BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Kejahatan Siber Intai Pelaku UMKM, Diskominfo Kota Tangerang Bekali Cyber Security Awareness

    Kejahatan Siber Intai Pelaku UMKM, Diskominfo Kota Tangerang Bekali Cyber Security Awareness

    TANGERANG, BANPOS – Perkembangan dunia digital saat ini membuka celah terjadinya kejahatan siber. Tindak kriminal berbentuk digital itu menyasar banyak pihak, termasuk para pelaku UMKM yang telah terjun ke dunia digital dalam melaksanakan usahanya.

    Hal tersebut yang membuat Diskominfo Kota Tangerang menggelar sosialisasi Cyber Security Awareness kepada ratusan pelaku UMKM di Kota Tangerang. Sosialisasi tersebut diikuti oleh ratusan pelaku UMKM, yang dilaksanakan secara hybrid yakni daring dan tatap muka di ruang Akhlakul Karimah Puspemkot Tangerang.

    Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang, Indri Astuti, menerangkan bahwa kegiatan ini sebagai upaya dalam memberikan edukasi bagi para pelaku UMKM, terkait pentingnya kesadaran tentang ancaman keamanan siber dalam dunia digital.

    Kegiatan yang diikuti ratusan peserta itu pun untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM, tentang bagaimana cara untuk menghindari kemungkinan menjadi korban dari tindak kejahatan siber yang mengancam mereka.

    “Ada sebanyak 100 pelaku UMKM yang hadir disini. Sosialisasi ini sangat penting karena maraknya kasus kejahatan dari keamanan data pribadi yang muncul kepada masyarakat, dengan modus undangan pernikahan apk, list orderan berupa pdf, yang justru hal itu dapat meretas data yang dimiliki,” ujarnya, Selasa (8/8).

    Ia juga mengatakan, pada sosialisasi ini pihaknya mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya yakni Tafa Ainun yang merupakan Sandiman Ahli Pertama Deputi II dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia.

    “Untuk itu mereka yang hadir bisa lebih paham bagaimana terhindar dari kejahatan siber dan lebih awareness terhadap keamanan siber bagi bisnis para pelaku UMKM,” tuturnya.

    Sementara itu, Tafa Ainun Wijayanti, menjelaskan kepada para peserta kejahatan apa saja yang marak terjadi, dan bagaimana proses pencurian data pribadi terjadi dengan mudah. Mulai dari menerima unduhan aplikasi yang tidak dikenali, hingga mengisi daya handphone dimana saja.

    “Potensi kejahatan yang marak terjadi dimulai dari kebocoran data, malware, ransomware, sosial engineering, apk, dan masih banyak lagi. Itu semua bukan hanya bersumber dari penyelenggara systemnya, namun juga dari diri pribadi pengguna dunia digital saat ini,” ujarnya.

    Maka dari itu, ia menegaskan bahwa literasi digital sangat penting untuk dimiliki oleh setiap masyarakat, agar tidak melakukan hal-hal seperti menekan undangan file apk yang mencurigakan secara sembarangan, atau file pdf yang ketika ditekan akan muncul permintaan unduh aplikasi.

    “Serta adapula melalui charge yang dilakukan dimana saja. Untuk itu, masyarakat saat melakukan pengisian daya baterai, agar tidak mengaktifkan mode transfer data, sehingga kejahatan digital tidak akan terjadi,” jelas Tafa.

    Salah satu pelaku UMKM dari Kecamatan Batuceper, Yunita Robert, mengaku sosialisasi ini sangat bermanfaat untuknya. Apalagi, kasus seperti ini sudah terjadi pada kerabat dan tetangganya, dimana adanya list orderan fiktif yang ternyata meretas data pribadi. Kini, ia menjadi semakin sadar terhadap keamanan data pribadi.

    “Kita sebagai pengguna media sosial, masih banyak belum paham tentang bahayanya keamanan data pribadi. Untuk itu adanya sosialisasi ini sangat dibutuhkan, apalagi usaha kami juga tak lepas dari transaksi online,” tandasnya. (DZH)

  • Diskusi Publik Fraksi Gerindra Ungkap APBD Banten Habis Untuk Belanja Pegawai

    Diskusi Publik Fraksi Gerindra Ungkap APBD Banten Habis Untuk Belanja Pegawai

    SERANG, BANPOS – APBD Banten tahun anggaran 2023 yang sudah terserap sebanyak 45 persen dari total hampir Rp12 triliun, sebagian besar habis untuk belanja pegawai.

    Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Gerindra yang juga Ketua Komisi IV DPRD Banten, M Nizar, saat memberikan pemaparan diskusi publik dengan tema ‘Serapan Anggaran Rendah: Apa Dampak dan Resolusinya’ di GSG DPRD Provinsi Banten, Selasa (8/8).

    Ia mengungkapkan, realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Juli lalu, masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari hasil rapat koordinasi komisi-komisi dengan mitra kerjanya.

