Kategori: PEMERINTAHAN

  • Ratusan Ribu Liter Air Bersih Didistribusikan Di Lebak

    Ratusan Ribu Liter Air Bersih Didistribusikan Di Lebak

    LEBAK, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak telah mendistribusikan air bersih sebanyak 310.540 liter di 18 kecamatan dan 40 desa, akibat kemarau panjang yang menyebabkan keringnya sumur dalam tanah sebagai sumber air bersih.

    Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik (KL) pada BPBD Kabupaten Lebak, Agust Riza Faisal. Menurut Agust, pihaknya terus melakukan pendistribusian air bersih ke desa-desa, yang dilanda krisis air bersih.

    Ia mengatakan, pendistribusian air bersih dilakukan setiap hari oleh pihaknya sejak ditetapkan status darurat kekeringan di Lebak pada pertengahan Agustus 2023 kemarin.

    "Kami mendistribusikan pasokan air dengan menerjunkan tiga unit kendaraan tangki dengan kapasitas 6.000 liter/tangki," kata Agust, Rabu (30/8).

    Menurut dia, BPBD Lebak dalam menghadapi kemarau ekstrem itu memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 jam. Karena itu, pihaknya menyampaikan kepada masyarakat yang dilanda krisis air bersih, untuk segera mengajukan ke BPBD Lebak dengan perrsyaratan diketahui kepala desa dan aparatur kecamatan setempat.

    "Kami akan mendistribusikan air bersih setelah terpenuhi persyaratan itu," ujarnya. Ia menyebutkan, kekeringan ini dipastikan meluas ke kecamatan lainnya jika tidak ada curah hujan hingga Oktober 2023. Saat ini, kekeringan yang mengakibatkan krisis air sudah berlangsung di 18kecamatan.

    "Kami berharap kemarau itu tidak berlangsung lama, sehingga ketersediaan air bisa terpenuhi untuk kebutuhan mandi, cuci dan kakus (MCK)," ungkapnya.

    Sementara itu, warga Panggarangan Kabupaten Lebak, Mulyadi, mengaku bahwa masyarakat yang menerima pendistribusian air bersih dari BPBD setempat cukup terbantu untuk keperluan MCK selama tiga hari ke depan.

    "Kami pendistribusian pasokan air bersih yang diterima itu cukup tiga hari ke depan untuk MCK," kata Mulyadi (40) warga Panggarangan Kabupaten Lebak. (DZH/ANT)

  • Berjasa Pada Bidang Pendidikan, Walikota Cilegon Helldy Raih Penghargaan Apresiasi Tokoh Indonesia

    Berjasa Pada Bidang Pendidikan, Walikota Cilegon Helldy Raih Penghargaan Apresiasi Tokoh Indonesia

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian dinobatkan sebagai salah satu tokoh apresiasi Indonesia di bidang pendidikan dalam kegiatan Apresiasi Tokoh Indonesia oleh Tempo Media Grup, Selasa (29/8). Helldy dianugerahi penghargaan sebagai tokoh dengan kategori Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan yang diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas di Hotel Ritz Carlton Jakarta. Dimana, Helldy merupakan satu-satunya kepala daerah di Provinsi Banten yang mendapatkan penghargaan tersebut.

    Direktur Utama (Dirut) Tempo Media Grup Arif Zulkifli mengatakan, program Apresiasi Tokoh Indonesia merupakan langkah Tempo dalam memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang memiliki prestasi dan inovasi dalam melakukan pembangunan di daerah.

    “Acara apresiasi Tempo kepada pemerintah daerah ini tidak terlepas dari hubungan baik dengan para kepala daerah yang sudah cukup lama. Tempo yang selalu menjaga terus kredibilitasnya ingin menularkan apresiasi masyarakat dengan mencari kepala daerah terbaik,” kata Arif dalam sambutannya di Jakarta, Selasa (29/8).

    Menurut Arif, misi Tempo tidak hanya menghadirkan informasi yang akurat dan kredibel mengenai kinerja kepala daerah, tapi juga menyediakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menghadapi tantangan dan hambatan didaerahnya masing-masing.

