BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Dinkan Pandeglang Targetkan Jadi Sentra Penyedia Ikan Nila

    Dinkan Pandeglang Targetkan Jadi Sentra Penyedia Ikan Nila

    PANDEGLANG, BANPOS – Dalam upaya mendukung para pembudidaya perikanan di Kabupaten Pandeglang, Dinas Perikanan (Dinkan) setempat akan menjadikan Kabupaten Pandeglang menjadi sentra penyedia ikan nila.

    Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan Dinkan Kabupaten Pandeglang, Iik Syakhabyatin mengatakan, pihaknya saat ini memiliki sekitar 9.000 kelompok pembudidaya ikan air tawar yang tergabung dalam Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di Kabupaten Pandeglang.

    “Pokdakan ini tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang,” kata Iik kepada wartawan, Selasa (12/9).

    “Kami menerima sekitar 900 proposal yang mewakili 9.000 kelompok pembudidaya ikan,” sambungnya.
    Menurutnya, jika melihat potensi yang ada terutama dalam budidaya, ikan nila memiliki manfaat kesehatan yang tinggi karena mengandung omega tiga. Oleh karena itu, Dinkan Pandeglang berencana akan menjadikan Kabupaten Pandeglang sebagai sentra penyedia ikan nila.

    “Ikan nila sangat digemari oleh pembudidaya untuk dibudidayakan dibandingkan ikan lele atau ikan mas. Ikan nila mudah dalam perawatannya, dan pakan juga mudah,” terangnya.

    Awlian memiliki manfaat kesehatan, lanjut Iik, ikan nila juga memiliki dampak positif terhadap tumbuh kembang anak-anak dan ketahanan imunitas tubuh.

    “Apalagi sekarang pemerintah sedang menangani stunting, jadi bagus untuk anak, karena ikan nila punya protein bagus apalagi untuk tumbuh kembang si anak. Kemudian untuk ketahanan imunitas tubuh juga untuk memperbaiki sel-sel didalam tubuh,” jelasnya.

    Oleh karena itu, ia berharap agar para pembudidaya ikan nila dan ikan air tawar lainnya agar terus semangat dalam membudidayakan ikannya dan terus memperbarui strategi pemasaran ikan.

    “Sehingga sektor perikanan nantinya dapat menjadi mata pencaharian utama dalam perekonomiannya tersebut,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Pembahasan DBH Pajak dan Dana BTT Pemprov Banten Berjalan Alot

    Pembahasan DBH Pajak dan Dana BTT Pemprov Banten Berjalan Alot

    SERANG, BANPOS – Persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pajak ke kabupaten/kota menjadi salah satu dari empat hal yang menjadi pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Banten tahun 2023 oleh Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Diketahui. permasalahan ini juga sulit menemukan titik terangnya antara pemprov dan DPRD.

    DBH pajak ke delapan kabupaten/kota, ini sebelumnya pernah menjadi utang pemprov, akibat dana persediaan atau cash flow di kas daerah tidak ada. Hal ini sempat menjadi catatan penting, sehingga pemprov mendapat teguran dari pemerintah pusat, melalui Kemendagri.

    Persoalan kedua adalah, gaji pegawai, ketiga, pembayaran BPJS bagi masyarakat miskin, dan yang terakhir, atau ke-empat mengenai belanja tak terduga (BTT) yang akan dialokasikan untuk bencana akibat kemarau panjang sebesar Rp65 miliar.

    Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo dihubungi melalui telpon genggamnya, mengungkapkan, Banggar dan TAPD telah menuntaskan pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS tahun 20223.

    “Kita sudah menyepakati apa yang telah menjadi agenda di Anggaran Perubahan 2023 ini,” katanya.

    Budi yang merupakan politisi PKS ini juga mengungkapkan, ada beberapa point penting dalam pembahasan antara Banggar dengan TAPD dan menyepakati Perubahan KUA dan PPAS 2023, diantaranya mengenai kewajiban pemprov kepada kabupaten/kota serta bencana kekeringan.