    “Serapan anggarannya 45 persen, separuhnya belanja pegawai, separuhnya lagi operasional seperti belanja rutin seperti bayar listrik dan lain-lain,” kata Nizar.

    Atas kondisi saat ini, pihaknya meminta kepada semua pihak dan unsur masyarakat agar melakukan perbaikan. Alasanya, perubahan Banten ke arah yang lebih baik tidak hanya dilakukan oleh para wakil rakyat di DPRD.

    “Kondisi Pemprov Banten tidak baik-baik saja. Saya tidak mampu berjalan sendirian, ada 85 orang dan 8 fraksi di DPRD. Dan meminta semua elemen bersama-sama mendorong Banten lebih baik lagi,” ujarnya.

    Kondisi yang dianggapnya tidak baik tersebut, selain kinerja pemprov yang serapannya masih jauh dari harapan, akan berdampak pada kondisi masyarakat. Terbukti Banten menjadi provinsi dengan jumlah pengangguran tertinggi di Indonesia.

    Ditambah lagi, data dari lembaga keuangan, masyarakat Banten saat ini kondisinya banyak terjerat pinjaman online (Pinjol). “Masyarakat Banten terjerat pinjol. Angkanya hampir Rp1 triliun,” katanya.

    Oleh karena itu, perbaikan pembangunan harus dilakukan secara keseluruhan. Evaluasi atas kinerja Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, menurutnya harus dilakukan secara bersama-sama.

    “Proses pembangunan ke arah positif harus dilakukan dari semua arah. Kita masih punya waktu sampai 12 Oktober tahun 2023 ini. Kita dorong semuanya, pemerintah kita lebih baik lagi,” tuturnya.

    Tak hanya serapan yang masih rendah, Nizar juga meminta Al Muktabar untuk tidak merombak anggaran 2023 yang telah disepakati bersama serta SOTK.

    “Ini kan Pj Gubernur Banten ibaratnya adalah penunggu rumah. Jadi kalau seorang penunggu itu tidak boleh melakukan perubahan, termasuk merubah SOTK (struktur organisasi tata kerja),” tandasnya.

    Hadir sebagai narasumber diskusi tersebut akademisi UIN SMHB, Zainor Ridho; Ketua Umum BAKOR Banten, Ali Yahya; akademisi Untirta, Firdaus. Diskusi juga dihadiri oleh mahasiswa Banten. (RUS/DZH)

