BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Optimalkan Bonus Demografi

    Optimalkan Bonus Demografi

    PANDEGLANG, BANPOS – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah meminta kepada pemerintah untuk lebih serius dalam mengoptimalkan bonus demografi di Indonesia yang saat ini menempati peringkat keempat populasi terbesar di dunia.

    Hal tersebut diungkapkan Rizki Aulia Rahman Natakusumah saat mengunjungi Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pandeglang, Selasa (25/7).

    “Pemerintah harusnya serius dalam mengoptimalkan bonus demografi. Salah satunya dengan lebih memperhatikan serta melengkapi sarana dan prasarana pusat-pusat peningkatan kemampuan dan keterampilan seperti BLK di Indonesia,” kata Rizki.

    Menurutnya, BLK dan pusat peningkatan keterampilan ini mempunyai peran penting dalam mencetak generasi muda unggul demi tercapainya generasi emas pada tahun 2045 mendatang, dan merasa miris dengan fasilitas-fasilitas di BLK yang dianggapnya kurang optimal.

    “Disini (BLK,red) tempat generasi muda ditempa dan diberi keterampilan serta pengetahuannya tentang teknik mesin, kemudian otomotif, elektro, dan lain sebagainya. Sehingga generasi muda Pandeglang bisa mempunyai jiwa kompetitif atau mempunyai daya saing yang mempunyai keahlian,” terangnya.

    Oleh karena itu, ia berjanji akan terus bersuara lantang menyuarakan aspirasi dari masyarakat, agar pemerintah pusat bisa lebih serius dalam memperhatikan pusat-pusat balai latihan kerja yang bisa memajukan Indonesia.

    “Tentunya kami akan upayakan di pusat dan harus bisa diupayakan, agar pemerintah bisa serius memperhatikan BLK, baik dari rehabilitasi gedung atau peningkatan sarana dan prasarananya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Pandeglang, Ratu Tanti Darmasih mengaku merasa sangat senang dengan adanya kunjungan dari anggota Parlemen Daerah Pemilihan Banten satu.

    “Harapannya dengan kedatangan Rizki Natakusumah kesini, kami ingin memberikan gambaran kepada kita semua terutama pada generasi penerus bangsa yang tadi sedang berlatih bisa termotivasi bahwa anak muda seperti sampai di posisi sekarang itu patut kita contoh,” katanya.

    Menurutnya, dengan kondisi seperti apapun saat memiliki keinginan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap tersebut sebagai dasar bagi perubahan kedepannya.

    “Meskipun sudah melihat kondisi sarana dan prasarana disini terbatas sekali, saya melihat para peserta pelatihan tetap semangat, apalagi aa Rizki yang nota benenya adalah putra daerah Kabupaten Pandeglang Alhamdulillah diberikan amanah oleh Allah SWT menjadi anggota DPR RI,” ungkapnya.(dhe/PBN)

  • Disnaker Cilegon Siap Fasilitasi Pelatihan Bersertifikasi Bagi Napi

    CILEGON, BANPOS – Untuk meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian terhadap warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon melakukan audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, Selasa (25/7).

    Dalam kegiatan tersebut, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cilegon, Enjat Lukmanul Hakim beserta jajaran Seksi Giatja, disambut langsung oleh Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Panca Nugrahestianto yang didampingi oleh Kepala UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Cilegon Khairiyah.

    Saat pertemuan digelar, Kalapas Kelas IIA Cilegon, Enjat Lukmanul Hakim mengatakan, terkait pembinaan kemandirian bagi warga binaan, pihaknya sangat terbantu dengan sinergitas yang sudah terjalin selama ini.

    “Bersama Dinas Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja Industri Kota Cilegon, kita selalu bersinergi terkait Program Pelatihan kegiatan Kerja Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Kerjasama positif ini tentunya akan trus kita selenggarakan demi peningkatan kualitas warga binaan kami,” kata Kalapas, Selasa (25/7).

    Maksud dan tujuan tersebut, disambut baik oleh Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Panca Nugrahestianto dan Kepala UPTD Latihan Kerja Cilegon, Khairiyah. Seluruhnya sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang akan ditandatangani bersama.

    Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Panca Nugrahestianto menyampaikan dukungannya terhadap program kemandirian di Lapas Cilegon. Dirinya berharap agar para warga binaan juga memiliki keahlian yang positif untuk penghidupan dan lingkungannya, agar kelak tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum.

    “Kami berharap para warga binaan juga memiliki keahlian dan kelak tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum. Kami akan membantu dan mendorong dengan program pelatihan pembinaan kemandirian yang bersertifikasi,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Ribuan Loker Dihadirkan pada Virtual Job Fair Kota Tangerang

    Ribuan Loker Dihadirkan pada Virtual Job Fair Kota Tangerang

    TANGERANG, BANPOS – Layanan pengurangan angka pegangguran di Kota Tangerang tak pernah henti digencarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).

    Salah satunya, melalui program virtual job fair, yang hingga kini konsisten digelar di setiap bulannya. Diketahui, virtual job fair edisi Juli akan dihelat pada Kamis (27/7) dengan 1.530 lowongan pekerjaan.

    Kepala Disnaker, Kota Tangerang, Ujang Hendra Gunawan, mengungkapkan bahwa pada Juli ini ada 21 perusahaan yang terlibat dengan menyediaakan 1.530 lowongan pekerjaan, dengan 77 formasi jabatan.

    Lowongan kerja itu meliputi Marketing, Staff Admin, Kurir, Account Officer, Telemarketing, Design Engineering, Driver, Welding Operator, Waiterss, hingga Section Head Warehouse dan banyak lainnya.

    “Secara kualifikasi pendidikan, dari 1.530 lowongan pekerjaan, 985 diantaranya untuk lulusan SMA, 167 lowongan untuk Dimploma Tiga, 371 lowongan untuk Strata Satu, dan tujuh lowongan untuk Strata Dua. Dengan ini, ayo catat tanggal pelaksanaanya, siapkan berkasnya, dan segera apply lamarannya ke perusahaan yang diinginkan melalui aplikasi Tangerang LIVE,” ungkap Ujang.

    Tak berbeda dengan virtual jobfair bulan-bulan sebelumnya. Kegiatan ini hanya diperuntukkan bagi mereka ber-KTP Kota Tangerang.

    Pemaparan perusahaan juga akan disiarkan secara langsung melalui channel youtube Tangerang TV, mulai pukul 09.00 wib hingga selesai.

    “Pastikan, kalian para pencari kerja yang ingin memanfaatkan virtual jobfair untuk lebih dulu mendownload aplikasi Tangerang LIVE dan memiliki akun yang terlah terverifikasi,” jelasnya.

    Pada aplikasi Tangerang LIVE, pencaker bisa mengkases menu layanan Ketenagakerjaan, pilih Tangerang Cakap Kerja, lalu pilih fitur Job Fair dan lengkapi data diri.

    Untuk mengetahui daftar lowongan, pencaker bisa klik lowongan daftar yang tersedia. Setelah itu masuk area job fair, pilih daftar lamaran lalu pilih lamar di area job fair.

    “Jangan lewatkan kesempatan ini, siapa tau rejekinya di virtual job fair bulan ini. Jadi, ayo segera siapkan aplikasi Tangerang LIVE yang akunnya telah terverifikasi, siapkan berkas lamarannya, dan coba peruntungannya ke perusahaan yang kalian inginkan,” imbau Ujang. (DZH)

  • Pemkab Lebak Gelar Penghargaan untuk Perangkat Daerah

    Pemkab Lebak Gelar Penghargaan untuk Perangkat Daerah

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah terbaik.

    Penghargaan ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu bendahara pengeluaran terbaik dan pengurus barang terbaik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaik dalam progres Semester 1 Tahun 2023.

    Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, mengatakann bahwa bentuk penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi pemantik semangat dan motivasi meningkatkan kinerja ASN dalam pelayanan di pemerintahan.

    “Semoga penghargaan ini bisa memacu semangat kerja para ASN di pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena kinerja yang baik akan berdampak positif pada peningkatan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Lebak,” ujarnya.

