BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Korban TPPO Dijadikan Admin Slot

    Korban TPPO Dijadikan Admin Slot

    LEBAK, BANPOS – Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kerap kali dijadikan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) atau bahkan buruh di luar negeri. Namun baru-baru ini, ditemukan kasus korban TPPO yang hendak dijadikan admin judi online atau lebih dikenal sebagai admin slot.
    Seperti yang diungkapkan oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Guruh Hardiansyah, saat
    diwawancara BANPOS kemarin.

    Ia mengatakan, salah satu kasus yang ditangani oleh pihaknya ialah seorang perempuan di bawah umur,
    yang diiming-imingi pekerjaan di Kamboja dengan upah yang besar. Namun setelah ditelusuri, ternyata
    di sana ia akan dijadikan admin slot.

    Makanya kan banyak judi online atau slot yang server luar negeri seperti Kamboja atau Thailand yang
    paham bahasa Indonesia. Mereka adalah korban-korban TPPO itu," kata Guruh.

    Guruh menjelaskan, indikasi awal dalam kasus tersebut yakni korban telah mendapatkan kekerasan
    seksual dari kekasihnya. Hingga akhirnya ia dirayu untuk bekerja di luar negeri.

    "Biasanya memang banyak korban yang seperti itu (admin slot) adalah perempuan dan di bawah umur,"jelasnya.

    Ia menerangkan, ratusan kasus TPPO telah terjadi dalam tiga bulan terakhir di Indonesia. Sejak 5 Juni
    hingga 14 Agustus 2023 saja, tercatat sebanyak 757 laporan kasus TPPO dengan 59 kasus di antaranya
    termasuk kategori eksploitasi anak.

    "Sampai saat ini di Lebak sudah ada empat kasus TPPO. Kita terus berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Aparat Penegak Hukum," tandasnya.

    Sementara itu, salah satu pegiat anak dan perempuan asal Lebak, Nining Widianingsih, mengatakan
    bahwa dirinya sering mendapati kasus-kasus TPPO dengan latar belakang ekonomi.
    yang mana melalui jalur tersebut korban mudah terhasut oleh hasil upah yang besar. Ia berharap,
    pemerintah dapat lebih memperhatikan dan memberikan sosialisasi pencegahan TPPO lebih gencar di
    beberapa wilayah pelosok.

    "Karena memang banyaknya kasus TPPO ini menyasar ke masyarakat pelosok yang kurang akan edukasi
    hal-hal seperti ini," jelas Nining. (MYU/DZH)

  • Belasan Kecamatan Masih Blankspot

    Belasan Kecamatan Masih Blankspot

    LEBAK, BANPOS – Beberapa waktu terakhir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak terus mendukung perubahan daerahnya menjadu daerah yang peduli akan perkembangan terhadap digitalisasi. Namun,ternyata masih terdapat belasan kecamatan yang terdeteksi masih menjadi area blankspot atau tidakterjangkau oleh jaringan (sinyal).

    Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian
    (DiskominfoSP) Lebak, Anik Sakinah saat dikonfirmasi BANPOS. Ia mengatakan, saat ini pihaknya terus
    melakukan pembaruan data terkait wilayah yang masuk dalam kategori blankspot tersebut.
    "Walau masih data sementara, 12 kecamatan tersebar kampung-kampungnya. Ini masih banyak area
    yang blankspot," kata Anik kepada BANPOS, Selasa (19/9).

    Anik menjelaskan, letak geografis Kabupaten Lebak cukup berpengaruh dalam penyebaran sinyal
    internet di Lebak. Luasnya area serta berbagai macam medan yang dimiliki menjadikan beberapa titik
    sulit terjangkau oleh jaringan.Betul karena perbukitan dan lembah itu juga sangat berpengaruh.

    Namun, kita upayakan bersama agar semua pihak bisa ikut serta dalam perubahan menuju digitalisasi," jelasnya.

    Ia menerangkan, pihaknya telah bersurat ke Kemenkominfo terkait blanspot tersebut Karena
    kewenangannya berada di kementrian.

