BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Tahun Depan Diterapkan, Pemkab Lebak Mulai Sosialisasikan Perda Kawasan Tanpa Rokok

    Tahun Depan Diterapkan, Pemkab Lebak Mulai Sosialisasikan Perda Kawasan Tanpa Rokok

    LEBAK, BANPOS – Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan segera disosialisasikan. Pasalnya, perda tersebut akan mulai diterapkan di Kabupaten Lebak, pada tahun 2024 mendatang.

    Kepala Bagian (Kabag) Hukum pada Setda Lebak, Wiwin Budhyarti, mengaku pihaknya akan segera mensosialisasikan Perda KTR di berbagai momen dan acara, baik tingkat desa, kecamatan maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hanya saja, sosialisasi Perda KTR ini segera dilaksanakan secara luas setelah ada penomoran resmi.

    “Perda Nomor 03 Tahun 2023 tentang KTR secara bertahap mulai kami sosialisasikan, salah satunya di bagian hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Lebak,” terangnya, Kamis (10/08).

    Menurut dia, disosialisasikannya regulasi tersebut oleh Bagian Hukum juga dilakukan bersamaan dengan penyuluhan hukum bagi pemerintah desa, di beberapa kecamatan.

    “Sosialisasi lebih intens dilakukan oleh dinas yang membidanginya, yakni Dinas Kesehatan selaku dinas pengusung Perda ini,” ujar Wiwin.

    Adapun secara subtansi, kata dia, tidak ada poin-poin yang berubah, baik saat harmonisasi dengan Pemerintah Pusat maupun saat evaluasi bersama Pemprov Banten.

    “Hanya waktu itu soal pasal penerapan perda ini di institusi vertikal, karena dianggap di luar kewenangan kita. Tapi kemudian provinsi tetap meminta pasal itu tetap masuk karena walaupun memiliki pengaturan sendiri, tapi harus tetap mengikuti regulasi daerah,” kata Wiwin.

    Sementara, anggota Komisi 2 DPRD Lebak, Peri Purnama, kepada BANPOS menyebut bahwa pemberlakuan KTR tersebut mengacu pada Peraturan Mentri Kesehatan.

    Adapun mengenai pemberlakuan Perda itu, diterapkan oleh Pemkab Lebak tahun depan, dan itupun harus tersosialisasi secara menyeluruh untuk semua sektor yang akan diberlakukan KTR.

    “Sesuai Peraturan Mentri Kesehatan, dan yang mengusulkan adalah Dinas Kesehatan ke Bapemperda melalui bagian hukum Setda. Tapi untuk penerapan resminya kemungkinan tahun depan, itupun setelah tersosialisasikan. Dan semua fasilitas di wilayah yang di berlakukan KTR itu harus terpapar,” jelasnya.

    Politisi asal Partai Nasdem ini menambahkan, alasan Perda KTR ini diterapkan di Lebak karena semua kabupaten kota di Banten sudah juga melaksanakan.

    “Kita tahu justru semua kabupaten dan kota di Provinsi Banten sudah pada punya, dan di Lebak belum. Dan itu mengacu pada peraturan dari kementrian kesehatan, itulah tindak lanjuti untuk lahirnya Perda KTR di Lebak,” jelas Peri. (WDO/DZH)

  • Pungli Menjamur di Pasar Rangkasbitung, Asda II: Jangan Dibayar

    Pungli Menjamur di Pasar Rangkasbitung, Asda II: Jangan Dibayar

    LEBAK, BANPOS – Asisten Daerah (Asda) II Kabupaten Lebak, Ajis Suhendi, menegaskan kepada masyarakat untuk tidak membayar pungutan liar (Pungli), yang diminta oleh oknum di Pasar Rangkasbitung.

    Hal itu menyusul maraknya dugaan pungli di Pasar Rangkasbitung, yang disebut oleh berbagai pihak imbas dari penutupan JPL 183 beberapa waktu yang lalu.

    Ajis menjelaskan, pembayaran parkir hanya dikenakan saat pengunjung pasar masuk ke dalam portal awal, dengan bukti diberi karcis.

    Maka dari itu, apabila ada oknum yang kembali meminta pungutan, masyarakat dapat menolak dan menunjukkan karcis.

    “Jangan dibayar, cukup tunjukan kartu karcis,” kata Ajis, Kamis (10/8).

    Ajis menjelaskan, pungutan parkir tersebut bukan berasal dari Pemerintah Daerah, alias tidak resmi.

    Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan penertiban, atas adanya praktik pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab.

    “Kami berkomitmen untuk terus menertibkan pungutan liar tersebut,” jelasnya.

    Ia memaparkan, selama penutupan JPL tersebut, pada rentang 1 hingga 7 Agustus 2023, terdapat lebih dari 15.000 kendaraan yang mengunjungi pasar.

    “Kurang lebih 15.280 kendaraan. Ya meningkat sekitar 143,89 persen,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, masyarakat Kabupaten Lebak diresahkan dengan dugaan pungli berkedok biaya parkir di Pasar Rangkasbitung.

    Keresahan tersebut muncul lantaran masyarakat mendapatkan tagihan parkir berulang kali saat memasuki, berbelanja atau bahkan berpindah-pindah toko.

    Seperti yang diakui oleh salah satu pengunjung pasar, Latifa. Ia mengatakan, saat dirinya hendak melewati portal sebelum masuk ke pasar ia membayar karcis parkir bertuliskan ‘Karcis Retribusi Pelayanan Pasar’.

    Namun, ketika ia memarkirkan kendaraannya di depan toko, setelah berbelanja ia dimintai uang parkir kembali senilai Rp2.000.

    “Bahkan ini terjadi beberapa kali setiap pindah toko. Kan ribet, sayang juga uangnya. Bukan masalah dua ribunya, tapi karcis itu gunanya buat apa,” kata Latifa kepada BANPOS, Senin (8/8). (MYU/DZH)

  • Soal Profesionalisme, ASN Jangan Hanya Kerja Karena Perintah

    Soal Profesionalisme, ASN Jangan Hanya Kerja Karena Perintah

    SERANG, BANPOS – Profesionalisme seorang aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya dilihat dari bagaimana cara dia bekerja. Karena seorang ASN juga dituntut untuk memahami bidang profesi yang dia kerjakan.

    Hal itu dikatakan akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Suwaib Amiruddin kepada BANPOS, kemarin. Menurutnya, ASN saat ini hanya sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan atasannya, akan tetapi bukan berdasarkan kemampuannya dalam menguasai tugas dan fungsinya.

