BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Pejabat Diharap Komitmen dan Profesional

    Pejabat Diharap Komitmen dan Profesional

    CILEGON, BANPOS – Menanggapi mundurnya Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon Juhdi Sayyidi sejak bulan Mei lalu, DPRD Cilegon meminta agar kedepannya penempatan jabatan harus orang yang komitmen dan profesional. Alasan pengunduran diri yaitu faktor keluarga dan seringkali menurunnya kesehatan selama menjalankan tugas di Manajemen RSUD Cilegon.

    Juhdi sendiri seharusnya menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di RSUD Cilegon untuk proyek prioritas pembangunan gedung 5 lantai RSUD Cilegon, yang hingga bulan Agustus ini belum berjalan pelaksanaannya.

    Informasi yang beredar, akibat mundurnya Kepala Bagian Umum RSUD Cilegon itu, membuat proyek tersebut juga sempat tersendat beberapa saat.

    Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon Joko Purwanto membenarkan jika Juhdi Sayyidi mengundurkan diri.

    “Sudah lama mengundurkan dirinya, ada surat pengunduran dirinya,” kata, Senin (13/8).

    Dikatakan Joko, surat pengunduran diri dari jabatan tersebut, sudah disetujui oleh pihaknya dan Walikota Cilegon Helldy Agustian selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Saat ini, Juhdi ditempatkan sebagai pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

    “Pada dasarnya kita setujui (Pengunduran Diri). Ditempatkan di Damkar (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) sebagai Perencana dan Evaluasi Kelas Jabatan 7,” tuturnya.

    Kemudian, Joko menyebut jika sebelumnya juga ada pejabat yang mundur dari jabatannya dan bahkan mundur dari Pegawai Negeri Sipil yakni Mantan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Achmad Mugni.

    Sementara, sebagai pengganti posisi Juhdi ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Cilegon yakni Imanudin.

    Disinggung terkait pengunduran diri Juhdi berkaitan dengan adanya proyek pembangunan Gedung RSUD Cilegon 5 lantai, Joko enggan menanggapinya. Sementara itu, saat dihubungi melalui sambungan telepon belum ada tanggapan dari Juhdi.

    Menyikapi hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilegon Hasbudin meminta Walikota Cilegon Helldy Agustian agar menempatkan pejabat yang mempunyai profesionalisme dan komitmen tinggi.

    “Kalau orang profesional tidak punya komitmen tidak ada artinya. Tapi kalau orang punya komitmen, tapi tidak profesional itu bisa belajar, bisa bertanya. Lebih bagus orang yang profesional di bidangnya ditambah punya komitmen, jangan sampai mengundurkan diri itu tadi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cilegon ini menyoroti agar penempatan pegawai harus benar-benar selektif, apalagi di RSUD Cilegon menyangkut pelayanan dasar.

    “Adanya gagal lelang proyek RSUD, laksanakan sesuai aturan. Sampai mau ketemu APBD Perubahan, reguler belum dilaksanakan. Ujung-ujungnya di akhir tahun lagi dikebut,” ujarnya.

    Kemudian Hasbudin juga menyoroti, pelaksanaan APBD agar di awal tahun. Paling tidak, April juga berjalan program prioritas bisa berjalan. “Saya nggak pernah urusan proyeknya siapa saja, tapi saya sebagai anggota dewan prihatin,” paparnya.

    Terpisah, Anggota DPRD Cilegon Baihaki Sulaiman juga menyoroti terkait pengunduran diri pejabat di RSUD Cilegon.

    “ASN (Aparatur Sipil Negara) kan profesional, hadir di situ sebagai sumpah, kenapa tidak mundur sekalian dari ASN-nya. Ini Gedung RSUD Cilegon 5 lantai masuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), saya kira harus tuntas di tahun 2023 ini,” tegasnya.

