Kategori: PEMERINTAHAN

Lapas Cilegon Fokus Kurangi Permasalahan Over Populasi

CILEGON, BANPOS – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cilegon, Enjat Lukmanul Hakim hadir dalam kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI, yang digelar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Senin (17/7).

Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut, membahas isu-isu aktual yang diantaranya terkait persoalan penanggulangan permasalahan di ranah Pemasyarakatan.

Misalnya, terkait upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Banten Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini terkait Lembaga Pemasyarakatan serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni terkait strategi dan mengurangi permasalahan overpopulasi.

Menanggapi pembahasan tersebut, Kalapas Cilegon, Enjat Lukmanul Hakim mengatakan, jika dalam pelaksanaan tugasnya, seluruh jajaran selalu menerapkan tugas pokok dan fungsi secara optimal.

“Sebagai UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan kepada warga binaan, seyogyanya kita harus menerapkan dan memahami prinsip-prinsip dasar atau back to basics dalam bertugas, jalankan tugas sesuai SOP yang berlaku, implementasikan Back To Basic ini untuk menjaga maruah diri dan institusi pemasyarakatan yang lebih baik dan lebih berintegritas,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (17/7).

Terkait strategi dalam mengurangi permasalahan overpopulasi, Kalapas Cilegon Enjat Lukmanul Hakim menjelaskan, pihaknya saat ini sudah mencapai 2.000 lebih warga binaan. Jumlah tersebut sudah melebihi kapasitas gedung hunian di Lapas Cilegon.

“Lapas Cilegon sudah over kapasitas, sudah mencapai 2.000 lebih warga binaan,” ucapnya.

Meski saat ini sudah di bangun gedung baru untuk blok hunian Maximum Security, ungkap Enjat, hal tersebut belum mampu menampung jumlah warga binaan yang ada.

“Dengan adanya gedung maximum security kami akui cukup membantu dalam mengurai kepadatan, namun belum juga maksimal. Strategi kami, selama ini adalah mengidentifikasi warga binaan yang ada. Seperti upaya pengurangan dengan memindahkan narapidana dengan kategori high risk ke Lapas Super Maximum Security, Kelas I Batu di Pulau Nusakambangan,” tandasnya. (LUK/PBN)

18 Juli 2023
PDAM Tirta Albantani Tolak Serahkan Aset

SERANG, BANPOS – Beberapa waktu lalu, sempat ada keluhan dari masyarakat Kota Serang yang berada di Kampung Karangjaya, Kecamatan Kasemen, yang mengalami krisis air bersih selama kurun waktu satu bulan.

Hal tersebut membuat pemerintah Kota Serang akan meminta aset PDAM Tirta Albantani yang saat ini masih menjadi milik Pemkab Serang.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PDAM Tirta Albantani, Eli Mulyadi mengatakan, bahwa terkait aset PDAM Tirta Albantani tidak bisa diberikan begitu saja kepada pemerintah Kota Serang. Pasalnya, PDAM Tirta Albantani merupakan suatu BUMD yang asetnya telah terpisah dari neraca pembukuan Kabupaten Serang.

“Ini kan terkait dengan undang-undang pemekaran. Itu di peraturan pemerintahnya sudah ada, kalau BUMD tidak serta merta kalau suatu wilayah dimekarkan, BUMD tersebut harus diserahkan asetnya. Karena aset BUMD ini merupakan aset yang sudah dipisahkan dineraca pembukuannya pemerintah daerah. Jadi aset PDAM itu sudah tidak ada lagi dicatatan aset Pemkab Serang. Karena sudah diserahkan sudah dipisahkan,” katanya, Jumat (14/7).

Dirinya menyampaikan bahwasanya terkait hal tersebut pihaknya akan mendiskusikannya. Adapun langkah yang bisa diambil, yakni dalam bentuk kolaborasi antara Pemkab Serang dengan Pemkot Serang.

“Ini kan mau didiskusikan, Karena pertama, kalau kita serahkan, nanti kerjasamanya dia (pemkot serang, red) beli air curah ke kita (PDAM Tirta Albantani, red) jadi bentuknya kolaborasi. Tapi konsumennya kita serahkan karena masuk wilayah dia (pemkot, red),” ujarnya.