    "Untuk masyarakat Lebak terimakasih untuk terus ikut berpartisipasi dan berproses dalam segala bidang

    pembangunan Lebak walaupun masih banyak kekurangan. Namun, kita terus berupaya agar kekurangan
    ini menjadi sebuah kekuatan untuk maju bersama. Insyaallah kita terus berupaya dalam memudahkan
    akses layanan kepada masyarakat di era digital ini," tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, masih ada sejumlah daerah di Kabupaten Lebak, khususnya wilayah Selatan,
    yang hingga saat ini masih belum terjamah jaringan internet. Salah satunya Desa Wangunjaya,
    Kecamatan Cigemblong. Hal itu membuat daerah tersebut menjadi terisolir dari segi komunikasi dan
    teknologi.

    Diketahui, kawasan desa ini berada di sudut perbatasan Baksel dengan Kecamatan Cirinten. Dan jarak
    tempuh ke pusat kecamatan Cigemblong sekitar 25 kilometer, dan harus menyusuri pegunungan dan
    hutan ladang.

    Kondisi itu pun membuat masyarakat mengeluh akan hal tersebut. Pasalnya, mereka jadi kesulitan untuk
    berkomunikasi, terutama dalam kondisi darurat. Di sisi lain, warga pun kesulitan untuk memenuhi
    kebutuhan pendidikan dan perekonomian mereka, akibat ketiadaan sinyal itu.

    Seperti diungkapkan warga Desa Wangunjaya di Kecamatan Cigemblong, Samudi, jangkauan akses
    jaringan seluler dan android belum bisa dirasakan di tempatnya.

    “Iya memang di sini mah tak ada jaringan telepon apalagi sinyal internet. Kadang kalau darurat kita
    benar-benar butuh untuk komunikasi. Terutama jika ada yang sakit parah,” ungkapnya yang merupakan
    warga Kampung Cijakimah, Desa Wangunjaya.

    Selain itu, terangnya, untuk urusan ekonomi juga kadang butuh komunikasi, namun semua tak bisa
    dilakukan. "Kadang kita butuh komunikasi untuk soal dagang dan kebutuhan. Tapi ya itu tadi tak ada jaringan ke sini mah," katanya. (MYU/DZH)

  • Belanja Modal Banten Dipangkas, Gaji 13 Dialokasikan

    Belanja Modal Banten Dipangkas, Gaji 13 Dialokasikan

    SERANG, BANPOS – Sejumlah pos anggaran Belanja Daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023 disebut mengalami pengurangan, selain karena adanya pertimbangan kembali terhadap sejumlah rencana pembelanjaan, penyebab lainnya adalah karena estimasi SiLPA yang terlalu tinggi.

    Pos Belanja Daerah yang berkurang di antaranya Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga (BTT). Sementara, diketahui ada kenaikan belanja operasional, khususnya untuk gaji 13.

    Belanja Modal yang semula dianggarkan sebesar Rp1,79 trilliun dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 berkurang sebesar 11,28 persen atau sekitar Rp202,43 miliar menjadi Rp1,59 triliun.

    Sedangkan anggaran BTT yang semula dialokasikan sebesar Rp79,04 miliar, berkurang Rp19 miliar menjadi Rp60,04 miliar.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti turut memberikan penjelasannya.

    Menurut penuturannya, penyebab dari berkurangnya alokasi anggaran pada Belanja Modal adalah karena adanya pertimbangan kembali terhadap sejumlah rencana belanja daerah Provinsi Banten.

    Pertimbangan itu di didasarkan pada kemungkinan tidak terealisasinya sejumlah belanja di tahun ini.

    Misalnya seperti pengadaan tanah, berdasarkan pertimbangan nya pengadaan tanah di tahun ini akan sulit terealisasi, sehingga atas hal itulah kemudian rencana pengadaan tersebut tidak diprioritaskan di APBD Perubahan tahun ini.

    “Jadi pengadaan tanah di murni ini kita evaluasi kembali, karena dimungkinkan tidak akan selesai tahun ini. Jadi kita tidak terlalu prioritaskan untuk belanjakan,” kata Rina kepada BANPOS saat ditemui di Gedung Pendopo Gubernur Banten pada Senin (18/9).

    Selain karena adanya pertimbangan skala prioritas, alasan lain dari dipangkasnya alokasi anggaran untuk Belanja Modal adalah karena disebabkan oleh adanya estimasi terhadap Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang terlampau tinggi di APBD Murni Tahun Anggaran 2023.

