BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • OPD Diminta Aktif Berikan Informasi Publik

    OPD Diminta Aktif Berikan Informasi Publik

    CILEGON, BANPOS – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Sandi (Diskominfo) Kota Cilegon meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon untuk aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hal itu dilakukan sebagai langkah untuk memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

    Demikian disampaikan Kepala Diskominfo Kota Cilegon Agus Zulkarnain usai Lokakarya Optimalisasi PPID dalam Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Hotel Aston Cilegon, Kamis (31/8).

    “Ini adalah kegiatan support berkaitan dengan lokakarya optimalisasi PPID dalam informasi publik di Kota Cilegon. Perlu kita ketahui bahwa indeks keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon saat ini angkanya masih rendah di Provinsi Banten,” kata Kepala Diskominfo Kota Cilegon Agus Zulkarnain, Kamis (31/8).

    Menurut Agus, keterbukaan informasi publik pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Atas dasar itu, Ia berharap pengelolaan informasi dan dokumentasi Kota Cilegon Dapat memperoleh kualifikasi sangat informatif. “Ini kewajiban pemerintah selaku badan publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Informasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Diskominfo Kota Cilegon Ipung Ernawati mengatakan, pihaknya akan lebih gencar melakukan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik secara menyeluruh, seperti sekolah atau lembaga pendidikan. “Kedepan, kita akan senantiasa mendampingi sekolah dan memberikan pelayanan di lingkungan Kota Cilegon,” katanya.

    Asisten Daerah (Asda) I Pemkot Cilegon Tatang Muftadi mengapresiasi adanya kegiatan tersebut dan meminta agar seluruh OPD dapat memanfaatkan digitalisasi secara maksimal. “Arahannya OPD tidak Gaptek (Gagap Teknologi). Memotivasi dirinya betapa pentingnya informasi publik untuk masyarakat,” katanya.(LUK/PBN)

  • BPTD Banten Tanam Ratusan Pohon di Terminal Tipe A Labuan

    BPTD Banten Tanam Ratusan Pohon di Terminal Tipe A Labuan

    PANDEGLANG, BANPOS – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Banten, melaksanakan penanaman ratusan pohon kayu keras dan buah-buahan di Terminal Tipe A Labuan, Kabupaten Pandeglang, Kamis (31/8).

    Hadir dalam kegiatan penanaman pohon tersebut, Kepala BPTD Kelas II Banten, Benny Nurdin Yusuf, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pandeglang, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pandeglang, Camat Pagelaran, perwakilan Polsek dan Koramil Pagelaran, serta beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang.

    Dalam kesempatan itu, Kepala BPTD Kelas II Banten, Benny Nurdin Yusuf mengatakan, kegiatan penanaman pohon di Terminal ini merupakan ke sekian kalinya dilakukan BPTD Banten. Sebelumnya kata Benny, pihaknya melakukan penanaman pohon di Terminal Terpadu Merak (TTM), di kantor BPTD

    Banten, jembatan Timbang Cimanuk dan kali ini dilakukan di Terminal Tipe A Labuan, Kabupaten Pandeglang.

    “Kegiatan hari ini merupakan rangkaian Jumat bersih yang saya canangkan di BPTD Kelas II Banten dan kali ini saya melaksanakan penanaman seratus pohon kayu keras dan buah di Terminal Tipe A Labuan, Pandeglang,” ujar Benny di sela-sela kegiatan penanaman pohon.

    Benny menyampaikan, tujuan dilakukannya penanaman pohon ini dalam rangka mendukung program Go-Green pemerintah yang sekaligus menyikapi persoalan polusi udara yang dinilai tidak baik untuk kesehatan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya.

    “Harapan kami ini bagian daripada BPTD dalam rangka mendukung program Go-Green dan juga seiring dan sejalan kondisi udara kita yang sedang tidak baik-baik saja,” ucap Benny.

    Terkait program penanaman pohon yang dicanangkannya, Benny mengaku akan menerima bantuan sebanyak 1.000 pohon dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang untuk ditanam di sejumlah lokasi kantor milik BPTD Banten.

    “Saya pikir gaung penanaman pohon ini bisa sampai ke masyarakat, sehingga bisa diikuti dan dapat menciptakan situasi lingkungan terminal menjadi asri,” katanya.

    Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada DLH Kabupaten Pandeglang, Diah Lufitaningsih mengapresiasi langkah yang dilakukan BPTD Kelas II Banten dalam menjaga lingkungan agar tetap sejuk dan asri. Menurutnya, melalui program penanaman pohon tersebut dapat menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH)ndi lingkungan Terminal.

    “Memang kita harapkan di setiap titik lokasi atau tempat fasilitas umum seperti Terminal ini memiliki RTH untuk masyarakat,” ucap Diah.

    Diah menyampaikan, selain untuk mengelola lingkungan hidup. Melalu penanaman pohon ini juga banyak manfaat yang didapat oleh masyarakat ketika berada di RTH.

    “Karena fungsi RTH itu banyak sekali, pertama untuk ketersediaan oksigen, menyerap karbon dioksida, peneduh dan penyerap air pada yang sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya banjir pada saat musim hujan,” ujarnya.

    Untuk mendukung program BPTD itu, Diah mengaku pihaknya akan menyumbang sebanyak 1.000 pohon agar ditanam di lokasi-lokasi perkantoran milik BPTD Banten. Namun demikian, dirinya belum bisa menyampaikan jenis pohon apa saja yang akan sumbangkan tersebut.

    “Sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, kalau memang kebutuhannya 1.000 pohon mangga disesuaikan dan mungkin disesuaikan dengan lokasi yang ada,” tandasnya. (LUK/DHE/DZH)

  • Pengedar Obat Tanpa Izin Diamankan

    Pengedar Obat Tanpa Izin Diamankan

    LEBAK, BANPOS – JAJARAN Satuan Resnarkoba Polres Lebak kembali berhasil mengungkap kasus peredaran obat tanpa izin edar, yang berada di wilayah hukum Polres Lebak.

    Pelaku MY (29) yang merupakan warga Bireun Aceh, berhasil diamankan di pinggir jalan Kampung Sawah Baru Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping pada Rabu (09/08) lalu, sekitar Pukul 20.00 WIB.

    Adapun barang bukti (BB) satu buah tas selempang warna hitam merk ‘RDLN’, ratusan butir obat jenis heximer, uang tunai hasil penjualan dan satu unit handphone.

    Dalam siaran pers, Kapolres Lebak, AKBP Suyono, melalui Kasat Resnarkoba Polres Lebak, AKP Ngapip Rujito, membenarkan penangkapan dan pemeriksaan terhadap pelaku tersebut.

    “Pelaku mengedarkan obat-obatan tersebut, di daerah Kecamatan Malingping dan sekitarnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 197 atau Pasal 196 UU RI. No. 36 Tahun 2009, tentang kesehatan, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara” terang Ngapip, Kamis (31/8).

    Ia pun menuturkan bahwa, jajarannya berhasil mengamankan pelaku beserta BB, dalam penangkapan tersebut.

    “Jajaran Sat Resnarkoba Polres Lebak mengamankan Pelaku MY beserta BB nya, yaitu 1 buah tas selempang warna hitam merk ‘RDLN’, 845 butir obat jenis heximer, uang hasil penjualan sebesar Rp 80 ribu, dan 1 unit handphone merk Oppo warna merah,” tuturnya.

    Menurutnya, Polres Lebak di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Suyono akan tetap komitmen memberantas narkoba.

    “Di bawah kepemimpinan AKBP Suyono, Polres Lebak melalui Program Lebak improvisasinya berkomitmen untuk terus memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di daerah hukum Polres Lebak,” terang Ngapip.

    “Mari bersama-sama kita berantas peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang, apabila di wilayah atau lingkungan sekitar, di duga ada peredaran Narkoba segera hubungi kami Sat Resnarkoba Polres Lebak atau layanan 110 Polres Lebak,” kata Ngapip mengingatkan. (WDO/DZH)

  • LMDH Rimba Lestari Mulya Sosialisasi Antisipasi Bencana Alam Dampak El Nino

    LMDH Rimba Lestari Mulya Sosialisasi Antisipasi Bencana Alam Dampak El Nino

    LEBAK, BANPOS – Dalam rangka mengantisipasi dampak fenomena El Nino, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rimba Lestari Mulya BKPH Gunung Kencana menggelar sosialisasi di Daerah Wisata Raja Cikujang, Desa Ciginggang, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Rabu, (30/8).

