BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Puluhan Koperasi Tidak Aktif Akan Dibubarkan

    Puluhan Koperasi Tidak Aktif Akan Dibubarkan

    CILEGON, BANPOS – Dari 668 koperasi yang ada di Kota Cilegon, sebanyak 271 koperasi tidak aktif dikarenakan persoalan pengelolaan koperasi yang ada. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Diskop UKM) Kota Cilegon, Didin S. Maulana.

    “Dari 668 koperasi, ada 346 koperasi yang aktif dan ada 271 koperasi yang tidak aktif. Rata-rata mereka tidak aktif dikarenakan belum melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan juga ada yang disebabkan oleh masalah pengelolaan koperasi yang kurang sehat,” kata Didin S. Maulana beberapa waktu lalu.

    Oleh karena itu, Pemerintah Kota Cilegon melalui Diskop UKM Kota Cilegon akan melakukan pembinaan terhadap koperasi yang tidak aktif.

    “Kita ada PR berarti, 271 koperasi yang tidak aktif itu nanti akan kita bina, kita datangi, kita tanyakan permasalahannya apa, kita carikan solusinya agar koperasi tersebut bisa aktif kembali. Itu harapan saya,” tuturnya.

    “Saya berharap juga masyarakat ini ikut berkoperasi, mari kita berkoperasi, karena koperasi ini kan guru perekonomian Indonesia. Nah itu harus jadi contoh yang baik.

    Namun kadang pemahaman masyarakat masih kurang, masih menganggap koperasi adalah lembaga sosial yang harus selalu dibantu oleh pemerintah. Padahal koperasi itu badan usaha sama seperti halnya BUMN, BUMD, dan BUMS,” sambungnya.

    Didin berkata, sampai saat ini, pihaknya telah melakukan monitoring dengan mendatangi beberapa koperasi yang dianggap tidak aktif untuk menghidupkan kembali koperasi-koperasi tersebut.

    “Kita kunjungi ke koperasinya permasalahannya apa, nanti ada penilaian dan dikategorikan nih. Ada dari atas, kategori koperasi sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan terakhir masuk kategori paling bawah yaitu dalam pengawasan khusus atau koperasi yang tidak aktif. Sekarang sudah mulai berjalan. Ada 100 lebih koperasi yang sudah kita kunjungi,” tuturnya.

    Dalam kunjungan tersebut juga, pihaknya akan memetakan dan memberikan pelatihan kepada pengurus serta anggota koperasi, terkait kelembagaan koperasi, manajemen koperasi, dan keuangan di koperasi.

    “Ya nanti kita bikin pelatihan untuk mereka, jika mereka bisa dibina ya kita bina. Kalau ngga bisa bikin laporan keuangan kita ajarin cara bikin laporan keuangan,” ujarnya.

    Selain itu dikatakan Didin, sebanyak 51 koperasi yang sudah tidak bisa diaktifkan kembali karena persoalan internal, telah diusulkan oleh Pemerintah Kota Cilegon ke Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk dibubarkan. “Ada 51 koperasi yang sudah diusulkan dan tinggal dibubarkan saja,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Soal Sekolah Nyaris Roboh Sudah Dianggarkan, Tapi Belum Dibangun

    Soal Sekolah Nyaris Roboh Sudah Dianggarkan, Tapi Belum Dibangun

    CILEGON, BANPOS – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon, Heni Anita Susila, menegaskan bahwa pembangunan SD Negeri Bojong Baru telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun 2023.

    Pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas pernyataan Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta, setelah kunjungannya ke SDN Bojong Baru yang terletak di Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, pada Kamis (13/7).

    “Harus menganggarkan. Padahal sebelumnya, pembangunan tersebut sudah pernah direncanakan dan akan dilaksanakan pada tahun ini. Semua pihak sudah mengetahuinya,” ujar Heni.

    Heni juga menyebut bahwa sebelumnya, Walikota Cilegon, Helldy Agustian, telah mengumpulkan Kepala SD Negeri di seluruh Kota Cilegon untuk mengumpulkan data mengenai kebutuhan perbaikan sekolah yang rusak.

    “Kami akan mengumpulkan kembali Kepala SD Negeri untuk menyerahkan data mengenai kerusakan di masing-masing sekolah. Pak Wakil tidak perlu khawatir karena kami sudah menganggarkan dan merencanakan sejak tahun lalu,” tambah Heni.

