengan kepentingan pembangunan masyarakat,” ujarnya.
    Terlebih lagi saat ini, masih banyak permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat yang harus segera ditangani oleh Pemprov Banten.

    Seperti misalnya, pemerataan kualitas pendidikan yang dianggap belum sepenuhnya mampu dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Banten.

    “Ketimpangan pendidikan masih terjadi, sebaran Sekolah Menengah Atas (SMA) masih belum merata,” terangnya.
    Tidak hanya di sektor pendidikan, permasalahan di sektor kesehatan seperti stunting dan kematian ibu dan anak juga tidak boleh luput dari perhatian Pemprov Banten.

    “Angka stunting masih di Kisaran 20 persen, begitu juga dengan angka kematian ibu dan bayi yang juga masih cukup tinggi,” imbuhnya.

    Oleh karena itu Amin menilai, berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka tidak tepat jika Pemprov Banten memutuskan untuk memangkas alokasi anggaran belanja modal yang yang sejatinya diperuntukan untuk kepentingan masyarakat.

    “Jelas itu kebijakan yang tidak tepat,” tegasnya.

    Ia pun menambahkan, seharusnya dipangkas itu bukanlah belanja modal melainkan tunjangan pegawai pemerintahan yang dialokasikan dalam belanja operasional.

    “Belanja operasional Pemprov Banten dapat ditekan melalui pemangkasan tunjangan kinerja yang menurut sebagian besar masyarakat masih terlalu tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Partai Gerindra, Muhammad Nizar menyalahkan perencanaan Pemprov Banten yang dinilai tidak matang.
    Menurutnya, Pemprov Banten dalam menyusun perencanaan anggaran, terlalu tinggi memasang target SiLPA di APBD Murni 2023.

    Karena hal itulah kemudian menurutnya turut berdampak terhadap rencana pembiayaan belanja daerah di RAPBD Perubahan tahun ini.

    “Menurut saya itu adalah salah perencanaan terkait dengan penganggaran 2023. Karena ternyata SiLPA nya yang dipasang terlalu besar. Padahal waktu saya ingat tidak segitu yang dipasang, akhirnya berakibat kepada kekurangan anggaran, kan?” kata Nizar kepada BANPOS pada Selasa (19/9).

    Nizar menyebutkan SiLPA yang ditargetkan oleh Pemprov Banten di tahun 2023 angkanya mencapai Rp615 miliar, namun menurut keterangannya dari target yang ditetapkannya itu hanya mampu direalisasi sekitar Rp400 miliar.

    “SiLPA yang dipasang di 2023 Rp615 miliar, sementara SiLPA yang tercapai hanya sekitar Rp400 miliar lebih. Jadi hampir Rp200 miliar itu SiLPA yang ngawang-ngawang,” tuturnya.

    Di samping itu ia juga bertanya-tanya, mengapa Pemprov Banten berani memasang target yang tinggi terhadap SiLPA di APBD Murni Tahun Anggaran 2023.

    Ia menaruh curiga, barangkali memang sebenarnya Pemprov Banten sengaja merencanakan hal tersebut.

    “Seharusnya bukan SiLPA yang dipasang begitu tinggi. Kalau kayak gitu kan semacam SiLPA yang direncanakan,” ujarnya.

    Oleh karenanya, ia mengkritik keras keras kebijakan tersebut dengan mengatakan bahwa perencanaan Pemprov Banten buruk.

    “Inikan berarti perencanaannya yang buruk. Kok bisa berani pasang SiLPA yang begitu besar,” tandasnya.(CR-02/PBN)

  • Peran Ulama Sangat Penting Menjaga Kondusifitas Daerah

    Peran Ulama Sangat Penting Menjaga Kondusifitas Daerah

    PANDEGLANG, BANPOS – Bupati Pandeglang Irna Narulita, mengajak kepada semua ulama agar bisa ikut menjaga iklim kondusifitas daerah, menjelang Pemilu 2024. Tindakan itu harus dilakukan, sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan, serta agar tidak ada perpecahan di semua lapisan masyarakat.

    Irna mengatakan, agar kondusifitas daerah bisa terjaga, peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat dibutuhkan sebagai organisasi keagamaan. Terlebih, menjelang pesta demokrasi bisa membuat perpecahan dikalangan masyarakat, karena perbedaan dukungan dan pilihan.

    Oleh karena itu, sebagai wadah organisasi muslim, peran MUI sangat penting karena harus bisa menjadi jembatan agar kondisi di masyarakat tetap kondusif dan tidak mudah diadu domba, serta bisa meningkatkan partisipasi pemilih di tahun 2024 mendatang.

