Kategori: PEMERINTAHAN

Kopi Haji Rocker Dipuji Jokowi

TANGERANG, BANPOS – Kopi buatan Haji Rocker Foundation Dipuji Presiden Joko Widowo. Momen ini terjadi saat Presiden membuka Rakernas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di gelar di ICE BSD, Nusantara Hall, Tangerang, Kamis (31/8).

Kopi dengan merk Haji Rocker Cofe tersebut mulanya terpampang di stand HIPMI Banten. Kemudian, pada saat Jokowi menyambangi stand, pengurus HIPMI Banten menyerahkan kopi tersebut ke Presiden Jokowi.

Diatas panggung Presiden Jokowi memuji kemasan produk kopi tersebut dengan mengangkat dan menunjuk merk produk asli Banten tersebut.

“Barang seperti ini, Ini kopi alami yang tanaman kopinya ada di provinsi Banten,” kata Jokowi.

Presiden melihat kemasan pada kopi tersebut sangat menarik terlebih lagi dengan brand Haji Rocker Cofe.

“Tapi yang saya lihat, dan saya lihat bagus. Setelah roasting, masuk ke packaging seperti ini. Ini sangat luar biasa. Brand yang ada disini Haji Rocker Cofe,” ujar Jokowi dsambut gemuruh peserta Rakernas HIPMI.

Sementara itu, Sekretaris Umum HIPMI Banten, Rifky Hermiansyah menyampaikan ucapan terimakasih kepada Presiden Jokowi yang telah Mempromosikan produk UMKM dari Provinsi Banten, yakni Kopi Haji Rocker.

“Juga tentunya kepada Pak Haji Rocker (Asep Mulya Hidayat, red) yang tak lain panutan kami. Kami menyampaikan terimakasih karena telah banyak membuat terobosan-terobosan, salah satunya dalam produk kopi ini,” Pungkasnya.

Untuk diketahui, Rakernas HIPMI XVIII di gelar di ICE BSD, Nusantara Hall, Tangerang, 30-31 Agustus 2023 dengan tema kolaborasi pengusaha muda mendorong keberlanjutan pembangunan Indonesia maju. (AZM)

31 Agustus 2023
Ganjar Rebound Terus Berlanjut

JAKARTA, BANPOS – Fenomena Ganjar rebound terus berlanjut. Hal ini ditunjukkan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis secara daring, Rabu (30/8).

Dalam simulasi tertutup tiga nama, bakal calon presiden Ganjar Pranowo menunjukkan dominasinya sebagai calon yang paling banyak dipilih. Elektabilitas Ganjar sebanyak 37 persen.

Ganjar menjadi yang teratas mengalahkan Prabowo Subianto yang memperoleh 35,3 persen, sedangkan Anies Baswedan sebanyak 22,2 persen.

“Simulasi 3 nama, Ganjar paling tinggi 37 persen, kemudian Prabowo 35,3 persen, Anies 22,2 persen dan belum menjawab 5,5 persen,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil surveinya.
Djayadi mengatakan, Ganjar mengalami kenaikan pesat sejak April 2023. Pada April Ganjar mendapatkan 26,9 persen, sekarang menjadi 37 persen.

Survei ini dilakukan pada 3-9 Agustus 2023. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (multi stage random sampling )1220 responden.

Dari populasi itu dipilih secara random (multi stage random sampling)1220 responden. Margin of error dari 1220 responden tersebut sebesar +/-2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen (dengan asumsi simple random sampling).

Responden terpilih di wawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.(PBN/RMID)

31 Agustus 2023
Cihuy! Perpanjang Pinjam Buku di Perpusda Saidja Adinda Makin Gampang

LEBAK, BANPOS – Perpustakaan Daerah Saidja Adinda melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusar) Lebak memberikan fasilitas perpanjangan masa pinjam buku melalui aplikasi WhatsApp.

Pada aplikasi tersebut, Dispusar Lebak telah membentuk chatbot yang bernama WISALY atau Whatsapp Information of Saidjah Adinda Library.

