BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Dikalibrasi Kemenhub, 9 Alat Uji Kendaraan Bermotor Dishub Kota Cilegon Sudah Sesuai Standar 

    Dikalibrasi Kemenhub, 9 Alat Uji Kendaraan Bermotor Dishub Kota Cilegon Sudah Sesuai Standar 

    CILEGON, BANPOS – Untuk memastikan keakuratan alat uji, sebanyak 9 Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang ada di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon dikalibrasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Kegiatan kalibrasi tersebut berlangsung selama 4 hari dan Ditjen Hubdat Kemenhub menyatakan peralatan uji berkala kendaraan bermotor yang ada di Dishub Cilegon sudah sesuai standar atau lolos uji.

    Kepala Bidang (Kabid) Perlengkapan Jalan dan Pengujian Kendaraan (PJPK) Dishub Kota Cilegon, Pedrosio Agusto Pinto mengatakan dengan adanya kalibrasi ini untuk memastikan bahwa peralatan yang ada di Dishub Kota Cilegon sesuai dengan standar pelayanan seperti mengukur keakuratan peralatan. Dan tujuannya untuk menjamin keselamatan kendaraan.

    “Jadi kalibrasi ini tujuannya untuk memastikan alat ini sesuai dengan standar kerja pelayanan kita sehingga untuk memastikan bahwa praktek kita, pelayanan kita, terkait dengan masalah standar laik operasi kendaraan itu bisa dipastikan bahwa kita melakukan pekerjaan pelayanan itu dengan standar yang dipersyaratkan,” kata Pedro sapaan akrab saat ditemui BANPOS di kantornya, Selasa (6/8/2024).

    Kesembilan peralatan tersebut, kata Pedro yaitu alat uji lampu utama, alat uji rem, alat uji berat, alat uji kuncup roda depan, alat uji tingkat suara, alat uji ketebalan asap, alat uji penunjuk kecepatan, alat uji emosi CO/HC dan alat uji kegelapan kaca.

    “Jadi memang alat uji sudah musti dikalibrasi karena sudah waktunya, sertifikasi ulang lah namanya. Jadi nanti untuk mengetahui semuanya peralatan berjalan normal sesuai standar dan aturannya,” tutur Pedro.

    Dengan sudah dikalibrasi peralatan yang ada di Dishub Cilegon, oleh karena itu, kata Pedro evaluasi kedepan pihaknya akan inventarisir yang masih menjadi kekurangan agar menjadi perbaikan agar pelayanan berjalan maksimal.

    “Kemarin hasil pengujian (kalibrasi) itu hasilnya lolos, bagus bahkan dengan pelayanan kita, Cilegon sama Kabupaten Tangerang itu dipilih jadi percontohan pilot projeknya dari kementerian. Jadi nanti akan berhubungan dengan sistem layanan yang terintegrasi dengan kementerian,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cilegon, Heri Suheri mengatakan, kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor rutin dilakukan setiap tahun. Kalibrasi terhadap peralatan uji berkala kendaraan bermotor dilakukan, kata Kadishub, untuk mengukur keakuratan peralatan. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan kendaraan.

    “Tujuannya untuk menjamin keselamatan kendaraan. Jadi saat kendaraan dilakukan uji dengan peralatan yang telah dikalibrasi, hasil ujinya akurat sehingga kendaraan menjadi aman,” tuturnya.

    Disisi lain, pihaknya juga menghimbau kepada para transpoter atau pengusaha bus pariwisata agar melakukan cek kendaraan ke Dishub Kota Cilegon untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika bus tersebut melakukan piknik, studi tour ataupun karya wisata.

    “Untuk menjamin alat-alat keselamatan tersebut dibawa aja ke kantor dishub tidak dipungut biaya,” tandasnya. (LUK)

  • DPRD dan Pj Bupati Setujui Perda RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045

    DPRD dan Pj Bupati Setujui Perda RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045

    TIGARAKSA, BANPOS — Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tangerang menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 menjadi peraturan daerah (Perda).

