Kategori: PEMERINTAHAN

Sekda Maman Minta PPPK Cilegon Berikan Kinerja Terbaik

CILEGON, BANPOS – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin memberikan arahan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada 45 pegawai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis yang baru dilantik, di Aula Setda II Kota Cilegon, Jumat (11/8).

Maman meminta para pegawai dapat menguatkan komitmen dan semangat dalam menjalankan tugas yang telah diemban, terutama dalam hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

“Pahami tugas pokoknya masing-masing. Berikan kinerja terbaik untuk Pemkot Cilegon. Tingkatkan juga loyalitas dan dedikasinya dalam menjalankan tugas, serta menjaga kebersamaan dan lakukan tugas dengan sebaik mungkin,” ungkap Maman.

Maman juga mengajak kepada PPPK yang baru dilantik untuk menjadi pegawai yang bertanggung jawab, jujur, bersih dan berwibawa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam melaksanakan setiap tugas-tugasnya.

“Saya harap seluruh PPPK yang baru dilantik ini bisa menunjukkan kinerja yang maksimal, memiliki tanggung jawab serta jujur dan bersih dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon Joko Purwanto menyampaikan bahwa dari total 185 formasi yang dipersiapkan, hanya 45 formasi yang berhasil terisi melalui proses seleksi.

“Jadi masih ada 140 formasi lagi yang masih kosong, sebab tidak ada yang lulus passing grade yang telah ditentukan,” ungkapnya.

Menurut Joko, Kementerian PAN-RB telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2022, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) diminta untuk menurunkan nilai ambang batas (passing grade) guna meningkatkan efisiensi proses rekrutmen tahun 2022.

“Diturunkannya passing grade ini diberlakukan hanya untuk peserta yang berstatus K2 atau Non-ASN, jadi untuk yang umum mohon maaf, sebab sesuai dengan keputusan Kemenpan RB yang diprioritaskan hanya peserta Non-ASN, jadi masih ada kesempatan sebab di Cilegon masih ada 140 formasi yang kosong,” ungkapnya.

Joko juga mengatakan bahwa dari 45 peserta yang berhasil lolos seleksi, 18 orang di antaranya berasal dari kalangan tenaga Non-ASN di Pemerintah Kota Cilegon. Sementara 27 orang lainnya berasal dari umum.

“Alhamdulillah kita sudah menganggarkan gaji untuk PPPK, kalian harus bersyukur sebab ada beberapa tempat yang sudah melantik PPPK dan sudah bekerja berbulan-bulan namun belum mendapatkan gajinya,” tandasnya.(LUK/PBN)

14 Agustus 2023
PKS Kota Serang Siap Kawal Kemenangan Anies

SERANG, BANPOS – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Serang siap mendukung pemenangan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden (pilpres) mendatang. Menurut PKS, dukungan tersebut sebagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap kepemimpinan Anies dalam menjalankan tugasnya dan merupakan sosok negarawan yang menurutnya luar biasa.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Serang, Hasan Basri mengatakan bahwa pihaknya siap mengawal pemenangan Anies Baswedan di Kota Serang.

“Kalau itu sudah otomatis, sudah kebijakan partai dan semuanya harus mengamankan. Insya Allah kita solid ke pak Anies,” katanya, Jumat, (4/8).

Dirinya mengungkapkan dalam pemilu mendatang, PKS Kota Serang akan tegak lurus dengan aturan yang ada di partainya. Hasan juga menuturkan bahwa di partainya tidak ada yang akan menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan.

“Tidak ada juga dalam pencalegan, PKS tandem-tandem dengan caleg partai lain. Kita tegak lurus. Termasuk juga kalau kita dijadikan caleg di pusat atau provinsi kemudian saat pilpres mendukung capres yang lain, itu tidak ada di PKS dan itu bisa kena sanksi,” tuturnya.

“Insyaallah kita solid untuk memenangkan pak anies sesuai dengan DPP,” tambahnya.