    Dikatakan Baihaki, adanya kasus gagal lelang dalam proyek RSUD Cilegon dinilai hal yang biasa dan sudah terjadi di beberapa proyek. “Kalau gagal lelang hal biasa, kalau ASN mundur dari jabatannya ini fenomena baru,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • PDIP Kota Serang Tak Gentar Menangkan Ganjar

    PDIP Kota Serang Tak Gentar Menangkan Ganjar

    SERANG, BANPOS – Menanggapi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar) yang bergabung dalam

    Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Hal tersebut tidak mengendurkan semangat juang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Ketua DPC PDIP Kota Serang, Bambang Janoko mengatakan dengan bergabungnya kedua partai tersebut bukan suatu masalah. Pasalnya, dirinya yakin bahwa dengan pengalaman pada partainya yang telah memenangkan Joko Widodo (Jokowi) sebanyak dua kali pada pilpres menjadi sebuah modal kuat PDIP untuk juga memenangkan Ganjar Pranowo.

    “Karena PDIP sudah biasa. Kita sudah dua kali menang baik di pilpres maupun di legislatif. Jadi hal-hal seperti itu bukan lagi masalah. Mau siapa gabung dengan siapa. Yang pasti kita optimis bisa memenangkan pak Ganjar Pranowo.” katanya, Senin (14/8)

    Dirinya juga menjelaskan, bahwa dalam memenangkan Ganjar di pilpres mendatang, pihaknya terus mengkampanyekan sosok Ganjar yang merupakan pemimpin dengan semangat yang kuat dan mampu meneruskan apa yang telah dibangun Jokowi.

    “Kita sampaikan ke masyarakat, ke pengurus partai bahwa pak Ganjar ini orang yang akan meneruskan pembangunan dari pak Jokowi. Jadi, nanti apa yang akan dibangun oleh pak Jokowi, itu akan terus berkelanjutan,” jelasnya

    Dalam pemenangan Ganjar Pranowo, Bambang mengaku pihaknya solid dan tetap tegak lurus dengan apa yang menjadi aturan partainya.

    “Kalau ada kader partai yang tidak tegak lurus dengan apa yang partai inginkan, bukan lagi sanksi yang didapatkan, melainkan langsung ada pemecatan. Jadi di PDIP kita tegas. Tapi, sejauh ini di PDIP tidak ada hal-hal seperti itu, kader partai PDI Perjuangan itu tidak pernah meleot. Artinya kita tegak lurus dengan apa yang sudah direkomendasi oleh ketua umum partai,” ujarnya.

    “Adapun persiapannya, kita sesuai dengan arahan partai. Kita selalu lakukan konsolidasi untuk menguatkan para kader-kader partai dan pengurus partai yang ada di Kota Serang. Kita keliling ke semua kecamatan untuk mensosialisasikan pak Ganjar,” tambahnya.

    Dirinya juga mengaku optimistis, PDIP pasti bisa memenangkan Ganjar Pranowo dalam pilpres 2024 mendatang.(CR01/PBN)

  • Golkar Banten Tegak Lurus Dukung Prabowo

    Golkar Banten Tegak Lurus Dukung Prabowo

    SERANG, BANPOS – Partai Golkar saat ini telah bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk bersama mengusung Prabowo Subianto dalam pilpres 2024 mendatang.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengaku fatsun dan tegak lurus terhadap keputusan DPP Partai Golkar yang mengusung Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, kemenangan Prabowo akan kembali terukir di Provinsi Banten.

    “Kami kader Partai Golkar di Provinsi Banten akan fatsun dan tegak lurus terhadap keputusan Partai. Termasuk dalam pilpres yang mengusung Pak Prabowo Subianto,” ujarnya, Senin (14/8).

    Menurutnya, pertimbangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengusung Prabowo punya nilai historis. Pasalnya, Prabowo lahir dari Partai Golkar sehingga punya visi kekaryaan.

    “Dinamika politik adalah keniscayaan yang harus disikapi secara bijak dan penuh pertimbangan. Keputusan ini menurut kami berjalan sangat demokratis di Partai Golkar,” ungkapnya.

    Tatu menyampaikan bahwa para Ketua DPD provinsi se-Indonesia telah melakukan silaturahmi di Bali pada 30 Juli lalu, dalam pertemuan tersebut membahas tentang arah kebijakan partai.