  • Pj Gubernur Al Muktabar Kecewa Honorer Banten Tetap Aksi

    Pj Gubernur Al Muktabar Kecewa Honorer Banten Tetap Aksi

    SERANG, BANPOS – Pj Gubernur Banten Al Muktabar dibuat kecewa, lantaran sejumlah tenaga honorer tetap bersikukuh berangkat menuju Jakarta untuk menggelar aksi di depan Gedung DPR RI guna menuntut pengangkatan status mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
    Padahal, Al menjelaskan, dirinya telah mengimbau kepada tenaga honorer itu untuk bersabar menanti pengangkatan status mereka itu.
    “Saya selalu menyampaikan bahwa mohon untuk bersabar, karena terakhirkan kan pak MenPAN RB sudah mengeluarkan surat edaran bahwa pemerintah daerah untuk tetap menganggarkan dalam rangka keberlanjutan saudara-saudara kita non ASN,” kata Al Muktabar saat ditemui di Gedung Pendopo Gubernur Banten pada Senin (7/8).
    Di samping itu Al juga mengaku, jika Pemprov Banten selama ini tidak diam saja melihat nasib para tenaga honorer di Provinsi Banten.
    Ia mengatakan bahwa selama ini, Pemprov Banten telah melakukan berbagai upaya memperjuangkan nasib mereka agar sesuai dengan apa yang diharapkan.
    “Saya pikir kita akan berusaha, dan di berbagai kesempatan telah disampaikan bahwa semua memperhatikan itu untuk dicarikan solusi yang menyeluruh dan yang baik bagi bersama. Kita tidak diam saja, kita terus mengupayakan,” ucap pejabat yang kini masih menjabat sebagai Sekda Banten definitif itu.
    Terkait dengan pemberian sanksi terhadap tenaga honorer yang bersikukuh berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi, Pj Gubernur Banten itu pun mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya ke masing-masing OPD.
    Namun, tidak menutup kemungkinan jika ternyata hal itu dapat mengganggu kinerja pelayanan publik, maka sanksi akan diberikan kepada tenaga honorer tersebut.
    “Nanti kita lihat dari komposisi OPD nya, apakah itu mengganggu kerjanya atau seperti apa. Karena yang punya evaluasi teknis itu di OPD. Nanti kita lihat laporannya seperti apa,” tuturnya.
    Sebelumnya, beredar sebuah surat yang berisikan imbauan dari Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Virgojanti, berkaitan akan dilaksanakannya aksi tuntutan tenaga honorer di Senayan, Jakarta.
    Isi dari surat tersebut, Pj Sekda Banten itu mewajibkan kepada masing-masing kepala OPD untuk melakukan pembinaan kedisiplinan dan pengawasan terhadap tenaga honorer di masing-masing lingkup kerjanya.
    ”Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN serta sehubungan dengan rencana Aksi Damai untuk menyampaikan aspirasi dari Pegawai Non ASN Pemerintah Provinsi Banten di Gedung DPR RI dan Kantor Kemenpan RB Jakarta, diinformasikan kepada seluruh kepala perangkat daerah WAJIB melaksanakan pembinaan kedisiplinan dan pengawasan atas capaian kinerja terhadap Pegawai Non ASN di masing-masing perangkat daerah,” kutip BANPOS dari surat imbauan tersebut.
    Saat berusaha untuk dikonfirmasi oleh rekan media, Virgojanti nampak enggan untuk menanggapi perihal surat yang dikeluarkannya itu.
    Sementara itu diketahui, dalam aksinya di DPR RI, pekerja Non ASN (Kategori dan Non Kategori) yang mengaku sudah mengabdikan diri menuding adanya ketidakadilan. Banyak pekerja Non ASN yang saat ini sudah lebih dari 15 tahun mengabdikan diri, akan tetapi tidak memiliki kepastian hukum dan kejelasan statusnya.
    Menurut mereka, pengangkatan tenaga Honorer menjadi CPNS yang dilakukan oleh Pemerintahan sebelum Joko Widodo masih meninggalkan persoalan, dimana masih banyak tenaga honorer yang tersisa dan belum menjadi PNS dengan dilabeli Tenaga Honorer Kategori (THK) I dan II.
    Sekretaris Presidium Forum Honorer se-Provinsi Banten, Achmad Herwandi menyampaikan bahwa hingga saat ini tenaga honorer masih banyak yang belum mendapatkan kejelasan dari statusnya.
    “Tersisanya tenaga honorer ini diakibatkan dari carut marutnya proses pengangkatan yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil karena ditengarai banyak terdapat kecurangan,” ujarnya, Senin, (7/8).
    Selain itu, dirinya menjelaskan, bahwa THK I dan THK II, rata-rata sampai dengan saat ini sudah melakukan pengabdian selama puluhan tahun. Bahkan, banyak dari para pekerja tersebut yang umurnya sudah memasuki masa pensiun.
    Capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo sebesar 82 persen (LSI, 3/5), ia menuturkan, capaian tersebut merupakan capaian tertinggi selama Pemerintahan Joko Widodo. Menurutnya, hal ini tidak lepas dari peran Tenaga Non ASN yang selalu berjibaku mensukseskan program Pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
    “Namun seringkali peran Tenaga Non ASN ini diabaikan, bahkan upah yang diterimanya sangat memprihatinkan di bawah upah minimum padahal keterlibatan Tenaga Non ASN sangat besar dalam menentukan keberhasilan kinerja pemerintahan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik,” paparnya.
    Saat ini, total Tenaga Non ASN di Indonesia sebesar 2.355.092 orang. Bekerja sebagai guru sebanyak 731.524, tenaga kesehatan 204.902, penyuluh 74.362, tenaga teknis 609.255, dan administrasi 734.749. Dimana sebesar 325.517 berada di instansi Pusat dan 2.029.575 berada di instansi Daerah.