    Persetujuan ini disampaikan delapan fraksi dalam rapat paripurna persetujuan bersama DPRD dan Pj Bupati Tangerang terhadap Perda tentang RPJPD tahun 2026-2045, Rabu (7/8/2024) di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Tigaraksa.

    Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah diamanatkan menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD).

    Amanat itu meliputi RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daaerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

    Pj Bupati Andi Ony P mengatakan, dokumen Perda RPJPD memjadi dasar Pemkab Tangerang menyusun program kegiatan, baik yang telah dirumuskan dalam anggaran maupun yang akan disusun masing masing organisasi perangkat daerah (OPD).

    “Dokumen yang disepakati ini menjadi dokumen yang amat penting sebagai acuan visi misi pembangunan Kabupaten Tangerang hingga 20 tahun mendatang,” katanya.

    Setelah disetujui dewan, tambah Andi Ony, pemerintah daerah akan menyempurnakan berbagai hal yang telah disepakati dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, dan saat penyampaian pandangan umum fraksi.

    Setelah disempurnakan, dokumen ini akan diserahkan ke Provinsi Banten sebagai perwakilan pemerinta pusat untuk mendapat persetujuan.

    Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail mengatakan, pada pandangan akhir fraksi, terdapat beberapa masukan dan catatan yang diberikan kepada eksekutif untuk bahan penyempurnaan.

    “Dalam satu bulan harus ada revisi, perbaikan dan penyempurnaan. Ini kami serahkan kepada eksekutif,” kata Kholid.

    Dalam Perda RPJPD yang baru disetujui, menurut Kholid, terdapat 47 penjabaran program dan program unggulan yang mengacu pada program pembangunan nasional.

    “Kami harap Pemkab Tangerang konsisten dalam menjalankan Perda RPJPD,” tandas Kholid.(Odi)

  • Mekanisme UKK Dituding Cacat, SK KI Banten Bisa Batal?

    Mekanisme UKK Dituding Cacat, SK KI Banten Bisa Batal?

    SERANG, BANPOS – Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) mengkritisi kembali penetapan Komisioner Komisi Informasi (KI) Banten. Hal ini dikarenakan, banyak dugaan kejanggalan yang terjadi dalam penetapan tersebut. FOINI mengadukan permasalahan ini kepada Ombudsman Perwakilan Banten.

    “Kami hari ini meng-update pengaduan kami pada tanggal 26 Juli yang lalu. Sebelumnya kami melaporkan dugaan maladministrasi dalam pengajuan calon Komisioner KI Banten, dan kami mendapat tambahan data baru, terkait dugaan maladministrasi dalam proses uji kompetensi dan kelayakan (UKK) di DPRD Banten,” terang anggota FOINI, Muhamad Sopyan dalam rilisnya, Jumat (2/8).

    Ia mengatakan, dugaan maladministrasi tersebut didapatkan dari pernyataan HMI MPO Badko Banten di media online, yang menyatakan bahwa hasil UKK tersebut dinyatakan dalam bentuk ‘lulus’ atau ‘tidak lulus,’ yang menurut HMI MPO Badko Banten tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Kami setuju dengan pernyataan HMI MPO Badko Banten tersebut. Ini menunjukan ada permasalahan dalam proses UKK, dan secara logis, berarti harusnya batal SK Gubernur Banten karena ada cacat dalam prosesnya,” ujar Sopyan.

    Sopyan juga mengaku setuju untuk membuka data Pansel dan UKK tersebut agar dapat memperlihatkan kepada publik bagaimana kapasitas dan kelayakan dari para calon Komisioner KI Banten tersebut.

    “Lagi-lagi kami rasa usul yang cerdas dari HMI MPO Badko Banten untuk mendorong transparansi. Kami rasa perlu dibuka juga, pertanyaan dan temuan dalam UKK tersebut, karena kami tahu bahwa dalam UKK berbicara tentang rekam jejak dan integritas para peserta seleksi. Kami dukung untuk dibuka, agar publik tahu bagaimana integritas para calon pejabat publik tersebut,” terang Sopyan.