    “Hasil pertemuan, kami seluruh ketua provinsi memberikan mandat kepada Pak Airlangga, selaku ketua umum Partai Golkar untuk melakukan komunikasi dengan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan bakal calon presiden yang diusung,” ujarnya.

    Selain itu, Tatu juga mengatakan bahwa, Airlangga telah melakukan pertemuan dengan para ketua Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Kehormatan Partai Golkar pada 2 Agustus. Pertemuan selanjutnya, dengan peni sepuh dan para mantan Ketua Umum Partai Golkar pada 4 agustus. Kemudian dengan ormendi (organisasi yang mendirikan dan didirikan, serta organisasi sayap Partai Golkar pada 6 Agustus.

    “Kami yakin, pertemuan tersebut menjadi sarana silaturahmi, komunikasi, konsolidasi, dan Ketua Umum atau Pak Airlangga menyerap saran pendapat dalam menyikapi dinamika politik yang terjadi, terutama perihal pemilihan bakal calon presiden yang diusung Partai Golkar,” katanya.

    Oleh karena itu, menurutnya, keputusan DPP Partai Golkar menetapkan pilihan kepada Prabowo adalah keputusan yang sangat demokratis dan matang.

    “Merujuk hasil pilpres sebelumnya, Pak Prabowo adalah pemenang di Banten dengan raihan suara 61,54 persen. Kami yakin, kemenangan Pak Prabowo akan diraih kembali di Banten. Dengan penuh optimistis, akan meraih kemenangan suara pilpres secara nasional,” tandasnya. (CR01/PBN)

  • KUPA & PPAS-P Ditandatangani, Anggarkan PBI dan Pembangunan Infrastruktur

    KUPA & PPAS-P Ditandatangani, Anggarkan PBI dan Pembangunan Infrastruktur

    LEBAK, BANPOS – Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon
    Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) telah disepakati bersama antara Pemkab dan DPRD Lebak.
    Dalam KUPA PPAS-P itu, masuk di dalamnya penganggaran program Penerimaan Bantuan Iuran (PBI)
    BPJS dan pembangunan tahun jamak.

    Diketahui, Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya
    dan Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Agil Zulfikar, di Ruang Rapat Paripurna pada Senin (14/8).

    Pada kesempatan tersebut, Iti menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh unsur
    Pimpinan DPRD dan seluruh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, yang telah berkenan membahas
    serta memberikan masukan dan saran pada KUPA dan PPAS-P Tahun Anggaran 2023.

    “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para pimpinan DPRD dan Anggota Banggar atas
    masukan dan saran pada KUPA dan PPAS-P tahun 2023,” ujarnya.

    Iti berharap, seluruh masukan serta beberapa catatan penting yang tertuang dalam berita acara yang
    telah disampaikan, dapat ditindaklanjuti guna peningkatan kualitas penyusunan perubahan APBD Tahun
    Anggaran 2023.

    ”Beberapa catatan penting yang dapat kami sampaikan antara lain adalah iuran PBI-BPJS bagi keluarga
    miskin telah dianggarkan dua belas bulan untuk 65.062 peserta, dan Pemkab Lebak telah
    mengalokasikan pekerjaan tahun jamak untuk menyelesaikan pekerjaan infrastruktur jalan strategis
    Kabupaten,” terangnya.

    Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Agil Zukfikar, mengatakan bahwa Rancangan KUPA dan
    PPAS-P APBD Kabupaten Lebak TA 2023 yang telah disepakati bersama, diharapkan agar segera diproses
    menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    ”Segera dilaksanakan sesuai aturan guna kepentingan masyarakat,” singkat Agil. (MYU/DZH)

  • BPK Temukan Kelebihan Bayar di Proyek Masjid Agung Ats-Tsauroh Kota Serang

    BPK Temukan Kelebihan Bayar di Proyek Masjid Agung Ats-Tsauroh Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten mendapati adanya temuan pada pelaksanaan proyek pembangunan landscape Masjid Agung At-Tsauroh berupa ketidaksesuaian pelaksanaan proyek dengan spesifikasi kontrak.