Ia menuturkan, dalam hal jaringan yang saat ini berada di Kota Serang, perlu untuk dilakukan penilaian harga terlebih dahulu. Sebelum nantinya diserahkan.

“Tetapi kan aset pipa, pompa itu harus di appraisal (nilai, red) dulu, tidak bisa di serahkan begitu saja. Sekarang untuk appraisal pipa yang didalam tanah butuh waktu juga. Intinya, bahwa BUMD itu merupakan aset yang sudah dipisahkan dari pemerintah daerah, berbeda pendekatan regulasinya. Jadi hitungannya, nanti pipa ini harus dihitung terlebih dahulu di appraisal untuk seperti apa penyelesaiannya,” tuturnya.

Eli mengaku dalam permasalahan tersebut perlu didiskusikan terlebih dahulu antara pihak PDAM Tirta Albantani, Pemerintah Kabupaten Serang serta Pemerintah Kota Serang.

“Jadi bukan menghindari keinginan pemkot tapi memang kita perlu diskusikan hal ini,” ungkapnya.

Dirinya juga mengatakan, dalam membuat jaringan perpipaan baru, perlu adanya izin. Jadi, apapun itu, kalau hendak membangun jaringan pipa dibawah tanah, itu masuk ke jalan nasional atau kereta, itu perlu izin dan perlu pembiayanya.

“Jadi tidak sertamerta saya gali, kita perlu izin dulu, seperti ke balai jalan nasional, di sana pun ada tarifnya, sewa selama 5 tahun,” katanya.

Walaupun sama-sama negara dan kepentingan masyarakat, karena sudah kaplingan, ini jalan nasional atau lain sebagainya. Sama halnya di Kota Serang, jika mau membangun jaringan pipa baru, lalu ada rel kereta atau yang lainnya, itu perlu izin juga.

“Itu birokrasi yang berbelit-belitnya disana,” tandasnya. (MG-02/AZM)

18 Juli 2023
Klasifikasi Lapas dan Rutan di Banten Perlu Anggaran ‘Jumbo’

SERANG, BANPOS – Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Banten selaku mitra Komisi III DPR RI, pada 2024 membutuhkan anggaran besar guna meningkatkan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Dimyati Natakusuma usai menjalani masa reses di Kantor Kanwil Kemenkumham Banten, kepada wartawan Senin (17/7).

“Soal anggaran untuk tahun 2023 juga. Untuk tahun 2024 rencananya dibutuhkan anggaran kurang lebih hampir Rp800 miliar,” katanya.

Ia menjelaskan, anggaran yang direncanakan tersebut untuk mengatasi persoalan apa saja yang direncanakan ke depan dan apa saja yang di butuhkan oleh Kanwil Kemenkumham Banten

“Dari anggaran Rp800 miliar tersebut, pertama rencananya akan di gunakan untuk sarana Rutan Pandeglang, dan Lapas. Kedua persoalan HAM, karena ada dua persoalan HAM di Banten salah satunya di wilayah Cilegon dan Pandeglang. Di antaranya sarana rehabilitasi,” jelasnya.

“Kedepan pemisahan Lapas-Lapas yang ada di Banten termasuk Lapas wanita sudah ada di LPP Tangerang, sedangkan Lapas yang khusus narkoba dimana? Kasus narkoba tidak bisa di di satukan dengan tahanan non narkoba,” katanya menambahkan.

Tidak hanya itu, Dimyati Natakusuma menegaskan jika Lapas anak juga harus dipisahkan dengan dewasa. Begitu juga dengan Lapas Tipikor yang hingga saat ini belum ada.

“Banten ada pulau di Pandeglang dan Lebak kita bisa gunakan untuk itu, karena pulau-pulau itu banyak yang terbengkalai. Contohnya seperti Lapas di Pulau Nusa Kambangan, maka kita akan perjuangkan itu,” ucap Dimyati menegaskan.

Lebih lanjut Dimyati menjelaskan jika terkait dengan Rutan pihaknya berharap bisa di bangun di tempat yang representatif semisal berdampingan dengan tempat ibadah, kepolisian hingga aparat keamanan lainnya.