Seperti yang dikatakan oleh Pustakawan Muda Dispusar Lebak, Lilis Sutanti, saat diwawancarai BANPOS, Selasa (29/8). Ia memaparkan, dengan adanya layanan tersebut, masyarakat dapat terhindar dari sanksi atau pinalty yang telah ditetapkan bila terjadi keterlambatan saat pengembalian buku.

“Tentu kita juga mencoba memahami masyarakat ya, barangkali sedang berhalangan atau belum selesai menggunakan bukunya saat jatuh tempo pengembalian. Apalagi bagi pelajar dan mahasiswa,” papar Lilis.

Lilis menjelaskan, maksimal tempo yang dapat diperpanjang melalui chatbot tersebut ialah 1×24 jam. Apabila telah dikembalikan, maka pengunjung dapat meminjam kembali buku sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

“Alhamdulillah banyak yang sudah menggunakan layanan ini. Ya silahkan bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini baik untuk perpanjangan waktu peminjaman ataupun untuk informasi lain,” tandasnya.

Sementara itu, salah satu pengunjung, Diki mengaku senang dengan adanya fitur layanan online dari perpustakaan tersebut. Hal ini dapat mempermudahnya dalam mengakses dan mengefektifkan waktunya yang padat sebagai mahasiswa akhir.

“Alhamdulillah juga ya bisa cari buku yang dibutuhkan ada atau tidak melalui itu. Semoga kedepannya bisa lebih berkembang,” tandasnya. (MYU/DZH)

30 Agustus 2023
Iti Tegaskan Bahasa Itu Identitas Diri yang Harus Dijaga

LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen mendukung upaya pelestarian warisan budaya, termasuk sastra lisan pupulih di Kabupaten Lebak, sebagai identitas unik dan kekhasan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, saat membuka acara Pemasyarakatan Aksi Hasil Revitalisasi Sastra Lisan Pupulih di Kabupaten Lebak.

Acara yang diselenggarakan selama dua hari sejak 28 hingga 29 Agustus tersebut berlokasi di Kantor Bahasa Provinsi Banten serta didukung oleh BPMP Provinsi Banten ini, dalam rangka menjaga keberlangsungan bahasa daerah di Kabupaten Lebak dengan menjadikan sastra lisan pupulih sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Diketahui, Pupulih merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Kanekes yang biasa dituturkan sebagai dongeng pengantar tidur oleh orang tua kepada anak-anak, memiliki ciri khas berupa bagian yang dinyanyikan seperti lagu.

“Dalam upaya kita melestarikan sastra lisan, mari kita berkomitmen untuk menjaga bahasa sebagai bagian penting dari identitas kita. Sastra lisan adalah cerminan jiwa, cerita, dan semangat kita semua. Dan semoga nilai luhur kearifan lokal Kabupaten Lebak khususnya masyarakat Kanekes yang terkandung dalam pupulih ini dapat terus diwariskan pada generasi mendatang,” ujar Iti pada keterangan yang diterima BANPOS, Selasa (29/8).

Sementara itu, Kantor Bahasa Provinsi Banten, Asep Juanda menerangkan acara tersebut merupakan bagian dari tiga program utama Kantor Bahasa, yakni dalam rangka revitalisasi bahasa daerah.

“Kami mengkhususkan revitalisasi bahasa daerah ini pada sastra lisan pupulih dimana itu menajdi warisan budaya Banten. Pupulih ini juga kedepan akan diangkat pada Festival Tunas Bahasa Ibu sebagai salah satu ajang yang perlombakan,” tandasnya. (MYU/DZH)

30 Agustus 2023
Kata Bappeda Banten, Gak Ada Tuh Proyek Strategis Daerah

SERANG, BANPOS – Istilah proyek strategis daerah (PSD) disebut tidak ada oleh BAPPEDA Banten. PSD yang sempat menimbulkan pertanyaan dikarenakan adanya perlakuan pengawalan dan pengamanan (Walpam) dari Kejati Banten .

Namun, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten menyangkal adanya proyek strategis daerah (PSD), menurutnya yang ada adalah Program Prioritas Daerah (PPD).

