BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Bapenda Banten Razia di Tempat Parkir

    Bapenda Banten Razia di Tempat Parkir

    PANDEGLANG, BANPOS – Dalam upaya mengejar target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Bapenda Provinsi Banten Samsat Pandeglang menggelar razia penertiban PKB di tempat parkir SMKN 1 Pandeglang.

    Kasi Pendataan dan Penetapan UPTD PPD Bapenda Provinsi Banten Samsat Pandeglang, Giman mengatakan, dalam razia penertiban PKB di parkiran SMKN 1 Pandeglang didapati puluhan sepeda motor yang belum membayar PKB dan petugas menempelkan surat peringatan agar Wajib Pajak (WP) untuk segera membayar.

    “Hari ini, kami dari Samsat Pandeglang melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap kendaraan milik siswa dan guru yang berada di sekolah SMKN 1 Pandeglang. Mudah-mudahan, nanti disampaikan kepada orangtuanya,” kata Giman kepada wartawan, Senin (31/7).

    “Kemarin kita lakukan kegiatan di SMAN 6 dan SMAN 2 Pandeglang. Rencananya nanti ke tempat parkir di luar untuk mendorong kegiatan, supaya penerimaan PKB cepat terealisasi dengan capaian 50 persen lebih,” sambungnya.

    Dijelaskannya, saat ini para WP masih banyak yang membayar PKB, jumlahnya bahkan mencapai ribuan kendaraan. Namun pihaknya kesulitan untuk mengetahui dan memastikan kendaraan tersebut masih di tangan pemiliknya atau tidak.

    “WP masih banyak, sebetulnya yang kita lakukan ini ada tunggakan semua itu sekitar 156 ribu kendaraan. Tapi posisi penelusuran itu sampai posisi ini apakah kendaraan tersebut masih berada di pemiliknya, di leasing, atau tempat lain,” terangnya.

    Menurutnya, kegiatan Razia penertiban PKB di tempat parkir ini sangat efektif. Terbukti, dengan meningkatnya penerimaan pajak kendaraan pada UPTD PPD Samsat Pandeglang.

    “Sangat efektif, karena dari kegiatan kita yang rutin menggelar razia, ada peningkatan. Selain menggelar razia, kita juga ada Samling, Samlong, serta ada kegiatan lain. Makanya, adanya kegiatan ini sudah 33 persen penunggak pajak yang telah membayarkan pajak kendaraannya,” ungkapnya.(dhe/PBN)

  • Tengah Semester, Penerimaan Negara di Banten Mencapai Rp41,1Triliun

    SERANG, BANPOS – Sampai dengan 30 Juni 2023, capaian pendapatan negara di Provinsi Banten sudah mencapai Rp41,10 triliun. Pendapatan negara tersebut terdiri dari pendapatan sektor perpajakan sebesar Rp37,07 triliun, pendapatan sektor kepabeanan dan cukai Rp6,26 triliun, dan PNBP senilai Rp0,76 triliun.

    Demikian terungkap dalam rapat Assets and Liability Committee (ALCo) yang dilakukan secara rutin oleh Kantor vertikal Kementerian Keuangan. Kegiatan tersebut disenyelenggarkan untuk membahas kinerja penerimaan negara serta penyaluran pagu anggaran.

    Pada rapat tersebut, disampaikan juga berkaitan dengan realisasi belanja negara di Provinsi Banten yang sudah mencapai Rp12,02 triliun atau 46,50 persen dari pagu anggaran. Belanja negara tersebut meliputi Belanja Kementerian/Lembaga sebesar RP4,03 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp7,99 triliun.

    Hingga Juni 2023, sembilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Banten mengalami tren pertumbuhan positif, di mana KPP dengan capaian tertinggi adalah KPP Pratama Pondok Aren, yaitu sebesar 65,94 persen dan KPP dengan pertumbuhan tertinggi adalah KPP Pratama Serang Timur senilai 23,03 persen. Diketahui, kontribusi penerimaan pajak terbesar berasal dari PPh NonMigas dan PPN.

    Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten, Sugiyarto, mengatakan bahwa sektor dominan dengan pertumbuhan yang paling tinggi adalah sektor keuangan dan asuransi dengan pertumbuhan 54,58 persen. Sedangkan sektor perdagangan masih menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan pajak di Provinsi Banten, dengan kontribusi sebesar 20,43 persen.

