BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Pemkab Distribusikan Air Bersih ke Pedalaman Panggarangan

    Pemkab Distribusikan Air Bersih ke Pedalaman Panggarangan

    LEBAK, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak mendistribusikan pasokan air bersih hingga ke pedalaman di Kecamatan Panggarangan, dengan jarak mencapai 130 kilometer dari Rangkasbitung.

    ”Kami tetap komitmen untuk membantu masyarakat yang dilanda krisis air bersih,” kata Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Febby Rizki Pratama, di Lebak, Minggu (27/8).

    Diketahui, Pemkab Lebak telah menetapkan status darurat kekeringan sehingga masyarakat yang
    dilanda krisis air bersih, perlu mendapatkan pendistribusian air bersih. Saat ini, pendistribusian air bersih ke pedalaman di Kecamatan Panggarangan dengan jarak tempuh dari Rangkasbitung sekitar 130
    kilometer. Mereka mendapatkan pasokan air bersih sebanyak 18.000 liter dengan menerjunkan tiga unit
    kendaraan.

    ”Kami hingga sekarang telah mendistribusikan air bersih sebanyak 130.200 liter di 28 kecamatan dengan 23 desa,” ujarnya.

    Menurut dia, pihaknya mengkhawatirkan krisis air bersih itu dapat menimbulkan ancaman ketersediaan
    pangan, karena areal persawahan mengalami kekeringan. Selain itu juga kekeringan itu berpotensi
    menularkan berbagai penyakit yang membahayakan bagi kesehatan manusia.

    Berdasarkan prediksi, kekeringan ekstrem puncak terjadi hingga September 2023, sehingga dipastikan
    kemarau meluas ke sejumlah kecamatan lainnya. Saat ini, kata dia, masyarakat yang dilanda krisis air
    bersih mencakup 18 kecamatan.

    Masyarakat yang dilanda kekeringan terpaksa memanfaatkan air aliran sungai, irigasi dan kolam, yang
    kondisinya tidak layak untuk keperluan mandi cuci dan kakus (MCK), karena sudah keruh dan berwarna.

    ”Jika warga menggunakan air yang tidak layak untuk MCK tentu berpotensi menimbulkan penyakit
    menular dan stunting,”ungkapnya.

    Sementara itu, warga Panggarangan menyambut positif dengan pendistribusian air bersih dari BPBD
    setempat, karena bisa memenuhi untuk keperluan MCK selama tiga hari ke depan. Masyarakat di daerah
    itu kini untuk mendapatkan air bersih harus mengambil air dari sungai, dengan jarak tempuh sekitar 1
    kilometer dari pemukiman.

    ”Kami jika ingin air bersih sungai tentu harus mengeluarkan uang Rp20 ribu untuk membayar ojek
    motor,” kata Mulyana, seorang warga Panggarangan Kabupaten Lebak. (DZH/ANT)

  • Dapat Dukungan Dewan, Pemprov Banten Pesan Mobil Dinas Listrik di APBD Perubahan

    Dapat Dukungan Dewan, Pemprov Banten Pesan Mobil Dinas Listrik di APBD Perubahan

    SERANG, BANPOS – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam melakukan pengadaan mobil dinas listrik dalam upaya mengurangi dampak polusi asap kendaraan, akan dieksekusi pada APBD Perubahan 2023.

    Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, mengatakan bahwa terkait dengan rencana tersebut pihaknya akan melakukan pembahasan bersama dengan anggota DPRD Provinsi Banten.

    Terkait realisasinya, Al mengatakan, jika memungkinkan pengadaan mobil dinas listrik itu akan dilaksanakan di APBD perubahan tahun ini.

    ”Kalau dimungkinkan di perubahan,” kata Al saat ditemui seusai menghadiri acara Rapat Paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Fraksi Partai Gerindra pada Kamis (24/8).

    Rencana pengadaan itu sepertinya mendapatkan dukungan dari sejumlah anggota DPRD Provinsi Banten, salah satunya adalah Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni.

    Meski tidak secara gamblang mengatakan bahwa dirinya mendukung rencana pengadaan tersebut, namun, jika melihat isu polusi yang saat ini tengah menjadi sorotan, maka menurutnya perlu ada upaya transformasi teknologi kendaraan yang jauh lebih ramah lingkungan.