    Adapun raihan juara untuk penghargaan dengan Kategori Pengurus Barang Terbaik diberikan kepada Juara 1 Tia Mutiara Setianingsih dari Kecamatan Gunung Kencana, Juara 2 Izet Syifaullah Bittaufiq dari Dinas Tenaga Kerja dan Juara 3 Sinta Uswatun Hasanah dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

    Dan untuk penghargaan Bendahara Pengeluaran Terbaik, yakni Juara 1 Suhardi dari Dinas P3AP2KB, Juara 2 Iyan Ardiansyah dari BKPSDM dan Juara 3 Tamara Khoirunnisa dari Kecamatan Rangkasbitung.

    Sementara untuk kategori OPD terbaik diberikan kepada Juara 1 Kecamatan Sajira, Juara 2 Dinas Permukiman dan Pertanahan dan Juara 3 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. (WDO/DZH)

  • Pengelolaan Kinerja ASN Kabupaten Lebak Terbaik

    Pengelolaan Kinerja ASN Kabupaten Lebak Terbaik

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak berhasil mendapatkan penghargaan peringkat pertama dalam kategori Pengelolaan Kinerja ASN se-Wilayah Kantor Regional 3 Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

    Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebak, Eka Prasetiawan.

    “Iya alhamdulillah, diterima dari Kepala Kantor Regional 3 BKN pada acara rapat evaluasi kepegawaian kemarin,” ujar Eka saat dihubungi BANPOS, Selasa (25/7).

    Eka menjelaskan, penghargaan tersebut bukanlah tujuan utama, namun sebagai langkah untuk semakin membenahi kinerja ASN di Kabupaten Lebak agar semakin baik lagi ke depannya.

    “Ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja lebih baik lagi,” tandasnya.

    Sementara itu, Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi (PPI) pada BKPSDM Lebak, Iqbaludin, mengatakan bahwa Penghargaan tersebut merupakan hasil penilaian dari laporan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada tahun 2022.

    “Tugas kami hanya melaporkan saja dari setiap OPD masing-masing di Lebak, otoritas utama penilaiannya ya dari BKN,” katanya.

    Ia menjelaskan, mekanisme penilaian sepenuhnya berada di BKN. Pemerintah Kabupaten Lebak hanya melakukan apa yang diarahkan dan ditentukan oleh BKN.

    “Mudah-mudahan di tahun ini dan mendatang bisa menjadi semakin baik. Kita juga ada PR baru dari BKN yakni input penilaian ASN melalui E-kinerja,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Virgojanti Resmi Dilantik Jadi Pj Sekda Banten

    Virgojanti Resmi Dilantik Jadi Pj Sekda Banten

    SERANG, BANPOS – Virgojanti akhirnya resmi dilantik sebagai Pejabat (Pj) Sekda Banten, setelah sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana harian (Plh) Sekda Banten selama kurang lebih empat bulan lamanya, sejak dilantik pada 10 Maret 2023 lalu.

    Pelantikan itu diselenggarakan di Gedung Pendopo Gubernur Banten dengan dihadiri oleh sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Banten pada Senin (27/4).

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar menjelaskan bahwa penunjukkan Virgojanti menjadi Pj Sekda Banten sudah sesuai persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Pertama, tentu kita bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dengan telah keluarnya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk kita diperkenankan menunjuk Pejabat Sekretaris Daerah,” kata Al Muktabar.

    Dalam prosesnya, Al menjelaskan, Pemprov Banten telah menempuh sejumlah proses mekanisme yang berlaku dalam penentuan siapa yang pantas untuk dapat menduduki jabatan tersebut.

    Setidaknya, ada tiga nama yang diusulkan oleh Pemprov Banten untuk dapat mengisi jabatan sebagai Pj Sekda Banten. Salah satunya adalah Virgojanti.

    Virgojanti dianggap pantas, karena telah memenuhi sejumlah syarat kriteria dan juga kompetensi untuk menduduki jabatan tersebut.

    “Saya perlu sampaikan di kesempatan ini bahwa prosesnya melalui mekanisme yang terkait dengan kita pemetaan kompetensi yang telah tersusun beberapa waktu yang lalu,”

    “Dan pemetaan kompetensi itu, tentu dalam rangka syarat dan hal-hal yang diperlukan dalam kompetensi pada jabatan-jabatan yang sesuai. Oleh karenanya dari tiga nama yang kita ajukan, mendapatkan persetujuan adalah ibu Virgojanti menjabat sebagai pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten,” jelasnya.