    Rina menyebutkan berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, besaran SiLPA pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 angkanya mencapai Rp146 miliar.

    “Akibat adanya estimasi SiLPA yang terlampau tinggi di APBD Murni 2023 itu Rp146 miliar,” jelasnya.

    Meski sejumlah pos anggaran Belanja Daerah berkurang, namun rupanya Belanja Operasional justru malah sebaliknya.

    Belanja Operasional pada RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 disebut mengalami kenaikan sebesar 0,66 persen dari yang semula dianggarkan sebesar Rp6,83 triliun, jumlah tersebut bertambah menjadi Rp6,88 triliun.

    Rina menjelaskan, salah satu penyebab terjadinya kenaikan anggaran Belanja Operasional adalah disebabkan oleh adanya kenaikan pada anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp2,2 miliar.

    Anggaran tersebut nantinya akan digunakan oleh Pemprov Banten untuk menunaikan kewajiban pembayaran gaji para pegawainya di tahun ini.

    “Ada kenaikan di Belanja Pegawai itu sebesar Rp2,2 miliar. Rp2,2 miliar ini adalah untuk menutup kewajiban pembayaran gaji pada APBD murni yang belum kita anggarkan secara full 13 bulan, 14 bulan seperti itu,” tandasnya.(CR-02/PBN)

  • KPU Diguyur Rp32 Miliar

    KPU Diguyur Rp32 Miliar

    CILEGON, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon dan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dimana nilai yang akan digelontorkan Pemkot Cilegon dalam Pilkada 2024 mencapai Rp32 miliar.

    Walikota Cilegon Helldy Agustian menyatakan, sebagai walikota berkewajiban secara undang-undang untuk mengalokasikan APBD sebagai biaya Pilkada, sehingga pada Pilkada sekarang ada sebesar Rp32,8 miliar yang diberikan.

    “Sesegera mungkin karena 2023 sudah mendekati dan bisa terealisasi,” katanya, usai penandatanganan NPHD Hibah Pilkada di Kantor Walikota Cilegon, Kamis (14/8).

    Dikatakan Helldy, jumlah tersebut, akan dibagi menjadi 3 kali pencarian atau termin. Tahapan pertama pada 2023, sisanya nanti dua kali pada 2024. “Rp32 miliar, nantinya akan 3 kali pencairan. Tahapan awal Rp14 miliar pada 2023, lalu Rp14 miliar termin kedua dan termin terakhir Rp4,8 miliar,” tuturnya.

    Helldy menyatakan, dalam Pilkada nanti diharapkan bisa dilakukan dengan tetap menjaga kondusifitas, serta jujur dalam pelaksanaan.

    “KPU menjadi elemen penting, sehingga harus menjadi penyelenggara yang berintegritas,” ujarnya.

    Ketua DPC Gerindra Cilegon ini menambahkan, jika penandatanganan NPHD tersebut merupakan yang kedua di Indonesia.

    “Alhamdulillah kami yang kedua di Indonesia seperti yang disampaikan Ketua KPU tadi,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Ketua KPU Kota Cilegon Patchurrohman menjelaskan, anggaran Rp32,8 miliar tersebut cukup untuk semua pembiayaan. Meski secara angsa sebenarnya sama pada Pilkada sebelumnya juga Rp32 miliar.

    “Kami akan berhemat, meski jumlah pemilih bertambah, TPS juga bertambah banyak dan penyelenggaranya juga, tapi Insya Allah cukup,” katanya.

    Patchurrohman menegaskan, angka tersebut juga sudah termasuk dalam anggaran jika nantinya terjadi dua putaran dalam Pilkada.

    “Semuanya sudah dihitung, termasuk dalam dua putaran jika itu terjadi, sehingga itu sangat cukup dan kami akan berhemat,” ujarnya.

    Dikatakan Patur, mulainya tahapan sendiri masih menunggu regulasi Peraturan KPU tentang pilkada soal kapan akan dimulai.

    “Masih kita tunggu, tapi tahun ini jadi memang KPU kota mengapresiasi karena berkomitmen dalam proses penyelenggaran sukses pemilu 2024,” terangnya.