    Pemerintah melalui MENPANRB telah mengeluarkan Surat Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 perihal Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN tertanggal 25 Juli 2023.
    Selain itu, diketahui MENPANRB juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis Pada PPPK Tahun Anggaran 2022, Keputusan ini ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2023.
    “Dua kebijakan yang sudah dikeluarkan ini sejatinya belum memenuhi rasa keadilan bagi Tenaga Non ASN yang saat ini ada. Surat yang diterbitkan juga tidak memberikan kepastian hukum yang jelas,” ungkapnya.
    Menurutnya, hal tersebut karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah yang diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Dengan demikian, pemberlakuan lima tahun sebagaimana hal tersebut dalam Pasal 99 ayat (1) jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK.
    Kemudian, terkait dengan Surat Keputusan Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis Pada PPPK Tahun Anggaran 2022, dirinya mengaku bahwa sedari awal, pihaknya menolak hal tersebut.
    “Sejak awal kami menolak adanya perekrutan PPPK melalui seleksi yang dibuka juga untuk umum, bagaimana mungkin kami yang sudah bekerja puluhan tahun dengan rutinitas pekerjaan yang dilakukan setiap hari sesuai dengan bidang kami masing-masing dapat bersaing dengan pelamar umum yang baru lulus sekolah atau fresh graduate, ditambah nilai ambang batas kelulusan sangat tinggi,” ujarnya.
    “Untuk itu kami Tenaga Non ASN yang tergabung dalam Presidium Forum Honorer se-Provinsi Banten (FHPB) bersama dengan Forum Non ASN Jawa Tengah, menuntut agar, segera sahkan RUU Perubahan tentang ASN, dengan memuat Pasal Pengangkatan Non ASN menjadi PNS/PPPK, merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dengan memuat Pengangkatan secara langsung menjadi PPPK tanpa batasan jenjang pendidikan, juga mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengangkatan tenaga Non ASN menjadi ASN,” tandasnya.
    Ratusan Tenaga Honorer asal Kabupaten Lebak juga ikut berangkat menuju Jakarta dalam agenda Aksi Demonstrasi dengan tuntutan agar diangkat menjadi ASN.
    Diketahui, sebanyak 140 orang yang hadir dalam aksi tersebut merupakan Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Tenaga Honorer Kementerian Agama Lebak. Pemberangkatan dimulai pada Senin (7/8) pukul 03.00 dini hari waktu setempat dengan titik kumpul di Alun-alun Rangkasbitung.
    Salah satu Peserta Aksi, Anjas Badrudin, menerangkan, dalam aksi tersebut seluruh peserta sama-sama memperjuangkan hak dan harapan sesama honorer.
    “Iya betul, aksi kami ke DPR RI untuk menyuarakan aspirasi sesama honorer,” kata Anjas saat dihubungi BANPOS melalui panggilan Telepon.
    Anjas yang juga Alumni HMI tersebut memaparkan, seluruh peserta aksi memiliki harapan aspirasi tersebut dapat didengar dan diterima demi meningkatkan kesejahteraan seluruh honorer.
    “Selama ini, honorer memiliki peranan besar dalam pembangunan di setiap program pemerintah,” tandasnya.
    Terpisah, Sekda Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta berpesan kepada ribuan honorer peserta aksi Unjuk Rasa (Unras) ke gedung DPR RI untuk tidak anarkis selama berlangsungnya aksi. Hal tersebut disampaikan Sekda Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta saat melepas peserta aksi Unras ribuan honorer teknis administrasi Kabupaten Pandeglang ke DPR RI, pukul 03.00 WIB di Pancaniti Alun-alun Pandeglang, Senin (7/8).
    “Aksi kalian adalah aksi damai, sampaikan apa yang menjadi keinginan kalian semua dengan santun, damai dan tertib,” kata Fahmi.
    Menurutnya, aksi unjuk rasa ini merupakan aksi damai untuk menuntut kejelasan nasib para honorer.
    “Niat kalian melakukan aksi unjuk rasa adalah niat baik, berjuang meminta kejelasan, jadi jangan sampai niat baik ini tercoreng oleh sikap-sikap yang tidak terpuji,” ucapnya.
    “Saya menekankan kepada para honorer yang akan melakukan aksi unjuk rasa, agar selalu menjaga ketertiban dan jangan sampai membuat keributan yang menyebabkan anarki,” sambungnya.
    Oleh karena itu, ia berharap dari aksi yang dilakukan oleh para honorer ini ditemukan solusi.
    “Dari aksi para honorer ini ada langkah terbaik dari pemerintah pusat terkait nasib para honorer,” ungkapnya.
    Sementara itu, Ketua Forum Honorer Teknis Kabupaten Pandeglang, Yosef Gumilar mengatakan, massa peserta aksi dari Kabupaten Pandeglang jumlahnya ribuan dan berangkat menggunakan puluhan bus.
    “Untuk para peserta aksi unjuk rasa ke gedung DPR RI hari ini berjumlah 1.500 orang, berangkat menggunakan kendaraan bus sebanyak 23 unit,” katanya.
    Ia menegaskan, aksi demo yang dilakukan oleh para honorer teknis di Kabupaten Pandeglang sebagai langkah memperjuangkan nasib tenaga honorer yang tersebar di seluruh instansi pemerintah Kabupaten Pandeglang.
    “Insyaallah aksi kami aksi damai, kami ingin para honorer teknis ada kepastian, aksi demo ini merupakan bentuk perjuangan untuk merubah nasib kami,” ungkapnya.
    Berdasarkan informasi, terdapat tiga tuntutan yang akan dibawa dalam aksi tersebut, yakni sahkan segera RUU Perubahan tentang ASN, mendesak Presiden untuk merevisi PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, serta mendesak pemerintah menerbitkan PP terkait pengangkatan honorer menjadi ASN. (MG-01/CR-01/DHE/MYU/DZH/PBN)