    Dalam laporannya, BPK menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 4 Mei 2023 terdapat beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifik kontrak.

    Temuan-temuan tersebut di antaranya adalah berupa kekurangan volume pada pekerjaan tanah, dinding shearwall, pekerjaan pasang lantai fin andesit abu tua, pemasangan lantai fin batu alam andesit, pemasangan lantai fin rumput sintetis, dan pekerjaan streat furniture type 2.

    Akibatnya, berdasarkan hasil temuan tersebut Pemkot Serang mengalami kelebihan pembayaran pada pelaksanaan proyek pembangunan landscape Masjid Agung At-Tsauroh sebesar Rp73,3 juta.

    Saat dikonfirmasi perihal adanya temuan tersebut, Kepala Inspektorat Kota Serang Wachyu B Kristiawan mengaku bahwa semua hasil temuan BPK sebagian sudah diselesaikan oleh Pemkot Serang, termasuk temuan dalam pelaksanaan proyek pembangunan landscape Masjid Agung At-Tsauroh Kota Serang.

    Wachyu juga menjelaskan dalam penyelesaiannya, pihak terkait telah melakukan pengembalian sesuai dengan nominal hasil temuan BPK tersebut.

    “(Sudah) dikembaliin. Sudah selesai semua,” kata Wachyu saat dikonfirmasi oleh BANPOS.

    Sebelumnya, pelaksanaan proyek pembangunan landscape Masjid Agung At-Tsauroh dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian kerja dengan Nomor 640/01/SPK/JK-LandscapeMasjidAgungAt-Tsauroh/CK-DPUPR/2022 tanggal 27 Juni 2022.

    Pelaksanaan proyek tersebut kemudian mengalami perubahan kontrak dengan surat adendum kontrak Nomor 640/01.01/SPK/JK-LU/Add.LandscapeMasjidAgungAt-Tsauroh/CK/-DPUPR/2022 tanggal 22 Desember 2022.

    Pengerjaan proyek pembangunan itu dilaksanakan oleh PT TJP dengan nilai sebesar Rp17,8 miliar. Dalam pelaksanaannya, anggaran sebesar itu telah direalisasikan sebesar sekitar 95 persen.

    Meski sebagian temuan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Pemkot Serang untuk diselesaikan, namun, rupanya masih ada satu temuan lainnya yang belum terselesaikan yakni perihal pelaksanaan pembangunan gedung Bapeda Kota Serang.

    Alasannya, Kepala Inspektorat Kota Serang itu menjelaskan, belum dibayarkannya denda keterlambatan pihak terkait.

    “Sudah diselesaikan semua yang tahun ini, tinggal satu yang pembangunan gedung Bapenda. Karena itu juga belum dibayar denda keterlambatan pekerjaannya,” tandasnya. (MG-01/AZM)

  • Sachrudin Konvoi Keliling Kota Tangerang Pakai Motor Listrik Buatan Anak Bangsa

    Sachrudin Konvoi Keliling Kota Tangerang Pakai Motor Listrik Buatan Anak Bangsa

    TANGERANG, BANPOS – Ribuan pemotor asal Kota Tangerang turut menyemarakkan rangkaian peringatan HUT Republik Indonesia ke-78, yang diselenggarakan oleh Pemkot Tangerang. Salah satu kegiatannya yakni Nyore Riding atau Nyoride, yang dilaksanakan pada Minggu (13/8).

    Diketahui, Nyoride juga merupakan rangkaian dari kegiatan Tangerang Digital Festival 2023. Nyoride sendiri merupakan kegiatan kumpul bareng serta konvoi para pemotor, berkeliling Kota Tangerang. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Walikota Tangerang, Sachrudin, juga turut mengikuti Nyoride dengan mengendarai motor listrik buatan anak bangsa.

    “Semangat enggak boleh luntur, tua muda kita riding aman bersama,” ujar Sachrudin, menyapa para rider yang telah siap riding mengendarai motor listrik buatan anak bangsa dari Universitas Budi Luhur, Jakarta. 