    Heni juga menjelaskan bahwa perbaikan SD Negeri Bojong Baru sebenarnya bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jika kerusakan yang terjadi bersifat kecil.

    “Tidak hanya SD Negeri, tapi juga SMP Negeri. Meubelernya juga akan diperbarui,” ungkapnya.

    Seperti diketahui sebelumnya, tiga ruang kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bojong Baru, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon kondisinya memprihatinkan. Selain nyaris roboh, sekolah itu pun kekurangan mebeler dan ruang kelas.

    Kepala Sekolah SDN Bojong Baru, Aca menuturkan, gedung sekolah itu dibangun sejak tahun 1994 dan hingga kini belum pernah mendapatkan bantuan untuk perbaikan dari Pemerintah Kota Cilegon.

    Aca menyampaikan, bangunan SDN Bojong Baru masih menggunakan bahan bangunan zaman dulu yang tidak menggunakan bahan semen, melainkan bahan tanah kapur.

    “Semuanya tiga kelas, Inpres tahun 1994 belum pernah Rehab sampai sekarang.

    Makanya itu nggak ada istilahnya pakai Slug Besi gitu kan jadi bata semua ini adukannya juga kapur,” kata Aca saat ditemui di lokasi sekolah yang nyaris roboh, Kamis (12/7).

    Dikatakan Aca, saat ini jumlah siswa SDN Bojong Baru sebanyak 410 siswa yang dibagi menjadi 14 Rombongan Belajar (Rombel). Namun, kapasitas ruang kelasnya hanya mampu menampung untuk 9 Rombel dari 14 Rombel yang ada. Sehingga, kegiatan belajar mengajar siswa SDN Bojong Baru dibagi dua kali, sekolah pagi dan siang.

    “Semuanya 410 ada Rombel seharusnya 14 Rombel. Sekarang ada yang sekolah siang ya, ini kelas dua nya masuk siang ini juga buat kelas dua juga di sini,” tuturnya.

    Adapun terkait bangunannya, Aca mengaku sejak tahun 2019 hingga sekarang dirinya terus mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon agar dilakukan perbaikan. Namun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda sekolah tersebut akan diperbaiki oleh pemerintah.

    “Dari tahun 2019, tiap tahun saya ngasih mengirim proposal ternyata belum ada tanggapan alasannya anggarannya sudah tidak ada tidak ada aja,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta saat meninjau secara langsung kondisi sekolah yang nyaris roboh itu mengaku akan segera mengusulkan kepada Dinas Pendidikan dan Badan Perencana, Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan (Bappeda Litbang) agar segera dilakukan perbaikan.

    Selain bangunan, kondisi mebeler seperti kursi, meja dan beberapa alat pendukung kegiatan belajar mengajar di SDN tersebut juga sudah pada rusak dan harus diganti dengan yang baru.

    “Saya akan dorong terus semua teman-teman di Pemkot agar ini diperhatikan, dengan dinas pendidikan dengan Bappeda dengan teman-teman Pemkot untuk segera dicari solusi cepat ya,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Pemprov Dorong Pembangunan Kawasan Agro di Bansel

    Pemprov Dorong Pembangunan Kawasan Agro di Bansel

    SERANG, BANPOS – Dianggap sebagai wilayah yang kaya akan potensi, Pemprov Banten mendorong agar dilakukan pengembangan kawasan agro atau pertanian di wilayah Banten Selatan.

    Wilayah Banten Selatan yang dimaksud meliputi, Kabupaten Pandeglang dan juga Kabupaten Lebak.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan bahwa wilayah Banten Selatan merupakan wilayah yang sama potensial nya dengan wilayah lain di Utara.

    Jika wilayah Utara berpotensi untuk dijadikan sebagai pengembang usaha di sektor industri, maka wilayah Selatan dianggap memiliki potensi di sektor agro.

    “Wilayah Utara itu fokusnya pada sektor industri dan jasa, sedangkan Selatan itu potensinya ada pada sektor Agro dan pariwisata. Wilayah selatan bisa menjadi kawasan agro dengan memanfaatkan bonus geografi yang terdiri dari perbukitan dan laut, ” kata Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

    Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa saat ini, Pemprov Banten tengah melakukan persiapan perencanaan dalam mengupayakan pembangunan yang komprehensif di Banten, khususnya untuk wilayah Utara dan Selatan.

