BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Medsos Dituding Menjadi Penyebab Tingginya Kekerasan Perempuan dan Anak

    Medsos Dituding Menjadi Penyebab Tingginya Kekerasan Perempuan dan Anak

    PANDEGLANG, BANPOS – Faktor penyebab tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang adalah Media Sosial (Medsos). Hal tersebut disampaikan Psikolog, Rika Kartika sari saat sosialisasi penerapan penerapan kode etik perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi seksual bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pandeglang, di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Selasa (8/8).

    “Kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Pandeglang kian mengkhawatirkan. Penyebabnya paling banyak akibat penggunaan medsos yang tidak bijak,” kata Rika kepada BANPOS usai kegiatan sosialisasi.

    “Penggunaan medsos tanpa pengawasan pada usia anak, sedangkan untuk usia dewasa penggunaan medsos atau perangkat-perangkat internet lainnya yang tidak sesuai etika dan sopan santun. Misalnya mengunduh hal-hal yang tidak baik,” sambungnya.

    Selain itu, penguatan keluarga juga menjadi faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga anaknya menjadi terbengkalai.

    “Beberapa kasus yang kami tangani berkaitan dengan korban-korban perceraian, korban yang pengasuhannya lalai atau misalnya orang tua yang terlalu sibuk diluar sehingga anak terbengkalai tidak ada yang mengasuh,” terangnya.

    Menurutnya, kasus pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak ibarat gunung es. Dari perjalanan yang ditanganinya, banyak kasus yang terjadi berawal dari penggunaan medsos yang kurang bijak serta kurangnya pengawasan dari orang tua.

    “Berawal dari penggunaan medsos yang kurang bijak serta kurangnya pengawasan dari orang tua. Hal tersebut menjadi faktor penyebab tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang,” terangnya.

    Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan DP2KBP3A ini diharapkan masyarakat tahu cara penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungannya, sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah kasus.

    “Melalui kegiatan sosialisasi ini dapat mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan,” ungkapnya.

    Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kabupaten Pandeglang, Ahmad Subhan mengatakan, tahun ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Oleh karena itu perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat.

    “Tahun ini kasusnya semakin meningkat, hampir 60 kasus. Makanya kita harus turun untuk melakukan sosialisasi sebagai upaya preventif. Bagaimanapun juga yang melaksanakan perlindungan anak ini bukan hanya kami, tapi harus melibatkan berbagai unsur,” katanya.

    Oleh karena itu, dalam upaya untuk menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, harus adanya keterlibatan masyarakat.

    “Dengan adanya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) nanti, unsur masyarakat juga terlibat menjadi pelopor dan pelapor. Selama ini kan masyarakat enggan untuk melaporkan, akan tetapi setelah adanya sosialisasi ini kita upayakan masyarakat ini jadi pelopor dan pelapor dan dari sini nanti ada unsur Babinsa, Babinkamtibmas dan unsur RT serta yang lainnya terlibat” terangnya.

    “Saya harap setelah kegiatan ini ada kesepakatan bersama agar menjadi garda terdepan untuk perlindungan anak dan perempuan di Kecamatan Carita,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala DP3KBP3A Kabupaten Pandeglang, Ahmad Saepudin mengatakan, tujuan dari kegiatan sosialisasi ini untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang.

    “Tujuannya adalah bagaimana agar masyarakat semakin respon saat ada kejadian-kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan di lingkungannya. Kami juga sadar tidak bisa menjangkau sampai tingkat RT atau tingkat keluarga,” katanya.

    Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi ini, para peserta sebagai relawan perpanjangan tangan dari DP2KBP3A untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat atau keluarga.

    “Tanpa mereka, kami tidak bisa apa-apa karena tidak ada informasi yang masuk ke kami. Kalaupun mau melaporkan, kami yang akan mengawalnya. Kalau ada dampak psikologis anak, kami akan mendampingi karena kami juga memiliki tenaga psikolog. Jadi aspek hukumnya tetap ada di pihak kepolisian,” ungkapnya.

    Sementara sebelumnya diberitakan, seorang anak dibawah umur diduga dicabuli hingga hamil 6 bulan oleh pacarnya AR (23) pemuda asal Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. AR akhirnya dibekuk oleh Satreskrim Polres Pandeglang.

