BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Urus NIB Dan Izin Usaha Lainnya DKI Jakarta Jadi Lebih Mudah

    Urus NIB Dan Izin Usaha Lainnya DKI Jakarta Jadi Lebih Mudah

    JAKARTA, BANPOS – Mengurus legalitas usahanya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan lainnya di wilayah DKI Jakarta akan jadi lebih mudah.

    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi DKI Jakarta dan Perumda Pasar Jaya telah menandatangani nota kesepahaman dalam rangka mempercepat penerbitan perizinan dan nonperizinan berusaha serta pengembangan potensi investasi di pasar.

    Nota Kesepahaman antara Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra dan Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan Widiyanto di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, Selasa (12/9).

    Benni mengatakan, melalui sinergi ini para pelaku usaha yang berada di pasar akan lebih mudah dalam mengurus legalitas usahanya berupa NIB dan perizinan lainnya.

    Menurut ini penting karena merupakan bagian dari pelayanan Pasar Jaya kepada tenantnya.

    “Dengan adanya NIB nanti mungkin meningkat ke perizinan dan nonperizinan lainnya, banyak yang bisa tenant lakukan, akan ada kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan akses terhadap pengembangan usaha bagi mereka,” ujar Benni dalam keterangannya.

    Benni menilai, NIB merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya.

    Dengan perizinan usaha para pelaku UMKM memiliki legalitas dan kredibilitas yang dapat mempermudah mendapatkan akses permodalan.

    Nantinya juga akan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang akan menjadi ujung tombak dalam memastikan berbagai aspek perizinan, bukan hanya perizinan bidang UMKM melainkan Perizinan Bangunan; Persetujuan Lingkungan; Perizinan Berusaha dan Perparkiran dan Pengembangan Potensi Investasi.

    Dia berharap penandatanganan Nota Kesepahaman ini juga dapat mengembangkan potensi investasi pada pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

    Menurutnya kontribusi Pasar Jaya terhadap perekonomian Jakarta terus meningkat yang akan menjadi inovasi baru dalam upaya mempercepat penerbitan perizinan dan nonperizinan. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/megapolitan/188221/dinas-pmptsp-dan-pasar-jaya-teken-mou-urus-nib-dan-izin-usaha-lainnya-di-dki-jakarta-jadi-lebih-mudah

  • Ciptakan Iklim Investasi yang Aman, Pemkot Cilegon Bangun Pengaman Terpadu

    Ciptakan Iklim Investasi yang Aman, Pemkot Cilegon Bangun Pengaman Terpadu

    CILEGON, BANPOS – Stabilitas keamanan dan kenyamanan iklim investasi di Kota Cilegon menjadi hal penting dan perhatian serius Pemkot Cilegon dan Polres Cilegon. Khususnya pengamanan sejumlah obyek vital.
    Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon dan Bagian Satuan Pengamanan Obyek Vital (Pam Obvit) Polres Cilegon dibangun kesepakatan pengamanan terpadu.

    Kepala Disperindag Kota Cilegon Syafrudin mengatakan, dalam memantapkan program tersebut digelar sosialisasi pentingnya pengamanan terpadu sejumlah obyek vital dan obyek tertentu yang di inisiasi Polres Cilegon.

    Syafrudin menjelaskan, selain Disperindag dinas lain yang turut mendukung adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.

    “Tujuan sosialisasi ini adalah dalam rangka pengamanan obyek vital, sehingga terciptalah suasana kondusif dan tidak terjadi gangguan perekonomian. Manajemen pengamanan ini merupakan bagian dari langkah untuk menjaga stabilitas di lapangan dan sebagai upaya mengendalikan ancaman dan hambatan di wilayah industri,” terang Syafrudin.

    Pada kesempatan tersebut, Syafrudin berharap agar aktivitas industri di Kota Cilegon bisa berjalan lancar, aman dan stabil, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

    “Jika sektor industri bisa melaksanakan bisnisnya dengan baik dan kondusif, maka dapat menarik minat investor lain untuk dapat berinvestasi di Kota Cilegon,” papar Syafrudin.