    “ASN kita sekarang ini lebih banyak menjalankan tugas berdasarkan dengan identitasnya, tetapi tugas dan fungsinya belum dilaksanakan dengan baik. Sehingga banyak yang bekerja karena perintah bukan karena tugas dan fungsinya,” ucapnya.

    Suwaib mengungkapkan, ASN harus punya perencanaan dan punya gagasan. Sehingga dia bisa mendapatkan hasil berdasarkan rencana dan gagasannya itu.

    “Proses pekerjaannya juga penting dan harus dilihat. Selama ini, ASN kita lebih banyak bekerja karena arahan, kemudian perintah. Padahal birokrasi itu harusnya menjadi pelayan masyarakat bukan melayani perintah atasan,” ungkapnya.

    Ia juga mengatakan, seorang ASN yang profesional juga perlu memiliki pendidikan yang baik. Selain itu, ASN juga perlu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keahliannya.

    “Pendidikan itu sangat penting bagi kaum profesional, karena kan ASN itu profesional. Jadi kalau misalnya dia tidak pernah mengikuti pelatihan, dia tidak pernah ikut kajian-kajian, dia tidak pernah ikut peningkatan kapasitas dirinya, saya kira tetap akan menjadi ASN yang menjalankan pemerintahan karena arahan, bukan kemauan. Makanya ASN kita sekarang itu dianggap tidak punya gagasan pekerjaan,” katanya.

    Selain itu, menurutnya ASN di Kota Serang yang merupakan ibukota Provinsi Banten harus menjadi contoh bagi para ASN di kota dan kabupaten lainnya.

    “Harusnya dibangun dengan baik karena Kota Serang terutama sebagai ibukota provinsi, sebagai contoh kota dan kabupaten yang lain, termasuk kinerja ASN-nya,” ucapnya.

    Suwaib juga menuturkan, perlu didorong penyaringan di awal perekrutan ASN yang sesuai dengan bidangnya. Karena saat ini masih banyak ASN yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya.

    “Saya kira sudah jelas ya, bahwa setiap penerimaan itu ada formasi-formasi berdasarkan dengan kebutuhan. Cuma memang pada saat perjalanannya di birokrasi itu kan masih ada politik. Kadang ada orang yang diangkat tapi tidak sesuai,” tuturnya.

    “Tapi memang lagi-lagi birokrasi kita ini kan digerakkan oleh politik, jadi siapa yang dekat dengan pimpinan nah dia dapat dan siapa yang jauh dari pimpinan, waduh kayaknya mental lagi,” tambahnya.

    Dirinya juga mengungkapkan pada saat terjadi lelang jabatan, penting untuk melihat bidang keilmuan serta keahlian dari peserta lelangnya. Agar dalam bekerja, tidak adanya masalah.

    “Dalam lelang jabatan salah satu item yang paling penting itu adalah latar belakang keilmuannya, karena itu akan menjaga fungsinya,” tandasnya.(CR-01/ENK)

  • DPRD Sebut Kinerja Pemprov Banten Kurang Optimal Hadapi El Nino

    DPRD Sebut Kinerja Pemprov Banten Kurang Optimal Hadapi El Nino

    SERANG, BANPOS – Komisi II DPRD Banten menilai penanganan antisipasi el nino di Provinsi Banten dirasa kurang optimal. Hal itu diungkapkan langsung oleh sekretaris Komisi II DPRD Banten, Oong Syahroni saat ditemui di ruangannya pada Rabu (9/8).

    “Berdasarkan hasil evaluasi dari Komisi II penanganannya (el nino) belum optimal,” kata Oong Syahroni.

    Oong juga menyebutkan bahwa sejumlah lahan pertanian di Provinsi Banten berpotensi mengalami gagal panen yang terbilang cukup tinggi, akibat dari dampak terjadinya cuaca ekstrem tersebut.

    Oleh karenanya, politisi asal partai Gerindra itu pun meminta kepada seluruh pihak yang terkait khususnya Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) untuk dapat lebih menggiatkan kembali program penanganan permasalahan el nino.

    Salah satu upaya antisipasi yang bisa dilakukan, menurut Oong, dalam rangka mengatasi gagal panen akibat dampak el nino adalah dengan cara penyaluran program asuransi petani oleh Pemprov Banten.

    “Beberapa daerah punya potensi untuk gagal panen begitu tinggi, dan itu juga perlu diantisipasi juga dengan beberapa upaya di antara nya adalah asuransi pertanian, atau bantuan bibit untuk ditanam kembali ketika musim tanam tiba,”

    “Hal-hal ini yang segera harus dilakukan oleh dinas terkait, agar masyarakat petani bisa dibantu,” ucap Oong.

    Politisi asal Kabupaten Lebak itu juga mengaku, pada beberapa kesempatan dirinya sempat mendapati sejumlah keluhan dari para petani yang mengaku, lahan pertaniannya mengalami gagal panen akibat dari dampak el nino.

    Kemudian, ia juga tidak menampik jika Pemprov Banten telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun lagi-lagi, Oong melihatnya hal itu belum sepenuhnya optimal dilaksanakan.

    Kedepannya, dari hasil evaluasi tersebut ia meminta agar lebih dipersiapkan kembali langkah-langkah konkrit penanganan el nino oleh Pemprov Banten, jika di tahun mendatang kembali terjadi.

    “Beberapa kegiatan sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian, mungkin dengan adanya pinjam pakai pompa air milik Dinas Pertanian, kemarin ada program pipanisasi dari sumber air pegunungan itu salah satu solusi yang sudah dilakukan,”

    “Walaupun sejauh ini, kami Komisi II menilai belum optimal. Maka kedepan menjadi catatan kita semua, ketika el nino ini memang sudah bisa diprediksi, langkah-langkah konkrit untuk antisipasinya dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya,” jelasnya.

    Di samping itu, Oong juga menyoroti perihal kebijakan anggaran penanganan masalah di sektor pertanian dirasa belum begitu memadai.

    Akibatnya, karena anggaran yang ada belum begitu memadai, turut berdampak pula pada pelaksanaan program yang berkaitan dengan optimalisasi sektor pertanian.

    “Sejauh yang saya tahu sebagai pimpinan Komisi II, anggaran sektor pertanian masih belum sesuai, belum ideal. Makanya saya melihat beberapa kegiatan yang seharusnya tersupport belum bisa disupport karena keterbatasan anggaran,” ungkapnya.