    Kegiatan sosialisasi yang mengusung tema ‘LMDH Rimba Lestari Mulya Siap Antisipasi Bencana Alam Kebakaran Hutan, Banjir dan Tanah Longsor Akibat Fenomena El Nino Guna Menciptakan Situasi Kamtibmas yang Kondusif di Kecamatan Gunung Kencana’ tersebut diikuti kurang lebih 60 orang peserta.

    Hadir dalam kegiatan tersebut, Kasubdit II Ditintelkam Polda Banten, Kompol Amrin Siregar; Kasubdit V Ditintelkam Polda Banten, Kompol Adil Pasaribu; Kanit III Subdit II Ditintelkam Polda Banten, AKP Iip Setiadi; Kepala Desa Ciginggang, Hendra; Asper BKPH Gunung Kencana, Dedi Junaedi; Ketua LMDH Kabupaten Lebak, Wawan; Ketua LMDH Rimba Lestari Mulya, Dedi Hidayat.

    Ketua LMDH Rimba Lestari Mulya, Dedi Hidayat, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan sosialisasi ini untuk mengantisipasi fenomena El Nino dalam pengelolaan lahan perhutani untuk bertani dan berkebun, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti bencana kebakaran hutan, tanah longsor atau banjir akibat cuaca ekstrem yang tidak menentu, agar tidak terjadi gangguan Kamtibmas.

    “LMDH Rimba Lestari Mulya mempunyai 800 orang anggota. Dalam kesempatan ini yang bisa hadir sebanyak 50 orang penggarap. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat menjadi mengerti dan memahami dampak dari fenomena El Nino, sehingga bisa mengantisifasi dampaknya, dan masyarakat yang kesehariannya bermata pencaharian dari pertanian dan berkebun, tetap bisa beraktifitas untuk bertani dan berkebun dengan baik dan aman,” jelasnya.

    Ketua Paguyuban LMDH Kabupaten Lebak, Wawan, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Banten yang telah mendorong berlangsungnya kegiatan sosialisasi antisipasi fenomena dampak El Nino.

    “Terima kasih diucapkan kepada jajaran Polda Banten yang telah mendorong berlangsungnya kegiatan ini, sehingga masyarakat dapat mendengar arahan langsung serta dapat menyampaikan permasalahan yang ada di lingkungannya sebagai langkah untuk menciptakan situasi kondusifitas, khususnya di wilayah Kecamatan Gunung Kencana, sesuai semboyan yang ada di masyarakat, yaitu ‘Leuweng Hejo Masyarakat Ngejo’. Artinya hutannya tetap hijau dan masyarakatnya tetap bisa makan,” tuturnya.

    Kepala Desa Ciginggang, Hendra, mengatakan bahwa dirinya mewakili masyarakat sangat mendukung berlangsungnya kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini.

    “Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini para penggarap lahan perhutani yang tergabung dengan LMDH Rimba Lestari Mulya dapat mamanfaatkan lahan perhutani dengan baik dan benar, tidak terjadi kerusakan alam, apalagi sekarang menghadapi musim kemarau akibat fenomena El Nino. Jangan sampai menggarap lahan dengan cara memabakar. Mudah-mudahan Desa Ciginggang menjadi percontohan dalam mengembangkan pertanian dan perkebunan. Saya mewakili masyarakat sangat mendukung berlangsungnya kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini,” tuturnya.

    Kanit 3 Subdit 2 Ditintelkam, AKP Iip Setiadi, dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini dapat terselenggara berkat kerja sama pihak Kepolisian Polda Banten dengan masyarakat dari LMDH Rimba Lestari Mulya yang ada di Kecamatan Gunung Kencana.

    “Kegiatan ini penting, mengingat saat ini secara global alam sedang menghadapai penomena El Nino, yaitu suatu kondisi iklim atau cuaca yang ekstrem yang bisa menimbulkan bencana alam seperti kebakaran hutan, banjir dan longsor jika terjadi hujan. Untuk itu, mari kita sama-sama antisipasi fenomena alam ini agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Langkah nyata yang bisa kita lakukan, yaitu kita tetap bertani dan berkebun agar mata pencaharian kita tetap berjalan, namun jangan sekali- kali melakukan pembakaran ranting atau semak, karena hal teraebut akan berakibat fatal,” jelasnya.