    “Karena kita lebih pada ke kebutuhan publik mendasar seperti BPJS, kita hitung sampai 12 bulan, belanja pegawai 12 bulan, serta dana bagi hasil ke kabupaten/kota jangan sampai terutang. dan terakhir soal BTT yang kita siapkan Rp65 miliar itu, kalau memang diperlukan dan dianggap kekeringan ini masuk dalam kategori bencana, maka dana BTT itu akan kita buatkan sumur-sumur untuk kepentingan warga,” katanya.

    Namun, khusus dana BTT Rp65 miliar, bisa saja tidak digunakan untuk membuat sumur-sumur. Hal itu akan disesuaikan dari usulan kabupaten/kota seperti menyediakan dan memasok air bersih.

    “Tapi kalau untuk benih tanaman atau padi, itu tidak termasuk dalam BTT, kalau soal itu bisa kita sampaikan ke dinas pertanian,” ungkapnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten, Nawa Said Dimyati menyaku, terjadinya perdebatan dalam pembahasan rancangan KUA dan PPAS Perubahan tahun 2023 itu adalah hal yang biasa, lantaran dari masing-masing pihak punya kepentingan.

    “Semuanya mengacu pada kepentingan masyarakat Banten. Nggak ada ribut, kalau rapat ‘kenceng-kencengan’ biasa itu mah. Pemprov dan DPRD sama.buat kepentingan masyarakat Banten. Keributan berfikir,’ ujar Nawa Said Dimyati yang akrab dipanggil Cak Nawa.

    Diketahui, APBD Banten tahun 2023 sebesar Rp 11,7 triliun. Anggaran tersebut keseluruhan pendapatan daerah sebesar Rp11,5 triliun. Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp227 miliar.

    Pendapatan itu dibelanjakan, terdiri belanja operasi sebesar Rp6.8 triliun, belanja modal Rp1,79 trilliun, belanja tidak terduga Rp79 miliar, dan belanja transfer Rp3 triliun. Adapun defisit atau kekurangan Rp227 miliar, akan tertutupi dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2022.(RUS/PBN)

  • Sepakat Tolak Suap, Pemkab Tangerang Terima Sertifikat ISO 37001

    Sepakat Tolak Suap, Pemkab Tangerang Terima Sertifikat ISO 37001

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Tangerang meraih Sertifikat Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan. ISO 37001 merupakan sistem yang digunakan untuk menanamkan budaya anti-suap dalam sebuah organisasi/institusi negara maupun swasta.

    Bupati Kabupaten Tangerang Ahmed Zaki Iskandar berharap diraihnya ISO 37001: 2016 dapat mendeteksi potensi penyuapan, sehingga dapat melakukan pencegahan sejak dini.

    “Ini (sertifikat ISO 37001-red) sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya turut serta melakukan pencegahan, sekaligus pemberantasan korupsi. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendorong penguatan tata kelola pemerintahan,” tegas Zaki Iskandar dalam penyerahan sertifikat ISO 37001:2016, Tangerang, Rabu (13/9/2023).

    Zaki melanjutkan, ISO tersebut harus dijadikan panduan untuk menerapkan sistem manajemen antisuap di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Nantinya inspektorat menjadi motor utama untuk menerapkan ISO 37001:2016 di setiap OPD,” ucapnya.

    Sementara itu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Saut Situmorang mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tangerang yang berusaha untuk terus mencegah tindakan korupsi.

    Namun, ia mengingatkan meski Pemkab Tangerang meraih ISO 37001:2016 harus memiliki keteguhan dari setiap individu untuk selalu patuh terhadap aturan dan menolak suap.

