BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Menag Yaqut Cholil Qoumas Sindir Capres Pemecah Belah Umat

    Menag Yaqut Cholil Qoumas Sindir Capres Pemecah Belah Umat

    JAWA BARAT, BANPOS – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengimbau masyarakat, agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat.

    “Harus dicek betul. Pernah nggak, calon pemimpin kita, calon presiden kita ini, memecah-belah umat.

    Kalau pernah, jangan dipilih,” tegas Yaqut, saat menghadiri Tabligh Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat, Minggu (3/9).

    Dia juga meminta masyarakat, agar tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama, sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan.

    “Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil ‘alamin, rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil islami, tok,” kata Yaqut.

    Menurutnya, pemimpin yang ideal, harus mampu menjadi rahmat bagi semua golongan.

    “Kita harus lihat, calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau pernah, jangan dipilih,” jelasnya.

    Di depan puluhan ribu peserta tabligh akbar, Menag menyampaikan pentingnya penelusuran rekam jejak, saat menentukan calon pemimpin bangsa. Agar bangsa Indonesia memperoleh pemimpin yang amanah, dan dapat mengemban tanggung jawab kemajuan negeri ini.

    “Ketika memilih para pemimpin, calon presiden dan wakil presiden, kita harus lihat betul rekam jejaknya,” seru Yaqut.

    Dia berharap, tarekat Tijaniyah dapat mengambil peran yang lebih besar menjelang tahun politik, untuk mendamaikan umat.

    Harus dipikirkan, bagaimana umat ini bisa tetap tenang, tetap teduh, tetap damai. Meski berbeda-beda dalam pilihannya.

    “Saya berharap, tarekat Tijaniyah dapat menjadi contoh, dalam memilih pemimpin yang baik. Bagaimana memilih pemimpin yang benar-benar bisa dipercaya, yang bisa diberikan amanah untuk memimpin bangsa besar,” paparnya.

    “Kita adalah bangsa yang memiliki keragaman, dan banyak perbedaan. Itulah kekuatan kita,” tandas Ketua Umum PP GP Ansor ini.(PBN/RMID)

  • Pejabat Lapas Rangkasbitung dan Napi Panen Singkong

    Pejabat Lapas Rangkasbitung dan Napi Panen Singkong

    RANGKASBITUNG, BANPOS – LAPAS Rangkasbitung menuai panen singkong perdana hasil tanam para narapidana (Napi) WBP. Hal tersebut sebagai representasi dari manfaat pembinaan kemandirian yang diberikan oleh Lapas kepada para Napi, Sabtu (2/9).

    Kalapas Rangkasbitung, Suriyanta Leonardo Situmorang, menyampaikan bahwa kegiatan panen singkong
    itu merupakan program Lapasnya dalam pembinaan kemandirian di bidang pertanian terhadap para
    Napi.

    ”Alhamdulilah, kita bisa panen perdana komoditas singkong. Ini hasilnya sudah ditunggu untuk
    memenuhi pangsa pasar yang ada, hal ini merupakan wujud eksistensi keberadaan SAE, sebagai sarana
    pembinaan dan juga latihan kerja produksi. Sekaligus wujud nyata WBP berkontribusi untuk Negeri” ujar Suriyanta.

    ”Tentunya kita berharap dengan adanya program ini dapat memberikan bekal ilmu kepada warga binaan agar bermanfaat di masyarakat ketika telah selesai menjalani masa pidana” imbuhnya.

    Sementara, Kasubsi Pembinaan, Eka Yogaswara, menambahkan bahwa singkong hasil pembinaan ini
    kualitasnya sangat baik dan bisa bersaing dipasaran Lebak.

    ”Hasilnya bagus ya, perkiraan saat ini kita bisa panen 4.5 kwintal, ini bukti bahwa kompetensi WBP , dibidang pertanian sudah mumpuni, dan mereka bisa implementasikan nanti saat bebas. Di sini tentu tidak hanya singkong, tapi hasil komoditas yang lain juga ada banyak,”papar Eka Yogaswara. (WDO/DZH)

  • Produk Keterbukaan Informasi Bawaslu Mudah Diakses

    Produk Keterbukaan Informasi Bawaslu Mudah Diakses

    LEBAK, BANPOS – Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Banten melakukan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Jum’at (1/9), di Ruang Aula Kampus Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Rektor Universitas Setia Budhi, Ketua LPPM, para Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP), dan perwakilan Mahasiswa Universitas Setia Budhi.