    Kasatreskrim Polres Pandeglang, AKP Shilton mengatakan, pelaku AR ditangkap anggota Unit PPA Satreskrim Polres Pandeglang di kediamannya tanpa ada perlawanan pada hari Senin (7/8) sekitar pukul 17.00 WIB.

    “Betul kami telah mengamankan pelaku berinisial AR di kediamannya, setelah adanya laporan bahwa pelaku melakukan tindakan pencabulan terhadap anak dibawah umur,” kata Shilton kepada wartawan, Selasa (8/8).

    Dijelaskannya, saat ini korban berinisial SF (16) yang masih warga Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang telah hamil dengan usia kandungan 6 bulan.

    “Korban SF ini masih duduk di bangku sekolah dengan kondisi hamil 6 bulan,” jelasnya.

    Menurutnya, berdasarkan keterangan, pelaku sudah melakukan pencabulan tersebut terhadap korban lebih dari lima kali, yang dilakukan di kediaman korban.

    “Untuk modusnya sendiri, pelaku ini awalnya berpacaran dengan korban, sehingga lebih mudah untuk melakukan hubungan badan dengan korban,” terangnya.

    Atas perbuatannya, pelaku AR dijerat undang-undang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara.

    “Kita jerat pelaku dengan Undang-undang Perlindungan Anak, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara,” ungkapnya.(DHE/PBN)

  • Puluhan Ribu Hektar Lahan Hutan di Banten Dikelola Masyarakat

    Puluhan Ribu Hektar Lahan Hutan di Banten Dikelola Masyarakat

    SERANG, BANPOS – Puluhan ribu hektar hutan milik PT Perhutani rencananya akan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Demikian disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Banten, Wawan Gunawan, Selasa (8/8/2023).

    “DLHK Banten  nantinya menggandeng lembaga masyarakat di sekitar hutan (LMDH) untuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan milik Perhutani yang keseluruhan luasnya di Banten sekitar 78 ribu hektare,” katanya.

    “Di kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, nah itu di Banten ada sekitar 39 ribu hektare yang nanti dikelola oleh masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,” sambungnya.

    Masih dikatakan Wawan, mengatakan, lahan yang dikelola PT Perhutani di Banten sekarang ini sekitar 79 ribu hektare. Dengan peraturan yang ada sekarang ini ada lahan yang dikelola LMDH.

    Sedangkan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus di Banten ada sekitar 39 ribu hektare yang nanti dikelola oleh masyarakat, dalam upaya upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Masyarakat perlu dibantu, nanti bisa dikerjasamakan dengan investor, BUMD, BLUD atau lembaga apapun yang bisa membantu masyarakat,” katanya.

    Menurutnya, pengelolaan tersebut bisa perorangan atau kelompok. Sedangkan jenis tanaman yang bisa ditanam adalah yang sesuai dengan kondisi lahan dan kebiasaan masyarakat sekitar serta lahan tersebut juga bisa jadi edukasi wisata. “Bisa saja taban jengkol, pete alpukat, durian dan jenis lainnya,” kata Wawan.

    Wawan mengatakan, program tersebut akan dilaksanakan tahun ini dan pihaknya saat ini sedang melakukan pemetaan.

    “Lokasinya ada di Kabupaten Lebak, Pandeglang dan sebagian di Kabupaten Serang. Nanti modelnya kerja sama cukup dengan pihak dinas kaki saja,” terangnya. (RUS/AZM)

  • APKASI Kerja Sama dengan PTN Luncurkan Beasiswa Daerah

    APKASI Kerja Sama dengan PTN Luncurkan Beasiswa Daerah

    JAKARTA, BANPOS – Dalam upaya untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk meluncurkan beasiswa daerah di Gedung D Kemendikbud Jakarta, Selasa (8/8).

    “Kami harap dengan terbentuknya kerjasama ini akan membentuk SDM unggul yang berkualitas,” kata Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban usai menghadiri acara Apkasi.
    Dijelaskannya, kerjasama ini dibangun antara Apkasi dengan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara, tentang fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dan sumberdaya manusia Pemerintah Kabupaten (Pemkab) seluruh Indonesia.

    “Ada 19 yang hadir dari perguruan tinggi negeri dari 21 perguruan tinggi yang kerjasama dengan APKASI,” jelasnya.

    Tanto mengungkapkan, perguruan tinggi yang bekerjasama diantaranya Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Hasanudin, dan Universitas Brawijaya.

