Kategori: PEMERINTAHAN

Gula Aren Sumut Sukses Tembus Pasar Ekspor Global

SUMATERA UTARA, BANPOS – Gula aren cair asal Sumatera Utara (Sumut) lagi-lagi berhasil menembus pasar ekspor Malaysia, Kazakhstan, Thailand, Belanda hingga Jepang, serta berpartisipasi pada pameran di Arab Saudi.

Gula aren cair ini memiliki potensi yang sangat menjanjikan, terbukti Puri Food dan Healthy meraih omset 800 juta setahun.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) terus memacu dan mendorong pelaku usaha perkebunan agar membuat terobosan atau berinovasi ciptakan produk turunan yang lebih beragam, pengembangan produk turunan yang bernilai tambah dan berdaya saing.

Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri serta pengembangan pertanian termasuk perkebunan yang maju, mandiri dan modern.

Sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo pada rapat terbatas untuk memperkuat ekonomi sektor pertanian, Mentan SYL mengatakan pekebun perlu didorong dari on farm menuju off farm melalui hilirisasi produk perkebunan untuk memberikan nilai tambah yang dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Perlu kerja sama antara pekebun dengan pelaku UMKM untuk mengakselerasi hilirisasi produk perkebunan dimaksud.

“Kementerian Pertanian support hal tersebut, menggerakkan jajarannya khususnya Ditjen Perkebunan agar meningkatkan produk potensial yang perlu dibina dan membantu umkm yang membutuhkan bahan baku atau ekspansi,” ujar Mentan SYL di Jakarta, Minggu (6/8).

Terpisah, Putri Nasution, pelaku usaha gula aren cair, Owner Puri Food dan Healthy sekaligus Dosen Bahasa dan Kewirausahaan di Universitas Sumatera Utara menuturkan potensi gula aren cair sangat besar dan menjanjikan.

Dalam mengembangkannya tentu tidaklah mudah, tapi kami tetap berusaha dan menjaga komitmen menekuni bisnis aren ini.

“Kami sampai melakukan uji coba berkali-kali untuk menghasilkan gula aren cair yang berkualitas, dan memiliki cita rasa yang khas, agar diminati konsumen dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya.

Owner Puri Food dan Healthy ini memborong banyak prestasi. Ia memulai merintis usaha aren sejak 2021. Kini produk aren cairnya sudah tersebar di berbagai supermarket atau swalayan, marketplace hingga toko cinderamata di Medan Sumut.

Ia pun menyabet wirausaha wanita berprestasi, yang pernah menjadi Best Womenpreneur April 2022, dan menjadi 3 terbaik pengusaha wanita Kota Medan Februari 2022.

Menurut Putri, produksi bisa mencapai sekitar 1.500 sampai 2.000 botol aren cair (500 ml). Produk aren ini memasok kebutuhan sekitar 50 Supermarket di wilayah Sumatera Utara, direncanakan juga akan masuk ke dunia perhotelan.

Dia bekerja sama dengan para pekebun aren untuk memperoleh bahan bakunya. Semakin banyak permintaan aren cair, diharapkan bahan bakunya dapat terus aman ketersediaannya.

“Biasanya untuk memproses aren cair ini membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Kami rutin melakukan kontrol dan memastikan cara pengolahan sesuai, sehingga rasa dan kualitas setiap botol aren cair tetap memiliki ciri khas yang sama, tidak merubah rasa dan stabil,” katanya.

“Kami juga berupaya menjaga kualitas produk agar tidak mengkristal dan berbuih. Gula aren cair milik kami dijamin murni nira tanpa campuran air, tidak menggunakan bahan kimiawi dan bermanfaat bagi tubuh. Produk herbal ini lebih efisien, bisa mempermudah ibu-ibu ketika mengolah makanan maupun minuman dan lebih praktis,” tambah Putri.

Putri juga bercerita, bahwa gula aren cair miliknya ini pernah ditampilkan di Pameran Perda Pulau Pinang Malaysia pada bulan September 2021 dan September 2022. Puri Food & Healthy juga sudah tergabung di Wirausahaan Club Usaha Rissmart Enterprise, dan market place Kuala Lumpur. Selain itu, gula aren cair ini juga pernah menjadi Juara 1 produk ekspor Kota Medan di bulan Mei tahun 2022.