    Rektor Universitas Setia Budhi, Suherman, memberikan apresiasi menyambut baik dan berterima kasih atas upaya Bawaslu Provinsi Banten dalam rangka menyukseskan pemilu serentak 2024.

    Ia mengatakan, secara pribadi dan sivitas akademika Universitas Setia Budhi mendapat pencerahan karena ini sangat penting terutama soal aspek hukum.

    “Ada hal-hal yang harusnya kita ketahui untuk menjadi rambu dan peringatan. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga, dan jika lebih berlanjut untuk terus berkolaborasi akan terasa lebih indah,” ujarnya kepada Awak Media.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Banten, Ali Faisal dalam sambutannya mengatakan, hari ini mulai dikenalkan soal JDIH karena hampir semua lembaga memiliki JDIH untuk menyampaikan berbagai informasi dan memberikan akses informasi terkhusus kepada lingkungan pendidikan yakni kampus-kampus yang ada di Banten dan ini sudah mulai terlaksana dari beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, hari ini merupakan salah satu effect yang baik dari kemajuan teknologi semakin mudahnya mengakses berbagai informasi tentu yang bermanfaat untuk menunjang akademik kedepan.

    “Oleh karenanya kami Bawaslu kolaborasi dengan perguruan tinggi di Provinsi Banten harus dilakukan. Pasti banyak hal positif yang didapat dari silaturahmi ini. Beberapa waktu lalu Bawaslu Banten mendapatkan apresiasi oleh KI Pusat yaitu terbaik ketiga anugerah tinarbuka,” tandas Ali.

    Di tempat yang sama, Komisioner Bawaslu Ade Wahyu Hidayat selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Banten menyampaikan dalam pemaparan materinya, Bawaslu memiliki produk keterbukaan informasi dan dokumentasi hukum yang bisa diakses oleh masyarakat dalam hal ini sisi manfaat bagi akademik sebagai bahan rujukan dalam proses penelitian mudah untuk dapat diakses. Oleh karena itu mengharapkan ada satu kebanggaan jika bisa mengkolaborasikan Bawaslu dengan dunia akademisi, mengkaji ilmu politik, hukum dan pengembangan IT yang bermanfaat bagi masyarakat.

    “Tentu kita kembangkan lebih baik dan lanjut dengan Universitas Setia Budhi misal soal terkait pengawasan pemilu, pengembangan JDIH, magang mahasiswa dan membuka ruang diskusi atau laboratorium pemilu. Kami Semoga segera dapat ditindaklanjuti dengan MoU antara Universitas Setia Budhi dengan Bawaslu Banten, sehingga akan tercipta pemilu yang jujur, adil, langsung, umum bebas dan rahasia yang bukan hanya slogan semata,” tandasnya.(MYU/DZH/PBN)

  • HMI Buka Layanan Pengaduan Kekeringan Kabupaten Lebak

    HMI Buka Layanan Pengaduan Kekeringan Kabupaten Lebak

    TANGERANG, BANPOS – Pada puncak fenomena El Nino, berbagai wilayah di Kabupaten Lebak mengalami kekeringan ekstrem yang akhirnya membuat Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Badan
    Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menetapkan status Darurat Kekeringan di Lebak beberapa
    waktu lalu hingga akhir September mendatang.

    Menanggapi hal tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak membuka posko Layanan
    Pengaduan Masyarakat bagi mereka yang terkendala kekeringan dan kekurangan air bersih.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum HMI Cabang Lebak, Ratu Nisya Yulianti. Ia mengatakan,
    kondisi saat ini membutuhkan banyak pihak untuk mengulurkan tangan untuk saling menguatkan dalam
    menghadapi kemarau berkepanjangan tersebut.

