BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Kembangkan Potensi Wisata, Padang Pariaman Studi Tiru ke Serang

    Kembangkan Potensi Wisata, Padang Pariaman Studi Tiru ke Serang

    SERANG, BANPOS – Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengajak jajarannya dan perwakilan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) untuk melakukan studi tiru ke Kabupaten Serang. Silaturahmi dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dan potensi daerah tersebut, disambut langsung Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di Pendopo Bupati, Kamis (24/8).

    “Sudah lama ini direncanakan dengan semua pihak yang ada di Padang Pariaman, melihat daerah-daerah yang mempunyai kesamaan. Salah satu tujuan utama kita adalah Kabupaten Serang yang punya pantai Anyer-Cinangka. Termasuk juga kawasan-kawasan industri,” kata Suhatri kepada wartawan.

    Menurutnya, Padang Pariaman punya gugusan pantai yang sama dengan Kabupaten Serang. Selain potensi pantai, bisa dikembangkan pula budidaya ikan, udang, dan tambak lainnya. “Saya rasa ini kalau iklim dan suhunya sama,” ujarnya.

    Sasaran kunjungan lapangan yakni Pantai Anyer-Cinangka. Sebab, menurutnya, Pemkab Serang sudah punya pendapatan daerah (PAD) cukup baik dari sektor pariwisata pantai.

    “Sudah banyak investor yang mau berinvestasi di Padang Pariaman, ada dari Malaysia, Jakarta, dan pelaku wisata lainnya. Tentu bagaimana kita bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Serang melalui Ibu Ratu Tatu,” ujarnya.

    Kabupaten Serang dinilai sukses membangun kawasan industri. Termasuk menunjang ekonomi masyarakat dengan pembangunan infrastruktur jalan dengan betonisasi. “Harapan kita, yang sudah dilakukan Ibu Tatu terhadap pembangunan kawasan wisata dan kawasan industri, ada beberapa bisa kita adopsi. Prinsipnya, kita bisa belajar hal baik kepada siapa saja,” ujarnya.

    Ia mengaku cukup akrab dengan Bupati Serang, dan kerap berkomunikasi untuk saling tukar pikiran dalam membangun daerah. Bahkan keduanya seperti saudara dan sering menyapa dengan sebutan abang dan teteh. Kemudian punya kesamaan dalam memimpin daerah yang dimulai menjadi wakil bupati. Namun Suhatri Bur baru periode pertama, sementara Ratu Tatu sudah masuk periode kedua. Suhatri Bur juga pernah mengenyam pendidikan di SMPN 1 Cilegon.

    Menurut Tatu, para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) saling belajar dengan daerah yang punya kesamaan geografis dan potensi.

    “Di Padang Pariaman misalnya, ada masalah. Kemudian di Serang sudah lebih dulu menghadapi permasalahan yang sama. Maka kita sharing informasi cara mengatasinya, seperti apa dalam hal aturan dan lain sebagainya,” ujar Tatu.

    Menurut Tatu, Pemkab Serang terbuka untuk saling belajar dalam proses pembangunan daerah. “Rasanya banyak yang bisa diadopsi. Pak Bupati Padang Pariaman ini sedang bersemangat mengembangkan wisata pantai. Kita ada tambak juga, sudah mengembangkan rumput laut, bisa jadi bahan sharing juga untuk penghasilan nelayan,” ujarnya. (AZM)

  • Al Kukuhkan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana

    Al Kukuhkan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana

    SERANG, BANPOS – Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengukuhkan keanggotaan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana Provinsi Banten. Anggota klaster ini terdiri dari berbagai pihak, lintas lembaga, badan, dunia usaha, komunitas serta unsur masyarakat lainnya. Pengukuhan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor 360.05/Kep.189-Huk/2023 tentang Pembentukan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana Provinsi Banten.

    Pembentukan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana di daerah itu merupakan tindak lanjut dari amanah Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 173 Tahun 2014 tentang Klaster Penanggulangan Bencana.