    “Pemilu tahun lalu, partisipasi hanya masyarakat hanya 65 persen, kami harap dukungan MUI agar masyarakat bisa datang ke TPS untuk menyalurkan suaranya,” kata Irna, Rabu (20/9).

    Menurut Irna, agar bisa terlaksana Pemilu yang damai dan aman, harus melibatkan semua pihak terkait, bukan hanya tugas penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Pemerintah Daerah. Dengan begitu, pelaksanaan pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik.

    “Ini pesta rakyat, rakyat semua harus bergerak meningkatkan partisipasi nya untuk mensukseskan pesta demokrasi, MUI bisa menstimulus untuk mendorong masyarakat supaya tidak golput,” tambahnya.

    Irna menilai, suasana menjelang pelaksanaan Pemilu, suhu politik akan semakin panas dan masyarakat akan mudah diadu domba oleh kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, MUI harus menjadi perekat masyarakat agar tidak terpecah.

    “Hadirnya MUI harus mengedukasi masyarakat jangan terprovokasi yang akan memecah belah komponen bangsa, kami yakin masyarakat sekarang lebih cerdas,” tandasnya. Ketua MUI Kabupaten Pandeglang Zamzami Yusuf mengatakan, pihaknya akan berupaya agar kerukunan antar masyarakat bisa tetap terjaga di ajang Pemilu 2024 mendatang. Diantaranya dengan terus mengingatkan agar tidak mudah dipecah belah meski berbeda pilihan di ajang Pemilu.

    “Kita berusaha maksimal meneladani Nabi Muhammad dalam berperilaku dan menyelesaikan setiap persoalan, walaupun tidak akan bisa sempurna tapi kita berusaha meneladani apa yang diamanatkan baginda Nabi,” katanya.

    Zamzani menilai, sinergitas perlu dilakukan antara MUI dengan pemerintah baik Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.

    “Sinergitas ini akan bisa membangun sebuah program yang bermanfaat bagi umat. Sebagai kota santri, pandeglang harus punya makna hakiki seutuhnya bukan hanya selogan,” katanya.(PBN/BNN)

  • Waspada Gelombang Tinggi di Laut Selatan

    Waspada Gelombang Tinggi di Laut Selatan

    LEBAK, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak mengimbau
    kepada warga di sepanjang pesisir pantai selatan, agar waspada terhadap gelombang tinggi yang
    berpotensi terjadi. Potensi gelombang tinggi terjadi di perairan Banten Selatan tersebut berdasarkan
    perkiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

    Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kabupaten Lebak, Febby Rizky Pratama, menyebut potensi
    gelombang tinggi sekitar 2.5 meter hingga 4 meter diprediksi bakal terjadi di perairan Banten Selatan
    sampai dengan perairan Pulau Sumba. Untuk itu, pihaknya mengharapkan agar warga tetap waspada
    jika prediksi gelombang tinggi benar-benar terjadi.

    "Kami mengimbau agar warga di pesisir perairan Banten Selatan untuk tetap waspada, lakukan
    penyelamatan dan evakuasi mandiri jika prediksi itu terjadi," kata Febby, Rabu (20/9).

    Menurut Febby, pihaknya meminta agar warga yang berada di pesisir pantai untuk dapat
    memperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan, terutama kepada nelayan dan pelayaran agar
    bersikap hati hati, karena kecepatan angin bisa mencapai lebih dari biasa.

    Ia menerangkan, kehati-hatian sangat diperlukan mengingat potensi atau peluang terjadinya
    gelombang tinggi bisa menyebabkan keselamatan terancam.

    "Agar untuk meminimalisir hal hal yang tidak diinginkan, BPBD telah menginstruksikan agar relawan
    tangguh BPBD untuk bersiap siaga. Dan kepada nelayan yang melaut, tetap hati-hati dan waspada.

    Karena kecepatan angin bisa mencapai 15 knot dengan tinggi gelombang di atas 1.25 meter," ucap
    Febby.

    Imbaunya pula, agar warga yang suka mancing dan main ke pantai agar mengurungkannya. "Warga
    yang biasa melakukan aktivitas di pesisir harap menghentikan dulu kebiasaanya, seperti memancing
    dan berwisata di pinggir laut," tambah Febby.

    Ketua Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Lebak, Iwan Hermawansyah, mengaku sudah
    memberikan arahan kepada seluruh relawan kebencanaan di daerah Baksel untuk bersiap siap
    membantu warga jika hal-hal buruk terjadi.