    “Tentu ini bagus sekali, Pemkab Tangerang menunjukkan komitmen untuk menerapkan manajemen antikorupsi. Namun perlu diingat meski banyak menerima sertifikat, tapi harus didukung dengan keteguhan dari seorang pimpinan dan seluruh ASN,” ucapnya

    Pemerintah Kabupatan butuh waktu enam bulan dalam melaksanakan tata kelola anti suap sesuai sistem ISO 37001 versi 2016, yang dibimbing Visi Integritas. (RED)

  • Perluas Pasar Semen Ramah Lingkungan, Krakatau Posco dan Indocement Tunggal Perkasa Jalin Kerja Sama

    Perluas Pasar Semen Ramah Lingkungan, Krakatau Posco dan Indocement Tunggal Perkasa Jalin Kerja Sama

    CILEGON, BANPOS – PT Krakatau Posco dan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk memutuskan untuk bekerja sama yang ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman oleh Presiden Direktur Krakatau Posco, Kim Kwang-Moo dan Presiden Direktur PT Indocement Tunggal Prakarsa, Christian Kartawijaya, Senin (11/9/2023) di Jakarta.

    Kerjasama ini merupakan langkah strategis ditujukan untuk membangun manufaktur berbasis semen ramah lingkungan dan memperluas pasar dengan memanfaatkan by-product baja, yaitu GFBS, slag baja, sludge, dan dust.

    Penggunaan salah satu by-product baja, yaitu granulated blast furnace slag (GFBS), dalam menggantikan klinker, bahan baku utama semen, dapat mengurangi 0.8 ton CO2 per ton semen yang diproduksi. GFBS merupakan bahan baku semen berkualitas tinggi dan ramah lingkungan dengan karakteristik kekuatan tekan yang tinggi.

    Presiden Direktur PT Krakatau Posco, Kim Kwang-Moo, mengatakan, akan terus berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan semen di Indonesia untuk memanfaatkan by-product baja yang ramah lingkungan sebagai material multifungsi dalam bentuk kontribusi terhadap perkembangan Indonesia dan pelestarian alam.

    “Di seluruh dunia, by-product baja dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi, seperti bahan baku semen dan agregat, namun Indonesia masih berada pada tahap awal penerapan hal ini sehingga pengetahuan mengenai sistem daur ulang dan kesadaran pasar pun masih perlu untuk lebih ditumbuhkan,” ungkap Kim Kwang-Moo melalui siaran tertulis yang diterima BANPOS, Selasa (12/9).

    Langkah kerja sama ini, dilakukan selaras dengan kebijakan Pajak Karbon yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam merespon perubahan iklim yang sedang terjadi, dan hal tersebut meningkatkan perhatian sosial terhadap pengurangan CO2.

    “Meski saat ini kebijakan tersebut masih ditargetkan untuk industri pembangkit listrik, namun di masa depan tidak menutup kemungkinan akan berlaku untuk industri lain,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Indocement, Christian Kartawijaya mengatakan dalam hal ini Indocement selaku perusahaan yang sangat memperhatikan nilai emisi yang berasal dari kegiatan operasional usaha, dan secara konsisten menerapkan prinsip dan nilai environment, social and governance (ESG).

    “Perusahaan kami juga terus berupaya untuk mewujudkan new purpose Indocement yaitu Material to Build Our Future yang merupakan upaya untuk memberikan solusi masa depan dengan memproduksi menyediakan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penggunaan sumber bahan bakar dan bahan baku alternatif,” ungkap Christian Kartawijaya.

    Sejalan dengan implementasi nilai Corporate Citizenship, di tahun ini, Krakatau Posco juga telah berhasil menerapkan uji pupuk slag baja ramah lingkungan di Indonesia, yang merupakan negara agraris terbesar di Asia Tenggara dan sedang bersiap untuk melakukan komersialisasi.

    Pedoman konstruksi perbaikan tanah lunak menggunakan slag baja pun telah terbit dan membuktikan keunggulan by-product baja. Selain itu, dengan memperkenalkan sistem pemilahan sampah rumah tangga yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Krakatau Posco juga telah 100% berhasil melakukan konversi energi melalui pemanfaatan energi panas untuk menggerakkan turbin di fasilitas produksi di Cilegon.(LUK/PBN)

  • Meresahkan Pengguna Jalan, Truk Pasir Basah Hanya Dibatasi Jam Operasional Namun Tidak Disanksi

    Meresahkan Pengguna Jalan, Truk Pasir Basah Hanya Dibatasi Jam Operasional Namun Tidak Disanksi

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon akan segera memberlakukan pembatasan jam operasional khusus bagi kendaraan truk pengangkut pasir basah yang melintas di Jalan Lingkar Selatan (JLS).