    Karena menurutnya, perencanaan ini perlu dilakukan sebab, kedua kawasan itu memiliki pola pendekatan yang berbeda.

    Al Muktabar menjelaskan untuk kawasan wilayah di Utara Banten, sudah dilakukan pengembangan wilayah yang terstruktur. Dan kini, tinggal menyiapkan perencanaan pengembangan wilayah agro di Selatan Banten.

    Dengan rencana pembangunan tersebut maka, Provinsi Banten akan menjadi wilayah dengan kawasan pembangunan yang komplit dan saling mendukung dalam upaya pertumbuhan ekonominya.

    “Kalau di utara karena sudah tersusun dari awal tata laksana dari kegiatan investasinya di sektor industri industri dalam artian umumnya termasuk industri jasa nah kawasan Selatan Kita ingin dorong dengan kawasan-kawasan baru yang berbasis Agro,” katanya.

    Sejauh ini, menurut Al Muktabar, perkembangan agro di Banten Selatan telah menjadikan Provinsi Banten sebagai daerah dengan kekuatan pangan di tingkat nasional.

    Bahkan berdasarkan data yang dimilikinya, berkat perkembangan kawasan pertanian itu, Provinsi Banten turut menjadi penyumbang ketahanan pangan di urutan ke delapan secara nasional.

    “Banten saat ini punya kekuatan pangan yang mana kita sudah menjadi penyumbang untuk pangan beras nasional nomor delapan. Hal itu tentunya akan menjadi potensi bagi kita,” tuturnya.

    Meski begitu, ia menekankan bahwa dalam rencana pembangunan tersebut, perlu diperhatikan pula aspek keseimbangan. Agar, tidak terjadi kesenjangan pembangunan antara di wilayah Selatan dan Utara.

    “Sehingga kedepan kita perlu untuk menyeimbangkan potensi antar kawasan semua kita ingin susun secara saling mengisi jadi tidak saling mengalahkan dan tidak saling meniadakan juga,” tukasnya. (MG-01/AZM)

  • Atasi Defisit Anggaran, Budi Usulkan Evaluasi Target Pendapatan

    Atasi Defisit Anggaran, Budi Usulkan Evaluasi Target Pendapatan

    SERANG, BANPOS – Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengusulkan evaluasi target pendapatan untuk mengatasi defisit anggaran di Kota Serang. Hal ini dilakukan agar pendapatan daerah Kota Serang bisa meningkat dan tidak terjadi defisit anggaran.

    Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) beberapa hari yang lalu, disepakati untuk memperbaiki dan mengevaluasi pencapaian target-target yang meleset, seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Serang yang hanya menghasilkan pendapatan sebesar Rp3 miliar sampai Rp6 miliar.

    “Sampai defisit ini karena kurang maksimalnya kinerja- kinerja OPD penghasil, yang tadi seperti targetnya dinas ini Rp20 miliar hanya berapa miliar yang disetorkan ke negara, itu menjadi evaluasi,” ujarnya, Jumat (14/7).

    Untuk mengurangi hal itu, harus ada pergeseran anggaran yang dinilai kurang bermanfaat untuk masyarakat, seperti perjalanan dinas ke luar Kota Serang. “Saya sepakat anggaran yang harus digeser adalah perjalanan dinas-dinas ke luar Kota Serang untuk menutup defisit,” ucapnya.

    Selain itu, dirinya juga meminta kepada Bapenda untuk menyidak rumah-rumah berlantai yang ada di Kota Serang untuk dicek perizinannya. “Itu dicek, apakah ada IMB-nya atau nggak,” ungkapnya.

    Ia berharap kepada Pemkot Serang untuk kejar target serta melakukan program jemput bola. Seperti dinas perizinan untuk mempermudah izin investasi. “Yang dievaluasi, yang pertama adanya peraturan dan persyaratan pusat dan daerah yang ketika dilaksanakan agak sulit. Nah itu yang dijabarkan OPD kepada saya,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Serang, Imam Rana mengatakan, beberapa hal telah diefisiensikan, seperti perjalanan dinas dan belanja-belanja yang dapat dilakukan pada waktu yang lain.

    Akan tetapi, kegiatan yang memang sudah dianggarkan untuk pembangunan masyarakat tidak akan dicoret. Ia menjelaskan bahwa nilai defisit anggaran yang disebutkan Rp21 miliar sebelumnya masih fluktuatif dan belum memastikan jumlah pastinya.