Dalam rangka pemenangan Anies Baswedan di pilpres mendatang. Hasan mengungkapkan bahwa struktur yang dibuat oleh partainya, sudah merupakan struktur untuk memenangkan Anies Baswedan.

“Struktur pemenangan PKS ya struktur pemenangan pak Anies,” ucapnya.

Hasan juga memaparkan, bahwa saat ini sudah terdapat relawan-relawan pemenangan Anies Baswedan yang merapat pada partainya untuk bekerjasama memenangkan Anies pada pilpres mendatang.

“Selain itu juga ada relawan-relawan anies Baswedan (ABW) yang merapat ke PKS dan ingin berjuang bareng-bareng. Hal tersebut juga berdampak positif pada PKS,” paparnya.

Ia mengatakan, dengan adanya para relawan yang membantu pemenangan Anies Baswedan juga perlu ditopang dengan perolehan suara di PKS yang juga harus besar.

“Perolehan PKS juga harus besar, agar bisa saling mengamankan,” katanya.

Selain itu, di tengah ramainya kabar buruk terkait beberapa peninggalan pada saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur Jakarta, yang saat ini tengah menjadi bahan perbincangan publik. Seperti Stadion sepak bola Jakarta International Stadium (JIS) yang diklaim tidak standar FIFA. Menurut Hasan hal tersebut merupakan hal biasa dalam dunia politik.

“Dalam politik hal seperti itu sudah biasa terjadi. Jadi jejak kebaikan orang dihapus dalam politik itu biasa terjadi. Itu tidak ada masalah masyarakat juga sudah cerdas apalagi di era digital. Semua rekam jejak kan sudah ada,” ujarnya.

“Kebijakan-kebijakan yang pak Anies buat juga sangat baik bahkan tagline nya kan dari Jakarta untuk Indonesia. Itu sikap negarawan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita sudah jadi tokoh publik, bukan lagi klaim-klaim individu dan kelompok, tetapi kita milik bangsa dan negara. Itu sikap negarawan yang baik yang dimiliki pak Anies dan kita respek dengan itu,” tandasnya. (CR01/PBN)

14 Agustus 2023
Empat Terduga Pelaku Cabul Anak Dibawah Umur Diamankan Polres Pandeglang

PANDEGLANG, BANPOS – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pandeglang kembali mengungkap kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang anak dibawah umur. Sebanyak empat orang terduga pelaku yang berhasil diamankan. Keempat terduga pelaku tersebut salah satunya masih dibawah umur yaitu AP (19) TP (19) AG (18) dan RP (17) tidak bisa berkutik saat petugas menjemput di kediamannya masing-masing di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang.

Kanit IV PPA Polres Pandeglang, Ipda Akbar membenarkan bahwa tim unit PPA, kembali mengamankan empat orang pelaku yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak dibawah umur, yakni AY (13) warga asal Kecamatan Cisata.

“Betul, polisi mengamankan 4 orang pelaku tindak asusila terhadap anak dibawah umur, dan sudah kita proses,” kata Ipda Akbar kepada wartawan di Mapolres Pandeglang, Jumat (11/8).

Dalam melakukan aksinya, kata Akbar, para pelaku memberikan minuman keras kepada korban. Setelah itu, korban tidak sadarkan diri dan para pelaku tersebut melakukan aksi bejatnya terhadap korban.

“Sebelum terjadinya tindakan asusila, empat pelaku ini menjemput AY setelah pulang sekolah. Kemudian, membawanya ke suatu tempat dan membeli minuman beralkohol dengan tujuan untuk membuat mabuk AY. Setelah korban kehilangan kesadaran, keempatnya melakukan tindakan asusila terhadap gadis yang masih pelajar ini,” terangnya.

Menurutnya, dari keempat pelaku yang diamankan, terdapat satu orang pelaku lainnya yang masih dilakukan pengejaran.

“Satu orang pelaku, yakni HA masih DPO,” ujarnya.

Dijelaskannya, dalam penanganan kasus asusila terhadap anak dibawah umur ini, ia melibatkan beberapa pihak diantaranya BAPAS, P2PTP2A, Dinsos, Peksos, Psikolog dan kedokteran forensik.