    "Kita sudah instruksikan anggota untuk bersiap-siap dilapangan untuk membantu warga," katanya.

    Diketahui, informasi dari BMKG menyebut gelombang tinggi disertai angin kencang di perairan
    terjadi sejak Selasa (19/9) Pukul 17.00 WIB sampai dengan hari Rabu (20/9) pukul 17.00 WIB. Namun
    kondisi berpotensi berlanjut sampai beberapa hari berikutnya. (WDO/DZH)

  • Puluhan Mahasiswa UIN Magang di Kemenag

    Puluhan Mahasiswa UIN Magang di Kemenag

    KABUPATEN LEBAK, BANPOS – PULUHAN mahasiswa magang dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten diterima oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lebak.

    Diketahui, sebanyak 25 mahasiswa tersebut akan melakukan kegiatan Praktek Profesi Lapangan
    (PPL) di lingkunagan Kemenag Lebak selama 40 hari.

    Kasubag TU Kemenag Lebak, Sudirman, mengatakan bahwa pihaknya menyambut hangat seluruh
    mahasiswa yang memilih melakukan PPL di Kemenag Lebak tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut
    dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung kepada
    masyarakat, serta mendedikasikan apa yang telah mereka dapatkan selama di dunia perkuliahan.

    "Laksanakan PPL dengan niat tholabul ilmu atau mencari ilmu, implementasikan ilmu yang
    mahasiswa dapatkan selama di bangku perkuliahan di kantor kami ini, serta dedikasikan diri kalian
    semua karna pada dasarnya mahasiswa sekarang kelak akan menjadi pemimpin masa depan," ujar
    Sudirman saat memberikan pembekalan di Aula Kemenag Lebak, Rabu (20/9).

    Sementara itu, Humas Kemenag Lebak, Anjas Badrudin, mengatakan bahwa kegiatan ini terjalin atas
    dasar kerjasama antara Kemanag Lebak dengan Kampus UIN SMH Banten. Menurutnya, dengan
    adanya kegiatan ini, bukan serta merta menggugurkan kewajiban saja.

    Akan tetapi membuktikan bahwasanya kerjasama antara Kemenag Kabupaten Lebak dan UIN SMH Banten itu benar adanya,tidak lain dan tidak bukan untuk saling membangun satu sama lain.

    Anjas menjelaskan, dari 25 mahasiswa tersebut akan dibagi kelompok dengan masing-masing
    anggota lima orang. Setiap kelompoknya akan ditempatkan di Kantor Kemenag Lebak, KUA
    Rangkasbitung, KUA Cibadak, KUA Warunggunung dan KUA Cimarga.

    "Jaga etika serta sopan santun, ikuti apa saja peraturan peraturan yang ada di lingkungan kami, mari

    kita sama sama menjalin kerja samaa yang dinamis agar tercipta hubungan yang harmonis," tandas
    Anjas. (MYU/DZH)

  • PMI Ilegal Hilang Kontak di Mesir

    PMI Ilegal Hilang Kontak di Mesir

    LEBAK, BANPOS – Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak resmi atau ilegal asal Kecamatan Maja,Kabupaten Lebak, dikabarkan hilang kontak selama dua bulan dengan keluarga. Diketahui, PMI yang
    merupakan seorang wanita berusia kurang lebih 28 tahun tersebut berinisial T, bekerja sebagai
    Asisten Rumah Tangga (ART) di Negara Mesir.

    Seperti yang diterangkan oleh Ketua Kawan PMI Kabupaten Lebak, Nining Widianingsih, saat
    dihubungi oleh BANPOS, Rabu (20/9). Nining mengatakan, Saudari T telah tiga kali menjadi PMI di
    negara Timur Tengah, yang sebelumnya sudah berpengalaman menjadi ART di Arab Saudi dan tidak
    mendapatkan masalah. Namun, pada kali ketiga ini yakni di Mesir, ia diberangkatkan oleh sponsor
    melalui kerabatnya.

    "Sebelumnya, PMI atas nama T ini tidak mengirimkan upah kepada keluarga selama satu tahun.
    Akhirnya mengirimkan sejumlah Rp65 juta. Pada bulan Mei mengirim juga sebesar Rp5 juta,
    komunikasi masih berjalan. Disampaikan jika ia (T) berencana dalam waktu dekat sekira Juli atau
    Agustus akan pulang ke tanah air," kata Nining kepada BANPOS.