    “Soal kas nilai Rp21 miliar itu fluktuatif, karena setiap kas ini setiap saat kan ada perubahan jadi belum memastikan beberapa hari ini ada yang masuk. Mungkin ada yang nyebut nilai Rp21 miliar, itu gak tepat juga. Karena sisi waktunya berbeda, dan anggaran kas ìtu tidak bisa disampaikan kepada umum. Tapi untuk kas daerah masih aman dan sehat, dan masih bisa untuk membiayai kegiatan yang ada di Pemkot Serang,” jelasnya.

    Imam mengaku dalam upaya menutup defisit anggaran, pihaknya menyarankan untuk mengefisienkan anggaran untuk yang melakukan dinas-dinas ke luar Kota Serang serta melakukan pergeseran anggaran yang kurang bermanfaat untuk masyarakat Kota Serang. Pasalnya, hal tersebut tidak akan terlalu berdampak pada pembangunan masyarakat karena anggaran yang sudah dianggarkan tidak akan dicoret.

    Dirinya juga menekankan terkait pentingnya penggunaan anggaran secara efisien dan efektif untuk memastikan ketersediaan dana dalam kas daerah. Dalam hal ini, kegiatan rapat dilakukan di dalam daerah untuk menghemat anggaran perjalanan dinas.

    “Dalam mengatasi defisit anggaran, pemerintah kota akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan tercapainya target-target yang telah ditetapkan,” tandasnya. (MG-02/AZM)

  • Penerimaan 11 Jenis Pajak Masih Rendah

    Penerimaan 11 Jenis Pajak Masih Rendah

    PANDEGLANG, BANPOS – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pandeglang mencatat, realisasi penerimaan sebelas jenis pajak masih rendah. Hingga memasuki semester kedua, Bapenda baru berhasil menarik pajak sebesar Rp29,463 miliar dari target Rp89 miliar atau sekira 33,08 persen.

    Diketahui, penerimaan pajak hotel baru sebesar Rp1,540 miliar dari target Rp2,917 miliar atau 52,80 persen, pajak restoran sebesar Rp 2,639 miliar dari target Rp4,692 miliar atau 56,24 persen, pajak hiburan sebesar Rp239,182 juta dari target Rp510,677 miliar atau 46,84 persen.

    Kemudian pajak reklame sebesar Rp745,424 juta dari target Rp1,630 miliar atau 45,73 persen, pajak penerangan jalan sebesar Rp8,401 miliar dari target Rp17,590 miliar atau 47,77 persen, pajak parkir sebesar Rp58,574 juta dari target Rp158,138 juta atau 37,07 persen.

    Selanjutnya pajak air tanah sebesar Rp181,908 juta dari target Rp335,297 juta atau 54,25 persen, pajak sarang burung walet sebesar Rp2,300 juta dari target Rp10 juta atau 23 persen, pajak mineral logam dan batuan sebesar Rp471,348 juta dari target Rp6,371 miliar atau 7,40 persen.

    Kemudian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp8,519 miliar dari target Rp41,414 miliar atau 20,57 persen, buku 1 sebesar Rp4,543 miliar dari target Rp16,379 miliar atau 27,74 persen, buku 2 dan 3 sebesar Rp3,037 miliar dari target Rp14,368 miliar atau 21,14 persen, buku 4 dan 5 sebesar Rp939,630 juta dari target Rp8,804 miliar atau 10,67 persen, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp6,663 miliar dari target Rp13,437 miliar atau 49,59 persen.

    Kepala Bapenda Kabupaten Pandeglang, Ramadani mengatakan, masih rendahnya penerimaan pajak tahun 2023 terjadi karena adanya beberapa penyebab, khususnya karena perekonomian masih lesu.

    “Penerimaan pajak dari sebelas jenis pajak ini baru 33,08 persen,” kata Ramadani kepada wartawan, Minggu (16/7).

    Menurutnya, sektor pajak yang masih sangat rendah dan membutuhkan perhatian di sektor PBB-P2. Oleh karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemeriksaan guna memastikan penerimaan dari sektor tersebut tidak menimbulkan persoalan.

    “Akan kita periksa ke lapangan,” ujarnya.

    Ramadani mengaku, pihaknya akan terus mengoptimalkan semua sektor pajak agar bisa menambah kas daerah. Disisa tahun anggaran ini, pihaknya akan memaksimalkan semua potensi yang ada.