    ”Realisasi penerimaan bea dan cukai mengalami tren pertumbuhan yang positif. Pendapatan bea masuk diperoleh dari kinerja impor nasional, terutama barang konsumsi dan kebutuhan bahan baku/penolong kebutuhan industri raw sugar,” ujarnya, Senin (31/7).

    Ia menjelaskan, pendapatan cukai tumbuh dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi atau pembukaan daerah tujuan wisata, pertumbuhan industri rokok elektrik serta kenaikan tarif cukai hasil tembakau, dan extra effort kegiatan pengawasan di bidang cukai. Sementara itu, Bea Keluar tumbuh minus 86,64 persen dengan kontribusi 0,09 persen yang dipengaruhi fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan pengolahannya.

    ”Banten merupakan provinsi penghasil penerimaan cukai MMEA terbesar di Indonesia (CEISA Billing 2022). Penerimaan cukai MMEA bulan Juni 2023 ini juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,07 persen (YoY: Juni 2022). Selain karena peningkatan volume produksi, penerimaan cukai MMEA juga semakin optimal sejalan dengan pelaksanaan operasi pengawasan yang dilaksanakan secara serentak dan terpadu di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.

    Sugiyarto juga menyampaikan realisasi belanja APBN sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp12,02 Triliun atau 46,50 persen dari pagu. Kata dia, trennya bertumbuh 1,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun anggaran yang lalu, di mana salah satu penyebabnya adalah karena Banten sudah memasuki tahapan Pemilu, sehingga terjadi peningkatan realisasi belanja.

    ”Terjadi perubahan kebijakan penyaluran KUR, sehingga pemerintah tidak maksimal menyalurkan KUR. Namun, pemerintah cukup optimis target penyaluran KUR akan tercapai di akhir tahun. Begitu pula penyaluran Ultra Mikro (UMi) mengalami kontraksi dikarenakan kenaikan biaya administrasi akibat banyaknya debitur yang gagal bayar pada saat pandemic Covid-19,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Diusik, Inspektur Tranggono Tetap Tegar

    Diusik, Inspektur Tranggono Tetap Tegar

    SERANG, BANPOS – Sejumlah aduan terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di Provinsi Banten tengah didalami oleh pihak Inspektorat.

    Aduan yang telah masuk ke pihak Inspektorat Provinsi Banten, mulai dari dugaan pengaturan pelaksanaan PPDB, hingga dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh sejumlah oknum.

    Tugas yang tengah dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan informasi yang diterima, tengah diusik oleh sejumlah pihak.

    Plt. Inspektur Provinsi Banten, Moch Tranggono, mengatakan bahwa pihaknya akan tetap tegar menjalankan tugas, sesuai dengan ketentuan yang ada.

    “Kami percaya bahwa semua ini bisa dilalui. Kami santai lah menghadapi ini. Jadi kami dan tim melaksanakan sesuai dengan ketentuan saja yah,” ujarnya saat diwawancara di Pendopo Gubernur Banten, Senin (31/7).

    Menurut Tranggono, pihaknya dalam hal pengaduan PPDB, menjalankan fungsi evaluasi. Sementara untuk dugaan Pungli, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

    “Kami ini kan hanya evaluasi, dan kami sudah berkoordinasi dengan tim Saber Pungli terkait dengan dugaan adanya pungutan liar dalam pelaksanaan PPDB kemarin,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, dirinya mengaku tidak akan terganggu dengan usikan yang ada, dan akan santai saja dalam menjalankan tugasnya, terkait dengan aduan PPDB.

    “Rasanya enggak ada, insyaAllah lah kami menjalankan tugas saja,” tandasnya. (DZH)

  • Bupati Irna Sampaikan Menilai Peran PKH Strategis dalam Mengurangi Kemiskinan

    Bupati Irna Sampaikan Menilai Peran PKH Strategis dalam Mengurangi Kemiskinan

    PANDEGLANG, BANPOS – Bupati Pandeglang, Irna Narulita menilai bahwa peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki kontribusi nyata terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada para pendamping PKH dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kabupaten Pandeglang, disalah satu hotel di Pandeglang, Jumat (28/7).

    “Selain mendorong menurunkan angka kemiskinan, tugas pendamping PKH juga mampu membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Menurutnya, PKH merupakan program yang menyentuh langsung terhadap masyarakat, jadi program ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan, agar bisa menurunkan percepatan angka kemiskinan.

    “Program PKH sangat luar biasa, mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, program ini harus dipertahankan dan ditingkatkan,” terangnya.