    Selain untuk mencegah kerusakan jalan, kebijakan tersebut diambil sebagai langkah untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap aktivitas kendaraan truk pasir basah.

    “Hasil dari kesimpulan rapat hari ini (Kemarin-red) adalah terkait dengan pembatasan jam operasional angkutan pasir. Memang ini yang menjadi keluhan dari masyarakat terkait keberadaan truk pengangkut pasir,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Keselamatan pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon Deny Yuliandi usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Terkait Tindak lanjut Pemanfaatan JLS di Kantor Dishub Kota Cilegon, Senin (11/9).

    Dijelaskan Deny, pembatasan jam operasional tersebut akan segera diberlakukan. Dimana, kendaraan truk pasir basah hanya akan boleh melintas di JLS mulai dari pukul 22.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB.

    “Pemberlakuan jam operasional truk tambang pasir tersebut baru bisa diterapkan berdasarkan Perwal (Peraturan Walikota) yang saat ini masih dalam tahap penyusunan. Dimana, diluar pukul 22.00 WIB sampai 05.00 WIB tidak diperbolehkan,” jelasnya.

    Menurut Deny, selain mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna kendaraan lain, pembatasan jam operasional truk pengangkut pasir itu juga dilakukan untuk mencegah kerusakan jalan di JLS.

    “Apabila tidak kita batasi ketahanan JLS ini tidak bertahan lama. Jadi, mudah-mudahan dengan dibatasi jam operasional, sehingga tidak berlama-lama beraktivitas di JLS,” tuturnya.

    Dalam hal ini, Deny mengaku, pihaknya sudah mengerahkan puluhan personilnya untuk melakukan pengawasan di JLS.

    “Selama ini kami sudah melakukan pengawasan dari pagi, sore sampai malam hari. Personil 20 orang untuk melakukan pengawasan di JLS masing-masing 1 shift berjumlah 6 orang,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Urusan (Kaur) Bina Operasi pada Satlantas Polres Cilegon Iptu Haris Munandar mendukung adanya pembatasan jam operasional pengangkut pasir di JLS.

    “Bila selama ini bebas melintas, ke depan dibatasi hanya pada malam hingga pagi hari. Hal itu karena banyak pengguna roda 2 (Sepeda motor-red) yang melintasi jalan licin akibat truk pasir basah yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain. Ini keluhan dari masyarakat. Kita dukung kegiatan pemerintah daerah,” katanya.(LUK/PBN)

  • Hingga Juli Pemkot Cilegon Gelontorkan Modal UMKM Hampir Rp 1 Miliar

    Hingga Juli Pemkot Cilegon Gelontorkan Modal UMKM Hampir Rp 1 Miliar

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DinkopUKM) Kota Cilegon telah menggelontorkan sekitar Rp965 juta untuk pinjaman modal untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada 2023 ini. Bantuan modal itu, terdiri dari sekitar Rp506 juta untuk perintisan usaha dan Rp458 juta untuk penguatan usaha.

    Kepala DinkopUKM Cilegon Didin Supriatna Maulana menerangkan, hingga Juli 2023, pihaknya telah menggelontorkan bantuan pinjaman modal UMKM untuk perintisan sekitar Rp506 juta dan untuk penguatan Rp459 juta. Sementara pada 2022 lalu, lanjut Didin bantuan modal untuk perintisan sekitar Rp1,038 miliar dan penguatan Rp581 juta. Kemudian, pada 2021, bantuan modal perintisan sekitar Rp556 juta dan penguatan Rp961 juta. “Pinjaman modal UMKM atau dana bergulir ini, untuk perintisan Rp1 juta sampai Rp3 juta. Penguatan, Rp3 juta sampai Rp5 juta,” kata Didin, Selasa (12/9).