“Ke depan, kami akan ekspansi aren cair ke bentuk sachet dan produk gula semut. Dengan adanya sinergi dari pemerintah pusat khususnya Kementerian Pertanian Ditjen Perkebunan, mitra usaha dan petani milenial, dengan didukung teknologi dan inovasi yang mumpuni, diharapkan kedepannya aren dapat terus dikembangkan sehingga bahan baku tetap tersedia, semakin luas akses pasarnya, dan bisa terus tembus ke pasar global serta tentunya mensejahterakan petani Indonesia,” tuturnya.

Putri menambahkan dirinya juga melakukan pelatihan wirausaha khususnya terkait bisnis aren cair, kepada para petani dan anak muda di lingkungan sekitar.

Sebagai Pendamping Wirausaha Muda sejak 2022, turut mengedukasi anak muda agar ada kemauan atau termotivasi menggeluti usaha di bidang perkebunan dan menciptakan lapangan kerja.

“Tentu dibutuhkan komitmen, ketekunan yang kuat dan inovasi serta kreatifitas karena pengolahan aren tidaklah mudah, harus dijaga kualitasnya supaya tidak berbuih dan mengkristal, serta aman untuk dikonsumsi,” terangnya.

Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah mengatakan dengan semakin berkembangnya hasil olahan atau produk turunan aren, maka kebutuhan bahan baku perlu disoroti, budidaya perlu diperbaiki, dan pemeliharaan tanaman harus kontinyu dilakukan.

Hal ini agar pasokan atau bahan baku tetap tersedia, dan butuh teknologi yang bisa konstan dalam mengembangkan aren ini, sehingga produk turunannya bisa berkelanjutan.

“Karena setelah ada produk turunan, pekebun juga diuntungkan, selain dapat menciptakan lapangan kerja, petani mendapat nilai tambahnya, dan berdampak positif pada pendapatan,” terangnya.

Andi menambahkan, Ditjen Perkebunan terus berupaya mendorong dan memotivasi pekebun, salah satunya melakukan pembinaan dan mengedukasi para pekebun agar terus menjaga produksi dan produktivitas beserta turunannya, meningkatkan kualitas hasil yang bermutu, bernilai tambah dan berdaya saing.

Teknologi tentu dibutuhkan, tetapi juga tidak melupakan kearifan lokal. Contohnya pada gula aren cair ini, hilirisasi tidak selalu berbanding lurus dengan pabrikasi, pengolahan masih menggunakan cara tradisional namun tidak menyerah.

Sehingga terus berupaya mencari solusi demi meningkatkan produk turunannya, kearifan lokal tidak selalu hasilnya kurang, justru malah aren cair ini berhasil ekspor dan bisa menjaga kualitas cita rasa produk terjamin dan bermutu.

“Pemerintah juga meminta agar UMKM menggunakan jejaring sosial, platform medsos atau market place dengan didukung digitalisasi untuk memasarkan produk turunannya agar lebih dikenal masyarakat luas hingga pasar global,” tambah Andi. (RMID)

7 Agustus 2023
Walikota Cilegon Helldy Dukung Koperasi Syariah untuk Lawan Pinjol dan Rentenir

CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian menghadiri Peringatan Hari Koperasi ke-76 Tingkat Kota Cilegon, di Halaman Krakatau Junction, Minggu (6/8).

Helldy mengucapkan selamat dan terima kasihnya kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) karena telah membawa Cilegon menerima penghargaan, beberapa waktu lalu.

“Pertama saya ucapkan selamat hari Koperasi ke-76, dan terimakasih telah membawa Kota Cilegon menerima penghargaan dimana saya dinobatkan Tokoh Penggerak Koperasi Madya. Ini baru pertama kali bagi Kota Cilegon,” katanya.

Helldy juga meminta adanya kolaborasi dari berbagai stakeholder untuk membangun koperasi dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Tentunya saya serta pemerintah Kota Cilegon mendukung pembentukan koperasi-koperasi syariah di Kota Cilegon, demi memperluas segmentasi koperasi dalam rangka membangun sumber daya manusia,” tuturnya.

Menurutnya, upaya pembentukan koperasi dilakukan demi mengurangi dan memerangi pinjaman-pinjaman yang memberatkan masyarakat seperti pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

“Saat ini banyak masyarakat yang terjerat pinjol dan rentenir karena belum semuanya mengakses lembaga keuangan yang baik. Ini menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi sehingga giat koperasi dapat terealisasi dengan baik,” sambungnya.