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Banten, Mahdani saat ditemui oleh BANPOS usai menggelar pertemuan penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten di Swiss-Bellin, Kabupaten Serang pada Selasa (29/8).

“Bukan program strategis daerah mungkin salah dengar, yang pernah kami lihat itu adalah program prioritas daerah,” katanya.

Terkait dengan penetapan status, ia menjelaskan bahwa hal itu dilandasi oleh inisiatif pengajuan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya sendiri.

Pengajuan itu dilakukan karena sejumlah OPD merasa khawatir, jika dalam pelaksanaannya program tersebut mendapati hambatan di lapangan.

Oleh karenanya, supaya hal itu tidak terjadi, maka mereka melakukan usulan kepada Kepala Daerah agar program tersebut ditetapkan sebagai program prioritas daerah, dan kemudian mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati).

Sehingga atas hal itulah, tidak semua program milik pemerintah mendapatkan pendampingan dari Kejati, hanya program yang diusulkan prioritas saja yang mendapatkan pendampingan itu.

“Nggak semua proyek itu dilakukan pendampingan oleh Kejati. Hanya yang prioritas-prioritas saja. Artinya hanya yang OPD memperkirakan kalau gak ada pendampingan gak selesai ,” ujarnya.

Di samping itu ia juga menjelaskan bahwa, penetapan status program menjadi program prioritas itu tidak harus dilandasi oleh sebuah aturan.

Cukup hanya berdasarkan usulan karena dikhawatirkan tidak dapat terlaksana, maka program tersebut dapat ditetapkan sebagai program prioritas.

“Nggak, artinya ini hanya kendala lapangan saja,” tegasnya.

Disinggung soal apakah penetapan status tersebut harus menempuh proses studi kelayakan, ia mengatakan masalah tersebut diserahkan kepada masing-masing OPD.

Namun ia mengaku terkait dengan penetapan tersebut, pihaknya tidak tahu-menahu, karena masalah itu kaitannya dengan Kepala Daerah secara langsung.

“Proyek ini kan sudah masing-masing dari OPD,” tandasnya.(MG-01/PBN)

30 Agustus 2023
Kebijakan Ganjil-Genap Kendaraan Diperluas Sampai ke Tangerang

SERANG, BANPOS – Pemerintah memperluas penggunaan kendaran bermotor dengan mengeluarkan kebijakan ganjil genap. Langkah ini dilakukan guna menekan pencemaran udara yang terjadi saat ini.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar kemarin usai mengikuti Rapat Terbatas Lanjutan Pembahasan Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin mengatakan, kebijakan kendaraan ganjil-genap yang selama ini diterapkan di DKI Jakarta akan diperluas hingga wilayah Tangerang. Utamanya, jalan-jalan yang terakses langsung ke DKI Jakarta.

“Kita diundang dalam kapasitas sebagai bagian dari daerah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Mengikuti Rapat Terbatas Kabinet terkait dengan upaya penanganan polusi udara,” ungkapnya.

“Dalam rapat disampaikan, bahwa Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah dan hal-hal yang menjadi basisnya di daerah berdasarkan kewenangan masing-masing. Serta mengacu pada aturan yang ditetapkan secara berjenjang,” tambah Al Muktabar.

Pihaknya juga mengidentifikasi sumber-sumber utama polusi di Provinsi Banten. Di antaranya, soal penggunaan kendaraan atau polusi dari emisi buang kendaraan bermotor yang menggunakan energi fosil.

“Kaitan dengan aglomerasi, dilakukan penguatan dan perluasan ganjil-genap. Utamanya jalan yang terakses ke DKI Jakarta mengikuti arah kebijakan DKI Jakarta. Kebijakan ganjil-genap salah satu hal yang memungkinkan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor yang jumlahnya luar biasa,” paparnya.

“Berikutnya kita imbau dan upayakan pabrik dan industri untuk menguatkan betul teknologi scrubber sebagai salah satu pendekatan untuk menurunkan polusi dari cerobong asap,” ungkapnya.

“Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di kawasan Tangerang kurang lebih ada tujuh industri untuk dilakukan pengecekan dan pendekatan penggunaan scrubber,” tambah Al Muktabar.