    Nining menjelaskan, T terakhir kali mengirimkan uang kepada keluarganya pada Juni. Namun, T sama
    sekali tidak berkomunikasi kepada keluarga, hanya mengirimkan uang saja. Informasi terakhir yang
    didapatkan oleh pihak keluarga dari tetangga yang juga bekerja bersama T, T beserta ART lainnya
    diajak berlibur oleh majikannya selama dua pekan.

    Lanjut Nining, setelah selesai berlibur bersama majikan, T disebut telah bersiap untuk pulang karena
    telah menjanjikan untuk pulang. Namun, pasca liburan bersama tersebut, majikan T melaporkan ke
    pihak kepolisian setempat bahwa dirinya kehilangan emas dan uang tunai dengan jumlah besar.

    "Setelah majikan melapor, T dibawa ke Kantor Kepolisian Mesir untuk melakukan pemeriksaan dan
    penggeledahan. Namun, tanpa pengetahuan T, di dalam koper miliknya ditemukanlah barang yang
    hilang. Tapi kondisi T sudah ada di Kantor Polisi," jelas Nining.

    Ia menerangkan, keluarga T mendapatkan informasi kasus tersebut dari istri sang sponsor yang juga
    menjadi ART di Mesir. Lanjut Nining, keluarga T memiliki kecurigaan atas kasus tersebut lantaran hal
    ini terjadi ketika T diajak jalan-jalan dan setelah hendak pulang ke Tanah Air, barulah ada
    permasalahan seolah melarang T untuk pulang.

    "Jadi sebenarnya si Madam (Majikan) ini terdapat empat PMI yang juga berasal dari desa yang sama.
    Kemudian keluarga melaporkanlah ke desa dan akhirnya ke saya. Akhirnya kita kumpulkanlah
    informasi dan kronologisnya seperti itu," terangnya.

    Menurut Nining, hal ini terjadi lantaran kurangnya wawasan dari PMI yang berangkat menuju lokasi
    kerja tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah, untuk mengetahui apakah pemberangkatan
    tersebut legal atau ilegal.

    "Mereka berangkat tanpa adanya koordinasi. Ketika visa keluar mereka langsung berangkat,"
    katanya.

    Ia memamaparkan, dirinya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan BP3MI Provinsi Banten.
    Dalam waktu dekat, dirinya beserta keluarga akan menuju BP2MI Pusat untuk menindaklanjuti dan
    meminta bantuan memulangkan T ke tanah air.

    "Insyaallah Jumat kita ke Jakarta menuju BP2MI. Semoga seluruh pihak bisa membantu ya. Selain
    dinsos, kemarin kita sudah coba koordinasi dengan DP3AP2KB dan Disnaker Lebak, tapi yang respon
    cepat hanya dinsos. Makanya kita akan langsung ke pusat," tandasnya. (MYU/DZH)

  • Pelindo Terus Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    Pelindo Terus Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    CILEGON, BANPOS – Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Cilegon bisa bernafas lega karena mendapatkan bantuan dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Banten.

    PT Pelindo Regional 2 Banten terus melakukan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Karena keberadaannya dapat membantu terciptanya masyarakat yang mandiri sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

    Direktur Rumah Berdaya Cilegon (RBC) Nia Desmalia mengatakan, sebanyak 20 UMKM di berbagai sektor bidang usaha menerima bantuan alat produksi dari PT Pelindo. “Ada pangan olahan, food and drink. Kemudian ada ekonomi kreatif seperti handy craft, jasa, dan yang lainnya,” kata Nia kepada BANPOS, Rabu (20/9).

    Nia berharap, pelaku usaha yang telah menerima bantuan dari Pelindo bisa meningkatkan produktivitas usahanya. Ke 20 pelaku usaha binaan RBC yang mendapatkan bantuan juga terlebih dahulu menjalani seleksi.

    “Jadi 20 pelaku usaha ini sudah terseleksi. Ada kriteria, KTP Cilegon, usaha minimal sudah berjalan satu tahun, dari berbagai bidang usaha, dan belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali baik dari pemerintah maupun dari program PT Pelindo Regional 2 Banten,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Nia mengungkapkan, sebelum 20 pelaku usaha mendapatkan bantuan alat produksi, juga dilakukan seleksi kebutuhan alat produksi. Selain itu, pemberian bantuan alat produksi sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha.

    “Saya rasa, bantuan barang lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan, contoh usaha bakso butuhnya penggiling daging, kalau uang kan kita tidak tahu pembeliannya,” terangnya.

    Dikatakan Nia, usai diberikan bantuan, pihaknya juga akan melakukan pemantauan kepada para pelaku usaha tersebut. “Harapannya bisa meningkatkan kapasitas produksi,” ujarnya.