    Untuk diketahui, Pemkot Cilegon dan jajaran Polres Cilegn bekerjasama terus memperkuat sinergitas pengawasan dan pengamanan terpadu dalam rangka penerapan sistem manajemen pengamanan industri.

    Salah satu langkah penguatan itu melalui sosialisasi dengan melibatkan pengelola obyek vital dan objek tertentu seperti yang dilakukan di Aula Setda II Kota Cilegon, Kamis (7 September 2023) lalu.

    Kepala Satuan (Kasat) Pengamanan Obyek Vital (Pam Obvit) Polres Cilegon AKP Haogolala Batee mengatakan, sosialisasi tentang Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Industri tersebut merupakan kerjasama Polres dengan Disperindag Cilegon. Dimana, setidaknya ada 250 perusahaan yang di Kota Cilegon.

    “Jumlah obyek vital Nasional yang masuk rekapitulasi data kami itu ada sekitar 10, sementara untuk objek tertentu jumlahnya cukup banyak,” papar AKP Batee.

    Menurut AKP Batee, sosialisasi tersebut merupakan bagian dari langkah untuk memberi pemahaman tentang manajemen pengamanan kepada para pengelola obyek vital dan objek tertentu di Kota Cilegon.

    “Selain itu, sosialisasi ini juga sebagai ajang silaturahmi sekaligus membangun komunikasi antara pemerintah dengan kepolisian dan pengelola obyek vital serta objek tertentu,” ucap AKP Batee. (adv)

  • Bangun Aplikasi Layanan, Pemkot Cilegon Jalin Kerjasama Dengan Pemkab Sumedang

    Bangun Aplikasi Layanan, Pemkot Cilegon Jalin Kerjasama Dengan Pemkab Sumedang

    CILEGON, BANPOS – Pemkot Cilegon dan Pemkab Barru (Sulawesi Selatan) menandatangani nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemkab Sumedang terkait pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), di Command Center Sumedang, pada Kamis (7/9).

    WaliKota Cilegon, Helldy Agustian mengucapkan apresiasi kepada Pemkab Sumedang yang secara terbuka membangun kerjasama dengan pemerintah daerah lain, termasuk Kota Cilegon dalam pemanfaatan SPBE.

    Helldy Agustian yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon mengungkapkan, bahwa dari satu tahun yang ia bertemu dengan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dalam sebuah acara di Kabupaten Serang.
    Saat pertemuan tersebut, Dony menawarkan aplikasi kepada dirinya. Tawaran penerapan aplikasi SPBE tersebut ia sambut karena telah diakui secara nasional.

    “Bertemu satu kali di sebuah acara, Pak Bupati (Dony, red) menawarkan sebuah aplikasi dan Cilegon perlu memiliki itu. Makanya hari ini kami berkunjung untuk menseriusi kerjasama ini,” ujar Helldy, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.

    Dengan aplikasi tersebut, Helldy yakin akan memudahkan dalam memonitoring segala hal yang terkait pemerintahan, serta memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai pelayanan.

    “Alhamdulillah sudah terjadi Kerjasama antara Pemkot Cilegon dengan Pamkab Sumedang, termasuk antara Kepala Diskominfo Kabupaten Sumedang dan Diskominfo Kota Cilegon. Kami sesegera mungkin akan mempraktekkan aplikasi ini di Kota Cilegon. Tentunya kami pun akan mempersiapkan SDM yang diperlukan terlebih dahulu sesuai arahan Pak Bupati,” tandas Helldy.

    Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir meminta Pemkot Cilegon agar segera mengirim pegawainya untuk belajar ke Sumedang,

    “Saya menginginkan aplikasi ini dapat bermanfaat lebih, maka saya minta sebelum menjalankan aplikasi untuk Diskominfo Kota Cilegon mengirimkan beberapa stafnya untuk belajar di Sumedang,” ucap Dony.