“Akibat perbuatannya, sehingga keempat pelaku mendapatkan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara,” ungkapnya.(dhe/pbn)

14 Agustus 2023
Golkar dan PAN Mantap Dukung Prabowo

JAKARTA, BANPOS – Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Gerindra yang kini menjabat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) 2024 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Munasprok) Jakarta, Minggu (13/8) pagi.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto hadir langsung dalam deklarasi tersebut.

“Memutuskan memberikan dukungan Calon Presiden Periode 2024-2029, kepada Letnan Jenderal Prabowo Subianto,” kata Zulhas di Munasprok, Minggu (13/8).

Airlangga yang juga menegaskan dukungannya kepada Prabowo berharap, mantan Danjen Kopassus itu bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

“Partai Golkar melihat kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sangat tepat, untuk membawa Indonesia lolos dari middle income trap,” kata Airlangga.

Deklarasi Pencapresan Prabowo ini juga dihadiri Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang sudah lebih dulu mendukung Prabowo dan tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Rayat (KIR).

Sejumlah elite PAN yang hadir, antara lain Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Daulay, dan Putri Zulkifli Hasan.

Selain itu, juga ada juga Ketua PAN DKI Eko Patrio dan Ketum BM PAN Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu, dan Ketua DPW PAN Jawa Timur, Ahmad Rizki.

Dari Gerindra, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Habiburokhman, dan Budi Djiwandono terlihat hadir. (PBN/RMID)

14 Agustus 2023
Dicuekin DPMPD, EK-LMND Ajukan Keberatan

PANDEGLANG, BANPOS – Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Pandeglang layangkan surat keberatan terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang.

Surat keberatan tersebut dilayangkan pada 11 Agustus 2023 , setelah permintaan terkait informasi publik data permodalan BUMDES se-Kabupaten Pandeglang diabaikan.

“Surat yang kami layangkan itu merupakan tindak lanjut dari diabaikannya permintaan terkait informasi publik data permodalan BUMDES se-Kabupaten Pandeglang yang kami mohonkan pada tanggal 27 Juli 2023,” kata Asep Saepulah, Sekretaris LMND Pandeglang, Asep Saepulah kepada BANPOS, Minggu (13/8).

Asep mengatakan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPMPD Kabupaten Pandeglang tidak memberikan tanggapan terhadap pihaknya selaku pemohon informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa PPID DPMPD Kabupaten Pandeglang telah mengabaikan apa yang telah diamanatkan dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Padahal sudah jelas tertuang dalam pasal 22 ayat 7 UU KIP, bahwa badan publik wajib memberikan pemberitahuan tertulis sejak diterimanya permintaan informasi,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Asep, pihaknya merasa heran atas diabaikannya permintaan informasi terkait data permodalan BUMDES se-Kabupaten Pandeglang, padahal yang pihaknya mohonkan bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

“Kami heran, karena permintaan keterbukaan informasi kami diabaikan. Padahal bukan termasuk permintaan informasi yang dikecualikan,” ujarnya.

Asep mengungkapkan, dengan berdasarkan pada Pasal 35 ayat (1) huruf C UU KIP, atas tidak ditanggapinya permohonan informasi, maka LMND Pandeglang mengajukan keberatan tertulis kepada PPID DPMPD Kabupaten Pandeglang.

“Berdasarkan Pasal 35 ayat (1), yang dimana setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis, maka kami akan layangkan surat keberatan kepada atasan PPID,” ungkapnya.(dhe/pbn)

14 Agustus 2023
Kota Serang Masih Muda, Walikota Maklumi Sejumlah Kekurangan

SERANG, BANPOS – Walikota Serang Syafrudin membela diri perihal pembangunan di Kota Serang yang dianggap belum berkualitas oleh sejumlah kalangan. Menurutnya hal itu wajar saja, sebab usia Kota Serang masih terbilang muda.

Meski banyak kalangan yang menilai pelaksanaan program pembangunan di Kota Serang belum optimal, namun politisi PAN itu mengklaim, selama di bawah kepemimpinannya capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang sudah hampir mendekati sempurna, yakni 93 persen.