    “Ada beberapa kategori pencapaian kepala daerah diantaranya, peningkatan sumber daya manusia dan pendidikan, percepatan infrastruktur, pariwisata berkarakter, pengembangan digitalisasi, pendorong ekonomi kerakyatan, pembangunan di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), pejabat kepala daerah inovatif, dan penggerak kemajuan daerah berciri kepulauan,” tuturnya.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Muhammad Tito Karnavian menilai bahwa Kepala Daerah yang mendapat penghargaan tersebut berarti diakui oleh media massa besar seperti TEMPO.

    “Penghargaan ini diberikan kepada Kepala Daerah yang memiliki prestasi dan ini diakui oleh media besar seperti TEMPO. Tentunya hal ini harus dijadikan motivasi Kepala Daerah untuk membangun daerahnya menjadi semakin baik,” ungkapnya.

    Dalam hal ini, Tito berharap, para Kepala Daerah mampu menciptakan inovasi dalam pembangunan daerah.

    “Disini ada Kepala Daerah yang akan selesai tahun ini (Tahun 2023-red) dan ada juga di tahun depan (Tahun 2024-red). Untuk yang tahun ini akan diisi dengan penunjukkan dari birokrasi. Ini tentunya harus dimanfaatkan dengan baik. Buktikan kalau Kepala Daerah itu mampu berinovasi, kan selama 3 bulan sekali saya lakukan rapat untuk mengevaluasi Kepala Daerah hasil penunjukan birokrasi ini,” ungkapnya.

    Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengaku, pihaknya memiliki konsentrasi serius terhadap pembangunan pendidikan di Kota Cilegon.

    “Konsentrasi kami dari awal dilantik (Sebagai Wali Kota Cilegon-red) itu di dunia pendidikan, mulai Februari, Maret, April, Mei, Juni sudah ada 4 SMP Negeri baru di Cilegon. Kami ingin membangun SMP Negeri, karena kebutuhan sangat luar biasa. Alhamdulillah sekarang sudah ada SMP Negeri 12 di Purwakarta, SMP Negeri 13 di Jombang, SMP Negeri 14 di Citangkil dan SMP Negeri 15 di Grogol yang sudah menampung 800 siswa. Kami berharap, putra-putri Cilegon bisa bersaing sesuai dengan ghirah perjuangan di zaman dulu, dimana ada peristiwa Geger Cilegon. Kami ingin Putra-Putri Cilegon bisa bersaing, baik di daerah maupun nasional,” akunya.

    Menurut Helldy, penghargaan bersama sederet nama besar lain di kancah nasional itu menjadi pencetus semangatnya untuk terus membangun dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kota Cilegon. “Seperti disampaikan Pak Menteri Tito (Mendagri-red) tadi bahwa penghargaan ini diberikan kepada Kepala Daerah yang memiliki prestasi dalam membangun daerah. Alhamdulillah berarti kita diakui secara Nasional,” tuturnya.

    Pada acara yang sama, Walikota Surabaya Eri Cahyadi menilai bahwa Walikota Cilegon merupakan seorang pemimpin yang cerdas, inovatif dan kreatif, sehingga mampu memimpin Kota Cilegon dengan sangat baik.

    “Satu kata buat pak Helldy (Wali Kota Cilegon-red), luar biasa. Program Walikota Cilegon ini sangat luar biasa, di dunia pendidikan memberikan beasiswa full sarjana, terus sampah di Kota Cilegon juga sering dibahas, inovasi-inovasi itulah yang dibutuhkan dari seorang pemimpin untuk membangun kota. Saya yakin Cilegon dibawah kepemimpinan beliau akan jauh lebih dahsyat dari sebelumnya,” katanya.(LUK/PBN)

  • Khofifah dan Susi Bersaing Jadi Cawapres Perempuan

    Khofifah dan Susi Bersaing Jadi Cawapres Perempuan

    JAKARTA, BANPOS – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengusulkan calon wakil presiden (cawapres) perempuan, jika terjadi kebuntuan dalam penentuan cawapres yang hingga kini masih alot. Hal itu berdasarkan hasil riset digital yang dilakukan Partai Gelora, yang berhasil memotret pendapat warganet mengenai kemungkinan cawapres perempuan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Sebab, ketiga bakal calon presiden (capres), yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, tampaknya kesulitan dalam menentukan siapa cawapres yang akan mereka pilih, karena melakukan kalkulasi hitung-hitungan politik. Sehingga cawapres ketiga capres tersebut, terlihat masih menggantung hingga kini. Dan kemungkinan baru diputuskan pada saat-saat akhir menjelang pendaftaran pasangan Capres-Cawapres pada bulan Oktober 2023.