    Namun Sopyan menyayangkan ancaman dari HMI MPO Badko Banten untuk menyeret Aparat Penegak Hukum (APH) dalam permasalahan ini. Karena berdasarkan pernyataannya, justru diduga HMI MPO Badko Banten juga mendapat bocoran data informasi pribadi terkait kapasitas peserta pemilu.

    “Justru ini sayangnya jadi catatan. Karena ditelisik dari pernyataan HMI MPO Badko Banten bahwa hasil Pansel yang melibatkan pihak ketiga dan menggunakan sistem CAT justru bertolak belakang dengan hasil UKK, menjadi pertanyaan kami. Apakah pihak ketiga atau Diskominfo membocorkan hasil CAT? Sehingga HMI MPO Badko Banten berani membuat pernyataan tersebut. Ini malah termasuk informasi yang dikecualikan jika didalami,” tandasnya.

    Sebab itu, Sopyan meminta agar berdasarkan dugaan HMI MPO Badko Banten ini, Ombudsman Perwakilan Banten dapat mengambil sikap untuk menginvestigasi masalah tersebut.

    “Ombudsman Banten harus cepat menginvestigasi dengan tambahan informasi dari HMI MPO Badko Banten ini,” tegas Sopyan. (MUF)

  • EW LMND Banten Lantik Pengurus Periode 2024-2026

    EW LMND Banten Lantik Pengurus Periode 2024-2026

    SERANG, BANPOS – Eksekusi Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Banten melantik pengurus baru periode 2024-2026, sekaligus memperingati Hari Jadi ke-25 LMND, di Aula Bappemperda DPRD Provinsi Banten, Sabtu (27/7).

    Hadir dalam acara tersebut beberapa tokoh politik seperti Dimyati Natakusumah (Anggota DPR RI), dan Yudi Budi Wibowo (Ketua Bpemperda DPRD Provinsi Banten/Sekjen Persaudaraan Alumni LMND).

    Selain itu hadir juga tokoh pergerakan seperti Achmad Herwandi (Persaudaraan Alumni LMND Banten), Samsudin Saman (Ketua Umum LMND) dan Syamsul Ma’arif (Sekretaris Umum LMND).

    Seperti diketahui, saat Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-II LMND Banten yang di helat di Carita pada bulan Mei lalu, Muhammad Abdullah terpilih sebagai ketua, dan Recky Pamungkas sebagai sekretaris.

    Dengan mengangkat tema Demografi Dividen Mencapai Indonesia Emas 2045, acara pelantikan pengurus baru EW-LMND Banten dan perayaan hari jadi ke-25 LMND berlangsung sangat meriah.

    Dalam sambutannya, Ketua LMND Banten, Muhammad Abdullah mengatakan, tema yang diangkat adalah representasi dari keadaan Indonesia saat ini, dimana usia produktif lebih mendominasi usia non-produktif.

    “Demografi Dividen Mencapai Indonesia Emas 2045 tentu bukan hanya sekedar tema untuk pemanis dalam agenda pelantikan dan peringatan harlah LMND, melainkan menjadi representasi dari keadaan negara Indonesia saat ini,” kata Abdul kepada wartawan, Sabtu (27/7).

    Menurutnya, peningkatan dominasi usia produktif membuatnya yakin bahwa Indonesia akan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045 mendatang.

    “Saya yakin bahwa Indonesia adil makmur 2024 akan terwujud, dan yang mewujudkannya tidak lain adalah anak-anak muda yang ada saat ini,” terangnya.

    Di sisi lain, Abdul menilai bahwa visi Indonesia Emas 2045 akan sulit untuk terwujud jika usia produktif atau kelompok muda saat ini tidak memiliki sikap atau arah politik yang jelas.

    Sebab menurutnya, kelompok muda dalam politik kini tidak hanya sebagai objek pendulang suara saja, melainkan harus berperan juga sebagai aktor penggerak atau menjadi poros dalam demokrasi.

    “Sikap dan arah politik yang jelas harus kita miliki, terlebih kita sebagai anak muda harus menjadi poros dalam demokrasi agar visi Indonesia Emas 2045 bisa kita wujudkan bersama, salah satunya adalah dengan cara mengawal setiap kebijakan pemerintah,” jelasnya.