Maka dari itu di sisa waktu yang ada, Syafrudin sesumbar bahwa dirinya mampu menuntaskan janji politiknya kepada masyarakat.

“Kalau RPJMD kita sudah mencapai 93 persen. Kemudian di akhir jabatan kami ini Insyaallah paling tidak 98 persen kami sudah laksanakan. Dan Insyaallah akan diselesaikan,” tegasnya.

Oleh karenanya, Syafrudin mengatakan, di sisa masa jabatannya saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akan terus melaksanakan pembangunan di Kota Serang guna mengejar sejumlah program pembangunan yang belum terlaksana.

“Dan insyaallah pembangunan akan terus berjalan, sekalipun nanti upama nya ada Pj atau pemilihan kembali, tetap Kota Serang kami menginginkan yang terbaik daripada kota/kabupaten yang lain,” ujarnya.

Kota Serang masih butuh waktu panjang untuk dapat membenahi seluruh lini sektor permasalahan yang ada. Bahkan, menurut Syafrudin, daerah lain yang terbilang sudah lama berdiri pun belum tentu berkualitas pembangunannya apalagi Kota Serang baru menginjak usia 16 tahun.

“Kalau sudah merata itu mungkin usianya sudah 100 tahun, boleh insyaallah merata. Ini usia kita baru 16 tahun, baru remaja, jadi yang ratusan tahun saja belum tentu merata. Contoh kabupaten/kota yang lain, yang ratusan tahun belum merata,” kata Walikota Serang Syafrudin saat ditemui di Gedung DPRD Kota Serang pada Kamis (10/8).

Sementara itu Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi memberikan sejumlah catatan penting terhadap capaian pembangunan Kota Serang selama duet Syafrudin-Subadri menjabat.

Namun, dari sejumlah catatan yang diberikan, hal yang paling disoroti olehnya adalah perihal penyerapan anggaran yang dirasa belum optimal.

“Catatan pentingnya seperti walikota bahwa banyak penanganan yang belum terselesaikan terkait anggaran, ya memang ada keterbatasan dan itu nanti kita pecahkan bersama karena itu menjadi tantangan untuk Kota Serang ke depan,” kata Budi Rustandi.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri menilai capaian kinerja RPJMD Kota Serang mencapai 93 persen itu perlu dikonfirmasi kembali kebenarannya.

Pasalnya, menurut dia, capaian yang dibangga-banggakan itu justru berbanding terbalik dengan kenyataannya di lapangan.

“Kita harus lihat capaian RPJMD tadi kata pak Wali sudah 93 persen. Nah itukan kita konfirmasi di lapangan seperti apa? Faktanya kita, sarana prasarana pendidikan masih ada yang berantakan,” katanya.

Di sisa waktu akhir masa jabatan, polisi PKS itu menekankan kepada Walikota dan Wakil Walikota Serang untuk lebih fokus melaksanakan tugas-tugas kerjanya yang belum sempat terealisasi di tahun ini.

“Selesaikan saja dulu PR-PR itu minimal yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat,” tandasnya.(MG-01/PBN)

11 Agustus 2023
Serahkan Sertifikat PTSL Door to Door di Kepulauan Seribu, Ini Pesan Menteri ATR

JAKARTA, BANPOS – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan 386 sertipikat tanah hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk warga yang tinggal di Kabupaten administratif Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Jumat (11/8). Penyerahan sertipikat tersebut dilakukan secara door to door kepada 36 penerima perwakilan dengan menelusuri pemukiman warga sepanjang kurang lebih 500 meter di Pulau Panggang.

Tujuan pembagian dilakukan secara door to door itu adalah untuk memastikan secara langsung bahwa sertipikat yang dibagikan telah sesuai dengan nama penerima, luas bidang tanah, dan tidak ada praktik pungutan liar yang dilakukan petugas saat proses penerbitan sertipikat tersebut.