    Hanya saja, saat disinggung dua nama lain yang ditunjuk sebagai kandidat Pj Sekda Banten, Al enggan untuk mengungkapnya. Sebab, menurutnya hal itu merupakan informasi yang dikecualikan, dan tidak bisa diungkapkan ke hadapan publik.

    “Itu adalah hal yang dikecualikan informasinya, ya. Jadi, itu bagian dari proses seleksi,” ungkapnya.

    Perihal masa jabatan, Pj Gubernur Banten itu pun mengungkapkan bahwa nantinya, Virgojanti akan menjabat sebagai Pj Sekda Banten sesuai dengan masa penugasannya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023.

    “Sesuai dengan ketentuan bahwa Permendagri 4 mengatur Gubernur menunjuk Pejabat dan Sekretaris Daerah. Jadi, waktunya sesuai dengan lamanya masa penugasan itu,”

    “Jadi nanti dalam perkembangannya kita akan terus berkonsultasi tentang berbagai hal secara teknis,” ucapnya.

    Menjabat sebagai Pj Sekda, Virgojanti akan memikul sejumlah beban tugas, seperti di antaranya program pengentasan kemiskinan, menekan angka gizi buruk, dan sejumlah tugas lainnya.

    Di samping itu dengan dilantiknya Virgojanti sebagai Pj Sekda Banten, maka dirinya kini merangkap sejumlah jabatan di lingkup Pemprov Banten.

    Jabatan-jabatan itu di antaranya adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banten, dan juga sebagai Komisaris Bank Banten.

    Terkait dengan hal tersebut, Virgojanti secara tegas mengatakan bahwa dirinya tidak akan melepas jabatan yang selama ini ia emban, khususnya jabatan definitif sebagai Kepala DPMPTSP Banten.

    “Karena saya di sini sebagai Pejabat Sekretaris Daerah dan definitif saya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tentunya itu adalah definitif saya tidak akan lepas mungkin untuk itu,” tegasnya. (MG-01/AZM)

  • Sempat Gagal, Proyek RSUD Cilegon Digarap Agustus

    Sempat Gagal, Proyek RSUD Cilegon Digarap Agustus

    CILEGON, BANPOS – Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon lima lantai segera dibangun bulan Agustus dan dalam waktu dekat akan segera dilelang.

    Saat ditemui usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Cilegon, Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Kota Cilegon Lendy Delyanto menjelaskan, untuk Detail Engineering Design (DED) rumah sakit sudah selesai dan Agustus akan dibangun konstruksinya.

    “(Sekarang) Lagi proses finalisasi Amdal (analisis dampak lingkungan) sama persiapan lelang konstruksi,” kata Lendy kepada awak media, Senin (24/7).

    Lendy mengungkapkan, selain persiapan lelang konstruksi, saat ini pihaknya tengah menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). “Semoga bisa di tahun ini dimulai. Perkiraan Insyaallah mudah-mudahan Agustus,” tuturnya.

    Dikatakan Lendy anggaran yang disiapkan untuk membangun kerangka konstruksi bangunan rumah sakit sekitar Rp69 miliar.

    “Anggaran semula Rp69 miliar, tapi sepertinya ini mundur dari rencana semula karena kemarin proses AMDAL sempat gagal lelangnya karena belum ada yang mendaftar. Jadinya seperti tidak bisa semua terserap, tapi tergantung nanti ada rekomendasi dari PU dan lain-lain. Angkanya belum tahu,” tuturnya.

    Lendy mengatakan, tahun ini ditargetkan selesai pembangunan struktur bangunan, tahun 2024 penyelesaian tahap akhir atau finishing.

    Diketahui dalam perencanaannya, gedung medical center RSUD Kota Cilegon akan dilengkapi fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD), instalasi bedah sentral yang sesuai dengan standar, ICU + HCU, ICCU + Cath lab, dan Depo IBS.