    Oong mengungkapkan, selama ini, anggaran yang dialokasikan oleh Pemprov Banten untuk pelaksanaan program di sektor pertanian berada di bawah angka 4,5 persen dari total APBD Provinsi Banten.

    Menurut Oong, idealnya anggaran untuk sektor pertanian di kisaran angka enam sampai tujuh persen.

    “Kalau dari postur APBD kita yang Rp11,5 triliun untuk anggaran sektor pertanian, khususnya yang ada di bawah mitra Komisi II itu masih di bawah 4,5 persen jadi belum ideal sekali,”

    “Untuk Banten sepertinya di enam sampai tujuh persen itu sudah ideal,” tandasnya.

    Dinas Pertanian Provinsi Banten menyediakan pinjaman pompa untuk membantu petani mengairi sawah selama musim kemarau, yang tahun ini lebih kering dari biasanya karena ada fenomena El Nino.

    “Kami mengecek langsung ke daerah Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, dan kami telah meminjamkan pompa air untuk membantu para petani mengairi sawah,” kata Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid di Serang, Rabu.

    Ia menyampaikan bahwa layanan peminjaman pompa disediakan untuk membantu petani mengalirkan air dari Sungai Cibaliung ke sawah mereka.

    Sebelum layanan peminjaman pompa dijalankan, ia mengatakan, Dinas Pertanian menurunkan tim untuk memetakan jarak lokasi sawah dengan sungai.

    “Semoga hal tersebut dapat membantu para petani,” katanya.

    Kepala Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Banten Saiful Bahri Maemun mengatakan bahwa dinas sudah memetakan daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan dan banjir.

    “Dengan basis data itu, kita bisa lebih mudah melakukan pemetaan dalam rangka mengantisipasi dampak El Nino,” katanya.

    Menurut dia, Dinas Pertanian Provinsi Banten juga menugaskan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang tersebar di seluruh kecamatan untuk melaporkan kejadian kekeringan maupun banjir di wilayah kerja mereka.

    “Mereka selalu melaporkan secara rutin kepada kami ketika terjadi bencana kekeringan atau banjir di wilayah binaannya masing-masing,” katanya.

    Berdasarkan data Gerakan Pengendalian Dampak Iklim Dinas Pertanian Provinsi Banten, lahan yang terdampak kekeringan di Provinsi Banten sejak Juli hingga 7 Agustus 2023 luasnya mencapai 639 hektare.

    Perinciannya, kekeringan ringan terjadi pada 605 hektare lahan, kekeringan sedang terjadi pada 30 hektare lahan, kekeringan berat terjadi pada empat hektare lahan.(MG-01/ANT/PBN)

  • Proses Hibah Aset Kejari ke Pemkot Sedang Berjalan

    Proses Hibah Aset Kejari ke Pemkot Sedang Berjalan

    CILEGON, BANPOS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon tengah memproses hibah sejumlah aset Barang Milik Negara (BMN) ke Pemerintah Kota Cilegon. Saat ini proses pertukaran aset lewat mekanisme hibah itu tengah berproses di Pusat.

    Saat dikonfirmasi, Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubagbin) Kejari Kota Cilegon, Imelda Manurung mengatakan, ada tiga aset BMN milik Kejari yang dipertukarkan dengan Pemkot Cilegon sebagaimana penggunaan Kantor Eks DPMTSP yang saat ini ditempati sebagai Kantor Kejari.

    Kata dia, aset Kejari yang dipertukarkan itu yakni lahan tanah di Bonakarta, bangunan gedung Eks Kantor Kejari di Bendungan dan aset tanah Kejari di Jalan Lingkar Selatan (JLS).

    Kemudian, Imelda mengungkapkan, proses hibah aset itu sudah dimulai sejak 2021 dan diajukan secara berjenjang. Pihaknya mengajukan hibah aset mulai dari pengajuan ke Kejati, Kejagung hingga Kementerian Keuangan. Saat ini, kata Imelda, keadministrasian hibah BMN itu telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.

    “Syukur alhamdulilah, suratnya sudah ada. Suratnya pada bulan Mei 2023. Bahwa Intinya Kementerian Keuangan sudah menyetujui proses hibah terhadap 2 bidang tanah dan 5 unit bangunan. 5 unit bangunan ini, Kantor Kejari Cilegon, pos satpam, ada juga rumah dinas,” ujar Imelda ditemui di Kejari Cilegon, Rabu (9/8).

    Lebih lanjut, Imelda menjelaskan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi di internal kejaksaan. Yakni menunggu proses keadministrasian dari Kejagung.

    Karena dalam surat dari Kementerian Keuangan tersebut terdapat ketentuan yang harus dipenuhi mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah.

    Imelda menerangkan, hibah aset nantinya dapat diserahkan ke Pemkot Cilegon jika telah keluarnya surat keputusan dari Kejagung.

    “Kalau keputusan tentang jenis, jumlah dan nilai BMN turun (dikeluarkan Kejagung), langsung kita siapkan naskah hibah,” tuturnya.

    Mengenai rencana Pemkot Cilegon yang saat ini akan merehab bangunan Eks Kantor Kejari lama di Bendungan untuk dijadikan Gedung Assessment Center, Imelda mendapat informasi tersebut.

    Ia menegaskan, agar Pemkot dapat bersabar. Karena hingga saat ini keadministrasian hibah aset masih berproses.

    “Kalau misalnya, Pemda langsung melakukan rehab, itu jelas salah. Karena ini sedang proses hibah. Tanah (Eks Kantor Kejari) memang milik Pemda tetapi gedung milik kita. Kalau misalnya tiba-tiba merenov itu, berarti merenov BMN. Jadi mohon bersabar,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Tantangan Kualitas Pembangunan Kota Serang

    Tantangan Kualitas Pembangunan Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Tantangan pembangunan Kota Serang dalam 16 tahun terakhir menghadirkan isu-isu kompleks, seperti masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Meskipun ada usaha dalam mengatasi permasalahan seperti stunting dan angka kematian ibu dan bayi, tantangan masih ada dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya.