Helldy juga meminta Dinas Koperasi untuk mendata industri industri di Kota Cilegon yang belum memiliki koperasi.

“Jika belum ada kami akan berikan sosialisasi kepada industri yang belum memiliki koperasi, dan untuk industri yang sudah memiliki koperasi akan kami bantu untuk dimaksimalkan supaya tidak ada koperasi yang merugikan karyawannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Cilegon (Dekopinda) Setiyo Purnomo menuturkan kegiatan ini merupakan puncak perayaan Hari Koperasi ke-76 tingkat Kota Cilegon.

“Sebelumnya kami sudah menggelar perayaan dengan istighosah, dan hari ini banyak aktifitas yang akan dilaksanakan, antara lain senam bersama, donor darah, dan galeri UMKM,” ucapnya.

Setiyo juga menyampaikan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber daya manusia bagi insan gerakan koperasi Kota Cilegon.

Setiyo juga meminta dukungan pemerintah untuk mengembangkan SDM melalui pendidikan koperasi. Ini penting agar manajemen perkoperasian menjadi lebih baik dan semakin profesional. “Pendidikan ini penting untuk membangun pemahaman mengenai pengelolaan koperasi. Nanti biayanya ditanggung gerakan koperasi,” paparnya.

Tidak lupa Setiyo juga mengucapkan selamat kepada Walikota Helldy yang mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Koperasi Madya di Padang, Sumatera Barat.

Turut hadir dalam acara tersebut, Asisten Daerah (Asda) 1 Tatang Muftadi, Plh Asda 2 Ahmad Aziz Setia Ade Putra, Kadis Koperasi dan UKM Didin S Maulana, serta ketua koperasi se-Kota Cilegon.(LUK/PBN)

7 Agustus 2023
Tekan Nol Kemiskinan Ekstrem, Dinsos Pandeglang Mutakhirkan Data PMKS

PANDEGLANG, BANPOS – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang melakukan pemutakhiran data atau verifikasi dan validasi (verivali) data Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Plt Kepala Dinsos Pandeglang, Nuriyah mengatakan, pemutakhiran data ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) no 4 tahun 2022 tentang Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).

“Dalam Inpres itu menekankan kemiskinan harus 0 persen di tahun 2024. Makanya kita validasi data sekarang, merujuk kepada aturan tersebut,” kata Nuriyah saat penandatanganan berita acara hasil musyawarah desa data keluarga PMKS di Kecamatan Cimanuk, Jumat (4/8).

Dijelaskannya, dengan adanya verifikasi validasi ini dapat mengecek perubahan data yang ril. Sebab, sejauh ini banyak masyarakat yang masuk PMKS status sosialnya sudah meningkat.

“Kita validasi data khawatir ada yang sudah meninggal, pindah, tidak diketahui bahkan sudah sejahtera, ternyata banyak ditemukan saat validasi,” terangnya.

Menurutnya, saat ini validasi sudah dilakukan di 15 kecamatan yaitu Kecamatan Cadasari, Karangtanjung, Koroncong, Pandeglang, Majasari, Kaduhejo, Cimanggu, Cibitung, Cibaliung, Sobang, Panimbang, Sumur, Cimanuk, Cipeucang dan Cigeulis.

“Dari 15 kecamatan yang di validasi, data yang selesai baru 13 kecamatan, sisanya sedang dalam perhitungan. Dari 13 Kecamatan itu, data PMKS sebelum validasi 29.910 Kepala Keluarga (KK), setelah validasi 25.185 KK, jadi ada selisih 4.725 KK,” jelasnya.

“Se-Kabupaten Pandeglang, Desil I 26.406 KK, Desil II 31.812 KK, Desil III 34.492 KK. Total keseluruhan 92.710 KK atau 421.789 jiwa,” sambungnya.

Oleh karena itu, pihaknya meyakini jika validasi ini akan selesai pada akhir bulan Agustus 2023 hingga 35 kecamatan se-Kabupaten Pandeglang.

“Bapak Presiden menginginkan kemiskinan ekstrem ini harus nol, sepertinya bisa diturunkan, tapi kalau sampai nol nggak mungkin, minimal bisa terus menurun,” ungkapnya.(dhe/pbn)

7 Agustus 2023
Kejari Cilegon Janjikan Tersangka Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Segera Disidang

CILEGON, BANPOS – Tersangka dugaan korupsi pembangunan Pasar Rakyat Grogol segera disidangkan. Ketiga tersangka yakni dua aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Cilegon dan satu pengusaha asal Kota Cilegon. Kini kasus tersebut, sudah masuk tahap II.