    “Untuk jumlah kuota beasiswa biasanya dari masing masing perguruan tinggi yang menyampaikan ke Apkasi, selanjutnya ditindaklanjuti oleh daerah,” terangnya.

    Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang, Sutoto mengatakan, program ini sangat bagus untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dibutuhkan dalam peningkatan daya saing daerah.

    “Ibu Bupati dan Pak Wabup punya program pro kampus, jika memungkinkan itu bisa disinergikan untuk menyiapkan SDM pembangunan daerah dan meningkatkan rata-rata lama sekolah,” katanya.(dhe/pbn)

  • Bayang-bayang ISPA di Puncak El Nino

    Bayang-bayang ISPA di Puncak El Nino

    SERANG, BANPOS – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak fenomena iklim El Nino yang akan memicu cuaca panas ekstrem di Indonesia pada Agustus hingga  September 2023.

    Pejabat Madya Pengamat Meteorologi dan Geofisika (PMG), BMKG Stasiun Geofisika Klas 1 Tangerang Maria Evi Trianasari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/8) memprakirakan puncak kemarau kering 2023, terjadi pada Agustus hingga awal September.

    “Fenomena ini berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional, karena adanya ancaman gagal panen pada lahan pertanian tadah hujan,” kata Maria Evi.

    Ia menjelaskan, indeks El Nino pada Juli 2023, mencapai level moderate. Sementara Indian Ocean Dipole (IOD) sudah memasuki level index yang positif. Fenomena El Nino dan IOD positif saling menguatkan, sehingga musim kemarau 2023 menjadi lebih kering dan curah hujan pada kategori rendah hingga sangat rendah.

    Ia menjelaskan El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur.

    Pemanasan SML ini mengakibatkan bergesernya potensi pertumbuhan awan dari wilayah Indonesia ke wilayah Samudra Pasifik tengah dan timur.

    Sedangkan IOD adalah fenomena penyimpangan SML di Samudra Hindia, penyimpangan SML ini dapat menyebabkan berubahnya pergerakan atmosfer atau massa udara.

    “Fenomena El Nino ini menyebabkan kekeringan, sehingga diperlukan antisipasi. Selain itu, fenomena IOD menyebabkan berkurangnya curah hujan, sehingga menjadi kekeringan yang lebih kering dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

    Dalam dua fenomena ini, kata Maria, nilai positifnya ialah potensi panen garam akan meningkat, potensi tangkapan ikan juga akan meningkat, serta meningkatnya produksi padi pada lahan rawa lebak. Sedangkan negatifnya, terjadi kekeringan sumber daya air bersih, berpotensi gagal panen dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

    “Masyarakat diimbau untuk bisa menghemat penggunaan air dalam aktivitas sehari-hari, serta menampung hujan yang masih mungkin turun sebagai cadangan air dan cegah karhutla. Selain itu, melakukan update informasi melalui BMKG, baik terkait cuaca, El Nino atau IOD,” katanya.

    Terpisah, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kabupaten Lebak, Firman Rahmatullah mengatakan, dengan adanya fenomena El Nino yang dapat membuat Kekeringan di sejumlah daerah, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

    Ia menjelaskan, masyarakat harus menjaga produksi ketahanan pangan dan air bersih agar tetap stabil dan terjaga dengan baik.

    “Sepanjang ketahanan pangan dan air bersih melimpah, kita bisa menjaga dan tidak menurunkan imunitas tubuh demi mencegah terkena ISPA,” kata Firman, Selasa (8/8).

    Ia menerangkan, pada tahun 2022, di Lebak terdapat 10 ribu masyarakat terjangkit ISPA. Meski tidak ada korban jiwa, lanjut Firman, kasus penyakit ISPA di Kabupaten Lebak masuk kategori tertinggi dibandingkankan dengan 10 jenis penyakit lainnya.

    Firman berharap, masyarakat senantiasa mengutamakan budaya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan menggunakan air bersih.

    “Kami meyakini dengan PHBS, menjaga kebersihan lingkungan dan mengkonsumsi pangan yang bergizi tidak mudah terserang ISPA,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala Puskesmas Cisimeut, Dede Hardiansyah, mengatakan bahwa penderita ISPA mampu diatasi dengan mengoptimalkan penyuluhan dan promosi kesehatan untuk pencegahan penyakit menular maupun penyakit tidak menular.