Dikatakan, untuk jangka panjang sesuai arahan Presiden Jokowi seoptimal mungkin untuk menanam pohon dengan bibit yang sudah kuat atau sudah besar. Penanaman akan digencarkan saat memasuki musim hujan, serta merawat pohon-pohon yang ada.

“Jika dipandang perlu, masyarakat diimbau memakai masker seperti yang sudah disarankan saat pandemi Covid-19,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam keterangan pers yang disampaikan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi meningkatnya penyakit-penyakit gangguan pernapasan yang disebabkan antara lain oleh polusi udara.

Ada enam penyakit gangguan pernapasan yang paling banyak dialami masyarakat, yaitu pneumonia, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), asma, kanker paru, tuberkulosis, dan penyakit paru obstruksi kronis (PPOK).

“Kita laporkan bahwa keenam penyakit yang disebabkan karena gangguan pernapasan ini beban BPJS-nya tahun lalu Rp10 triliun dan kalau melihat trennya di 2023 naik, terutama ISPA dan pneumonia, ini kemungkinan juga akan naik. Memang perlu kita sampaikan di sini, yang top 3-nya itu adalah infeksi paru atau pneumonia, infeksi saluran pernapasan yang di atas, kemudian asma. Ini totalnya sekitar Rp8 triliun dari Rp10 triliun yang tadi yang enam,” ujar Budi dalam keterangannya di Kantor Presiden usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 28 Agustus 2023.

Menurut Menkes, polusi udara merupakan salah satu penyebab paling dominan timbulnya pneumonia, ISPA, dan asma, yakni menyumbang 24-34 persen. Polusi udara tersebut diukur berdasarkan lima komponen di udara yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni tiga bersifat gas (nitrogen, karbon, dan sulfur), dan dua bersifat partikulat (PM10 dan PM2,5).

“Nah yang bahaya di kesehatan adalah yang 2,5 karena dia bisa masuk sampai pembuluh alveolus di paru, itu yang menyebabkan kenapa pneumonia itu terjadi. Itu sebabnya kalau di kesehatan memang kita melihatnya di PM 2,5 karena ini yang bisa masuk sampai dalam, kemudian menyebabkan pneumonia yang memang di BPJS ini paling besar,” jelas Menkes.

Untuk mengantisipasi meningkatnya penyakit gangguan pernapasan tersebut, Menkes menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan sejumlah hal. Pertama, pihaknya akan terus mengedukasi masyarakat terkait dengan bahaya polusi udara bagi kesehatan.

Kedua, Kementerian Kesehatan akan menyarankan penggunaan masker sebagai upaya preventif atau pencegahan jika polusi udara terpantau tinggi berdasarkan standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurut Menkes, masker yang disarankan memiliki spesifikasi tertentu yang memiliki kerekatan untuk menahan partikulat.

“Maskernya mesti yang KF94 atau KN95 minimum yang memiliki kerekatan untuk menahan particulate matters 2,5. Kan yang bahaya itu yang 2,5, dia masuk bisa masuk paru, dia masuk bisa masuk pembuluh darah karena saking kecilnya. Jadi perlu masker yang kelasnya KF94 atau KN95. Itu yang untuk pencegahannya,” imbuhnya.

Ketiga, Kementerian Kesehatan juga akan melakukan edukasi kepada dokter-dokter di puskesmas dan rumah sakit di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) terkait langkah-langkah penanganan penyakit pernapasan. Dengan demikian, Menkes berharap apabila masyarakat harus dirawat karena penyakit tersebut, masyarakat bisa mendapatkan penanganan dan diagnosis yang sama.