Salah satu contoh Rutan Pandeglang yang saat ini dinilai kurang layak karena tempatnya sempit dan tidak luas maka harus dilakukan tukar guling atau ruislag ke tempat lain. (RUS/AZM)

18 Juli 2023
Bupati Serang Naikan Banparpol Dua Kali Lipat

SERANG, BANPOS – Pemkab Serang serahkan bantuan keuangan partai politik (Banparpol) kepada 12 Parpol yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Serang. Banparpol pada tersebut alami kenaikan yang cukup signifikan.

Diketahui, kenaikan banparpol tersebut hingga dua kali lipat yakni Rp3.000 dari sebelumnya hanya Rp1.500. Penyaluran Banparpol tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah di pendopo Bupati Serang.

Diketahui ada sebanyak 12 parpol yang mendapat Banparpol tersebut, yakni Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PBB, PKB, Berkarya, PPP, PDIP, PAN, Hanura.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Banparpol sangat dibutuhkan. Sebab bagian menjalankan pemerintahan baik di Kota/Kabupaten hingga Negara. Menurutnya Banparpol diakui sangat membantu. Akan tetapi, dikarenakan anggaran masih defisit, Banparpol pun hanya dapat dinaikan sebesar Rp3.000. Sehingga Banparpol yang disalurkan tahun ini sebanyak Rp2,4 miliar.

“Tapi dengan keuangan defisit, akhirnya disepakati per suara seperti sekarang yaitu Rp3000,” katanya.

Menurutnya, anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan, sebab anggaran tersebut disiapkan untuk kebutuhan parpol mencetak kader politik yang unggul, yang nantinya akan melakukan pembangunan. Apabila tidak ada anggaran pemerintah, Parpol kesulitan mencetak kader untuk siap duduk di legislatif dan eksekutif.

“Tentunya bantuan keuangan dari pemerintah ini sangat bermanfaat untuk teman-teman di partai politik. karena ini kan tujuannya salah satunya untuk penyiapan kader-kadernya yaitu dalam peningkatan sumber daya manusianya,” ujarnya.

Dirinya berharap dengan anggaran yang diberikan pemerintah daerah tersebut agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

“Semoga dana ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin,” ujarnya.

Kemudian, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Serang, Epi Priatna mengatakan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk bantuan keuangan partai politik tahun 2023 sebesar Rp2.485.785.000.

“Rinciannya sebesar Rp3.000 per suara sah setiap partai politik, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya RP1.500 persuara sah, (Mengalami kenaikan) 100 persen,” katanya.

Adapun penggunaannya, sebut Epi, yaitu untuk kegiatan pendidikan politik dan kegiatan-kegiatan partai politik dalam rangka sosialisasi dan sebagainya.

”Ini akan segera akan disalurkan. Ada pengawasannya setiap tahun, ada laporan untuk kelengkapan pelaporan keuangan ke BPK RI. Sebelum-sebelumnya juga sama sesuai dengan ketentuan,” tandasnya.

Turut hadir Sekda Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Inspektur Rudi Suhartanto, Asda I Nanang Supriatna, Asda II Ida Nuraida, Staf Ahli Bupati Sugihardono dan para pimpinan paratai politik di Kabupaten Serang. (MG-02/AZM)

18 Juli 2023
Sekda Berharap ASN Berkomitmen

Menjalankan tugas di era digital seperti saat ini tidaklah sulit untuk meningkatkan kapasitas. Sebab dalam bekerja, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kompetensi, komitmen dan kolaborasi.

“Tiga hal itu sangat dibutuhkan, kita perlu selalu berkomitmen untuk bekerja efektif, efisien, akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Sekda Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta saat upacara hari kesadaran nasional di halaman Setda Pandeglang, Senin (17/7).

Menurutnya, untuk meningkatkan kompetensi pada era digital ini cukup mudah dan tidak membutuhkan biaya yang mahal, cukup mengikuti webinar saja.

“Meningkatkan kompetensi di era saat ini cukup mudah, tidak membutuhkan biaya mahal kita bisa belajar secara online seperti mengikuti webinar atau belajar dari e-book,” terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar ASN di Pandeglang juga berkomitmen dalam melaksanakan tugas. Karena komitmen menyangkut tanggung jawab, sehingga akan lahir jiwa militan dan kesungguhan hati dalam mengerjakan tugas.