    “Kami setiap hari kerja menerjunkan petugas ke desa-desa untuk melakukan penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” katanya. (MYU/DZH/RUS/PBN)

  • Festival Desa Cikolelet Tawarkan Destinasi hingga Atraksi Budaya

    Festival Desa Cikolelet Tawarkan Destinasi hingga Atraksi Budaya

    CINANGKA, BANPOS – Festival Desa Wisata Cikolelet 2023 resmi dibuka oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Selasa (8/8/2023). Kegiatan yang bertujuan untuk lebih menarik kunjungan wisatawan ini, menawarkan berbagai destinasi wisata hingga atraksi budaya berbasis masyarakat dan kearifan lokal. Berlangsung mulai 8 Agustus hingga 17 September.

    “Ini tahun kedua Festival Desa Wisata Cikolelet digelar. Karena dekat dengan wisata pantai Anyer-Cinangka, kita tawarkan alternatif lain, ada wisata desa, bisa melihat sungai, destinasi wisata desa, berbagai kegiatan masyarakat, dan atraksi budaya,” kata Tatu kepada wartawan.

    Pada Festival Desa Wisata Cikolelet, berbagai kegiatan digelar. Mulai dari pentas seni tradisional, pameran ekraf, lomba dongeng Sunda, pasanggiri bendrong lesung, ngagurah dano, parade band, lomba video kreatif, hingga tablig akbar.

    Menurut Tatu, Pemkab Serang sudah membangun akses jalan beton hingga ke desa-desa. Hal ini mempermudah wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata Cikolelet dan desa-desa wisata. Selain itu, pihaknya juga memfasilitasi berbagai pelatihan, mulai dari membatik, kriya, anyaman bambu, dan lainnya.

    “Saat ini kita dorong masyarakatnya, harus punya kemampuan menyiapkan kuliner, atraksi budaya, produk UMKM, dan berbagai kerajinan. Kalau bisa tidak hanya ditonton, tetapi wisatawan ikut terlibat dalam atraksi budaya. Paling penting, menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan bagi wisatawan. Ke depan, kita tingkatkan promisinya,” ujarnya.

    Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, Cikolelet merupakan salah satu desa yang sudah mendapat penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dari Kemenparekraf. “Tahun ini, ada Desa Kubangbaros dari Kecamatan Cinangka juga ikut ADWI. Kemudian ada satu desa dari Pandeglang dan Tangsel,” ungkapnya.

    Ia sependapat dengan Bupati Serang bahwa pengembangan desa wisata butuh keterlibatan masyarakat.

    “Selain itu, Ibu Bupati juga menyampaikan soal promosi. Nanti kami wajibkan hotel-hotel untuk ikut mempromosikan desa wisata, termasuk Cikolelet kepada para tamunya,” ujar Hamidi.

    Kepala Desa Cikolelet, Ojat Darojat mengatakan, pada Festival Desa Wisata tahun ini, pihaknya menambah berbagai atraksi budaya. Apalagi, sudah ada Gedung Sanggar Kesenian yang dibangun dari dana corporate social responsibility Bank bjb.

    “Bagi tamu yang hadir, sesuai amanat Ibu Bupati, nanti diajak dalam kesenian interaktif, salah satunya angklung,” ujarnya.

    Ada kegiatan yang paling menarik bagi wisatawan, yakni Ngagurah Dano pada tanggal 20 Agustus. Yakni kegiatan menangkap ikan di aliran sungai yang mengalir ke area Rawa Danau. Ditargetkan akan berkumpul 10 ribu masyarakat untuk turun ke sungai menangkap ikan.

    “Melibatkan masyarakat dari lima kecamatan terdekat dengan Cikolelet. Dan akses infrastruktur ke lokasi Ngagurah Dano, Jalan Cikolelet-Rancasanggal sudah beton, dibangun oleh Pemda Serang,” ujarnya.

    Menurutnya, dukungan Bupati Serang terhadap Desa Wisata Cikolelet sangat luar biasa. Tidak hanya mengantarkan Cikolelet meraih ADWI 2023, tetapi juga menyiapkan berbagai infrastruktur jalan, pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

    “Kami siap menampung kegiatan komunitas, wisatawan umumnya, maupun pemerintah daerah. Ada 30 homestay kami siapkan. Kami siap menyambut para wisatawan,” ujarnya. (AZM)

  • Proyek Dindikbud Dituding Jadi Penyebab APBD Banten Mandek

    Proyek Dindikbud Dituding Jadi Penyebab APBD Banten Mandek

    SERANG, BANPOS – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten pada tahun 2024 mendatang mengusulkan anggaran puluhan miliar untuk membangun sekolah bertingkat di Kota Serang. Dan usulan tersebut menjadi penyebab proyek 2023 tidak bisa dilaksanakan.