“Kita juga nanti besok ada kerja sama dengan teman-teman dari Rumah Sakit Persahabatan sebagai koordinator respiratory disease-nya Kemenkes untuk bisa mendidik semua rumah sakit dan puskesmas di Jabodetabek. Kalau ada ciri-ciri seperti ini handle-nya begini. Dengan demikian, kita harapkan kalaupun nanti ada yang masuk ke puskesmas atau ke rumah sakit, treatment-nya sudah sama, diagnosisnya juga sudah sama,” katanya. (RUS/PBN)

30 Agustus 2023
Pembangunan Banten Dinilai Diskriminatif

SERANG, BANPOS – Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten dinilai masih diskriminatif karena terlalu difokuskan di wilayah Utara, sementara pelaksanaan pembangunan di Selatan cenderung terkesan diabaikan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dan Lebak mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mampu mewujudkan pembangunan di Selatan yang setara dengan Utara.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Bupati Pandeglang, Irna Narulita saat ditemui usai menghadiri acara pertemuan Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten di Hotel Swiss-Bellin, Kabupaten Serang pada Selasa (29/8).

Padahal untuk dapat membuka potensi pertumbuhan ekonomi yang baru, menurutnya, harus ada pembangunan yang merata di Provinsi Banten.

“Untuk membuka akses pertumbuhan ekonomi yang baru, ya harus merata,” katanya.

Oleh karenanya, melihat hal tersebut ia pun turut mempertanyakan komitmen Pemprov Banten dalam upaya melaksanakan pembangunan yang merata di Provinsi Banten.

“Kalau mau pembangunan terus di Utara mau ngapain?” tanya Irna.

Berbicara soal potensi investasi, Irna menyampaikan bahwa wilayah Selatan tidak kalah jauh dengan potensi investasi yang dimiliki oleh wilayah di Utara.

Wilayah Selatan, khususnya Pandeglang, menyimpan banyak potensi investasi di sektor pariwisata yang bisa dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Bahkan, berdasarkan data yang disampaikannya, potensi pariwisata di Kabupaten Pandeglang mencapai lebih dari 200 obyek pariwisata, salah satunya adalah Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan juga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.

“Banten bisa membuat destinasi pariwisata nasional adanya di Pandeglang, karena hampir ada 256 objek wisata di sana yang bisa kita bangun,” tuturnya.

Melihat banyaknya peluang investasi tersebut, ia pun mendorong Pemprov Banten untuk mampu menggaet para investor, baik berskala nasional maupun internasional untuk mau berinvestasi di Kabupaten Pandeglang.

Harapannya dengan begitu, maka kesenjangan pembangunan antara Selatan dengan Utara dapat teratasi karena adanya pemerataan pembangunan dan investasi di Provinsi Banten.

“Investor-investor dimohon ditarik oleh Pemprov Banten untuk mewujudkan kegiatan kawasan industrinya di Selatan, sehingga akan berkembang tuh, tidak ada lagi kesenjangan si kaya dan si miskin antara Utara sama Selatan,” terangnya.

Senada, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya juga mendesak Pemprov Banten untuk dapat berlaku adil terhadap wilayah Selatan terkait dengan pemerataan pembangunan.

Di samping itu ia juga meminta perlakuan khusus dari Pemprov Banten terkait dengan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten.

Sebab, jika melihat permasalahan yang terjadi di dua wilayah tersebut, Pandeglang dan Lebak, menurut Iti jumlah bantuan keuangan yang selama ini disalurkan masih terlalu kecil besarannya.

Ia meminta supaya ada peningkatan jumlah besaran bantuan keuangan untuk Lebak dan Pandeglang, agar kedua wilayah Selatan itu mampu mengejar ketertinggalan dari wilayah Utara Banten.

“Kami minta dibedakan, karenakan yang menyumbang IPM terendah, LPE terendah di Lebak dan Pandeglang. Jadi, makanya mungkin bankeu intervensi provinsinya lebih besar,” katanya.

Terlebih lagi menurutnya, tuntutan itu menjadi wajar, sebab selama ini Pandeglang dan Lebak menjadi penyumbang pajak terbesar bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten.

“Kami kan penyumbang pajak terbesar, masa kami sedikit (Bankeu Provinsi nya),” keluh Iti.

Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah menggarisbawahi isu strategis terkait ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan hidup dan upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam menanggulanginya.

Sumber daya manusia, berharap untuk Banten menuju Indonesia Emas yaitu tercapainya peningkatan lama harapan sekolah 12 tahun, tersedianya SDM sesuai dengan kebutuhan kerja, tersedianya sekolah untuk siswa berkebutuhan khusus, dan tersedianya fasilitas kesehatan di Banten untuk penyakit kronis dan berat.