“Iya sudah, tersangka dan barang bukti tahap II sudah diserahkan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023,” kata Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon, Feby Gumilang saat dikonfirmasi, Minggu (6/8).

Dikatakan Febi, saat ini ketiga tersangka, sedang menjalani penahanan di Rutan Kelas IIB Serang. Mereka yaitu, TDM selaku Asda II Pemkot Cilegon, BA Kepala UPT TPSA Bagendung pada Dinas Lingkungan Hidup dan seorang pengusaha konstruksi dari CV Edo Putra Pratama berinisial SES.

“Para tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 4-23 Agustus 2023,” tuturnya.

Kata Febi, sebelumnya, pihak JPU juga telah menyatakan bahwa berkas perkara dinyatakan sudah lengkap (P.21) pada tanggal 31 Juli 2023.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Diberitakan sebelumnya, Kejari Cilegon membeberkan kronologi kasus korupsi pembangunan Pasar Rakyat Grogol, sebesar Rp 1.8 miliar. Diketahui, pembangunan pasar rakyat Grogol tahun anggaran 2018 dikorupsi dua ASN Pemerintah Kota Cilegon. Keduanya yakni, Asda II Pemkot Cilegon berinisial TDM, dan Kepala UPT TPSA Bagendung pada Dinas Lingkungan Hidup, berinisial BA.

Kasi Pidsus Kejari Cilegon, Muhammad Ansari mengatakan, ketiga orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tersebut.

“Ketiga orang tersangka tersebut ditahan di Rutan Kelas II B Serang untuk mempermudah proses penyidikan,” kata Ansari, Selasa (9/5) lalu.

Kasus korupsi pembangunan pasar yang terletak di Jalan Raya Cilegon-Merak, Kecamatan Grogol ini mulai mencuat pada tahun 2022. Sejak dibangun pada tahun 2018 menggunakan dana alokasi khusus (DAK), pasar tersebut tidak pernah dioperasikan.

Ansari, TDM yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon, dan DA Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendapat anggaran pembangunan pasar rakyat Grogol sebesar Rp2 miliar.

“Pembangunan itu tanpa adanya studi kelayakan dan tidak sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan pasar rakyat yang termuat dalam Perpres nomor 5 tahun 2018, tentang petunjuk teknis DAK,” jelasnya.

Selain itu, TDM dan BA juga memenangkan CV Edo Putra Pratama pada proses tender pembangunan Pasar Rakyat Grogol tersebut, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.8 miliar.

“Walaupun pada faktanya, CV Edo seharusnya tidak layak menang tender karena tidak memenuhi syarat kualifikasi yang telah ditentukan,” ujarnya.

Namun TDM dan BA menyalahgunakan wewenang, dengan memalsukan dokumen persyaratan tender agar memenuhi syarat kualifikasi.

“Kemudian tersangka TDM dan BA telah melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya, dengan menyetujui pembangunan pasar rakyat Grogol dilaksanakan oleh CV Edo,” ungkapnya.

Sebelum menetapkan tiga orang tersangka, Kejari Cilegon meminta penilaian kepada ahli jasa konstruksi independen. Dari hasil penilaian tersebut, disimpulkan bahwa pasar rakyat Grogol tidak layak pakai atau gagal konstruksi. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp960 juta.

“Dikarenakan, terhadap TDM maupun BA dan SES memenuhi unsur, kemudian ditetapkan sebagai tersangka,” tandasnya.(LUK/PBN)

7 Agustus 2023
Yeremia Dorong Bankeu Desa di Provinsi Banten Naik Jadi Rp100 Juta

SERANG, BANPOS – Komisi V DPRD Banten tengah berupaya mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk dapat meningkatkan jumlah Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa yang semula dianggarkan oleh Pemprov Banten sebesar Rp60 juta menjadi Rp100 juta.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa saat ditemui oleh BANPOS di ruangannya pada beberapa waktu yang lalu.

“Ke depan kita akan mendorong Rp60 juta ini bisa naik jadi Rp100 juta,” kata Yeremia Mendrofa.

Yeremia berharap, usulan tersebut dapat terealisasikan usai penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) usai.

Sebab, jika di tahun ini, Yeremia menjelaskan anggaran yang ada lebih difokuskan untuk suksesi penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti. Oleh karenanya, ia mendorong usulan tersebut dapat terlaksana di tahun berikutnya.