    Hal senada dikatakan Direktur Pusat Inkubator dan Klinik Wirausaha (PIWKU) Banten, Laura Irawati. Ia mengatakan PT Pelindo sudah banyak membantu para pelaku UMKM khususnya di Kota Cilegon.

    Lanjut Laura, Pelindo turut serta mensukseskan gelaran Cilegon Night Market (CNM) beberapa waktu lalu. “Salah satunya bantuan UMKM yang ada di CNM seperti bantuan seragam, tenda, kursi meja, boot agar menarik masyarakat untuk mengunjungi CNM,” ujarnya.

    Selain itu, kata Laura kontribusi Pelindo bukan hanya pembinaannya saja melainkan membantu pemasarannya juga. “Kami berharap ini bisa jadi contoh untuk industri lainnya,” harapnya.

    General Manager (GM) PT Pelindo Regional 2 Banten Agung Fitrianto mengatakan, kegiatan ini merupakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang rutin dilakukan PT. Pelindo.

    “Kita diminta oleh kantor pusat untuk menyerahkan bantuan TJSL berupa bantuan untuk UMKM, bantuan Lansia, masalah penghijauan dan bantuan pendidikan. Tahun ini (2023) pemberian bantuan pada UMKM dibawah binaan RBC di Kota Cilegon,” kata Agung, Rabu (20/9).

    Agung menyampaikan, bantuan diberikan kepada 20 pelaku UMKM berupa peralatan produksi seperti mesin pengolah daging, mikser, mesin press dan mesin pendukung produksi lainnya dengan total nilai Rp150 juta-an. Para penerima bantuan UMKM merupakan pelaku usaha yang sudah melalui proses seleksi.

    “Kita ingin membantu masyarakat, nanti dari kita untuk kita. Kami (PT. Pelindo) sendiri diwajibkan untuk sebanyak mungkin belanja menggunakan platform UMKM Padi (Platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN),” ujar Agung.

    Menurut Agung, pemerintah memiliki perhatian sangat serius dalam mendorong peningkatan kualitas UMKM.

    “Ekonomi kita saat ini bisa bertahan 90 persen dari UMKM. Jadi ini (UMKM) sangat penting,” tuturnya.

    Dikatakan Agung, UMKM memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Bruto, penyerapan tenaga kerja dan daya ekspor.

    “Pembinaan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan khususnya memberikan kesempatan kepada wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran,” ujarnya.

    Agung menyampaikan, sebagai Badan Usaha Milik Negara, Pelindo Regional 2 Banten memiliki dua program unggulan dalam mendukung UMKM, diantaranya adalah program pendanaan UMKM melalui pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan kecil serta program TJSL yang merupakan program berkelanjutan melalui 4 pilar yaitu sosial, lingkungan ekonomi dan hukum dan tata kelola.

    Hal ini menurut Agung sudah menjadi bagian dari kewajiban Pelindo Regional 2 Banten sebagai BUMN memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya UMKM.

    “Pembinaan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan khususnya memberikan kesempatan kepada wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran,” tandasnya.

    Kepedulian PT Pelindo mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon, Didin S Maulana. Didin sangat mengapresiasi kepedulian PT. Pelindo Regional 2 kepada para pelaku usaha di Cilegon.

    “Saya berpesan agar pelaku UMKM penerima bantuan memanfaatkannya dengan baik sebagaimana mestinya. Jangan sampai sudah dikasih tidak dimanfaatkan,” katanya.

    Selama ini, kata Didin, PT Pelindo Regional 2 Banten sudah menunjukkan kepeduliannya kepada pelaku UMKM. “Tugas kami memang promosikan, biar teman-teman UMKM yang produksi,” ujar Didin.

    Selain itu, Pelindo Regional 2 Banten juga memberikan bantuan renovasi SD Negeri 2 Kubangsari yang ada di Jalan Sunan Bonang Linkungan Kebanjiran, Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon.

    Bantuan pendidikan masyarakat melalui bantuan sarana dan prasarana pendidikan diberikan sesuai dengan Program TJSL yang jatuh pada Triwulan III Tahun 2023. Dalam menjalankan program ini, Pelindo Banten melakukan rehab tiga ruang kelas SD Negeri 2 Kubangsari yang kondisinya cukup memprihatinkan.

    Manager SDM yang mewakili Pelindo Regional 2 Banten, Daying Utama mengatakan, pemberian bantuan berupa renovasi ruang kelas diharapkan dapat tercipta kegiatan belajar mengajar yang kondusif, aman dan nyaman.