    Kemudian, fasilitas untuk maternal perinatal, CK Kebidanan, PICU, dan NICU. Kemudian, akan terdapat ruang rawat inap non-vip, VIP/VVIP. Selain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pembangunan Gedung Medical Center RSUD Cilegon ini juga merupakan bagian dari upaya agar tipe rumah sakit RSUD Cilegon meningkat dari saat ini tipe B menjadi tipe A.

    “Gedung baru, diharapkan ada peningkatan kunjungan. Fasilitas pelayanan dilengkapi, tempat tidur IGD, ICCU, dan yang lain. Saat ini kalau jumlah kunjungan rawat jalan per hari sekitar 200 pasien,” tandasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon Qoidatul Sitta mendorong agar pembangunan RSUD Cilegon 5 lantai bisa menunjang pelayanan kesehatan di Cilegon. Disisi lain, Sumber Daya Manusia atau SDM RSUD Cilegon juga bisa ditingkatkan kapasitasnya. “Kami berharap dengan gedung rumah sakit yang baru juga pelayanan semakin modern dan tidak ada lagi diskriminatif terhadap pasien BPJS, karena selama ini saya masih mendengar adanya perbedaan pelayanan baik yang BPJS dengan non BPJS,” tuturnya.

    Dalam pembangunannya nanti, Sitta menyarankan agar pembangunan RSUD Cilegon 5 lantai ini menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon agar tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari. Selain itu pihaknya juga akan melakukan pengawasan ketat dalam pelaksanaan pembangunannya. (LUK/PBN)

  • Oknum Anggota DPRD Kota Cilegon Dituding Titip Absen

    Oknum Anggota DPRD Kota Cilegon Dituding Titip Absen

    CILEGON, BANPOS – Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon dengan agenda Paripurna Penetapan Raperda menjadi Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 ngaret dari waktu yang sudah dijadwalkan.

    Paripurna tersebut sedianya dimulai pukul 09.00 WIB namun baru dimulai pukul 11.05 WIB. Sidang Paripurna dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin (24/7).

    Hasil pantauan di lapangan, jajaran sekretariat dewan sibuk menghubungi anggota DPRD untuk hadir di rapat paripurna karena rapat paripurna tidak kunjung memenuhi kuota forum (kuorum) dari aturan Tata Tertib DPRD Cilegon. Terlihat anggota DPRD yang hadir ada 16 anggota dan 3 pimpinan akan tetapi yang mengisi daftar hadir 27 orang.

    Setelah menunggu lama akhirnya rapat paripurna dimulai sekitar pukul 11.05 WIB.

    Pada saat rapat terlihat di kursi paling depan Walikota Cilegon Helldy Agustian, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik dan Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj.

    Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj pada saat membuka rapat mengatakan rapat ini sebelumnya sudah diagendakan saat rapat Badan Musyawarah (BANMUS) pada 18 Juli 2023 silam.

    Isro menyebut berdasarkan Tatib DPRD Pasal 116 huruf d bahwa untuk memenuhi kuorum harus 2/3 anggota DPRD yang hadir dari jumlah 40 anggota DPRD Kota Cilegon. Kata Isro, berdasarkan data dari sekretariat DPRD ada 27 anggota DPRD yang menandatangani daftar hadir. Sehingga Rapat Paripurna bisa berjalan karena sudah memenuhi kuorum.

    Menyikapi hal itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) Arifin Solehudin menyayangkan hal itu. Ia melihat kelakuan anggota DPRD Kota Cilegon banyak yang tidak hadir dalam rapat paripurna, bahkan sampai ada penundaan rapat paripurna minggu lalu karena tidak mencukupi kuorum.

    “Kami Ikatan Mahasiswa Cilegon sangat kecewa dengan kelakuan anggota DPRD, apa sih susahnya hadir rapat paripurna?. Atau adakan agenda yang lebih penting sehingga meninggalkan agenda rapat paripurna?,” kata Arifin.

    “Apa lagi rapat paripurna hari ini, ada informasi yang menyampaikan hanya ada 16 anggota DPRD termasuk pimpinan rapat (tiga) yang hadir dalam rapat paripurna, tetapi ternyata ada anggota ghoib yang hadir, dari absensi kehadiran ada 27 anggota yang hadir, padahal di ruang paripurna hanya ada 19 anggota termasuk pimpinan, berarti ada 8 anggota gaib di ruang paripurna, ini dewan nitip absen apa gimana?, ini kan lucu,” terangnya.