    ”Ini bentuk pengabdian kami kepada masyarakat, silakan bisa mengadu kepada kami melalui nomor 081977441841 atau datang ke Sekretariat HMI Lebak. Kami akan terima sepenuh hati,”kata Ratu kepada BANPOS, Minggu (3/9).

    Ratu menjelaskan, pihaknya terlah menerima banyak keluhan dari puluhan masyarakat. Dengan
    demikian, ia mengaku telah berkolaborasi bersama berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan
    darurat air bersih tersebut.

    Seperti yang dilakukannya pada Sabtu (2/9) kemarin. Bersama BPBD Lebak, HMI Cabang Lebak
    menyalurkan air bersih ke dua Desa yang berada di Kecamatan Leuwidamar yakni Desa Cibungur dan
    Desa Margawangi.

    ”Kami harap seluruh pihak bisa ikut berkontribusi dalam kondisi saat ini. Sebab, kita semua memiliki tanggung jawab yang sama diatas nama kemanusiaan,” tandasnya.

    Sementara itu, salah satu masyarakat, Lili, mengaku bersyukur atas hadirnya bantuan yang dibawa oleh HMI Lebak. Menurutnya, warga setempat telah merasakan kekeringan yang cukup lama dan dengan
    adanya bantuan air bersih tersebut memberikan kebahagiaan bagi mereka.

    ”Alhamdulillah bisa buat persediaan air. Kami kesulitan, nunggu hujan juga seperti ga mungkin. Terimakasih buat semuanya,” singkatnya. (MYU/DZH)

  • Puskesmas Periuk Jaya ‘Boikot’ Wadah Plastik

    Puskesmas Periuk Jaya ‘Boikot’ Wadah Plastik

    TANGERANG, BANPOS – Pemkab Tangerang melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) akan kembali
    menggelar pelatihan Berbasis Kompetisi (BK) gelombang 4 tahun 2023, yang akan dilaksanakan pada
    Senin (18/9) mendatang.

    Kepala UPTD Balai Latihan Kerja, Suparman, mengatakan bahwa dengan diadakannya pelatihan
    tersebut, Pemkab Tangerang bertujuan untuk mencetak para pekerja yang kompeten dan memiliki
    daya saing yang tinggi.

    “Pelatihan ini sangat penting untuk diikuti oleh masyarakat yang membutuhkannya, karena ini
    merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dan melahirkan
    pekerja kompeten serta unggul dalam bidangnya masing-masing,” ujarnya dalam rilis yang diterima
    pada Minggu (3/9).

    Suparman juga menjelaskan bahwa pendaftaran pelatihan berbasis kompetisi tersebut, dibuka mulai
    sejak tanggal 29 Agustus hingga 13 September 2023 secara online, dan bisa diakses pada tautan
    http://www.blk-tangerangkab.com/formulir-pendaftaran.

    “Nantinya akan ada 9 jurusan yang akan dibuka yakni menjahit garmen sebanyak 16 orang, menjahit
    pakaian 16 orang, desain grafis 16 orang, menjahit sepatu 32 orang, operator forklift 32 orang,
    instalasi listrik rumah sederhana 16 orang, otomotif sepeda motor 16 orang, pangkas rambut 16
    orang, teknisi AC 16 orang,” jelasnya.

    Suparman berpesan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, untuk mengikuti pelatihan tersebut
    dengan persyaratan memiliki KTP Kabupaten Tangerang, Ijazah terakhir, Kartu AK-1 (Kartu Pencari
    Kerja), Pas Photo 3×4 merah 2 lembar dan usia antara 18 hingga 35 tahun.

    “Gelombang 4 akan menampung 176 peserta dan masing-masing peserta nanti akan mendapatkan
    konsumsi, seragam pelatihan, ATK, modul pelatihan, sertifikat dari BLK dan BNSP serta SIO untuk
    oprator forklift,” tandasnya. (DZH)

  • Hibah Pilkada Kota Serang Minim

    Hibah Pilkada Kota Serang Minim

    SERANG, BANPOS – Hibah Pilkada dari pemerintah Kota Serang untuk pilkada 2024 mendatang terbilang minim. Pasalnya, hibah yang diberikan jauh dengan apa yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara.