    “Mau enggak mau harus kita dorong karen penerimaan pajak kita masih rendah. Karena idealnya sudah diatas 50 persen semua,” ucapnya.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Pandeglang, Tb Udi Juhdi menyarankan agar instansi terkait bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak. Apabila ada wajib pajak atau pihak terkait tidak bisa bekerja sama, harus dilakukan tindakan tegas agar mereka bisa memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

    “Tentunya harus dioptimalkan agar kas daerah bisa bertambah, apalagi keuangan daerah saat ini sedang tidak baik. Pemkab juga harus tegas kalau ada wajib pajak yang tidak mau memenuhi kewajiban mereka,” katanya.(dhe/pbn)

  • Tanto Akan Awasi Pembangunan Fisik

    Tanto Akan Awasi Pembangunan Fisik

    PANDEGLANG, BANPOS – Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban berjanji akan melakukan pengawasan khusus terhadap proses pengerjaan pembangunan fisik tahun 2023. Tindakan itu harus dilakukan agar kegiatan pembangunan infrastruktur dikerjakan secara optimal dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Tanto mengaku, setiap tahun dirinya selalu menyampaikan instruksi kepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) agar bisa melakukan tindakan tegas apabila ada kontraktor nakal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Tindakan tegas itu harus dilakukan, agar pelaksanaan proyek dilakukan dengan optimal.

    “Segera coret kalau ada yang seperti itu. Periksa semua dokumen dan track recordnya, kalau bermasalah jangan sampai dimenangkan,” kata Tanto kepada wartawan, Minggu (16/7).

    Oleh karena itu, pelaksanaan lelang proyek di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dilakukan secara profesional dan transparan. Tujuannya, agar pembangunan dilakukan dengan optimal dan bisa bertahan lama.

    “Pelaksanaan pengadaan barang jasa di Pandeglang harus transparan dan akuntabel agar dapat di pertanggung jawabkan. Semua OPD harus bisa menghasilkan program pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat,” terangnya.

    Menurutnya, pengerjaan proyek tidak akan berjalan optimal apabila tidak dilakukan pengawasan sejak dari tahap perencanaan. Semua pihak terkait, harus melakukan pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan proyek tersebut.

    “Kita ada pengawasan untuk penegakan aturan, sehingga mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

    Tanto menambahkan, pihaknya meminta kepada semua pihak untuk melaksanakan pengawasan terhadap semua tahapan lelang, agar sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

    “Semua pelaksana kegiatan barang dan jasa dapat memahami proses pengadaan barang dan jasa. Jadwal pelaksanaan kegiatan ditepati dan kualitas pelaksanaan kegiatanya harus diperhatikan,” ungkapnya.

    Terpisah, Wakil Ketua II DPRD Pandeglang Asep Rafiudin Arief sependapat. Menurutnya, pelaksanaan tender harus dilakukan secara profesional dan transparan agar kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Pandeglang berjalan sesuai harapan.

    “Kita juga ikut mengawasi, semua pihak juga boleh mengawasi dan menyampaikan laporan apabila ada kegiatan yang tidak sesuai. Tetapi, harus betul-betul dengan kondisi dilapangan, jangan sampai membuat laporan yang tidak benar,” katanya.(dhe/pbn)

  • Festival Al-A’zhom Kembali Hadirkan Pameran Barang Peninggalan Rasulullah, Berikut Daftar Barangnya

    Festival Al-A’zhom Kembali Hadirkan Pameran Barang Peninggalan Rasulullah, Berikut Daftar Barangnya

    TANGERANG, BANPOS – Festival Al-A’zhom kembali digelar oleh Pemkot Tangerang dalam rangka menyambut tahun baru 1445 Hijriah. Festival yang digelar ke-10 kalinya ini kembali menghadirkan pameran barang peninggalan Nabi Muhammad SAW.

    Mengangkat tema ‘Hijriah Penuh Hikmah’, Festival Al-A’zhom akan berlangsung pada 18 hingga 30 Juli. Selain pameran barang peninggalan Nabi Muhammad SAW, festival ini juga akan diisi dengan seni hiburan, perlombaan dan seminar kegiatan ikonik Kota Tangerang.

    Ketua Pelaksana 1 Dekade Festival Al-A’zhom, Ikhwan Sukirman, mengatakan bahwa pameran barang peninggalan Nabi Muhammad SAW ini merupakan kali kedua dilaksanakan pada Festival Al-A’zhom, setelah tahun sebelumnya berhasil menarik ribuan pengunjung setiap harinya.