    Informasi dihimpun BANPOS, Selasa (8/8) proyek di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah di refocusing di tahun 2023, penyebabnya adanya usulan dari Dindikbud yang akan membangun Gedung bertingkat SMAN 2 Kota Serang.

    “Refocusing berdasarkan SE Pj Sekda tentang Optimalisasi Anggaran pada APBD Banten tahun 2023 ini memang sudah dibatalkan oleh PJ Gubernur Banten, tapi pada praktIknya program yang kemarin masuk dalam refocusing tetap ditahan, dan kabarnya akan menjadi SiLPA (sisa lebih penggunaan anggaran). Dan dana itu disiapkan untuk membangun Gedung bertingkat SMKN 2 Kota Serang,” kata salah sumber  di KP3B Curug Kota Serang yang enggan disebutkan namanya.

    Bahkan katanya, anggaran yang disiapkan bukan hanya puluhan miliar, akan tetapi mendekati diangka Rp100 miliar.

    “Gedungnya akan lebih megah dan besar dari SMAN 1 Kota Serang. Dana itu sekaligus untuk mebel. Tapi angka itu bisa berubah, masih dalam penghitungan oleh Dindikbud,” ujarnya.

    Sumber tersebut menyatakan, pembangunan Gedung bertingkat SMKN 2 Kota Serang, selain untuk menampung siswa setiap tahun dalam penerimaan siswa didik baru, sekaligus untuk penataan Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten.

    “Biar Kota Serang terlihat lebih tertata dan menarik lagi. Makanya Gedung SMKN 2 Kota Serang dibuat lebih mewah dari sekolah-sekolah tingkat SMA Negeri yang ada di Provinsi Banten. Kalau dilihat dari perencanaan programnya, memang gedungnya mewah sekali,” ujarnya.

    Meski usulan dari Dindikbud belum final dan disetujui oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan DPRD, akan tetapi mereka sangat meyakini bahwa program akan berjalan sesuai harapan.

    “Kalau dilihat dari gestur (sikap) pejabat Dindikbud, Gedung bertingkat SMAN 2 Kota Serang akan terwujud,” ujarnya.

    Namun, ada beberapa OPD di Pemprov Banten, menolak dan menentang usulan Dindikbud, lantaran saat ini Pemprov Banten membutuhkan dana lebih dari Rp750 miliar untuk sukses Pemilu dan Pilkada 2024.

    “Uang APBD Banten ini tahun ini dan tahun depan tersedot untuk anggaran kepemiluan. Makanya ada satu atau dua OPD yang benar-benar menolak usulan dari Dindikbud. Apalagi ada bidang tanah baru yang akan dibeli nantinya dalam pengembangan Gedung SMAN 2 Kota Serang,” ujarnya.

    Sementara itu, Dewan Provinsi Banten didesak oleh beberapa kalangan untuk mengeluarkan hak interpelasinya berkaitan dengan koreksi terhadap kinerja anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang dinilai kurang memuaskan. Bahkan, tidak hanya desakan untuk mengeluarkan hak interpelasi, melainkan juga didesak untuk mengeluarkan pernyataan mosi tidak percaya terhadap kinerja Pemprov Banten.

    Desakan itu muncul salah satunya datang dari akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Zainor Ridho saat menghadiri acara diskusi publik bertajuk ‘Serapan Anggaran Rendah: Apa Dampak dan Resolusinya,” yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Gerindra pada Selasa (8/8).

    Dalam catatanya, Ridho menjelaskan, alasan mengapa kinerja Pemprov Banten rendah, karena hal itu disebabkan oleh adanya ketidak sinkronan antara visi dengan pemerintah daerah itu sendiri, atau yang ia sebut dengan disorientasi birokrasi.

    “Setelah kita membaca apa yang berkembang saat ini di Provinsi Banten, itu yang disebut menurut saya adalah disorientasi birokrasi. Jangan-jangan birokrasinya itu tidak jalan karena tidak satu visi dengan siapa? Dengan pemerintah daerah,” kata Zainor Ridho dalam pertemuan tersebut.