    Kegiatan Nyoride ini diikuti oleh puluhan klub sepeda motor se-Kota Tangerang. Uniknya, para peserta Nyoride mengenakan kostum kemerdekaan mulai dari kostum pahlawan, kostum tradisional sampai kostum anak sekolahan.

    “Jadikan spirit kita semua di sini untuk terus melakukan kegiatan positif, khususnya dalam memajukan Kota Tangerang,” ungkap Sachrudin.

    Kepala Bidang Diseminasi, Informasi, dan Komunikasi Publik (DIKP) pada Diskominfo Kota Tangerang, Ian Chafidz Rizqiuallah, menuturkan bahwa momen Nyoride Edisi Kemerdekaan ini diselenggarakan sebagai bagian merangkul berbagai macam lapisan masyarakat, terutama komunitas motor, untuk bersama-sama merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia.

    “Jadi, Nyoride Edisi Kemerdekaan ini bagian dari rangkaian Tangerang Digital Festival 2023 yang telah berjalan sejak kemarin. Terlihat sangat ramai, ribuan pemotor dari 60 komunitas motor di Tangerang Raya, ditambah pegawai-pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, kompak meramaikan bersama-sama,” ujarnya.

    Ia menuturkan, Nyoride semakin meriah lantaran para pemotor yang turut berpartisipasi dengan kompak menggunakan atribut bertema serba kemerdekaan, seperti baju pahlawan, nasionalisme, serta dilengkapi hiasan bendera merah putih.

    Menurutnya, Nyoride ini juga mengundang sekitar dua ribu motor untuk melakukan konvoi menyemarakkan kemerdekaan dengan berkeliling di Kota Tangerang, mulai dari Taman Elektrik menuju Tugu Adipura, TangCity Mall, Kampung Bakelir, Kali Pasir, Jembatan Gerendeng, sampai kembali lagi ke Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang.

    “Karena bertepatan dengan bulan kemerdekaan, Nyoride Edisi Kemerdekaan ini dihiasi dengan pemotor yang tampil memakai baju pahlawan, atribut merah putih, dan ini semua dilombakan memperebutkan hadiah jutaan rupiah,” tandasnya. (DZH)

  • Bus Tayo Sekarang Terima Pembayaran E-Money

    Bus Tayo Sekarang Terima Pembayaran E-Money

    TANGERANG, BANPOS – Pelayanan Bus Rapid Transit (BRT) Tangerang Ayo (Tayo) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang, kini memiliki metode pembayaran baru dengan menggunakan kartu e-money dengan tarif yang sama, yakni Rp2 ribu.

    Walikota Tangerang, Arief R. Wismansyah, turut meresmikan metode pembayaran Tap On Bus (TOB) yang merupakan hasil kerja sama PT Tangerang Nusantara Global, bersama dengan lima perbankan besar di Indonesia, di antaranya BCA, BRI, BNI, Mandiri dan BJB Banten.

    “Sebelumnya sudah pakai Qris, sekarang ditambah lagi dengan e-money jadi pilihan metode pembayaran,” ungkap Arief dalam acara peresmian yang berlangsung di Terminal Poris Plawad, Kota Tangerang, Jumat (11/8).

    Arief, menambahkan, dengan adanya menu pembayaran TOB, akan membantu anak-anak sekolah yang juga menjadi pengguna layanan BRT Tayo, yang tidak membawa gawai selama bersekolah.

    “Jadi gampang, tinggal tapping aja di dalam bus dengan menggunakan kartu. Semoga ke depan bisa dikembangkan lagi, supaya bisa juga digunakan di layanan angkutan si Benteng,” katanya.

    Selain TOB, dalam kesempatan tersebut, Arief juga meresmikan aplikasi Trans Tangerang yang memberi kemudahan bagi masyarakat pengguna moda transportasi BRT Tayo, untuk mengetahui posisi dan rute.