    “Klaster ini mempunyai peranan sangat penting dan strategis. Mulai dari mitigasi potensi bencana, tanggap darurat, rehabilitasi sampai rekonstruksi. Dimana itu semua membutuhkan peranan logistik yang memadai,” kata Pj Gubernur Banten Al Muktabar usai menghadiri acara Pengukuhan Klaster Logistik Provinsi Banten di salah satu hotel berbintang di Kota Serang, kemarin.

    P Al Muktabar sendiri dalam susunan keanggotaan itu berperan sebagai pengarah. Penanggung jawab oleh Pj Sekda Provinsi Banten Virgojanti, dan koordinator oleh Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Banten Nana Suryana.

    Ada tiga bidang dalam susunan keanggotaan klaster logistik Provinsi Banten tersebut, yakni Bidang perencanaan bantuan logistik, Bidang pelaksanaan, penyimpanan, dan distribusi bantuan logistik dan Bidang pengendalian dan pertanggungjawaban bantuan logistik dengan total keanggotaan sebanyak 23 perwakilan.

    “Ini anggotanya ada dari OPD terkait, TNI, Polri, Basarnas, Komunitas serta dunia usaha baik swasta maupun BUMN, termasuk juga PMI,” katanya.

    Senada diungkap Kalak BPBD Banten Nana Suryana. Menurutnya, klaster logistik ini sangat penting terutama pada saat terjadi bencana atau pada masa tanggap bencana.

    “Dari evaluasi berbagai penanganan bencana yang sudah terjadi, logistik ini yang terus menjadi perhatian kita. Pasalnya kerap kali tidak bisa menjangkau seluruhnya, padahal itu merupakan hal yang mendasar,” kata Nana.

    Selain itu, banyaknya bantuan logistik masyarakat juga tidak terdata dan terdistribusi dengan baik. Pembagiannya juga kadang tidak merata. Maka dari itu, dengan adanya klaster logistik ini, semua persoalan yang menyangkut logistik akan terpusat.

    “Sehingga dengan terpusat begitu, pembagian bantuan logistik ke korban bencana bisa merata dan tepat sasaran serta tepat bantuan,” pungkasnya. (RUS/AZM)

  • Linmas Pandeglang Diharap Mampu Tangani Kebakaran

    Linmas Pandeglang Diharap Mampu Tangani Kebakaran

    PANDEGLANG, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kabupaten Pandeglang melakukan kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran kepada anggota Satlinmas, di Kecamatan Kaduhejo, Selasa (22/8) lalu.

    Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh sekitar 150 anggota Satlinmas dari Kecamatan Kaduhejo dan Kecamatan Cimanuk tersebut, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran yang terjadi di lingkungan masyarakat.

    “Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada anggota Satlinmas yang ada di dua kecamatan,” kata Kepala Bidang Damkar BPBD-PK Pandeglang, Endan Permana.

    Dijelaskannya, dalam sosialisasi tersebut, materi yang diberikan kepada para peserta anggota Linmas diantaranya terkait bagaimana pencegahan kebakaran dan bagaimana cara penanganannya.

    “Jadi disini kita berikan pemahaman bagaimana cara pencegahan kebakaran dan bagaimana cara penanganan saat kebakaran di lingkungan masyarakat,” terangnya.

    Menurutnya, praktik simulasi yang diberikan kepada anggota Linmas bukan hanya penanganan kebakaran saja, akan tetapi simulasi fireground strategi, dan evakuasi satwa liar.

    “Praktik simulasi terbagi menjadi 3 bagian yaitu, Fireground strategi, evakuasi satwa liar seperti ular dan sarang tawon, kompor gas bilamana terjadinya kebocoran pada selang maupun regulator,” jelasnya.

    Ia berharap, dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi pemberdayaan kepada anggota Linmas dalam penanganan kebakaran dapat memperkecil dampak kebakaran.

    “Dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki Linmas, diharapkan akan dapat memperkecil dampak dari kebakaran, karena Linmas merupakan garda terdepan di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Pembudidaya Ikan di Kabupaten Pandeglang Diberikan Peningkatan Pengetahuan

    Pembudidaya Ikan di Kabupaten Pandeglang Diberikan Peningkatan Pengetahuan

    PANDEGLANG, BANPOS – Sebanyak 60 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di Kabupaten Pandeglang diberikan pelatihan dan pendampingan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, di Aula Baitul Hamdi, Kecamatan Menes. Selasa (22/8) lalu.

    Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, Budi S Januardi mengatakan, pihaknya memberikan pelatihan dan pendampingan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi para Pokdakan.

    “Pelatihan kepada Pokdakan ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan pelaku usaha perikanan untuk membekali diri diera perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat saat ini,“ kata Budi.

    Dijelaskannya, dalam menjalankan usahanya, para Pokdakan dalam melakukan budidaya ikan air tawar khususnya budidaya ikan lele agar produktivitasnya lebih cepat harus menggunakan sistem kawin suntik.

    “Karena jika budidaya ikan lele hanya mengandalkan kawin alami produktivitasnya agak lambat, maka dari itu Pokdakan ini kami berikan pelatihan introduksi teknologi,“ terangnya.

    Oleh karena itu, lanjut Budi, pihaknya berharap agar para peserta yang mengikuti pelatihan ini memiliki kemampuan terkait budidaya ikan dengan sistem kawin suntik secara mandiri.

    “Sehingga kedepan para Pokdakan ini mampu meningkatkan hasil produktivitasnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, kabupaten Pandeglang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai khususnya perikanan. Oleh karena itu, para pelaku usaha perikanan harus bisa memanfaatkannya.

    “Potensi perikanan di Kabupaten Pandeglang sangat besar, maka potensi besar tersebut harus dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha perikanan,” katanya.

    Menurutnya, potensi perikanan yang cukup besar ini harus dioptimalkan dengan baik, sehingga kedepan Kabupaten Pandeglang bisa merajai pasar di Jabodetabek.

    “Saya berharap pelatihan dan pendampingan ilmu teknologi bagi para pelaku usaha perikanan mampu memberikan dampak yang positif, diantaranya semakin meningkatnya produktivitas perikanan di Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Pemkab Lebak Gencarkan Penerapan e-Kinerja

    Pemkab Lebak Gencarkan Penerapan e-Kinerja

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak terus menggencarkan penerapan aplikasi e-
    Kinerja bagi seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lebak.

    Diketahui, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebak tengah
    fokus memberikan sosialisasi kepada setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), agar para OPD
    menerapkan aplikasi tersebut.

    Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi pada BKPSDM Lebak, Iqbaludin, mengatakan bahwa
    penerapan aplikasi tersebut berdasarkan peraturan nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja
    ASN.

    ”Aplikasi itu bertujuan untuk memantau, dan meningkatkan kinerja para ASN di Kabupaten Lebak. Untuk
    itu, bulan ini kami sedang fokus mensosialisasikannya ke setiap OPD di Lebak,” kata Iqbal kepada
    BANPOS, Rabu (23/8).

    Ia menjelaskan, tujuan sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan arahan terkait pengisian e-Kinerja
    tahun 2023, beserta tanya jawab terkait kendala-kendala yang dialami oleh para pegawai ketika
    menginput e-Kinerjanya.

    ”e-Kinerja merupakan aplikasi atau sistem berbasis teknologi informasi berupa website, aplikasi akan
    digunakan sebagai alat atau cara untuk memantau para Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujarnya.

    Iqbaludin berharap, dengan adanya aplikasi tersebut, penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) lebih
    terorganisir dan tersetruktur.

    ”Dalam penyusunan sasaran kinerja ASN setiap tahun nanti bakal terbantu dengan adanya aplikasi e-
    Kinerja,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • JPL 187 Stasiun RangkasBitung Bakal Kembali Ditutup

    JPL 187 Stasiun RangkasBitung Bakal Kembali Ditutup

    LEBAK, BANPOS – Jalur Perlintasan Langsung (JPL) 183 direncanakan bakal kembali ditutup. Padahal sebelumnya, penutup JPL 183 telah didobrak paksa oleh ratusan pedagang dan masyarakat sekitar Pasar Rangkasbitung.

    Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lebak, Rully Edward. Menurutnya, rencana tersebut berasal dari Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA).

    ‘’Informasi kepada kami akan ditutup kembali oleh Balai Perkeretaapian (DJKA),’’ kata Rully saat dihubungi BANPOS, Rabu (23/8).