    “Sudah kami survey beberapa bulan sebelumnya, sekolah ini sangat layak untuk dibantu karena ruang kelas yang sudah rusak dan memprihatinkan. Karena sejalan dengan Program TJSL dari Pelindo Peduli untuk memajukan pendidikan,” ujar Daying.

    Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kubangsari, H Hayumi sangat mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih kepada Pelindo Banten yang telah membantu melakukan renovasi ruang kelas sekolah yang dipimpinnya.

    “Saya sangat mengapresiasi sekaligus sangat berterima kasih kepada pihak Pelindo Regional 2 Banten yang mau peduli untuk membantu merenovasi ruang kelas sekolah yang sudah sangat rusak parah. Semoga kedepannya Pelindo Regional 2 Banten tetap dapat berkontribusi untuk memajukan Pendidikan melalui Program TJSL ini,” tutupnya. (LUK)

  • Reformasi Birokrasi Pemprov Banten Tidak Harmonis

    Reformasi Birokrasi Pemprov Banten Tidak Harmonis

    SERANG, BANPOS – Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menuai sorotan tajam dari anggota Fraksi Partai Gerindra, karena dinilai penuh dengan friksi dan ketidakharmonisan.

    Pernyataan itu disampaikan langsung oleh salah seorang anggota Fraksi Partai Gerindra, Sopwan dalam agenda Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi dalam Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Selasa (19/9).

    Sopwan mengaku, secara jujur ia menilai jika pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar masih jauh dari apa yang diharapkan.

    Alih-alih membawa perbaikan dan peningkatan kinerja, menurutnya program tersebut justru menimbulkan sejumlah friksi dan memunculkan tidak keharmonisan di dalam tubuh pemerintahan Provinsi Banten.

    “Secara jujur harus diakui bahwa dalam tatanan birokrasi dan sistem pemerintahan provinsi, masih terindikasi adanya friksi dan kurangnya keharmonisan,” katanya.

    Melihat hal itu, menurutnya masalah tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut begitu saja oleh Al Muktabar.

    Oleh karenanya, politis partai Gerindra itu mendorong Pj Gubernur Banten Al Muktabar untuk segera melakukan koreksi atas permasalahan tersebut.

    “Munculnya friksi dan permasalahan yang belakangan ini terjadi tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.

    Mengenai pandangan tersebut, Al Muktabar mengaku tidak terlalu mempersoalkannya.

    Ia mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah bekerja sesuai dengan mandat yang diterima.

    “Dari berbagai evaluasi, kita menjalankan fungsi-fungsi itu sesuai dengan tugas pokok masing-masing,” ucapnya.

    Namun, meski begitu, Al Muktabar mengaku bahwa Pemprov Banten tidak menutup diri atas berbagai kritikan yang disampaikan kepadanya.

    Maka dari itu terkait dengan saran dan kritikan yang diterimanya terkait agenda Reformasi Birokrasi, Al akan melakukan sejumlah perbaikan kinerja di lingkungannya.

    “Bila ada hal-hal yang kurang tentu itu bagian dari perangkat kepengawasan, dan kita akan sesuaikan di mana yang kurang itu,” tandasnya. (CR-02/PBN)

  • Kemiskinan Masih Menjadi PR Pembangunan Banten

    Kemiskinan Masih Menjadi PR Pembangunan Banten

    SERANG, BANPOS – Pengentasan dan penyelesaian penduduk miskin ekstrem di Banten diperlukan dukungan semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat dan daerah. Diketahui, saat ini di Banten terdapat kurang lebih 154 ribu orang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, jumlah penduduk miskin di Banten terus meningkat. Tercatat dari tahun 2012 penduduk miskin di Banten berjumlah 642,88 ribu, kemudian tahun 2022 naik menjadi 829,66 ribu penduduk.

    Pj Gubernur Banten Al Muktabar pada acara Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Banten tahun 2025-2045 dengan akademisi dan melibatkan para Rektor dan akademisi Perguruan Tinggi setempat, di pendopo KP3B, Curug Kota Serang, kemarin mengungkapkan pentingnya mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk menyongsong bonus demografi satu abad usia bangsa Indonesia pada tahun 2045 nanti.

    “Untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045, pondasi dan rangkaian program kerja menuju ke arah sana harus termapping dan terukur dari sini. Karena generasi muda yang akan memandu peta jalan pemerintahan nantinya,” katanya.