“Kita usahakan, kita dorong untuk tahun depan Rp100 juta setelah setelah beban pemilu. Inikan sekarang anggaran lebih banyak diserap oleh beban Pemilu,” jelasnya.

Namun untuk sementara ini, Yeremia mengatakan Bankeu Desa yang nominalnya sebesar Rp60 juta akan segera disalurkan pada Agustus tahun ini.

“Bantuan keuangan desa yang nilainya Rp60 juta ini sedang berproses dan kita berharap di bulan Agustus ini sudah bisa dicairkan, direalisasikan,” katanya.

Dalam proses pengajuannya, Yeremia menjelaskan, pihak Desa harus melampirkan proposal berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan di wilayahnya.

Namun, Ketua Komisi V DPRD Banten itu mengingatkan bahwa dana yang disalurkan peruntukannya harus sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis), seperti misal untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa, peningkatan kualitas pendidikan desa, dan lain sebagainya.

“Desa bisa mengajukan proposal, setelah itu kan ada juknis, harus sesuai dengan juknis. Baik dalam juknis,” tandasnya.

Senada, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Banten Rafik Rahmat Taufik mengatakan, sejauh ini menurutnya bantuan keuangan Pemprov Banten dirasa masih kurang mencukupi untuk membantu pelaksanaan pembangunan di desa.

“Bayangkan Banprov cuman Rp15 juta setahun, APBDes hampir Rp12 triliun. Akhirnya kita kompak ngotot ke Pemprov tahun ini dinaikkan menjadi Rp60 juta, masih kurang itu,” kata Rafik dikutip dari youtube podcast BANPOS.

Rafik menjelaskan, jika hanya mengandalkan APBDes yang sumbernya dari Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah kabupaten dan Dana Desa (DD), anggaran tersebut masih kurang mencukupi. Sebab, sebagian besar pengeluaran habis diperuntukan untuk belanja operasional, seperti honorarium pegawai desa, serta pelaksanaan rapat rutin desa.

“Total APBDes kalau desa saya paling sekitar Rp1,2 miliar. Jumlah RT ada 35, jumlah RW ada 10, jumlah BPD ada 10, jumlah Posyandu ada 80, PKK ada 20 itu yang dibebankan dari APBDes untuk penggajian nya,”

“Belum operasional desa, belum rapat rutin, kegiatan rutin misalkan PKK dan lain-lain. Jadi total Rp1,2 miliar palin sisa 45 persen untuk infrastruktur. Untuk pengembangan SDM misalkan, atau untuk menciptakan, mengoptimalkan pariwisata di desa misalkan, mana cukup?” jelas mantan jurnalis tersebut.

Oleh karenanya, ia meminta kepada Pemprov Banten untuk bisa meningkatkan jumlah nominal bantuan keuangan yang disalurkan ke desa, demi berjalannya program pembangunan di desa.

“Akhirnya saya dan kawan-kawan lobby lagi, ngomongnya mah tahun depan itu Rp100 juta mau dikasih. Tapi sebenarnya angka minimal bukan segitu, minimal Rp120 juta desa itu. Karena apa? Dilihat dengan total APBDes,” tandasnya. (MG-01/PBN)

7 Agustus 2023
Jaga Regenerasi, PKS Kota Serang Gaet Anak Muda

DALAM menjaga regenerasi dalam suatu partai politik merupakan suatu hal yang seharusnya dilakukan oleh semua partai politik. Oleh karenanya, partai politik banyak mengajak para kaum muda untuk ikut berkontestasi dalam dunia politik.

Hal tersebut juga untuk memberikan suatu pengalaman pada para kaum muda terkait praktik politik. Selain itu, demi menyiapkan pemimpin yang baik, partai politik juga melakukan suatu pembinaan kepada para bakal penerusnya di partai politik.

Tetapi demikian, tidak jarang partai politik yang masih melakukan regenerasi di dalam partainya yang terikat dalam garis keturunan dan atau orang terdekat dari pengurusnya.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai keadilan Sejahtera (PKS) Kota Serang, Hasan Basri mengatakan, partainya merupakan partai kader yang banyak mengajak kaum muda untuk ikut serta dalam dunia politik, juga sebagai bentuk dalam membangun suatu regenerasi kepemimpinan.