    Rully menjelaskan, sebelum diberlakukannya kembali penutupan jalur tersebut, pihak DJKA akan memberikan pemahaman dan edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat, guna meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti beberapa waktu lalu.

    ‘’Penutupan JPL tersebut bukan kewenangan pemda, tapi kewenangan PT KAI. Menurut info, hal tersebut akan disosialisasikan dulu oleh Balai perkeretaapian kepada masyarakat,’’ jelasnya.

    Ia berharap, masyarakat dapat menerima program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah guna kebaikan bersama.

    ‘’Tentunya kami atas nama pemerintah daerah berharap agar masyarakat mendukung program pemerintah ini demi terciptanya kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat,’’ tandasnya.

    Sementara itu, salah satu pedagang pasar, Udha, mengatakan bahwa dirinya dapat menerima bila JPL 183 akan ditutup kembali. Namun, ia berharap dapat diberikan akses melintas bagi pejalan kaki dan pengendara motor.

    ‘’Itukan untuk perputaran ekonomi kita ya, kita paham untuk kebaikan masa depan. Tapi, jangan sampai kami yang jadi korban," tandasnya. (MYU/DZH)

  • Bupati Serang Perkuat Kemitraan dengan Lembaga Penyiaran

    Bupati Serang Perkuat Kemitraan dengan Lembaga Penyiaran

    SERANG, BANPOS – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menerima kunjungan koordinasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (C) Provinsi Banten dan puluhan lembaga penyiaran yang ada di Kota dan Kabupaten Serang, Rabu (23/8).

    Silaturahmi ini dalam rangka memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan lembaga penyiaran.

    Ratu Tatu menyatakan, Pemkab Serang punya konsep pembangunan pentahelix. Yakni proses pembangunan dengan melibatkan kemitraan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media massa.

    “Konsep pentahelix ini melibatkan semua stakeolder dalam agenda pembangunan daerah,” kata Tatu kepada wartawan.

    Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, KPID merupakan lembaga pemantau penyiaran informasi khususnya yang dilakukan oleh media televisi dan radio.

    Melalui sistem pemantauan ini, berita atau informasi yang disampaikan kepada masyarakat bisa tersaring dengan baik. “Kami tentu siap bermitra dengan KPID maupun lembaga penyiaran,” tegasnya.

    Menurutnya, Pemkab Serang membutuhkan media massa, termasuk radio dan televisi dalam menyampaikan progres pembangunan yang sedang dilakukan.

    “Saat Covid-19, media massa termasuk yang kami jaga, agar keberlangsung ekonominya bisa berjalan dengan baik di tengah resesi ekonomi akibat pandemi,” ujarnya.

    Ia berpesan agar komunikasi lembaga penyiaran bisa berjalan dengan baik dengan Pemkab Serang. Ia pun memberikan pesan agar komunikasi tersebut secara khusus dilakukan dengan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik).

    “Kemitraan tentu dalam rangka memberikan manfaat dan agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Turut mendampingi Bupati Serang, Kepala Diskominfosatik Kabupaten Serang Haerofiatna, Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Jajuli, dan Staf Khusus Bupati Serang Bidang Media Amrin Nur.

    Ketua KPID Provinsi Banten Harits H Witharja mengatakan, pihaknya sudah siap untuk menjalin kerja sama dengan Pemkab Serang. “Ini pertemuan kami yang pertama bersama Ibu Bupati. Kami mengajak lembaga penyiaran untuk kemudian bisa lebih berkomunikasi dengan Pemkab Serang, untuk sama-sama membantu proses pembangunan yang dilakukan,” katanya.

    Di tengah maraknya pemanfaatan media sosial, menurutnya, lembaga penyiaran masih strategis sebagai sumber informasi yang bisa dipercaya. Ia pun menyampaikan sejumlah hasil survei yang menyatakan media massa penyiaran masih dipercaya oleh publik.