    Ketua Bawaslu Kota Serang, Agus Aan Hermawan mengatakan, Bawaslu Kota Serang telah menandatangani berita acara (BA) hibah pilkada dari Pemkot Serang pada, Rabu 30 Agustus 2023.

    Agus mengungkapkan, pada awal pengajuan, Bawaslu Kota Serang mengajukan hibah senilai Rp13 miliar. Namun demikian, hibah yang diajukan tersebut mengalami penurunan yakni menjadi Rp11 miliar. Kemudian, pada saat sinkronisasi kembali turun menjadi Rp8 miliar. Hingga pada akhirnya, pihaknya menandatangani berita acara hibah hanya sebesar Rp7,25 miliar.

    “Jadi beberapa kali sinkronisasi, akhirnya ketemulah di angka Rp7,25 miliar. Karena mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah Kota Serang,” ungkapnya, Kamis (31/8).

    Agus menyampaikan bahwa dengan anggaran sebesar Rp7,25 miliar jelas akan berpengaruh pada kesuksesan pilkada 2024. Akan tetapi Agus tetap optimis pengawasan terhadap jalannya pilkada akan tetap bisa dilaksanakan dengan maksimal. Dirinya mengaku, hal tersebut karena telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.

    “Dengan keterbatasan anggaran ini kita maksimalkan dengan sinergi kolaborasi. Kita memandang bahwa anggaran bukan satu-satunya untuk mensukseskan pilkada,” ucapnya.

    Agus juga menyebutkan potensi kerawanan pada saat pilkada di Kota Serang. Kerawanannya antara lain adalah politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga semua pihak harus aktif dalam mengawasi setiap tahapannya.

    Ia juga menerangkan, adapun proses pencairan hibah pilkada, pencairan akan dilakukan pada 2023 sebesar Rp250 juta dan sisanya di cairkan di anggaran tahun 2024.

    Kemudian, Ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran mengungkapkan, bahwa pihaknya juga sudah menandatangani BA hibah anggaran pilkada dari Pemkot Serang pada 30 Agustus 2023. KPU Kota Serang mendapatkan hibah sebesar Rp28 miliar dari Pemkot Serang untuk pilkada.

    “Hibah kita itu di angka Rp28 miliar, 2023 itu dianggarkan Rp2,5 miliar sisanya 2024 itu Rp25,5 miliar,” ungkapnya.

    Ade mengatakan, dengan anggaran sebesar Rp28 miliar KPU Kota Serang harus mengurangi beberapa rencana kegiatan. Namun demikian, dirinya mengaku pihaknya tidak akan mengurangi tahapan utama yang harus dilakukan.

    “Paling berimbasnya kepada sosialisasi yang mungkin berkurang, bimbingan teknis badan AD HOC berkurang dan kemungkinan ada perubahan terhadap partisipasi masyarakat. Tapi kami harapkan walaupun anggaran segitu partisipasi masyarakat tinggi,” katanya.

    Dirinya menjelaskan, hibah pilkada tersebut didapatkan setelah beberapa kali pembahasan dan penyesuain sampai akhirnya final di angka Rp28 miliar.

    “Pada awalnya, KPU mengajukan hibah sebesar Rp67 miliar. Setelah dibahas kembali dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Serang, berkurang menjadi Rp45 miliar. Namun, terjadi pembahasan kembali oleh TAPD. Sehingga KPU Kota Serang membuat rasionalisasi menjadi Rp37 Miliar. Sehingga pada akhirnya final di angka Rp28 miliar,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Aset Wisata Pantai Karang Sari Diamankan

    Aset Wisata Pantai Karang Sari Diamankan

    PANDEGLANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, melalui Sekretariat Daerah (Sekda) telah mengeluarkan surat yang ditujukan langsung kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Carita, mengenai pengamanan aset wisata pantai Karang Sari, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang.

    Surat bernomor 00.2.3.2/7017/BPKD/2023 yang ditandatangani oleh Sekretariat Daerah (Sekda) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta itu diterbitkan per tanggal 29 Agustus 2023, pasca munculnya konflik di kawasan wisata tersebut.