    “Jadi masyarakat tidak harus menunggu lama, karena bisa pantau dari handphone,” tandasnya. (DZH)

  • Polusi Tangsel Dinilai Parah, Pemkot Klaim Sudah Antisipasi

    Polusi Tangsel Dinilai Parah, Pemkot Klaim Sudah Antisipasi

    CIPUTAT, BANPOS – Sejumlah langkah telah dilakukan oleh Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) guna merespon tingginya pencemaran atau polusi udara di Kota Tangsel. Langkah itu disebut telah dilakukan sejak lama, sebagai program berkesinambungan secara nasional.

    Untuk diketahui, Kota Tangsel pada Juli yang lalu, mendapatkan penilaian kondisi udara buruk dari IQ Air. Kota Tangsel mendapatkan skor indeks kualitas udara di atas 150, yang berarti tidak sehat, secara berturut-turut.

    Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, mengatakan bahwa Pemkot Tangsel tak tinggal diam menyikapi pemberitaan terkait kondisi udara di wilayahnya. Berbagai langkah dilakukan dalam menghadapi polusi yang juga disebabkan fenomena El Nino.

    “Kita imbau untuk warga menggunakan masker, kita juga meningkatkan ruang terbuka hijau dan kapasitasnya dengan ekstensifikasi penanaman pohon-pohon pelindung,” ucap Benyamin usai ditemui di Puspemkot, Jumat (11/08).

    Tidak cuma itu, program kampung iklim pun merupakan salah satu langkah yang dilakukan, guna menekan tingkat polusi di Tangsel. Program itu mengajak masyarakat untuk menamam pohon dan menguji emisi gas buang kendaraan bermotor. “Dan kita juga beri sanksi buat para pembakar sampah,” tegasnya.

    Tak cukup itu saja, Pemkot juga melakukan pemantauan menggunakan alat yang terakreditasi yakni HVAS (High Volume Air Sampler) dan dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional).

    Menurutnya, dasar aturan yang digunakan adalah PP 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan perlindungan lingkungan hidup. Alhasil berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di tanggal 10 Agustus 2023, berada di angka 94 dengan baku mutu PM 2,5

    “Artinya kualitas udara di Tangerang Selatan masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan,” ucap Benyamin.

    Pemantauan tersebut dilakukan di 12 titik dengan metode masive sampler. Mulai dari Kecamatan Setu, Pondok Aren, Serpong hingga Ciputat Timur, bahkan di lingkungan BMKG juga. Selain itu, Benyamin menuturkan bahwa monitoring secara real time juga dilakukan melalui Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang berlokasi di Taman Kesehatan.

    Dalam alat SPKUA, dilakukan pemantauan terhadap 7 parameter yaitu PM10, PM2,5, SO2, CO, O3, NO2 dan HC. Hasilnya, tidak ada tingkat mutu udara yang bersifat merugikan, meningkatkan risiko hingga merugikan kesehatan.

    “Terkait keadaan polusi udara, kita juga bertanggungjawab mengedukasi masyarakat. Bahwa keadaan udara tidak hanya diukur dengan partikuler meter kemudian mengambil kesimpulan,” ungkapnya.

    Karena menurutnya, harus dipelajari secara detail, kandungan apa yang terdapat dan berbahaya dalam partikel udara di sekitar.

    “Bagaimana cara mengambil samplenya, metodologi sampling seperti apakah yang benar-benar sudah menguji sampel berapa persen dari 54 kelurahan dan 7 kecamatan yang ada di Tangerang Selatan,” terangnya. (DZH)

  • Pejabat Pemkot Tangerang Disebut Arogan

    Pejabat Pemkot Tangerang Disebut Arogan

    TANGERANG, BANPOS – Pengurus Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Tangerang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Tangerang.

    Aksi tersebut mengkritik potensi ‘Tsunami Sampah’ yang berkemungkinan terjadi di Kota Tangerang pada tahun 2023 ini. Hal itu berdasarkan hasil kajian yang SEMMI Cabang Tangerang lakukan beberapa waktu yang lalu.