    “Informasi dari media sosial walaupun penetrasinya tinggi, akan tetapi tingkat kepercayaannya rendah. Sementara kami memantau lembaga penyiaran selama 24 jam. Baik itu melalui sistem yang sudah dibangun maupun secara manual. Ini untuk memastikan berita atau informasi yang disampaikan oleh lembaga penyiaran sesuai dengan aturan,” ujarnya. (AZM)

  • Zaki dan Jendral Dudung Resmikan Monumen Anoa

    Zaki dan Jendral Dudung Resmikan Monumen Anoa

    TANGERANG, BANPOS – Apresiasi kendaraan tempur anoa yang dibuat anak bangsa, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Kepala Satuan Angkatan Darat (KSAD) TNI Jendral Dudung Abdurachman meresmikan Tugu Panser Anoa di PIK 2, Kecamatan Kosambi, Selasa (22/8).

    Kepala Satuan Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan, Anoa merupakan kendaraan tembur kebanggaan dari Indonesia, khususnya Pasukan Kodam Jaya. Pasalnya, Anoa dibuat oleh anak-anak bangsa sendiri dengan desain yang telah disesuaikan dengan karakter medan wilayah Indonesia.

    “Kendaraan tempur Anoa ini sudah digunakan dalam misi perdamaian PBB di seluruh dunia, sehingga ini menjadi kebanggaan kita bersama, makanya kita buat Tugu Anoa di sini,” kata Kepala Satuan Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman kepada Satelit News, Selasa (22/8).

    Dudung juga berharap, monumen anoa ini dapat menjadi sumber inspirasi anak bangsa dalam berkreativitas. Khususnya dalam membuat peralatan tempur, demi kemajuan Bangsa Indonesia sehingga bisa bersaing dengan negara-negara super power seperti Amerika dan Rusia di kancah Internasional.

    “Saya harap ini menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, khususnya para pejuang-pejuang muda. Jangan hanya jadi sebuah monumen sejarah saja,” tukasnya.

    Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, bahwa dengan adanya Tugu Panser Anoa di wilayah Kabupaten Tangerang, tentunya, akan menjadi spot dan objek wisata bagi masyarakat. Pasalnya, tempatnya sangat strategis untuk para wisatawan.

    “Saya yakin pasti akan banyak masyarakat yang akan mendatangi dan berfoto di Tugu Panser Anoa di PIK 2 ini,” kata Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar.

    Zaki juga berharap, bahwa Monumen Tugu Anoa bisa menjadi inspirasi dan kebanggan masyarakat Kabupaten Tangerang dan kebanggan Indonesia. Karena, hal itu merupakan sebuah kreatifitas anak Bangsa Indonesia

    “Mudah-mudahan Tugu Anoa tersebut bisa menjadi inspirasi dan kebanggan bersama,” pungkasnya. (alfian/aditya)

  • Pemkot Tangerang Laporkan Pengunggah Video Soal Ruko Cimone

    Pemkot Tangerang Laporkan Pengunggah Video Soal Ruko Cimone

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang secara resmi melaporkan akun pengunggah video viral yang menarasikan Pemkot bongkar paksa ruko padahal pemilik punya serpiikat hak milik. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Tangerang, Lia Dahlia, melalui Sentra Layanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Metro Tangerang Kota.

    “Iya, malam ini kami buat laporan resmi terhadap penggunggah video yang menarasikan Pemkot bongkar paksa ruko,” ujar Lia, saat ditemui di Kantor Polres Metro Tangerang, Senin (21/08/2023).

    Seperti diketahui, akibat postingan di akun tiktok yang menyebutkan “Ruko Punya Kita, Tapi Sesuka Pemkot Tangerang Bongkar Pajak Kita Bayar Sertifikat Sudah Hak Milik,” turut menimbulkan kegaduhan pada sosial media.

    Oleh karena itu, agar tidak ada kesimpangsiuran jelas Lia, Pemkot berupaya menempuh jalur hukum salah satunya yaitu dengan melaporkan atas dugaan Tindak Pidana Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kepada pihak yang telah melakukan pemosting video.

    “Langkah ini kami ambil agar masyarakat juga bisa melihat bahwa kami pemerintah bertindak sesuai aturan dan koridor hukum yang berlaku. Dan kami tidak mau berpolemik, karena nyata aset ini milik Pemkot dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” terangnya.