    Kasubdit II Ditintelkam, Kompol Amrin Siregar, menyampaikan bahwa dalam menghadapi fenomena alam El Nino, pihaknya mengajak masyarakat untuk tetap semangat dan inovatif dalam melakukan usaha dengan cara bertani dan berkebun.

    “Kami juga berpesan, dengan adanya pembukaan lahan tidak dengan cara dibakar, karena dihawatirkan dapat terjadi kebakaran, baik dalam sekala kecil maupun besar, lebih baik mencegah dari pada memadamkan kebakaran hutan,” tandasnya.

    Ia juga menyarankan, dalam pembukaan lahan sebaiknya dilakukan dengan ditimbun sebagai kompos organik.

    “Warga juga diharapkan mau menanam pohon-pohon yang mempunya nilai ekonomis seperti pohon buah buahan. Karena di lahan perhutani seperti di Gunung Kencana ini kalau menanam tanaman jenis palawija ketika memasuki musim kemarau akan cepat kering, kemudian mati dan mudah terbakar,” ujarnya.

    Sementara itu, Asper BKPH Gunung Kencana, Dedi Junaedi, dalam sambutannya berharap, saat musim kemarau ini masyarakat diharapkan tidak membakar tanaman atau semak belukar untuk membersihkan lahan untuk persiapan nanam di musim penghujan yang akan datang. Karena bila terjadi kebakaran meskipun kecil, dapat terjadi hot spot dan terlihat melalui satelit.

    “Saya sepakat dengan Pak Kasubdit Ekonomi Polda Banten agar masyarakat atau anggota LMDH ini mau mengelola tanah Perhutani tidak hanya menanam Palawija, namun menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti buah-buahan alpukat, duren, pete, manggis, sehingga pohon tersebut selain menghasilkan buah-buahan juga menghasilkan kayu-kayuan, serta jarang sekali terjadi kebakaran hutan,” tuturnya.

    “Dengan menanam pohon tersebut, juga bisa menjaga erosi tanah saat musim penghujan, dan bisa menyimpan cadangan air untuk menghadapi musim kemarau. Bila kesulitan bibit, kita bisa fasilitasi, baik dari Perum Perhutani ataupun Dinas-dinas Pemda Kabupaten Lebak maupun Provinsi Banten,” tandasnya. (DZH)

  • Irna: Pertahankan Pelayanan Prima

    Irna: Pertahankan Pelayanan Prima

    PANDEGLANG, BANPOS – Bupati Pandeglang, Irna Narulita, meminta agar Mall Pelayanan Publik (MPP) terus mempertahankan predikat pelayanan prima yang telah diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dua tahun secara berturut-turut.

    Menurut Irna, predikat tersebut diberikan oleh Kemenpan RB karena MPP sudah memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat.

    ”Ini harus dipertahankan, kami yakin MPP bisa terus menambah pelayanannya untuk mempermudah pelayanan publik” kata Irna Narulita saat perayaan milad MPP ke-3 di Gedung MPP, Kamis (31/8).

    Menurutnya, sebelum hadirnya MPP, pelayanan publik baik perizinan atau pelayanan non perizinan harus diselesaikan dengan waktu yang lama. Namun setelah hadir MPP, semua bisa diselesaikan dengan hitungan jam.

    ”Perizinan sebelumnya bisa berbulan bulan, kami jawab tantangan itu dengan menghadirkan MPP untuk melayani masyarakat” terangnya.

    Oleh karena itu, lanjut Irna, untuk terus meningkatkan kualitas palayanan MPP, pada setiap harinya gerai yang ada di MPP dipantau oleh Manager on Duty (MOD).

    ”MOD ini orang yang ditugaskan untuk menangani setiap permasalahan pada saat memantau kegiatan pelayanan setiap hari untuk bahan evaluasi” ujarnya.

    Irna menambahkan, pihaknya mendapat masukan dari Kemenpan RB, agar Pemda Pandeglang membuat terobosan atau inovasi lagi untuk memudahkan pelayanan agar lebih mudah dan terjangkau.