  • Hanya Rp10 Miliar Target Serapan Anggaran PSU Banten

    Hanya Rp10 Miliar Target Serapan Anggaran PSU Banten

    SERANG, BANPOS – Pemprov Banten hanya menargetkan proyek prasarana sarana dan utilitas (PSU) pada tahun anggaran 2023 ini terserap Rp10 miliar, dari total anggaran Rp240 miliar.
    Informasi dihimpun, proyek PSU Rp240 miliar yang menyebar di delapan kabupaten/kota dengan dipecah-pecah menjadi 1.400 paket kegiatan, atau masing-masing paket Rp190 juta, rencananya hanya diserap 5 persennya saja.

    “Dokumen pada program RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2023, yang sudah disinkronkan dengan program peningkatan PSU, itu hanya Rp10 miliar saja. Jadi tidak diserap semuanya,” kata salah seorang sumber di KP3B yang enggan disebutkan namanya, Senin (7/8).

    Ia mengungkapkan, kegaduhan proyek PSU yang saat ini terjadi antar pemprov dan DPRD sesungguhnya telah dibahas sebelumnya, akan tetapi. masih ada ketidakpuasan dari pihak legislatif.

    “Saat ini isu yang mengemuka, adalah serapan rendah. DPRD sepertinya masih terus melakukan negosiasi, agar PSU dapat direalisasikan, walaupun jika dihitung waktunya mepet,” katanya.

    Adanya kendala ada sistem E-katalog dan surat edaran (SE) Pj Sekda pada akhir Februari lalu (saat itu dijabat oleh Moch Tranggono) adalah trik saja.

    “Kita lihat saja nanti, sekarang sudah mau memasuki minggu kedua bulan Agustus, sementara proyek PSU masih di review. Belum ada progres lebih banyak lagi pengerjaannya. Dan jika nanti pada akhir Agustus ini tidak juga ada progres, maka dipastikan akan menjadi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)). Apalagi memang sekarang ditarget hanya terserap Rp10 miliar atau kurang lebih 50 paket saja, tidak sampai 1.000 paket,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Banten, M Rachmat Rogianto mengungkapkan, kendala belum terlaksananya PSU adalah hal teknis yang sampai saat ini masih ditinjau ulang.

    “Ada E-katalog, dan untuk PSU kita kroscek ulang,” kata Omi (panggilan akrab M Rachmat Rogianto).
    Pihaknya membenarkan saat ini, dari total pagu anggaran 2023 yang dikelola pihaknya sebesar Rp500 miliar, serapan belum mencapai 20 persen.

    “Fisiknya 14 persen, keuangan 2,4 persen,. Untuk fisik realisasinya Rp4 miliar, sedangkan belanja pegawai atau keuangan Rp9 miliar, dan untuk PSU itu ada 1.400 paket dengan anggaran Rp240 miliar. Kita optimistis, ini dapat dikerjakan dengan waktu tersisa di tahun 2023 ini, walaupun sangat sulit,” ujarnya seraya mengatakan, serapan PSU 2023 sama dengan tahun 2022, sebesar 96 persen.

    Ketua Komisi IV DPRD Banten, M Nizar mengaku akan terus meminta pemprov agar dapat menjalankan programnya sesuai dengan rencana, termasuk serapan PSU dan program lainnya yang bersentuhan dengan masyarakat.

    “Kita akan ambil sikap tegas,” kata politisi Gerindra ini.(RUS/PBN)

  • Guru Dan Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas

    Guru Dan Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas

    JAKARTA, BANPOS – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) mengumumkan tes seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) secara nasional akan dimulai pada September 2023. Tahun ini, Pemerintah akan membuka 572.496 lowongan CASN, turun dari proyeksi 1,03 juta lowongan.

    Menteri PANRB Abdul­lah Azwar Anas mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 572.496 terbagi untuk 72 instansi Pemerintah Pusat sebanyak 78.862 ASN dan Pemerintah Daerah 493.634 ASN.

    Alokasi formasi CASN untuk Pemerintah Pusat sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Adapun, di Pemerintah Daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan dan 42.826 PPPK Teknis.

    “Kami menjamin semuanya fair, tidak bisa titip-menitip. Kami berharap, ASN bisa mela­hirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan masyarakat sesuai arahan Presiden,” tegas Anas dalam keterangan resminya, di Jakarta, kemarin.

    Dalam rekrutmen CASN 2023, kata Anas, Pemerintah akan fokus pada tiga hal.

    Pertama, fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi for­masi yang paling banyak dise­diakan.

    “Hampir 80 persen formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan,” ungkap eks Bupati Banyuwangi itu.

    Kedua, Pemerintah akan memberi kesempatan rekrut­men untuk talenta digital dan data scientist.

    Ketiga, Pemerintah akan mengurangi rekrutmen pada formasi yang terdampak trans­formasi digital.

    Anas mengatakan, rekrutmen ASN juga dimaksudkan sebagai upaya untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non ASN atau yang biasa disebut tenaga honorer.

    Saat ini, jumlah tenaga non ASN sebanyak 2,3 juta, dan se­dang dalam proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Menurutnya, Pemerintah kon­sisten memberikan afirmasi, menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer, juga kepada eks honorer karena mereka telah mengabdi.

    “Rekrutmen ASN 2023 se­banyak 80 persen, di antaranya untuk pelamar dari tenaga non ASN dan 20 persen untuk pela­mar umum,” jelasnya.

    Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, pihaknya mulai mempersiap­kan tahapan penerimaan CASN 2023.

    Menurut Haryomo, salah satunya soal fitur tambahan dalam portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN). Yakni berupa penambahan detail informasi formasi jabatan yang dibuka pada seleksi CASN 2023.

    Menu informasi jabatan yang bisa dilamar akan memuat keterangan terperinci mulai dari uraian tugas, kelas jabatan, peng­hasilan yang diterima, sampai jenjang jabatan.

    Haryomo mengatakan, penambahan keterangan infor­masi jabatan bagi pelamar ini untuk mengantisipasi peserta mengundurkan diri, dengan ala­san jabatan yang dilamar tidak sesuai dengan pekerjaan yang di­inginkan atau penghasilan yang didapat tidak sesuai ekspektasi pelamar.

    “Untuk itu, BKN akan menye­diakan keterangan rincian infor­masi setiap jabatan pada formasi yang dilamar,” bebernya.

    Haryomo menambahkan, dalam pelaksanaan seleksi PPPK 2022, ada 1.921 peserta seleksi mengundurkan diri dengan se­jumlah alasan.

    Selain alasan karena ketidaksesuaian pekerjaan dan penghasilan dengan ekspektasi pela­mar, lokasi penempatan juga menjadi alasan pengunduran diri.

    Untuk itu, kata Haryomo, pelamar diminta mempertim­bangkan betul sebelum melaku­kan pendaftaran. Baik dari aspek jabatan, lokasi, sampai dengan penghasilan.

    Dengan adanya menu infor­masi jabatan ini, pelamar seleksi CASN 2023 akan dipermudah untuk mencari tahu mengenai rincian formasi yang akan di­lamar.

    Haryomo juga mengimbau se­luruh instansi Pemerintah untuk memperhatikan dengan lebih de­tail tahapan seleksi administrasi. Jangan sampai ada pelamar yang dirugikan. (RMID)

  • Pemkab Tangerang Siapkan Mitigasi El Nino, Agustus-September Berpotensi Kering

    Pemkab Tangerang Siapkan Mitigasi El Nino, Agustus-September Berpotensi Kering

    TANGERANG, BANPOS – Pemkab Tangerang telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi guna mencegah dampak kekeringan menghadapi potensi puncak fenomena El Nino, yang diperkirakan terjadi pada Agustus-September. Terlebih, beberapa kecamatan berpotensi terjadi kekeringan.

    Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang, Asep Jatnika Sutrisno, mengatakan bahwa langkah awal mitigasi tersebut adalah dengan melakukan pemetaan geografis terhadap wilayah rawan bencana kekeringan.

    “Prediksi akan ada sembilan kecamatan yang mengalami kekeringan, yakni Kecamatan Sindang Jaya, Jambe, Kronjo, Kresek, Jayanti, Gunung Kaler, Mauk dan Kemiri,” katanya kepada awak media, Senin (7/8).

    Sementara untuk langka penanganannya, Asep menuturkan bahwa pemerintah daerah akan segera mendistribusikan bantuan benih padi varietas tahan kering untuk 1.000 hektare, di area pertanian yang terdampak tersebut.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, untuk bantuan benih yang tahan terhadap kekeringan atau pola tanam hemat air untuk 1.000 hektare, dan kita sudah siap untuk mendistribusikan ke setiap daerah yang terdampak El Nino,” ungkapnya.

    Selain itu, pihaknya juga bakal menurunkan sebanyak delapan unit mesin pompa air, untuk menanggulangi kekurangan air yang diperkirakan akan melanda di daerah pertanian pada sembilan kecamatan tersebut.

    “Kami sudah menyiapkan delapan unit mesin pompa air untuk menanggulangi kekurangan air di area terdampak. Monitoring dan intervensi juga terus kami lakukan pada area yang mengalami kekeringan, salah satunya dengan melakukan pemantauan sumber air di area tersebut,” terangnya.

    Untuk diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan semua pihak terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari fenomena El Nino. Namun, El Nino yang dihadapi sejak Juli kemarin, masih disebut lemah.

    “Jadi El Nino itu sesuai hasil prediksi sudah mulai terjadi di Indonesia sejak Juli. Tapi sesuai hasil prediksi juga, El Nino-nya masih lemah di awal-awal Juli itu,” kata Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati.

    Dalam hal ini menurutnya, dampak dari El Nino pada awal Juli masih kurang signifikan atau kurang terasa karena El Nino-nya masih lemah. Akan tetapi beberapa hari lalu, sesuai hasil prediksi, indeks El Nino semakin menguat dari yang awalnya masih lemah mulai menjadi moderat.

    “Nah, ini baru mulai menjadi moderat. Makanya kami terus gencar mengimbau, mengingatkan, dengan El Nino yang semakin moderat atau semakin menguat, tentunya dampaknya akan menguat juga,” ujarnya.