    Didin mengungkapkan, Program Bantuan Modal UMKM, merupakan program Pemerintah Kota Cilegon dibawah kepemimpinan Walikota Cilegon Helldy Agustian yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2023. “Pinjaman modal ini tanpa bunga dan tanpa jaminan. Tetap dalam proses pencairannya, kita lakukan verifikasi dan survey lapangan,” terangnya.

    Selain itu, pemberian pinjaman modal UMKM tersebut, harapannya bisa meningkatkan kapasitas produksi.

    “Pinjaman modal ini bisa dilakukan untuk membeli peralatan produksi ataupun bahan baku produksi,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas atau UPTD Dana Bergulir pada Dinkop UKM Kota Cilegon, Yessi Yunita menyatakan, saat ini sudah 1.616 pelaku usaha menerima pinjaman modal sejak 2021 sejak Walikota Cilegon Helldy Agustian menjabat. Pada tahun ini hingga Agustus 2023, ada 497 pelaku usaha.

    “Ini juga ada proposal masuk lagi 40 pelaku usaha,” ujarnya.

    Kemudian, Yessi mengungkapkan, pinjaman modal paling banyak digelontorkan untuk pelaku UMKM yang melakukan perintisan usaha. “Syarat-syarat pengajuan seperti KTP, KK, Pas Foto, NIB (Nomor Induk Berusaha) dan rekening BPRS-CM (Bank Pembiayaan Syariah Cilegon Mandiri). Pengajuannya ke UPTD Dana Bergulir Kantor Wilayah Kecamatan,” tuturnya.

    Dari jumlah UMKM yang menerima pinjaman modal tersebut, ada beberapa pelaku usaha yang ditolak pengajuannya lantaran bentuk usahanya belum ada.

    “Ada yang ditolak sekitar 10 persen dari total yang mengajukan, tidak besar sih. Biasanya usahanya memang belum ada, jadi kita harap usahanya ada dulu, baru kita cairkan,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Banggar Pertanyakan Kenaikan Pendapatan APBD Perubahan Cilegon

    Banggar Pertanyakan Kenaikan Pendapatan APBD Perubahan Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Kenaikan pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 Kota Cilegon mendapat sorotan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon. Diketahui saat ini, Banggar DPRD Cilegon saat ini sedang melakukan kajian atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS 2023.

    Ketua Harian Banggar pada DPRD Cilegon Subhi S Mahad mengatakan, pada Senin, 11 September 2023, pihaknya telah menerima dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2023 yang disampaikan eksekutif. Setelah melakukan kajian, pihaknya akan melakukan Rapat Gabungan antara eksekutif dan legislatif dalam membahas KUA -PPAS APBD 2023.

    “Setelah itu, kita lakukan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi di DPRD dengan mitra kerja masing-masing, terkait APBD Perubahan, kemudian baru Rapat Gabungan Penetapan APBD Perubahan 2023,” kata Subhi kepada awak media saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cilegon, Selasa (12/9).

    Pada Rapat Gabungan nanti, pihaknya akan mempertanyakan sumber kenaikan pendapatan pada APBD 2023. Sebab, saat ini tidak ada sektor pendapatan baru yang digali Pemkot Cilegon.

    “Kita harus melakukan kajian dulu, kita pertanyakan kenaikan pendapatan. Bisa jadi dari investasi yang besar, ada BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), tapi nanti kita tanyakan,” ujarnya.

    Politisi Partai Golkar ini mengatakan, saat ini, dalam dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2023 baru secara umum saja terkait kenaikan pendapatan. “Begitu juga dengan belanja kenapa turun, nanti akan kita tanyakan,” ujarnya.

    Dibagian lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD Cilegon Dana Sujaksani mengatakan, kenaikan pendapatan pada APBD Perubahan 2023 masih seputar pada optimalisasi potensi pajak daerah. Potensi pendapatan yang sudah ada, akan dimaksimalkan.