    “Dari hasil riset Gelora Petamaya bekerja sama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata, warganet menyarankan agar cawapresnya berasal dari perempuan saja, banyak yang memiliki rekam jejak dan popularitas cukup tinggi,” kata Ketua Bidang Rekrutmen Anggota DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Endy Kurniawan dalam keterangannya, Rabu (30/8).

    Hal itu disampaikan Endy Kurniawan saat memaparkan hasil riset digital Gelora Petamaya Edisi ke-8 tentang ‘Pandangan Warganet terhadap Cawapres Perempuan’ yang ditayangkan di kanal YouTube pada Minggu (27/8) malam. Menurut Endy, warganet mulai memotret tentang perimbangan suara perempuan dan suara laki-laki dalam daftar pemilih Pemilu 2024, ternyata diketahui cukup berimbang.

    “Suara perempuan dan suara pria dalam daftar pemilih pada pemilu 2024, itu cukup berimbang tinggi. Makanya warganet menyarankan agar cawapresnya perempuan untuk menjaga keseimbangan tersebut,” katanya.
    Karena itu, Partai Gelora merasa terpanggil untuk membahas secara khusus tentang bakal cawapres perempuan, dengan menyorot persepsi warganet menjadi perhatian utama agar posisi wakil presiden (Wapres) tidak sekedar menjadi ban serep.

    Sebab, Wapres tupoksi utamanya adalah menjadi pembantu Presiden, menjadi pengganti saat Presiden berhalangan. Sedangkan di masa pemilihan presiden seperti 2024 sekarang, cawapres bisa menjadi ‘modal’ elektoral yang bisa mendongkrak elektabilitas capres.

    “Data riset digital kami ambil dari data digital pada 1 Januari-15 Agustus 2023. Dan dari simulasi yang kami lakukan, muncul nama cawapres perempuan di sana,” katanya. Dalam melakukan riset ini, Gelora Petamaya dan Cakradata memasukan keyword nama-nama beberapa bakal cawapres perempuan.

    “Misalnya muncul yang tertinggi itu nama Khofifah Indar Parawansa diusulkan menjadi nama cawapres untuk mengamankan suara Nahdlatul Ulama sebesar 25 persen. Dan yang kedua, adalah Susi Pudjiastuti sebesar 24 persen, karena dianggap layak sebagai bakal cawapres,” ungkapnya.

    Sedangkan yang ketiga, bukan memunculkan nama, tetapi suara 24 persen warganet mengusulkan, kenapa tidak Wakil Presiden perempuan, karena akan mencetak sejarah Indonesia.

    “Keempat, pendapat dari warganet sebesar 17 persen mengatakan, cawapres perempuan akan punya peran penting terhadap isu lingkungan. Dan yang terakhir, kelima sebesar 9 persen ada keinginan warganet untuk mendapatkan bakal cawapres yang membawa menginspirasikan kaum perempuan,” paparnya.
    Ada beberapa nama cawapres perempuan yang diusulkan mendampingi capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

    Pertama adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebesar 63.177 suara warganet. Lalu, yang kedua mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti sebesar 48.361 suara. Kemudian ketiga mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjadi Menteri Sosial Tri Rismaharini sebesar 46.830 suara.

    “Riset ini setidaknya ini menggambarkan perbincangan yang terjadi di dunia maya dan referensi warganet terhadap siapa yang cocok dianggap sebagai cawapres perempuan yang mewakili kepentingan tertentu dan merepresentasikan mereka,” katanya.

    Endy berharap cawapres perempuan bisa menjadi pertimbangan bagi ketiga capres dalam menentukan cawapresnya. Karena elektabilitas para capres saat ini masih berkisar antara 36-38 persen. “Dengan masuknya capres perempuan ini perlu dilihat sebagai sebuah kemungkinan untuk menaikkan elektabilitas capres tersebut di atas 50 persen. Partai Gelora sendiri telah menentukan dukungannya ke Prabowo Subianto, dan tidak mengusulkan cawapres, tetapi kami ingin memberikan pemahaman inspirasi kepada masyarakat,” tegas Endy.

    Menanggapi usulan cawapres perempuan, Ketua Bidang Gaya Hidup, Hobi dan Olahraga (Gahora) DPN Partai Gelora Kumalasari Kartini mengatakan, peran perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata dalam membangun bangsa Indonesia. Sebab, kaum perempuan tidak hanya memikirkan nasib generasi bangsa setiap 5 tahun sekali seperti yang dilakukan para politisi, tetapi selamanya.