    Dikatakan, penyiapan SDM yang unggul itu merupakan salah satu tantangan semua pihak. Namun dengan dukungan perkembangan sektor lainnya, penyiapan SDM itu menjadi peluang besar yang bisa dioptimalkan dengan segala penunjang dan instrumen yang dimiliki.

    “Hingga tahun 2025, dependency ratio Provinsi Banten sebesar 52,83 persen, yang berarti 100 orang usia produktif menanggung 52-53 orang tidak produktif,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Al Muktabar, modal dasar lainnya yang dimiliki yakni kedudukan dan peran Provinsi Banten dalam wilayah yang lebih luas atau posisi geostrategis. Banten merupakan pintu gerbang dan berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta.

    Selain itu Provinsi Banten juga sebagai penghubung utama jalur perdagangan Sumatera-Jawa, yang merupakan bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional. Kemudian Banten juga bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

    “Lokasi aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial serta sejarah mengatakan bahwa Banten titik awal perkembangan ekonomi maritim,” jelasnya.

    Maka dari itu, tambahnya, kita semua harus mengoptimalkan berbagai kinerja pembangunan pemerintah dan masyarakat, agar bisa mengurangi angka stunting, pengangguran serta kemiskinan yang ekstrem.
    “Kita harus mendorong agenda-agenda kerja pendidikan yang terarah pada vokasi, untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, dan itu penciptaan lapangan kerja,” ungkapnya.

    kepala Bappeda Banten Mahdani menambahkan, FGD bersama para akademisi ini diharapkan mampu mewujudkan arah kebijakan yang terintegrasi dan harmonis, serta masukan permasalahan kualitas pembangunan.

    “FGD bersama akademisi merupakan bagian dari prinsip dan pendekatan perencanaan pembangunan untuk mendapatkan pokok-pokok pikiran, guna mewujudkan arah kebijakan dan sasaran pokok substansi 2025-2045 yang terintegrasi dan harmonis,” ujar Mahdani.

    “Diharapkan menyerap hal-hal masukan dan permasalahan isu strategis pembangunan, masukan kualitas pembangunan, masukan arah kebijakan pokok pembangunan serta penyelesaian pokok visi dan misi pembangunan,” pungkasnya.

    FGD tersebut dipimpin oleh Pj Sekda Banten Virgojanti sebagai moderator, dengan narasumber dari Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Investasi dan Perekonomian dan Rektor Untirta Fatah Sulaeman bersama para rektor dan para Akademisi lainnya, serta turut hadir Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten.(RUS/PBN)

  • Pemprov Banten Dituding Sengaja Merencanakan Sisa Anggaran Tinggi

    Pemprov Banten Dituding Sengaja Merencanakan Sisa Anggaran Tinggi

    SERANG, BANPOS – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam melakukan pemangkasan terhadap alokasi anggaran Belanja Modal pada Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 menuai sorotan dari anggota DPRD Provinsi Banten.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti menjelaskan, penyebab berkurangnya Belanja Modal pada RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 adalah karena disebabkan oleh beberapa hal.

    Salah satunya adalah karena disebabkan oleh adanya estimasi terhadap Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang terlampau tinggi di APBD Murni Tahun Anggaran 2023.

    Ia menyebutkan, berdasarkan hasil audit tercatat besaran SiLPA pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 Provinsi Banten mencapai angka Rp146 miliar.

    “Akibat adanya estimasi SiLPA yang terlampau tinggi di APBD Murni 2023 itu Rp146 miliar,” katanya kepada BANPOS pada Senin (18/9) kemarin.

    Menanggapi hal tersebut anggota Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Nizar menyalahkan perencanaan Pemprov Banten yang dinilai tidak matang.

    Menurutnya, Pemprov Banten dalam menyusun perencanaan anggaran, terlalu tinggi memasang target SiLPA di APBD Murni 2023.

    Karena hal itulah kemudian menurutnya turut berdampak terhadap rencana pembiayaan belanja daerah di RAPBD Perubahan tahun ini.

    “Menurut saya itu adalah salah perencanaan terkait dengan penganggaran 2023. Karena ternyata SiLPA nya yang dipasang terlalu besar. Padahal waktu saya ingat tidak segitu yang dipasang, akhirnya berakibat kepada kekurangan anggaran, kan?” kata Nizar kepada BANPOS pada Selasa (19/9).

    Nizar menyebutkan SiLPA yang ditargetkan oleh Pemprov Banten di tahun 2023 angkanya mencapai Rp615 miliar, namun menurut keterangannya dari target yang ditetapkannya itu hanya mampu direalisasi sekitar Rp400 miliar.