    ”Kita akan coba inventarisir lagi seperti pelayanan instansi yang ada di provinsi misalkan, itu akan kita ajak kerjasama, sehingga masyarakat Pandeglang tidak usah jauh ke Serang” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Mursidi, mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya telah mencatat sebanyak 44 instansi dan kabupaten/kota, yang sudah berkunjung dan melaksanakan study banding ke MPP Pandeglang.

    ”Tercatat sekitar 162.700 orang sudah berkunjung ke MPP dari tahun 2020 sampai dengan semester 1 2023 dan nilai SKM kami 94,48 dengan kategori sangat baik” katanya.

    Dijelaskannya, jumlah layanan yang ada saat ini sebanyak 1.348 layanan dan terbagi dalam 28 gerai dari Kementerian, Lembaga, Swasta dan OPD.

    ”Pada saat milad ke tiga MPP, ada penambahan pelayanan gerai yaitu Badan Pengawasan Obat – obatan dan Makanan (BPOM” pungkasnya. (DHE/DZH)

  • Bu Irna dan Bu Iti, Kata Pak Al Pembangunan di Banten Sudah Adil Kok

    Bu Irna dan Bu Iti, Kata Pak Al Pembangunan di Banten Sudah Adil Kok

    SERANG, BANPOS – Pj Gubernur Banten mengaku bahwa prioritas pembangunan Pemprov Banten sudah sesuai dengan kapasitas dan mulai merata. Hal tersebut menanggapi gugatan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dan Lebak yang merasa pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten, khususnya di wilayah Selatan dengan Utara masih terjadi ketimpangan.

    Mereka menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten lebih menaruh perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah Utara ketimbang di wilayah Selatan.

    Akibatnya perkembangan pembangunan di wilayah Selatan, Pandeglang dan Lebak, jauh tertinggal bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di wilayah Utara seperti Cilegon dan Tangerang Raya.

    Oleh sebab itu Pemkab Pandeglang dan Lebak meminta agar Pemprov Banten dapat berlaku adil serta memberikan perlakuan khusus kepada daerah-daerah di wilayah Selatan agar mereka mampu mengejar ketertinggalan tersebut.

    “Intervensinya harus beda, lex specialis kalau membantu,” kata Bupati Pandeglang Irna Narulita pada Selasa (29/8).

    Salah satu perhatian khusus yang dimaksud adalah menambah jumlah Bantuan Keuangan (Bankeu), karena selama ini menurutnya, jumlah bantuan yang diterima dirasa masih belum mencukupi untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi di daerahnya.

    “Kalau Tangerang misalnya Rp20 miliar bantuan keuangan dari Pemprov, lah kita minimal hitungnya Rp100 miliar untuk bisa mengejar ketertinggalan dengan Utara,” imbuhnya.

    Saat dimintai tanggapan perihal penilaian tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan bahwa, selama ini Pemprov Banten tidak pernah membedakan perhatian antara wilayah Utara dengan Selatan.

    Bahkan, menurutnya saat ini pemerintah justru hadir dalam upaya meningkatkan progres pembangunan di wilayah Selatan, salah satu buktinya adalah beberapa ruas jalan milik kabupaten/kota diambil alih oleh pemerintah provinsi.

    Harapannya dengan kebijakan itu laju pertumbuhan di wilayah Selatan dapat segera terwujud.

    “Ada beberapa ruas jalan yang diambil alih oleh provinsi dan itu bagian dari upaya membuka akses Selatan untuk tumbuh,” katanya kepada BANPOS saat ditemui usai menggelar pelantikan P3K di Lapangan Setda Provinsi Banten pada Rabu (30/8).

    Selain itu, ia juga mengatakan, wilayah Selatan dengan potensi di bidang pertanian nya serta wilayah Utara dengan potensi di sektor industrinya diharapkan mampu saling melengkapi demi terwujudnya pertumbuhan pembangunan di Provinsi Banten.

    “Saling mendukung karena potensi Selatan juga besar dalam rangka potensi agro atau perikanan dan lain-lain,” tuturnya.

    Disinggung soal penambahan jumlah Bantuan Keuangan Provinsi, Al menjelaskan, terkait hal itu harus melihat kemampuan keuangan daerah.