    “Kontribusi pendamping PKH mampu menurunkan angka kemiskinan, hal ini terbukti bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang menurun dari angka 10,4 persen menjadi 9,3 persen,” imbuhnya.

    Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang, Nuriah mengatakan, dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas para pendamping sosial, pihaknya menggelar Bimtek ini.

    “Maksud dan tujuan digelarnya Bimtek ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas para pendamping sosial di Kabupaten Pandeglang,” katanya.

    Menurutnya, tugas dari para pendamping sosial ini sangat banyak, diantaranya perbaikan data, baik data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    “Dalam perbaikan data tersebut supaya bantuan sosial ini betul-betul tepat sasaran,” terangnya.

    Oleh karena itu, untuk penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran harus benar-benar ditunjang oleh data yang konkrit dan diperlukan kolaborasi dan sinergitas oleh semua pihak termasuk para tenaga pendamping sosial.

    “Saya berharap Bimtek ini mampu meningkatkan kualitas SDM bagi para pendamping sosial, dengan tujuan agar bantuan sosial ini tepat sasaran. Sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan mampu mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya. (DHE/PBN)

  • Pemkab Pandeglang Sampaikan Pentingnya Kerjasama Cegah Kekerasan

    Pemkab Pandeglang Sampaikan Pentingnya Kerjasama Cegah Kekerasan

    PANDEGLANG, BANPOS – Bersinergi dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pandeglang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Pandeglang serta Koordinator Penyuluh (Korluh) di setiap kecamatan.

    Kepala DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang, Aep Saepudin melalui Kepala UPT PPA DP2KBP3A Pandeglang, Mila Oktaviani mengatakan, kerjasama ini merupakan bentuk sinergitas bersama penegak hukum dalam mendampingi korban hingga proses hukum berlangsung.

    “Kalau kerjasama untuk aparat penegak hukum, saat ada korban melaporkan terkait kasus kekerasan seksual. Biasa kan kalau kasus seperti itu tidak hanya dari kita, tapi ada advokat, rumah sakit untuk visum dan psikologis, nanti dari Polres baru kita dampingi untuk visum,” kata Mila, kepada wartawan, Jumat (28/7).

    Selain itu, lanjut Mila, dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pihaknya juga melibatkan para koordinator penyuluh di setiap kecamatan untuk ikut dalam kerjasama tersebut. Hal itu dilakukan agar para penyuluh mengetahui proses penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    “Jadi untuk kerjasama atau sinergitas antara dinas dengan koordinator penyuluh kecamatan, apabila ada kasus kekerasan mereka bisa tahu dan langsung datang ke UPT PPA atau langsung ke dinas,” terangnya.

    Dengan adanya Kerjasama tersebut, kata Mila, pihaknya berharap dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang.

    “Kita berharap dengan adanya kegiatan yang melibatkan lintas sektor ini dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kasubsi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Umum Kejari Pandeglang, Vera Farianti Havilah mengatakan, dalam kerjasama ini pihaknya akan bertindak setelah adanya laporan dari korban ke pihak kepolisian.

    “Pada intinya Kejaksaan ini menerima berkas dari kepolisian, setelah menerima berkas baru kami bisa komunikasi dengan penyidik PPA, dan jika kasus ini terhadap anak kita koordinasi dengan stakeholder lainnya seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan lainnya,” katanya.
    Namun, kata Vera, saat ini pihaknya sudah membuka posko akses keadilan bagi perempuan dan anak, yang fungsinya untuk memberikan saran dan pendapat bagi para korban.

    “Tapi kami ini sekarang membuka posko akses keadilan bagi perempuan dan anak, sehingga kami ini juga dapat mendapatkan laporan,” terangnya.

    “Misalkan ada kasus berkaitan dengan perempuan dan anak ini yang perlu mendapatkan saran dan pendapat. Jadi setelah mendapatkan laporan tersebut kita akan koordinasi dengan stakeholder terkait,” tandasnya. (DHE/PBN)

  • SPKLU Pertama di Kabupaten Lebak Diresmikan

    SPKLU Pertama di Kabupaten Lebak Diresmikan

    LEBAK, BANPOS – Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pertama di Kabupaten Lebak telah diresmikan oleh Bupati Lebak bersama jajaran PLN Banten, di Alun-alun Rangkasbitung, tepatnya seberang Perpustakaan Saidja Adinda Kabupaten Lebak.