“Ya karena kaderisasi kepemimpinan apalagi PKS partai kader. Jadi harus menyiapkan calon-calon pemimpin, baik pemimpin partai di internal maupun orang-orang yang kita siapkan untuk memimpin lembaga-lembaga publik. termasuk PKS juga harus menyiapkan orang-orang yang akan berkontestasi ya untuk Pilkada, pileg misalnya,” katanya, Jumat (4/8/2023).

Selain itu, Hasan mengaku, pihaknya menggaet para kaum muda guna menyiapkan bibit unggul yang bisa menjadi penerus dalam partainya. Ia juga menjelaskan bahwa dalam partainya tidak menjadikan seseorang yang tiba-tiba muncul untuk menjadi tokoh besar di dalam partainya.

“Sebagai partai kader, ya memang harus begitu. Jadi harus menyiapkan kader sendiri untuk memimpin. Jangan misalnya partai besar, kita lagi-lagi terjebak, misalnya dengan orang-orang tertentu yang tiba-tiba masuk dan tiba-tiba datang kemudian jadi tokoh partai itu,” jelasnya.

Dirinya juga menerangkan, bahwa dalam partainya ada pendidikan untuk mempersiapkan kaum-kaum muda untuk menjadi seorang pemimpin. Di PKS juga terdapat unit pembinaan anggota yang setiap pekannya diadakan suatu pertemuan dan pembinaan dengan materi tentang keislaman, kebangsaan, kepartaian dan tentang isu-isu termasuk juga tentang ekonomi, politik dan sebagainya.

“Ada sistem dan itu kan amanat undang-undang partai politik. Jadi partai politik harus ada sistem kaderisasinya gitu dan itu di AD ART PKS dicantumkan. Kemudian kita juga ada sekolah politik, ada training-training pendidikan politik,” terangnya

Hasan juga menyinggung terkait sistem kepengurusan. Dimana kepengurusan itu dibatasi, jadi ketua partai maksimal hanya bisa menjabat dua periode saja

‘Kita harus ada regenerasi. Jadi tidak seumur-umur jadi ketua partai. Berarti gagal dalam kaderisasi. Di PKS, kita sistem yang kita kedepankan. Jadi siapapun kalau dia memiliki kualifikasi bisa memimpin,” tandasnya. (CR-01/PBN)

7 Agustus 2023
58 Paskibraka Siap Kibarkan Bendera di Kabupaten Lebak

LEBAK, BANPOS – Para calon pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) tingkat Kabupaten Lebak tahun 2023, siap untuk mengibarkan bendera pada pelaksanaan HUT RI ke-78. Para calon Paskibraka tersebut pun dipastikan merupakan calon-calon murni yang mengikuti seleksi.

Demikian disampaikan oleh Wakil Bupati (Wabup) Lebak, Ade Sumardi. Ia mengatakan bahwa untuk seleksi Paskibraka tingkat Kabupaten Lebak, dipastikan tidak ada permainan atau titipan pada proses seleksi yang telah dilakukan Pemkab Lebak.

Menurut Ade, pihaknya telah memberikan apresiasi kepada peserta yang telah terpilih dan segera dipersiapkan, guna menjalankan kewajibannya mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tingkat Kabupaten Lebak.

“Saya pastikan tidak ada jalur titipan pada seleksi calon Paskibraka. Kalian semua berada di sini benar-benar hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia. Saya merasa bangga dan memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada anak-anak yang terpilih. Saat ini semuanya tinggal fokus menjalankan amanah untuk mengibarkan bendera merah putih pada saat HUT RI ke 78,” ujarnya, Jumat (4/8).

Ade pun berharap, semua calon Paskibraka agar segera mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. “Amanat yang diemban para Paskibraka tidak mudah, karena dituntut harus berhasil ketika melaksanakan pengibaran bendera pusaka nanti. Jadi harus bersiap dengan sungguh-sungguh,” katanya.

Selain itu, Ade mengatakan sebagai calon Paskibraka hasil seleksi ketat itu, maka harus membuktikan jika peserta merupakan yang terbaik diantara yang baik. Karena, mereka mampu lolos seleksi dari tahap awal dan menyisihkan ribuan peserta seleksi lainnya.