    Bahkan sudah beberapa hari ini, kawasan wisata tersebut dijaga ketat oleh anggota Brimob. Seperti yang terpantau di salah satu pintu masuk kawasan wisata Pantai Karang Sari, Carita pada Sabtu (2/9) lalu.

    Sejumlah anggota Brimob bersenjata laras panjang, sedang berjaga melakukan pengamanan disalah satu pintu masuk wisata Karang Sari Carita, Pandeglang.

    Diketahui dari isi surat yang dilayangkan Sekda Pandeglang kepada Camat Carita, bahwa “dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K / PDT / 2009 Perkara Kasasi Perdata antara Khadijah (Ahli Waris Unus Bin Saripan) melawan Pemerintah RI cq. Bupati Daerah Tingkat II Pandeglang, dan Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1 / Pdt.G / 2019 / PN Pdl antara Runtah binti Bogel (Ahli Waris Unus Bin Saripan) melawan Bupati Pandeglang dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pandeglang, bahwa kedua putusan tersebut menolak tuntutan dari penggugat dan hak kepemilikan tanah Karangsari seluas 10.900 meter persegi dikembalikan kepada pemilik awal yaitu Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

    Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pengamanan secara de facto kepemilikan lahan Karang Sari, dengan ini kami menugaskan kepada saudara Camat Carita bersama-sama dengan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Carita, dan Komando Rayon Militer (Koramil) Carita, selaku Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Carita, untuk mengamankan lahan Karang sari sejak diterbitkannya surat ini sampai dengan ada mitra pengelola yang ditetapkan secara resmi melalui mekanisme lelang pemilihan mitra.

    Camat Carita, Pandeglang, Marda mengatakan, saat ini pengelolaan wisata pantai Karang Sari Carita, diambil alih sementara oleh Forkopimcam Carita, dengan tujuan untuk mengamankan aset dan menjaga kondusifitas pasca munculnya konflik dari pihak-pihak yang mengaku hak milik lahan.

    “Sesuai surat dari Sekda Pandeglang, telah diketahui bahwa sementara ini kami jajaran Forkopimcam Carita diberi kewenangan untuk mengamankan aset Pemda, yakni objek wisata Karang Sari Carita ini,” kata Marda kepada wartawan, Minggu (3/9).

    Menurutnya, pengambilalihan pengelolaan dan pengamanan aset ini untuk menjaga kondusifitas pasca muncul konflik. Jika pemerintah tidak mengambil sikap, maka dianggapnya melakukan pembiaran terhadap konflik-konflik di kawasan wisata ini.

    “Kami ingin kawasan wisata yang ada di wilayah Carita ini kondusif, aman dan tertib khususnya di kawasan wisata Pantai Karang Sari. Supaya wisatawan yang melaksanakan liburan bisa lebih nyaman,” terangnya.

    Dijelaskannya, suasana tidak kondusif antara masyarakat dengan warga lainnya di kawasan wisata ini sudah terjadi beberapa pekan lalu. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah pengamanan aset, karena di kawasan wisata ini ada sebagian aset Pemkab Pandeglang.
    “Maka kami dari Forkopimcam mendapatkan kepercayaan untuk mengamankan aset yang ada di kawasan wisata Karang Sari ini,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Pemkot Tangerang Kantongi Ratusan Miliar

    Pemkot Tangerang Kantongi Ratusan Miliar

    TANGERANG, BANPOS – Realisasi pendapatan sektor Pajak, khususnya Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),selama program diskon kemerdekaan di Kota Tangerang mencapai angka Rp155 miliar.

    Untuk diketahui, diskon kemerdekaan merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Pemkot Tangerang, dalam memperingati HUT kemerdekaan RI ke-78, dengan ricnian pemberlakuan diskon yakni diskon PBB-p2 tahun 1994-2014 sebesar 50 persen, pembebasan denda atau sanksi.

    PBB-P2 sejak 1994-2022, diskon BPHTB untuk program sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL) sebesar 25 persen, serta diskon BPHTB semua jenis perolehan sebesar 17 persen.

    Kepala Bapenda Kota Tangerang, Kiki Wibawa, mengungkapkan bahwa penerimaan PBB-P2 sampai Agustus 2023 sebesar Rp431,5 miliar, dimana penerimaan bulan Agustus sendiri selama pemberlakuan relaksasi senilai Rp77,7 miliar.