    “Tidak ada yang lebih tepat dalam memikirkan generasi bangsa itu selain di tangan para ibu atau perempuan. Di tangan para ibu-lah kebangkitan masa depan generasi bangsa Indonesia bisa ditentukan,” kata Kumalasari Kartini.

    “Karena itu tepat, Wapres 2024 diisi perempuan. Sebab, jangan pernah anggap remeh peran perempuan dalam membangun bangsa indonesia. Indonesia juga pernah punya Presiden perempuan (Megawati Soekarniputri),” imbuhnya. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, keberadaan cawapres selama ini menjadi hak prerogatif dari seorang capres.

    “Capres secara sepihak bisa memutuskan siapa cawapres yang akan mendampinginya seperti halnya seorang Presiden mengangkat menterinya, karena pada dasarnya seorang wakil presiden juga adalah pembantu presiden. Memang nggak ada fungsinya, kalau tidak difungsikan,” kata Fahri.

    Sehingga ketika masa era Presiden Soeharto, maka Wapresnya adalah orang dekat Soeharto. Ketika BJ Habibie naik menjadi Presiden menggantikan Soeharto, memilih tidak menggunakan Wapres.

    “Nah, ketika masa Gus Dur dan Megawati. Yang jadi Presiden bukan berasal dari perolehan suara terbanyak, PDIP. Tetapi justru Gus Dur yang Presiden dan Megawati yang jadi Wapres, karena situasi politik saat itu menjadi jalan tengah agar tidak ada konflik,” katanya.

    Fahri menilai posisi Wapres yang dianggap berfungsi dan memberikan warna bagi perjalanan bangsa Indonesia, adalah Wakil Presiden Muhammad Hatta (Bung Hatta) di era Presiden Soekarno (Bung Karno).
    “Bung Hatta itu seorang intelektual besar, kalau bicara ilmu administrasi itu tidak ada tandingannya. Dia juga seorang sarjana hukum yang paham betul ketatanegaraan, dan dia juga seorang ekonomi,” tandasnya.(PBN/RMID)

  • Polres Bantu Sumur Bor Warga Mogana

    Polres Bantu Sumur Bor Warga Mogana

    PANDEGLANG, BANPOS – Jajaran Polres Pandeglang, menyerahkan bantuan sumur bor kepada warga di Kampung Batu Karut, Desa Mogana, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang.

    Kapolres Pandeglang, AKBP Belny Warlansyah melalui Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Kabag SDM) Polres Pandeglang, Kompol Abul Mufahir mengatakan, bantuan sumur bor diberikan karena warga di kampung tersebut kesulitan air bersih di musim kemarau panjang seperti sekarang.

    “Dalam rangka Polri Peduli Lingkungan, kami dari Polres Pandeglang melaksanakan Program dari Bapak Kapolri untuk memberikan bantuan sumur bor kepada warga yang terdampak kekeringan agar mendapatkan air bersih,” kata Abul Mufahir, Rabu (30/8).

    Dengan diberikannya bantuan sumur bor tersebut, lanjut Abul Mufahir, ia berharap bantuan itu bisa bermanfaat untuk warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

    “Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi warga Kampung Batu Karut, untuk dipergunakan dengan baik dan seefisien mungkin. Semoga saja program seperti ini, bisa kami lanjutkan di tempat lain di Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya.

    Sementara itu, salah seorang warga Kampung Batu Karut, Eha mengatakan, bantuan sumur bor yang diberikan Polres Pandeglang sangat membantu warga saat ini yang sedang dilanda kekeringan.

    “Terima kasih kepada seluruh jajaran Polres Pandeglang, yang telah melaksanakan program dari Bapak Kapolri yang sangat peduli dengan kondisi kami di Kampung Batu Karut ini,” katanya.

    “Tentunya bantuan ini sangat berarti bagi kami, yang sangat membutuhkan ketersediaan air bersih untuk makan, minum, dan lainnya,” ungkapnya. (dhe/pbn)

  • Belajar Sejarah Bareng Wara Wiri Mengajar

    Belajar Sejarah Bareng Wara Wiri Mengajar

    TANGERANG, BANPOS – KOTA Tangerang menjadi salah satu kota yang memiliki banyak situs sejarah dan beraneka ragam budaya. Hal tersebut menjadi suatu keunikan dan perlu dipelajari oleh banyak orang,

    khususnya masyarakat Kota Tangerang. Untuk menjelajahi dan mengenal situs-situs sejarah Kota Tangerang, ada satu komunitas yang dapat membantu yaitu Wara Wiri Mengajar.