    ”Tingginya penggunaan bahan bakar berbasis fosil, sehingga perlu ada perubahan teknologi kendaraan menjadi kendaraan listrik,” ujarnya.

    Terlebih lagi menurutnya, program tersebut merupakan program nasional yang dalam pelaksanaannya pemerintah pusat bahkan memberikan subsidi kepada masyarakat yang hendak membeli kendaraan tersebut.

    ”Dan itu sudah menjadi program pemerintah, bahkan pemerintah memberikan subsidi. Sehingga menurut saya ini perlu didiskusikan,” imbuhnya.

    Selain Andra Soni, dukungan terhadap rencana pengadaan mobil dinas listrik juga datang dari Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Muhammad Faizal.

    Sama halnya dengan Andra Soni, alasan Faizal mendukung rencana pengadaan mobil listrik itu karena faktor lingkungan.

    Menurutnya, penggunaan mobil listrik mempu mengurangi karbon dioksida hasil dari pembakaran mesin kendraan berbahan bakar minyak.

    Ditambah lagi, rencana penggunaan mobil listrik itu pun juga sudah menjadi rencana nasional yang harus didukung.

    ”Sekarang juga pemerintah sedang menganjurkan, satu pertama menggunakan mobil listrik supaya pengurangan karbon,” terangnya.

    Hanya saja meski rencana pengadaan mobil dinas listrik itu mendapatkan dukungan dari sejumlah anggota dewan, namun, keduanya mengaku belum melakukan pembahasan secara resmi dengan Pemprov Banten terkait hal tersebut.

    Sementara itu di sisi lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, tidak semua perangkat daerah di lingkup Pemprov Banten difasilitasi oleh mobil dinas listrik.

    Ia menjelaskan pengadaan itu hanya diperuntukan bagi Gubernur dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten. Sehingga, terkait jumlah Pemprov Banten hanya memesan sebanyak dua unit kendaraan saja.

    ”Pak Gubernur saja dengan ibu Sekda, kita hanya dua saja pengadaan kendaraan,” terang Rina.

    Lantaran hanya dua kendaraan saja yang dipesan, maka alokasi anggaran yang disediakan pun juga tidak mencapai miliaran.

    ”Enggak (sampai miliaran), IONIQ kita mungkin akan IONIQ ya, sekitar Rp800 juta. Dan Meta mungkin sekitar Rp300 apa Rp400 juga gitu. Kita lihat saja di e-Katalognya nanti ya,” jelasnya. (MG-01/DZH)

  • Tak Tempati Rumah Dinas, Mahasiswa Pertanyakan Keseriusan Camat Jawilan

    Tak Tempati Rumah Dinas, Mahasiswa Pertanyakan Keseriusan Camat Jawilan

    SERANG, BANPOS – Satu setengah tahun menjabat, Camat Jawilan, Deni Fidaus, konsisten memilih untuk tidak menempati rumah dinas yang telah disediakan oleh pemerintah. Peristiwa ini telah menimbulkan kritik dan perdebatan di kalangan mahasiswa dan masyarakat.

    Seperti yang disampaikan oleh seorang mahasiswa Universitas Setia Budhi Rangkasbitung yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jawilan (HIMAJA), Diki Wahyudi. Kepada BANPOS ia mengatakan bahwa keputusan tersebut telah menyebabkan aset daerah terbengkalai.

    Menurut Diki, apabila rumah dinas tersebut tidak digunakan, seharusnya dapat dialih fungsikan sebagai home stay atau disewakan, sehingga dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kabupaten. Jika tidak, ada baiknya rumdis tersebut untuk segera ditempati jangan dibiarkan kosong

    “Rumah dinas dibangun dari pajak warga oleh pemkab tentu mubazir jika dibiarkan kosong,” ujar Diki kepada BANPOS, Kamis (24/8).

    Diki juga mengingatkan bahwa Camat sebelumnya, Agus Saefudin, menempati rumah dinas tersebut, memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengannya. Dia berpendapat bahwa seorang Camat harus selalu siap hadir bagi masyarakat.

    “Selayaknya camat itu harus bersedia menempati rumah dinas. Karena, Camat harus selalu ada kapanpun dibutuhkan oleh masyarakat,” jelas Diki.