    Pemerintah Kota Serang juga dihadapkan pada capaian kinerja yang harus ditingkatkan, seperti pendidikan yang belum optimal, ekonomi yang perlu diperkuat, dan infrastruktur yang masih kurang. Dalam upayanya, Pemkot Serang telah meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan kerja untuk mengurangi kesenjangan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

    Namun, masih ada kendala yang menghambat, seperti tingginya angka putus sekolah dan minimnya investasi. Beberapa masalah mencakup kurangnya fasilitas pendidikan dan penerangan jalan yang mempengaruhi rasa aman masyarakat.

    Selain itu, persoalan lingkungan dan kemiskinan juga menjadi perhatian serius, dengan faktor-faktor seperti biaya hidup tinggi, rendahnya gaji, dan pekerjaan informal yang tidak cukup memadai. Meskipun ada beberapa program bantuan sosial, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi warga Kota Serang.

    Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri, mengatakan bahwa persoalan Kota Serang hingga saat ini masih cukup banyak. Hal itu menurutnya menjadi pekerjaan rumah bersama, untuk dapat menyelesaikannya.

    “Seperti juga permasalahan infrastruktur, kemudian permasalahan sosial ini luar biasa di Kota Serang. Sederhana karena secara kasat mata terlihat, setiap perempatan jalan masih banyak anak-anak yang usia sekolah minta-minta dan sebagainya,” ujar Hasan.

    Begitu pula persoalan wajib dasar pelayanan, seperti pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, hal itu harus bisa secara kolektif diselesaikan. Apalagi, Kota Serang sudah menjelang usia yang ke-17 tahun tahun depan.

    “Soal Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI-AKB), itu kan wajib dasar pelayanan. Begitu pula dengan permasalahan stunting. Tentu ini harus menjadi upaya bersama untuk bisa melayakkan Kota Serang menjadi ibukota provinsi,” ungkapnya.

    Berdasarkan data yang dimiliki BANPOS, pada tahun 2022 lalu, Kota Serang mengalami kenaikan jumlah angka kematian bayi. Tercatat, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 32 kasus. Jumlah itu naik signifikan dari tahun 2021 yang hanya berjumlah 13 kasus.

    Terdapat pula kenaikan pada angka kematian ibu (AKI), meskipun tidak signifikan. Tercatat, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 19 kasus kematian ibu. Jumlah itu meningkat dua kasus dari tahun sebelumnya yang sebanyak 17 kasus.

    Begitu pula dengan angka stunting anak. Diketahui, terdapat kenaikan pada kasus stunting di Kota Serang sebesar 0,4 persen di akhir tahun 2022. Meski demikian, kenaikan tersebut terjadi karena adanya survei SSGI yang tidak semua balita diperiksa.

    Kepala Dinkes Kota Serang, Ahmad Hasanudin, mengatakan bahwa pelaksanaan stunting di Kota Serang dilakukan secara ‘keroyokan’. Hal ini lantaran persoalan stunting menjadi fokus prioritas dalam penanganannya.

    “Ini disebut sebagai konvergen antisipasi stunting. Saya sampaikan bahwa stunting ini mencegahnya harus terpadu semuanya, bukan hanya orang kesehatan saja. Namun non-kesehatan pun memiliki peran, bahkan sampai 80 persen perannya dalam menanggulangi stunting,” ujarnya di ruang kerjanya.

    Ia menuturkan, Pemkot Serang telah berupaya untuk menekan angka stunting, dengan sejumlah program. Salah satunya yakni pencegahan 1.000 hari kehidupan.

    “Berarti sejak berada di janin. Nah 1.000 hari itu jatuhnya di umur dua tahun si bayi. Peran serta banyak pihak itu sangat penting selama proses tersebut, bagaimana pola pengasuhan, penyediaan kesehatan, hingga intervensi non-kesehatan seperti penyediaan air bersih, ekonomi, pendidikan dan lainnya,” tutur Hasan.

    Sementara terkait dengan progres penurunan stunting di Kota Serang, menurutnya berjalan cukup signifikan. Pasalnya, tren prevalensi stunting di Kota Serang dalam kurun waktu dua tahun, mengalami penurunan hingga 15 persen pada tahun 2021.

    “Untuk data penurunan stunting, di tahun 2019, kita punya tren prevalensi stunting itu sebanyak 38,6 persen. Kemudian tahun 2021, turun dari 38,6 ke 23,4 persen, cukup signifikan,” ungkapnya.

    Namun, ia mengakui bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan sedikit yakni sebesar 0,4 persen, dari yang sebelumnya 23,4 persen, menjadi 23,8 persen.

    Kabid Penmas pada Dinkes Kota Serang, Tata, mengatakan bahwa penyebab tertinggi terjadinya AKI adalah karena terjadi eklamsia atau tekanan darah yang tinggi pada saat kehamilan. Kejadian tersebut juga disebut sebagai hipertensi kehamilan.

    “Untuk tahun ini, sampai dengan saat ini tercatat sebanyak 11 kasus AKI di Kota Serang. Semua diketahui meninggal setelah melahirkan. Selain eklamsia, penyebabnya juga karena ada pendarahan serta penyakit-penyakit lainnya,” ujar Tata.

    Sementara terkait dengan AKB, pihaknya mencatat hingga Juli kemarin, terdapat sebanyak 36 kasus kematian bayi. Rata-rata, terjadinya kasus kematian bayi lantaran pada saat lahir, bayi berada pada kondisi bobot tubuh di bawah 2,5 kilogram.

    “Kita menyebutnya Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Itu ada yang beratnya 1.500 gram atau 1,5 kilogram. Bahkan ada yang di bawah 1 kilogram. Untuk mempertahankan hidup bayi dengan berat lahir rendah cukup sulit,” ungkapnya.

    Selain BBLR, Tata menuturkan bahwa terdapat pula kasus kematian bayi akibat pada saat dilahirkan, mengalami asfiksia neonatorum atau gangguan darurat untuk nafas. Sehingga ketika bayi terlahir, mereka kesulitan bernafas.

    Menurutnya, untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus AKI-AKB, pihaknya telah melakukan berbagai intervensi. Bahkan, intervensi tersebut telah dilakukan sedini mungkin, sehingga benar-benar dapat mencegah AKI-AKB.

    “Jadi mulai dari remaja putri, kami melakukan pemberian tablet tambah darah. Ini supaya mereka tidak kekurangan darah. Lalu untuk ibu hamil, kami edukasi minimal pemeriksaan itu sebanyak enam kali, dan melakukan USG sebanyak dua kali. Selanjutnya kami berikan vaksinasi tetanus dan tablet penambah darah, minimal mengonsumsi sebanyak 90 tablet darah selama hamil,” terangnya.