    Dony menuturkan bahwa Kabupaten Sumedang terbuka dalam memberikan aplikasi ini secara gratis kepada daerah lain yang memandang perlu.

    “Kami miliki berbagai platform-platform aplikasi untuk mempermudah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terbukti bisa bermanfaat juga untuk daerah-daerah yang menginginkan platform tersebut. Maka sebenarnya kami sangat terbuka untuk daerah-daerah lain yang membutuhkannya,” terang Dony.

    Turut mendampingi Wali Kota Cilegon antara lain Kepala Dinas Kominfo beserta jajaran, Asda I dan II Kota Cilegon, Kabag Umum, Plt. Kabag Pemerintahan, dan Kabag Kesra. (adv)

  • Masyarakat Dilarang Membakar Sampah Sembarangan

    Masyarakat Dilarang Membakar Sampah Sembarangan

    PANDEGLANG, BANPOS – Pada musim kemarau panjang saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kabupaten Pandeglang memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak sembarangan membakar sampah agar tidak terjadi kebakaran.

    Sekretaris BPBD-PK Pandeglang, Rahmat Zultika mengatakan, BPBD Kabupaten Pandeglang sangat menekankan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah di daerah-daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Tindakan pencegahan perlu diambil oleh masyarakat termasuk berhati-hati terhadap api maupun sumber api.

    “Apa yang perlu kita lakukan pertama hati-hati di sekitar rumah seperti sambungan listrik, kemudian lilin dan obat nyamuk seperti itu,” kata Rahmat kepada wartawan, Senin (11/9).
    Menurutnya, selama musim kemarau panjang ini tidak ada toleransi untuk membuang puntung rokok sembarangan.

    Selain itu, pembukaan lahan melalui pembakaran juga dilarang, terutama jika berdekatan dengan hutan. Jika seseorang terpaksa melakukan pembakaran lahan ladang, api harus dipadamkan sepenuhnya sebelum pergi.

    “Jika dia terpaksa melakukan bakar api di ladang, harusnya dia matikan dulu baru dia pulang. Tidak buang puntung rokok sembarangan, rokok itu pastikan mati dulu baru dibuang. Ya kalau bisa puntung rokoknya dikantongin,” terangnya.

    Oleh karena itu, lanjut Rahmat, ia menyarankan agar sampah sebaiknya dikumpulkan untuk diambil oleh petugas atau bahkan bisa digunakan sebagai pupuk di lahan masing-masing.
    “Sampah itu dikumpulkan, dipendam saja kalau bisa dijadikan pupuk di lahannya, nggak usah dibakar,” ujarnya.

    Rahmat menambahkan, apabila adanya risiko bencana, masyarakat untuk segera melaporkan kejadian kebakaran kepada petugas Damkar Pandeglang atau BPBD Kabupaten Pandeglang jika terjadi situasi darurat.

    “Keselamatan dan pencegahan adalah kunci dalam menghadapi potensi risiko kebakaran hutan dan lahan selama masa El Nino,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Awasi Pembangunan Jembatan Cukang Panjang Di Pandeglang

    Awasi Pembangunan Jembatan Cukang Panjang Di Pandeglang

    PANDEGLANG, BANPOS – Ketua Perisai Pembela Aspirasi Masyarakat (Perpam) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Banten, Erland Felany Fazry merasa bersyukur dan mendukung pembangunan jembatan Cukang Panjang, Desa Sukaraja, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang. Karena setelah sekian lama jembatan tersebut kondisinya rusak parah dan selalu dikeluhkan warga.

    Oleh karena itu, agar pembangunan jembatan tersebut sesuai dengan harapan, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal dan mengawasi proses pembangunannya agar sesuai dengan harapan masyarakat.