    Kendati demikian, lanjut Abdul, LMND sendiri mempunyai program kerja yang nyata dan jelas tertuang dalam Ideologi Politik Organisasi (IPO), khususnya dalam sikap politik untuk mengawal setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

    “Untuk arah politik dan kerja-kerja organisasi, LMND selalu berpegang teguh terhadap IPO, termasuk dalam mengawal setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sebab LMND merupakan organisasi independen yang tidak terafiliasi dengan pihak manapun,” ungkapnya. (DHE)

  • Keliling Banten, Airin Menyerap Nasehat Ulama

    Keliling Banten, Airin Menyerap Nasehat Ulama

    PANDEGLANG, BANPOS – Bakal calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany berkesempatan silaturahmi dengan salah satu ulama kharismatik Kabupaten Pandeglang, KH Neni Sanja. Pertemuan hangat ini berlangsung di kediaman pengasuh Pondok Pesantren Islam Riyadlul Alfiyah Kadukaweng (Pirak).

    Kedatangan Airin disambut dengan keramahan oleh KH Neni beserta keluarga dan para Alumni Pirak. Suasana silaturahmi terasa penuh kekeluargaan ketika keduanya saling berdiskusi tentang berbagai hal.

    Dalam perbincangan itu, Airin menyampaikan rasa kagumnya terhadap keramahan dan kehangatan masyarakat Pandeglang selama bersilaturahmi.

    “Saya sangat terkesan dengan keramahan dan kehangatan masyarakat Pandeglang. Setiap saya datang bersilaturahmi, saya selalu disambut dengan senyuman dan keramahan yang luar biasa,” ujar Airin, Jumat (26/7/2024)

    Lebih lanjut, Airin juga menyinggung tentang potensi pengembangan industri pariwisata di Pandeglang. Menurutnya, Pandeglang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi destinasi wisata unggulan di Banten.

    Airin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk para ulama, dalam mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

    “Pandeglang memiliki potensi pariwisata yang luarbiasa, dari pantai yang indah hingga wisata religi. Perlu kerjasama dan kolaborasi untuk mengembangkan potensi ini agar dapat meningkatkan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

    Airin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KH Neni atas nasihat dan bimbingannya. Ia juga berharap silaturahmi ini dapat terus terjalin dengan baik.

    “Saya merasa bersyukur bisa kembali bersilaturahmi dengan Pak Kiyai. Beliau adalah sosok yang sangat inspiratif dan banyak memberikan nasihat yang bermanfaat bagi saya,” imbuh Airin.

    Sementara itu, disampaikan putra KH Neni, H. Bubun Albuni bahwa segenap keluarga besar Pirak menyampaikan harapan tulus agar Airin senantiasa diberikan kesehatan dan terpilih menjadi gubernur Banten di Pilkada Banten 2024.

    Kemudian, dengan pengalaman dan visi yang luar biasa dari Airin. Ia meyakini Airin mampu membawa kemajuan di Provinsi Banten khususnya dalam pengembangan potensi wisata di Kabupaten Pandeglang.

    “Harapan dari keluarga besar, semoga Ibu Airin selalu sehat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta’ala, dan semoga Ibu Airin menjadi gubernur Banten. Kami sekeluarga berharap Ibu Airin jadi gubernur Banten. Kami paham visi misi Ibu Airin, apalagi rekam jejaknya di Tangsel sudah terbukti,” pungkasnya. (AZM)

  • Diduga Oknum Marketing Perumahan Subsidi Arafah Serang Tipu Calon Pembeli 

    Diduga Oknum Marketing Perumahan Subsidi Arafah Serang Tipu Calon Pembeli 

    SERANG, BANPOS  – Seorang warga Kabupaten Serang yang tengah berniat membeli unit rumah subsidi di Perumahan Arafah Serang merasa ditipu oleh oknum pegawai, setelah sebelumnya melakukan transaksi pembayaran booking fee dan biaya pemberkasan surat menyurat ke rekening pribadi marketing dan istrinya dirinya tak kunjung mendapat kejelasan status kelanjutan pengajuan unitnya.