    Ketua Wara Wiri Mengajar, Panji Bahri Majid mengatakan awalnya Wara Wiri Mengajar merupakan
    komunitas baca. Saat itu, ia memiliki banyak koleksi buku dan ingin orang lain juga memiliki kesempatan

    untuk membaca buku. Akhirnya, pada tahun 2017 berdirilah Wara Wiri Mengajar.
    "Setelah membuka membaca gratis di Taman Eco Park, akhirnya lambat laun kami juga membuka wisata

    sejarah di beberapa ikon yang ada di Kota Tangerang. Nanti kami akan berikan guide yang berasal dari

    anggota kami juga," ungkapnya, Rabu (30/8)
    Ia melanjutkan, wisata bersejarah yang dilakukan biasanya mengunjungi beberapa tempat di Kota
    Tangerang. Di antaranya Masjid Kali Pasir, Galeri Islam Masjid Al-A'zhom, Vihara Boen Tek Bio, Taman

    Makam Pahlawan Taruna, dan sebagainya.
    "Kami juga menggunakan Bus Jawara yang sudah disediakan Pemkot Tangerang. Dari rute yang dipilih

    juga melewati beberapa situs yang memang kami kunjungi. Ini juga sebagai upaya kami agar anak-anak

    muda Kota Tangerang lebih mengenal sejarah dan juga tempat-tempat wisata yang ada di Kota
    Tangerang," katanya.

    Jika ingin mengikuti tur wisata dengan Wara Wiri Mengajar, dapat melihat jadwal yang sudah ditentukan

    di Instagram @warawiri.mengajar. Selain itu, masyarakat juga dapat mendonasikan buku-buku atau ikut membaca bersama di Wara Wiri Mengajar. (DZH)

  • Sindir Pemkot Tangerang, SEMMI Lantik ‘Duta Sampah’

    Sindir Pemkot Tangerang, SEMMI Lantik ‘Duta Sampah’

    TANGERANG, BANPOS – Protes terhadap pengelolaan sampah di Kota Tangerang, khususnya dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing, kembali dilakukan oleh Serikat Mahasiswa
    Muslim Indonesia (SEMMI) Cabang Tangerang.

    Protes kali ini dilakukan di depan kantor Walikota Tangerang dan DPRD Kota Tangerang, pada Rabu
    (30/8). Dalam aksi protes yang dilakukan oleh SEMMI, dirangkaian dengan pelantikan ‘Duta Sampah’
    untuk Kota Tangerang, sebagai bentuk sindiran bagi Pemkot Tangerang atas penanganan sampah.

    Untuk diketahui, SEMMI Cabang Tangerang telah melakukan sejumlah aksi sebelumnya, yakni di depan
    kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan TPA Rawa Kucing, sebagai langkah
    pengawalan overload-nya TPA Rawa Kucing, yang pihaknya prediksi akan terjadi pada bulan Desember
    2023.

    Koordinator aksi, Indri Damayanthi, dalam orasinya menegaskan bahwa Pemkot Tangerang jangan
    sampai hanya mengobral janji manis saja di media, terkait dengan pengelolaan sampah dan TPA Rawa
    Kucing. Pihaknya menuntut aksi nyata pemerintah, di lapangan.

    "Pemerintah sebagai wakil rakyat jangan hanya janji-janji manis, tanpa solusi yang konkret. Jangan

    membohongi publik dengan rencana lama yang belum ada hingga saat ini," ujar Indri yang juga
    merupakan Kabid Wanita SEMMI Cabang Tangerang.

    Indri menyampaikan bahwa dalam aksi yang pihaknya lakukan, membawa sejumlah tuntutan, di
    antaranya mengevaluasi kinerja pejabat DLHK, copot Kepala Dinas LHK dan meminta DPRD Kota
    Tangerang untuk memanggil Walikota atau DLHK terkait kinerja dan penggunaan anggaran.