    “Alhamdulillah, akhirnya harapan yang dinanti-nantikan masyarakat Desa Sukaraja, Kecamatan Pulosari sejak lama untuk menikmati jembatan yang memadai kini mulai terwujud,” Kata Erland kepada BANPOS, Senin (11/9).

    Dijelaskannya, merujuk pada papan nama proyek yang terpampang di lokasi kegiatan pembangunan, nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp1.475.607.791.56,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Pandeglang dan dikerjakan oleh CV. Rio Putra. Pihaknya meminta kepada pihak pelaksana atau konsultan pembangunan agar mengerjakan proyek tersebut dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat.

    “Kami meminta dan berharap kepada pihak rekanan agar mengerjakan proyek tersebut dengan baik, mengutamakan kualitasnya, tidak terburu-buru meski harus tepat waktu dan tentunya harus sesuai spesifikasi,” tegasnya.

    Ia juga mengajak agar seluruh elemen masyarakat khususnya warga Kecamatan Pulosari untuk mengawasi pengerjaan jembatan yang sudah sekian lama diharapkan masyarakat untuk diperbaiki tersebut.

    “Pengerjaan jembatan ini sudah lama dinanti-nantikan masyarakat Desa Sukaraja , Kecamatan Pulosari oleh karena itu jangan sampai dikerjakan asal-asalan agar masyarakat tidak kembali kecewa“ ungkapnya.

    Terpisah, Kabid Binamarga DPUPR Pandeglang, Ade Juliansyah mengatakan, kondisi jembatan Cukang Panjang kondisi sebelumnya patah, karena bangunannya sudah lama belum diperbaiki.
    “Kondisi jembatan tersebut patah, karena memang bangunannya lama tahun 60-an dan sempat direhab oleh masyarakat beberapa tahun yang lalu atau sekitar tahun 90-an. Dan yang sekarang sedang dilakukan rekonstruksi atau pembangunan kembali atau dibuat ulang,” kata Ade kepada BANPOS.

    Menurutnya, karena jembatan Cukang Panjang tersebut dilakukan rekonstruksi ulang, saat ini progresnya baru dilakukan pembongkaran dan galian.
    “Baru juga pembongkaran jembatan sementara dan galian,” singkatnya.(dhe/PBN)

  • Stabilkan Harga Beras, Pemkab Fokus Operasi Pasar

    Stabilkan Harga Beras, Pemkab Fokus Operasi Pasar

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak memfokuskan operasi pasar (OP) beras untuk menstabilkan harga di pasaran sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

    ”Kita menggelar OP beras itu guna menstabilkan harga beras di pasaran,” kata Kepala Bidang
    Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak, Yani, Senin (11/9).

    Menurut Yani, Pemkab Lebak hingga kini terus melakukan pemantauan dan pengawasan melibatkan
    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian, untuk mencegah penimbunan bahan pokok.

    Selama ini, kata dia, pihaknya belum menemukan adanya indikasi penimbunan yang dilakukan pelaku
    ekonomi itu.

    Namun, ia menuturkan bahwa kenaikan pergerakan harga beras saat ini akibat dampak El Nino.

    Misalnya, harga beras medium KW I dijual Rp12.730/kilogram dari sebelumnya Rp12.400/kilogram,
    beras medium KW II dijual Rp11.850/kilogram dari Rp11.500/kilogram dan beras medium KW III dijual
    Rp10.930/kilogram dari semula Rp10.500/kilogram.

    Kenaikan harga beras itu, kata dia, membuat pemerintah daerah perlu memfokuskan OP agar daya beli
    masyarakat kembali normal. Harga beras OP itu menurutnya, dijual dengan harga yang lebih murah
    dibandingkan harga di pasaran.

    ”Kami meyakini dengan OP itu dipastikan harga beras di pasaran kembali stabil,” kata Yani.