    Di sisi lain, Tata menuturkan bahwa Pemkot Serang tengah menggodok Peraturan Walikota (Perwal) terkait dengan AKI-AKB. Perwal tersebut menurutnya akan segera rampung, lantaran sudah mencapai progres 90 persen.

    “Alhamdulillah pembahasannya sudah 90 persen, 10 persen lagi dimatangkan. Mudah-mudahan dengan adanya Perwal AKI-AKB ini, salah satunya regulasi daerah untuk menekan AKI-AKB, karena ada fokus Pokja tingkat kelurahan, kecamatan dan kota,” tandasnya.

    Sementara itu, Deputi Direktur Pusat Studi dan Informasi (PATTIRO) Banten, Amin Rohani menyoroti sejumlah capaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yang dirasa masih banyak meninggalkan catatan penting yang harus segera dibenahi.

    Sektor pendidikan misalnya, penyelesaian persoalan pendidikan di Kota Serang masih jauh dari apa yang diharapkan.

    Jika melihat data yang ada, capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kota Serang berada di bawah capaian Provinsi Banten. Bahkan menurutnya, capaian tersebut meleset dari target capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang.

    “Menurut data neraca pendidikan daerah, rata-rata lama sekolah di Kota serang yaitu 8,9 masih di bawah capaian Provinsi Banten dan berada pada posisi keempat yang antara kabupaten/kota lainnya,”

    “Harapan lama sekolah di Kota Serang angkanya 12,81 masih di bawah capaian Provinsi dan tidak mencapai target dari RPJMD dengan angka 12,92,” kata Amin Rohani kepada BANPOS pada Rabu (9/8).

    Terlebih lagi, masih ada sekitar 40 persen sekolah rusak di Kota Serang yang belum tertangani dengan baik. Oleh sebab itu ia mendesak agar Pemkot Serang agar segera menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Apalagi akhir-akhir ini, urusan pendidikan di kota Serang sempat viral dengan masih banyaknya sekolah rusak yang mencapai 40 persen dari total ruang kelas yang tersedia,” terang Amin.

    Di sisi lain, pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kota Serang juga disebut belum begitu memuaskan. Pasalnya, berdasarkan data yang ada, Amin menjelaskan, capaian realisasi investasi di Kota Serang pada periode Semester I tahun ini hanya mencapai Rp127 miliar.

    Sebagai ibu kota provinsi, capaian realisasi investasi Kota Serang masih kalah jauh dengan Kabupaten Lebak yang di periode yang sama mampu meraup realisasi investasi sebesar Rp1,01 triliun.

    “Diketahui saat ini pada sektor perdagangan dan investasi, justru Kota Serang kalah dengan Kabupaten Lebak yang secara geografis tidak begitu menguntungkan dari Kota Serang,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu saja, permasalahan lain seperti infrastruktur kota juga menuai sorotan. Menurutnya, ada beberapa titik ruas jalan yang belum difasilitasi oleh penerangan jalan. Keadaan tersebut tentunya berdampak pada rasa aman masyarakat Kota Serang yang terusik.

    Melihat keadaan yang seperti itu, Amin mengkiaskan Kota Serang seperti kota mati, lantaran banyaknya ruas jalan dan ruang publik di Kota Serang yang belum difasilitasi penerangan.

    “Banyak sekali PJU (penerangan jalan umum) yang justru mati yang berada di pusat kota, taman-taman yang dibangun di pusat kota justru tidak dinikmati oleh masyarakat Kota Serang sendiri,” keluh Amin.

    Belum lagi masalah lingkungan, masih banyak didapati beberapa kawasan pemukiman di Kota Serang yang terbilang kumuh. Bahkan, menurut Amin permasalahan tersebut seakan sudah menjadi permasalahan klasik bagi Kota Serang, lantaran dalam penyelesaiannya tidak menuai ujung yang pasti.

    “Lingkungan kumuh dan sanitasi yang tidak layak juga masih kita jumpai di kota Serang, khususnya di daerah Kasemen yang menjadi masalah klasik yang tidak bisa diselesaikan dari masa ke masa,” kata pegiat PATTIRO Banten itu

    Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang Tubagus Suherman menyampaikan bahwa masih terdapat anak yang putus sekolah di Kota Serang. Menurutnya Kota Serang masih memiliki angka putus sekolah tahun 2023 sekitar 7,5 persen.

    “Angka putus sekolah sampai hari ini masih di bawah 10 persen, kurang lebih angka putus sekolah tahun 2023 di angka 7,5 persen,” ucapnya. Selasa (2/5)

    Suherman mengungkapkan bahwa angka putus sekolah yang terjadi di Kota Serang pada tahun 2023 dari total enam kecamatan di Kota Serang ada di tiga kecamatan yang menjadi kecamatan terbanyak angka putus sekolah.

    “Dari enam Kecamatan itu rata-rata di kecamatan yang di Kasemen, Walantaka dan di Curug,” ungkapnya.

    Dilain waktu, Suherman mengatakan bahwa pihaknya juga bekerjasama dengan USAID untuk menangani anak tidak sekolah dengan program aje kendor sekolah.

    “Dengan program aje kendor sekolah, dindik berharap supaya setiap tahun ATS di Kota Serang bisa berkurang. Saat ini sudah 133 ATS se-Kota Serang,” katanya, Rabu (26/7).

    Hal senada juga diungkapkan oleh Sekdis Dindikbud Kota Serang, Tb. Agus Suryadin mengatakan, saat ini data siswa yang putus sekolah yang ada di Kota Serang ada sebanyak 133 anak dari mulai SD hingga tingkat SMA.

    “Anak-anak yang putus sekolah sudah kita data dan ada sebanyak 133 yang putus sekolah. 80 persen itu karena faktor ekonomi. 20 persen sisanya karena adanya anak yang cacat dan juga ada yang sewaktu sekolah jadi korban bullying dan lain sebagainya. Dari 133 orang ini kita akan bantu agar anak-anak ini dapat melanjutkan sekolah,” katanya.

    Camat Taktakan, Mamat Rahmat mengatakan, bahwa sebelumnya yang dipaparkan kadis dindik Kota Serang, Tb.Suherman hanya sebanyak 133 siswa putus sekolah di Kota Serang. Akan tetapi, per tanggal 26 juli 2023, dirinya mengaku bahwa di Kecamatan Taktakan sudah terdata sebanyak 167.