    Disisi lain, secara pencapaian partisipasi pemilu sangat tinggi, sehingga langkah selanjutnya yakni bagaimana Pilkada bisa lebih punya substansi.

    “Alhamdulillah sudah tinggi, sekarang berarti akan melakukan apa dan kami ingin lebih jauh melangkah, salah satunya membangun demokrasi yang berkualitas,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Bahasa Korea Bisa Jawab Kebutuhan Industri

    Bahasa Korea Bisa Jawab Kebutuhan Industri

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian meninjau langsung proses kegiatan belajar mengajar kelas Bahasa Korea “K-Dream” yang diinisiasi PT Krakatau Posco bekerja sama dengan Pemkot Cilegon, di Graha Posco Community Learning Centre (CLC) Ciwandan Cilegon, Minggu (17/9).

    Helldy mengungkapkan, kelas Bahasa Korea merupakan kerjasama strategi Pemkot Cilegon dengan PT Krakatau Posco dalam bidang sumber daya manusia (SDM).

    Hal itu dilakukan untuk menjawab tantangan masyarakat akan kebutuhan komunikasi lantaran banyaknya investasi Korea Selatan di Kota Cilegon.

    “Saya yakin Kelas Bahasa Korea ini sangat bermanfaat untuk bekal komunikasi menghadapi dunia pekerjaan, dimana nantinya kebutuhan-kebutuhan industri terkait SDM yang mampu berbahasa Korea itu bisa difasilitasi dari kelas belajar ini,” kata Helldy, melalui siaran tertulis, Minggu (17/9).

    Pada kesempatan itu, Helldy mengajak kepada masyarakat Cilegon untuk mengikuti Kelas Bahasa Korea ini.
    “Karena program ini program yang bagus, saya mengajak masyarakat Cilegon untuk ikut serta mendaftarkan diri mengikuti kelas Bahasa Korea ini. Saat ini sudah ada dua kelas dengan satu kelas diisi 20 peserta, tentunya bisa bertambah lagi agar kebermanfaatannya bisa dirasakan orang banyak,” tuturnya.

    Selama mengikuti pembelajaran, Helldy memastikan para peserta tidak dipungut biaya alias gratis. “Saya harap masyarakat Kota Cilegon akan banyak yang mampu berbahasa Korea. Mudah-mudahan ini bisa menjawab kebutuhan kerja pada perusahaan-perusahaan atau investor dari Korea yang ada di Kota Cilegon,” harapnya.

    Sementara itu, Camat Ciwandan Agus Aryadi yang mendampingi Wali Kota Cilegon mengatakan, untuk warga yang berminat ikut mendaftar kelas Bahasa Korea, bisa menghubungi Kecamatan Ciwandan.

    “Ayo masyarakat Cilegon yang mau belajar Bahasa Korea bisa daftar ke kecamatan atau ke saya, bisa hubungi ke nomor saya langsung,” katanya.

    Agus berharap program ini akan membekali angkatan kerja warga Cilegon dengan keterampilan Bahasa Korea yang sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi perkembangan investasi di kawasan industri Kota Cilegon.

    “Dengan meningkatnya kapasitas industri, akan ada peluang kerja dan berwirausaha yang lebih besar. Peningkatan ini juga akan membuka peluang di sektor pendukung seperti properti dan pangan. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh warga sekitar,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, siswa-siswa K-Dream akan mendapatkan pelajaran bahasa dan budaya Korea selama kurang lebih 13 bulan, dengan dua kali pertemuan dalam seminggu. Tenaga pengajar didatangkan dari karyawan PT Krakatau Posco. Nantinya peserta akan mendapatkan fasilitas ruang belajar, makanan, minuman, serta biaya sertifikasi Bahasa Korea atau Test of Proficiency of Korean (TOPIK) yang ditanggung oleh perusahaan.

    Tujuan utamanya adalah agar siswa-siswa dapat lulus sertifikasi TOPIK level 4, sehingga mereka akan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk bekerja di masa depan, seiring dengan meningkatnya investasi dari Korea di sektor industri di Kota Cilegon.(LUK/PBN)

  • Forum CSR Diminta Optimalkan Kesejahteraan Masyarakat

    Forum CSR Diminta Optimalkan Kesejahteraan Masyarakat

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian mengajak seluruh elemen khususnya Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Cilegon terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kesejahteraan sosial.