    Ia memaparkan, dalam diskusi dengan HIMAJA, dirinya mendapati berbagai kritik terhadap Camat tersebut yakni, kewajiban moral yang mana kata Diki, Camat seharusnya tinggal di rumah dinas sebagai penghargaan atas dukungan masyarakat dan untuk merespons keadaan darurat.

    Kedua, konektivitas dengan masyarakat. Tinggal di luar wilayah kecamatan bisa mengurangi koneksi camat dengan warga setempat.

    Ketiga, potensi pemborosan anggaran, Tidak menggunakan rumah dinas dapat dianggap sebagai pemborosan anggaran daerah.

    Keempat, dampak pada pembangunan lokal, rumah dinas camat sering menjadi simbol keberadaan pemerintah di kecamatan dan dapat memengaruhi pembangunan lokal.

    Kelima, persepsi masyarakat, keputusan Camat Deni Fidaus menciptakan persepsi beragam di masyarakat tentang keseriusannya dalam pekerjaan.

    Diki menekankan pentingnya sikap loyalitas dan totalitas seorang Camat dalam melayani publik dan mendukung pembangunan kecamatan.

    “Untuk seorang Camat tentu harus membangun sikap totalitas dalam menjalankan pelayanan publik dan bersikap loyalitas terhadap masyarakat setempat,” tegasnya.

    Dia juga mengkritik ketidakdisiplinan aparatur negara yang dapat merugikan pelayanan publik.

    “Kerap kali kegagalan birokrasi hari ini masih adanya ketidak disiplinan aparatur negara, karena hal ini berimbas terhadap pelayanan publik dan akses masyarakat,” tandas Diki. (MYU/DZH)

  • Stasiun Rangkasbitung Diklaim Dapat Tingkatkan Wisata

    Stasiun Rangkasbitung Diklaim Dapat Tingkatkan Wisata

    LEBAK, BANPOS – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak, Yadi Basari Gunawan, mengklaim pembangunan stasiun kereta api ultimate
    Rangkasbitung dengan daya tampung besar hingga 85 ribu per hari, berdampak positif bagi pariwisata
    dan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

    “Stasiun ultimate itu nantinya terkoneksi dengan perjalanan kereta api dari Pulau Sumatera yang hendak
    ke Jakarta,” kata Yadi di Lebak, Kamis (24/8).

    Menurutnya, Pemkab Lebak akan mendesain wilayah keramaian perkotaan dengan mendirikan pusat-
    pusat jajanan kuliner, minuman hingga kerajinan hasil produksi UMKM agar memikat para wisatawan.
    Terlebih, stasiun itu ditarget rampung pada 2024 mendatang.

    Selama ini menurutnya, sebaran pusat jajanan relatif terbatas sehingga perlu dilakukan penataan
    penyebaran wilayah keramaian perkotaan. Para wisatawan dari Jakarta maupun Sumatera, bisa
    menikmati makanan dan minuman di pusat jajanan tersebut, bahkan pengunjung juga dapat membeli
    oleh-oleh kerajinan khas daerah.

    Karena itu, masyarakat harus kreatif untuk membuat diversifikasi pangan dengan memiliki kualitas dan
    mutu rasa. Terlebih bahan baku hasil komoditas pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan di
    Lebak melimpah.

    “Kita berharap produksi diversifikasi pangan para pelaku UMKM bisa dijual di pusat – pusat jajanan
    kuliner dan minuman,” kata Yadi menambahkan.

    Ia mengatakan para pengusaha travel dari Jakarta maupun Sumatera bisa kerja sama dengan pemilik
    kendaraan angkutan di Rangkasbitung. Mereka setelah tiba di Stasiun Rangkasbitung, bisa langsung
    dijemput oleh kendaraan dan melanjutkan perjalanan menuju kawasan wisata alam dan wisata budaya
    Badui.

    Selama ini, kata dia, wilayah Kabupaten Lebak memiliki wisata alam luar biasa di Provinsi Banten, seperti negeri di atas awan, wisata pesisir pantai, wisata gua, wisata arung jeram, wisata religi dan wisata budaya masyarakat Badui. Bahkan, destinasi wisata adat budaya masyarakat Badui dan Pantai Sawarna sudah mendunia.

    “Kami meyakini dampak stasiun ultimate itu dapat membangkitkan kegiatan pariwisata dan UMKM,
    sehingga bisa bermuara pada peningkatan ekonomi dan penyerapan lapangan pekerjaan bagi
    masyarakat,” terangnya.