    Dengan demikian, puncak terjadinya El Nino diprediksi akan berlangsung pada bulan Agustus-September, dan hal itu akan berakibat pada musim kemarau yang lebih kering dari kemarau saat tidak terjadi El Nino, seperti pada tahun 2020, 2021, dan 2022.

    Dia mengatakan, jika kondisinya semakin kering, dampak lanjutnya adalah lahan dan hutan menjadi mudah terbakar. Selain itu, dampak yang diberikan itu kepada para petani karena air semakin kurang, sehingga sektor pertanian akan terganggu. (DZH/ANT)

  • Nakes Kota Tangerang Dilatih Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal

    Nakes Kota Tangerang Dilatih Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal

    TANGERANG, BANPOS – Guna meningkatkan keterampilan dokter dan bidan dalam hal tata laksana dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, serta memastikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan pertama mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar, Dinkes Kota Tangerang menggelar Pelatihan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di Kantor Dinkes Kota Tangerang, Senin (7/8).

    Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 dokter dan bidan dari fasilitas pelayanan kesehatan pertama yaitu Puskesmas Poned dan Klinik, dengan pelatihan yang berlangsung tiga hari ke depan. Kegiatan itu menghadirkan narasumber dr Eddy Tonynbee untuk kasus kegawatdaruratan maternal, dan dr Arif Budiman untuk kasus kegawatdaruratan neonatal.

    Kepala Dinkes Kota Tangerang, dr Dini Anggraeni, mengungkapkan bahwa dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, perlu dilaksanakan secara terpadu dalam menangani permasalahan dan penyakit yang terjadi pada masa hamil, bersalin, nifas dan bayi neonatus.

    “Dalam menangani kegawatdaruratan diperlukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir,” ujar Dini.

    Selain itu, ia menuturkan bahwa salah satu faktor utama yang akan menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan tersebut adalah terkait kualitas sumber daya manusia yang melaksanakannya.

    Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas tenaga kesehatan tersebut, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan pertama melalui pelatihan yang komprehensif dan tepat sasaran.

    “Kompetensi yang diharapkan dalam pelatihan ini, merupakan kompetensi tim namun tetap sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pelatihan berlangsung tiga hari, dimana hari pertama terkait kegawatdaruratan maternal, hari kedua kegawatdaruratan neonatal dan hari terakhir pada Rabu (9/8) mendatang, akan berlangsung praktik klinik,” ungkapnya.

    Menurut Dini, dengan adanya pelatihan ini, diharapkan petugas fasilitas pelayanan kesehatan pertama dapat kian terampil dalam menangani kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

    “Sehingga, dapat menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan bayi lahir di Kota Tangerang. Tentunya, dengan seluruh pelayanan dan fasilitas yang memadai sesuai standar,” tandasnya. (DZH)

  • Inget Nih, Walikota Benyamin Bakal Sanksi ASN Nakal

    Inget Nih, Walikota Benyamin Bakal Sanksi ASN Nakal

    SERPONG, BANPOS – Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), para pegawai harus bekerja secara disiplin sesuai dengan tugas yang ditetapkan. Jika tidak, sanksi tegas siap diberikan kepada aparatur.

    Hal tersebut disampaikan Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, saat memimpin Apel di Lingkungan Pusat Pemerintah Kota (Puspemkot) Tangerang Selatan, Senin (7/8).

    “Saya minta ASN dan PPPK itu pedomani aturan, jangan aneh-aneh. Saya enggak mau lihat ASN yang sudah ditetapkan kerjanya itu tidak disiplin. Saya akan beri sanksi jika ASN dapat peringatan tiga kali, begitupun PPPK,” ucap Benyamin.

    Dirinya beharap, dengan disiplinnya para ASN, dapat mencetak prestasi secara pribadi dan kelompok kerja, dalam memberi pelayanan kepada publik. Tujuannya, untuk menciptakan kesejahteraan dan menciptakan daya saing.

    Terkait UU No.5 Tahun 2014, Benyamin meminta kepada para aparatur untuk tetap menjalankan tugas dengan fokus dan disiplin. Serta, mensyukuri posisi serta tugas yang sedang dijalankan.

    “Saya sudah menimbang dengan kepala daerah lainnya, saya usulkan untuk segera pengangkatan PPPK ini disamaratakan untuk semua tenaga honorer yang ada di pemerintah daerah. Dan kalau terasa berat untuk membiayai itu, bebankan kepada kami. Karena yang dari DAU (Dana Alokasi Umum) itu hanya PNS, tapi TKS itu dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Ini sudah dapat menjelaskan bagaimana sikap dan tindakan saya, yang penting kalian ini tetap mensyukuri pekerjaan yang ada,” tuturnya.

    Terakhir, Ia meminta seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, untuk dapat menjaga sikap hingga menjaga persatuan yang sesuai dengan pedoman kerja.