    Diketahui, hal tersebut sebagai dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dalam penerapan gaya hidup baru serba listrik atau electrifying lifestyle.

    Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, dalam sambutannya pada Minggu (30/7), mengatakan bahwa program electrifying lifestyle merupakan bentuk upaya pemerintah mengurangi penggunaan sumber energi fosil, dengan menggunakan peralatan serba elektrik yang bebas emisi dan ramah lingkungan.

    “Atas nama pemerintah Kabupaten Lebak, saya mengucapkan terima kasih kepada PLN yang terus berkomitmen mengakselerasi ekosisten kendaraan bermotor listrik dan penggunaan peralatan serba listrik, sebagai upaya mewujudkan electrifying lifestyle. Salah satunya dengan menghadirkan SPKLU di wilayah Kabupaten Lebak.

    Dimana, tujuan akhirnya tentu bersama-sama untuk menyelamatkan bumi,” ujar Iti.

    Iti berpesan kepada masyarakat, agar selalu berhati-hati dalam berkendara menggunakan sepeda listrik yang tengah marak di Kabupaten Lebak.

    Iti juga mengimbau agar melakukan pembayaran listrik tepat waktu, paling lambat tanggal 20 setiap bulannya, dimana masyarakat saat ini telah dimudahkan melakukan transaksi melalui layanan PLN Mobile.

    “Di era digital saat ini PLN terus berinovasi meningkatkan kualitas layanan masyarakat dengan menghadirkan PLN Mobile, dimana masyarakat dapat melaporkan keluhan gangguan, ubah daya, pemasangan baru, dan bayar tagihan. Maka tentunya jangan lupa untuk melakukan pembayaran tagihan listrik tepat waktu,” pesannya.

    Sementara itu, Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banten Selatan, Zulhamdi, mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung kesuksesan kegiatan tersebut.

    Zulhamdi mengatakan bahwa PT PLN (Persero) akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada semua pelanggan, salah satunya diwujudkan dengan hadirnya aplikasi PLN Mobile.

    “PLN berkomitmen memberikan pelayanan excellent kepada pelanggan, salah satunya dengan inovasi PLN Mobile yang dapat diunduh di Appstore/Playstore sebagai bentuk transformasi kami atas layanan kepada pelanggan,” paparnya. (MYU/DZH)

  • Nilai Agama Kuat Modal Dasar Hadapi Tantangan, Pemprov Dorong Pengembangan Pesantren

    Nilai Agama Kuat Modal Dasar Hadapi Tantangan, Pemprov Dorong Pengembangan Pesantren

    SERANG, BANPOS – Pemprov mendorong pengembangan kebaruan kepada seluruh Pondok Pesantren (Ponpes) yang ada di Banten. Kebaruan sangat penting dilakukan karena Ponpes memiliki peran, sumber daya manusia dan infrastruktur yang sangat mendukung dalam proses pembangunan nasional dan daerah.

    “Saat ini kita sedang melakukan berbagai langkah dalam upaya melakukan pengembangan kebaruan dalam berbagai hal,” kata Pj Gubernur Banten Al Muktabar usai menghadiri Roadshow Ponpes Dalam Rangka Penguatan Karakter Ponpes yang Anti Kekerasan, Sabtu (29/7/).

    Acara yang digelar di Pondok Pesantren An-Nawawi, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma’ruf Amin bersama jajaran. Turut hadir jajaran pengurus MUI Pusat, pengurus Baznas serta Ketua Tim Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Banten Siti Ma’rifah.

    Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, menjadi titik utama pelaksanaan agenda roadshow. Agenda roadshow itu diisi oleh sejumlah narasumber yang diikuti oleh seluruh perwakilan dari 34 daerah yang mengikuti secara virtual.

    Masih dikatakan Al Muktabar , banyak hal yang bisa dioptimalkan dari dunia Pesantren untuk kemajuan Indonesia. Terlebih basis nilai-nilai agama yang kuat bisa menjadi modal dasar dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi.

    “Selain itu, berbagai ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang telah diajarkan akan membuat para santri menjadi generasi yang unggul, baik dalam ilmu keagamaan maupun pengetahuan secara umum. Inilah kebaruan yang ingin kita capai dari dunia Pesantren,” ujarnya.