    Sedangkan pada penerimaan BPHTB sampai dengan Agustus 2023 sebesar Rp349,6 miliar, dimana penerimaan Agustus sendiri selama pemberlakuan relaksasi senilai Rp77,3 miliar “Sepanjang relaksasi Kemerdekaan, Bapenda Kota Tangerang mencatat jumlah transaksi yang memanfaatkan relaksasi PBB-P2 sebanyak 43.823 transksi dengan 8.208 NOP.

    Sedangkan untuk BPHTB, jumlah transaksi yang memanfaatkan relaksasi sebanyak 985 transaksi,” ungkap Kiki, Jumat (1/9).

    Ia pun menyatakan, penerimaan PBB-P2 bulan Agustus mengalami peningkatan sebesar 123 persen dari penerimaan bulan Juli. Sedangkan penerimaan BPHTB bulan Agustus, mengalami peningkatan sebesar 19 persen dari penerimaan bulan Juli.

    “Ini pencapaian yang luar biasa. Pemkot Tangerang menyampaikan sangat mendalam ucapan terimakasih kepada seluruh wajib pajak, atas partisipasinya. Sehingga kontribusi pajak yang dibayarkan bisa maksimal dan dapat dirasakan keseluruh masyarakat Kota Tangerang yang lebih luas lagi,” ucapnya.

    Ia pun menuturkan, bagi masyarakat Kota Tangerang yang belum melakukan pembayaran PBB-P2, untuk segera melaksanakan kewajibannya, sebelum jatuh tempo pada 30 September mendatang.

    Pasalnya, jika wajib pajak melewati jatuh tempo, akan dikenakan denda 2 persen di setiap bulannya. “Dengan itu, ayo segera bayarkan pajak anda. Pembayaran bisa dilakukan secara online, yaitu dapat diakses melalui aplikasi BJB Digi, Bukalapak, QRIS, Tokopedia, Blibli, OVO, Gopay dan LinkAja.

    Sedangkan selain gerai kelurahan juga bisa dilakukan di seluruh konter Bank BJB, Kantor Pos,Alfamart atau pun Indomaret,” tandasnya. (DZH)

  • Muhammadiyah Banten Netral

    Muhammadiyah Banten Netral

    SERANG, BANPOS – Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Provinsi Banten menegaskan dalam menghadapi kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 2024 mendatang, Muhammadiyah memutuskan untuk menjadi organisasi masyarakat keagamaan yang netral dan juga indepen.

    Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ketua PW Muhammadiyah Provinsi Banten, KH. Muhammad Syamsuddin dalam acara diskusi publik ‘Pemilu dan Pilkada 2024: Sikap Politik dan Posisi Muhammadiyah dalam Pemilu dan Pilkada 2024’ yang diselenggarakan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Banten, Kota Serang pada Minggu (3/9).

    Terlebih lagi, menurutnya, berdasarkan khittah disebutkan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Partai Politik maupun organisasi politik lainnya.

    Oleh karenanya, ia berpesan kepada seluruh kader untuk tidak membawa-bawa nama Muhammadiyah dalam memberikan dukungan terhadap calon di Pemilu nanti, baik itu kepada calon legislatif maupun presiden.
    “Siapapun kita tidak boleh mengatasnamakan Muhammadiyah memberikan dukungan kepada calon atau siapapun,”

    “Yang sudah jelas-jelas menjadi calon legislatif atau mungkin juga kepala daerah atau mungkin presiden sekalipun,” katanya kepada BANPOS saat ditemui usai menghadiri acara diskusi publik tersebut.

    Kemudian ditegaskan pula bahwa Muhammadiyah selain tidak memiliki keterkaitan apapun dengan partai politik dan organisasi politik manapun, juga hingga saat ini, tidak memiliki partai politik apapun.

    Bahkan, Partai Amanat Nasional (PAN) yang notabene diklaim didirikan oleh kader Muhammadiyah pun dianggap bukan bagian dari ormas keagamaan berlambang matahari itu.