“Tugas adik-adik tidak mudah nanti. Karena untuk menaikan bendera pusaka dibutuhkan mental yang kuat, jadi saatnya ini jadi ajang pembuktian para Paskibraka merupakan yang terbaik hasil seleksi,” jelas Ade.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Lebak, Sukanta, kepada BANPOS mengatakan bahwa jika saat ini calon Paskibraka hasil seleksi berjumlah 58 orang. Saat ini, mereka tengah mengikuti pendidikan dan latihan agar pada saatnya nanti punya mental kuat saat melakukan pengibaran bendera.

Mantan Camat Malingping ini menjelaskan, sejak jauh hari sebelumnya, Pemkab telah melakukan seleksi calon Paskibraka dan dilakukan secara terbuka, karena diumumkan ke publik. Kata Sukanta, pada saat awal pendaftaran, sebanyak 800 orang yang mendaftar. Setelah melalui seleksi yang ketat, maka yang terpilih sekitar 58 orang saja.

“Mereka saat ini tengah dilatih secara serius oleh pelatih. Karena tugas mereka sangat berat, yaitu harus bisa melaksanakan tugasnya ketika melakukan pengibaran dan penurunan bendera merah putih, pada peringatan HUT Ri ke 78 nanti,” tandasnya. (WDO/DZH)

7 Agustus 2023
Kabupaten Tangerang Wakili Banten pada Perlombaan Proklim Tingkat Nasional

TANGERANG, BANPOS – Kecamatan Tigaraksa akan mewakili Provinsi Banten dalam perhelatan perlombaan Program Kampung Iklim (Proklim) tingkat nasional, yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Untuk diketahui, lomba tersebut sudah memasuki tahap verifikasi pada Jumat, (4/8). Dalam proses verifikasi lokasi tersebut, tim dari KLHK melakukan penilaian terhadap adaptasi dan mitigasi masyarakat berupa perubahan gaya hidup dalam mengurangi gas emisi rumah kaca, untuk menurunkan suhu bumi 2 derajat.

Penilaian yang dilakukan terhadap RW 05 Desa Pete sebagai perwakilan dari Kabupaten Tangerang, juga menyasar pada program kegiatan masyarakat setempat yang meliputi pengadaan bank sampah, serta membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT).

Ketua Forum Bank Sampah Kabupaten Tangerang, Susiyanti, mengungkapkan bahwa Bank Sampah Asyifa Berkah yang berada di RW 05 Desa Pete, terpilih menjadi titik penilaian Proklim karena sudah mendapatkan pembinaan sejak 2012 dan pada tahun 2018 mendapatkan predikat proklim Utama.

“Untuk bank sampah yang ada di RW 05 Desa Pete ini berdiri sejak 2015 dan sebelumnya diberikan pembinaan dari tahun 2012, sampai saat ini sudah ada 14 bank sampah yang telah beroperasi dan berhasil terpilih menjadi titik penilaian untuk mendapatkan predikat Proklim Lestari,” ungkapnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik, mengatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar perlombaan semata, melainkan peran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan hidup.

“Kegiatan ini melibatkan seluruh komponen masyarakat. Maka Pemerintah memberikan kesempatan untuk masyarakat dalam membangun lingkungan sekitar agar terasa nyaman terutama kebersihan lingkungan, maka selanjutnya pemerintah yang akan memfasilitasi berupa pembinaan dan sosialisasi,” ujarnya.

Achmad Taufik berharap, kegiatan yang dilakukan masyarakat RW 05 Desa Pete bisa tersebar ke berbagai desa di Kabupaten Tangerang, agar masyarakat peduli terhadap kebersihan lingkungan.

“Saya berharap masyarakat bisa bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dan asri sehingga mereka semua bisa nyaman untuk tinggal disini dan dampak positifnya mereka akan terus sehat jika selalu menjaga kebersihan,” tandasnya.

Sebagai informasi, perlombaan tersebut telah memasuki tahap kedua yang dimana terdapat lima Provinsi yang terpilih, salah satunya yaitu Provinsi Banten yang diwakili oleh Rw 05 Desa Pete. Untuk tahapan Proklim yaitu Tahapan Proklim Pratama, Proklim Madya, Proklim Utama dan Proklim Lestari. (DZH)

7 Agustus 2023
Disebut Berbahaya, Klakson Telolet ‘Diharamkan’ di Kota Tangerang

TANGERANG, BANPOS – Penggunaan klakson custom ‘telolet’ yang kerap digunakan oleh bus maupun kendaraan besar lainnya, diberlakukan pelarangan oleh Satlantas Polres Metro Tangerang Kota. Pihak Kepolisian turut menggandeng Dishub dan Satpol PP Kota Tangerang, untuk melakukan pelarangan itu.