    “Jadi saya minta jaga sikap, jaga attitude, jaga akhlak, jaga adab, jaga disiplin, jaga loyalitas, jaga harmonisasi, jaga kesatuan, dan jaga persatuan di lingkungan pemerintah Tangsel,” tandasnya. (DZH)

  • Dukcapil Lebak Jemput Bola ke Cimarga

    Dukcapil Lebak Jemput Bola ke Cimarga

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Desa (Pemdes) Margatirta Kecamatan Cimarga melaksanakan kegiatan sosialisasi Sadar Aminduk (GISA). Kegiatan itu di hadiri oleh perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lebak.

    Kepala Desa (Kades) Margatirta Kecamatan Cimarga, Mahpudin, mengatakan kepada warga masyarakat bahwa identitas kependudukan itu penting dimiliki agar diakui sebagai warga negara.

    “Alhamdulillah kegiatan GISA ini berjalan baik dan lancar, banyak warga yang ikut mendaftar. Terima kasih kepada Disdukcapil Lebak yang telah jemput bola untuk memberikan kesempatan warga memiliki KTP dan KK,” ujar Kades, kemarin.

    Diketahui, pada kegiatan tersebut kurang lebih 156 warga ikut mendaftarkan KK dan KTP. Acara tersebut juga diinisiasi oleh mahasiswa UIN Serang yang tengah KKN di desa tersebut.

    Perwakilan dari Disdukcapil Lebak mengatakan bahwa kepemilikan identitas sangat penting untuk dimiliki oleh setiap warga negara sejak ia mulai lahir.

    “Jadi jika ingin diakui sebagai warga negara yang baik perlu punya identitas seperti KK dan KTP. Dan bagi yang belum punya agar segera mendaftarkan registrasi di desa. Untuk yang baru lahir wajib didata di kartu keluarga, dan memiliki akta lahir. Sedang yang sudah 17 tahun ke atas harus memiliki KTP,” ujarnya.

    Salah seorang warga, Mugroni, mengaku sudah mendaftarkan diri untuk memiliki KTP sekaligus Akte Kelahiran buat keluarganya. “Alhamdulillah saya langsung dibuatkan KTP dari dinas kependudukan, dan ini mau sekaligus bikin Akta lahir anak-anak,” ungkapnya. (WDO/DZH)

  • Helldy dan Sanuji Bagikan Ribuan Bendera Merah Putih Bagi Warga Cilegon

    Helldy dan Sanuji Bagikan Ribuan Bendera Merah Putih Bagi Warga Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian memimpin apel pagi yang dirangkaikan dengan Pencanangan Gerakan Pembagian 10 juta Bendera Merah Putih di halaman Kantor Walikota Cilegon, Senin (7/8).

    Helldy menyampaikan, pembagian bendera ini merupakan gerakan nasional yang diinisiasi pemerintah pusat.

    “Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera ini adalah program pemerintah pusat dalam menyambut semarak kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Ini sebagai upaya meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air,” katanya.

    Helldy juga mengimbau kepada camat dan lurah untuk mensosialisasikan pemasangan bendera di setiap rumah penduduk mulai 1-31 Agustus.

    “Saya berharap masyarakat dapat bersinergi dalam mempertahankan situasi yang kondusif bagi Indonesia. Ini juga harus menjadi momentum kita untuk terus bersyukur dan meningkatkan kecintaan kita kepada Indonesia yang sudah merdeka selama 78 tahun,” paparnya.

    Di tempat yang sama, Plt Badan Kesbangpol Kota Cilegon Sri Widayati menjelaskan, pada gerakan pembagian 10 juta bendera tersebut, Kota Cilegon baru mendapatkan 1.000 lembar bendera.

    “Informasinya nanti akan ada lagi dari pusat. Tapi sementara kami langsung didistribusikan ke masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan,” katanya.

    Lantaran jumlah bendera yang dibagikan terbatas, Sri mengharapkan masyarakat Kota Cilegon untuk tetap memasang bendera secara swadaya di rumah masing-masing.

    “Saya menginginkan masyarakat Kota Cilegon tidak ada lagi alasan untuk tidak memasang bendera pada bulan kemerdekaan ini. Dengan memasang bendera merah putih di rumah diharapkan menumbuhkan kecintaan terhadap Indonesia,” sambungnya.

    Sementara itu, Camat Ciwandan Agus Ariyadi menyambut baik Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera ini. Pihaknya pun akan langsung membagikan bendera yang diterima dari pemerintah pusat tersebut.

    “Kami juga akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka memasang bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-78,” tuturnya.

    Selain didistribusikan kepada para camat, usai apel Walikota Cilegon Helldy Agustian didampingi para pejabat Pemkot Cilegon lainnya seperti Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, Sekda Maman Mauludin, para Asda, kepala OPD, membagikan bendera merah putih kepada warga yang melintas di depan Kantor Walikota Cilegon.(LUK/PBN)