    Menurut penuturan dari warga yang meminta identitasnya dirahasikan, Selasa (23/7/2024), oknum marketing pemasaran Perumahan Arafah Serang tersebut selain bertransaksi ke rekening pribadinya, juga memanfaatkan istrinya yang merupakan pegawai salah satu pabrik di Kawasan Cikande, Kabupaten Serang, untuk bertransaksi sejumlah uang jutaan.

    Awalnya dia mengaku diminta Rp1 juta untuk biaya booking fee yang ditransfer ke rekening pribadi oknum marketing pemasaran. Selang beberapa hari berikutnya sang istri menghubunginya dan meminta uang senilai Rp2,5 juta ditransfer ke rekening pribadi dengan alasan biaya kepengurusan surat serta pemberkasan pengajuan rumah ke Bank BTN. Padahal dia belum membuka rekening bank tersebut sama sekali.

    “Jadi di awal itu saya diberi tahu promo Perumahan Arafah itu DP (Down Payment, red) Rp0, booking fee Rp1 juta. Itu langsung ditf sama saya ke rekening atas nama pribadi marketingnya. Selang berapa hari istrinya si Marketing ini menghubungi via whatsapp minta lagi uang Rp2,5 juta alasannya untuk pemberkasan surat surat ke BTN. Saya transfer tapi bukan ke rekening marketing, tapi ke rekening istrinya,” kata warga tersebut.

    Dia mengaku terpedaya lantaran tidak memahami betul mekanisme tata cara pengajuan pembelian rumah subisidi melalui Bank BTN. Terlebih, warga itu bekerja di perusahaan yang sama dengan istri oknum pegawai marketing Perumahan Arafah Serang dimaksud.

    “Beberapa bulan komunikasi agar saya menyelesaikan cicilan berjalan di pinjaman online saya, itu sudah lunas. Belakangan ini minta uang lagi Rp1,5 juta untuk angsuran bulan pertama dan biaya tambahan pemberkasan. Alasan dia sudah ditalangin dengan uang sekolah anaknya, dia seriny neleponin terus,” ujarnya.

    Dia mengatakan khawatir terhadap uang yang telah diberikan kepada sang oknum disalah gunakan untuk kepentingan pribadi, mengingat transaksi dilakukan bukan kepada rekening perusahaan milik Perumahan Arafah. Dia berharap ada tanggung jawab dari pihak properti terhadap nasibnya.

    Dikonfirmasi mengenai hal ini Purchasing Duta Bangunan, yang merupakan bagian dari management developer Perumahan Arafah Serang, Winda, menjelaskan, pimpinannya saat ini tengah berada di luar negeri. Sementara pegawai developer tengah izin sakit.

    “Saya sampaikan terlebih dahulu ke pimpinaan. Kebetulan sedang di Australia. Kalau orang developernya lagi izin gak kerja sedang sakit. Saya dari Duta Bangunan, kami masih satu management dengan Perumahan Arafah,” kata Winda

    Dari informasi yang dihimpun melalui Marketing Perumahan Arafah Serang,  Lasaleng, perusahaannya baru berhasil sejumlah unit rumah subsidi yang dibangun di atas lahan seluas 30 hektare dengan potensi unit 1000 rumah pada proyek yang berlokasi di Jl. Raya Kibin, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. (RUS)

  • Relawan Manis Bersama Warga Rajeg Deklarasi Maesyal-Intan

    Relawan Manis Bersama Warga Rajeg Deklarasi Maesyal-Intan

    TANGERANG, BANPOS – Relawan Maesal-Intan (Manis) Kabupaten Tangerang terus melakukan konsolidasi di akar rumput. Tujuannya untuk memastikan pasangan Moch Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah yaitu calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang tahun 2024 menang sekali putaran.

    Kali ini, dukungan kepada Maesyal – Intan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang datang dari warga Kecamatan Rajeg. Mereka mendapatkan informasi bahwa calon yang mereka dukung merupakan kader yang didukung oleh Prabowo dan Presiden Jokowi.