    Koordinator Aksi, Indri Damayanthi, mengatakan bahwa secara formal. SEMMI telah mengirimkan surat somasi disertai dengan kajian daya tampung TPA Rawa Kucing kepada pihak DLHK. Namun menurutnya, tidak ada surat balasan dari DLHK Kota Tangerang. 

    “Kami melihat ada arogansi DLHK dalam menyikapi surat yang kami berikan. Sehingga, mereka tidak mau memperdulikan kajian yang kami buat,” kata Indri yang juga kepala bidang wanita SEMMI dalam keterangan tertulis yang diterima BANPOS, Jumat (11/8).

    Terkait dengan hasil kajian daya tampung TPA Rawa Kucing yang pihaknya buat, menurut Indri hal itu didasarkan pada Permen LHK No 10 Tahun 2017. Hasil dari kajian tersebut menyimpulkan bahwa akan ada pertumbuhan jumlah penduduk sekitar 1.948.508 jiwa.

    “Dengan timbulan sampah perorang 0.7 Kg/hari, maka didapatkan hasil bahwa akan ada sampah sebanyak 3.897.016 m3 di Kota Tangerang. Hal itu tidak seimbang dengan sisa daya tampung TPA yang hanya 1.900.000 m3,” ungkapnya.

    Aksi itu sempat diwarnai kericuhan, lantaran adanya gesekan antara massa aksi dengan petugas yang ada di kantor DLHK Kota Tangerang. “Saya ingatkan, kalian adalah ASN jadi hati-hati dalam bertindak, jangan bodoh,” tegas Ketum SEMMI Cabang Tangerang, Yanto.

    Terpisah, Yanto mengatakan bahwa saat ditemui oleh sejumlah pejabat DLHK, pihaknya menilai bahwa para pejabat tersebut sangat arogan. Pasalnya, mereka dengan nada tinggi mempertanyakan tempat tinggal dari para massa aksi.

    “Saya melihat kebodohan yang jelas pada tubuh pejabat DLHK Kota Tangerang, Pertama, dia tidak mau menandatangani surat pernyataan tuntutan kami, lalu menanyakan secara personal tempat tinggal dengan nada tinggi. Padahal kami tegaskan ini adalah SEMMI Cabang Tangerang, bukan personal individu,” tandasnya. (DZH)

  • Internet di Baduy Dihilangkan

    Internet di Baduy Dihilangkan

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak bersama Direktorat Pelayanan Pos dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar rapat koordinasi secara daring terkait usulan penghapusan sinyal internet di wilayah ulayat Suku Baduy pada Jumat (11/8).

    Rapat tersebut diikuti Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, perwakilan Direktorat Pelayanan Pos dan Informatika, Kepala Dinas KominfoSP Lebak, perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lebak, serta perwakilan operator seluler.

    Diketahui, dalam rapat koordinasi tersebut disampaikan bahwa coverage atau wilayah cakupan dari provider besar di Indonesia, sudah dihilangkan dari area Baduy Dalam dan Hutan Larangan.

    Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ajis Suhendi, mengatakan bahwa masyarakat adat Baduy akan mengikuti kebijakan pemerintah terkait dengan tuntutan penghilangan cakupan internet di sana.

    Ajis menjelaskan, Pemkab Lebak konsisten dengan usulan awal masyarakat Baduy yaitu penghapusan internet di tiga kampung Baduy Dalam dan hutan adat, sebagai upaya menjaga Baduy tetap lestari dalam konteks adat.

    “Berharap tiga kampung tersebut dapat menjadi blank spot. Namun jika tidak bisa, dilimitasi untuk diusahakan dalam kondisi lemah sinyalnya,” kata Ajis dalam keterangan yang diterima BANPOS, Minggu (13/8).

    Berdasarkan informasi, mulai saat ini pengunjung tidak diperkanankan untuk mengaktifkan alat komunikasi saat berada di wilayah adat Baduy Dalam. Hal itu juga untuk mendukung keinginan masyarakat adat Baduy untuk mempertahankan kelestarian adat. (MYU/DZH)