“Kita ketahui kewenangan SMA/SMK ini kan ada di provinsi, begitu juga madrasah kewenangannya ada di Kementerian Agama. Harapannya kita perlu duduk bersama, berkomunikasi dan berkoordinasi agar cita-cita kita mewujudkan Banten menuju Indonesia Emas dapat terwujud,” jabar Arief.

Selain itu, Arief juga membahas terkait kemacetan, pengendalian banjir, kebutuhan infrastruktur pengelolaan sampah, pengelolaan sampah yang belum ramah lingkungan dan lain sebagainya. “Jadi dari berbagai upaya yang sudah dilakukan kita berharap sama – sama bisa wujudkan Banten Menuju Indonesia Emas dan tentunya pemerintah pusat dan provinsi bisa terus bersinergi dengan Pemkot Tangerang,” kata Arief.

Menanggapi tuntutan tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Mahdani mengakui bahwa memang telah terjadi ketimpangan pembangunan di Banten.

Hanya saja ia menilai ketimpangan itu seharusnya dapat dijadikan peluang bagi Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Karena selama ini kedua kabupaten tersebut dikenal sebagai kawasan penghasil produksi pertanian, sehingga nantinya kedepan Kabupaten Lebak dan Pandeglang mampu menjadi pemasok hasil pertanian bagi kawasan-kawasan lainnya di Utara yang tidak memiliki lahan pertanian.

“Bagaimana kedepan Lebak-Pandeglang bisa menjadi sumber yang mengisi kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita yang di Tangerang Raya,” ujarnya.

Oleh karenanya, melihat potensi tersebut maka Pemprov Banten berencana akan mengembangkan potensi pertanian di wilayah Selatan menjadi jauh lebih modern dan maju.

“Di sana ditekan sektor pertanian yang modern sehingga bisa memenuhi kebutuhan Tangerang Raya,” tandasnya.

Pj Gubernur Banten, Al Muktabar yang hadir memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan kick off meeting penyusunan RPJPD Provinsi Banten tahun 2025-2045 dan launching Banten Development Forum. “Masukan-masukan dari seluruh kepala daerah se-Provinsi Banten, kami harapkan bisa terus memajukan Provinsi Banten untuk Indonesia Emas,” ucap Al Muktabar. (MG-01/DHE/PBN)

30 Agustus 2023
180 Calon Tenant Inkubator Wirausaha Diseleksi

CILEGON, BANPOS – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop-UKM) Kota Cilegon melakukan seleksi terhadap 180 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi calon tenant pada Inkubator Wirausaha di Kota Cilegon, Selasa (29/8). Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mendorong agar UMKM di Kota Cilegon terus naik kelas dan mampu bersaing hingga pasar Nasional dan Internasional.

“Kami ingin para pelaku UKM di Kota Cilegon banyak yang naik kelas. Seleksi ini menjadi sarana untuk menjaring para pelaku UKM potensial agar dapat menyempurnakan usahanya, baik dari aspek produk, pasar, brand atau merk hingga modal,” kata Kepala Dinkop-UKM Kota Cilegon Didin S Maulana disela Seleksi Calon Tenant Inkubator Bisnis di Kantor Dinkop-UKM Kota Cilegon, Selasa (29/8).

Dijelaskan Didin, setidaknya ada 180 pelaku UKM yang mendaftar dan hanya akan diterima untuk mengikuti proses pendampingan di Inkubator Bisnis sebanyak 120 orang.

Dimana, para calon peserta seleksi merupakan para pelaku UKM yang memiliki kriteria tertentu diantaranya memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun, memiliki target pasar, memiliki tempat usaha, berkomitmen untuk mampu mempertahankan usahanya minimal 3 tahun, warga asli Kota Cilegon dan prioritas usia dibawah 40 tahun.

“Proses seleksi ini akan dilakukan selama 3 hari dengan melibatkan para ahli dan akademisi. Karena itu, para pelaku UKM yang menjadi peserta diwajibkan untuk menyusun proposal sebagai bahan penilaian,” jelasnya.