    “Sebetulnya data yang sebelumnya itu baru sebagian, karena di Taktakan sendiri ada sebanyak 167 anak tidak sekolah,” jelasnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendataan anak tidak sekolah di Kecamatan Taktakan. Karena menurutnya, di Kecamatan Taktakan masih banyak anak yang tidak sekolah namun belum terdata.

    “Memang updatenya masih terus kita dilakukan. Jadi sebetulnya masih banyak anak-anak yang tidak sekolah dan saat ini masih belum terdata semua,” ujarnya.

    Kemiskinan adalah masalah serius yang masih mengintai warga ibukota dan tempat lainnya. Beberapa faktor yang berperan dalam kemiskinan mulai dari tingginya biaya hidup, rendahnya gaji, kurangnya lapangan kerja, dan ketimpangan ekonomi.

    Banyak pekerja di sektor informal atau buruh dengan upah rendah yang seringkali tidak mencukupi untuk hidup layak. Hal ini terutama mempengaruhi keluarga dengan anak-anak, di mana biaya pendidikan dan kesehatan menjadi beban tambahan.

    Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan pub perlu untuk terus ditingkatkan. Program bantuan sosial, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dapat membantu mengurangi kesenjangan dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

    Masalah kemiskinan juga ternyata masih menghantui warga Kota Serang. Warga di lingkungan Lipatik, Desa Tegal Sari Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Rohimi (45) mengatakan bahwa dalam mencukupi kehidupan sehari-hari dirinya cukup kesulitan. Pasalnya, penghasilan yang dirinya dapatkan sangat minim.

    ”Sehari dari penghasilan ga nentu, gimana ya orang cuma buruh di pasar, paling kalau lagi dapat rejeki mah paling besar Rp70 ribu sampai Rp80 ribu,” katanya, Senin (7/8).

    Dirinya juga menyampaikan bahwa saat ini untuk mendapatkan pekerjaan sulit. Ia mengaku untuk biaya hidup sehari-hari hanya mengandalkan pekerjaan dari pasar sebagai kuli pengangkut barang memakai gerobak.

    ”Kerja, ya cuma buruh kelontongan aja di Pasar Rau, gimana geh nyari kerja yang lain susah,” ujarnya.

    Rohimi juga mengungkapkan bahwa tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Adapun yang pernah mendapatkan bantuan hanya almarhumah ibunya saja.

    “Saya belum pernah, ada juga orang tua yang pernah dapat. Tapi sekarang orang tua sudah meninggal kedua-duanya jadi udah ga pernah dapat lagi. Sekarang paling anak yang dapat tapi kurang tahu bantuan apa,” ungkapnya.

    Dirinya juga mengatakan bahwa saat ini rumah yang ditinggali pun sudah mengalami beberapa kerusakan seperti atap yang mulai lapuk dan juga tembok yang mulai rontok semennya.

    ”Ya mau dibangun juga ga ada uangnya,” katanya.

    Selain itu, warga lingkungan Jaha, Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Saadah (48) mengatakan bahwa dirinya selama ini hanya pernah mendapatkan bantuan pembuatan MCK, uang sebesar Rp300 ribu dan beras dari kelurahan.

    Dirinya juga mengungkapkan, saat ini ia hanya tinggal bersama kedua anaknya. Untuk biaya hidup sehari-hari dirinya hanya mengandalkan dari pekerjaannya sebagai buruh serabutan.

    ”Ya saya usaha sendiri, suami sudah meninggal. Jadi kalau ada uang makan kalau ga ada ya ga makan, orang kerja saja paling serabutan kaya nyetrika baju, nyuci baju. Jadi ga nentu penghasilannya,” ungkapnya.

    Sambil menahan air mata, Saadah mengaku ingin menyekolahkan anaknya agar bisa memiliki pendidikan yang tinggi agar bisa merubah nasib dari yang saat ini dirinya alami.

    “Pengen rasanya anak sekolah sampai tinggi, kuliah segala gitu. Biar bisa jadi seperti orang-orang kalau pendidikannya tinggi bisa jadi orang sukses,” tandasnya.(MG-01/CR-01/DZH/PBN)

  • Asa Ibu Kota

    Asa Ibu Kota

    SERANG, BANPOS – Kota Serang, meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam aturan perundang-undangan, ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Banten. Sebagai ibukota, Kota Serang mengemban asa yang cukup tinggi untuk bisa melayakkan diri, sehingga dapat sejajar dengan ibukota provinsi lain.

    Kota Serang harus sudah benar-benar mandiri, karena berbagai hak istimewa atau privilege yang diterima oleh usia dewasa. Sebagai fase transisi, berbagai kewajiban yang datang bersamaan dengan privilege itu, berpotensi mengganggu stabilitas mental. Maka, umur 16 tahun harus menjadi tahun persiapan, menuju kedewasaan.

    Hal itulah yang ditekankan kepada Kota Serang tahun ini, oleh salah satu pendiri Kota Serang, Mannar MAS. Pria yang juga merupakan Wakil Ketua Muhammadiyah Kota Serang ini mengatakan, di usia yang ke-16 tahun, Kota Serang telah melewati kurang lebih tiga periodisasi sejak terbentuknya pada tahun 2007.

    “Tahap pertama itu uji coba otonomi daerah baru yang memang dalam tahap itu, pemerintah pusat melalui Kemendagri memantau, memonitoring, apakah kota ini dapat melewatinya atau perlu dimerger lagi. Namun terbukti, kota kita ini berhasil melewati periode atau tahap kedua, dan kita melanjutkan kepemimpinan kota dengan pemimpin yang legitimate (definitif),” ujarnya, Rabu (9/8).

    Sejak tahap pertama yang saat itu Kota Serang dipimpin oleh Penjabat Walikota Serang, Asmudji, Kota Serang telah melalui pergantian kepemimpinan sebanyak tiga kali, mulai dari Alm. Bunyamin, Tb. Hairul Jaman, hingga saat ini Syafrudin.

    Menurut Mannar, di usianya yang ke-16 sekarang, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat Kota Serang, dalam rangka menyambut sweet seventeen nanti. Hal itu karena di usia yang ke-17 nanti, Kota Serang mau tidak mau, siap atau tidak siap, harus bisa bersaing dengan daerah lain.

    Adapun hal-hal yang perlu dilakukan bersama tersebut, bertujuan untuk merealisasikan sebuah kota yang berlandaskan kesepakatan, atau ringkasnya: Kota Kesepakatan.