    Sejumlah masyarakat Kabupaten Lebak menyambut positif rencana melakukan OP beras agar harga di
    pasaran kembali normal sehingga daya beli masyarakat relatif stabil. Sebab, saat ini harga beras cukup
    tinggi yang sebelumnya Rp10.500/ kg kini menjadi Rp11.500/kg.

    ”Kami berharap OP itu dapat menstabilkan harga beras di pasaran,” kata Suryadi (44) warga
    Rangkasbitung Kabupaten Lebak. (DZH/ANT)

  • Polisi Badung Dipecat Polda Banten

    Polisi Badung Dipecat Polda Banten

    LEBAK, BANPOS – Satu orang personel Polres Lebak dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada Senin (11/9). Sanksi PTDH yang proses upacaranya dipimpin langsung oleh Kapolres Lebak itu diberikan lantarang sang personel atas nama Agus Subandi, bertindak badung dengan tidak
    menjalankan tugasnya selama empat tahun, alias desersi.

    Diketahui, PTDH tersebut berdasarkan Keputusan Kapolda Banten Nomor: Kep/400/VIII/2023 tentang
    pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama
    Brigadir Agus Subandi yang berasal dari Kesatuan Bamin Polres Lebak.

    Pemberhentian itu karena Agus melanggar pasal 14 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun
    2023 tentang pemberhentian anggota Polri dan/atau pasal 7 ayat 1 huruf e peraturan Kapolri nomor 14
    tahun 2011. Pelanggarannya yakni desersi karena tidak menjalankan tugas selama 4 tahun.

    ”Kami melaksanakan Upacara PTDH satu personel Polres Lebak atas nama Brigadir Agus Subandi di
    lapangan Mapolres Lebak,” ujar Kapolres Lebak, AKBP Suyono kepada awak media.

    Suyono menjelaskan, upacara PTDH ini dimaksudkan agar seluruh anggota baik Polri maupun ASN, tidak
    meniru perbuatan serupa maupun perbuatan yang tidak baik lainnya. Karena hal tersebut bukan hanya
    merugikan diri sendiri dan institusi Polri, tetapi dirasakan oleh keluarga tercinta.

    ”Peristiwa ini merupakan koreksi untuk lebih mawas diri dan berhati-hati agar tidak terjerumus dalam tindakan yang merugikan institusi Polri dan keluarga,” jelasnya.

    Ia menerangkan, PTDH dilakukan melalui proses yang panjang, yaitu dengan pelaksanaan sidang disiplin
    dengan komisi sidang kode etik Polri.

    Menurutnya, kondisi ini memang sangat memperhatikan dan hal ini tidak perlu terjadi seandainya yang
    bersangkutan menyadari dan memahami hakekat insan Bhayangkara, yaitu insan Bhayangkara tauladan
    yang berdarma bakti kepada negara dan masyarakat, untuk menjamin ketentraman masyarakat dengan
    rasa penuh tanggung jawab.

    ”Kami berharap kepada seluruh personel Polres Lebak agar menjadi hikmah dan pelajaran dari PTDH ini. Jadikan interopeksi diri dan cerminan agar menjadi pribadi yang baik dalam menjalankan tugas secaraprofesional dan bertanggung jawab,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Minat Baca Warga Binaan Cilegon Ditingkatkan

    Minat Baca Warga Binaan Cilegon Ditingkatkan

    CILEGON, BANPOS – Sama seperti hari-hari sebelumnya, Hari ini Senin (11/9) pagi yang masih dalam suasana Hari Literasi Internasional, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon Kantor WIlayah Kemenkumham Banten, kembali kedatangan Mobil Perpustakaan Keliling dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Cilegon.

    Perpustakaan keliling yang menjadi taman baca bagi warga binaan ini, selalu dinanti kedatangannya. Tampak antusias warga binaan memadati Mobil Perpustakaan Keliling dan mengantre memilih buku untuk dibaca.

    “Saya hari ini, memilih buku dengan judul The Tourist. Buku luar. Melihat sinopsisnya sepertinya seru, kisah tentang agen CIA,” ujar salah satu warga binaan saat dijumpai sedang memilih buku di perpustakaan keliling.