    Ia mengatakan, dengan dibangunnya stasiun ultimate juga dipastikan wilayah Kabupaten Lebak banyak
    diminati investor domestik dan mancanegara untuk menanamkan modalnya di sektor properti
    perumahan, karena kemudahan akses perlintasan kereta api listrik (KRL).

    Perjalanan KRL Rangkasbitung – Jakarta nantinya akan terjadi setiap lima menit sekali, sehingga arus
    perjalanan begitu padat. Saat ini, properti perumahan di Kecamatan Maja, Curugbitung hingga Curug
    Kabupaten Serang sudah digarap investor domestik dan mancanegara. (DZH/ANT)

  • Simpul Jaringan Kota Tangerang Direplikasi

    Simpul Jaringan Kota Tangerang Direplikasi

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Subang akan mereplikasi pola kerja simpul jaringan Kota Tangerang, Jawa Barat yang dikembangkan Dinas Kominfo dalam menunjang program pembangunan.

    Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kabupaten Subang, Eti Maryati di Tangerang Kamis mengatakan, Kota Tangerang dinilainya telah berhasil menjalankan simpul jaringan informasi geospasial.

    Dari hasil paparan yang dilakukan oleh Kepala Diskominfo Kota Tangerang, Indri Astuti beserta jajarannya, Kabupaten Subang mendapat dua poin yang akan diterapkan, yakni komitmen pimpinan dan kolaborasi.

    “Ada dua poin yang kami garis bawahi dari keberhasilan Kota Tangerang yakni, tidak mengandalkan atau bergantung pada APBD, tapi berinovasi dan menciptakan kolaborasi. Sehingga simpul jaringan ini dapat berlangsung dengan optimal tanpa bergantung pada satu hal saja,” kata Eti usai melakukan rapat di Ruang Tangerang Live Room, Puspem Kota Tangerang, Kamis.

    Ia pun menyatakan, pasca-kunjungan dan paparan hari ini, Kabupaten Subang akan mereplikasi pola kerja simpul jaringan Kota Tangerang, untuk memaksimalkan simpul jaringan Kabupaten Subang.

    “Pastinya, kami akan terus berkomunikasi, dan meminta arahan dan bimbingannya pada Kota Tangerang, untuk Kabupaten Subang dapat bersanding dengan kemajuan geospasial Kota Tangerang,” katanya

    Subkoor Survei dan Akuisisi Data, Diskominfo, Kota Tangerang Iffi Nur Mukhlishotin menuturkan Pemkot Tangerang terbuka lebar untuk kota, kabupaten atau instansi mana pun untuk sama-sama belajar dan mengembangkan simpul jaringan informasi geospasial yang ada.

    “Kami berkomitmen untuk siap membantu dan terbuka untuk sama-sama mengembangkan simpul jaringan informasi geospasial Kabupaten Subang dan Kota Tangerang untuk Indonesia,” ujarnya.(PBN/ANT)

  • Bakar Sampah di Tangerang Denda Rp50 Juta

    Bakar Sampah di Tangerang Denda Rp50 Juta

    TANGERANG, BANPOS – Walikota Tangerang, Banten, Arief R Wismansyah mengeluarkan surat edaran terkait pengelolaan sampah yang berisi empat poin diantaranya dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan jika melanggar denda Rp50 juta.

    “Ancaman pidana berupa kurungan paling lama enam bulan atau denda dengan nilai Rp50 bagi setiap individu,” kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang Kamis (24/8).

    Sementara itu, tiga poin lainnya di Surat Edaran (SE) Walikota Tangerang Nomor : 660/8214-DLH/2023 tentang pengelolaan sampah adalah dilarang membuang, menumpuk, dan menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis.

    Dilarang membuang sampah dan atau kotoran lainnya dari atas kendaraan serta dilarang membuang sampah di luar tempat atau lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.

    “Kami mengajak masyarakat untuk sama-sama berperan dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat,” katanya.

    Selain itu, Arief juga mendorong masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran akan lingkungan serta bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah.

    Hal tersebut seiring dengan meningkatnya dampak negatif akibat kurangnya kepedulian dan kesadaran dalam pengelolaan sampah sehingga turut mengakibatkan pencemaran lingkungan.