“Saya berharap kita sama memiliki komitmen yang tinggi, jika ada SDM yang kompetensi bagus tetapi tidak punya komitmen sesungguhnya itu tidak banyak berguna bagi organisasi, keduanya perlu dimiliki berdampingan,” ujarnya.

Ali Fahmi menambahkan, kolaborasi dianggap penting untuk mendukung kinerja seorang ASN. Karena pekerjaan akan terasa ringan dan hasil maksimal jika dikerjakan dengan tim atau secara bersama.

“Dalam dunia kerja tidak dapat bekerja sendiri, harus ada tim work, bekerja akan maksimal ketika itu dilakukan dengan bekerja sama berkoordinasi dan berkolaborasi karena bekerja secara tim menjadi hal yang penting,” ungkapnya.(dhe/pbn)

18 Juli 2023
Melalui FGD, BPBD-PK Pandeglang Bangun Ketahanan Daerah dan Kesiapsiagaan Masyarakat

PANDEGLANG, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kabupaten Pandeglang, menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) dalam menghadapi suatu bencana, di Aula Saung Sultan, Pandeglang, Senin (17/7).

Sekretaris BPBD-PK Pandeglang, Rahmat Zultika mengatakan, bahwa penyusunan dokumen IKD dan IKM tujuannya untuk mengetahui seberapa tangguh Kesiapsiagaan suatu daerah dalam menghadapi bencana.

“Jadi ini penyusunan IKD dan IKM, dimana ini bagian dari langkah penyusunan Indeks Risiko Bencana (IRB), untuk mengetahui seberapa tangguh daerah itu terhadap bencana,” kata Rahmat.

Dijelaskannya, kegiatan penanggulangan bencana pada dasarnya akan melibatkan semua unsur, dan penanganannya harus dilakukan secara pentahelix.

“Penanggulangan bencana itu harus melibatkan semua unsur mulai dari pemerintah, pengusaha, masyarakat, media dan akademisi. Maka dari itu, semuanya dilibatkan dalam penyusunan dokumen IKD dan IKM,” jelasnya.

Menurutnya, Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu wilayah yang resiko tsunaminya sangat tinggi. Resiko tsunami tersebut mengancam 10 Kecamatan dan 37 Desa di Pesisir Pantai Selatan Banten.

“Pandeglang itu yang resiko tsunaminya paling tinggi, di daerah Pantai, dimana ada sekitar 10 kecamatan dan 37 desa,” ujarnya.

Rahmat menambahkan, selain menyusun dokumen Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM), pihaknya juga tengah menyusun Renkon Tsunami.

“Kita sekarang sedang menyusun Rencana Kontinjensi Tsunami, kita belum punya Renkon itu, nanti kita akan sosialisasikan,” ungkapnya.(DHE/PBN)

18 Juli 2023
Ormas dan LSM di Lebak Bakal Oncog Disperindag

LEBAK, BANPOS – Dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak, membuat sejumlah Ormas dan LSM akan menggelar aksi unjuk rasa, dan mengawal pelapor dugaan tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Ketua LSM Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti (AIKGS), Toni Firmansyah, mengatakan bahwa pihaknya perihatin dengan dugaan kebocoran PAD di Disperindag Lebak. Menurutnya, hal tersebut tersebut akibat lemahnya pengawasan dan keteledoran Kepala Dinas (Kadis) atau ada kesengajaan masif.

“Miris sekali kami mendengar adanya kebocoran PAD ini. Jelas kami 8 Ormas dan LSM akan bersatu dan tidak akan tinggal diam terkait dugaan kebocoran PAD ini. Dan kami siap mengawal Burham sang pelaporan Kadis Perindag Lebak ke APH,” ungkap Toni, Senin (17/07).

Ia menegaskan bahwa terjadinya kebocoran PAD pada Disperindag Lebak, sangat merugikan Kabupaten Lebak dan juga masyarakat. Padahal, PAD tersebut dikumpulkan dari masyarakat, agar dapat digunakan untuk membangun kembali.

“Secara otomatis masyarakat juga dirugikan. Bayangkan, keringat masyarakat untuk membayar retribusi ke daerah, tapi diduga gak dibayarkan ke kas PAD. Ini jelas sangat miris dan harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Lebak dan APH,” ujar Toni.