Kepala Dishub Kota Tangerang, Achmad Suhaely, menuturkan bahwa imbauan pelarangan penggunaan klakson ‘telolet’ di Kota Tangerang merupakan tindak lanjut dari usulan Satlantas Polres Metro Tangerang Kota, yang menilai fenomena demam telolet di masyarakat dapat membahayakan kesalamatan lalu lintas di Kota Tangerang.

Saat ini menurutnya, koordinasi mengenai imbauan pelarangan tersebut telah dilakukan bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), untuk melakukan sosialisasi penertiban ke sejumlah Perusahaan Otobus (PO) di Terminal Poris Plawad, Kota Tangerang.

“Penggunaan klakson ‘telolet’ ini sudah dapat dikategorikan termasuk dalam mengganggu keamanan dan ketertiban. Oleh karenanya, berdasarkan koordinasi yang telah dilakukan, saat ini kami telah melakukan sosialisasi kepada seluruh PO bus di Terminal Poris Plawad, Kota Tangerang, untuk melarang armadanya melakukan penggunaan klakson tersebut,” ujar Achmad, Jumat (4/8).

Ia mengatakan, pelarangan penggunaan klakson ‘telolet’ ini dilakukan untuk menjamain ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas di Kota Tangerang. Pasalnya, semenjak fenomena demam telolet ini terjadi, banyak masyarakat yang behenti atau berkumpul di ruas jalan hanya untuk menunggu suara klakson tersebut.

Fenomena itu menurutnya, dapat dilihat di Jalan Benteng Betawi, khususnya di bawah Jalan Tol Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kepadatan, kemacetan, bahkan potensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Kota Tangerang.

“Kami juga berharap, imbauan pelarangan penggunaan klakson telolet ini dapat ditaati semua pihak. Sehingga kemanan, ketertiban, dan kesalamatan dapat terjamin dan terwujud di Kota Tangerang,” terangnya.

Achmad menuturkan, koordinasi bersama tersebut nantinya akan menindak tegas bus atau kendaraan besar lainnya yang dtemukan tetap membunyikan klakson telolet tersebut. Terlebih, penggunaan klakson ‘telolet’ tersebut telah termasuk mengganggu keamanan dan ketertiban umum. (DZH)

7 Agustus 2023
Demi Tingkatkan PAD, Pemkab Lebak Sasar Retribusi Parkir Ranmor di Pasar Rangkasbitung

LEBAK, BANPOS – Pemkab Lebak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menyasar jasa penitipan kendaraan bermotor (Ranmor), untuk dapat ditarik retribusi. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pasar pada Disperindag Lebak, Yani, mengatakan bahwa setiap kendaraan yang masuk ke kawasan pasar Rangkasbitung, akan dikenakan tarif retribusi penitipan kendaraan.

“Iya, setiap kendaraan yang masuk ke kawasan pasar dikenakan tarif, yaitu untuk motor sebesar Rp2 ribu dan untuk mobil sebesar Rp3 ribu,” ujarnya, Jumat (4/8).

Dikatakan Yani, kebijakan penerapan tarif retribusi jasa titip Ranmor yang masuk ke kawasan pasar merupakan bagian dari upaya sosialisasi. Menurutnya, pada bulan depan pihaknya akan menerapkan parkir elektronik atau e-parkir.

“Ini sudah kita mulai sosialisasikan. Saat ini memang penerapannya baru manual atau pembayaran cash, sebelum nanti pembayarannya dilakukan secara elektronik pasa bulan September nanti,” ujar Yani.

Ia menuturkan, kebijakan tersebut tentu sebagai salah satu upaya pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan PAD. Hal itu juga agar pengelolaan parkir khususnya di dalam kawasan pasar Rangkasbitung, dapat lebih tertib.

Adapun bagi para pedagang yang berjualan di kawasan tersebut, Yani mengaku bahwa pihaknya akan memberikan status sebagai member. Sehingga, kata dia, tidak akan disamakan dengan pengguna kendaraan dari masyarakat umum yang menitip di kawasan pasar Rangkasbitung.

“Tetapi dalam soal ini, untuk para pedagang itu ada pengecualian. Yang pastinya berbeda dengan masyarakat umum yang nitip kendaraan,” tandasnya. (WDO/DZH)

6 Agustus 2023