    “SiLPA yang dipasang di 2023 Rp615 miliar, sementara SiLPA yang tercapai hanya sekitar Rp400 miliar lebih. Jadi hampir Rp200 miliar itu SiLPA yang ngawang-ngawang,” tuturnya.

    Di samping itu ia juga bertanya-tanya, mengapa Pemprov Banten berani memasang target yang tinggi terhadap SiLPA di APBD Murni Tahun Anggaran 2023.

    Ia menaruh curiga, barangkali memang sebenarnya Pemprov Banten sengaja merencanakan hal tersebut.

    “Seharusnya bukan SiLPA yang dipasang begitu tinggi. Kalau kayak gitu kan semacam SiLPA yang direncanakan,” ujarnya.

    Oleh karenanya, ia mengkritik keras keras kebijakan tersebut dengan mengatakan bahwa perencanaan Pemprov Banten buruk.

    “Inikan berarti perencanaannya yang buruk. Kok bisa berani pasang SiLPA yang begitu besar,” tandasnya.(CR-02/PBN)

  • Dewan Tak Restui Perpanjang Kerjasama PT Persona Banten Persada

    Dewan Tak Restui Perpanjang Kerjasama PT Persona Banten Persada

    SERANG, BANPOS – Menindaklanjuti terkait pengelolaan Pasar Induk Rau (PIR). DPRD Kota Serang akan kawal revitalisasinya. Selain itu, hubungan kerjasama antara Pemerintah Kota Serang dengan PT. Persona Banten Persada enggan untuk dilanjutkan.

    Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengatakan bahwa saat rapat evaluasi yang pihaknya lakukan bersama pemerintah Kota Serang, pembangunan yang dirancang untuk revitalisasi Pasar Rau tersebut diproyeksikan akan membuat kagum karena Pasar tersebut akan terlihat mewah.

    Ini programnya sangat biak, kalau kita lihat eksposnya sangat bagus, mewah. Kamu juga pasti akan kaget dan ini programnya bertahap. Ini masih dalam pembahasan, katanya.

    Namun demikian, dirinya mengaku bahwa masih mendapati suatu permasalahan yakni pengelola yang akan dipercaya untuk merevitalisasi pasar tersebut. Dirinya juga menegaskan, bahwa enggan melanjutkan kerjasama dengan PT. Pesona Banten Persada.

    Tapi, ini masalahnya siapa yang akan membangun dengan kebutuhan Rp200 miliar lebih. Kalau masih PT Pesona, kita tidak mau. Karena tidak percaya. Karn sudah beberapa kali ada temuan, tegasnya.

    Kemudian, Ketua Komisi III DPRD Kota Serang, Tb. Ridwan Ahmad mengatakan bahwa pertemuan dengan Pemkot Serang tersebut  dalam rangka evaluasi kerjasama antara PT persona dengan Pemkot Serang. Selain itu juga dalam rangka konsep pemkot untuk
    merevitalisasi Pasar Rau.

    Jadi intinya, DPRD serius dan komitmen untuk mengawal Pasar Rau ini menjadi Pasar Rakyat yang disenangi oleh pengunjung dan disukai oleh para pedagang, katanya.

    Kalau dilakukan revitalisasi yang bagus dengan manajemen pengelola yang memiliki kompetensi di bidang pasar, saya yakin hasilnya juga baik, tambahnya.

    Dirinya menuturkan, bahwa ada SNI Pasar Rakyat nomor 8152 tahun 2021. Saat ini di Indonesia baru ada sebanyak 60 pasar yang berstandar SNI.

    Kalau diterapkan SNI pasar rakyat, seperti Pasar Bumi Serpong, seperti Blok M kan di Indonesia baru ada 60 pasar yang berstandar SNI itu akan luar biasa bagus, tuturnya.

    Dirinya menjelaskan pada rapat tersebut, membahas terkait bagaimana konsep yang seharusnya dilakukan untuk revitalisasi Pasar Rau.

    Ya evaluasi dan ekspos pemerintah untuk melakukan revitalisasi pasar. Saya kira nanti ada mekanisme undang-undang pemerintah terkait pelaksanaannya siapa dan bagaimananya, jelasnya

    Dirinya berharap, dari evaluasi yang dilakukan, dengan konsep revitalisasi tersebut, bisa membuat PAD Kota Serang lebih maksimal.

    Sementara di APBD ini dipasang sebesar Rp800 juta. Mudah-mudahan setelah evaluasi bisa lebih maksimal. Intinya PAD maksimal, pedagang senang, pengunjung bahagia, tandasnya.(CR-01/AZM)