    “Tiga periodisasi sudah dilalui, usia ke-17 menjadi periode keempat. Maka saya berharap, Kota Serang di periode keempat, periode mandiri itu, Kota Serang sudah menjadi Kota Kesepakatan atau Agreement City. Sehingga kota ini berjalan berdasarkan ide dan gagasan masyarakat,” terangnya.

    Hal pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat Kota Serang, termasuk pemerintahannya, adalah menentukan identitas dari Kota Serang. Pasalnya, saat ini identitas Kota Serang masih belum tergambar dengan jelas.

    “Kota Kesepakatan maka yang pertama harus kita sepakati, identitas kota ini kota apa? Beberapa tawaran sudah lebih dulu masuk melalui pemerintah daerah, seperti usulan identitas Kota Heritage. Sebelumnya di periode pak Jaman itu Kota Pendidikan. Kalau pak Syafrudin itu Kota Peradaban. Dan semua adalah bagian-bagian dari ide itu, tinggal kita sepakati kota ini mau jadi kota apa,” ungkapnya.

    Kedua menurutnya, perlu ada kesepakatan terkait dengan sektor ekonomi unggulan. Untuk diketahui, Kota Serang sejak awal menetapkan diri sebagai kota perdagangan dan jasa. Namun, tidak ada keunggulan tersendiri yang dapat mendongkrak perekonomian daerah.

    “Sektor ekonomi unggulan ini merupakan turunan dari identitas kota yang telah disepakati. Maka saya berharap teman-teman parlemen ini lebih dialogis kepada warganya. Kemudian partai politik juga menjadi partai politik yang lebih terintegrasi dengan warga Kota Serang,” tuturnya.

    Mannar mengatakan, peran dari partai politik sangat penting untuk mewujudkan Kota Serang sebagai Kota Kesepakatan. Sebab, melalui partai politik lah masyarakat dapat menyalurkan ide dan gagasan mereka, dalam menentukan identitas kota.

    “Terlebih Kota Serang ini kan terhitung kota kecil, bisa digarap sebagai kota yang antar sekat itu tidak ada. Banyak diskusi bisa kita lakukan, dan banyak hal bisa kita sepakati. Yang kita perlukan sekarang adalah parlemen dan politisi yang dialogis, aspiratif, dan warga yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembangunan kota,” jelasnya.

    Selain itu, Kota Serang sebagai kota yang memiliki banyak sekali perguruan tinggi, diharapkan dapat menerima manfaat dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Seperti kajian-kajian yang dapat diterapkan di Kota Serang, demi kemajuan daerah kedepannya.

    Di akhir, Mannar menyampaikan beberapa alasan mengapa dirinya optimistis Kota Serang dapat bersaing dengan daerah lainnya, pada saat usia mencapai 17 tahun. Pertama, Mannar menilai bahwa Kota Serang sudah memiliki masyarakat yang watak ‘berkotanya’ cukup memadai untuk berkompetisi. Kedua, Kota Serang sudah memiliki birokrasi yang berpengalaman setelah melewati tiga periode kepemimpinan.

    “Yang ketiga, Kota Serang juga sudah memiliki masyarakat politik yang kompetitif. Beberapa sudah berkontestasi di parlemen provinsi, beberapa di parlemen pusat. Keempat, daya dukung perguruan tinggi yang memang memiliki tim ahli yang sangat mampu memajukan Kota Serang,” katanya.

    Terakhir, adanya landscape dan infrastruktur Kota Serang yang cukup memadai untuk menjadikan Kota Serang untuk siap bersaing, di usia 17 nanti. “Itu alasan-alasan saya optimistis Kota Serang dapat menjadi kota yang kompetitif,” terangnya.

    Sementara itu, dalam rangkaian HUT Kota Serang, Walikota Serang, Syafrudin  bersama Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin melakukan ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Ciceri, dilanjut Makam Sultan Maulana Hasanudin Banten, dan Makam Sultan Maulana Yusuf, Kota Serang. Rangkaian ziarah itu digelar menjelang perayaan Hari Jadi Ke-16 Kota Serang, peringatan hari jadi pramuka dan HUT Kemerdekaan RI Ke-78, Rabu, (9/8).

    Walikota Serang, Syafrudin mengatakan bahwa, ziarah ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun menjelang Hari Jadi Kota Serang dan HUT Kemerdekaan RI. “Doa yang dipanjatkan yakni yang pertama untuk meringankan dosa-dosa para pahlawan,” kata Syafrudin.

    Syafrudin menjelaskan, dipilihnya Makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Sultan Maulana Yusuf ke dalam rangkaian ziarah itu karena sebagai tonggak sejarah perjuangan pahlawan Banten.

    “Mudah-mudahan dengan kami berziarah mendoakan beliau-beliau agar senantiasa diridhoi Allah, ditempatkan disisi Allah, ditempatkan di Surganya Allah, sehingga bisa menimbulkan spirit serta iman kita kepada Allah untuk bekerja sesuai dengan yang sudah ditentukan,” ucapnya.

    Di tempat sama, Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin menambahkan bahwa, dilaksanakan ziarah di makam pahlawan dan sultan banten ini merupakan salah satu bentuk bukti hormatnya selaku unsur pemerintahan ke para arwah pahlawan dan leluhur banten.

    “Kami sadar, tanpa perjuangan mereka Kota Serang tidak ada. Oleh karena itu, setiap tahun kami rutin untuk melaksanakan ziarah ini dengan harapan telah rasa hormat itu sudah dilakukan oleh kami. Mudah-mudahan ada keberkahan untuk warga Kota Serang,” kata Subadri.

    Kemudian, untuk harapan usia Kota Serang yang ke-16 ini agar lebih baik. Karena, ia sadar di usia ini masih ada hal-hal yang masih akan diperjuangkan bersama.

    “Pertama dari sisi pendidikan, infrastruktur, dan lainnya. Itu pun kami berharap mudah-mudahan di usia ke-16 ini bentuk semua kebersamaan dari semua stakeholder dari semua unsur bersama-sama, bersatu untuk memikirkan dan berbuat bagaimana caranya supaya Kota Serang kedepan lebih baik,” harapnya.(MG-01/DZH/PBN/ENK)

  • Pemkot Tangerang Minta Camat dan Lurah Harus Responsif

    Pemkot Tangerang Minta Camat dan Lurah Harus Responsif

    TANGERANG, BANPOS – Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tangerang terus rutin dilaksanakan, sebagai bagian dari peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh wilayah Kota Tangerang.