    Koordinator Relawan Manis (Maesyal – Intan) Kecamatan Rajeg, Mutsar menyatakan dukungannya bersama seluruh warga dan siap menangkan Maesyal – Intan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang periode 2024-2029. Kata Mutsar, dia terus gencar sosialisasi ke kampung-kampung agar pak Maesyal bisa menang sekali putaran di Tangerang semakin Gemilang.

    “Saya mendapat informasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo mendukung Pak Maesyal – Intan di Pilgub Kabupaten Tangerang. Tentu, kami juga bersama kader-kader relawan manis Kabupaten Tangerang terus gencar kampanye Maesyal – Intan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang agar bisa menang sekali putaran. Kita semua tahu bahwa Pak Maesyal – Intan merupakan kader yang didukung Prabowo presiden terpilih yang harus mengawal semua programnya agar tepat sasaran di masyarakat,” kata Mutsar kepada wartawan, Senin (22/7/2024).

    Sementara itu, Koordinator Relawan Manis (Maesyal – Intan) Kabupaten Tangerang, Sodiq Nur Al – Bantani membenarkan bahwa banyak simpatisan masyarakat dan relawan menyatakan dukungan terhadap Maesyal – Intan calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2024-2029. Kata Sodiq, atensi itu langsung dari akar rumput, mereka secara sukarela mendukung kader Prabowo tersebut untuk maju Bupati dan mengawal semua program Presiden terpilih lima tahun ke depan.

    “Banyak kader-kader dan simpatisan masyarakat tingkat kecamatan-kecamatan di Tangerang menyatakan dukungan dan secara sukarela siap menangkan Maesyal – Intan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang sekali putaran. Bahkan, hampir setiap jam, relawan tersebut mendeklarasikan untuk kemenangan Maesyal – Intan di masing-masing Kecamatan agar dibukakan posko pemenangan untuk relawan. Terlebih mereka yang sempat mendukung Airin beralih menjadi pendukung Maesyal – Intan,” ucap Sodiq.

    Lebih lanjut, Sodiq mengatakan deklarasi juga dilakukan di setiap Kecamatan yang ada di Tangerang. Menurut Sodiq para relawan terus menghimpun kekuatan dan konsolidasi di akar rumput untuk menangkan Maesyal – Intan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang.

    “Kita kampanyekan program-program Presiden terpilih agar direalisasikan oleh kader Prabowo. Masyarakat sangat antusias dengan direkomendasikan nya Maesyal mantan Sekda Kabupaten Tangerang untuk maju sebagai calon Bupati Kabupaten Tangerang,” ucapnya.

    “Yah, rencananya deklarasi ini dilakukan di 29 titik kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. relawan Manis Kabupaten Tangerang sudah bergerak ke kampung-kampung untuk menangkan Maesyal – Intan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang,” ungkapnya. (dhe)

  • Warga Panongan Deklarasi Pasangan Maesyal-Intan

    Warga Panongan Deklarasi Pasangan Maesyal-Intan

    TANGERANG, BANPOS – Relawan Maesal – Intan (Manis) Kabupaten Tangerang terus melakukan konsolidasi di akar rumput. Tujuannya untuk memastikan kedua pasangan Moch Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah yaitu calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang tahun 2024 menang sekali putaran.

    Kali ini, dukungan kepada Maesyal – Intan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang datang dari warga Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Mereka mendapatkan informasi bahwa calon yang mereka dukung merupakan kader yang didukung oleh Prabowo dan Presiden Jokowi.

    Koordinator Relawan Manis (Maesyal – Intan) Kecamatan Panongan, Doyok menyatakan dukungannya bersama seluruh warga dan siap menangkan Maesyal – Intan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangererang periode 2024-2029. Kata Doyok, dia terus gencar sosialisasi ke kampung-kampung agar pak Maesyal bisa menang sekali putaran di Tangerang semakin Gemilang.