    Tidak hanya disebabkan oleh disorientasi birokrasi, akademisi UIN Banten itu juga menilai, buruknya kinerja Pemprov Banten selama ini disebabkan oleh terjadinya disorientasi institusional.

    “Selain ada disorientasi birokrasi, menurut saya juga terpenting itu adalah ternyata setelah kita lihat ada distorsi institusional. Kenapa SKPD tidak berjalan? Sudah diberikan anggaran ternyata anggarannya tidak dimanfaatkan begitu baik,” imbuhnya.

    Oleh karenanya, melihat realitas tersebut maka, menurutnya sudah seharusnya anggota DPRD Provinsi Banten mengeluarkan hak interpelasinya untuk mengoreksi kinerja Pemprov Banten selama ini.

    “Maka DPRD sebagai salah satu suprastruktur negara punya peran penting untuk melakukan hak angket, kedua interpelasi, tiga bahkan bisa menginterpelasi terhadap eksekutif kenapa itu anggaran bisa lambat,” ucapnya.

    Sementara itu, tokoh masyarakat Banten Ali Yahya yang juga hadir dalam acara tersebut bahkan mengusulkan agar, Dewan Provinsi Banten mengeluarkan pernyataan mosi tidak percaya kepada pemerintahan Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

    Karena menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua BAKOR Banten itu menilai, kebijakan Al Muktabar yang kerap membatasi OPD melakukan penyerapan anggaran sama saja telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) yang sudah disepakati bersama.

    “Kalau orang yang dipilih itukan di-impeach namanya kan, nah itu mekanismenya panjang. Kalau ini mosi tidak percaya, kasih sama DPRD itu kepada Pemerintah Pusat, kepada Presiden. Karena inikan istilahnya sudah melanggar Peraturan Daerah, APBD itu kan Peraturan Daerah,” kata Ali Yahya saat ditemui usai menghadiri acara.

    Di samping itu, dorongan itu juga sebagai bentuk tantangan kepada dewan Provinsi Banten agar tidak melulu mengeluh, namun tidak melakukan aksi nyata.

    “Kita dorong berani gak DPRD, jangan ngeluh diluar tapi tidak bisa action, apalagi satu lingkup,” tandasnya. (MG-01/RUS/PBN)

  • UMKM Lebak Diajak Gabung Apmikimmdo Biar Naik Kelas

    UMKM Lebak Diajak Gabung Apmikimmdo Biar Naik Kelas

    LEBAK, BANPOS – Pengurus Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia (Apmikimmdo) Lebak periode 2023-2028 resmi dilantik. Dalam pelantikan tersebut, para pengusaha UMKM diajak untuk bergabung, dan bersama-sama untuk naik kelas bersama Apmikimmdo.

    Pelantikan yang digelar di Gedung Andika Resto Rangkasbitung itu mengangkat tema ‘Membangun Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menuju Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, Bersama Apmikimmdo Kita Bisa’.

    Sejumlah pejabat pun nampak hadir dalam kegiatan tersebut, seperti Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Lebak, Ade Sumardi dan sejumlah kepala dinas di antaranya Kepala Disperindag, Kadis Pariwisata, Kadis Ketapang, beberapa Kepala Desa, Polres Lebak dan pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apmikimmdo.

    Ketua Apmikimmdo DPC Lebak, Suhendar, mengatakan bahwa acara tersebut meliputi beberapa kegiatan. “Di acara ini ada beberapa kegiatan yang diawali pelantikan pengurus DPC Kabupaten Lebak, dilanjut dengan pembinaan UMKM dan juga ramah tamah antar pengurus,” ujar Suhendar, Selasa (8/8).

    Sementara itu, Sekjen DPD Apmikimmdo Banten, Ade Hidayat, menyebut bahwa seluruh pengusaha mikro kecil di Lebak pasti punya peluang untuk naik kelas ke arah yang lebih baik. Sehingga, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

    “Kita optimistis, dari pengusaha kecil akan meningkat naik menjadi pengusaha menengah dan besar. Semua punya peluang, dan itu nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional,” terangnya.

    Pada bagian lain, Ketua DPP Apmikimmdo, Laurensius Manurung, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas terselenggaranya giat pelantikan tersebut. Pihaknya pun mengaku kagum dengan kemeriahan acara tersebut.