Tiga puluh lima sertipikat yang diserahkan kali ini merupakan hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. “Terdapat satu sertipikat tanah wakaf sebagai impelementasi dari Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren serta wujud dari penyertipikatan tanpa terkecuali dan tanpa adanya diskriminasi,” terang mantan Panglima TNI itu, Jumat (11/8).

Ia mengatakan, terbitnya sertipikat di wilayah kepulauan ini menegaskan bahwa program legalisasi aset bukan hanya berfokus di wilayah daratan atau perkotaan. Tetapi juga menyentuh sampai ke pulau-pulau kecil, pedesaan, bahkan daerah-daerah perbatasan.

Terkait program PTSL di seluruh Indonesia, dari target 126 juta bidang tanah, saat ini yang sudah terdaftar berjumlah sekitar 105,2 juta bidang. Sekitar 86,5 juta bidang di antaranya sudah bersertipikat.

“Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, persentase tanah terdaftar sudah mencapai 99,50 persen. Ditargetkan akhir tahun 2023 PTSL di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kota Administrasi Jakarta Utara rampung 100 persen,” ujarnya.

Penambahan nilai ekonomi dari program sertipikasi tanah sejak 2017 mencapai sekitar Rp 5.574 triliun. Di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, penambahan nilai ekonomi yang dihasilkan selama 1 tahun (2022) mencapai Rp 25 triliun.

Diharapkan, dengan diserahkannya sertipikat tanah ini, masyarakat dapat menjaga sertipikat yang telah diberikan. Selain itu, diharapkan juga masyarakat dapat menjaga tanda batas tanahnya dengan baik, jangan sampai diserobot mafia tanah.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Yulia Jaya Nirmawati, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Wartomo, dan Kepala BPN Jakarta Utara Taufik Suroso Wobowo beserta jajaran.

Kepala BPN Jakarta Utara Taufik Suroso Wibowo mengatakan, pihaknya terus melakukan percepatan pensertifikatan dan pemetaan bidang tanah dalam program PTSL di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Pihaknya menargetkan tahun ini Kabupaten Kepulauan Seribu yang masuk wilayah kerja BPN Jakarta Utara akan menjadi Kabupaten Lengkap. Yaitu, seluruh bidang tanah di daerah tersebut sudah terpetakan.

“Target kami tahun ini Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten Lengkap di Jakarta, yang seluruh bidang tanah di daeara terseut sudah terpetakan semuanya,” terang Taufik.

Ia mengatakan, PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah kelurahan atau desa untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Taufik menjelaskan, metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,seperti sandang, pangan, dan papan. “Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018,” jelasnya.

Taufik mengungkapkan, Kantor Pertanahan Jakarta Utara menggandeng aparat penegak hukum dan stakeholder untuk ikut mengawasi proses pelaksanaan program PTSL 2023 agar program tersebut tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan bersih dari aksi pungli.

“Kami sengaja menggandeng aparat penegak hukum dan stakeholder untuk ikut mengawasi program PTSL 2023, agar program tersebut benar benar tepat sasaran, akuntabel, transparan dan bersih dari aksi pungli, baik di lingkungan BPN maupun di daerah yang menerima program PTSL,” terang Taufik.

Tidak itu saja, demi suksesnya program unggulan Kementerian ATR/BPN tersebut, dirinya ikut terjun langsung menyosialisasikan dan mengawasi jalannya program tersebut kepada masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan lintas instansi, termasuk menandatangani pakta integritas sebagai wujud komitmen bersama dalam percepatan penyelesaian PTSL 2023 tersebut.

Dalam menuntaskan berbagai program strategis dan target yang diberikan kepada Kantah Jakarta Utara oleh Kanwil BPN DKI Jakarta, pihaknya mengajak seluruh pegawai untuk terus bersinergi bekerja secara ikhlas, berkualitas, dan tuntas, agar target yang diberikan pimpinan kepada Kantah Jakata Utara dapat terwujud dan produk yang dihasilkan juga berkualitas.