    “Bahkan banyak pengunjung yang datang dari luar daerah Kota Tangerang. Pameran artefak (barang peninggalan) akan hadir di Festival Al-A’zhom ke-10 sejak hari pertama hingga selesai,” ujarnya, Jumat (14/7).

    Kata Sukirman, bagi warga yang ingin berkunjung ke pameran barang peninggalan Nabi Muhammad ini, diimbau untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu secara daring. Pendaftarannya dapat dilakukan melalui hotline 0852-1923-6323 a/n Ust Muhammad Isaac.

    Sedangkan untuk ketentuan berkunjung ke pameran, pendaftaran dilakukan sebelum kedatangan dan sistemnya berjemaah atau berkelompok.

    Ketika memasuki area pameran harus dalam keadaan bersuci atau mempunyai wudhu. Tak kalah penting, pengunjung diimbau menggunakan pakaian busana muslim atau muslimah.

    “Setiap jemaah atau kelompok maksimal adalah 20 orang. Jadi, ayo daftarkan diri kalian atau jemaah kalian untuk dapat melihat, mengenal bahkan memahami sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW secara langsung,” jelas Sukirman.

    Diharapkan, lewat 1 Dekade Festival Al-A’zhom, masyarakat Kota Tangerang bahkan luar daerah bisa memiliki kesempatan untuk melihat dari dekat, menyaksikan dengan mata dan kepala sendiri, benda-benda peninggalan Rasulullah.

    Hal ini dapat menjadi momen untuk lebih kenal, dekat, dan cinta pada Nabi Muhammad SAW.

    Adapun barang peninggalan Nabi Muhammad SAW yang akan dipamerkan pada festival tersebut yakni:

    1. Imamah Rasulullah SAW
    2. Rambut Rasulullah SAW
    3. Janggut Rasulullah SAW
    4. Darah Bekam Rasulullah SAW
    5. Tanah makam Rasulullah SAW
    6. Ekstrak keringat Rasulullah SAW
    7. Siwak Rasulullah SAW
    8. Terompah Rasulullah SAW
    9. Cemeti Rasulullah SAW
    10. Wadah Air Zam Zam Rasulullah SAW
    11. Wadah Susu Rasulullah SAW
    12. Tongkat Rasulullah SAW
    13. Pedang Al Fatih Rasulullah SAW
    14. Tapak kaki unta Rasulullah SAW
    15. Pedang Sayyidina Khalid Bin Walid
    16. Jubah Rasulullah SAW
    17. Rida Rasulullah SAW
    18. Songkok Rasulullah SAW
    19. Kiswah Makam
    20. Kiswah Sayyidina Husein

    Itulah barang-barang Nabi Muhammad SAW, yang akan dipamerkan pada Festival Al-A’zhom. (DZH)

  • Dua Kali Diskors, Tetap Aja Gak Kuorum, Sidang Paripurna DPRD Kota Cilegon Batal Digelar

    Dua Kali Diskors, Tetap Aja Gak Kuorum, Sidang Paripurna DPRD Kota Cilegon Batal Digelar

    CILEGON, BANPOS – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon batal digelar. Pasalnya, rapat tersebut hanya dihadiri enam orang anggota, sehingga tidak memenuhi kuorum.

    Diketahui, rapat paripurna tersebut digelar dengan agenda persetujuan penetapan Raperda menjadi Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022.

    Rapat yang seharusnya digelar pukul 09.00 WIB, tapi harus diundur hingga pukul 11.00 WIB. Bahkan, sidang pun harus diskors sampai dua kali dan akhirnya harus dibatalkan karena jumlah anggota DPRD Kota Cilegon yang hadir tidak sampai setengah, atau hanya enam orang sehingga jumlah kuota forum (kuorum) belum memenuhi.

    Padahal terlihat di kursi paling depan sudah hadir Walikota Cilegon, Helldy Agustian; Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta; Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik.

    Sementara anggota dewan yang terlihat hadir yakni Hasbudin, Edison Sitorus, Rahmatullah, Noni Purba dan Rino Hadi Putera.

    Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik mengatakan penundaan Rapat Paripurna karena tidak memenuhi kuorum. “Tidak Korum,” kata Hasbi kepada awak media usai penundaan paripurna, Jumat (14/7/2023).