    Ia berharap para anggota dewan sebagai perwakilan dari rakyat bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

    “Kami berharap anggota dewan harus mencontohkan yang baik kepada masyarakat, mereka ini kan wakil rakyat, jangan males-males ah untuk hadir rapat, itu tugas mereka mengawal setiap agenda yang ada,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Anggaran Perbaikan Infrastruktur di Pandeglang Capai Rp71 Miliar

    Anggaran Perbaikan Infrastruktur di Pandeglang Capai Rp71 Miliar

    PANDEGLANG, BANPOS – Sebagai upaya untuk memudahkan akses dan perekonomian masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang memastikan prioritas pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jalan. Diketahui, alokasi anggaran tersebut dengan total sekitar Rp71 miliar yang bersumber dari APBD 2023 sebesar Rp50,7 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp21 miliar.

    Sekda Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan, dalam pembahasan kegiatan pembangunan lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, Pemkab memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur sesuai instruksi Bupati Pandeglang.

    Selain itu, kata Ali Fahmi, bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan agriwisata juga masuk dalam program prioritas pembangunan pemerintah daerah.

    “Sesuai dengan arahan dari Ibu Bupati (Irna Narulita,red) bahwa prioritas kita selama lima tahun ke depan masih mengenai pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur,” kata ali Fahmi kepada wartawan beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, program kerja lima tahunan tersebut sudah berjalan, apabila ada kesalahan bisa dilakukan koreksi agar sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pandeglang tahun 2021-2026.

    “Sudah berjalan dan sudah ada yang tercapai realisasinya sebelum masa jabatan berakhir,” ujarnya.

    Pihaknya memprediksi penerimaan APBD selama ini tidak akan optimal. Hal tersebut realistis, mengingat pendapatan daerah banyak berkurang mulai dari pajak daerah hingga potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat berbagai hal, diantaranya karena dilanda Covid-19 beberapa tahun lalu.

    “Tetapi kita akan terus upayakan agar pendapatan daerah bisa terus bertambah, terutama pada capaian target pendapatan. Kita akan cari solusi agar persoalan tersebut bisa segera terselesaikan dan pendapatan daerah bisa terus bertambah,” ungkapnya.

    Kabid Bina Marga DPUPR Kabupaten Pandeglang, Ade Juliansyah mengatakan, tahun ini ada sebanyak 66 paket proyek pembangunan jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp50,7 miliar dari APBD Pandeglang tahun anggaran 2023.

    Selain itu, Pemkab juga mendapatkan suntikan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp21 miliar untuk membangun lebih dari lima kilometer jalan. Saat ini progres pembangunan jalan sudah mencapai 98 persen dan hanya menyisakan pembangunan ruas jalan Cibitung-Lebak di Kecamatan Saketi.

    “Sudah semuanya kalau yang tender. Yang belum selesai itu tinggal yang DAK di jalan Cibitung-Lebak. Sedangkan untuk pembangunan lainnya sudah terselesaikan, tinggal ini aja satu lagi,” katanya.

    Terpisah, Ketua DPRD Pandeglang, Tb Udi Juhdi menyarankan agar Pemkab mengoptimalkan semua sumber pendapatan daerah agar bisa menambah PAD. Tindakan itu harus dilakukan seiring dengan berkurangnya penerimaan daerah selama beberapa tahun terakhir.

    “Sekarang memang keadaan kita sedang sulit. Makanya, semua potensi yang ada harus bisa kita optimalkan agar PAD kita bertambah dan kegiatan pembangunan tidak terganggu. Karena kalau kita hanya mengandalkan bantuan dari Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat akan sangat sulit,” katanya.(dhe/pbn)

  • Pemkot Dukung Gerakan Aje Kendor Sekolah

    Pemkot Dukung Gerakan Aje Kendor Sekolah

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka membantu anak-anak di Kota Serang agar tidak putus sekolah. Pemerintah Kota Serang Siap Bekerja Sama dengan USAID dalam rangka Gerakan Aje Kendor Sekolah untuk Anak Tidak Sekolah.