Para pelaku UKM yang masuk Inkubator Bisnis, tambah Didin, akan mendapatkan pendampingan hingga Desember 2023.

“Di Inkubator Bisnis ini, para pelaku UKM akan mendapatkan pelatihan dari berbagai aspek, mulai dari semangat jiwa kewirausahaan, peningkatan kualitas produk, perizinan, digital marketing dan kemasan hingga bisnis matching dengan perbankan untuk peluang modal. Atas dasar itu, saya berharap para peserta serius mengikuti pendampingan di Inkubator Bisnis ini,” tambahnya.

Didin berharap, melalui program tersebut para pelaku UKM di Kota Cilegon bisa naik kelas. “Targetnya, penyerapan tenaga kerja bisa meningkat dan produk UMKM-nya dapat menjadi produk ekspor,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Penilai yang merupakan Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prof. Dr Meutia mengatakan, pihaknya telah menemukan banyak pelaku UKM yang memiliki konsep dan produk sangat bagus, sehingga diyakini berpeluang untuk mampu bersaing di pasaran.

“Potensi UKM di Kota Cilegon ini sangat bagus. Ada saya temukan produk dan konsepnya bagus-bagus. Saya melihat mereka sudah cukup kreatif,” katanya.

Menurut Meutia, para pelaku UKM di Kota Cilegon memiliki peluang cukup besar karena selain bahan baku yang pada umumnya dibutuhkan tidak sulit juga dukungan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon sangat baik. “Mereka (Pelaku UKM-red) hanya butuh kontinuitas (Kesinambungan-red), meningkatkan inovasi dan penguasaan digital marketing. Untuk urusan permodalan ada sejumlah solusi. Saya melihat, Pemkot Cilegon sudah sangat luar biasa, tingga kesiapan mereka (Pelaku UKM-red),” tuturnya. (LUK/PBN)

30 Agustus 2023
Pengusaha Tambang Nakal Akan Dilaporkan

PANDEGLANG, BANPOS – Terkait Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kabupaten Pandeglang yang menegur 18 pengusaha tambang yang menyuplai material untuk pengurugan ke pembangunan jalan tol seksi III Serang-Panimbang yang belum menyetorkan laporan hasil produksinya sebagai acuan untuk menentukan besaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Sekda Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang saat ini, masih menunggu itikad baik dari 18 pengusaha tambang tersebut untuk menyetorkan laporan hasil produksinya.

“Tentunya kami masih menunggu itikad baik dari para pemilik tambang yang belum menyetorkan laporannya, sebagai acuan dalam menentukan pajak MBLB. Setelah teguran pertama, nanti kami akan berikan lagi teguran sampai tiga kali sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” kata Ali Fahmi kepada wartawan, Selasa (29/8).

Ali Fahmi menegaskan, jika para pengusaha tambang yang mengeruk material batu, pasir dan tanah di Bumi Pandeglang ini masih membandel atau tidak ada itikad baik. Maka pihaknya akan menyerahkan urusan tersebut ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang.

“Kalau tidak ada itikad baik, maka kami akan meminta bantuan kepada Kejaksaan Negeri Pandeglang. Karena kita (Pemda Pandeglang,red) mempunyai MoU dengan Kejaksaan Negeri Pandeglang,” terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar para pemilik tambang baik perseorangan dan berbadan hukum ini, bisa paham serta sadar dengan kewajibannya untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan serta aturan yang berlaku.

“Kami harap, para pengusaha tambang ini paham dan sadar dengan kewajibannya,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D)

setempat menegur 18 tambang atau kuari yang beroperasi di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Pandeglang yang menyuplai material batu belah dan tanah untuk pengurugan pembangunan jalan tol seksi III Serang-Panimbang (Serpan).