    “Saya mendapat informasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo mendukung Pak Maesyal – Intan di Pilgub Kabupaten Tangerang. Tentu, kami juga bersama kader-kader relawan manis Kabupaten Tangerang terus gencar kampanye Maesyal – Intan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang agar bisa menang sekali putaran. Kita semua tahu bahwa Pak Maesyal – Intan merupakan kader yang didukung Prabowo presiden terpilih yang harus mengawal semua programnya agar tepat sasaran di masyarakat,” kata Doyok kepada wartawan, Senin (22/7/2024).

    Sementara itu, Koordinator Relawan Manis (Maesyal – Intan) Kabupaten Tangerang, Sodiq Nur Al – Bantani membenarkan bahwa banyak simpatisan masyarakat dan relawan menyatakan dukungan terhadap Maesyal – Intan calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2024-2029. Kata Sodik, atensi itu langsung dari akar rumput, mereka secara sukarela mendukung kader Prabowo tersebut untuk maju menjadi Calon Bupati dan mengawal semua program Presiden terpilih lima tahun ke depan.

    “Banyak kader-kader dan simpatisan masyarakat tingkat kecamatan di Tangerang menyatakan dukungan dan secara sukarela siap menangkan Maesyal – Intan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang sekali putaran. Bahkan, hampir setiap jam, relawan tersebut mendeklarasikan untuk kemenangan Maesyal – Intan di masing-masing Kecamatan agar dibukakan posko pemenangan untuk relawan. Terlebih mereka yang sempat mendukung Airin beralih menjadi pendukung Maesyal – Intan,” kata Sodiq.

    Selain itu, lanjut Sodiq, deklarasi juga dilakukan di setiap kecamatan yang ada di Tangerang. Menurut Sodiq para relawan terus menghimpun kekuatan dan konsolidasi di akar rumput untuk menangkan Maesyal – Intan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang.

    “Kita kampanyekan program-peogram Presiden terpilih agar direalisasikan oleh kader Prabowo. Masyarakat sangat antusias dengan direkomendasikannya Maesyal mantan Sekda Kabupaten Tangerang untuk maju sebagai calon Bupati Kabupaten Tangerang,” ucapnya.

    “Ya rencananya deklarasi ini dilakukan di 29 titik kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. relawan Manis Kabupaten Tangerang sudah bergerak ke kampung-kampung untuk menangkan Maesyal – Intan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang,” ungkapnya. (dhe)

  • Ruangan Penuh, Wartawan Sulit Meliput Kedatangan Mr Dim di Pemkot Cilegon 

    Ruangan Penuh, Wartawan Sulit Meliput Kedatangan Mr Dim di Pemkot Cilegon 

    CILEGON, BANPOS – Momen wartawan sulit meliput kedatangan anggota Komisi III DPR RI, Dimyati Natakusumah, ke kantor Pemerintahan Kota (Pemkot) Cilegon terjadi pada Jumat (19/7). Hal itu terjadi lantaran ruangan tempat diselenggarakannya pertemuan, penuh oleh undangan.

    Diketahui, Mr Dim tiba di Pemkot Cilegon sekitar pukul 09.45 WIB menggunakan mobil GWM Tank 500 dengan nomor polisi B 1541 AZL. Mr Dim melakukan kunjungan kerja tersebut hanya sendiri tanpa didampingi anggota Komisi III DPR RI lainnya.

    Salah satu Pamdal di lingkungan Setda Kota Cilegon mengatakan bahwa kawasan area Pemkot Cilegon harus steril.

    “Ngga boleh masuk harus steril perintah sekpri,” kata Pamdal yang bertugas tersebut.

    Salah satu wartawan dari media cetak, menyesalkan kejadian tersebut.

    “Ngga boleh masuk sama Pamdal tadi yang di dalem juga suruh keluar katanya harus steril. Biasanya mah boleh masuk, kita nunggu di ruang tunggu,” tuturnya.

    Hal senada dikatakan wartawan lainnya dari media TV Nasional, Adim Muchtadim juga menyesalkan kejadian tersebut. Adim mengatakan, kegiatan kunjungan Komisi III DPR RI semestinya tidak dilakukan secara tertutup. Apalagi jika ada kaitannya untuk kepentingan masyarakat.