    Lia juga kembali menegaskan bahwa pihak Pemkot dalam proses pengamanan aset tersebut telah melalui prosedur dan tahapan yang diatur oleh undang-undang. Dirinya berharap kalaupun ada pihak yang merasa dirugikan atas proses pengaman aset tersebut bisa melakukan langkah hukum sesuai aturan yang berlaku.

    “Saya menyesalkan langkah yang diambil penggugah video, kalau ingin menyelesaikan masalah silakan tempuh jalur hukum. Jangan menyebar konten yang malah menimbulkan kegaduhan dan terkesan membohongi publik,” tuturnya.

    Untuk selanjutnya Pemkot Tangerang menyerahkan proses penyelesaian persoalan tersebut ke Polres Metro Tangerang. “Kami percayakan proses penegakan hukumnya ke pihak kepolisian,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, sebelumnya beredar video adu argumentasi antara pegawai Pemkot Tangerang dengan sesorang yang mengaku pengacara pemilik ruko. Video tersebut dinarasikan Pemkot Bongkar Ruko Padahal Pemilik Punya Sertifikat. Namun dalam klarifikasinya pihak Pemkot Tangerang menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pembongkaran, namun melakukan pengamanan atas aset yang telah menjadi milik Pemkot atas putusan Kasasi PTUN Nomor W2.TUN.7/1787/HK.06/XI/2021 dan Nomor 656K/TUN/2022. (made)

  • Jaksa Kota Tangerang Masuk Sekolah, Siswa Diingatkan Konsekuensi Tindakan Perundungan

    Jaksa Kota Tangerang Masuk Sekolah, Siswa Diingatkan Konsekuensi Tindakan Perundungan

    TANGERANG, BANPOS — Maraknya kenakalan remaja bahkan yang menjurus kepada perbuatan pidana menimbulkan keprihatinan masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pengenalan hukum sejak dini agar para generasi penerus bangsa tidak sampai terlibat masalah yang sebenarnya bukan saja merugikan orang lain tetapi juga diri sendiri.

    Berangkat dari kesadaran itulah, Kejaksaaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang bersama Dinas Pendidikan Kota Tangerang menggelar penyuluhan hukum kepada siswa SMP dalam program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Acara dilaksanakan di SMP Negeri 17 Kota Tangerang di Jalan Kisamaun Gang SMEA No.6, Babakan Ledeng, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang Selasa (22/08/2023).

    Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Kota Tangerang Khusnul Fuad menyampaikan, JMS merupakan program Kejaksaan Agung yang di dalamnya membahas pemahaman hukum secara umum, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari para siswa sehingga bisa membedakan tindakan yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum atau tindakan mana yang berkonsekuensi pada pidana.

    “Ini mengingat problem atau tindakan siswa sudah cukup variatif. Mulai dari mereka sudah menggunakan ponsel dan media sosial. Jadi ini perlu diberi pemahaman bagaimana menggunakan medsos secara bijak. Jangan sampai melanggar hukum, apalagi ada konsekuensi pidananya. Selain itu, kita coba menghilangkan kekhawatiran para guru maupun orang tua mengenai bullying, jangan sampai ada perundungan di sekolah. Nah, ini pun akan diberikan pemahaman,” ungkapnya usai pembukaan.

    Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin menerangkan pentingnya siswa mendapat penyuluhan hukum. Terlebih siswa SMP umumnya adalah kelompok usia di mana remaja sedang mencari jatidiri hingga terkadang melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti tawuran, penggunaan narkoba hingga perundungan.

    “Termasuk penggunaan HP. Jadi dengan adanya jaksa masuk sekolah ini saya rasa menambah wawasan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita bisa dibekali dengan pengetahuan tentang hukum yang berlaku,” ucapnya.

    Sementara jika siswa yang terlanjur tersandung masalah hukum, Jamal menegaskan perlu adanya pembinaan khusus, terutama dari segi mental. “Nanti bisa bekerja sama dengan psikolog dan dilakukan konseling sehingga mungkin permasalahan pribadi seperti problem keluarga anak tersebut dan termasuk pergaulannya ini yang mungkin kita bisa bantu melalui konseling dan lain sebagainya. Tapi sih mudah-mudahan di Kota Tangerang tidak ada,” ujarnya.(made)