    “Kerja sama seluruh komponen masyarakat kunci atasi persoalan lingkungan sekitar kita. Masyarakat untuk lebih proaktif dalam menjaga lingkungan dan turut serta dalam pengelolaan sampah yang lebih baik,” katanya. (PBN/ANT)

  • Belasan Pengusaha Tambang di Pandeglang Kena Tegur

    Belasan Pengusaha Tambang di Pandeglang Kena Tegur

    PANDEGLANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Badan Pelayanan Pajak
    Daerah (BP2D), menegur 18 pengusaha tambang atau kuari yang beroperasi di sejumlah wilayah yang
    ada di Kabupaten Pandeglang. Para pengusaha tambang itu diketahui merupakan penyuplai material
    batu belah dan tanah untuk pengurugan pembangunan jalan tol seksi III Serang-Panimbang (Serpan).

    Teguran itu dilakukan lantaran 18 pengusaha tambang tersebut, baik milik pribadi maupun yang
    berbadan hukum, belum melaporkan hasil produksinya sejak bulan Januari sampai dengan Juli 2023,
    yang menjadi acuan Pemkab Pandeglang dalam menentukan kewajiban pengusaha tambang dalam
    membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

    “Kami sudah melakukan teguran kepada 18 kuari atau pengusaha tambang, karena dari Januari sampai
    dengan Juli 2023, mereka belum laporan. Yang baru lapor itu baru 2 tambang dan itu kita apresiasi,”
    kata Kepala BP2D Pandeglang, Ramadhani, kepada wartawan beberapa waktu lalu.

    Dijelaskannya, teguran kepada para pemilik tambang yang belum memberikan laporan terkait hasil
    tambangnya tersebut, merupakan hasil koordinasi dan kerjasama dengan PT Shino, PT Wijaya Karya dan
    PT. ADHI KARYA, sebagai pelaksana pembangunan Jalan Tol Seksi III Serpan, dalam meningkatkan
    Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang.

    “Kita sudah berkoordinasi dengan pemenang kontrak proyek Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang
    atau konsorsium yakni PT Shino, PT Wika dan PT Adhikarya. Kita sudah mengetahui berapa perusahaan
    tambang yang menyuplai material, kemudian berapa kebutuhan mereka untuk pengurugan tanah, batu
    belah, pasir maupun batu split dan Alhamdulillah kita sudah data,” terangnya.

    Menurutnya, dengan adanya pembangunan Jalan Tol seksi III Serang-Panimbang, BP2D Pandeglang telah
    memproyeksikan adanya kenaikan target PAD dari sektor pajak MBLB menjadi Rp6,2 miliar dari
    sebelumnya yang diproyeksi hanya Rp1,2 miliar atau ada kenaikan sebesar Rp5 miliar.

    Meskipun begitu, Ramadhani mengaku masih kesulitan dalam mengejar target pajak MBLB, karena
    masih banyaknya pengusaha tambang atau kuari yang belum melaporkan berapa total batu belah, pasir
    atau tanah yang telah disuplay untuk pengurugan pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang untuk
    periode Januari sampai dengan Juli 2023 kepada pihaknya.

    “Capaian periode Januari sampai dengan Juli 2023, baru mencapai Rp600 juta dan berdasarkan data
    hanya baru dua kuari atau pengusaha tambang yang melaporkan dan 18 perusahaan lainnya belum
    melaporkan,” ucapnya.

    Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pandeglang, Anton Haerusamsi, meminta agar
    Pemkab Pandeglang menjalin kerjasama dengan pelaksana pembangunan jalan tol Serang-Panimbang
    yakni dengan PT. Shino, PT. Adhikarya dan PT. Wijaya Karya dalam rangka peningkatan penerimaan PAD
    sektor pajak MBLB.

    Kerjasama dengan pelaksana Pembangunan Jalan Tol seksi III Serang-Panimbang ini, terkait upaya
    Pemkab Pandeglang melalui BP2D dalam menagih atau mengejar para pengusaha tambang baik pemilik
    perorangan atau badan usaha yang menjadi penyedia bahan material baik berupak batu belah, tanah
    merah maupun pasir.

    “Jika pemerintah serius, Pemkab Pandeglang harus melakukan kerjasama dengan PT. Shino, PT
    Adhikarya dan PT Wijaya Karya dalam meningkatkan penerimaan pajak sektor Pajak MBLB,” katanya.