    “Setahu saya kan Komisi III DPR RI itu diantaranya membawahi soal hukum, pertahanan dan pemberantasan korupsi. Sementara OPD yang datang saya lihat dari dinas di lingkungan Pemkot Cilegon, saya belum lihat kedatangan dari APH (Aparat Penegak Hukum) misalnya. Sebaiknya kalau kepentingan nya kunjungan kerja mestinya terbuka saja,” paparnya.

    Seperti diketahui, Dimyati Natakusumah merupakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan maju menjadi bakal calon (Bacalon) Wakil Gubernur Banten bersama Bakal Calon Gubernur Banten Andra Soni yang di usung Partai Gerindra dan PKS.

    Disisi lain, Komisi III bertanggung jawab membawahi bidang hukum, hak asasi manusia, dan juga keamanan negara. Kemudian mitra kerja Komisi III DPR RI yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung,

    Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Setjen MPR dan Setjen DPD. (LUK)

  • 55 Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Terpilih Dilantik 23 Agustus 2024

    55 Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Terpilih Dilantik 23 Agustus 2024

    KABUPATEN TANGERANG, BANPOS – Sebanyak 55 anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang terpilih pada Pemilu 14 Februari lalu, rencananya akan dilantik pada 23 Agustus 2024.

    Kepastian jadwal pelantikan tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang, Neneng Almirah kepada wartawan, kemarin (16/7/2024). Neneng memastikan prosesi pelantikan digelar di Gedung DPRD kawasan Puspemkab Tangerang, Tigaraksa.

    “Saat ini masih proses pemberkasan data anggota DPRD yang terpilih,” imbuh Neneng.

    Pihaknya juga sedang mempersiapkan pemberkasan pemberhentian anggota DPRD Periode 2019-2024 serta anggota DPRD yang sudah tidak lagi menjabat pada periode 2024-2029.

    “Proses itu berkaitan dengan Surat Gubernur tentang permintaan data pemberhentian dan pelantikan anggota DPRD. Ini sudah kami tindaklanjuti,” katanya.

    Neneng mengungkapkan, dokumen anggota DPRD terpilih yang diterimanya baru 65 persen dari sebanyak 55 orang. Dokumen itu berupa surat sehat, surat tidak memakai narkoba dan lain sebagainya.

    “Pemeriksaan kesehatan di RSUD Balaraja. Kami fasilitasi, yang terkumpul baru 35 berkas,” ungkapnya.

    Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhammad Umar menambahkan, berdasarkan PKPU Nomor 1.295 tahun 2024 dan berdasarkan hasil rekapitulasi suara sejak 26 Februari 2024 hingga 5 Maret 2024, pihaknya menetapkan PDIP dan Golkar sebagai partai politik (Parpol) peraih kursi terbanyak DPRD Kabupaten Tangerang.

    “Kedua Parpol masing-masing mendapat 9 kursi DPRD,” katanya.

    Meski meraih jumlah kursi yang sama, namun kedua partai tersebut memperoleh suara berbeda. Golkar dipastikan menjadi pemenang Pemilu 2024 di Kabupaten Tangerang dan meraih kursi Ketua DPRD.

    Sedangkan kursi Wakil Ketua DPRD diraih PDIP, Gerindra dan PKB. Perolehan suara ketiga Parpol tersebut berada di bawah Golkar.

    Golkar meraih 295.158 suara, PDIP 263.893 suara. Kemudian Gerinda sebanyak 220.762 suara, dan PKB meraih 166.761 suara.

    Parpol lainnya yang mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Tangerang diantaranya PKB 6 kursi, Gerindra 6 kursi, Nasdem 5 kursi, PKS 6 kursi, PPP 3 kursi, PAN 5 kursi, dan Demokrat 6 kursi.

    “Ada 9 Parpol yang mengisi kursi DPRD Kabupaten Tangerang. PDIP, Golkar, PKB, Gerindra, Nasdem, PKS, PPP, PAN, dan Demokrat,” tandasnya.(Odi)