    Lebih lanjut dikatakan Hasbi, karena beberapa anggota DPRD sedang memiliki kesibukannya masing-masing, seperti halnya Fraksi Golkar.

    “Karena Golkar sedang bimtek partai, ada juga yang izin karena sakit karena tidak bisa datang,” ujarnya.

    “PKS izin ada yang sakit dan lainnya nggak tahu, itu urusan partai masing-masing,” tambahnya.

    Hasbi mengklaim bahwa pelaksanaan rapat paripurna antara DPRD dengan Pemkot Cilegon sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

    “Yang jelas kita mekanisme tempuh, secara aturan tata tertib, kita beri kesempatan dulu. Karena mekanismenya begitu, kita skors pertama, kedua dan setelah diskors kedua masih tetap tidak kuorum, kita meminta persetujuan teman-teman untuk ditunda,” terangnya.

    Di tempat yang sama, Walikota Cilegon, Helldy Agustian, mengatakan pihaknya hanya diundang oleh DPRD untuk melaksanakan rapat paripurna.

    “Pertama kami kan diundang oleh DPRD secara resmi dalam rangka LKPJ dan pajak retribusi dan pajak daerah,” ujarnya.

    “Kalau sudah memenuhi syarat kalau kita diundang tentu hadir, tapi kalau memang belum kirim kan, tadi kan sudah disampaikan nunggu hari Senin,” sambungnya.

    Dikatakan Helldy, penundaan rapat paripurna DPRD Kota Cilegon dengan Pemkot Cilegon tidak menjadi masalah besar. “Ngga masalah, nggak keganggu, kan hari Senin tinggal berapa hari hari lagi kok,” tandasnya. (LUK/DZH)

  • Andika Klop Dengan Ganjar

    Andika Klop Dengan Ganjar

    JAKARTA, BANPOS – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa menyatakan siap menjadi Ketua Tim Sukses (Timses) Capres PDIP Ganjar Pranowo. Keputusan ini diambil karena Andika merasa klop dengan Ganjar.

    Kesiapan tersebut disampaikan Andika saat berkunjung ke Kantor Redaksi Rakyat Merdeka, di Gedung Graha Pena, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemarin. Andika tiba pukul 12.50 WIB. Dia datang ditemani istrinya, Hetty Andika Perkasa, dan putra ketiganya, Andrew Perkasa.

    Kedatangan mereka disambut hangat Direktur Utama Rakyat Merdeka Kiki Iswara Darmayana, Direktur Pemberitaan Ratna Susilowati, Wakil Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka Kartika Sari, Pemimpin Redaksi RM.id Hesty Fristyarini, dan jajaran redaksi Rakyat Merdeka.

    Obrolan Andika dengan redaksi Rakyat Merdeka dibagi dua sesi. Sesi santai dan serius. Dalam sesi santai, banyak hal dibahas. Obrolan berjalan asyik, yang diselingi celetukan dan tawa. Saking asyiknya, obrolan berlangsung lebih dari satu jam.

    Setelahnya, obrolan berlanjut ke sesi kedua. Lebih serius. Formatnya podcast. Di obrolan ini, dibahas berbagai isu terkini, termasuk kesiapan Andika menjadi Ketua Timses Ganjar. “Saya siap apa aja,” ucapnya.

    Namun, menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono ini tidak ingin berandai-andai lebih jauh. Sebab, kewenangan membentuk Timses Ganjar ada di partai politik pengusung.

    “Kewenangan ini ada di parpol. Jadi, saya tidak bisa sok-sokan maunya jadi ini. Bagi saya, saya siap tugas apa aja kalau saya dipercaya. Apa aja,” tegas Andika.

    Andika tidak mau disebut ke pedean dengan menyatakan cocok menjadi Ketua Timses Ganjar. Makanya, dia hanya menegaskan, siap ditugaskan apa saja.

    Mengenai pilihannya bersama Ganjar, Andika merasa itu keputusan tepat. Sebab, Ganjar merupakan sosok yang baik, mudah bergaul, dekat dengan masyarakat, dan berpikiran terbuka. Andika merasa klop dengan Gubernur Jawa Tengah ini.

    “Ini kan bisa membantu komunikasi beliau dengan masyarakat di bawah dalam rangka mendengarkan apa yang dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.