    “Tetap dari pajak daerah, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB. Target pendapatan daerah perubahan ini naik sebesar 56,59 miliar, dari target pendapatan daerah reguler sebesar 1,98 triliun,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta mengatakan, pada APBD Perubahan 2023, proyeksi indikator makro perubahan Kota Cilegon tahun anggaran 2023 yang terdiri dari laju pertumbuhan ekonomi atau LPE dengan target indikator perubahan sebesar 4,6 – 4,68 persen atau menyesuaikan dari target indikator reguler yang sebesar 4,91 persen. Tingkat kemiskinan dengan target indikator perubahan sebesar 3,43 persen atau masih sama dengan target indikator reguler.

    “Tingkat pengangguran terbuka dengan target indikator perubahan sebesar 8,1 persen, menyesuaikan dari target indikator reguler yang sebesar 9,41 persen. Indeks Pembangunan Manusia dengan target indikator perubahan sebesar 74,00 poin menyesuaikan 6 dari target indikator reguler yang sebesar 73,65 poin.
    Indeks gini dengan target indikator perubahan sebesar 0,318 poin menyesuaikan dari target indicator reguler yang sebesar 0,367 poin,” terangnya.

    Dikatakan Sanuji, guna mendukung seluruh arah kebijakan perubahan yang dibahas sebelumnya, maka pada sektor pendapatan daerah Kota Cilegon ditargetkan penerimaan pada perubahan sebesar Rp 2,03 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 966,2 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 1,07 triliun.

    “Target pendapatan daerah pada APBD perubahan ini naik sebesar 56,59 milyar dari target pendapatan daerah reguler yang sebesar 1,98 triliun,” tuturnya.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memaparkan, pada sektor belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 2,35 triliun, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 1,97 triliun, belanja modal sebesar Rp 365,8 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp 9,4 miliar. “Alokasi belanja daerah pada APBD Perubahan ini turun sebesar 740,26 miliar dari alokasi belanja daerah reguler yang sebesar 2,39 triliun,” tuturnya.

    Kemudian Sanuji menerangkan, dalam penerimaan pembiayaan, diproyeksikan sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa tahun sebelumnya pada APBD Perubahan sebesar Rp 321,89 miliar. Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah perubahan ini turun sebesar Rp 96,85 miliar dari proyeksi penerimaan pembiayaan daerah reguler yang sebesar Rp 418,73 miliar.

    “Sedangkan dalam pos pengeluaran pembiayaan perubahan direncanakan sebesar 7 milyar yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah dan pemberian pinjaman daerah. Proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah perubahan ini tidak berubah dari proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah reguler,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Tangsel Kembali Dapat Penghargaan

    Tangsel Kembali Dapat Penghargaan

    TANGERANG, BANPOS – PENGHARGAAN kembali diraih oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel). Terbaru, kota termuda di Provinsi Banten ini mendapatkan penghargaan berupa Daerah Peduli Pelayanan Publik dari salah satu stasiun televisi swasta nasional.

    Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi
    (MenpanRB), Abdullah Azwar Anas, dan diterima oleh Walikota Benyamin Davnie, di Jakarta, Senin
    (11/9). “Alhamdulillah Pemerintah Kota Tangerang Selatan kembali raih penghargaan, kali ini mendapatkan daerah peduli pelayanan publik. Tentu penghargaan ini jadi motivasi untuk lebih baik,” ucap Benyamin usai menerima penghargaan.

    Atas penghargaan inilah, Benyamin berkomitmen untuk terus memastikan kualitas pelayanan publik di
    Kota Tangerang Selatan. Mulai dari pelayanan publik yang mudah, cepat, hingga ramah bagi disabilitas dan masyarakat umumnya.”Penghargaan ini untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan. Karena pelayanan publik yang baik harus didukung dari dua sisi. Tidak hanya pemerintah yang memberikan pelayanan saja, tetapi juga masyarakat yang mendapatkan pelayanan,” ujarnya.