    Karena menurutnya, semua bantuan yang diberikan oleh provinsi sudah disediakan masing-masing porsinya.

    “Itu kan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ada porsinya,” jelasnya. (MG-01)

  • Udara Sekitar Stockpile Batu Bara Dipantau DLH Cilegon

    Udara Sekitar Stockpile Batu Bara Dipantau DLH Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Dampak bau belerang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon melakukan pemasangan pengukuran kualitas udara di kawasan permukiman Perumahan Taman Cilegon Indah (TCI), Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Rabu (30/8).

    Diberitakan sebelumnya, warga TCI setiap pagi mengeluhkan bau belerang yang diduga berasal dari stockpile atau tempat penampungan batu bara yang berada tidak jauh dari lokasi pemukiman penduduk.

    Selain bau, warga juga mengeluhkan ada debu berwarna hitam. Diduga, juga debu tersebut berasal dari tempat penampungan batu bara yang terbawa saat angin.

    Pantauan di lapangan, Rabu (30/8) pukul 12.15 WIB terlihat tiga alat pengukur udara portabel yang disediakan oleh DLH Kota Cilegon dan dipasang di dua titik Perumahan TCI di lingkungan RT 7 RW 5 dan Sekolah Mutiara Bunda.

    Saat dikonfirmasi, Kepala DLH Kota Cilegon, Sabri Mahyudin mengatakan, pemasangan alat ini merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat yang mengeluhkan bau belerang yang dirasa sejak tiga bulan terakhir.

    “Ini langkah dari DLH Cilegon untuk mengetahui kondisi udara di Perumahan TCI dan DLH Kabupaten Serang juga hari ini sudah menerjunkan tim untuk cek lokasi yang diduga penyebab bau belerang,” kata Sabri, Rabu (30/8).

    Dijelaskan Sabri, alat pengukur kualitas udara yang dipasang di dua tempat tersebut untuk mengetahui kualitas udara yang selama ini dikeluhkan oleh oleh warga TCI.

    “Alat itu kami pasang 1×24 jam, nanti hasilnya baru kita lihat lusa dan bakal kita analisa dulu baru kita publikasikan hasilnya,” ujarnya.

    Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan DLH Kabupaten Serang terkait hasil tinjauannya ke lokasi stockpile tersebut.

    “Kami belum mendapatkan laporan hasil dari tinjauan DLH Kabupaten Serang nanti bakal kita koordinasikan,” tuturnya.

    Terpisah, Ketua RT 7 RW 5 Lingkungan Perumahan TCI, Rachmat Sri Harimulyanto mengapresiasi langkah dari pemerintah adanya pemasangan alat tersebut. Karena bau belerang itu dikeluhkan warga TCI.

    “Warga senang dan menyambut positif setelah saya share langkah pemerintah terkait penanganan yang menjadi keluhan warga,” tuturnya.

    Dirinya berharap, semoga permasalahan yang selama ini dikeluhkan warga bisa teratasi, sehingga warga kembali dapat menghirup udara segar di pagi hari bukan lagi bau belerang. (LUK/PBN)

  • Polres Lebak Dirombak

    Polres Lebak Dirombak

    LEBAK, BANPOS – KAPOLRES Lebak, AKBP Suyono, memimpin upacara Serahterima Jabatan (Sertijab) beberapa pejabat di lingkungan Polres Lebak, yakni Wakapolres Lebak, Kasat Reskrim, Kasat Resnarkoba, Kasikum, Kapolsek Cibadak, Kapolsek Cijaku, Kapolsek Cikulur, Kapolsek Muncang dan Kapolsek Wanasalam di lapangan Mapolres Lebak, Rabu (30/8).

    Kapolres Lebak mengatakan, mutasi di lingkungan Polri merupakan hal biasa dalam rangka pembinaan karier yang diemban oleh fungsi SDM.

    Regenerasi yang dilakukan berdasarkan penilaian, evaluasi dan assessment secara sistematik dan komprehensif dengan mempertimbangkan aspek profesionalitas, komitmen dan integritas. Mudah- mudahan dengan adanya mutasi menjadi lebih berwarna sehingga kemampuan kita lebih lengkap,” ujar Suyono.

    Kepada pejabat lama, pihaknya mengucapkan selamat bertugas di tempat baru, dan selamat datang bertugas kepada pejabat baru.