    Hal ini dikatakan Helldy saat memberikan sambutan pada kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) Forum CSR Kota Cilegon di Hotel Gondang, Jumat (15/9).

    “Kami akan mensupport Forum CSR Kota Cilegon ini karena kami meyakini dalam membangun Cilegon itu tidak bisa berdiri sendiri hanya pemerintah daerah,” kata Helldy.

    Helldy menyampaikan, Forum CSR merupakan adalah ajang untuk merakit ekosistem perusahaan-perusahaan bersama di Kota Cilegon baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

    “Tidak hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, tapi bagaimana agar dapat meningkatkan kepedulian, kemampuan, dan tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kami ingin berkolaborasi. Kami mohon dengan sangat forum CSR ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kepada industri,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Forum CSR Kota Cilegon yang baru terpilih Syarif Rohman mengaku siap memegang teguh amanah dan siap menjalankan roda organisasi sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.

    “Kita sebagai forum mengkolaborasikan apa sih kebutuhan masyarakat. Dari kebutuhan tadi kita petakan program-programnya kita sampaikan ke industri. Jadi nanti industri itu saat mengeluarkan CSR tepat sasaran,” tuturnya.

    Oleh karenanya, program yang akan dibangun dalam Forum CSR Kota Cilegon ini akan dia dorong agar memenuhi tiga kriteria yakni tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna.

    “Dengan adanya ini mudah-mudahan lebih terarah. Kita akan bikin program kerja dulu baik jangka pendek dan jangka panjangnya kita coba petakan,” kata dia.(LUK/PBN)

  • Ajang Haornas Diharap Bisa Gali Potensi Atlet

    Ajang Haornas Diharap Bisa Gali Potensi Atlet

    MALINGPING, BANPOS – Bupati Lebak bersama ribuan warga Malingping antusias mengikuti giat senam massal pada pelaksanaan Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tahun 2023, yang dilaksanakan di Alun-alun Malingping, Minggu (17/9).

    Acara terlihat cukup sangat meriah, selain senam juga diisi berbagai kegiatan olah raga yang digelar oleh KONI Kecamatan Malingping.

    Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, mengatakan peringatan Haornas itu sangat penting untuk mengenalkan olahraga kepada masyarakat. Sehingga, rutinitas membangun dunia keolahragaan ini bisa menggali potensi atlet daerah.

    “Ajang ini sangat penting untuk terus dilaksanakan. Selain itu ini sebagai ajang silaturahmi dan hiburan. Saya melihat antusias masyarakat Malingping ini cukup besar dalam mengikuti momen ini. Dan dalam olahraga perlu dibangun jiwa sportivitas. Dan saya harap kegiatan seperti ini terus dilanjutkan,” ungkap Iti.

    Ketua KONI Malingping, Ao Wahyudi, menyampaikan apresiasi kepada warga yang sudah antusias mengikuti rangkaian kegiatan olahraga dan senam massal yang digelar. Dan juga ucapan terima kasih atas kehadiran Bupati Lebak.

    “Terimakasih kepada Ibu Bupati Lebak yang sudah hadir membuka acara kegiatan Haornas 2023 yang dilaksanakan di Kecamatan Malingping, juga terimakasih pula kepada warga Malingping yang sangat antusias mengikuti kegiatan senam massal yang diselenggarakan pagi ini,” ujar Wahyudi.

    Menurut Ao Wahyudi, kegiatan senam massal tersebut sangat diliputi antusiasme warga Malingping yang mendukung kegiatan Haornas Tahun 2023 tersebut.

    “Tadi pagi pada kegiatan senam missal diperkirakan diikuti warga yang hadir lebih dari 5.000 orang,” terangnya.

    Kata dia, dalam ajang Haornas itu ditandingkan beberapa pertandingan sepak bola pantai dan voli.

    “Selain senam kita juga tandingkan kompetisi volly ball, volly pantai dan sepak bola pantai. Dan pesertanya cukup banyak. Mudah-mudahan ajang ini bisa digelar terus setiap tahun,” paparnya.