    Walikota Serang, Syafrudin mengapresiasi kepada USAID terkait gerakan aje kendor sekolah untuk anak tidak sekolah. Menurutnya, program tersebut sangat baik dan dirasa perlu untuk segera dilaksakan.

    “Di Kota Serang ini masih banyak anak yang masih belum sekolah, baik tingkat SD, SMP maupun SMA, maka dari itu Gerakan Aje Kendor Sekolah ini harus dilaksanakan. Karena gerakan sekolah aja kendor ini menampung banyak masyarakat yang putus sekolah. Jadi, mereka yang putus sekolah difasilitasi untuk terus melanjutkan sekolah. ” ujarnya, Senin (24/7).

    Syafrudin mengaku, Pemerintah Kota Serang pada prinsipnya mendukung gerakan aje kendor sekolah untuk anak tidak sekolah karna termasuk visi dan misi dalan rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Serang.

    Dirinya menuturkan, saat ini pihaknya telah mendata anak-anak yang saat ini putus sekolah. Harapannya, dengan adanya kegiatan tersebut dapat memberikan keringanan bagi para siswa yang terkendala dari sektor ekonomi.

    “Sementara ini ada sekitar 133 orang yang sudah terdata. Kedepannya akan didata lagi untuk anak-anak sekolah. Jika dihitung secara keseluruhan, mungkin Bisa lebih dari 500 orang,” tuturnya.

    Kemudian, Fasilitator United States Agency For International Development (USAID), Ahmad mengatakan bahwa gerakan aje kendor sekolah tersebut diperuntukan kepada anak-anak yang kurang mampu dan putus sekolah yang ingin kembali bersekolah.

    “kami akan mendata kembali anak-anak yang tidak sekolah di Kota Serang, data awal kami sekitar 5000 anak lebih di Kota Serang yang tidak sekolah, namun data tersebut belum tervalidasi” katanya.

    Dirinya menyampaikan, bahwa saat ini pihak USAID sudah berkoordinasi dengan Baznas dan Bank BJB untuk bekerja sama terkait gerakan aje kendor sekolah ini, yang akan di adakan acara diskusi ATS kembali ke sekolah dengan Camat dan Lurah se Kota Serang.

    “Kota Serang belum bisa memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Swasta, Kami berharap progran ke depan dari Dinas Pendidikan untuk anak yang tidak sekolah dapat terlaksana,” ujarnyam

    Selain itu Sekdis Dindikbud Kota Serang Tb. Agus Suryadin mengatakan saat ini Dinas Pendidikan sudah memberikan surat ke setiap kecamatan untuk mendata anak yang tidak sekolah.
    “Kami menunggu data by name by address dari setiap kecamatan agar nantinya ketika ada bantuan sudah ada tidak salah sasaran,” katanya

    Dirinya menuturkan para camat harus mempunyai data seperti PIP, (Program Indonesia Pintar). Yang merupakan program bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah untuk peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.

    Agus mengatakan, saat ini data siswa yang putus sekolah yang ada di Kota Serang ada sebanyak 133 anak dari mulai SD hingga tingkat SMA.

    “Anak-anak yang putus sekolah sudah kita data dan ada sebanyak 133 yang putus sekolah. 80 persen itu karena faktor ekonomi. 20 persen sisanya karena adanya anaK yang cacat dan juga ada yang sewaktu sekolah jadi korban bullying dan lain sebagainya. Dari 133 orang ini kita akan bantu agar anak-anak ini dapat melanjutkan sekolah,” katanya.

    Dirinya mengaku bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan beberapa pihak seperti baznas dan BJB untuk menggalang segala bentuk bantuan dan selajutnya pihaknya juga akan berkomunikasi dengan CSR (corporate social responsibility) di kota serang dan juga para ASN supaya bisa menjadi orang tua angkat mereka.

    “Mudah-mudahan, 133 anak ini dapat terakomodir dan bisa melanjutkan sekoah dengan lebih baik. Saya berharap program ini bisa berjalan baik dan lancar dan mudah-mudahan tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah di Kota Serang,” tandasnya. (MG-02/AZM)