    Pada bidang lain, tambah Al Muktabar, sektor perekonomian dan pemberdayaan masyarakat juga mempunyai ruang yang luas untuk bisa dikembangkan di Pesantren. Apalagi saat ini sudah dibentuk KDEKS Banten yang akan fokus pada pengembangan keuangan dan ekonomi syariah, dimana Pesantren menjadi salah satu fokusnya.
    “Kita sudah berjalan semua itu,” imbuhnya.

    Berkenaan dengan penguatan karakter Ponpes yang anti kekerasan, menurut Al Muktabar dalam bentuk apapun kekerasan yang terjadi di dunia Pesantren, itu merupakan tindakan yang di luar cita-cita para pendiri. Karena pada hakikatnya, Pesantren sangat tidak mengenali dan mentolerir kekerasan dalam berbagai bentuknya.

    “Karena sejatinya Ponpes itu menciptakan dan mengajarkan nilai-nilai keislaman yang lembut dan rahmatan lil alamin,” pungkasnya. (RUS/AZM)

  • Jajal Ketangguhan Pecatur Junior, Walikota Serang Keok Lawan Anak SD

    Jajal Ketangguhan Pecatur Junior, Walikota Serang Keok Lawan Anak SD

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, secara resmi membuka Turnamen Catur Non Master Piala Walikota Serang pada Sabtu (29/7). Dalam momen tersebut, Syafrudin sempa menjajal ketangguhan para peserta, dan kalah melawan pecatur SD.

    Untuk diketahui, turnamen catur tersebut diikuti oleh beberapa perwakilan sekolah baik tingkat SD maupun SMP, di Kota Serang.

    Pada kesempatan itu, Syafrudin menyampaikan bahwa turnamen ini merupakan pembentukan karakter bagi atlet junior baik tingkat SD maupun SMP.

    “Ini dalam rangka pembinaan anak-anak kita yang punya potensi menjadi pemain catur, mudah-mudahan dengan diadakannya turnamen ini anak-anak kita bisa menjadi pecatur andal,” ungkap Syafrudin.

    Ia juga mengatakan bahwa selain dibentuknya karakter, kegiatan ini juga dilakukan sebagai bentuk silaturahmi antar pecatur tiap daerah yang hadir sehingga kekeluargaan bisa terus terjaga.

    “Kita lihat banyak pecatur andal dari luar daerah, yang perlu dibina dan tingkatkan. Artinya banyak yang datang dari daerah lain, kampung lain, hadir bisa bersilaturahmi satu sama lain,” ucapnya.

    Tak hanya itu, usai membuka kegiata tersebut, Syafrudin juga turut membuktikan kehebatan salah satu peserta dengan bermain catur bersama.

    Dalam duel tersebut, Syafrudin dibuat kalah telak oleh peserta yang merupakan siswa SDN Bhayangkari Kota Serang, Raja.

    “Perasaannya agak sedih karna saya bisa dikalahkan dengan pecatur Junior, namun ini membuktikan bahwa kualitas pecatur Junior Kota Serang ini layak dipertandingkan,” tandas Syafrudin. (DZH)

  • Tahun Ini, Sertifikat Tanah Elektronik Akan Diberlakukan

    Tahun Ini, Sertifikat Tanah Elektronik Akan Diberlakukan

    CILEGON, BANPOS – Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR/PBN) Republik Indonesia (RI) menyatakan akhir tahun ini akan mulai memberlakukan pembuatan sertifikat manual ke sertifikat elektronik.

    Demikian diungkapkan langsung Menteri ATR/Kepala BPN RI, Hadi Tjahjanto, saat menghadiri kegiatan pengarahan dan pembinaan kepada seluruh PPAT se-Provinsi Banten di salah satu Hotel di Kota Cilegon, Jumat (28/7/2023).

    Dikatakan Menteri Hadi, terkait sertifikat elektronik itu pihaknya saat ini sudah mulai melaksanakan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Iya sertifikat elektronik saat ini sudah dilaksanakan, khususnya milik BUMN ya berikutnya saya sudah minta bahwa sertifikat elektronik dapat dilaksanakan pada masyarakat itu sebelum akhir 2023 ini harus sudah berjalan,” kata Menteri Hadi kepada awak media.

    Menteri Hadi menyampaikan, program sertifikat elektronik tersebut merupakan tindak lanjut dari program PTSL yang memiliki tujuan yang sama untuk mempermudah masyarakat dalam membuat dokumen tanah.