    Kali ini, Wakil Walikota Tangerang, Sachrudin, memberikan arahan kepada para camat, sekretaris camat, serta para Kepala Seksi Kecamatan se-Karawaci pada kegiatan yang diselenggarakan di Aula Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Rabu (9/8).

    Sachrudin menyampaikan kepada seluruh pegawai kecamatan dan kelurahan, agar bisa semakin responsif dan adaptif terhadap permasalahan sosial di wilayahnya. Mengingat hal ini jadi salah satu tolok ukur kinerja pelayanan pemerintahan di masyarakat.

    “Lakukan jemput bola, turun ke wilayahnya sambil melakukan pengawasan atau bantu potensi yang bisa didorong, biar mereka bisa merasakan kita hadir untuk masyarakat,” ungkap Sachrudin.

    Kehadiran para perangkat wilayah, kata Sachrudin, jadi garda utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, diperlukan loyalitas, integritas dan tanggung jawab untuk menjalankannya.

    “Sampaikan program-program Kota Tangerang mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya, agar semakin banyak masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Sachrudin juga turut mengajak seluruh pegawai di tingkat kecamatan serta kelurahan, untuk dapat mendorong masyarakat menyemarakkan HUT RI ke-78 ini. (DZH)

  • Wujudkan Kota Tangerang Liveable, Ratusan Rumah Dibedah Selama 2023

    Wujudkan Kota Tangerang Liveable, Ratusan Rumah Dibedah Selama 2023

    TANGERANG, BANPOS – Pemkot Tangerang melalui Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) terus berkomitmen mewujudkan kondisi layak hidup (liveable) di Kota Tangerang. Salah satunya, melalui program bedah rumah yang baru saja dilaksanakan di salah satu rumah tidak layak huni milik warga, yang berada di RT 02/RW 03, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.

    Kepala Dinas Perkimtan Kota Tangerang, Sugihharto Achmad Bagdja, menuturkan bahwa program bedah rumah ini merupakan bentuk tindaklanjut dari strategi kebijakan Pemkot Tangerang, dalam menyediakan rumah layak huni untuk masyarakat Kota Tangerang.

    Dihadiri secara langsung oleh Walikota Tangerang, Arief R. Wismansyah, program bedah rumah ini akan menyasar 8 unit di Kelurahan Pabuaran, 107 unit di Kecamatan Karawaci, serta keseluruhannya ada 700 unit di Kota Tangerang selama tahun 2023 ini.

    “Ini merupakan skema dan strategi kebijakan Pemkot Tangerang untuk mengoptimalisasi ketersediaan rumah yang layak huni untuk semua masyarakat Kota Tangerang,” ujar Kepala Dinas Perkimtan Kota Tangerang, Sugihharto Achmad Bagdja, Rabu, (9/8).

    Ia melanjutkan, Dinas Perkimtan Kota Tangerang juga menggandeng Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sampai tingkat kelurahan, untuk memetakan dan menentukan rumah-rumah yang akan menjadi sasaran realisasi program bedah rumah tersebut.

    Menurutnya, rumah yang akan dibedah akan mendapatkan perbaikan dan pembangunan ulang, meliputi atap, dinding dan lantai dengan standar kelayakan yang terjamin.

    “Kriterianya seperti ketentuan yang telah kita pahami bersama. Dalam proses realisasi program bedah rumah ini, kita menggunakan barometer atap, dinding, dan lantai untuk mengidentifikasi dan mengeksekusi perbaikan rumah,” jelasnya.

    Selain itu, Dinas Perkimntan Kota Tangerang berharap rumah yang telah dibedah dapat terawat dengan baik, sehingga para penghuni rumah tersebut dapat terlepas dari kekhawatiran jangka panjang. Serta, mampu mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota Tangerang.

    “Ke depannya kita akan terus bekerjasama dengan semua pihak untuk mengintervensi kepedulian antar sesama lewat program bedah rumah. Setelahnya, semua penghuni yang rumahnya dibedah dapat hidup dengan nyaman, aman, dan tenang,” terangnya.

    Madrawi, sebagai pemilik rumah yang dibedah mengaku bersyukur dengan adanya program tersebut. Sebab, program itu dapat mewujudkan impiannya untuk dapat memiliki rumah yang layak huni.

    “Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali karena segera mewujudkan mimpi mempunyai rumah yang layak. Terima kasih untuk semua pihak, terutama Pemkot Tangerang,” ungkap pria berusia 48 tahun yang kesehariannya bekerja sebagai penjual es cincau tersebut. (SUG/DZH)

  • Linmas Harus Paham Mitigasi dan Menghadapi Bencana

    Linmas Harus Paham Mitigasi dan Menghadapi Bencana

    PANDEGLANG, BANPOS – Sebagai upaya melakukan pencegahan dan mitigasi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kabupaten Pandeglang menggelar pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana kepada 90 anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) dari Kecamatan Majasari dan Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, di Aula Kecamatan Majasari, Selasa (8/8).

    Kepala Pelaksana BPBD-PK Kabupaten Pandeglang, Atang Suhana mengatakan, pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana sebagai upaya memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Linmas dalam pencegahan, penanganan dan mitigasi bencana.

    “Linmas harus memahami bagaimana cara mencegah dan menghadapi bencana, karena mereka (Linmas-red) bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi apabila suatu saat bencana itu terjadi, Linmas sudah siap dan sigap,“ kata Atang.

    Dengan adanya pelatihan tersebut, lanjut Atang, pihaknya berharap seluruh anggota Linmas dapat melakukan pencegahan terhadap bencana di tengah masyarakat.

    “Saya berharap dengan adanya pelatihan ini, seluruh anggota Linmas menjadi garda terdepan dalam mencegah dan mitigasi bencana di tengah-tengah masyarakat,“ ungkapnya.

    Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, Kabupaten Pandeglang termasuk daerah yang rawan bencana. Oleh sebab itu, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana sangat dibutuhkan agar masyarakat mengetahui dan memiliki pengetahuan bagaimana cara menghadapi dan mencegah jika bencana itu terjadi.

    “Dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki Linmas, diharapkan akan dapat memperkecil dampak terhadap resiko bencana. Karena Linmas merupakan garda terdepan bagi masyarakat,“ katanya.(dhe/pbn)