    Anton menjelaskan, nantinya dalam nota kesepahaman tersebut, para pemilik tambang yang menyuplai
    bahan material wajib menyertakan kwitansi atau bukti pembayaran pajak MBLB saat melakukan
    pencairan terhadap material yang disuplainya.

    “Nanti dalam nota kesepakatannya, PT Shino mewajibkan subkon atau pemilik tambang menyertakan
    bukti pembayaran pajak MBLB saat pencairan,” terangnya.

    Anton menambahkan, jika kerjasama tersebut terjalin, maka secara otomatis akan meningkatkan PAD
    dari sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang menjadi bahan material.

    “Ini akan mempermudah BP2D Pandeglang dalam meningkatkan Penerimaan pajak MBLB, dari pada
    harus mengejar para pemilik tambang,” ungkapnya. (DHE/DZH)

  • Gaji Naik Kinerja Harus Lebih Baik

    Gaji Naik Kinerja Harus Lebih Baik

    SERANG, BANPOS – Pemkab Serang akan segera menindak lanjuti terkait rencana kenaikan gaji pokok bagi aparatur sipil negara (ASN) sebesar 8 persen.

    Kenaikan gaji tersebut diketahui usai presiden Joko Widodo mengumumkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2024 dalam rapat paripurna di DPR RI.

    Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang, Surtaman mengatakan bahkan pihaknya akan menyesuaikan terkait aturan tersebut.

    “Kenaikan gaji ASN di Kabupaten Serang direncanakan akan direalisasikan pada Januari 2024,” katanya, Kamis (24/8).

    Dirinya menyampaikan bahwa hal tersebut tentu jadi angin segar bagi para ASN setelah sekian lama tidak pernah adanya kenaikan gaji.

    “Kabar bahagia bagi ASN setelah lima tahun belum pernah naik gaji, nah ini naik gaji. Kenaikannya rata, itu kan gaji pokok berlaku untuk seluruh PNS. PNS Kabupaten Serang ada sebanyak 8300 PPPK dan 1600. Jadi total 10000 ASN yang akan mengalami kenaikan gaji,” ucapnya.

    Surtaman menegaskan, dengan adanya kenaikan gaji tersebut diharapkan para ASN yang ada di Kabupaten Serang, agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat.

    “Kerja PNS itu harus mampu menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan investasi, melaksanakan digitalisasi seluruh layanan, melaksanakan rencana aktual presiden. Itulah empat hal yang memang dipesan presiden,” tegasnya.

    Surtaman juga menjelaskan bahwasanya dengan kenaika gaji tersebut jangan sampai membuat para ASN menjadi leha-leha dalam bekerja. Tetapi hal tersebut perlu untuk menjadi dorongan untuk bekerja lebih optimal.

    “ASN digaji melalui pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat sesuai dengan sebutannya sebagai pamong praja yang berarti pelayan masyarakat,” jelasnya.

    Selain itu, dirinya juga mengungkapkan terkait besaran gaji yang disesuaikan dengan masing-masing golongan yang dimiliki dari oara ASN tersebut.

    “Kalau untuk besarannya, golongan tiga gaji pokoknya di angka Rp3,2 juta, maka dikali 8 persen. Golongan 4 gaji pokoknya Rp4 juta maka dikali 8 persen. Masing-masing golongan beda variasi kenaikan gajinya karena ada golongannya,” tandasnya. (CR-01/AZM)

  • KPK Pelototi Proyek Pemkot Cilegon

    KPK Pelototi Proyek Pemkot Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti soal adanya potensi proyek mangkrak di wilayah Kota Cilegon. KPK menyarankan agar proyek-proyek yang ada di Kota Cilegon segera dilaksanakan karena sampai saat ini belum ada proyek yang berjalan.

    Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas Korsupgah) KPK Wilayah II, Agus Priyanto usai kegiatan Rapat Koordinasi KPK dengan DPRD Cilegon Kota Cilegon Terkait Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon, Kamis (24/8).

    “Yang penting pada saat akhir tahun harus selesai. Kita minta inspektorat untuk mengawal jangan sampai timbul utang disitu. Ada mangkrak,” kata Agus kepada awak media saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cilegon, Kamis (24/8).

    Kemudian Agus menekankan jangan sampai proyek dikerjakan lewat tahun anggaran.