Senada, Ketua Gerakan Transparansi Rakyat (GTR), Iwan Setiawan, membenarkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya, untuk menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kontrol sosial terhadap PAD Lebak.

“Iya, Saya sudah berkordinasi dengan sejumlah lembaga yang tergabung di GLB untuk menggelar aksi, dan kawan kawan sepakat dan siap mengawal persoalan tersebut hingga tuntas,” kata Iwan.

Dijelaskan Iwan, bersama GLB ia menduga terjadinya kebocoran PAD dari retribusi di Disperindag Lebak hingga puluhan juta rupiah itu, harus diberantas. Menurutnya pula, retribusi tersebut seharusnya disetorkan ke kas daerah untuk pembangunan di berbagai sektor yang ada di Lebak.

“Jika benar dan hal seperti itu dibiarkan begitu saja, bagaimana Kabupaten Lebak dapat berkembang, dan tentu itu tindakan melawan hukum. Bayangkan, masyarakat dituntut membayar retribusi, tapi malah diduga mereka sendiri yang tidak menyetorkan, tentu ini catatan buruk bagi instansi pemerintah,” tegasnya.

Menurutnya, hal ini bukan hanya sekadar persoalan dikembalikan atau tidak uang tersebut, namun juga ada dugaan penyelewengan serta pelanggaran hukum.

“Kalau pun masalah ini pihak oknum di dinas mengembalikan, lantas aspek hukum dan tatanan aturannya tetap harus diterapkan. Di sini Kami minta untuk ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya.

Diketahui, ke delapan ormas dan LSM yang tergabung dalam GBL tersebut diantaranya, LSM Abdi Gema Perak (AGP), LSM AIKGS, LSM LASKAR Banten Reformasi, Ormas Laskar Merah Putih (LMP), LSM GTR Banten, LSM GPBB dan LSM GMBI. (WDO/DZH)

18 Juli 2023
Kualitas Rumah Layak Huni Akan Ditingkatkan

PANDEGLANG, BANPOS – Bupati Pandeglang, Irna Narulita melakukan penandatanganan perjanjian Kerjasama sinergi program peningkatan kualitas rumah layak huni tahun 2023, Bersama Direktur Utama (Dirut) PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembinaan Manajemen 2 Direktorat PKP Kementerian PUPR di Gedung SMF Jakarta, Senin (17/7).

Dalam kesempatan tersebut, Dirut PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Ananta Wiyogo mengatakan, program peningkatan kualitas rumah layak huni sebagai upaya pemerintah dalam mendukung aspek peningkatan ekonomi masyarakat.

“Program peningkatan kualitas rumah layak huni untuk Kabupaten Pandeglang menyasar Desa Teluk, Kecamatan Labuan, adapun target sasaran sebanyak 28 unit, dengan jumlah nominal anggaran sebesar Rp1.285 miliar,“ katanya.

Menurutnya, program peningkatan kualitas rumah layak huni untuk Kabupaten Pandeglang merupakan pelaksanaan program yang ke delapan belas kalinya.

“Insyaallah proses pengerjaanya kita targetkan sampai jangka waktu empat bulan kedepan, mudah-mudahan program ini bermanfaat serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pandeglang,“ ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono mengatakan, dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat ada sumber data yang valid.

“Ada beberapa poin yang harus kami tekankan, yakni sumber data yang valid. Karena data menjadi sumber rujukan dalam meluncurkan setiap program bantuan sosial pembangunan, selanjutnya yaitu sasaran program, dimana berbagai program pembangunan harus betul -betul berdampak pada masyarakat yaitu meningkatkan perekonomian yang bermuara pada menurunnya angka kemiskinan,“ terangnya.

“Diharapkan bantuan program peningkatan kualitas rumah layak huni di Kabupaten Pandeglang mampu meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang,“ ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong program peningkatan kualitas rumah layak huni di Kabupaten Pandeglang.

“Kami atas nama Pemkab Pandeglang menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan program peningkatan kualitas rumah layak huni di Kabupaten Pandeglang, tentu saja bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Pandeglang,“ katanya.