    “Banyak yang bertanya, kenapa harus dibentuk dan menjadi anggota Apmikimmdo? Wadah ini sekarang sudah ada di 26 provinsi di Indonesia. Hingga saat ini pelantikan di Kabupaten Lebak yang paling meriah. Apmikimmdo ingin mendorong agar seluruh UMKM dapat tumbuh dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas dan mampu bersaing di kancah perekonomian nasional bahkan internasional,” kata Laurensius.

    Dikatakannya, ketimpangan-ketimpangan yang terjadi diharapkan dapat dilirik oleh pemerintah, dan memberikan kebijakan yang menyokong pelaku UMKM. Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah daerah untuk selalu memberi perhatian terhadap UMKM yang ada di Lebak.

    “Selamat kepada pengurus Apmikimmdo yang sudah dilantik, semoga dapat menggerakkan organisasi ini dan bisa menjadi motor penggerak bagi kemajuan UMKM di Kabupaten Lebak, dan semoga pemerintah daerah selalu memberi support. Hubungi kami jika ada yang perlu dikomunikasikan terkait pelatihan UMKM, karena terus terang, di Lebak keberadaan UMKM saat ini adalah penyerap tenaga kerja terbesar,” tandasnya. (WDO/DZH)

  • Seleksi Kang Nong Kabupaten Tangerang Ramai Peminat

    Seleksi Kang Nong Kabupaten Tangerang Ramai Peminat

    TANGERANG, BANPOS – Ratusan muda-mudi Kabupaten Tangerang antusias mengikuti Audisi Kang dan Nong. Audisi ini digelar oleh Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang, untuk mencari Duta Pariwisata Kabupaten Tangerang.

    Diketahui, sebanyak 126 peserta dari 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang mendaftar dan mengikuti audisi tersebut. Tahap pertama audisi akan memilih 50 peserta untuk 25 Finalis Kang dan 25 Finalis Nong. Selanjutnya, dari 50 finalis itu akan memasuki tahap kedua, dan akan dipilih sebanyak 12 pasang kang dan nong dengan total 24 peserta.

    Kepala Disporabudpar Kabupaten Tangerang, Ratih Rahmawati, mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi wadah bagi generasi muda, untuk aktif berpartisipasi mendukung pemerintah daerah dalam memajukan dan melestarikan warisan budaya dan pariwisata Kabupaten Tangerang.

    “Pemilihan Kang dan Nong Kabupaten Tangerang bertajuk ‘Dedications from the Youth: Enliven the Legacy’, dengan harapan Kang dan Nong yang terpilih dapat menunjukkan kontribusi untuk menghidupkan kembali warisan budaya dan pariwisata Kabupaten Tangerang, yang hampir sirna akibat pandemi Covid-19,” ujarnya di SDC Gading Serpong, Selasa (8/8).

    Finalis Kang 2012 yang juga sebagai juri tahap 1 dan 2, Attila, menjelaskan bahwa kang dan nong yang terpilih akan menjadi perwakilan generasi muda yang menjadi ikon Duta Pariwisata Kabupaten Tangerang.

    “Audisi Kang dan Nong Kabupaten Tangerang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Pastinya kang nong yang bertugas nantinya berada di garda terdepan pariwisata Kabupaten Tangerang, maka kang dan nong harus memiliki wawasan yang luas mengenai Kabupaten Tangerang terkhusus untuk pariwisata dan budaya,” katanya.

    Sebelum menuju audisi, kegiatan ini diawali dengan sosialisasi melalui media sosial dan roadshow Kang Nong Kabupaten Tangerang 2023 sejak bulan Juni-Juli 2023, dan dilanjutkan dengan pembukaan pendaftaran sejak tanggal 16 Juni 2023 hingga 05 Agustus 2023.

    Sebagai informasi, setelah terpilihnya 24 peserta, maka akan dilanjutkan dengan masa pembinaan selama 4 minggu dari 7 Agustus hingga 5 September 2023. Di tengah-tengah masa pembinaan, akan ada agenda malam bakat pada 26 Agustus 2023. Setelah itu, para peserta akan mengikuti karantina dari tanggal 6-7 September untuk menuju grand final pada 8 September 2023. (DZH)

  • Soal Dugaan Pungli di Pasar Rangkasbitung, Ini Kata Disperindag Lebak

    Soal Dugaan Pungli di Pasar Rangkasbitung, Ini Kata Disperindag Lebak

    LEBAK, BANPOS – Dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi di Pasar Rangkasbitung direspon oleh Disperindag Lebak. Menurutnya, penarikan retribusi penitipan kendaraan hanya sekali saja.

    Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan pada Disperindag Lebak, Yani, mengatakan bahwa setiap kendaraan yang masuk ke kawasan pasar Rangkasbitung, akan dikenakan tarif retribusi penitipan kendaraan.

    “Alhamdulillah setelah adanya penarikan retribusi parkir dengan hanya satu dipintu masuk, selama satu Minggu ini perolehan PAD dari penitipan kendaraan bisa meningkat atau naik lebih dari 200 persen,” kata Yani saat dikonfirmasi BANPOS.

    Ia menjelaskan, pengenaan tarif parkir tersebut hanya diberikan pada saat pengunjung pasar memasuki atau melewati portal awal.

    “Jadi hanya ketika masuk saja dikenakan tarif parkir, ketika keluar pengunjung akan diminta karcisnya lagi untuk diperiksa karena khawatir adanya tindak kriminal atau pencurian,” jelas Yani.

    Ia menerangkan, terkait masyarakat yang dimintai parkir saat telah memasuki pasar harus melihat apakah orang tersebut merupakan orang dari dinas atau bukan.

    Menurutnya, pihaknya tidak mungkin melakukan pungutan liar pada retribusi parkir di Pasar Rangkasbitung.

    Yani menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pelaporan yang juga bisa disertakan dokumentasi pungutan parkir ketika sudah memiliki karcis resmi.

    “Kita akan tindaklanjuti dan bersama tim pendamping akan menelusuri, kalau benar kita akan tindak serius,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Tekan Stunting Dengan ASI Ekslusif

    Tekan Stunting Dengan ASI Ekslusif

    TANGERANG, BANPOS – Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif bagi bayi dapat mencegah kasus stunting, sehingga dapat menurunkan angka kasus secara signifikan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang, Achmad Muchlis, dalam seminar bertajuk ‘Bersama-sama Dukung Ibu, Sukses Menyusui dan Bekerja’.

    Seminar tersebut merupakan rangkaian peringatan Pekan ASI Sedunia. Diketahui, Pekan ASI Sedunia merupakan Gerakan Menyusui secara global dan menyediakan dukungan untuk para ibu, agar bisa menyusui di mana saja.

    Terlebih, ASI menjadi sangat penting bagi perkembangan bayi, khususnya pada enam bulan pertama pascakelahiran, karena mengandung zat penting yang disebut ASI Eksklusif.

    “Kegiatan seminar ini memiliki tujuan berupa meningkatkan pengetahuan tentang ASI, manfaat ASI dan keterkaitan ASI dengan tumbuh kembang anak. Seluruh kader dan petugas kesehatan sangat penting untuk mengikuti seminar ini agar bisa menerapkan dan membagikan ilmu kepada masyarakat khususnya ibu menyusui,” ujar Achmad Muchlis di GSG Kabupaten Tangerang, Selasa (8/8).

    Achmad Muchlis menyebutkan bahwa ASI eksklusif memberikan seluruh kebutuhan bayi dengan sempurna. Dengan begitu, kasus stunting dapat mengalami penurunan apabila balita mendapat ASI yang tepat.

    “Upaya untuk percepatan penurunan stunting salah satunya pemberian ASI, di 6 bulan pertama pasca kelahiran atau ASI Eksklusif. Maka dari itu untuk ibu menyusui, baik pekerja atau ibu rumah tangga, jangan sampai melewatkan waktu tersebut karena sangat banyak manfaat yang akan didapat oleh balita maupun ibunya sendiri,” ucapnya.

    Wakil ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Tangerang, Nina Lisnawati Romli, pada sambutannya menyebutkan bahwa poin penting dalam perkembangan kesehatan anak yaitu pemberian ASI pada bayi.

    Sebagaimana diketahui, menyusui memiliki dampak yang sangat signifikan dalam menurunkan kematian bayi.

    “Mudah-mudahan momentum menyusui sedunia tahun 2023 ini akan meningkatkan pengetahuan atas pemberian ASI, khusunya untuk ibu bekerja. Sehingga, tercapai anak kita tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas,” harapnya.

    Sebagai informasi, seminar ASI ini diisi oleh Dokter Spesialis Anak, dr. Utami Roesli, sebagai narasumber yang menjelaskan materi mengenai pentingnya ASI untuk tumbuh kembang balita dan dipandu oleh moderator dr. Radianti Bulan Tobing. (DZH)