    “Jangan sampai akhir tahun pekerjaan ngga selesai, itu malah jadi beban di MPC (Monitoring Center For Prevention). Kalau ada proyek APBD yang tidak selesai dalam tahun yang bersangkutan kita kurangi skornya,” tegas Agus.

    “Proyek harus pada tahun anggaran itu, karena harus tertib anggaran pada saat itu selesai,” tambahnya.

    Saat ditanya tentang banyaknya tender pekerjaan yang gagal lelang di Pemkot Cilegon, ia meminta Inspektorat mengawasi tender tersebut.

    “Kalau namanya gagal lelang suatu hal yang biasa, cuman nanti kan ada prosedurnya, lelang ulang bahkan sampai penunjukan langsung kan bisa. Inspektorat harus melakukan pemantauan itu, dengan cara probity audit, mulai dari perencanaan seperti apa?, sampai pembayaran, sampai namanya masa pemeliharaan,” terangnya.

    Menurutnya, saat proses tender pekerjaan mengalami gagal lelang, disitu ada potensi terjadinya korupsi.

    “Potensi ada, sepanjang 8 pertanyaan tidak tersangkut salah satunya aman lah. (Seperti) Tidak ada persekongkolan, tidak menerima suap, tidak menerima gratifikasi, tidak ada benturan kepentingan, bahkan terakhir itu melaporkan jangan sampai terjadi (korupsi),” paparnya. (LUK/PBN)

  • Kualitas Kader TPK Ditingkatkan

    Kualitas Kader TPK Ditingkatkan

    PANDEGLANG, BANPOS – Guna menurunkan angka stunting di Pandeglang, Pemkab melalui Dinas
    Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    (DP2KBP3A) menggelar Jambore Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Carita, Kamis (24/8).

    Bupati Pandeglang, Irna Narulita, mengatakan bahwa Pemkab Pandeglang saat ini terus berupaya
    menurunkan angka stunting yang saat ini dinilai masih cukup tinggi. Salah satunya adalah dengan
    meningkatkan kualitas kader TPK.

    “Peran TPK dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Pandeglang sangatlah penting. Karena
    kontribusi kader TPK mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” kata Irna kepada BANPOS
    usai acara Jambore TPK.

    Oleh karena itu, lanjut Irna, pemerintah daerah hadir untuk meningkatkan kualitas sumber daya
    maupun kinerja TPK dalam membantu pemerintah daerah.

    “Saya berharap ke depannya para TPK mampu menunjukan kinerja dan kemampuannya dalam
    membantu pemerintah daerah, dalam meningkatkan derajat kesehatan ke arah yang lebih baik lagi,
    terutama dalam masalah stunting,” terangnya.

    Sementara itu, Sekretaris DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang, Heni Supiani, mengatakan bahwa agar
    terbangun sinergitas antar TPK dan dinas, perlu dilakukannya peningkatan kualitas TPK yang dikemas
    dalam Gebyar Jambore TPK.

    “Peningkatan kualitas TPK dikemas dalam kegiatan gebyar Jambore TPK yang dilaksanakan di tiga titik
    lokasi di Kabupaten Pandeglang. Nantinya pada setiap titik lokasi diikuti sekitar 300 orang kader TPK.
    Untuk saat ini yang mengikuti gebyar Jambore TPK saat ini adalah kader TPK, PKK, kader KB dan kader
    bidan desa sebanyak 300 orang dari 13 kecamatan,” katanya.

    Menurutnya, kegiatan ini dilakukan secara bertahap yang akan diikuti oleh para kader sebanyak 900
    orang dari 35 kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang.

    “Kegiatannya dilakukan sebanyak tiga tahap, saat ini merupakan tahap yang kedua dan nanti akan kita
    laksanakan tahap yang ketiga,” terangnya.

    Dijelaskannya, untuk saat ini kegiatannya dilakukan outdoor dan indoor. Sehingga nantinya yang
    didapatkan oleh para kader tersebut adalah hiburan dan ilmu pengetahuan, tentang penanganan
    stunting.

    “Mudah-mudahan ini menjadi refreshing para kader dan pulangnya mendapatkan ilmu. Jadi di Jambore
    ini ada dua kegiatan, satu di lapangan atau outdoor dan indoor di dalam kelas. Sasaran kita yang
    diundang Jambore sekitar 900 orang, jadi 300 orang per satu titik lokasi,” ungkapnya. (DHE/DZH)