    “PAN sekalipun juga didirikan oleh kader Muhammadiyah, tapi bukan partai Muhammadiyah. Belakangan misalnya Partai Ummat, sama (bukan bagian Muhammadiyah),” tegasnya.

    Alasan Muhammadiyah untuk tidak begitu aktif dalam berpartisipasi di perhelatan pemilu di 2024 nanti, disebabkan oleh adanya rasa kekhawatiran yang menyelimuti ormas tersebut.

    Kekhawatiran yang dimaksud adalah mereka tidak ingin memiliki persinggungan yang tajam karena terlalu cenderung berpihak dengan salah satu partai politik. Oleh sebab itu di Pemilu nanti, Muhammadiyah akan memberlakukan semua partai politik dengan sikap yang sama, demi bisa menghindari konflik.

    “Maka pendekatan multi partai, pendekatan kepada semua partai kita perlakukan yang sama itu yang dilakukan Muhammadiyah,” tuturnya. Namun meski begitu, bukan berarti Muhammadiyah akan sepenuhnya bersikap apolitis terhadap penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024 nanti.

    Ia menjelaskan, peran Muhammadiyah di pemilu nanti hanya sebatas menyiapkan kader terbaiknya untuk bisa berpartisipasi dalam bursa pencalonan di Pemilu 2024. Kemudian terkait dengan dukungan, Syamsuddin menegaskan, meski terhadap kader sendiri pihaknya hanya bisa memberikan dukungan moril dan spiritual, tidak lebih dari itu.

    “Khusus di bidang politik hanya menyiapkan kader-kadernya untuk tampil di sana, tapi kami hanya ikut mendoakan dan mengirim kadernya,” jelasnya. Namun kembali ia tegaskan, secara kelembagaan, Muhammadiyah hingga saat ini belum mengeluarkan statemen dukungan terhadap calon manapun.

    “Tidak ada, dan itu ciri Muhammadiyah. Mungkin terserah orang mau ngomong apa. Karena begitu kita keluar statement kepada A, B, C nah di situ mulai kita buka konflik lebar,” tandasnya.(CR-02/PBN)

  • Sudah 50 Hektare Gambut Terbakar

    Sudah 50 Hektare Gambut Terbakar

    TANGERANG, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berhasil memadamkan kebakaran di 50 hektare lebih luas lahan gambut di daerahnya itu.

    “Selama bulan Juli – Agustus ini saja kita sudah menangani 47 kasus lahan gambut terbakar dengan total luas lahan mencapai 45 hingga 50 hektare lebih,” kata Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat..

    Dia menerangkan kebakaran lahan gambut di wilayah Kabupaten Tangerang tersebar di sembilan kecamatan, di antaranya di Kecamatan Kresek, Gunung Kaler, Kronjo, Sindang Jaya dan lain sebagainya.

    Adapun dugaan penyebab awal kebakaran itu karena adanya unsur kesengajaan dari masyarakat. Namun, guna memastikan dugaan itu benar, pihak berwenang lah yang akan melakukan penyelidikan.

    Dalam upaya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan itu, petugas pemadam kebakaran disebutnya, mendapat tantangan tersendiri. Kondisi ini karena wilayah yang terbakar merupakan lahan gambut.

    Kemudian, keadaan lahan yang kering karena minimnya guyuran hujan selama beberapa pekan terakhir, juga membuat lahan kering dan mudah tersulut dan menyebarkan api.

    Sehingga, kondisi tersebut sangat sulit dilakukan pengendalian dan penanganan atas kebakaran itu.

    “Biasanya itu berawal pembakaran sampah, ditambah saat ini cuaca kemarau jadi gampang merembet,” katanya.

    Ia mengungkapkan, untuk melakukan penanganan terhadap kasus kebakaran itu, pemerintah daerah setempat telah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk memberikan imbauan kepada masyarakat tentang pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau pun sampah secara sembarangan.
    “Kita minta kepada masyarakat yang mengetahui adanya kebakaran lahan untuk segera melaporkan ke BPBD. Dan jika diketahui ada kegiatan pembakaran lahan agar segera juga melaporkannya ke pihak berwenang,” kata Ujat Sudrajat.(PBN/ANT)