    Usai mengikuti senam bersama di alun-alun Malingping, Bupati Lebak langsung menuju pantai Bagedur untuk mengikuti seremoni penutupan kegiatan Camping yang digelar para relawan PMI se-Kabupaten Lebak. (WDO/DZH)

  • IAKMI Lebak Resmi Dilantik

    IAKMI Lebak Resmi Dilantik

    LEBAK, BANPOS – IKATAN Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) untuk pertama kalinya resmi dilantik di Kabupaten Lebak. Pengurus IAKMI Kabupaten Lebak, Periode 2023-2028 tersebut dilantik langsung oleh Pakar IAKMI Banten pada Sabtu (16/9).

    Ketua Panitia yang juga Sekretaris IAKMI Lebak terlantik, Nina Septiana Dwi Indarti, mengatakan bahwa IAKMI merupakan suatu organisasi profesi yang bersifat independen dan multidisipliner untuk kepentingan kesehatan masyarakat, berasaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945.

    “IAKMI memiliki visi untuk menjadi organisasi profesi bertaraf dunia dalam mencapai derajat kesehatan bangsa setinggi-tingginya. Begitu pula dengan misi yang selaras,” kata Nina kepada BANPOS.

    Nina menjelaskan, Kabupaten Lebak belum memiliki wadah dan sarana bagi para ahli kesehatan masyarakat yang bertaraf dunia.

    “Berdasarkan hal itu dan sebagai perwujudan dari visi dan misi IAKMI, kami berinisiatif membentuk
    kepengurusan dan melakukan pelantikan pengurus inti DPC IAKMI Lebak periode tahun 2023 – 2028,” tandasnya.

    Sementara itu, Ketua IAKMI Lebak, Tb Mulyawan, mengatakan bahwa pihaknya akan fokus terhadap kesehatan masyarakat melalui penerapan pola hidup dan lingkungan yang sehat. Menurutnya, pengurus IAKMI Lebak akan berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

    “IAKMI harus berperan aktif meningkatkan kesehatan masyarakat dengan terjun langsung. Lingkungan dan pola hidup sehat yang harus terus kita edukasi dan diterapkan oleh masyarakat,” ujarnya. (MYU/DZH)

  • Iti Contoh Perempuan Hebat

    Iti Contoh Perempuan Hebat

    LEBAK, BANPOS – Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, disebut sebagai contoh perempuan hebat di
    Kabupaten Lebak. Iti disebut dapat menjadi contoh bagi para perempuan, bahwa perempuan juga bias berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lebak, Ratu Mintarsih, saat menjadi narasumber dalam talkshow konser Perempuan Hebat di Lebak pada Sabtu
    (16/9).

    Ratu mengatakan, saat ini terdapat banyak sekali wanita hebat yang bisa memberikan manfaat dan kemajuan bagi masyarakat di Kabupaten Lebak. Salah satunya melalui pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi kecil dan menengah.

    “Sekarang ini hampir sebagian besar pelaku UMKM adalah perempuan. Selain untuk peningkatan ekonomi pribadi, mereka juga bisa memberdayakan masyarakat sekitar,” kata Ratu kepada BANPOS.

    Ia menjelaskan, perempuan Lebak harus terus diberikan kesempatan dan ruang untuk ikut andil dalam pembangunan di setiap sektor kehidupan. Menurutnya, anggapan untuk perempuan yang memiliki gerak terbatas dapat terpatahkan oleh kemampuannya dalam mengelola suatu permasalahan.

    “Kita sudah ada contoh yakni Ibu Bupati Lebak yang menunjukan bahwa perempuan itu mampu.

    Sebenarnya, perempuan itu memiliki kemampuan alami dalam mengelola segala sesuatu. Misalnya ibu rumah tangga yang mampu mengelola waktu dan keuangan. Sama halnya di sektor manapun, perempuan akan bisa mengelolanya dengan baik,” terangnya.

    Di tempat yang sama, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak sangat fokus terhadap pemberdayaan perempuan. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender yang memberikan peran besar bagi perempuan dan juga perlindungan anak di Kabupaten Lebak.