    Tak hanya itu, pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor utama dalam memberikan pelayanan publik
    yang maksimal bagi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah merasakan pelayanan
    tersebut. “Khusus di Tangsel, berbagai inovasi pelayanan publik kita terus optimalkan. Misal pengurusan adminduk dengan 3/o, online, offline dan memanfaatkan ojol. Lalu, ada Mal Pelayanan Publik sehingga masyarakat dengan mudah mengurus karena ada di satu tempat, dan masih banyak lainnya seperti pengiriman surat kita punya namanya Sisumaker, jadi gak perlu repot-repot datang untuk anterin surat, sekarang serba cepat, mudah dan terjangkau,” tandasnya. (DZH)

  • Tingkatkan Layanan Adminduk, Pemkab Tangerang Gandeng Tiga Instansi

    Tingkatkan Layanan Adminduk, Pemkab Tangerang Gandeng Tiga Instansi

    TANGERANG, BANPOS – Guna meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, Pemkab Tangerang melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menjalin kerja sama dengan Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Agama Tigaraksa, dan Kantor Kementerian Agama Tigaraksa.

    Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan bahwa kerja sama antara Pemkab Tangerang
    dengan tiga instansi di Kabupaten Tangerang itu dilakukan untuk meningkatkan layanan administrasi
    kependudukan, di setiap instansi.

    “Ini bisa langsung bekerja dan berkolaborasi mencetak seluruh kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Selain lebih efektif dan efisien bisa dilakukan di kantor masing-masing, ini menjadi terobosan bagi seluruh instansi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya di Ruang Rapat Wareng, Gedung Bupati, Selasa (12/9).

    Menurut Zaki, kerja sama antarinstansi itu merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat proses
    administrasi, sekaligus menuntaskan masalah administrasi di masyarakat. “Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh mitra dan juga Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tangerang, CR Inton, mengungkapkan bahwa kerja
    sama yang ditandangani tersebut sesuai amanat Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi
    Kependudukan. “Perlu kami sampaikan bahwa target nasional untuk Kabupaten Tangerang 2023 adalah 23 kerja sama, atas bimbingan dan petunjuk Bapak Bupati sampai hari ini, kami telah menyelesaikan 37 kerja sama,”jelas Inton. (DZH)

  • Gotong Royong, BPIP Gelar Program Eksekutif Nasional

    Gotong Royong, BPIP Gelar Program Eksekutif Nasional

    JAKARTA, BANPOS – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Program Eksekutif Nasional di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 12-13 September 2023.

    Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) ini diikuti 186 peserta. Terdiri dari: para Menteri Koordinator, Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Kepala LPNK, dan Pejabat Pimpinan Tinggi perwakilan kementerian/lembaga, Sekretaris Daerah di 38 Provinsi, perwakilan Rektor PTN, serta perwakilan partai politik.

    “Kegiatan ini manivestasi dari aktualisasi Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat politik, berdikari ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan,” ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Gedung ANRI, Selasa (12/9).

    Secara teknis, program ini bertujuan untuk membangun konsensus, komitmen, kesamaan pandangan dan persepsi terhadap visi, misi dan strategi kebijakan nasional. Sehingga para peserta dapat melakukan pengembangan alternatif kebijakan dalam bentuk rencana aksi guna menghadapi permasalahan aktual bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

    “Gotong royong pada tiga isu strategis yakni Grand Design Pendidikan Kebangsaan Berkarakter Pancasila, Etika Politik Pancasila dalam Rangka Persiapan Pemilu 2024 dan Pengembangan Nasionalisme Ekonomi Berbasis Pancasila,” beber Yudian.

    Adapun agenda utama pembukaan program ini antara lain penyerahan sertifikat Memory of The World (MoW) 2023 atas penetapan: Arsip Pidato Sukarno di PBB: To Build The World a New 1960 dan Arsip KTT GNB I 1961 dari Kepala ANRI kepada Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri. Lalu peresmian dan penandatanganan prasasti Pusat Studi Arsip Presiden Pertama Sukarno oleh Megawati dan keynote speech dari Presiden RI ke-5 tersebut.

    Hadir pula dalam acara di antaranya seluruh jajaran BPIP, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Yudo Margono, para Menteri, dan Plt. Kepala ANRI Imam Gunarto. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/government-action/188217/gotong-royong-bahas-isu-strategis-bpip-gelar-program-eksekutif-nasional