    Perpustakaan Keliling dibuka sejak pukul 9 (sembilan) hingga pukul 12 (dua belas) Waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, dan akan rutin digelar untuk meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian dan kemampuan intelektual melalui minat baca. Sehingga dapat menjadi bekal ketika WBP ketika keluar dari Lapas.

    Kunjungan perpustakaan keliling hari ini tak seperti hari biasanya, karena turut hadir Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Cilegon untuk melihat langsung antusiasme membaca di Lapas Cilegon. Kehadiran Ismatullah dan Tim disambut langsung, oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cilegon, Enjat Lukmanul Hakim beserta jajaran.

    “Ibarat kita mengendarai sepeda, agar tidak jatuh kita harus terus bergerak. Sibukan diri kita dengan hal hal positif misalnya dengan membaca buku,” ujar Kalapas Cilegon, Enjat Lukmanul Hakim kepada warga binaan yang sengaja berkumpul di aula serba guna Lapas Cilegon, untuk mendengarkan paparan Tim DPK Kota Cilegon.

    Kalapas Enjat Lukmanul Hakim membuka peluang bagi warga binaan untuk bisa mengembangkan minat baca, ke keahlian yang dirasakan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Salah satunya, dengan menjadi pendongeng.

    “Coba warga binaan sekalian, karena hobi membaca diasah lagi kemampuannya ke hal yang positif. Karena hobi membaca, mungkin coba mengenal profesi pendongeng. Hal ini tentu akan menjadi manfaat di kemudian hari. Akan menjadi sumber penghidupan juga di kemudian hari,” tambahnya.

    Sejalan dengan Kalapas, Kepala DPK Kota Cilegon, Ismatullah menunjukkan apresiasinya dengan mencoba menjadikan ini menjadi sebuah perlombaan yang akan digelar di setiap Lembaga Pemasyarakatan. Pihaknya siap memfasilitasi demi menumbuhkan minat baca para warga binaan.
    “Akan dilombakan nanti. Ada reward oleh tim pusling. Kedepan mungkin bisa dimulai dengan menghadirkan tim mendongeng untuk menarik minat warga binaan yang hobi membaca,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Sanuji Minta Promkes Gunakan Pendekatan dan Cara Baru

    Sanuji Minta Promkes Gunakan Pendekatan dan Cara Baru

    CILEGON, BANPOS – Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta meminta agar Promosi Kesehatan (Promkes) dilakukan lebih kuat dan bisa menggunakan pendekatan atau cara-cara baru dalam rangka membangun pola hidup sehat sekaligus mencegah timbulnya penyakit.

    Hal itu disampaikan Sanuji saat Membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Promkes Tahun 2024 yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon di Greenotel Kota Cilegon, Senin (11/9).

    “Saya meminta pendekatan-pendekatan baru atau cara-cara baru dalam mempromosikan kesehatan. Dimana, public speaking-nya juga perlu diperbaiki agar pesan yang disampaikan dapat diterima masyarakat dalam upaya menyadarkan masyarakat hidup sehat. Menjaga kesehatan itu perlu terus diperkuat,” kata Sanuji, Senin (11/9).

    Menurut Sanuji, menjaga dan menerapkan pola hidup sehat itu sangat penting, sehingga perlu terus dipromosikan kepada masyarakat.

    “Hari ini (Kemarin-red) rekan-rekan dikumpulkan untuk meningkatkan kualitas Promkes. Penguatan kapasitas ini bertujuan untuk mempromosikan lebih kuat lagi dalam rangka membangun pola hidup sehat dan mencegah timbulnya penyakit,” tuturnya.

    Sanuji menilai, pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM perlu terus dilakukan. Hal itu sejalan dengan perkembangan teknologi, sehingga akan ada cara baru dalam metode mempromosikan kesehatan.