    Kepada Pejabat Lama saya ucapkan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas kepada institusi khususnya Polres Lebak ditengah kerjaan yang padat, akan tetapi mampu menjalankan program-program dan meningkatkan kinerja dengan baik. Selamat bertugas di tempat yang baru, semoga kesuksesan yang diraih dapat terus menghiasi lembaran karir pengabdian,” kata Kapolres Suyono.

    Kepada pejabat baru, segera menyesuaikan diri di tugas masing-masing, lanjutkan dan kembangkan inovasi dalam pelaksanaan program, lakukan analisa dan evaluasi secara periodik, apabila ada hambatan segera cari solusi penyelesaiannya,” tegas Suyono.

    Diketahui, berdasarkan Surat Telegram Kapolda Banten Nomor : ST/669/VIII/Kep/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Polda Banten, Jabatan Wakapolres Lebak diserahterimakan dari Kompol Arya Fitri Kurniawan kepada Kompol Nono Hartono.

    Lalu, jabatan Kasat Resnarkoba diserahterimakan dari AKP Malik Abrahambkepada AKP Nagapip Rujito. Sedangkan jabatan Kasat Reskrim dari AKP Andi Kurniady Eka Setyabudi diberikan kepada AKP Wisnu Adicahya.

    Di jajaran Sektor, jabatan Kapolsek Cibadak dari Kompol Wawan Suhawan kepada AKP Kasih Suparja, jabatan Kapolsek Wanasalam dari AKP Kasih Suparja kepada Iptu Erwan Nurwanda, Jabatan Kapolsek Cikulur dari AKP Kemas Husni Thamrin kepada Ipti Mulyadi.

    Sedangkan jabatan Kapolsek Cijaku dari AKP Aam Marto Subroto kepada AKP Rd Ridwan K. Sementara Jabatan Kasikum dari Ipda Agus Suritno kepada AKP Jajang Junaedi, Jabatan Kapolsek Muncang dari AKP Jajang Junaedi kepada Iptu Deni Kusnadi. (WDO)

  • Bamsoet Kembali Raih Rekor MURI

    Bamsoet Kembali Raih Rekor MURI

    JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendapatkan dua rekor penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Pertama, sebagai Ketua DPR sekaligus Ketua MPR Penulis Buku Terbanyak dengan total 31 Judul Buku, bernomor piagam 11189/R.MURI/VIII/2023. Kedua, sebagai Ketua DPR sekaligus Ketua MPR yang Merespons Masalah Kenegaraan Aktual Setiap Hari Secara Berkesinambungan, dengan nomor piagam 11190/R.MURI/VIII/2023.

    Piagam kedua Rekor MURI tersebut diserahkan langsung Pendiri MURI Jaya Suprana kepada Bamsoet, di Galeri MURI, Mall of Indonesia, Jakarta, Rabu (30/8).

    Bamsoet menerangkan, aktivitas menulis buku dan merespons berbagai isu kenegaraan tidak lepas karena latar belakang profesinya sebagai jurnalis. Sejak buku pertamanya, Rahasia Sukses dan Biografi Pengusaha Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1988, hingga kini Bamsoet masih menulis buku sekaligus memberikan respons terhadap isu-isu aktual kepada wartawan.

    “Terlebih saat ini sudah ada kemudahan untuk menulis. Cukup dengan handphone saat di mobil bahkan di toilet, sudah bisa menulis berbagai pemikiran dengan cepat,” ujar Bamsoet, saat menerima dua penghargaan Rekor MURI, di Galeri MURI, Mall of Indonesia, Rabu (30/8).

    Ketua DPR ke-20 ini juga mengapresiasi kiprah Jaya Suprana yang mendirikan MURI dengan dukungan kelompok perusahaan JAMU JAGO pada 27 Januari 1990 di kawasan perindustrian Jamu Jago, Srondol, Semarang Selatan. Selain mencatat berbagai rekor dunia yang dipecahkan anak bangsa, keberadaan MURI juga turut menggelorakan semangat kebanggaan nasional.