    "Perlu adanya evaluasi oleh walikota, juga DPRD harus memanggil DLHK agar menjelaskan penggunaan

    anggaran dan overload-nya sampah di TPA Rawa Kucing,” tandasnya.
    Aksi tersebut berlangsung selama dua jam. Namun hingga akhir pelaksanaan aksi unjuk rasa, baik
    perwakilan dari Pemkot Tangerang maupun DPRD Kota Tangerang, tidak ada yang mendatangi massa
    aksi. (DZH)

  • Benyamin Kandangin Mobdin, Arief Tunggu Dasar Hukum

    Benyamin Kandangin Mobdin, Arief Tunggu Dasar Hukum

    SERPONG, BANPOS – Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) menggencarkan uji emisi guna mencegah peningkatan polusi udara. Tak terkecuali bagi mobil dinas yang ada di lingkungan Pemkot Tangsel.

    Bahkan, mobil dinas yang tidak lolos uji emisi, bakal dikandangin dan tidak boleh digunakan.
    Di sisi lain, upaya penanganan polusi udara salah satunya adalah wacana penerapan ganjil genap yang

    diperluas hingga wilayah Tangerang Raya. Pemkot Tangerang menunggu dasar hukum penerapan
    kebijakan tersebut.

    Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, menegaskan bahwa kendaraan dinas yang tidak lolos uji emisi,
    dilarang untuk digunakan. Hal itu disampaikan saat melihat pelaksanaan uji emisi di Jl Pahlawan Seribu,

    BSD Serpong."Untuk kendaraan dinas Pemkot kita uji emisinya. Jika parah, ambil kuncinya, kandangin. Seperti itu, kita

    sanksinya tegas aja. Jadi tidak digunakan lagi," kata Benyamin dalam keterangan tertulis yang diterima

    BANPOS, Rabu (30/8).Langkah tersebut dilakukan menurut Benyamin, karena penyumbang polusi di Tangerang Selatan salah

    satunya berasal dari gas buang kendaraan. Terlebih, mobil yang tidak lolos uji emisi, lebih polutif

    dibandingkan yang lolos uji emisi.
    "Jadi saya sasar itu dulu. Bus udah diperiksa juga. Nanti kita baru pabrik-pabrik, saya instruksikan DLH

    dan Dishub, periksa sama uji udara dan emisi kendaraannya," jelasnya.
    Dijelaskan olehnya, pengujian gas emisi kendaraan telah menyasar kurang lebih 19 ribu kendaraan di

    Tangerang Selatan, dan untuk penindakan tilangnya itu menjadi kewenangan Polres. Selain itu, Pemkot

    Tangsel juga telah merencanakan untuk melakukan modifikasi cuaca, dengan bekerja sama Badan Riset
    dan Inovasi Nasional (BRIN).

    "Tadi kami sudah rapat, LH untuk berkomunikasi dengan BRIN, agar mereka melakukan bantuan kepada

    kami untuk modifikasi cuaca. Bahkan dalam laporan BPBD, penerbangan angkatan laut yang ada di
    Pondok Cabe itu juga akan memberikan bantuan hujan buatan. Kendalanya lagi tidak ada awan aja di
    Tangerang Selatan, tetapi siap tinggal menunggu kondisinya saja," ujarnya.

    Saat ditanya soal penyiraman yang dilakukan Damkar di beberapa kota, apakah nantinya juga diterapkan

    di Tangsel, Benyamin mengatakan bahwa Pemkot Tangsel saat ini belum memandang perlu, karena
    fungsi dari penyiraman hanya untuk pendinginan jalan saja.

    "Kalau Tangsel, penyiraman belum lah. Karena kan saya melihat efektifitasnya dulu gitu kan. Kalau untuk

    ngademin jalan, iya bener bisa. Tetapi saya lebih kepada bagaimana menahan gas buang dari
    kendaraan," tandasnya.

    Terpisah, Walikota Tangerang, Arief R. Wismansyah, mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih
    menunggu petunjuk teknis terkait rencana pelaksanaan ganjil genap yang diperluas sampai wilayah
    Tangerang Raya.

    "Untuk pelaksanaan ganjil genap, kita Pemerintah Kota Tangerang masih menunggu dasar hukum dari

    Kementerian Perhubungan. Secepatnya setelah semuanya sudah dipersiapkan dengan baik kita akan
    sosialisasikan dan diimplementasikan," ujar Arief di bilangan Modernland, Rabu (30/8).