Menurutnya, saat ini Pemkab Pandeglang bersama Pemprov Banten sedang berkolaborasi melakukan penataan kawasan pesisir Pantai Teluk Kecamatan Labuan.
“Alhamdulilah program ini menyasar untuk masyarakat disana, jadi kami merasa terbantu sekali dengan adanya bantuan ini,“ ungkapnya.

Untuk diketahui, Program peningkatan kualitas Rumah Layak Huni Kabupaten Pandeglang hasil kolaborasi antara PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR, Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.(dhe/pbn)

18 Juli 2023
Pendamping PKH Diharap Beri Pemahaman Kepada Masyarakat

KABUPATEN Lebak terpilih menjadi tuan rumah dalam perlombaan catur pada rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Program Keluarga Harapan (PKH) Banten. Momen tersebut diharapkan dapat menjadi ajang pemberian pemahaman kepada masyarakat, oleh para pendamping PKH.

Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, membuka secara langsung kegiatan yang diselenggarakan di Plaza Lebak tersebut, Senin (17/7). Dalam sambutannya, Iti menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendamping sosial yang telah berjuang memberikan pelayanan, untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap, para pendamping dapat menjalankan program keluarga harapan dengan baik melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), sehingga masyarakat memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak di dalam keluarga.

“Para pendamping juga perlu melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman di keluarga bahwa pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, serta kesejahteraan di dalam keluarga sangatlah penting, dimana hal tersebut membantu pemrintah dalam peningkatan kualitas pendidikan dan penurunan stunting,” jelas Iti.

Sementara itu Koordinator Wilayah (Korwil) PKH Banten, Farhah Syibli, mengatakan bahwa melalui tema HUT ke-16 PKH Banten yakni ‘Together We Have It All’, rasa kebersamaan membantu masyarakat di antara para pendamping sosial dapat kita bangun bersama.

“Dengan tema ini, seperti filosofi sapu lidi dimana bersama-sama kita bisa membantu melayani masyarakat, jadikan kegiatan ini sebagai mempererat persatuan kita. Dan terima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah daerah kepada para pendamping sosial, karena tugas mereka tidaklah mudah,” tandasnya. (MYU/DZH)

18 Juli 2023
Koperasi di Tangsel Aktif Banget

SERPONG, BANPOS – Ratusan koperasi yang berada di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tercatat memiliki tingkat keaktifan yang tinggi. Bahkan, prospek pertumbuhannya terus meningkat setiap tahun.

Hal itu disampaikan oleh Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, usai menjadi pembina apel di Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-76 Tingkat Kota Tangsel, di Lapangan Cilenggang, Senin (17/7).

“Saya yakin koperasi di Tangerang Selatan berkembang sangat luas, karena pertumbuhan ekonomi kita kan terus nanjak setelah Covid-19,” ucapnya.

Bahkan menurutnya, dari 500 koperasi yang ada di Kota Tangsel, sebanyak 400 koperasi memiliki tingkat keaktifan yang sangat tinggi.

“Ada beberapa koperasi yang nilai tumbuhnya sudah sampai miliaran, baru mulai dan sebagainya. Pertumbuhan koperasi sampai 18-20 persen,” terangnya.

Benyamin menuturkan, koperasi ini memiliki fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Oleh karenanya, koperasi menyelenggarakan berbagai usaha serta layanan sesuai kebutuhan anggota.

“Pemiliknya anggota koperasi, keuntungannya dibagikan ke seluruh anggota koperasi. Kemudian maju mundurnya juga ditentukan anggotanya. Justru rugi kalau tidak ikut koperasi,” kata Benyamin.

“Jadi koperasi sebagai perusahaan di mana anggota sebagai pemilik dan pengguna jasanya. Dengan menyatukan kepentingan di bawah koperasi, efisiensi kolektif dapat dilakukan,” tambahnya.

Oleh karena itu, posisi tawar terhadap pasar dapat ditingkatkan. Serta konsolidasi sumber daya untuk berbagai usaha dapat diselenggarakan.

“Dimana dengan mengusung semangat pemajuan koperasi kunci kesejahteraan masyarakat. Kita harus bangga berkoperasi untuk Indonesia maju,” tandasnya. (DZH)

17 Juli 2023