    “Tanpa MURI, seluruh prestasi anak bangsa bisa hilang ditelan roda waktu zaman. MURI mencatat rekor pertamanya pada 14 Juli 1990 yaitu Pejalan Kaki Termuda yang dipegang oleh Vinas V Lindri Saputri umur 6 tahun dan menempuh jarak 55 Km Semarang-Jakarta selama 26 hari. Hingga kini, sudah puluhan ribu rekor yang dicatat dalam MURI. Pencatatan Rekor MURI merupakan bagian dari mencatat perjalanan bangsa,” jelas Bamsoet.

    Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Doktor Ilmu Hukum UNPAD ini menerangkan, untuk melihat berbagai catatan rekor MURI yang ditorehkan anak bangsa, masyarakat bisa berkunjung langsung ke Galeri MURI yang berada di Lower Ground Mall Of Indonesia.

    “Galeri MURI ditata dan dikelola dengan sangat baik, sehingga pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Lokasinya yang berada di dalam mall juga memberikan nilai tambah bagi pengunjung, sekaligus memudahkan masyarakat yang ingin berkunjung,” pungkas Bamsoet.

    Selain kedua rekor MURI tersebut, Bamsoet juga mengoleksi berbagai rekor lainnya dari MURI. Antara lain, Penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Peserta Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa Terbanyak (2023), Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada Anggota Komunitas Motor Terbanyak (2020), Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kejuaraan Tembak Nasional Legislator Championship dengan Penembak Terbanyak (2020) serta Penyelenggara Turnamen Catur dengan Peserta Master Terbanyak (2019).(pbn/rmid)

  • Disperindag Tera Ulang Alat Ukur Pedagang dan SPBU

    Disperindag Tera Ulang Alat Ukur Pedagang dan SPBU

    LEBAK, BANPOS – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan tera ulang alat ukur, yang digunakan pedagang di Pasar Tradisional Sampay dan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

    Kepala Bidang Kemetrologian pada Disperindag Kabupaten Lebak Agus Reza Sumantri, mengatakan bahwa pelaksanaan tera ulang alat ukur itu bertujuan untuk melindungi konsumen, agar mendapatkan ukuran, timbangan dan takaran yang tepat.

    Tera ulang alat ukur timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) milik pedagang serta tera alat ukur bejana SBPU dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari penggunaan alat ukur yang tidak berdasarkan standar dan merugikan konsumen," ujarnya, Rabu (30/8).

    Dia mengatakan pihaknya melibatkan petugas Kementerian Perdagangan itu, karena tidak memiliki petugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk melakukan tera ulang. Pemeriksaan tera ulang di Pasar Tradisional Sampay dilakukan pada UTTP milik 59 pedagang serta dua unit SPBU.

    "Kami tidak menemukan pedagang berbuat kecurangan setelah dilakukan pengecekan tera ulang timbangan dan takaran di pasar itu, termasuk SPBU," ungkapnya.

    Pelayanan Tera dan tera ulang ini merupakan implementasi dari Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana salah satu kewenangan pemerintah provinsi dialihkan ke kabupaten.

    Karena itu, untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut dilakukan akselerasi di 13 pasar tradisional di Kabupaten Lebak.

    Kegiatan pemeriksaan tera ulang itu agar para pedagang tertib ukur sesuai dengan keakuratan timbangan dan takaran. "Kami secara bertahap melakukan pemeriksaan tera ulang itu dalam setahun," katanya.

    Ia mengajak para pedagang lebih aktif melakukan tera ulang timbangan agar tidak ada yang dirugikan dalam transaksi jual beli antara konsumen dan pedagang. Begitu juga para pedagang di Pasar Tradisional Sampay agar rajin merawat alat timbangan sehingga keakurasiannya bisa dipertanggungjawabkan.

    Jika alat timbangan itu terjadi kerusakan dan ketidakakurasian, maka segera melapor ke Disperindag Lebak dan petugas Metrologi mengambil tindakan dengan mencocokkan alat tersebut agar timbangan kembali normal. "Kami memperbaiki alat timbangan itu tidak dipungut biaya alias gratis," kata Agus menambahkan.

    Rohman (45) seorang di pedagang Pasar Tradisional Sampay Kabupaten Lebak, mengaku dirinya merasa senang adanya pemeriksaan tera ulang karena akan memberikan kepercayaan kepada konsumen sehingga dapat meningkatkan omzet pendapatan. (DZH/ANT)