    Arief mengatakan, Pemkot Tangerang juga sudah menindaklanjuti soal arahan tersebut dengan
    melaksanakan rapat koordinasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait, antara lain pihak kepolisian,

    Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan Dinas Perhubungan Provinsi. Termasuk juga terkait
    jalan-jalan yang akan diterapkan ganjil genap.

    "Karena arahannya adalah aglomerasi Tangerang Raya, semuanya disinergikan dalam rangka
    mengurangi polusi bersama yaitu membuat ganjil genap di wilayah Tangerang Raya," tutur Arief.

    Ia pun berharap, masyarakat juga bisa berperan aktif dalam persoalan penanganan polusi udara. Dengan

    menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan atau memaksimalkan transportasi massal yang sudah
    ada.

    "Jadi mudah-mudahan apapun hasilnya kita akan sampaikan kepada masyarakat, tapi tentunya
    masyarakat juga harus ikut berperan dalam menanggulangi polusi dengan memastikan kendaraannya

    lulus standar emisi dan juga menggunakan kendaraan umum, melakukan penghijaun dan tidak
    melakukan pembakaran sampah," tandasnya. (DZH)

  • Puluhan Botol Miras Disita dalam Operasi Pekat Maung 2023

    Puluhan Botol Miras Disita dalam Operasi Pekat Maung 2023

    PANDEGLANG, BANPOS – Polres Pandeglang berhasil mengamankan sebanyak 73 botol Minuman Keras (Miras) dalam Operasi Pekat Maung 2023, dengan menyasar tempat yang menjual miras di wilayah hukum Polres Pandeglang, Rabu (30/8).

    Kabag Ops Polres Pandeglang, Kompol Yogie Roozandi mengatakan, pihaknya kembali mengamankan puluhan botol Miras dalam Operasi Pekat Maung 2023.

    “Betul, di hari keenam Operasi Pekat Maung 2023, kita berhasil mengamankan puluhan botol minuman keras dari berbagai merk,” kata Yogie.

    Dijelaskannya, pada hari ke enam operasi Pekat Maung 2023 ini menyasar warung kelontong yang terindikasi menjual Minuman Keras kepada masyarakat.

    “Hari ini terdapat dua lokasi yang digrebek personel Operasi Pekat Maung Polres Pandeglang dan berhasil menyita puluhan botol miras di tempat tersebut. Pelaksanaan Operasi Pekat Maung 2023 ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” terangnya.

    Menurut Yogie, pihaknya akan terus melakukan penindakan bagi oknum nakal yang masih menjajakan miras kepada warga yang berimbas pada gangguan Kamtibmas.

    “Operasi ini akan dilakukan setiap hari dengan sasaran penyakit masyarakat berupa miras, premanisme, judi, narkotika, sajam, prostitusi dan sebagainya. Harapan kami, masyarakat dapat memberikan informasi terkait hal itu dan akan segera kami tindak lanjuti,” ungkapnya. (dhe/pbn)

  • Cilegon Diproyeksikan Jadi Percontohan Laboratorium MR-PK APIP

    Cilegon Diproyeksikan Jadi Percontohan Laboratorium MR-PK APIP

    CILEGON, BANPOS – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia (RI) mengikuti agenda Rapat Penyelenggaraan Laboratorium Manajemen Risiko Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (MR-PK APIP) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon di Aula Setda II Kota Cilegon, Rabu (30/8).

    Pada kesempatan itu terungkap bahwa sebagai penyelenggara pertama, Kota Cilegon bisa diproyeksikan menjadi pilot project atau percontohan bagi kota madya lain terkait Laboratorium MR-PK APIP.

    Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP RI Nani Ulina Kartika Nasution mengatakan, pihaknya hadir dalam rangka mengikuti acara Rapat Penyelenggaraan Laboratorium MR-PK APIP dalam rangka membangun manajemen risiko di Kota Cilegon.

    “Kedatangan kami disini diperuntukan untuk membangun management resiko di Kota Cilegon, sehingga diharapkan Kota Cilegon dapat dijadikan kota percontohan mengenai Laboratorium MR-PK BPKP,” kata Nan, Rabu (30/8).

    Hal itu dilakukan, tambah Nani, karena salah satu tugas BPKP RI adalah mendorong penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) yang ada di Indonesia.

    “Tugas kami di BPKP ini untuk mendorong penerapan manajemen risiko terhadap 543 Pemda di Indonesia dan kita membutuhkan Kota Cilegon untuk menjadi kota percontohan,” ujarnya.