”Jadi kami tidak hanya mengejar kuantitas produk, namun juga harus berkualitas. Agar produk yang dihasilkan tidak timbul permasalahan dikemudian hari,” kata Taufik. (RMID)

11 Agustus 2023
Pemkot Serang Berpotensi Kehilangan PAD dari Kos-Kosan

SERANG, BANPOS – Dampak penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah.

Dimana pajak kos-kosan yang merupakan salah satu bagian daripada pajak hotel tidak lagi akan ditarik pajaknya. Hal ini akan berdampak pada hilangnya Pendapat asli daerah (PAD).

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang, W Hari Pamungkas yang mengatakan bahwa sesuai dengan undang tersebut, Bapenda Kota Serang tidak lagi menarik pajak kos-kosan.

“Terkait dengan item kos-kosan yang dulunya merupakan bagian dari pajak hotel, diregulasi terbaru itu tidak lagi masuk pada item pajak hotel,” ungkapnya, Kamis (10/8)

Sehingga akibatnya, pendapat asli daerah pun berkurang. Sebab dihapusnya salah satu sumber penghasil pajak tersebut. Alhasil, pemerintah daerah pun perlu untuk membuat solusi untuk mendapatkan penghasilan dari sumber lainnya. Guna tetap meningkatkan PAD-nya.

“Memang kontribusinya tidak terlalu besar. Tetapi memang memberikan juga pengaruh terhadap peningkatan PAD dan itu diestimasi dalam setahun kurang lebih Rp100 juta sampai Rp200 jutaan dari pajak yang di tarik dari kos-kosan itu,” ujarnya.

“Sehingga memang harus ada solilusi dari pemerintah Kota Serang dalam hal meningkatkan atau mengoptimalkan pajak daerah,” tambahnya.

Dalam hal ini, Hari mengaku sedang mencoba menghitung dan mencari solusi untuk menutupi kekurangan dari pajak kos-kosan tersebut.

“Pajak kos-kosan kan masuk pada pajak hotel, itu nanti akan kita coba dikonversi dalam pajak PBB. Jadi dampak kepada PAD kita coba formulasi dalam item perhitungan PBB. Nanti kan ada bangunan yang sifatnya komersil yang dimanfaatkan untuk usaha dimana kemudian perhitungan tarifnya akan kita sesuaikan,” ucapnya.

Ia mengaku, bahwa saat ini pihaknya sedang berupaya bagaimana mengoptimalkan PAD dengan berkurangnya salah satu item yaitu kos-kosan akibat undang-undang terbaru tersebut.

“Jadi item pajak kos-kosan berkurang atau tidak ada nanti kita formulasi di PBB. Kan ada jenis-jenis tarif yang akan kita sesuaikan, sesuai dengan tanah atau bumi bangunan yang ada. Dan ini kita harapkan tidak begitu berdampak signifikan pada PAD Kota Serang,” tandasnya. (CR-01/AZM)

11 Agustus 2023
Tingkatkan e-Government, Diskominfosatik Kabupaten Serang Gelar Bimtek TIK

SERANG, BANPOS – Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) Kabupaten Serang menggelar Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Bimtek tersebut di ikuti oleh perwakilan dinas dan badan yang dilaksakan di Aula KH. Syam’un Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang.

Kabid Aptika dan Telematika Diskominfosatik Kabupaten Serang, Ari Arumansyah mengatakan, bimtek ini sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE (e-government), guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

”Mari kita manfaatkan bimbingan ini sebaik-baiknya agar mampu mengelola dan memahami TIK secara lebih efektif,” katanya, Kamis (10/8).

Sebab menurutnya, pengembangan website sebagai sarana informasi dan pelayanan publik sangat penting. Dimana website tidak hanya sebagai medium broadcast. Tetapi juga sebagai alat komunikasi yang dapat memberikan layanan khusus kepada berbagai kalangan.
”Pengembangan website dapat memberikan gambaran lengkap mengenai kegiatan, pelayanan, dan potensi di dinas dan badan, serta kecamatan,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwasannya TIK memiliki peran penting dalam pemerintahan modern. Penggunaan TIK dapat membawa berbagai manfaat positif, seperti efisiensi administrasi, pelayanan publik yang lebih mudah, transparansi, murah, akuntabel dan publik dapat ikut berpartisipasi aktif.