Pasalnya, 18 pengusaha tambang tersebut, baik milik pribadi maupun yang berbadan hukum tersebut, belum melaporkan hasil produksinya sejak bulan Januari sampai dengan Juli 2023, yang menjadi acuan Pemkab Pandeglang dalam menentukan kewajiban pengusaha tambang dalam membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

“Kami sudah melakukan teguran kepada 18 kuari atau pengusaha tambang, karena dari Januari sampai dengan Juli 2023, mereka belum laporan. Yang baru lapor itu baru 2 tambang dan itu kita apresiasi,” kata Kepala BP2D Pandeglang, Ramadhani kepada wartawan beberapa waktu lalu.(dhe/pbn)

30 Agustus 2023
Kebonsari Jadi Tempat Buang Sampah Sembarangan

CILEGON, BANPOS – Sudah empat kali dibersihkan oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon. Tumpukan sampah yang berada di Lingkungan Cimerak RT 1 RW 3, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon masih saja berserakan.

Namun bandelnya oknum masyarakat yang masih membuang sampah sembarang menjadi permasalahan, lantaran dari tumpukan sampah tersebut menimbulkan aroma bau tak sedap. Sehingga tak sedikit orang mengeluhkan bau yang ditimbulkan sampah tersebut.

Sampah-sampah yang sudah menahun tersebut, dibuang di lahan kosong milik PT Krakatau Tirta Industri (KTI). Banyaknya warga yang membuang sampah di lahan itu, selain menimbulkan bau tak sedap juga sangat mengganggu pemandangan karena terlihat kumuh.

Menanggapi hal itu, Lurah Kebonsari, Asep Muzayin menyesalkan oknum masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat khususnya di lahan kosong milik KTI. Karena di lahan tersebut sangat berdekatan dengan jalan dan Kantor Kelurahan Kebonsari.

“Sudah empat kali sampah di lokasi itu dibersihkan oleh petugas DLH, tetapi karena masih bandelnya masyarakat yang membuang sampah sembarang sehingga sampah kembali menumpuk dan bau,” kata Asep, Senin (28/8).

Padahal kata Asep, tidak jauh dari lokasi itu, terdapat Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara yang dikelola oleh Bank Sampah. Dirinya juga sudah melakukan himbauan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

“Semua upaya sudah kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak membuang sampah disitu baik secara lisan maupun berupa spanduk peringatan untuk tidak buang sampah di situ, tetapi karena tidak adanya kepedulian dari masyarakat sehingga masih banyak yang membuang sembarang,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, dirinya berharap agar sampah yang menumpuk di lahan KTI tersebut kembali dibersihkan oleh petugas DLH dan kepada pihak KTI juga agar memperbaiki pagar yang rusak sehingga tidak ada celah lagi masyarakat membuang sampah sembarang.

“Saya harap DLH bisa segera mengangkut kembali sampah ini dan KTI juga harus segera menutup akses pada lahan tersebut karena jika dibiarkan lama-lama akan menjadi dampak yang tidak baik terhadap lingkungan kami,” pungkasnya.

Hal senada dikatakan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kebonsari, Firman. Ia juga menyayangkan oknum masyarakat yang membuang sampah sembarang di lahan kosong milik KTI. Karena ulah dari oknum tersebut sangat mengganggu pemandangan dan menimbulkan bau yang menyengat.

Dirinya juga sepakat untuk dilakukan pemagaran kembali, lantaran beberapa pagar sudah rusak.

“Kami selaku mitra kelurahan sangat menyayangkan oknum masyarakat yang asal membuang sampah tanpa memperdulikan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi itu dan saya sepakat untuk dilakukan pemagaran kembali,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Humas KTI, Saefullah menyampaikan, agar tidak membuang sampah di lokasi tersebut, pihaknya sudah mewacanakan untuk dilakukan perbaikan pagar yang sudah rusak.

“Intinya kami siap melakukan yang terbaik agar masyarakat tidak membuang sampah sembarang. Insyaallah ke depan bakal kita perbaiki,” katanya melalui sambungan telepon.

Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarang. “Kami dari pihak perusahaan mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, meskipun ini lahan kosong, tetapi bukan tempat pembuangan sampah, karena ini letaknya di pinggir jalan dan di sebelahnya juga Kantor Kelurahan Kebonsari, kami mohon agar masyarakat membuang sampah pada tempatnya,” tandasnya. (LUK/PBN)

30 Agustus 2023