    Dalam hal ini, Nani meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kota Cilegon untuk melakukan berbagai hal sesuai dengan prosedur.

    “Saya ingin sampaikan kepada ASN di Kota Cilegon untuk menjalankan semuanya sesuai prosedur yang berlaku. Kami siap membantu Pemerintah Kota Cilegon untuk menyusun perencanaan dengan baik,” ungkapnya.

    Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Tim BPKP-RI yang sudah datang ke Kota Cilegon.

    “Saya mengucapkan selamat datang kepada BPKP-RI, terutama Ibu Nani yang sudah jauh jauh datang ke Kota Cilegon untuk membimbing kita semua dalam penyelenggaraan Laboratorium MR-PK APIP pada Pemerintahan Kota Cilegon. Dipilihnya Kota Cilegon sebagai kotamadya pertama (Kategori kota madya-red) menjadi kebanggaan bagi kami, selain Kabupaten Purwakarta (Kategori Kabupaten-red), Provinsi Bangka Belitung dan Kementerian Koperasi,” jelasnya.

    Dalam rangka pengelolaan risiko, Helldy mengaku, Pemkot Cilegon telah menetapkan Peraturan Wali (Perwal) Kota Cilegon Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

    “Hal itu dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh pegawai untuk melakukan pengelolaan risiko dan bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola resiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah yang profesional dan akuntabel,” katanya.(LUK/PBN)

  • Partisipasi Pemilih Digeber

    Partisipasi Pemilih Digeber

    SERANG, BANPOS – Pemprov bersama KPU dan Bawaslu Banten, serta perwakilan dari delapan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten menggelar Focus Group Discussion (FGD) di pendopo Gubernur KP3B Curug Kota Serang, Rabu (30/8). Langkah ini dilakukan dalam rangka menggiatkan peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024.

    Hadir dalam acara tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Banten Komari, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan M Tranggono serta Asda I Komarudin.
    FGD yang mengambil tema Peran Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilu 2024 di Provinsi Banten itu dipimpin oleh Komari, mengambil tema Peran Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilu 2024.

    “FGD itu penting dilaksanakan sebagai upaya pematangan persiapan Pemilu, sehingga pada saat pelaksanaan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar,” kata Komari.

    Ia menjelaskan, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, konsen mengarahkan untuk terus melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka menyukseskan Pemilu nanti.

    “Banyak hal yang dibicarakan dalam FGD ini. Namun yang utama kaitannya dengan peningkatan partisipasi pemilih dan suksesi pelaksanaan Kirab Pemilu yang akan dilaksanakan serentak secara nasional nanti,” kata Komari.

    Untuk peningkatan angka partisipasi Pemilu, lanjut Komari, Pemprov Banten akan menggerakkan seluruh unsur pemerintahan dari mulai delapan Pemerintah Kabupaten/Kota, 155 Kecamatan, 1.552 Kelurahan/Desa.
    “Semuanya akan kita gerakan untuk peningkatan partisipasi pemilih nanti, termasuk juga kita menggandeng Ormas kepemudaan dan keagamaan,” ujarnya.

    Dikatakan Komari, selain langkah tersebut, pemprov bersama stakeholder terkait juga melakukan pendidikan politik bagi pemilih, sosialisasi peraturan, simulasi pencoblosan, pemasangan iklan Pemilu, kegiatan olahraga, keagamaan sampai memberikan surat imbauan.

    “Sehingga dengan begitu target pemilih kita akan maksimal,” ungkapnya.

    Sedangkan untuk Kirab Pemilu, akan dilakukan secara serentak secara nasional yang dilakukan oleh masing-masing daerah selama 3 sampai dengan 7 hari dengan melakukan estafet perjalanan bendera partai politik peserta pemilu tahun 2024, antar Kabupaten/Kota. Nantinya ada mobil patwal, KPU, mobil pembawa bendera Parpol peserta pemilu 2024 dan mobil Jagat Saksana Satker KPU/KIP kabupaten/kota setempat.

    “Peserta kirab berkeliling di wilayah masing-masing KPU/KIP Kabupaten/Kota mengenalkan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 kepada masyarakat, melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih sampai tingkat Kecamatan dengan dibuktikan pada form daftar hadir peserta,” jelasnya.(RUS/PBN)