    “Hanya satu lembar yang saat ini mungkin lebih dari 5 lembar atau 6 lembar itu akan mempermudah masyarakat dan tentunya dengan sertifikat ini adalah tindak lanjut dari program PTSL,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Menteri Hadi menyatakan, melalui program sertifikat elektronik tersebut pihaknya dapat mencegah adanya mafia tanah di Indonesia.

    “Apabila wilayah itu menjadi wilayah kota lengkap, maka mudah kita untuk melakukan program digitalisasi ini. Oleh sebab itu kita terus mengejar menjadi Kota lengkap atau Kabupaten lengkap sehingga sistem digitalisasi ini bisa berjalan dengan baik, maka mafia tanah tidak akan ada yang bisa bermain lagi,” tandasnya. (LUK)

  • Sertifikat Tanah di Cilegon Dibagikan Door to Door ke Masyarakat

    Sertifikat Tanah di Cilegon Dibagikan Door to Door ke Masyarakat

    CILEGON, BANPOS – Sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dibagikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto. Ia membagikan secara langsung sertifikat tanah ke masyarakat di Kota Cilegon, Kamis (27/7). Sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini diserahkan secara door to door oleh Menteri Hadi, saat di Lingkungan Sumur Menjagan, Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Grogol.

    Mantan Panglima TNI saat penyerahan sertifikat tanah didampingi Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, Walikota Cilegon Helldy Agustian dan sejumlah pejabat BPN, menyempatkan berbincang dengan para penerima.

    Pada penyerahan tersebut, Menteri Hadi diagendakan menyerahkan 16 sertifikat tanah untuk penerima di dua kelurahan yakni Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Grogol dan Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak.

    Menteri Hadi mengatakan, penyerahan sertifikat tanah di Kota Cilegon merupakan penyerahan kedua di Provinsi Banten setelah sebelumnya dilakukan hal yang sama kepada masyarakat di Kota Serang.

    “Hari ini saya door to door yang kedua, saya serahkan kurang lebih 11 sertifikat dan di desa ini, desa Kecamatan Grogol sebetulnya PTSL-nya sudah hampir selesai. Tinggal memang ada beberapa yang kita serahkan, memang agak terlambat karena mungkin ada permasalahan yuridis,” ujarnya kepada awak media, Kamis (27/7).

    Kemudian, Hadi pada kesempatan itu menyatakan, juga menyerahkan peta bidang untuk kelurahan. Penyerahan peta bidang untuk kelurahan dimaksudkan agar lurah dapat mengontrol peta bidang tanah di wilayahnya masing-masing.

    “Namun yang paling penting pada kesempatan ini juga saya serahkan peta bidang untuk lurah. karena selama ini lurah juga tidak memiliki peta bidang yang sudah lengkap atau yang sudah terdaftar. Ini kami serahkan sehingga ibu lurah ini bisa mengontrol wilayahnya mana ruang terbuka hijau, mana tempat masyarakat atau perumahan dan mana juga perumahan atau pabrik,” tuturnya.

    “Dan ini pun akan kita serahkan kepada seluruh kepala desa atau lurah di Indonesia apabila wilayahnya sudah terdaftar,” tambahnya.

    Dikatakan Hadi, secara umum, Provinsi Banten adalah masyarakat yang produktif. Berjalannya program PTSL sudah hampir selesai 70 persen. Dari target 5 juta bidang tanah, telah selesai 3,7 juta bidang tanah. Ia menyatakan, dengan adanya program PTSL memberikan dampak yang positif yakni pertambahan nilai ekonomi masyarakat menjadi meningkat.

    “Dan yang terjadi apa, ketika PTSL, kita serahkan ke masyarakat, bahwa economic value added-nya ini besar sekali,” ujarnya.

    Menteri Hadi mengaku akan terus melakukan kegiatan penyerahan sertifikat tanah PTSL. Hal itu untuk mencari nilai-nilai positif dari kegiatan.

    “Ini akan kita teruskan untuk kegiatan door to door untuk mencari informasi apa-apa saja nilai positif dari kegiatan PTSL,” paparnya.

    Salah satu warga penerima sertifikat tanah program PTSL, Safrudin, mengaku bersyukur telah mendapatkan sertifikat secara gratis. Program PTSL yang digulirkan pemerintah, kata warga Lingkungan Mekar Mulya, Kelurahan Mekarsari ini, sangat membantu masyarakat.

    “Semua serba gratis dan dipermudah. Terima kasih sudah diuruskan sudah dapat sertifikat dan dengan mudahnya tanpa ada biaya juga,” tandasnya. (LUK)