    Andika melanjutkan, hal itu mengarahkan dirinya untuk membantu Ganjar. Dia juga memandang, Ganjar punya peluang besar untuk menang di Pilpres 2024.

    “Saya punya kepercayaan kepada Mas Ganjar orang yang mampu dan punya peluang. Saya yakin,” imbuhnya.

    Apabila Ganjar memang, apakah siap masuk kabinet? Andika menyatakan, dirinya tidak meminta imbalan apa-apa. Namun, jika dipercaya, dia siap. “Pokoknya siap juga,” ucapnya.

    Mengenai kemampuan di pemerintahan, Andika sudah merasa cukup. Dia berkarier di TNI sampai mencapai pucuk pimpinan sebagai Panglima. Pendidikannya juga mendukung, yaitu kebijakan publik. Andika punya tiga gelar master dan saat ini menjadi kandidat doktor.

    Dengan usianya yang baru 58,5 tahun, jenderal yang hobi berolahraga itu merasa masih punya banyak kesempatan untuk mengabdikan diri dan mengimplementasikan pengetahuannya. “Jadi, kita harus tetap produktif,” imbuhnya. (RMID)

  • BPP Cijaku Beri Penyuluhan Petani Cabe dan Pembuatan Pupuk Organik

    BPP Cijaku Beri Penyuluhan Petani Cabe dan Pembuatan Pupuk Organik

    LEBAK, BANPOS – Tim Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Cijaku memberikan edukasi pembuatan pupuk organik kepada para petani cabai. Hal itu guna meningkatkan pengetahuan para petani dalam budidaya tanaman, terkait tingkat keasaman dan kebasahan tanah untuk pertanian.

    Para PPL dari BPP Kecamatan Cijaku itu juga turun melakukan pengecekan potensial Hydrogen (pH) tanah pada Budidaya Cabai kelompok Tani di Desa Sukasenang, Kecamatan Cijaku, Kamis (13/7).

    Saat kunjungan pemantauan lapangan uji cobanya, Korwil BPP Kecamatan Cijaku, Yogi Maulansyah, menyebut jika petani cabai di kelompok tani Cijaku Desa Sukasenang memantau tanaman tumbuh dengan baik.

    “Namun ada beberapa tanaman kerdil dan daun menguning, hal itu disebabkan budidaya cabai merah mempunyai toleransi yang sedang terhadap kemasaman tanah, dan dapat tumbuh baik pada kisaran pH tanah antara 5,5-6,8. Pada pH lebih 7,0. Tanaman cabai merah seringkali menunjukan gejala klorosis, yakni tanaman kerdil dan daun menguning karena kekurangan hara besi,” ujarnya.

    “Juga pada pH < 5,5 tanaman cabai merah juga akan tumbuh kerdil karena kekurangan Calsium, Magnesium dan Pospor atau keracunan Al dan Mn (Knott 1962)," lanjut Yogi. Menurut Yogi pula, dalam usaha budidaya tanaman, tanah berfungsi sebagai media tanam dan sebagai sumber unsur hara, dimana akar tanaman memperoleh nutrisi atau makanan. "Syarat utama media tanam yang baik adalah mengandung unsur hara yang cukup yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga tanaman mampu tumbuh dengan baik dan berproduksi secara maksimal. Faktor penting lainnya yang juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha budidaya tanaman adalah kadar keasaman pH tanah itu," jelasnya. Dalam pemantauan lapangan tersebut, juga didampingi tim BPP lain diantaranya, Devi Ida Rahayu, Sahroni, Hadimi dan Tisna. Ikut hadir juga mantri tani Desa Cihujan, Ciapus, Mekarjaya dan pengurus kelompok Tani Cijaku. Mereka pun memandu para petani membuat pupuk bokashi dengan bahan sekam, larutan dekomposer (EM4), serbuk gergaji/dedak, kotoran ternak yang telah kering dan gula pasir atau gula merah. Sementara, salah seorang petani cabai yang dikunjungi, Kandi, kepada BANPOS mengaku bersyukur lahannya telah dikunjungi. "Alhamdulilah pihak dari BPP mau berkunjung ke kebun saya, jadi bisa langsung mendengarkan keluhan kami kaum tani. Sehingga atas arahan mereka sangat bermanfaat bagi saya dalam menambah wawasan, apalagi untuk pembuatan pupuk itu bermanfaat karena pupuk sekarang mahal," tuturnya. (WDO/DZH)