”Dalam konteks pengembangan SDM TIK, perlu diingat bahwa perkembangan teknologi yang cepat membutuhkan peningkatan kapasitas. SDM TIK harus mengikuti tren terbaru, menciptakan inovasi, menjaga keamanan informasi, mengembangkan aplikasi dan sistem, serta mendukung transformasi digital,” tandasnya. (CR-01/AZM)

11 Agustus 2023
Kelurahan Cisauk Terbaik se-Jawa dan Bali

TANGERANG, BANPOS – Kelurahan Cisauk, Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang berhasil masuk sebagai tiga besar regional 2 Jawa-Bali, dalam lomba desa/kelurahan tingkat Nasional. Kelurahan Cisauk akan bersaing dengan dua kelurahan lainnya dari DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.

Penetapan tiga besar tersebut berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada Kemendagri, Nomor 1834/Peng/DIT.V/VIII/2023 tentang penetapan hasil pleno klarifikasi lapangan lomba desa dan kelurahan tingkat regional.

Dengan terbitnya surat tersebut, pada Kamis (10/8), Lurah Cisauk, Moch. Farly Gusriadi, tampil di hadapan tim penilai dalam tahap pemaparan calon juara sebagai tindak lanjut klarifikasi lapangan, terhadap inovasi unggulan yang telah dilaksanakan di Kelurahan Cisauk.

“Allhamdulillah hari ini kami telah memaparkan beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Kelurahan Cisauk kepada tim penilai lomba, dan Allhamdulillah berjalan dengan lancar,” ucapnya usai melakukan pemaparan di Gedung Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Jakarta.

Dalam sesi pemaparan, Farly menyebut dirinya turut menampilkan beragam inovasi unggulan milik Kelurahan Cisauk. Salah satunya ialah inovasi pelayanan perekaman e-KTP, fasilitasi pembuatan BPJS dan juga Vaksinasi Covid-19 bagi ODGJ yang ada di wilayah tersebut.

Inovasi tersebut diklaim menjadi salah satu faktor penentu Kelurahan Cisauk, untuk bisa lebih unggul dari ratusan kelurahan yang ada di Pulau Jawa dan Bali.

Selain memaparkan inovasi pelayanan kepada ODGJ, Farly menyampaikan bahwa Kelurahan Cisauk juga memiliki potensi pariwisata baru yang memanfaatkan lahan kosong menjadi lokasi eduwisata bagi masyarakat, yang diberi nama Jasmine Park.

Tempat wisata yang baru didirikan pada tahun 2023 tersebut sebelumnya merupakan lahan kosong yang tidak terawat. Saat ini, lahan kosong tersebut disulap dan dijadikan suatu taman edukasi bagi masyarakat yang diharapkan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh warga masyarakat di wilayah tersebut.

“Rencana tindak lanjut ke depan tentunya kami akan terus menggagas inovasi. Kami juga berharap kegiatan lomba ini bisa terus berjalan, karena kami merasa bangga sebagai perwakilan daerah dapat diundang ke sini dan dapat mengenalkan inovasi-inovasi kami,” ujarnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, yang turut mendapingi Lurah Cisauk menyampaikan rasa terimakasih karena telah diberi kesempatan untuk memaparkan inovasi yang ada di Kabupaten Tangerang, khususnya Kelurahan Cisauk.

Ia berharap, kegiatan ini dapat dijadikan ajang oleh setiap desa dan kelurahan untuk terus melakukan inovasi yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh warga masyarakat.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang menyampaikan rasa terimakasih karena telah diberi kesempatan untuk memaparkan inovasi di daerah kami. Saya berpesan, jadikan kegiatan ini sebagai motivasi untuk daerah lainnya agar terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.

Untuk informasi, pada lomba tingkat nasional wilayah regional 2 ini, Kelurahan Cisauk akan bersaing dengan Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat dan Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Provinsi DKI Jakarta. (DZH)

10 Agustus 2023