    “Kementerian Kesehatan juga melakukan teknik baru. Jadi, mereka perlu diperkuat terus. Saya kira pelatihan ini harus rutin. Sebelumnya, yang perlu difokuskan itu pola hidup sehat, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk menjaga kesehatan, membangun pola hidup sehat dan waspadai masyarakat potensi penyakit,” ungkapnya.

    Dalam hal ini, Sanuji berharap agar peserta dapat mengikuti acara pelatihan tersebut dengan baik. “Harapannya acara ini sukses dan peserta dapat menjalankan pelatihan dengan benar, sehingga dapat membangun budaya hidup sehat di Kota Cilegon,” harapnya.

    Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) SDM Kesehatan, Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Dinkes Kota Cilegon Ratu Robiatul Alawiah mengatakan, peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan selama 3 hari tersebut merupakan perwakilan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dinkes Kota Cilegon.

    “Ada tiga faktor utama yang akan diajarkan, yaitu Promosi Program, Public Speaking dan Advokasi Program,” katanya.(LUK/PBN)

  • Nilai Pelayanan Publik Masih Kuning

    Nilai Pelayanan Publik Masih Kuning

    CILEGON, BANPOS – Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten menggelar supervisi pelaksanaan survei penilaian kepatuhan pelaksanaan terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Senin (11/9).

    Tim yang dipimpin Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten Fadli Apriyadi mendatangi sejumlah instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Mulai dari Mal Pelayanan Publik (MPP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Dinas Sosial (Dinsos).

    Fadli mengatakan, survei kepatuhan pelayanan publik merupakan agenda tahunan Ombudsman. Kedatangannya ke Cilegon pun untuk memastikan sejauh mana instansi-instansi pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan publik tersebut melaksanakan standar-standar pelayanan yang telah ditentukan UU 25/2009.

    “Kami cek pertama dari sisi kompetensi pelaksana, kedua dari sisi sarana prasarana apakah sesuai standar pelayanan itu sendiri apakah tersedia atau tidak, ketiga dari sisi persepsi masyarakat tentang pelayanan yang ada, terakhir pengaduan masyarakat apakah ada atau tidak,” jelas Fadli, Senin (11/9).

    Setelah menyasar instansi pemerintah, pihaknya juga melakukan survei kepada masyarakat tentang persepsi maladministrasi. Ini penting agar tidak ada warga yang merasa dirugikan dari pelayanan publik yang disediakan pemerintah.

    “Rencananya ada lima instansi yang akan kita kunjungi sesuai pelayanan dasar. Mulai dari kesehatan, pendidikan, perizinan, administrasi kependudukan dan sosial. Kita lakukan kegiatan ini dua hari, hari ini dan besok,” ungkapnya.

    Berdasarkan penilaian sebelumnya, Cilegon masuk zona kuning alias cukup. Dia berharap penilaian tahun ini Cilegon masuk zona hijau yang artinya meningkat lebih baik.

    “Zona hijau itu ada dua kualifikasi, yakni A berarti tertinggi atau B yang berarti kualitas tinggi. Mudah-mudahan ada peningkatan buat Cilegon. Sejauh ini sih belum ada catatan karena masih kita rekap,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Cilegon Ardiansyah mengaku siap melakukan langkah-langkah perbaikan agar Cilegon masuk zona hijau.

    “Sebenarnya ada beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang sudah hijau seperti Dukcapil dan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” jelasnya.

    Sedangkan Kepala DPMPTSP Hayati Nufus juga mengaku siap untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di MPP yang memberikan lebih dari seratus jenis pelayanan.

    “Di MPP itu kan ada puluhan instansi dengan pelayanan yang begitu banyak. Nah ke depan kita akan gelar pelatihan khusus bagi pegawai di sektor pelayanan ini agar pelayanan yang kita berikan benar-benar sama standarnya. Jangan sampai standar pelayanan kita beda-beda,” jelas Nufus.(LUK/PBN)