    Menurutnya, sebagai perempuan yang memiliki peranan penting dalam penguatan di dalam keluarga, dirinya berharap di era globalisasi, penguatan melalui pendidikan agama dapat terus dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

    “Perempuan juga adalah pondasinya negara jadi ketika kita diberikan peran dan ruang seyogyanya kita mengisi itu semua dengan terus meningkatkan kapasitas diri kita baik dari lembaga apapun untuk saling bersatu, saling menginspirasi, dan saling menginisiasi sehingga ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan di Kabupaten Lebak” tandas Iti. (MYU/DZH)

  • Masyarakat Jangan Golput

    Masyarakat Jangan Golput

    SERANG, BANPOS – Pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu pesta rakyat yang diselenggarakan untuk menentukan nasib bangsa. Namun pada penyelenggaraannya, tidak jarang masih terdapat masyarakat yang tidak menentukan pilihannya pada pemilu atau biasa dikenal dengan golongan putih (golput).

    Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran mengaku, dalam pemilu 2024 mendatang berharap agar masyarakat bisa menentukan pilihannya dalam pemilu mendatang. Menurutnya pemilu ini sangat penting bagi menentukan nasib bangsa untuk lima tahun mendatang.

    “Untuk pemilu ini semua elemen masyarakat termasuk kaum milenial kita menghendaki agar tidak golput. Karena pada pemilu ini hajat Bersama, semua elemen masyarakat perlu terlibat,” ujarnya, Minggu, (17/9).

    Sebagai penyelenggaraan pemilu, dirinya mengatakan bahwa tanggung jawab pemilu tidak hanya pada KPU. Akan tetapi semua elemen masyarakat juga perlu ikut serta dalam mensukseskan pesta rakyat tersebut.

    “Jangan karena KPU sebagai penyelenggara teknis kepemiluan, semua tanggung jawab itu dilimpahkan pada KPU. Tapi semua masyarakat,” katanya.

    Ade menjelaskan dalam penyelenggaraan pemilu tidak sedikit dana yang digelontorkan untuk segala macam keperluan kepemiluan. Baik untuk honorarium maupun keperluan kepemiluan lainnya.

    “Anggaran pemilu total semuanya untuk kegiatan pemilu sebesar Rp18,5 miliar. Itu untuk honorarium dan dana lainnya,” jelasnya.

    Dirinya menuturkan untuk menggaet masyarakat agar tidak golput. Pihaknya gencar dalam melakukan sosialisasi tentang kepemiluan yang dilaksanakan di berbagai tempat. Bahkan dirinya menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut juga dilaksanakan di sekolah kebutuhan khusus (SKH). Hal tersebut karena menurutnya mereka yang ada di SKH pun memiliki kesempatan yang sama.

    “Kita beberapa bulan kedepan akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami. Sebelumnya kita juga sudah melaksanakan sosialisasi bahkan ke SKH. Beberapa bulan berikutnya kita juga akan melakukan sosialisasi ke lebih banyak sekolah lagi,” tuturnya.

    Selain itu, dalam pemilu 2024 mendatang dirinya menargetkan partisipasi masyarakat dalam pemilu bisa menyamai bahkan melampaui capaian sebelumnya. Yakni sebesar 82 persen pada pemilu 2019.

    “Kita 2019 partisipasinya sebanyak 82 persen. Bahkan ini melebihi target nasional yakni 75 persen. Jadi di Kota Serang ini yang tidak memilih sekitar 18 persen saja. Justru kita harus mempertahankan partisipasi ini minimal sama dengan tahun sebelumnya. Dan ini tanggungjawab kita Bersama. Baik KPU Bawaslu, media, masyarakat, pemerintah dan semua stakeholder,” ujarnya.

    ”Upaya yang akan kita lakukan untuk mempertahankan capaian tersebut, pertama kita akan melaksanakan kirab pemilu. Diharapkan dengan adanya kirab pemilu ini karena mengundang semua pihak mudah-mudahan masyarakat lebih tahu tentang pemilu ini. Selain itu kita juga ke sekolah, kampus-kampus, SKH, ke ulama-ulama atau tokoh penting. Kemudian kita juga buat konten yang menarik minat masyarakat,” tambahnya.

    Ia juga optimistis bisa menarik minat masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024 mendatang dan bisa melebihi target capaian sebelumnya. “Jadi kalau menurut saya partisipasi pada pileg pilpres ini justru cukup tinggi,” tandasnya.(CR-01/PBN)